Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to Hukum dan Administrasi Perencanaan dan Tata Ruang.pdf
Similar to Hukum dan Administrasi Perencanaan dan Tata Ruang.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (6)
Hukum dan Administrasi Perencanaan dan Tata Ruang.pdf
- 1. HUKUM DAN ADMINISTRASI PERENCANAAN & TATA RUANG (1 JP) MATERI SUPLEMEN PENGETAHUAN PEMBEKALAN KEPROFESIAN BALAI PENERAPAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
- 2. 2 O U T L I N E PEMAHAMAN HUKUM DAN ADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DEFINISI PENATAAN RUANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG CONTOH DRAFT DOKUMEN TATA RUANG
- 3. PEMAHAMAN HUKUM DAN ADMINISTRASI
- 4. PENGERTIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 4 J.H.P. Beltefroid keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat pemerintahan dan badan-badan kenegaraan dan majelis- majelis pengadilan tata usaha hendak memenuhi tugasnya Prajudi Atmosudirdjo hukum mengenai operasi dan pengendalian dari kekuasaan- kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa- penguasa administrasi
- 5. FUNGSI HUKUM SEBAGAI SARANA PEMBANGUNAN 5 Penertib (Control) Menciptakan kerangka bagi pengambil keputusan politik dan pemecahan perselihan Penyeimbang (Balancing) Menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan publik dan privat Katalisator Memudahkan terjadinya proses perubahan melalui adanya pembaruan hukum
- 6. S T R U K T U R A D M I N I S T R A S I P U B L I K 6 Masyarakat Primitif Negara Sedang Berkembang Negara Maju Tujuan Lingkungan Otorisasi Kapasitas Operasional Orientasi Sektor Publik Pengambilan Keputusan Lingkungan Sektor Publik jelas dan realitas kuat konsisten dan fungsional output desentralised informal dan kepercayaan kabur dan ambisius lemah disfungsional input control, command and control sentralistik semiformal, kurang dipercayai dan mengabaikan aturan main jelas dan realistis kuat konsisten dan fungsional monitoring input dan outpur desentralised formal dan legal Kelemahan administrasi publik khususnya bagi negara sedang berkembang adalah karena warisan kolonialisme Administrasi pembangunan berkaitan dengan efektifitas fungsi pemerintahan
- 7. PENYELENGGARAAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
- 8. 3 ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 8 DESENTRALISASI penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI DEKONSENTRASI pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu TUGAS PEMBANTUAN penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu
- 9. TUJUAN DESENTRALISASI 9 Desentralisasi Politik (Kewenangan yang Luas) Desentralisasi Administrasi (Diskresi Kebijakan) Desentralisasi Fiskal (Proporsi Anggaran yang Besar) JENIS DESENTRALISASI 1 Politik, mencegah tirani (kekuasaan) dan sebagai bentuk tindakan pendemokrasian 2 Pemerintahan, efisiensi kinerja dengan menyelenggarakan pemerintahan daerah 3 Ekonomi, menghilangkan kesenjangan vertikal dan horizontal 4 Good Governance, mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat
- 10. D E S E N T R A L I S A S I 10 PRO Lebih dekat dan sensitif terhadap masalah Peningkatan dalam kapasitas lokal Partisipasi masyarakat Efisiensi Stabilitas politik KONTRA Masalah koordinasi pusat dengan daerah: kepentingan, konflik, administrasi Ketidakmampuan kapasitas lokal Adanya perbedaan dalam kekuasaan dan sumber daya Tidak selalu sejalan dengan dukungan finansial
- 11. 11 RPJP NASIONAL RPJMD NASIONAL RKP RAPBN APBN RKA K/L RENJA K/L RENSTRA K/L RPJP DAERAH RPJMD DAERAH RENSTRA SKPD RKPD RENJA SKPD RAPBD RKA SKPD APBD RINCIAN APBD PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui musrenbag Pedoman Dijabarkan Dijabarkan Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Diacu Diacu Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman Pedoman UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM SISTEM PERENCANAAN RINCIAN APBN
- 12. HIRARKI SISTEM PERENCANAAN TATA RUANG 12 RTRW Nasional RTRW Provinsi RTRW Kabupaten/ Kota Sistem Perencanaan Tata Ruang Nasional Sistem Perencanaan Tata Ruang Provinsi Sistem Perencanaan Tata Ruang Kabupaten/ Kota RTR Pulau, Kawasan Tertentu, Kawasan Perbatasan, Kawasan Terpencil Rencana Bagian Wilayah Provinsi RDTR Kabupaten/ Kota RTR Kawasan Strategis Nasional RTR Kawasan Strategis Provinsi RTR Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota Rencana Umum Tata Ruang Rencana Operasional Rencana Operasional Teknis
- 14. PENATAAN RUANG U n d a n g - U n d a n g N o . 2 6 Ta h u n 2 0 0 7 t e n t a n g P e n a t a a n R u a n g Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah dalam kelangsungan hidupnya Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang
- 15. 15 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2002 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Pengawasan Sungai dan Batas Sungai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Masayrakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota. Peraturan Tata Ruang
- 16. 16 Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang RTH Kawasan Perkotaan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2002 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Pengawasan Sungai dan Batas Sungai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Masayrakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah Peraturan Menteri Negara Agraria / Ka BPN Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perpres Nomor 36/2005 tentang Pengadaan Tanah Peraturan Tata Ruang
- 17. KLASIFIKASI PENATAAN RUANG 17 Sistem Fungsi Utama Wilayah Administrasif Kegiatan Kawasan Nilai Strategis Kawasan Sistem Wilayah Sistem Internal Perkotaan Kawasan Lindung Kawasan Budidaya Penataan Ruang Wilayah Nasional Penataan Ruang Wilayah Provinsi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten/ Kota Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Penataan Ruang Kawasan Pedesaan Penataan Ruang Kawasan Strategis Nasional Penataan Ruang Kawasan Strategis Provinsi Penataan Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/ Kota
- 19. pengaturan pembinaan pelaksanaan pengawasan perencanaan pemanfaatan pengendalian perundangan-undangan pedoman koordinasi sosialisasi supervisi diklat litbang siskom publikasi pengembangan masyarakat pemantauan evaluasi pelaporan RUTR RRTR RTRWN RTRWP RTRWK/K RTRP/K RTRKSN RTRKSP RDTRK/K RTRKSK/K pelaksanaan program pembiayaan penetapan PZ perijinan in/disin-sentif sanksi penatagunaan PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
- 20. MUATAN PENATAAN RUANG 20 Suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang PERENCANAAN TATA RUANG Upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya PEMANFAATAN RUANG Upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
- 21. 21 PERENCANAAN TATA RUANG Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan nonhijau; Rencana penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pertumbuhan wilayah, seperti jaringan pejalan kaki dan angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana. Rencana sistem pusat permukiman & rencana sistem jaringan prasarana, meliputi sistem jaringan prasarana wilayah dan sistem perkotaan dalam kawasan perdesaan di wilayah pelayanannya RENCANA STRUKTUR RUANG Rencana peruntukan kawasan lindung dan kawasan budidaya, yaitu peruntukan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan RENCANA POLA RUANG
- 22. PROSEDUR UMUM PERENCANAAN TATA RUANG
- 23. P r o s e s P e r s e t u j u a n D a n R e k o m e n d a s i R T R W K a b u p a t e n / K o t a
- 24. P r o s e s P e n e t a p a n R a p e r d a P r o v i n s i d a n K a b u p a t e n / K o t a
- 25. P r o s e s A s i s t e n s i d i K e m e n t e r i a n P U P R
- 26. A l u r M e k a n i s m e K o n s u l t a s i D a n E v a l u a s i R a p e r d a R T R W K a b / K o t a
- 27. M e k a n i s m e K o n s u l t a s i D a n E v a l u a s i R a p e r d a R T R W K a b / K o t a
- 28. J ANGKA WAKTU PENYUSUNAN RTRW KABUPATEN/ KOTA Perkiraan keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk penyusunan RTRW Kabupaten adalah 24 bulan. Perkiraan waktu untuk penetapan Perda RTRW Kabupaten adalah 8 – 16 bulan. 1. Pesertujuan Substansi 2. Evaluasi 3. Penetapan
- 29. 1 2 3 4 29 Kosong/ nonterbangun/ idle land Terisi/ terbangun/ sudah ada Kondisi Saat Ini Menjembatani antara rencana tata ruang dengan indikasi program hingga tahun x+20 Menyusun Program Sektoral Program Pemanfaatan Ruang di Tahun x+n Terbangun sesuai rencana pada tahun x+20 Akhir Rencana PEMANFAATAN RUANG Menerapkan instrumen pemanfaatan agar membentuk kondisi eksisting menuju kondisi yang diharapkan pada tahun x+n
- 30. KERANGKA LOGIS PEMANFAATAN RUANG
- 31. 31 Izin Prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan/ beroperasi (SPPL) Izin Lokasi Izin Mendirikan Bangunan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Land Use Conversion untuk melakukan pembebasan lahan/ memperoleh tanah IMB berdasarkan peraturan zonasi untuk permohonan mendirikan bangunan perubahan penggunaan/ pemanfaatan lahan IZIN PEMANFAATAN RUANG Pasal 160 dan 163 PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 32. Pedoman penyusunan rencana operasional Perangkat pengendalian pembangunan Panduan teknis pengembangan tapak Peraturan zonasi (PZ) berisikan ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi zona, pengaturan lanjut mengenai pemanfaatan lahan, dan prosedur pelaksanaan pembangunan, serta sanksi bagi pihak yang melanggar. PZ adalah pengaturan lebih lanjut untuk penetapan pemanfaatan ruang dalam pola ruang wilayah, sehingga PZ menjadi rujukan untuk menyusun ketetapan penggunaan lahan dalam RDTRK, dimana hal ini ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) FUNGSI PERATURAN ZONASI
- 34. PROSES PENYUSUNAN PERATURAN ZONASI Penyusunan Klasifikasi Zonasi Penyusunan Aturan Teknis Zonasi Penyusunan Daftar Kegiatan Penetapan Deliniasi Blok Peruntukan Kegiatan dan Penggunaan Lahan Intensitas Pemanfaatan Ruang Tata Bangunan Sarana dan Prasarana Ketentuan Tambahan Ketentuan Khusus Penyusunan Standar Teknis Pemilihan Teknik Pengaturan Zonasi Penyusunan Peta Zonasi Pemilihan Aturan Pelaksanaan 1 2 3 4 5 7 6 9 8
- 35. MUATAN UTAMA ATURAN ZONASI 35 Penggunaan lahan dan bangunan (penggunaan utama, penggunaan pelengkap, penggunaan sesuai pengecualian khusus) Use Dasar, sub-zona, jenis-jenis perpetakan (main land use), jenis- jenis penggunaan (sub uses) Zona-zona Intensitas atau kepadatan (KDB, KLB, KDH, kepadatan bangunan, kepadatan penduduk) Intensity Tata massa bangunan (tinggi, sempadan, luas minimum persil) Bulk/ Building And Massing Persyaratan prasarana minimum (parkir, bongkar- muat, dll) Required Infrastructure Estetika, media reklame, view, dll (dapat diatur terpisah dalam design guidelines) Aturan Tambahan 1 . K E T E N T U A N T E K N I S 2 . P R O S E D U R A D M I N I S T R A S I D A N P E R A N G K AT 3 . S U B S TA N S I P E N A N G G U L A N G G A N D A M PA K 4 . K E T E N T U A N L A I N P e r u b a h a n , A m a n d e m e n , d a n S a n k s i
- 36. CONTOH DRAFT DOKUMEN TATA RUANG
- 37. DRAFT PERENCANAAN, PEMANFAATAN, DAN PENGENDALIAN RUANG
- 38. CONTOH SURAT : PERTIMBANGAN TEKNISDAN SARAN REKOMENDASI IZIN PEMANFAATAN RUANG DI KAWASAN BANDUNG UTARA C O N T O H B A G I A N D A R I TA H A PA N P E N G U R U S A N I Z I N P E M A N FA ATA N R U A N G KLIK
- 43. balaiptk@gmail.com sibimakonstruksi@gmail.com T E R I M A K A S I H BALAI PENERAPAN TEKNOLOGI KONSTRUKSI DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT