4. badan usaha tidak berbadan hukum

1. BADAN
USAHA
TIDAK
BERBADAN
HUKUM

2. BENTUK BADAN USAHA
1. Bentuk Usaha
Organisasi atau badan usaha (PD, Firma, CV, PT, Koperasi).
Kalau tidak berbentuk badan usaha berarti bukan
perusahaan tetapi pekerjaan.
2. Jenis usaha
Dalam bidang ekonomi (Perdagangan, Pelayanan atau
Industri).
3. Terus menerus (tidak insidentil).
4. Terang – terangan (lihat AP, SIU, SITU dan Akta
Pendaftaran).
5. Keuntungan (tujuan utama perusahaan).
6. Pembukuan
Tujuannya untuk mengetahui keuntungan sebagai dasar
perhitungan pajak, Jadi dari segi hukum perusahaan adalah
setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di
bidang ekonomi secara terus menerus dan terang terangan
dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dibuktikan
dengan pembukuan.

3. 1. Perusahaan Perseorangan
Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh seorang pengusaha, yang
meliputi jenis perusahaan dagang, jasa dan industri.
Note : Dalam Hal ini Pengusaha adalah Pemimpin Perusahaan.
Pendirian:
1. Pendiri datang ke Notaris untuk minta dibuatkan Akta
Pendirian.
2. Akta Pendirian yang telah dibuat oleh Notaris dibawa ke
kantor Badan Penanaman Modal dan Perizinan setempat
untuk mendapatkan surat izin usaha ( SIU) dan
mendapatkan Surat Isin Tempat Usaha ( SITU ).
3. Akta Pendirian, SIU, dan SITU di bawa ke Kementrian
Perindustrian dan Perdagangan setempat untuk didaftarkan.
. 3

4. Kelebihan dari perusahaan perorangan:
1. Seluruh keuntungan menjadi hak pemilik perusahaan.
2. Pemilik perusahaan bebas mengambil keputusan tanpa terikat dengan
orang lain.
3. Pengelolaan badan usaha relatif mudah
4. Rahasia perusahaan lebih terjamin.
5. Biaya pengelolaan perusahaan lebih murah karena sumber daya yang
digunakan juga terbatas
6. Pemilik perusahaan dapat bekerja lebih giat karena menjalankan
perusahan seorang diri.
7. Pajak yang dibayar relatif kecil.
4

5. Kelemahan perusahaan perorangan:
1. Sumber keuangan perusahaan relatif terbatas karena
sumber dana hanya bergantung pada satu orang.
2. Tanggung jawab pemilik tidak terbatas bahkan sampai
kekayaan pribadi.
3. Kelangsungan usaha kurang terjamin.
4. Perusahaan perorangan mengalami kesulitan dalam
soal kepemimpinan karena seluruh kegiatan usaha
dilakukan sendiri oleh pemilik badan usaha seperti
masalah pencarian kredit, mengatur tenaga kerja,
pembelanjaan, keuangan, produksi, dan kegiatan
memasarkan produk.
5

6. 2. Firma ( FA ):
Pasal 6 KUHD
Adalah persekutuan perdata yang didirikan dengan
nama bersama. Persekutuan perdata adalah perjanjian
dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri
untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan
dengan maksud untuk membagi keuntungan.
Unsur – Unsur :
1. Persekutuan Perdata
2. Menjalankan perusahaan
3. Dengan nama bersama
4. Tanggungjawab sekutu bersifat pribadi untuk
keseluruhan,
6

7. “
Alasan Firma Bukan Badan usaha berbadan
Hukum
1. Tidak ada keharusan pengesahan Akta Pendirian
oleh Menteri Hukum Dan HAM.
2. Tidak ada keharusan pemisahan harta kekayaan
antara harta kekayaan persekutuan dengan harta
kekayaan pribadi para sekutu.
7

8. Sifat atau ciri-ciri firma antara lain:
1. Bentuk firma ini telah digunakan baik untuk kegiatan usaha
berskala besar maupun kecil.
2. Dapat berupa perusahaan kecil yang menjual barang pada satu
lokasi, atau perusahaan besar yang mempunyai cabang atau
kantor di banyak lokasi
3. Masing-masing sekutu menjadi agen atau wakil dari
persekutuan firma untuk tujuan usahanya
4. Pembubaran persekutuan firma akan tercipta jika terdapat
salah satu sekutu mengundurkan diri atau meninggal.
5. Tanggung Jawab seorang sekutu tidak terbatas pada jumlah
investasinya.
6. Harta benda yang diinvestasikan dalam persekutuan firma tidak
lagi dimiliki secara terpisah oleh masing-masing sekutu.
7. Masing-masing sekutu berhak memperoleh pembagian laba
persekutuan firma.
8

9. Pendirian:
1. Pendiri datang ke Notaris untuk minta
dibuatkan AP.
2. AP yang dibuat Notaris dibawa ke kantor
Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Terpadu setempat untuk mendapatkan SIUP
dan SITU.
3. AP, SIU, dan SITU di bawa ke Kepaniteraan
PN untuk di daftarkan.
4. AP, SIU, dan SITU dan tanda pendaftaran
dibawa ke Tambahan berita Negara (TBN)
untuk diumumkan.
9

10. 1. Jangka waktu firma telah berakhir sesuai yang
telah ditentukan dalam akta pendirian;
2. Adanya pengunduran diri dari sekutu atau
pemberhentian sekutu;
3. Musnahnya barang atau telah selesainya usaha
yang dijalankan persekutuan firma;
4. Adanya kehendak dari seorang atau beberapa
orang sekutu;
5. Salah seorang sekutu meninggal dunia atau
berada di bawah pengampuan atau dinyatakan
pailit.
6. Pembubaran.
10
Berakhirnya Pesekutuan Firma

11. Dalam hal pembubaran harus dilakukan dengan :
a. Akta Otentik
b. Di daftar di kepaniteraan pengadilan negeri setempat.
c. Diumumkan dalam tambahan Berita negara
d. Dilakukan dengan tindakan pemberesan.
Yang melakukan tindakan pemberesan :
- Mereka yang ditetapkan dalam Akta Pendirian.
- Sekutu pengurus atau bukan pengurus dengan
suaru terbanyak.
- Pengadilan Negeri setempat, apabila dengan suara
terbanyak tidak tercapai kesepakatan.
Tugas Pemberes adalah menyelesaikan semua hutang Firma
dengan uang kas atau uang pribadi para sekutu.
11
Pembubaran Pesekutuan Firma

12. Keuntungan/Kelebihan firma
1. Cara pendirian firma cukup mudah, hanya dengan membuat
perjanjian di hadapan notaris tanpa perlu didaftarkan ke kementrian
hukum dan ham.
2. Firma memiliki kekuatan keuangan karena terdiri dari beberapa
orang pendiri yang menyepakati berapa banyak dana yang mereka
keluarkan bersama untuk firma. Firma juga mudah dalam hal
memperoleh kredit.
3. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh anggota-anggota firma
jauh lebih baik karena segala keputusan dilakukan bersama-sama
melalui banyak pertimbangan dari anggota-anggota firma.
4. Pajak yang dikenakan pada firma tidak begitu berat dibandingkan
dengan PT, karena pajak yang dikenakan hanya pada keuntungan
yang didapatkan badan usaha.
5. Anggota firma yang terdiri dari beberapa orang memungkinkan
terkumpulnya banyak keahlian dalam satu wadah sehingga
kemajuan firma tidak bergantung pada keunggulan satu orang saja,
melainkan banyak orang.
12

13. 1. Setiap anggota firma mempunyai tanggung
jawab tidak terbatas terhadap hutang
perusahaan.
2. Apabila satu anggota firma keluar, maka firma
tersebut akan bubar pula karena firma
menggunakan nama bersama.
3. Perbuatan sebagian anggota firma menjadi
tanggung jawab anggota firma yang lain.
4. Jika ada anggota firma yang tidak taat pada
perjanjian firma, maka akan menyebabkan
masalah dan ketegangan dalam
perusahaan sehingga jalannya perusahaan
akan terganggu.
13
Kekurangan-
kekurangan firma

14. Hubungan Hukum Dan tanggung Jawab
1. Antar Sekutu
a. Semua sekutu berhak memutuskan dan menetapkan
sekutu yang ditunjuk.
b. Semua sekutu berhak melihat, mengontrol pembukuan.
c. Semua sekutu memberi persetujuan jika firma menambah sekutu.
d. Seorang sekutu dapat menggugat Firma jika ia bertindak sebagai Debitur Firma.
2. Sekutu dengan Pihak Ketiga
a. Sekutu yang telah keluar secara sah masih dapat
dituntut oleh pihak ketiga.
b. Setiap sekutu berwenang akan perjanjian yang telah
dibuat dengan pihak ketiga.
c. Setiap Sekutu bertanggung jawab secara pribadi untuk
keseluruhan atas semua perikatan.
14

15. Persekutuan Komanditer (CV) adalah persekutuan
yang menyerahkan uang atau barang sebagai
pemasukan pada persekutuan dan tidak turut campur
dalam kepengurusan.
Memperoleh keuntungan dari pemasukannya itu
berdasarkan asas keseimbangan.
Jenis-jenis Persekutuan Komanditer (CV)
a. CV diam-diam
b. CV terang-terangan
c. CV dengan saham
😉
15
3. Persekutuan Komanditer ( C V )

16. 1. Sekutu Komplementer ( Sekutu Aktif )
Tanggung jawab sama dengan sekutu yang ada
dalam Firma.
2. Sekutu Komanditer ( Sekutu Fasif )
Tanggung jawab sama dengan sekutu dalam
Perseroan Terbatas.
16
Macam –
Macam
Sekutu

17. Sekutu Pasif bertugas :
1. Wajib menyerahkan uang, benda ataupun tenaga kepada
persekutuan sebagaimana yang telah disanggupkan.
2. Berhak menerima keuntungan
3. Tanggung jawab terbatas pada jumlah pemasukan yang
telah disanggupkan
4. Tidak boleh campur tangan dalam tugas sekutu aktif
Sekutu Aktif bertugas :
1. Mengurus CV
2. Berhubungan hukum dengan pihak ketiga,
3. Bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.
17

18. Syarat mendirikan CV
1. Adanya perjanjian
2. Adanya akta pendirian yang dibuat oleh notaris
3. Pendirian oleh minimal 2 (dua) orang
Prosedur Pendirian:
1. Pendiri datang ke Notaris untuk minta dibuatkan Akta Pendirian.
2. Akta Pendirian yang telah dibuat oleh Notaris dibawa ke kantor
Badan Perizinan dan Penanaman Modal setempat untuk
mendapatkan surat izin usaha (SIU) dan Surat Isin Tempat Usaha
(SITU).
3. Akta Pendirian, SIU, dan SITU di bawa ke Kepaniteraan Pengadilan
Negeri setempat untuk di daftarkan.
4. Akta Pendirian, SIU, dan SITU dan tanda pendaftaran dibawa ke
Tambahan berita Negara (TBN) untuk diumumkan.
18

19. 1. Prosedur pendiriannya relatif
mudah;
2. Modal yang dapat dikumpulkan
lebih banyak, karena didirikan
banyak pihak (modal gabungan);
3. Kemampuan untuk memperoleh
kredit lebih besar;
4. Kemampuan manajemen lebih
luas;
Kelebihan CV
5. Manajemen dapat
didiversifikasikan;
6. Struktur organisasi yang tidak
terlau rumit;
7. Kemampuan untuk berkembang
lebih besar.
19

20. Kelemahan CV
1. Sebagian anggota memiliki
tanggung jawab tidak terbatas
2. Kelangsungan hidup perusahaan
tidak terjamin
3. Sulit untuk menarik kembali
investasinya
4. Apabila perusahaan
berutang/merugi, maka semua
sekutu bertanggung jawab secara
bersama-sama
20

21. Perbedaan Antara CV dengan PT
a. Status perusahaan
PT merupakan bentuk
usaha yang berbadan
hukum sedangkan
CV merupakan
badan usaha yang
tidak berbadan hukum.
b. Pemisahan
kekayaan pribadi
Karena statusnya berbadan
hukum, maka PT mempunyai
kekayaan yang terpisah
dengan kekayaan para
pendirinya. Jadi, PT dapat
memiliki harta kekayaan
sendiri. Sementara
itu, CV yang berstatus tidak
berbadan hukum, kekayaan
para pendirinya tidak
terpisahkan dari kekayaan CV.
c. Modal perusahaan
Modal untuk pendirian
sebuah CV tergantung
seberapa besar modal
yang disetor oleh pesero
pasif, sementara modal
untuk sebuah PT
dikumpulkan dari para
pendiri dengan
persentase nya masing-
masing.
21

22. 22
1. Berakhirnya jangka waktu yang
ditetapkan dalam Akta Pendirian.
2. Adanya pengunduran diri atau
pemberhentian sekutu.
3. Pembubaran.
Dalam hal pembubaran harus dilakukan
dengan :
a. Akta Otentik
b. Di daftar di kepaniteraan pengadilan
negeri setempat.
c. Diumumkan dalam tambahan berita
Negara.
d. Dilakukan dengan tindakan
pemberesan.
Yang melakukan tindakan
Berakhirnya Pesekutuan
Komanditer
Pemberesan :
- Mereka yang ditetapkan dalam
Akta Pendirian.
- Sekutu pengurus atau bukan
pengurus dengan suaru
terbanyak.
- Pengadilan Negeri setempat,
apabila dengan suara
terbanyak tidak tercapai
kesepakatan.
Tugas Pemberes adalah menyelesaikan
semua hutang Persekutuan dengan uang
kas atau uang pribadi para sekutu.

23. THANKS....
23