Disampaikan oleh perwakilan Ditjen BAKD Kemendagri pada Sosialisasi Humum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007

1. KEBIJAKAN PENGELOLAAN
BARANG/ASET DAERAH
Kuta, 7 September 2007
Ditjen BAKD Depdagri
1

2. KE B IJ A KA N PE NGE LOLA A N BA RA NG DA E RA H
SEJARAH PENGELOLAAN BRG DAERAH
- SK. MENKEU NO.KEP 225/MK/V/4/71 TTG PEDOMAN
INPRES 3 TH 1971 PELAKSANAAN TERTIB ADM.KEKAYAAN NEG;
- TIDAK TERMASUK KEKAYAAN/BRG DRH OTONOM.
1. PERMENDAGRI NO. 4 TH 1979 TTG PELAKSANAAN
PENGELOLAAN BRG PEMDA, JO. KEPMENDAGRI
UU No. 5/74 TTG NO. 020-595 THN 1980 TTG MANUAL ADMINISTRASI
BRG DAERAH.
POKOK2 PEM.
DI DAERAH 2. PERMENDAGRI NO. 7 TH 1997 TTG PEDOMAN PELAKS
BRG PEMERINTAH DAERAH, JO.KEPMENDAGRI NO.32
THN 1980 TTG MANUAL ADM.BRG DAERAH.
1. KEPMENDAGRI NO. 11 TH 2001 TT PED. PENGEL.
U.U. 22 TH 1999 BRG DRH
TTG PEMDA 2. KEPMENDAGRI NO. 152 / 2004 TTG PED.PENGEL.
BRG DAERAH
U.U. 32 TH 2004 PP 6/2006 PERMENDAGRI
UU 1/2004
TTG PEMDA dan 2
NO 17/2007
Pasal 49 (6) Pasal 74 (3)
UU 17/2003

3. PP NOMOR 6 TAHUN 2006
DAN
PERMENDAGRI NO 17 TAHUN 2007
• Brg yg dibeli atau diperoleh atas beban APBD.
• Brg yg berasal dari perolehan lainnya yg sah :
* Brg dr hibah/sumbangan atau sejenis.
* Brg yg diperoleh sbg pelak. dr perjanjian/Kontrak
* Brg yg diperoleh berdasarkan ketentuan UU atau
* Brg yg diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yg
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3

4. PEJABAT PENGELOLA BRG MILIK DAERAH
PP NO. 6 TAHUN 2006
KDH PEMEGANG KEKUASAAN
DIBANTU
SEKDA PENGELOLA BMD
BIRO/BAG UMUM/PERLENGKAPAN/
UNIT PENGELOLA BMD, Selaku
PEMBANTU PENGELOLA
KEPALA SKPD PENGGUNA
PENYIMPAN
PENGURUS 4

5. PENEGASAN PENGELOLAN BARANG MILIK DAERAH
PASAL 43
UU NO 1 TAHUN 2004
(1) GUB/BUP/WALIKOTA MENETAPKAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH.
(2) KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUDA MELAKUKAN
PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PENGEL BRG SESUAI
KEBIJAKAN YG DITETAPKAN GUB/BUP/WALIKOTA.
(3) KEPALA SATUAN KERJA SEBAGAI PENGGUNA BARANG.
PASAL 44
UU NO 1 TAHUN 2004
PENGGUNA BARANG/KUASA PENGGUNA BARANG WAJIB MENGELOLA
DAN MENATAUSAHAKAN BARANG MILIK DAERAH
YG BERADA DLM PENGUASAANNYA
5

6. SIAPA SAJA YG TEMASUK
SKPD/PERANGKAT DAERAH
Pasal 120 UU No 32 Tahun 2004
1. Setda
2. Sekretariat DPRD.
3. Dinas Daerah
4. Lembaga Teknis Daerah.
5. Kecamatan.
6. Kelurahan
6

7. Bagaimana dengan Desa ?
Desa diakui keberadaannya sebagai
otonomi asli dengan pembentukan
pemerintahan desa, Untuk itu
tehadap aset/kekayaan milik desa,
inventarisasinya terpisah dengan
Barang Milik Pemerintah Pusat
maupun Pusat dan dilakukan oleh
aparat Pemerintah Desa.
7

8. OBYEK INVENTARISASI
Kepmendagri No 152 Thn 2004
A . BRG MI LI K DES A
B . BRG MI LI K PEMERI NTA H KA B / KOTA
C. BRG MI LI K PEMERI NTA H PROVI NS I
D . BRG MI LI K DEPDA GRI ( k. a. )
E . BRG MI LI K DEP. /LEMBG. PUS A T LA I NNYA
8

9. OBYEK INVENTARISASI
Permendagri No 17 Thn 2007
A . BRG MI LI K PEMERI NTA H PUS A T
B . BRG MI LI K PEMERI NTA H PROVI NS I
C. BRG MI LI K PEMERI NTA H KA B/KOTA
9

10. Pelaksanaan Inventarisasi
Barang Milik Daerah
Provinsi
Kepala SKPD (penyimpan/pengurus barang)
melakukan Pencatatan/Inventarisasi
Aset/barang yang pengadaan dari Pemerintah
Pusat, maupun Pihak Ketiga kemudian
dilaporkan kepada Pengelola/Sekda untuk di
Rekapitulasi
10

11. Pelaksanaan Inventarisasi
Barang Milik Daerah
Kab/Kota
Kepala SKPD (penyimpan/pengurus barang)
melakukan Pencatatan/Inventarisasi
Aset/barang yang pengadaan dari Pemerintah
Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pihak
Ketiga kemudian dilaporkan kepada
Pengelola/Sekda untuk di Rekapitulasi
11

12. Bagaimana dengan Barang Milik Pusat,
Milik Provinsi dan Milik Kab/Kota yang
digunakan oleh Pemerintah Desa?
B arang Milik Pus at dan Provins i maupun
Kab/Kota, di inventaris as i s ecara ters endiri
oleh Pemerintah Des a dan s egera dipros es
s tatus nya karena terkait dengan beban
pemeliharaan.
12

13. Alternatif Penyelesaiannya,
bagaimana ?
• Barang Milik Pus at dan Provins i maupun
Kab/Kota, dapat dihibahkan kepada
Pemerintah Des a, dihapus dari daftar
Inventaris barang milik Pemerintah Pus at,
Provins i maupun Kab/Kota menjadi barang
milik Des a
• Pinjam Pakai, utk jangka waktu paling lama
2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang,
mas ih tetap terdaftar s ebagai barang milik
Pus at, Provins i maupun Kab/Kota. 13

14. HIBAH
(KEPMENDAGRI NO. 152 Thn 2004)
• Sosial
• Keagamaan, dan
• Kemanusiaan
14

15. HIBAH
(PP NO 6 THN 2006 DAN
PERMENDAGRI NO. 17 Thn 2007)
• Sosial
• Keagamaan,
• Kemanusiaan dan
• Penyelenggaraaan Pemerintahan
15

16. 2. Antara Pemerintah
- Pusat – Daerah.
- Daerah – Pusat.
- Antar Daerah
2. Jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun
dapat diperpanjang.
3. Tidak merubah status kepemilikan.
4. Biaya Pemeliharaan ditanggung oleh Peminjam.
16