SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA
PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENETAPAN NAMA DAN PEMBERIAN KODE DESA DAN DESA
ADAT
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA
Nomor SOP 6.2.1
Tanggal pembuatan
Tanggal Revisi 4 Juni 2018
Tanggal Pengesahan
Disahkan Oleh DirekturPenataandanAdministrasiPemerintahanDesa
Nama SOP PenetapanNamadanPemberianKodeDesadanDesaAdat
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-UndangNomor 6 tentangDesa.
2. PeraturanPemerintahNomor 43 Tahun 2014
sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor 47
Tahun 2015 TentangPeraturanPelaksanaan UU No 6 Tahun 2014
TentangDesa
3. PeraturanPemerintahNomor 60 Tahun 2014 jo 22 Tahun 2015 jo 8
Tahun 2016 tentangPengalokasian Dana Desa yang bersumberdari
APBN.
4. PeraturanMenteriDalamNegeri No.8 Tahun 2018
TentangPerubahanKeduaPermendagri No. 43 Tahun
2015tentangOrganisasidanTatakerjaKemendagri
5. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 81 Tahun
2015TentangEvaluasiPerkembanganDesadanKelurahan;
6. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 1 Tahun 2017
TentangPenataanDesa
Minimal D3
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Administrasi SuratMasuk;
2. SOP Administrasi SuratKeluar;
1. Komputer;
2. Printer;
3. Mesin foto Copy;
4. Faximile;
5. Jaringan Internet;
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
PenetapannamadanPemberianKodeDesadanDesaAdattidakdapatdiprose
sbilamanatidakmemenuhikelengkapandokumen yang
dipersyaratkandalamperaturanperundangan-undangan
Unit KerjaTerkait :
1. DitjenBinaAdministrasiKewilayahan.
2. DitjenKependudukandanPencatatanSipil.
3. Biro HukumSetjen.
KelengkapanDokumen:
1. SuratPermohonankodedesadariGubernur (provinsi)
2. SuratPemberitahuandariDitjenBinaAdministrasiKewilayahan.
3. Peraturan Daerah.
4. Peta Batas Desa.
5. RekomendasiGubernur
UraianProsedur
Pelaksana MutuBaku
Ket
Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit Kasi JFU Kelengkapan Waktu Output
1. Menerima, memeriksaSurat
permohonandariGubernurdanmembe
riarahankepadaDirekturmelaluiSekret
arisTerkaitusulanGubernurtentangpe
netapannamadanpemberiankodedes
adandesaadat
DokumenPermoho
nanprovinsidariGu
b.
Disposisi.
20
Menit
- Disposisi.
2. Menerima,
danmenindaklanjutiarahan/disposisik
epadaDirektur
1. DokumenPermo
honanprovinsid
ariGub.
2. Disposisi
- Disposisi.
3. Menerima, memeriksadisposisi/
arahanDirjenmelaluiSekretarisselanju
tnyamemberiarahankepadaKasubdit
untuk proses tindaklanjut.
1. BerkasdariGub
2. Disposisi
20
Menit
- Disposisi
4. Menerima,
membacadanmenelaahdisposisidan
memberipetunjukkepadaKasiuntukm
emprosesberkasusulanpenetapanna
madankodedesadandesaadatdariGu
bernur
1. BerkasdariGub.
2. DisposisiDirektur
.
60
Menit
1. BerkasdariG
ub.
2. DisposisiKas
ubdit
5. Menerimadanmenelaahdisposisi/
arahanselanjutnyabersama JFU
meninventarisir,
menyiapkanbahandansurat/laporante
rkaitpenetapannamadankodedesada
ndesaadat,
selanjutnyamelaporkepadakasubdit.
1. BerkasdariGub.
2. DisposisiKasubdit
1 Hari - Base data
namadankodede
sa
- ParafkonsepND
Pengantar
- ParafKonsepSur
at.
Mulai
1
UraianProsedur
Pelaksana MutuBaku
Ket
Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit Kasi JFU Kelengkapan Waktu Output
6. Menerima,
memeriksadanmemparafkonsep
Surat/laporanpenetapannamadankod
edesadandesaadat,
selanjutnyamelaporkepadaDirektur
- Base data
namadankodedesa
- ParafkonsepND
Pengantar
- ParafKonsepSurat.
60
Menit
- Base data
namadankodede
sa
- ParafkonsepND
Pengantar
- ParafKonsepSur
at.
7. Menerima,
memeriksadanmenelaahkonsepsurat
tentangpenetapannamadanpemberia
nkodedesadandesaadat,
selanjutnyamelaporkepadaDirjenmel
aluiSekretaris
- Base data
namadankodedesa
- ParafkonsepND
Pengantar
- ParafKonsepSurat.
20
Menit
- Base data
namadankodede
sa
- TtdkonsepND
Pengantar
- ParafKonsepSur
at.
8. Menerima,
memeriksadanmenandatanganisurat
penetapannamadanpemberiankoded
esadandesaadat
- Base data
namadankodedesa
- TtdkonsepND
Pengantar
- ParafKonsepSurat.
1 hari - SuratPenetpan
NamadanPem
berianKodeDe
sadanDesaAda
t
1
Selesai

More Related Content

Similar to ENETAPAN_NAMA_DAN_PEMBERIAN_KODE_DESA_DAN_DESA_ADAT.docx

Sk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp desSk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp desAbdul Kohar
 
SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017
SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017
SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017udhi purnomo
 
1. rpjm des
1. rpjm des1. rpjm des
1. rpjm desdermolo
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisChristine Roberts
 
3. PERAN BPN PPT.pptx
3.  PERAN BPN PPT.pptx3.  PERAN BPN PPT.pptx
3. PERAN BPN PPT.pptxsutrisno831
 
Paparan Narasumber_Kemendagri_Tata Cara dan Prosedur Evaluasi RTRW Provinsi K...
Paparan Narasumber_Kemendagri_Tata Cara dan Prosedur Evaluasi RTRW Provinsi K...Paparan Narasumber_Kemendagri_Tata Cara dan Prosedur Evaluasi RTRW Provinsi K...
Paparan Narasumber_Kemendagri_Tata Cara dan Prosedur Evaluasi RTRW Provinsi K...noorekasari
 
14 SOP Pelaksanaan Kegiatan.pdf
14 SOP Pelaksanaan Kegiatan.pdf14 SOP Pelaksanaan Kegiatan.pdf
14 SOP Pelaksanaan Kegiatan.pdfDedeRusmana5
 
Sk No. 13 tahun 2017
Sk No. 13 tahun 2017Sk No. 13 tahun 2017
Sk No. 13 tahun 2017Kang Margino
 
RPJMDES DESA MALINGPING UTARA
RPJMDES DESA MALINGPING UTARARPJMDES DESA MALINGPING UTARA
RPJMDES DESA MALINGPING UTARAmaliingpingutara
 
KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptxKONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptxAjiSaptaji4
 
4. sk tim 11
4. sk tim 114. sk tim 11
4. sk tim 11dermolo
 
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Via SIPD.pptx
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Via SIPD.pptxMekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Via SIPD.pptx
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Via SIPD.pptxCaptenBugis
 

Similar to ENETAPAN_NAMA_DAN_PEMBERIAN_KODE_DESA_DAN_DESA_ADAT.docx (20)

Sk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp desSk tim penyusun rkp des
Sk tim penyusun rkp des
 
SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017
SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017
SOSIALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN APB DESA TAHUN 2017
 
Sop bagren
Sop bagrenSop bagren
Sop bagren
 
1. rpjm des
1. rpjm des1. rpjm des
1. rpjm des
 
Sk inspektur satgas spip 2011
Sk inspektur satgas spip 2011Sk inspektur satgas spip 2011
Sk inspektur satgas spip 2011
 
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknisSk pembentukan tim perencanaan teknis
Sk pembentukan tim perencanaan teknis
 
Permenpppa042014.pdf
Permenpppa042014.pdfPermenpppa042014.pdf
Permenpppa042014.pdf
 
11 juknis bkk pilkel
11  juknis bkk pilkel11  juknis bkk pilkel
11 juknis bkk pilkel
 
Sk no. 14 tahun 2018 bumdes
Sk no. 14  tahun 2018 bumdesSk no. 14  tahun 2018 bumdes
Sk no. 14 tahun 2018 bumdes
 
Sk penetapan renja 2019
Sk penetapan renja 2019Sk penetapan renja 2019
Sk penetapan renja 2019
 
3. PERAN BPN PPT.pptx
3.  PERAN BPN PPT.pptx3.  PERAN BPN PPT.pptx
3. PERAN BPN PPT.pptx
 
SOP KEUANGAN.pdf
SOP KEUANGAN.pdfSOP KEUANGAN.pdf
SOP KEUANGAN.pdf
 
Paparan Narasumber_Kemendagri_Tata Cara dan Prosedur Evaluasi RTRW Provinsi K...
Paparan Narasumber_Kemendagri_Tata Cara dan Prosedur Evaluasi RTRW Provinsi K...Paparan Narasumber_Kemendagri_Tata Cara dan Prosedur Evaluasi RTRW Provinsi K...
Paparan Narasumber_Kemendagri_Tata Cara dan Prosedur Evaluasi RTRW Provinsi K...
 
14 SOP Pelaksanaan Kegiatan.pdf
14 SOP Pelaksanaan Kegiatan.pdf14 SOP Pelaksanaan Kegiatan.pdf
14 SOP Pelaksanaan Kegiatan.pdf
 
Sk No. 13 tahun 2017
Sk No. 13 tahun 2017Sk No. 13 tahun 2017
Sk No. 13 tahun 2017
 
Sk tpk 2017.doc
Sk tpk 2017.docSk tpk 2017.doc
Sk tpk 2017.doc
 
RPJMDES DESA MALINGPING UTARA
RPJMDES DESA MALINGPING UTARARPJMDES DESA MALINGPING UTARA
RPJMDES DESA MALINGPING UTARA
 
KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptxKONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
 
4. sk tim 11
4. sk tim 114. sk tim 11
4. sk tim 11
 
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Via SIPD.pptx
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Via SIPD.pptxMekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Via SIPD.pptx
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah Via SIPD.pptx
 

More from MAHMUN SYARIF

PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA.pptx
PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA.pptxPEMBANGUNAN BIDANG AGAMA.pptx
PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA.pptxMAHMUN SYARIF
 
BPJS_Kesehatan_Net_Pencatatan_dan_Penyesuaian_SILPA_Kapitasi_300821.pptx
BPJS_Kesehatan_Net_Pencatatan_dan_Penyesuaian_SILPA_Kapitasi_300821.pptxBPJS_Kesehatan_Net_Pencatatan_dan_Penyesuaian_SILPA_Kapitasi_300821.pptx
BPJS_Kesehatan_Net_Pencatatan_dan_Penyesuaian_SILPA_Kapitasi_300821.pptxMAHMUN SYARIF
 
Bahan Pertemuan Sosialisasi dengan Kemendagri 30 Agustus.pdf
Bahan Pertemuan Sosialisasi dengan Kemendagri 30 Agustus.pdfBahan Pertemuan Sosialisasi dengan Kemendagri 30 Agustus.pdf
Bahan Pertemuan Sosialisasi dengan Kemendagri 30 Agustus.pdfMAHMUN SYARIF
 
Permendagri Nomor 28 Tahun 2021.pdf
Permendagri Nomor 28 Tahun 2021.pdfPermendagri Nomor 28 Tahun 2021.pdf
Permendagri Nomor 28 Tahun 2021.pdfMAHMUN SYARIF
 
MATERI SOSIALISASI PERPRES 46 THN 2021.pptx
MATERI SOSIALISASI PERPRES 46 THN 2021.pptxMATERI SOSIALISASI PERPRES 46 THN 2021.pptx
MATERI SOSIALISASI PERPRES 46 THN 2021.pptxMAHMUN SYARIF
 
Tata Kearsipan Kemendagri
Tata Kearsipan KemendagriTata Kearsipan Kemendagri
Tata Kearsipan KemendagriMAHMUN SYARIF
 
Kebijakan-Penerapan-SPBE-Ponorogo.pptx
Kebijakan-Penerapan-SPBE-Ponorogo.pptxKebijakan-Penerapan-SPBE-Ponorogo.pptx
Kebijakan-Penerapan-SPBE-Ponorogo.pptxMAHMUN SYARIF
 
Digitalisasi Kearsipan.pptx
Digitalisasi Kearsipan.pptxDigitalisasi Kearsipan.pptx
Digitalisasi Kearsipan.pptxMAHMUN SYARIF
 
Publikasi Kehumasan.pptx
Publikasi Kehumasan.pptxPublikasi Kehumasan.pptx
Publikasi Kehumasan.pptxMAHMUN SYARIF
 
1. REVOLUSI INDUSTRI 4.0.pptx
1. REVOLUSI INDUSTRI 4.0.pptx1. REVOLUSI INDUSTRI 4.0.pptx
1. REVOLUSI INDUSTRI 4.0.pptxMAHMUN SYARIF
 
permenpan-nomor-22-tahun-2014-tentang-jabfung-widyaiswara.pdf
permenpan-nomor-22-tahun-2014-tentang-jabfung-widyaiswara.pdfpermenpan-nomor-22-tahun-2014-tentang-jabfung-widyaiswara.pdf
permenpan-nomor-22-tahun-2014-tentang-jabfung-widyaiswara.pdfMAHMUN SYARIF
 
Modul Monitoring dan Evaluasi
Modul Monitoring dan EvaluasiModul Monitoring dan Evaluasi
Modul Monitoring dan EvaluasiMAHMUN SYARIF
 
penentuan_standar_satuan_harga_ppt.ppt
penentuan_standar_satuan_harga_ppt.pptpenentuan_standar_satuan_harga_ppt.ppt
penentuan_standar_satuan_harga_ppt.pptMAHMUN SYARIF
 
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...MAHMUN SYARIF
 
FORM LEARNING JOURNAL.docx
FORM LEARNING JOURNAL.docxFORM LEARNING JOURNAL.docx
FORM LEARNING JOURNAL.docxMAHMUN SYARIF
 
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).pptPELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).pptMAHMUN SYARIF
 
Bahan Presentasi Mahmun.pptx
Bahan Presentasi Mahmun.pptxBahan Presentasi Mahmun.pptx
Bahan Presentasi Mahmun.pptxMAHMUN SYARIF
 
contoh upaya upaya pemberantasan korupsi
contoh upaya upaya pemberantasan korupsicontoh upaya upaya pemberantasan korupsi
contoh upaya upaya pemberantasan korupsiMAHMUN SYARIF
 
laporan pelaksanaan penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desa 2
laporan pelaksanaan penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desa 2laporan pelaksanaan penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desa 2
laporan pelaksanaan penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desa 2MAHMUN SYARIF
 

More from MAHMUN SYARIF (20)

PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA.pptx
PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA.pptxPEMBANGUNAN BIDANG AGAMA.pptx
PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA.pptx
 
BPJS_Kesehatan_Net_Pencatatan_dan_Penyesuaian_SILPA_Kapitasi_300821.pptx
BPJS_Kesehatan_Net_Pencatatan_dan_Penyesuaian_SILPA_Kapitasi_300821.pptxBPJS_Kesehatan_Net_Pencatatan_dan_Penyesuaian_SILPA_Kapitasi_300821.pptx
BPJS_Kesehatan_Net_Pencatatan_dan_Penyesuaian_SILPA_Kapitasi_300821.pptx
 
Bahan Pertemuan Sosialisasi dengan Kemendagri 30 Agustus.pdf
Bahan Pertemuan Sosialisasi dengan Kemendagri 30 Agustus.pdfBahan Pertemuan Sosialisasi dengan Kemendagri 30 Agustus.pdf
Bahan Pertemuan Sosialisasi dengan Kemendagri 30 Agustus.pdf
 
Permendagri Nomor 28 Tahun 2021.pdf
Permendagri Nomor 28 Tahun 2021.pdfPermendagri Nomor 28 Tahun 2021.pdf
Permendagri Nomor 28 Tahun 2021.pdf
 
MATERI SOSIALISASI PERPRES 46 THN 2021.pptx
MATERI SOSIALISASI PERPRES 46 THN 2021.pptxMATERI SOSIALISASI PERPRES 46 THN 2021.pptx
MATERI SOSIALISASI PERPRES 46 THN 2021.pptx
 
Tata Kearsipan Kemendagri
Tata Kearsipan KemendagriTata Kearsipan Kemendagri
Tata Kearsipan Kemendagri
 
Manajemen Kearsipan
Manajemen KearsipanManajemen Kearsipan
Manajemen Kearsipan
 
Kebijakan-Penerapan-SPBE-Ponorogo.pptx
Kebijakan-Penerapan-SPBE-Ponorogo.pptxKebijakan-Penerapan-SPBE-Ponorogo.pptx
Kebijakan-Penerapan-SPBE-Ponorogo.pptx
 
Digitalisasi Kearsipan.pptx
Digitalisasi Kearsipan.pptxDigitalisasi Kearsipan.pptx
Digitalisasi Kearsipan.pptx
 
Publikasi Kehumasan.pptx
Publikasi Kehumasan.pptxPublikasi Kehumasan.pptx
Publikasi Kehumasan.pptx
 
1. REVOLUSI INDUSTRI 4.0.pptx
1. REVOLUSI INDUSTRI 4.0.pptx1. REVOLUSI INDUSTRI 4.0.pptx
1. REVOLUSI INDUSTRI 4.0.pptx
 
permenpan-nomor-22-tahun-2014-tentang-jabfung-widyaiswara.pdf
permenpan-nomor-22-tahun-2014-tentang-jabfung-widyaiswara.pdfpermenpan-nomor-22-tahun-2014-tentang-jabfung-widyaiswara.pdf
permenpan-nomor-22-tahun-2014-tentang-jabfung-widyaiswara.pdf
 
Modul Monitoring dan Evaluasi
Modul Monitoring dan EvaluasiModul Monitoring dan Evaluasi
Modul Monitoring dan Evaluasi
 
penentuan_standar_satuan_harga_ppt.ppt
penentuan_standar_satuan_harga_ppt.pptpenentuan_standar_satuan_harga_ppt.ppt
penentuan_standar_satuan_harga_ppt.ppt
 
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...
 
FORM LEARNING JOURNAL.docx
FORM LEARNING JOURNAL.docxFORM LEARNING JOURNAL.docx
FORM LEARNING JOURNAL.docx
 
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).pptPELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
PELAPORAN_KEUANGAN_DESA (1).ppt
 
Bahan Presentasi Mahmun.pptx
Bahan Presentasi Mahmun.pptxBahan Presentasi Mahmun.pptx
Bahan Presentasi Mahmun.pptx
 
contoh upaya upaya pemberantasan korupsi
contoh upaya upaya pemberantasan korupsicontoh upaya upaya pemberantasan korupsi
contoh upaya upaya pemberantasan korupsi
 
laporan pelaksanaan penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desa 2
laporan pelaksanaan penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desa 2laporan pelaksanaan penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desa 2
laporan pelaksanaan penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desa 2
 

Recently uploaded

MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...ngrecopemdes
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxhartonohajar
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxZainul Ulum
 

Recently uploaded (7)

MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
MATERI SOSIALISASI TRIBINA (BKB, BKL, BKR) DAN UPPKS BAGI KADER DESA PKK POKJ...
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptxStandar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Arsiparis.pptx
 
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptxPELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
PELATIHAN BAPELKES ANTIKORUPSI 0502.pptx
 

ENETAPAN_NAMA_DAN_PEMBERIAN_KODE_DESA_DAN_DESA_ADAT.docx

  • 1. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN/ STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENETAPAN NAMA DAN PEMBERIAN KODE DESA DAN DESA ADAT
  • 2. KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA Nomor SOP 6.2.1 Tanggal pembuatan Tanggal Revisi 4 Juni 2018 Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh DirekturPenataandanAdministrasiPemerintahanDesa Nama SOP PenetapanNamadanPemberianKodeDesadanDesaAdat Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Undang-UndangNomor 6 tentangDesa. 2. PeraturanPemerintahNomor 43 Tahun 2014 sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor 47 Tahun 2015 TentangPeraturanPelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 TentangDesa 3. PeraturanPemerintahNomor 60 Tahun 2014 jo 22 Tahun 2015 jo 8 Tahun 2016 tentangPengalokasian Dana Desa yang bersumberdari APBN. 4. PeraturanMenteriDalamNegeri No.8 Tahun 2018 TentangPerubahanKeduaPermendagri No. 43 Tahun 2015tentangOrganisasidanTatakerjaKemendagri 5. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 81 Tahun 2015TentangEvaluasiPerkembanganDesadanKelurahan; 6. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 1 Tahun 2017 TentangPenataanDesa Minimal D3 Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. SOP Administrasi SuratMasuk; 2. SOP Administrasi SuratKeluar; 1. Komputer; 2. Printer; 3. Mesin foto Copy; 4. Faximile; 5. Jaringan Internet; Peringatan Pencatatan dan Pendataan PenetapannamadanPemberianKodeDesadanDesaAdattidakdapatdiprose sbilamanatidakmemenuhikelengkapandokumen yang dipersyaratkandalamperaturanperundangan-undangan Unit KerjaTerkait : 1. DitjenBinaAdministrasiKewilayahan. 2. DitjenKependudukandanPencatatanSipil. 3. Biro HukumSetjen. KelengkapanDokumen: 1. SuratPermohonankodedesadariGubernur (provinsi) 2. SuratPemberitahuandariDitjenBinaAdministrasiKewilayahan. 3. Peraturan Daerah. 4. Peta Batas Desa.
  • 3. 5. RekomendasiGubernur UraianProsedur Pelaksana MutuBaku Ket Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit Kasi JFU Kelengkapan Waktu Output 1. Menerima, memeriksaSurat permohonandariGubernurdanmembe riarahankepadaDirekturmelaluiSekret arisTerkaitusulanGubernurtentangpe netapannamadanpemberiankodedes adandesaadat DokumenPermoho nanprovinsidariGu b. Disposisi. 20 Menit - Disposisi. 2. Menerima, danmenindaklanjutiarahan/disposisik epadaDirektur 1. DokumenPermo honanprovinsid ariGub. 2. Disposisi - Disposisi. 3. Menerima, memeriksadisposisi/ arahanDirjenmelaluiSekretarisselanju tnyamemberiarahankepadaKasubdit untuk proses tindaklanjut. 1. BerkasdariGub 2. Disposisi 20 Menit - Disposisi 4. Menerima, membacadanmenelaahdisposisidan memberipetunjukkepadaKasiuntukm emprosesberkasusulanpenetapanna madankodedesadandesaadatdariGu bernur 1. BerkasdariGub. 2. DisposisiDirektur . 60 Menit 1. BerkasdariG ub. 2. DisposisiKas ubdit 5. Menerimadanmenelaahdisposisi/ arahanselanjutnyabersama JFU meninventarisir, menyiapkanbahandansurat/laporante rkaitpenetapannamadankodedesada ndesaadat, selanjutnyamelaporkepadakasubdit. 1. BerkasdariGub. 2. DisposisiKasubdit 1 Hari - Base data namadankodede sa - ParafkonsepND Pengantar - ParafKonsepSur at. Mulai 1
  • 4. UraianProsedur Pelaksana MutuBaku Ket Dirjen Sekretaris Direktur Kasubdit Kasi JFU Kelengkapan Waktu Output 6. Menerima, memeriksadanmemparafkonsep Surat/laporanpenetapannamadankod edesadandesaadat, selanjutnyamelaporkepadaDirektur - Base data namadankodedesa - ParafkonsepND Pengantar - ParafKonsepSurat. 60 Menit - Base data namadankodede sa - ParafkonsepND Pengantar - ParafKonsepSur at. 7. Menerima, memeriksadanmenelaahkonsepsurat tentangpenetapannamadanpemberia nkodedesadandesaadat, selanjutnyamelaporkepadaDirjenmel aluiSekretaris - Base data namadankodedesa - ParafkonsepND Pengantar - ParafKonsepSurat. 20 Menit - Base data namadankodede sa - TtdkonsepND Pengantar - ParafKonsepSur at. 8. Menerima, memeriksadanmenandatanganisurat penetapannamadanpemberiankoded esadandesaadat - Base data namadankodedesa - TtdkonsepND Pengantar - ParafKonsepSurat. 1 hari - SuratPenetpan NamadanPem berianKodeDe sadanDesaAda t 1 Selesai