JUDUL
•Download as PPTX, PDF•
9 likes•3,402 views
Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang Musdes dan peran Badan Permusyawaratan Desa. 2. Musdes diselenggarakan oleh BPD untuk mengambil keputusan strategis bersama unsur masyarakat dan pemerintah desa. 3. BPD memiliki peran penting dalam menampung aspirasi masyarakat dan membahas rancangan peraturan desa.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to JUDUL
Similar to JUDUL (20)
More from Ardi Susanto
More from Ardi Susanto (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (10)
JUDUL
- 1. Dibawakan di hadapan Pemerintahan Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja pada Kamis, 23 Mei 2019 ARDI SUSANTO, SH KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN PEMDA BARRU (Phone/WA : 081 355 555 453) BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
- 2. 2
- 3. BRAINSTORMING FILOSOFI PANCASILA SILA KEEMPAT : “KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN” 1. KERAKYATAN : DARI, OLEH, DAN UNTUK RAKYAT 2. YANG DIPIMPIN : KEPALA PEMERINTAHAN 3. HIKMAT : PENGGUNAAN MORAL UNTUK INTEGRITAS BANGSA, KEPENTINGAN RAKYAT, DAN SESUAI NURANI. 4. KEBIJAKSANAAN : PENGGUNAAN AKAL FIKIRAN, PENGETAHUAN, DAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. 5. PERMUSYAWARATAN : CARA KHAS BANGSA DALAM MENYELESAIKAN MASALAH UNTUK MUFAKAT 6. PERWAKILAN : METODE PELIBATAN RAKYAT TURUT SERTA DALAM BERBANGSA/BERNEGARA.
- 4. DASAR KONSTITUSI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PASAL 1 (2). KEDAULATAN BERADA DI TANGAN RAKYAT DAN DILAKSANAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR. PASAL 18B (2). “NEGARA MENGAKUI DAN MENGHORMATI KESATUAN-KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BESERTA HAK-HAK TRADISIONALNYA SEPANJANG MASIH HIDUP DAN SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN MASYARAKAT DAN PRINSIP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG”
- 5. DASAR HUKUM 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 2. PP NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN UU 6/2014 3. PERMENDESA NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA 4. PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 5. PERMENDAGRI NOMOR 111 TAHUN 2016 TENTANGPEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI DESA 5
- 6. EKSISTENSI DESA : Pendekatan Pemerintahan Berwenang Mengatur dan Mengurus Desa sbg Kesatuan Masyarakat Hukum Memenuhi Kepentingan Masyarakat Setempat Pemerintahan Desa Lembaga Kemasyarakatan Desa Pendekatan Komunitas M A J U M A N D R I S E J A H T E R A TUJUAN
- 7. DIAGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA SESUAI UU NO 6 TAHUN 2014
- 8. SIAPA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA...??? PENGERTIAN: BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ADALAH LEMBAGA YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PEMERINTAHAN YANG ANGGOTANYA MERUPAKAN WAKIL DARI PENDUDUK DESA BERDASARKAN KETERWAKILAN WILAYAH DAN DITETAPKAN SECARA DEMOKRATIS. 8
- 9. KELEMBAGAAN BPD • TERDIRI ATAS : PIMPINAN DAN BIDANG : • 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN; DAN • 2. BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA. • PIMPINAN DAN KETUA BIDANG MERANGKAP SEBAGAI ANGGOTA BPD • PIMPINAN DAN KETUA BIDANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN BPD DAN MULAI BERLAKU SETELAH MENDAPATKAN PENGESAHAN CAMAT • UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS KELEMBAGAAN BPD DIANGKAT 1 (SATU) ORANG TENAGA STAF ADMINISTRASI BPD.
- 10. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SEBAGAI LEMBAGA PERMUSYAWARATAN DAN PERMUFAKATAN DESA BPD MEMPUNYAI FUNGSI; 1. MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERDES BERSAMA KEPALA DESA 2. MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA 3. MELAKUKAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA MASA KEANGGOTAAN 6 (ENAM) TAHUN DAN DAPAT MENJABAT PALING BANYAK 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN JUMLAH ANGGOTA BPD PALING SEDIKIT 5 ORANG DAN PALING BANYAK 9 ORANG PERESMIAN ANGGOTA BPD DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN BUPATI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 6
- 11. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HAK BPD 1. MENGAWASI DAN MEMINTA KETERANGAN PEMDES 2. MENYATAKAN PENDAPAT 3. MENDAPATKAN BIAYA OPERASIONAL PELAKSANAAN TUPOKSINYA HAK ANGGOTA BPD • MENGAJUKAN USUL RANCANGAN • MENGAJUKAN PERTANYAAN • MENYAMPAIKAN USUL/PENDAPAT • MEMILIH DAN DIPILIH • MENDAPAT TUNJANGAN 11
- 12. PERMENDAGRI 110 TAHUN 2016 TENTANG BPD KITA BEDAH...!
- 13. PERKENALAN PERMENDAGRI 110 TAHUN 2016 TENTANG BPD TUJUAN PERMENDAGRI • PERTEGAS PERAN BPD • MENDORONG BPD MAMPU MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA • MENDORONG BPD MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI DESA RUANG LINGKUPNYA • KEANGGOTAAN DAN KELEMBAGAAN BPD • FUNGSI, TUGAS, HAK, KEWAJIBAN, DAN KEWENANGAN BPD • PERATURAN TATIB BPD • PEMBINAAN DAN PENGAWASAN • PENDANAAN
- 14. ANGGOTA BPD DILARANG...!!! • MERUGIKAN KEPENTINGAN UMUM, MERESAHKAN SEKELOMPOK MASYARAKAT DESA, DAN MENDISKRIMINASIKAN WARGA ATAU GOLONGAN MASYARAKAT DESA; • MELAKUKAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME, MENERIMA UANG, BARANG, DAN/ATAU JASA DARI PIHAK LAIN YANG DAPAT MEMENGARUHI KEPUTUSAN ATAU TINDAKAN YANG AKAN DILAKUKANNYA; • MENYALAHGUNAKAN WEWENANG; • MELANGGAR SUMPAH/JANJI JABATAN; • MERANGKAP JABATAN • SEBAGAI PELAKSANA PROYEK DESA; • MENJADI PENGURUS PARTAI POLITIK; DAN/ATAU • MENJADI ANGGOTA DAN/ATAU PENGURUS ORGANISASI TERLARANG.
- 15. FUNGSI BPD • A. MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN DESA BERSAMA KEPALA DESA; • B. MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DESA; DAN • C. MELAKUKAN PENGAWASAN KINERJA KEPALA DESA.
- 16. TUGAS BPD • 1.MENGGALI, MENAMPUNG, MENGELOLA DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT; • 2. MENYELENGGARAKAN MUSYAWARAH BPD ATAU MUSYAWARAH DESA; • 3.MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI RANCANGAN PERATURAN DESA BERSAMA KEPALA DESA; • 4. MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA KEPALA DESA; • 5. MELAKUKAN EVALUASI LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA; • 6. MENCIPTAKAN HUBUNGAN KERJA YANG HARMONIS DENGAN PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA DESA LAINNYA; DAN • 7. MELAKSANAKAN TUGAS LAIN YANG DIATUR DALAM KETENTUAN
- 17. ASPIRASI MASYARAKAT Penggalian Aspirasi •Berdasar Keputusan Musyawarah BPD tentang Agenda Kerja •Menggunakan panduan kegiatan yang memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan •Hasilnya disampaikan dalam musy BPD Menampung Aspirasi •Dilakukan di Sekretariat BPD Mengelola Aspirasi •Melalui pengadministrasian dan perumusan Aspirasi •Mengelompokkan aspirasi sesuai Bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, atau pemberdayaan •Hasil analisa dan rumusan aspirasi disampaikan ke Kades
- 18. PENYALURAN ASPIRASI MASYARAKAT • BPD MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM 2 BENTUK : • DALAM BENTUK LISAN SEPERTI PENYAMPAIAN ASPIRASI MASYARAKAT OLEH BPD DALAM MUSYAWARAH BPD YANG DIHADIRI KEPALA DESA. • DALAM BENTUK TULISAN SEPERTI PENYAMPAIAN ASPIRASI MELALUI SURAT DALAM RANGKA PENYAMPAIAN MASUKAN BAGI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, PERMINTAAN KETERANGAN KEPADA KEPALA DESA, ATAU PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DESA YANG BERASAL DARI USULAN BPD.
- 19. PERBEDAAN MUSDES DAN MUSYAWARAH BPD MUSDES 1. ESKTERNAL (PEMDES, BPD, DAN UNSUR MASYARAKAT) 2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK HAL YANG STRATEGIS 3. SAH JIKA SEPAKAT ATAU SUARA TERBANYAK 4. HASIL KEPUTUSAN DALAM BENTUK KESEPAKATAN DALAM BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI BERSAMA KETUA BPD DAN KADES MUSYAWARAH BPD 1. INTERNAL (HANYA BPD) 2. PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BPD 3. SAH JIKA DISETUJUI OLEH ½ PLUS 1 DARI JUMLAH ANGGOTA BPD 4. HASIL KEPUTUSAN BPD DILAMPIRI NOTULENSI OLEH SEKRETARIS BPD 19
- 21. PERMENDES 5/ 2015 PEDOMAN TATIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN BAB IV HAL-HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS BAB V PENUTUP 21
- 22. MUSYAWARAH DESA ADALAH MUSYAWARAH ANTARA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, PEMERINTAH DESA, DAN UNSUR MASYARAKAT YANG DISELENGGARAKAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UNTUK MENYEPAKATI HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS. PENGERTIAN MUSYAWARAH DESA (PERMENDES 2/2015) 22
- 23. 7 HAL BERSIFAT STRATEGIS YANG DAPAT DI-MUSDES-KAN 1. PENATAAN DESA 2. PERENCANAAN DESA 3. KERJASAMA DESA 4. RENCANA INVESTASI MASUK KE DESA 5. PEMBENTUKAN BUMDES 6. PENAMBAHAN DAN PELEPASAN ASET 7. KEJADIAN LUAR BIASA 23
- 24. PASAL 80 PP 43/2014 PERATURAN PELAKSANAAN UU 6/2014 TTG DESA • MUSYAWARAH DESA DISELENGGARAKAN OLEH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YANG DIFASILITASI OLEH PEMERINTAH DESA, DIIKUTI OLEH PEMERINTAH DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN UNSUR MASYARAKAT. • UNSUR MASYARAKAT : 1. TOKOH ADAT; 2. TOKOH AGAMA; 3. TOKOH MASYARAKAT; 4. TOKOH PENDIDIKAN; 5. PERWAKILAN KELOMPOK TANI; 6. PERWAKILAN KELOMPOK NELAYAN; 7. PERWAKILAN KELOMPOK PERAJIN; 8. PERWAKILAN KELOMPOK PEREMPUAN; 9. PERWAKILAN KELOMPOK PEMERHATI DAN PELINDUNGAN ANAK; DAN 10 PERWAKILAN KELOMPOK MASYARAKAT MISKIN. • SELAIN ITU JUGA DAPAT MELIBATKAN UNSUR MASYARAKAT LAIN SESUAI DENGAN KONDISI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT. 24
- 25. TATA CARA PENYIAPAN MUSYAWARAH DESA 25 BPD DAN KADES •Mempersiapkan Rencana dalam dua bentuk yaitu : 1. Musdes Terencana dan 2. Musdes Mendadak RAB MUSDES TERENCANA disusun T.A. sebelumnya •Rencana Kegiatan meliputi Pemetaan aspirasi& Kebutuhan Masy, Panitia, Jadwal Kegiatan, Tempat, Sarana/Prasarana Pendukung, media pembahasan, peserta, undangan &Pendamping, dan pengolahan hasil Musdes •Utamakan swadaya dan efisiensi dengan cara menggabungkan pembahasan hal yang bersifat strategis
- 26. PANITIA MUSDES • KETUA : SEKRETARIS BPD • DIBANTU SECARA SUKARELA OLEH ANGGOTA BPD, KPMD, UNSUR MASYARAKAT, DAN PERANGKAT DESA • DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN BPD YANG BERLAKU SELAMA 1 TAHUN DAN BERDASARKAN RENCANA KEGIATAN 26
- 27. •PADA HARI KERJA MAUPUN DILUAR HARI KERJA •SIANG ATAU MALAM HARI •KECUALI PADA HARI RAYA KEAGAMAAN DAN HARI KEMERDEKAAN JADWAL KEGIATAN •HARUS BERADA DALAM WILAYAH DESA •DAPAT DI BALAI DESA, GEDUNG PERTEMUAN MILIK DESA, LAPANGAN, RUMAH WARGA, GEDUNG SEKOLAH ATAU TEMPAT LAYAK LAINNYA TEMPAT PENYELENGGARAAN •SEDIAKAN MELALUI SWADAYA GOTONG ROYONG UTAMAKAN YANG SUDAH ADA SESUAI KONDISI DESA •KENDARAAN, KONSUMSI, MEJA/KURSI, TENDA, PENGERAS SUARA, PAPAN TULIS, ATK •DALAM HAL TERTENTU DAPAT MEMINTA PEMDES UNTUK SEDIAKAN PEMBIAYAAN SARANA PRASARANA PENDUKUNG 27
- 28. MUSDES MENDADAK/TAK TERDUGA 1. SESUAI KONDISI OBYEKTIF SEBAGAI PENYEBAB DIADAKANNYA MUSDES MISALNYA : MUSDES KHUSUS PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU 2. BPD RAPAT ANGGOTA UNTUK BAHAS&TETAPKAN : A. STATUS URUSAN DESA TERMASUK HAL YANG BERSIFAT STRATEGIS B. RENCANA KEGIATAN DAN RAB KETENTUAN PENGATURAN BERLAKU MUTATIS MUTANDIS DENGAN MUSDES TERENCANA 28
- 29. PENYUSUNAN BAHAN PEMBAHASAN PEMDES FASILITASI PENYELENGGARAAN MUSDES DENGAN SIAPKAN BAHAN PEMBAHASAN BAHAN PEMBAHASAN DISUSUN SESUAI ATURAN, KONDISI OBYEKTIF, DAN SPIRASI DAN DAPAT KONSULTASI DENGAN PAKAR/AHLI RAPAT ANGGOTA BPD BERITA ACARA RAPAT PANDANGAN RESMI BPD TENTANG HAL BERSIFAT STRATEGIS DI MUSDES PENYUSUNAN BAHAN PEMBAHSAN BPD BERSURAT KEPADA KEPALA DESA PERIHAL FASILITASI MUSDES (PENYIAPAN BAHAN DAN BIAYA) 29
- 30. PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA PENYIAPAN JADWAL, TEMPAT, DAN SARANA/PRASARANA PENYIAPAN DANA PENYIAPAN SUSUNAN ACARA/MEDIA PEMBAHASAN PENGUNDANGAN PESERTA, UNDANGAN, DAN PENDAMPING 30
- 32. •PIMPINAN adalah KETUA BPD •SEKRETARIS : Anggota BPD, Unsur Masyarakat/KPMD yang juga PANITIA MUSDES •PEMANDU ACARA : Anggota BPD, Unsur Masyarakat/KPMD yang juga PANITIA MUSDES PIMPINAN, SEKRETARIS DAN PEMANDU ACARA •PESERTA harus menandatangani DAFTAR HADIR •MUSDES dimulai dan dibuka oleh PIMPINAN MUSDES apabila daftar hadir telah ditandatangani 2/3 dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta MUSDES PENDAFTARAN PESERTA •SEKRETARIS BPD selaku KETUA PANITIA membacakan SUSUNAN ACARA sebelum dipimpin oleh PIMPINAN MUSDES serta meminta PERSETUJUAN PESERTA MUSDES •PESERTA MUSDES berhak mengajukan KEBERATAN/USULAN PERBAIKAN SUSUNAN ACARA PENJELASAN SUSUNAN ACARA 32
- 33. •PIMPINAN MUSDES mengumumkan penundaan jika telah masuk waktu sampai PALING LAMA 3 JAM •Jika batas waktu penundaan terpenuhi maka PIMPINAN MUSDES minta pertimbangan KADES dan PESERTA HADIR untuk menentukan waktu PALING LAMBAT 3 HARI untuk MUSDES KE-2 •MUSDES KE-2 tetap diselenggarakan meskipun jumlah PESERTA MUSDES tidak memenuhi ketentuan PENUNDAAN KEGIATAN JIKA TIDAK QUORUM •PIMPINAN MUSDES melakukan : •1. Meminta PEMDES MENJELASKAN pokok permasalahan sesuai BAHAN PEMBAHASAN •2. Meminta BPD menjelaskan PANDANGAN RESMInya •3. Meminta unsur Pemda menjelaskan Pandangan Resmi terhadap hal yang bersifat strategis •4. Meminta pihak-pihak terkait dengan materi menyampaikan secara resmi kepentingan dan agendanya terhadap halyang bersifa strategis PENJELASAN MATERI PEMBICARAAN 33
- 34. TATA CARA PERMUSYAWARATAN •hanya berbicara selaku pimpinan musyawarah untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan peserta musyawarah. •Menentukan lama singkatnya waktu berbicara •Memperingatkan/meminta peserta akhiri pembicaraannya jika lampaui waktu atau menyimpang dari pokok pembicaraan. •Tidak beri kesempatan pada interupsi •Pindah ke tempat peserta jika ingin berbicara selaku Peserta MUSDES dengan memindahkan Pimpinan MUSDES ke Wakil Ketua/Anggota BPD •Meminta Peserta yang menganggu atau mengucapkan kata yang tidak layak, serta dapat meminta Peserta meninggalkan MUSDES bahkan secara paksa •Menunda atau menghentikan MUSDES paling lama 24 jam jika sasana tidak kondusif PIMPINAN MUSDES • Tidak boleh diganggu selama berbicara sampaikan aspirasinya • Hanya berbicara jika diberi kesempatan oleh PIMPINAN MUSDES • Tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan tentang hal yang bersifat strategi PESERTA MUSDES 34
- 35. KEDUDUKAN PENDAMPING DESA, UNDANGAN, PENINJAU, DAN WARTAWAN PENDAMPING DESA •Dapat diminta membantu jalannya MUSDES •Tidak punya hak bicara dalam memutuskan kebijakan publik •Bertugas beri informasi, mengklarifikasi arah pembicaraan, membantu cari jalan keluar, atau mencegah konflik antar peserta UNDANGAN •Bukan Warga Desa yang Hadir karena diundang •Warga Desa yang hadir atas undangan tidak resmi tapi tidak daftarkan diri pada Panitia •Dapat Berbicara tapi tidak punya hak suara PENINJAU & WARTAWAN •Yang hadir tanpa undangan •Tidak punya hak suara, hak bicara, dan hak menyatakan pendapat melalui perkataan/perbuatan •Mendaftarkan kehadiran melalui panitia dan bawa bukti pendaftaran kehadiran 35
- 36. RISALAH, CATATAN, DAN LAPORAN SINGKAT • DISUSUN OLEH SEKRETARIS MUSDES • RISALAH BERISIKAN : HAL STRATEGIS YANG DIBAHAS, WAKTU, TEMPAT DAN AGENDA ACARA, PIMPINAN DAN SEKRETARIS, JUMLAH&NAMA PESERTA, SERTA UNDANGAN YANG HADIR • RISALAH DIBAGIKAN KEPADA ANGGOTA BPD DAN STAKEHOLDER SERTA DIPUBLIKASIKAN SECARA TERBUKA MELALUI MEDIA KOMUNIKASI YANG ADA DI DESA • CATATAN MEMUAT POKOK PEMBICARAAN, KESIMPULAN, KEPUTUSAN YANG DIAMBIL DAN DITANDATANGANI PIMPINAN BERSAMA SEKRETARIS MUSDES • LAPORAN SINGKAT BERISIKAN KESIMPULAN ATAU KEPUTUSAN MUSDES 36
- 37. PENUTUPAN MUSDES • PIMPINAN MUSDES MENUTUP RANGKAIAN ACARA SETELAH SEKRETARIS MUSDES MENYAMPAIKAN CATATAN SEMENTARA DAN LAPORAN SINGKAT • APABILA SELURUH ATAU SEBAGIAN PESERTA MENYEPAKATI CATATAN SEMENTARA DAN LAPORAN SINGKAT YANG DIBACAKAN MENJADI SEBAGAI HASIL MUSDES MAKA CATATAN TETAP DAN LAPORAN SINGKAT DITANDATANGANI OLEH PIMPINAN MUSDES, SEKRETARIS MUSDES, KADES, DAN SALAH SEORANG WAKIL PESERTA MUSDES • KEMUDIAN MUSDES DITUTUP SECARA RESMI 37
- 38. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSANKEPUTUSAN BERDASARKAN MUFAKAT • KEPUTUSAN BERDASARKAN MUFAKAT ADALAH SAH APABILA DIAMBIL DALAM MUSYAWARAH DESA YANG DIHADIRI OLEH PESERTA SEJUMLAH 2/3 DARI JUMLAH UNDANGAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI PESERTA MUSYAWARAH DESA DAN DISETUJUI OLEH SEMUA PESERTA YANG HADIR. KEPUTUSAN DENGAN SUARA TERBANYAK • PENGAMBILAN KEPUTUSAN BERDASARKAN SUARA TERBANYAK DAPAT DILAKUKAN SECARA TERBUKA ATAU SECARA RAHASIA. • SECARA TERBUKA DILAKUKAN APABILA MENYANGKUT KEBIJAKAN. • SECARA RAHASIA DILAKUKAN APABILA MENYANGKUT ORANG ATAU MASALAH LAIN YANG DITENTUKAN DALAM 38
- 39. PENYELESAIAN PERSELISIHAN • SETIAP PERSELISIHAN YANG TIMBUL DALAM MUSYAWARAH DESA DISELESAIKAN SECARA MUSYAWARAH SERTA DILANDASI SEMANGAT KEKELUARGAAN. • APABILA TERJADI PERSELISIHAN DI DESA SEBAGAI DAMPAK DARI ADANYA KETIDAKSEPAKATAN ANTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA PENYELESAIANNYA DIFASILITASI DAN DISELESAIKAN OLEH CAMAT YANG BERSIFAT FINAL DAN DITETAPKAN DALAM BERITA ACARA YANG DITANDATANGANI OLEH PARA PIHAK DAN PEJABAT YANG MEMFASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN 39
- 41. PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA • BPD DAN KADES MENYEPAKATI RANCANGAN PERDES YANG AKAN DIBAHAS • PEMBAHASANNYA DISELENGGARAKAN DALAM MUSYAWARAH BPD • SETIAP PEMBAHASAN RANCANGAN PERDES DITUANGKAN DALAM NOTULEN MUSYAWARAH
- 42. PASAL 83 PP 43/2014 BPD PEM. DESA DRAFT RANPERDES (Surat Pengantar) WAJIB DIKONSULTASIKAN UNTUK MENDAPAT MASUKAN MASYARAKA T
- 43. RAPAT PEMBAHASAN DI BPD • PENJELASAN KADES • PEMANDANGAN UMUM BPD • JAWABAN KADES ATAS PEMANDANGAN UMUM BPD • RAPAT PEMBAHASAN BERSAMA • PENANDATANGANAN BERSAMA BA PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KADES 43
- 44. PASAL 84 PP 43/2014 BPD PEM. DESA RANPERDES Yang telah disepakati bersama (BA Kesepakatan Bersama) DISAMPAIKAN OLEH BPD PALING LAMBAT 7 HARI SETELAH TANGGAL BA.PERSETUJUAN/KESEPAKATAN BERSAMA PERATUR AN DESA PALING LAMBAT 15 HARI SETELAH TANGGAL RANPERDES DITERIMA, KADES WAJIB TANDATANGAN
- 45. PASAL 84 PP 43/2014 PERDES Dinyatakan berlaku & Mengikat sejak diundangkan dalam Lemb. Desa dan Berita Desa Pengundangan Perdes dilakukan oleh sekretaris Desa Perdes Wajib disebarlua skan Paling lambat 7 Hari setelah pengundangan, Perdes disampaikan ke Bupati sebagai bahan pembinaan dan pengawasan
- 46. DOKUMEN EVALUASI RANPERDES, : • SURAT PENGANTAR KE BUPATI/CAMAT PERIHAL EVALUASI; • DOKUMEN RANPERDES HASIL PEMBAHASAN BERSAMA; • BERITA ACARA PERSETUJUAN BERSAMA KADES&BPD; • BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN DI BPD DISERTAI DAFTAR HADIR; DAN • KEPUTUSAN BPD TENTANG PERSETUJUAN PEMBAHASAN RANPERDES. 46
- 47. PEMBENTUKAN RANPERDES BERSIFAT KHUSUS TENTANG APBDES, MENGANDUNG PUNGUTAN, & TERKAIT PENATAAN RUANG 47 RANPERDES BERSIFAT KHUSUS YANG TELAH DISETUJUI BERSAMA BPD KADES BPD MENYAMPAIKAN KE KADES PERDES KHUSUS DISAMPAIKAN KE BUPATI UNTUK DI EVALUASI (EVALUASI APBDes DAPAT DIDELEGASIKAN KE CAMAT) <3 HARI SETELAH DISETUJI BERSAMA BPD EVALUASI BUPATI TERHADAP PERDES KHUSUS APBDes, MENGANDUNG PUNGUTAN, & TERKAIT PENATAAN RUANG (<20 HARI SEJAK TANGGAL RANPERDES DITERIMA) RANPERDES DAPAT DITETAPKAN JIKA TANPA EVALUASI DALAM KURUN MASA EVALUASI
- 48. PERATURAN DESA BESERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA (PER.KADES/KEP. KADES (JIKA PERLU)) WAJIB DISEBARLUASKAN KEPADA MASYARAKAT OLEH PEMERINTAH DESA 48
- 49. PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA • DALAM HAL RANCANGAN PERDES TIDAK MENCAPAI SEPAKAT, MUSYAWARAH TETAP MENGAMBIL KEPUTUSAN DENGAN CATATAN PERMASALAHAN YANG TIDAK DISEPAKATI. • RANPERDES DAN CATATANNYA DISERAHKAN KEPADA BUPATI/CAMAT UNTUK MENDAPAT EVALUASI DAN PEMBINAAN • HASIL EVALUASI DAPAT BERBENTUK • 1. PENGHENTIAN PEMBAHASAN; ATAU • 2. PEMBINAAN UNTUK TINDAK LANJUT DALAM PEMBAHASAN/PENYEPAKATAN YANG DAPAT DIHADIRI OLEH CAMAT PADA SAAT PEMBAHASAN
- 51. PENGAWASAN BPD ATAS KINERJA KEPALA DESA • PELAKSANAAN PENGAWASAN DILAKUKAN MELALUI: • A. PERENCANAAN KEGIATAN PEMERINTAH DESA; • B. PELAKSANAAN KEGIATAN; DAN • C. PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. BENTUK PENGAWASAN BERUPA MONITORING DAN EVALUASI YANG HASIL PELAKSANAANYA MENJADI BAGIAN DARI LAPORAN KINERJA BPD
- 53. EVALUASI ATAS KINERJA KEPALA DESA SELAMA SATU TAHUN ANGGARAN • MELIPUTI : • A. CAPAIAN PELAKSANAAN RPJM DESA, RKP DESA DAN APBDESA; • B. CAPAIAN PELAKSANAAN PENUGASAN DARI PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA; • C. CAPAIAN KETAATAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS SESUAI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN; DAN • D. PRESTASI KEPALA DESA. DILAKUKAN BERDASARKAN PRINSIP DEMOKRATIS, RESPONSIF, TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN OBJEKTIF DAN MENJADI LAPORAN KINERJA BPD
- 54. EVALUASI DILAKUKAN PALING LAMBAT 10 HARI SEJAK LKPPD DITERIMA BPD DAPAT : A. MEMBUAT CATATAN TENTANG KINERJA KEPALA DESA; B. MEMINTA KETERANGAN ATAU INFORMASI; C. MENYATAKAN PENDAPAT; DAN D. MEMBERI MASUKAN UNTUK PENYIAPAN BAHAN MUSYAWARAH DESA.
- 55. DALAM HAL KEPALA DESA TIDAK MEMENUHI PERMINTAAN BPD MAKA PROSES PENYELESAIAN EVALUASI LKPPD TETAP DILANJUTKAN DENGAN MEMBERIKAN CATATAN KINERJA KEPALA DESA. EVALUASI LKPPD ADALAH BAGIAN DARI KINERJA BPD
- 56. • MENGAWASI DAN MEMINTA KETERANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KEPADA PEMERINTAH DESA; • MENYATAKAN PENDAPAT ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA; DAN • MENDAPATKAN BIAYA OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSINYA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA. HAK BPD :
- 57. • MENGAJUKAN USUL RANCANGAN PERATURAN DESA; • MENGAJUKAN PERTANYAAN; • MENYAMPAIKAN USUL DAN/ATAU PENDAPAT; • MEMILIH DAN DIPILIH; DAN • MENDAPAT TUNJANGAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA. • SELAIN HAK BPD BERHAK: A. MEMPEROLEH PENGEMBANGAN KAPASITAS MELALUI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, SOSIALISASI, PEMBIMBINGAN TEKNIS, DAN KUNJUNGAN LAPANGAN SEPERTI STUDI BANDING YANG DILAKUKAN DI DALAM NEGERI. B. PENGHARGAAN DARI PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD YANG BERPRESTASI. HAK ANGGOTA BPD:
- 58. • Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran. • Laporan kinerja dibuat dengan sistematika: a. dasar hukum; b. pelaksanaan tugas; dan c. penutup. • Laporan kinerja BPD sebagaimana dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan. Laporan Kinerja BPD:
- 59. • BPD menyusun peraturan tata tertib BPD. • Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat: a. keanggotaan dan kelembagaan BPD; b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD; c. waktu musyawarah BPD; d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD; e. tata cara musyawarah BPD; f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan Tata Tertib BPD:
- 61. KALIMAT PIMPINAN MUSDES MEMBUKA SIDANG “DENGAN MENGUCAPKAN BISMILLAHIRROHMANIRROHIM, MUSYAWARAH DESA SAYA NYATAKAN DIBUKA. ” TOK…….TOK…….TOK MENUTUP SIDANG “DENGAN MENGUCAPKAN ALHAMDULILLAHIROBBIL ‘ALAMIN, MUSYAWARAH DESA SAYA NYATAKAN DITUTUP.” TOK……..TOK……..TOK MENGALIHKAN PIMPINAN SIDANG “DENGAN INI PIMPINAN SIDANG SAYA ALIHKAN KEPADA PIMPINAN MUSYAWARAH DESA BERIKUTNYA” TOK.... MENGAMBIL ALIH PIMPINAN SIDANG “DENGAN INI PIMPINAN MUSYAWARAH DESA SAYA AMBIL ALIH ” TOK 61
- 62. KALIMAT PIMPINAN MUSDES MENSKORSING SIDANG “DENGAN INI MUSYAWARAH DESA SAYA SKORSING SELAMA 15 MENIT” TOK… MENCABUT SKORSING “DENGAN INI SKORSING 15 MENIT SAYA CABUT DAN SAYA NYATAKAN MUSYAWARAH DESA DILANJUTKAN” TOK… PENDING, SKORSING / CABUT SKORSING SIDANG ”DENGAN INI MUSYAWARAH DESA SAYA SKORSING 2X30 MENIT” TOK..TOK.. MEMBERI PERINGATAN KEPADA PESERTA SIDANG TOK………. “PESERTA MUSYAWARAH DESA HARAP TENANG !” 62
- 63. ISTILAH-ISTILAH SKORSING: MEMBERHENTIKAN SIDANG UNTUK SEMENTARA DENGAN MENENTUKAN ALOKASI WAKTUNYA. MISALKAN SKORSING 5 MENIT. PENDING : MEMBERHENTIKAN SIDANG UNTUK SEMENTARA WAKTU DENGAN TUJUAN TERTENTU SEPERTI ISTIRAHAT, LOBBY, PENUNDAAN SIDANG DAN LANGSUNG MENETAPKAN WAKTU, JAM, DAN HARI. MISALKAN: PENDING SAMPAI HARI KAMIS, TANGGAL 2 FEBRUARI 2012. JAM 10.00 WIB. PK/PENINJAUAN KEMBALI : MEKANISME YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGULANG KEMBALI PEMBAHASAN/ PUTUSAN YANG TELAH DITETAPKAN INTERUPSI : MEMOTONG/MENYELA PEMBICARAAN DIKARENAKAN ADA HAL- HAL YANG SAGAT PENTING UNTUK DIUNGKAPKAN . LOBYING : SUATU BENTUK KOMPROMI DALAM MENYELESAIKAN PERBEDAAN PENDAPAT DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN 63
- 64. KETUKAN PALU SIDANG 1 KALI MENGUKUHKAN POIN PER POIN PEMBAHASAN MENINJAU KEMBALI KEPUTUSAN YANG TELAH DIKUKUHKAN 2 KALI PENUNDAAN SIDANG (SKORSING, PENDING, ISTIRAHAT) PENCABUTAN PENUNDAAN SIDANG PERGANTIAN PIMPINAN SIDANG 3 KALI MEMBUKA SIDANG MENUTUP SIDANG MENETAPKAN KEPUTUSAN AKHIR BERKALI-KALI = UNTUK MENENANGKAN SITUASI SIDANG YANG GADUH64
- 65. ARDI SUSANTO STAF DAN KEMUDIAN DILANTIK MENJADI KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BARRU SEJAK 2006-SEKARANG. FACEBOOK : ARDI DRAFTER HP. : 081 355 555 453 EMAIL : ARDIBARRU@GMAIL.COM