Dokumen tersebut membahas hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penataan ruang sesuai dengan Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Masyarakat berhak untuk mengetahui rencana tata ruang dan berkewajiban mematuhi rencana tersebut. Peran masyarakat meliputi partisipasi dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan ruang guna mencapai tujuan penataan ruang yang ber

1. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N VIII - 1
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
Hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang bahwa setiap orang, kelompok, dan badan hukum memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang, baik pada tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, maupun tahap pengendalian pemanfaatan ruang.
Sebagaimana dijelaskan dalam UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai unsur seperti masyarakat, pihak swasta, dunia usaha, kelompok profesi, LSM yang selanjutnya disebut dengan peran masyarakat. Peran masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penataan ruang, karena pada akhirnya hasil dari penataan ruang adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat serta untuk tercapainya tujuan penataan ruang, yaitu terselenggarakannya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya, serta tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.
Partisipasi masyarakat dilapangan menunjukkan perbedaan yang disebabkan oleh perbedaan penguasaan terhadap penataan ruang. Namun demikian partisipasi masyarakat untuk berperanserta dalam penataan ruang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan.
Dari segi politik, partisipasi lebih mengedepankan participatory dibanding demokrasi perwakilan (representative democracy) sebagai hak demokrasi setiap orang. Dalam konteks ini masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi ini tentunya sangat membantu legislatif (DPRD) dan para pembuat keputusan lainnya dalam memperoleh gambaran lebih jelas atas permintaan- permintaan dan aspirasi konstituen mereka, sehingga sensitivitas pembuatan keputusan dapat dimaksimalkan dan ditangani secara tepat.
8

2. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N VIII - 2
Dan segi planning, partisipasi menyediakan sebuah forum untuk saling tukar gagasan dan prioritas, penilaian akan public interest. Keuntungan lain dan public participation adalah kemungkinan tercapainya hubungan yang lebih dekat antara warga dengan pemerintah daerah, sehingga tercipta rasa kebersamaan dalam perencanaan pembangunan.
8.1 Hak dan Kewajiban Dalam Penataan ruang
Mengacu pada Pasal 60 dan 61, UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang diatur hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang. Hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan penataan ruang.
Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:
a. mengetahui rencana tata ruang.
b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang.
c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya.
e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang.
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.
Sedangkan kewajiban orang (masyarakat) dalam pemanfaatan ruang, diantaranya adalah:
a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang.
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
8.2 Bentuk Peran Masyarakat Dalam Penataan ruang
Mengenai tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata

3. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N VIII - 3
ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
1. Tahap Perencanaan Tata Ruang
Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:
a. masukan mengenai:
(1) persiapan penyusunan rencana tata ruang.
(2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan.
(3) pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan.
(4) perumusan konsepsi rencana tata ruang.
(5) penetapan rencana tata ruang.
b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara aktif melibatkan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.
2. Tahap Pemanfaatan Ruang
Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:
a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang.
b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang.
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam.

4. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N VIII - 4
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. Tahap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:
a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi.
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
8.3 Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan ruang
Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis, kepada: menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan penataan ruang; gubernur; dan bupati/walikota.
Pelaksanaan peran masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan dengan menghormati norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.
1. Tahap Perencanaan Tata Ruang
Tata cara peran masyarakat dalam tahap perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan cara:
a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan. d
b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Tahap Pemanfaatan Ruang
Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:
a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan.

5. BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2008 | H A L A M A N VIII - 5
b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yangtelah ditetapkan.
d. penaatan terhadap izin pemanfaatan ruang.
3. Tahap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:
a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang.
b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang.
c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.