Rancangan peraturan daerah Kabupaten Barru tentang Pembentukan Peraturan Daerah membahas tentang dasar hukum, latar belakang perubahan aturan, tahapan pembentukan peraturan daerah, sanksi administratif dan pidana dalam peraturan daerah.

1. ARDI SUSANTO, SH
KEPALA SUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN, SEKRETARIAT
DAERAH KAB. BARRU
Phone : 081355555453
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN
RANPERDA PEMBENTUKAN PERDA
1. PASAL 18 UNDANG – UNDANG DASAR 1945
2. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TTG PEMDA
3. UU PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI
4. UNDANG-UNDANG 12 TAHUN 2011 TTG PPP
6. PERMENDAGRI 80 THN 2015 TTG PEMBENTUKAN PHD

3. LATAR BELAKANG
ATURAN LAMA
• Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
• Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
• Permendagri Nomor 1
Tahun 2014
ATURAN BARU
• Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang
Pemerintahan Daerah
• Undang-Undang 23 Tahun
2014 tetang Pemerintahan
Daerah
• Permendagri Nomor 80
Tahun 2016 tentang
Pembentukan Produk
Hukum Daerah

4. Beberapa Perbedaan Mendasar
Nomenklatur
• Sebelumnya “Prolegda”
berganti menjadi
“Propemperda”
• Sebelumnya “Balegda”
berganti menjadi
“Bapemperda”
Penguatan pada DPRD
• Sebelumnya :
“Perda ditetapkan oleh Kepala
Daerah setelah mendapatkan
persetujuan bersama DPRD”
• Berganti :
“Pembentukan Perda dibentuk
oleh DPRD dengan Persetujuan
Bersama oleh Kepala Daerah”

5. Perbedaan Tahapan
Tahapan Aturan Lama
1. Perencanaan
2. Penyusunan
3. Pembahasan
4. Pengkajian dan
penyelarasan
5. Penetapan dan
pengesahan
6. Pengundangan
7. Klarifikasi dan evaluasi
8. Penyebarluasan
Tahapan Aturan Baru
1. Perencanaan
2. Penyusunan
3. Pembahasan
4. Pembinaan/fasilitasi
5. Evaluasi
6. Nomor register
7. Penetapan, penomoran,
pengundangan,
autentifikasi
8. Penyebarluasan

6. PENYUSUNAN
PROPEMPERDA
DILAKS
O/
DPRD
PENYUSUNAN
PROPEMPERDA
KEPALA
DAERAH
DAFTAR RANPERDA
DIDASARKAN ATAS :
a. PERINTAH PUUAN
LBH TINGGI
b. RENCANA PEMB
DAERAH
c. OTDA & TP
d. ASPIRASI MASY
DAERAH
MEMUAT DAFTAR URUTAN
U/ JGK WKT 1 (SATU) THN
B’DASAR SKALA PRIORITAS
PEMBENTUKAN RANPERDA
KAB/KOTA
HASIL
PENYUSUNAN
PROPEMPERDA
DISEPAKATI
PROPEMPERDA
DITETAPKAN
KEPUTUSAN
DPRD

7. PENYUSUNAN
PENYUSUNAN
RAPERDA
BERASAL DARI DPRD ATAU KDH
B’PEDOMAN PD KETENTUAN
PUUAN
PROPEMPERDA
BERDASARKAN

8. Pemrakarsa dlm mempersiapkan ranperda disertai dengan PENJELASAN atau
KETERANGAN dan/atau NASKAH AKADEMIK
Naskah Akademik berisi : Pendahuluan, Kajian teoritis dan
praktik empiris, Evaluasi dan analisis aturan terkait, Landasan
filosofis, sosiologis, yuridis, jangkauan arah pengaturan dan
ruang lingkup
Naskah Akademik tidak diperlukan bagi APBD, Pencabutan Perda, atau Perubahan
Perda
PASAL 22-24
PMDN
80/2015

9. BUPATI TIM
PENYUSUNAN 1. BUPATI
2. SEKDA
3. SKPD
PEMRAKARSA
4. BAGIAN
HUKUM
5. PD TERKAIT
6. PERANCANG
DITETAPKAN DGN KEP
BUPATI
KETUA TIM &
PD
PEMRAKARSA
SEKDA
HARMONISASI, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN
KONSEPSI RANPERDA
OLEH BAGIAN HUKUM
PARAF
PERSETUJUAN
PAKOR
PENYUSUNAN PERDA EKSEKUTIF

10. RANPERDA
(O/ ANGGOTA DPRD, KOMISI,
GABUNGAN KOMUSI,/BAPERMPERDA)
DISERTAI NASKAH AKADEMIK
N.A YG TELAH MELALUI PENGKAJIAN
DAN PENYELARASAN, MEMUAT :
a. Latarbelakang & tujuan penyusunan
b. Sasaran yg ingin diwujudkan
c. Pokok pikiran, ruang lingkup atau
objek yg akan diatur
d. Jangkauan & arah pengaturan
PENJELASAN & KETERANGAN, MEMUAT
:
a. Pokok pikiran dan materi muatan yg
diatur
b. Daftar nama
c. Tanda tangan pengusul
DISERTAI KETERANGAN &
PENJELASAN
PENYAMPAIAN
RANPERDA
PIMPINAN DPRD
NOMOR POKOK O/
SEKRETARIAT DPRD
BAPEMPERDA
UTK HARMONISASI, PEMBULATAN DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI RANPERDA
HASIL PENGKAJIAN RANPERDA
ANGGOTA DPRD
PENYAMPAIAN RANPERDA
7 HARI SBLM RAPAT PARIPURNA
RAPAT PARIPURNA BUPATIpembahasan

11. PARIPURNA I
(Pembicaraan Tingkat I Meliputi Penyerahan, Pandangan Umum Fraksi, dan Pembahasan)
RANPERDA EKSEKUTIF
• Penjelasan Bupati dalam
rapat paripurna mengenai
rancangan Perda;
• Pemandangan umum fraksi
terhadap rancangan Perda;
dan
• Tanggapan dan/atau
jawaban Bupati terhadap
pemandangan umum fraksi.
RANPERDA INISIATIF DPRD
• Penjelasan pimpinan
komisi,pimpinan gabungan
komisi, pimpinan Bapemperda,
atau pimpinan panitia khusus
dalam rapat paripurna mengenai
rancangan Perda;
• Pendapat Bupati terhadap
Rancangan perda; dan
• Tanggapan dan/atau jawaban
fraksi terhadap pendapat Bupati .

12. PARIPURNA II
(Pembicaraan Tingkat II meliputi Pendapat Akhir dan
Pengambilan Keputusan)
1. penyampaian laporan komisi/pimpinan
gabungan komisi/pimpinan panitia khusus
yang berisi pendapat fraksi dan hasil
pembahasan;
2. permintaan persetujuan dari anggota secara
lisan oleh pimpinan rapat paripurna ; dan
3. sambutan Bupati mengiringi penetapan
rancangan perda menjadi perda.

13. PENYELARASAN, KONSULTASI,
EVALUASI, DAN FASILITASI
PENYELARASAN
• Bapemperda bersama
Bagian Hukum dan
Perangkat Daerah terkait
melakukan pembakuan
bahasa, tata urutan,
sistematika, struktur kalimat
termasuk materi muatan
dan subtansi rancangan.
KONSULTASI
• DPRD bersama Bagian
Hukum dan PD Terkait
berkonsultasi ke Biro
Hukum/Menteri dalam
Negeri sesuai kebutuhan.

14. PENYELARASAN, KONSULTASI,
EVALUASI, DAN FASILITASI
EVALUASI
Dilakukan pada Ranperda
1. APBD, Perubahan APBD,
Pertanggungjawaban APBD, Rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD,
Penjabaran Perubahan APBD dan Penjabaran
Peratanggungjawaban APBD;
2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menegah Daerah;
4. Rencana Tata Ruang Daerah; dan
5. Rencana Pembangunan Industri.
Setelah Paripurna II
FASILITASI
• Gubernur melalui Biro
Hukum dan HAM
melakukan fasilitasi
ranperda untuk menguji
kesesuaian dengan
kepentingan umum dan
peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi,
sebelum ranperda
dilanjutkan disetujui
bersama pada Paripurna II

15. EVALUASI RANPERDA
RANPERDA
(RPJPD, RPJMD, APBD, PERUBAHAN APBD, PERTANGGUNGJAWABAN APBD, PAJAK
DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, TATA RUANG)
KAB/KOTA
GUBERNUR
Menteri Dalam
Negeri
Menteri UP Bidang
Keuangan
Menteri UP Bidang
Tata Ruang
EVALUASI
HASIL EVALUASI RANPERDA JIKA DISETUJUI
DIIKUTI DGN PEMBERIAN NOMOR REGISTER

16. PENETAPAN
RANPERDA
(DISETUJUI BERSAMA DPRD DAN KHD)
DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN DPRD
PLG LAMA 3 HARI SJK TGL PERSETUJUAN
BUPATI/WALIKOTA
GUBERNUR
RANPERDA
DISAMPAIKAN
PLG LAMA 3
HARI SEJAK
DITERIMA
NOMOR
REGISTER
(PALING LAMA 7 HARI
SEJAK RANPERDA
DITERIMA)
RANPERDA YG TLH DIBERI NOREG DITETAPKAN O/ KDH DGN MEBUBUHKAN TTD
PALING LAMA 30 HARI SEJAK RANPERDA DISETUJUI BERSAMA (DPRD & KDH)
APABILA KDH TDK TTD RANPERDA YG SDH DIBERI NOREG, RANPERDA TSB SAH MJD PERDA &
WAJIB DIUNDANGKAN
RANPERDA DINYATAKAN SAH DGN KALIMAT PENGESAHAN “PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH”
N DIBUBUHKAN PADA HALAMAN TERAKHIR PERDA SEBELUM PENGUNDANGAN NASKAH PERDA KE DLM LEMBARAN DAER

17. MASYARAKAT berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis
dalam pembentukan PERDA, PERKADA, PB KDH dan/atau Peraturan DPRD
MASUKAN MASYARAKAT DPT DILAKUKAN :
a. Rapat Dengan Pendapat
b. Kunjungan Kerja
c. Sosialisasi
d. Seminar, Lokakarya dan/atau diskusi

18. 1. PERDA DAPAT MEMUAT KETENTUAN TENTANG PEMBEBANAN
BIAYA PAKSAAN PENEGAKAN/PELAKSANAAN PERDA
SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPADA PELANGGAR SESUAI
DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
2. PERDA DAPAT MEMUAT ANCAMAN PIDANA KURUNGAN PALING
LAMA 6 (ENAM) BULAN ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK
Rp. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH)
3. PERDA DAPAT MEMUAT ANCAMAN PIDANA KURUNGAN ATAU
PIDANA DENDA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG
UNDANGAN.
4. PERDA DAPAT MEMUAT ANCAMAN SANKSI BERSIFAT
MENGEMBALIKAN PADA KEADAAN SEMULA DAN SANKSI
ADMINSITRATIF.
PASAL 5
PMDN
80/2015

19. 1. TEGURAN LISAN
2. TEGURAN TERTULIS
3. PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN
4. PENGHENTIAN TETAP KEGIATAN
5. PENCABUTAN SEMENTARA IZIN
6. PENCABUTAN TETAP IZIN
7. DENDA ADMINISTRATIF
8. SANKSI ADMINISTRATIF LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF
PASAL 5
PMDN
80/2015