Konsep Pengawasan dan Pemeriksaan Pemerintah Daerah oleh DPRD

1. PENGAWASAN DAN
PEMERIKSAAN
PEMERINTAHAN
UPAYA MENGATASI KELEMAHAN
DAN OPTIMALISASI FUNGSI
PENGAWASAN DPRD TERHADAP
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH
OLEH : ALMA’ARIF

2. APA YANG AKAN DIBAHAS?
 KONSEPSI DPRD DAN PENGAWASAN
 HUBUNGAN PENGAWASAN DENGAN DPRD
 FUNGSI PENGAWASAN DPRD
- MEKANISME DAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DPRD
TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
- STANDAR KERJA DAN INSTRUMEN PENGAWASAN
 FAKTOR PENYEBAB LEMAHNYA FUNGSI
PENGAWASAN DPRD

3. KONSEPSI PENGAWASAN DAN DPRD
PENGAWASAN
- PENGAWASAN ADALAH SEGALA USAHA ATAU KEGIATAN UNTUK
MENGETAHUI DAN MENILAI KENYATAAN YANG SEBENARNYA
MENGNAI PELAKSANAAN TUGAS ATAU KEGIATAN APAKAH
SESUAI DENGAN YANG SEMESTINYA ATAU TIDAK (GANDHI, 2012)
- PENGAWASAN ADALAH SUATU PROSES UNTUK MENETAPKAN
PEKERJAAN APA YANG SUDAH DILAKSANAKAN, MENILAI
MENGOREKSI SUATU KEGIATAN PEMBANGUNAN, SERTA
MENGAMBIL KEGIATAN PERBAIKAN AGAR PEMBANGUNAN
PELAKSANAANNYA SESUAI DENGAN TUJUAN SERT UNTUK
USAHA PERBAIKAN DIMASAN MENDATANG (BINTORO
TJOKROAMIDJOJO, 2007:213)

4. KONSEPSI PENGAWASAN DAN DPRD
PENGAWASAN (LANJUTAN)
JENIS-JENIS PENGAWASAN :
INTERNAL
EKSTERNAL
PREVENTIF
REPRESIF
PENGAWASAN
FUNGSIONAL
MELEKAT
BENTUK
PENGAWASAN
LAINNYA

5. KONSEPSI PENGAWASAN DAN DPRD
LANJUTAN......
NEGARA
PEMERINTAH
KEMENTERIAN
BPK
BPKP
ITJEN KOMPONEN
HAK CIPTA DRS. GANDHI WARTHA MANIK, SE. MM.

6. KONSEPSI PENGAWASAN DAN DPRD
DPRD
- MERUPAKAN BAGIAN DARI PEMERINTAHAN DAERAH BERSAMA
DENGAN PEMERINTAH DAERAH (UU NO. 23/2004 PS 1 AYAT (2)
- FUNGSI DPRD MELIPUTI ;
A. LEGISLASI, DIWUJUDKAN DALAM MEMBENTUK PERATURAN
DAERAH BERSAMA KEPALA DAERAH
B. ANGGARAN, DIWUJUDKAN DALAM MENYUSUN DAN
MENETAPKAN APBD BERSAMA PEMERINTAH DAERAH.
C. PENGAWASAN, DIWUJUDKAN DALAM BENTUK
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN UU, PERDA, KEP
KDH, PER KDH SERTA KEBIJAKAN YANG DITETAPKAN OLEH
PEMDA.

7. KONSEPSI PENGAWASAN DAN DPRD
LANJUTAN .............
- TUGAS DAN WEWENANG DPRD ;
A. MEMBENTUK PERDA BERSAMA KDH UNTUK MENCAPAI TUJUAN BERSAMA
B. MENETAPKAN APBD BERSAMA KDH
C. MEMINTA PERTANGGUNGJAWABAN KDH DALAM PELAKSANAAN TUGAS
DESENTRALISASI.
D. LAIN-LAIN
- KEWAJIBAN DPRD ;
A. MENGAMALKAN PANCASILA
B. MEMATUHI UUD 1945 DAN PERATURAN-PERATURAN
C. MENAATI KODE ETIK DAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD
D. LAIN-LAIN
- HAK DPRD ;
A. MEMINTA PERTANGGUNGJAWABAN KDH
B. MEMINTA KET. KPD PEMDA
C. MENGADAKAN PENYELIDIKAN
D.MENGAJUKAN PERNYATAAN PENDAPAT

8. HUBUNGAN ANTARA
PENGAWASAN DENGAN
DPRD

9. PRESIDEN
Menteri MDN Menteri
(Kew. Mutlak) (Kew.Concurrent)
Ka. Gubernur
Kanwil Sebagai KDH PROP. + DPRD Ka.
Wkl Pem. Pusat UPT
Pengelola
? Dekonsentrasi SKPD
SPM
Ka. Wakli Pem KDH Ka.
DPRD
Kandep Pusat ??? Kab/Kota + UPT
Keterangan: SKPD
= Garis Komando Ka. SPM
= Garis Koordinasi Kandepkec Kecamatan
= Garis Koordinasi Vertikal
= Garis Supervisi SPM
= Garis Pembinaan teknis fungsional dan
administratif

10. HUBUNGAN PENGAWASAN DENGAN DPRD
- BERDASARKAN KEDUDUKANNYA SBG UNSUR PENYELENGGARA PEMDA
, MAKA HUBUNGAN KERJA ANTARA PEMDA DENGAN DPRD ;
A. SBG MITRA KERJA YANG SEJAJAR DENGAN PEMBAGIAN TUGAS YANG
JELAS
B. SBG PENGAWASA DLM BIDANG POLITIK DAN KEBIJAKAN
- SIFAT HUBUNGAN KERJA ANTARA DPRD KAB/KOTA DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI ADALAH HUBUNGAN KERJA KOORDINASI
- SIFAT HUBUNGAN KERJA ANTARA DPRD KAB/KOTA DENGAN
GUBERNUR SELAKU WK PEMERINTAH ADALAH BAHWA GUBERNUR
MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN THDP JALANNYA
PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA YANG DILAKSANAKAN BERSAMA-
SAMA ANTARA BUPATI/WALIKOTA DENGAN DPRD KAB/KOTA (PP NO.
19 TAHUN 2010)

11. HUBUNGAN PENGAWASAN DENGAN DPRD
- SIFAT HUBUNGAN ANTARA DPRD DENGAN PEMERINTAH ADALAH
KONSULTATIF DAN FASILITATIF, DLM ARTI DPRD DAPAT MELAKUKAN
KONSULTASI DAN MELAKUKAN DUKUNGAN FASILITAS DENGAN
PEMERINTAH PUSAT APABILA ADA MASALAH YANG HARUS
DIPECAHKAN DI DAERAH.
- PADA SISI LAIN, PRESIDEN SBG PEMEGANG KEKUASAAN DALAM
BIDANG PEMERINTAHAN (UUD 1945 PS. 4 AYAT (1) MEMPUNYAI
KEWAJIBAN UNTUK MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP KINERJA DPRD, BAIK SCR LANGSUNG MAUPUN MELALUI
GUBERNUR SBG WK PEMERINTAH.
- UNTUK LEBIH DETAIL DIJELASKAN PADA PP NO. 6 TAHUN 2008
TENTANG PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH.

12. FAKTOR PENYEBAB LEMAHNYA
FUNGSI PENGAWASAN DPRD

13. FAKTOR PENYEBAB LEMAHNYA
PENGAWASAN DPRD
 LEMAHNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
 LEMAHNYA KEMAMPUAN MANAJERIAL DAN
KEPEMIMPINAN
 LEMAHNYA FAKTOR DUKUNGAN MASYARAKAT
 KETERBATASAN DANA
 RENDAHNYA KOMITMEN ATAU MOTIVASI
ANGGOTA DPRD
 LEMBAGA LEGISLATIF YANG DIHARAPKAN MAMPU
MENJADI “WASIT” DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN JUSTRU TERLIBAT DALAM
KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME.

14. FUNGSI PENGAWASAN
DPRD
A. PROSES/MEKANISME
PENGAWASAN DPRD TERHADAP
PEMERINTAH DAERAH
B. STANDAR KERJA DAN INSTRUMEN
PENGAWASAN

15. FUNGSI PENGAWASAN DPRD
MEKANISME/PROSES PENGAWASAN ;
A. ASPEK MANAJEMEN
B. ASPEK POLITIK
1. MENENTUKAN 2. MENENTUKAN 3. MENJALIN
JARINGAN – ALIANSI
AGENDA METODOLOGI TERKAIT DAN ALIANSI
PENGAWASAN PENGAWASAN STRATEGIS
7. MENILAI 6. TINDAK 5. MEMBUAT 4.MELAKSANAKA
LKPJ LANJUT HP LAPORAN N PENGAWASAN
ASPEK POLITIK

16. FUNGSI PENGAWASAN DPRD
PROSES PENGAWASAN (ASPEK POLITIK)
DPRD KEPALA DAERAH
HAK
DUGAAN
INTERPELASI
HAK ANGKET TEMUAN
PERNYATAAN/PENDAPAT
/SIKAP TANGGUNG
LKPJ JAWAB

17. FUNGSI PENGAWASAN DPRD
STANDAR KERJA DAN INSTRUMEN
PENGAWASAN
SALAH SATU HAK DPRD ADALAH MEMINTA PERTANGGUNGJAWABAN
KDH, DLM HAL INI PERTANGGUNGJABAN TENTANG :
A. PENYELENGGARAAN PEM-AN DAN PELAKSANAAN KEUANGAN SETIAP
AKHIR TAHUN ANGGARAN
B. HAL-HAL TERTENTU ATAS PERMINTAAN DPRD
DPRD JUGA DAPAT MENOLAK PERTANGGUNGJAWABAN DPRD,
APABILA :
A. MEYELENGGARAKAN PEM-AN TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN
PER-UU YG BERLAKU
B. TIDAK MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PENYELENGGARAAN APBD
SEPERTI YG TELAH DISETUJUI OLEH DPRD
C. MELANGGAR KETENTUAN LAIN YANG DITENTUKAN DALAM
PERATURAN PER-UU.

18. SEKIAN DAN TERIMA KASIH