Penguatan Pemerintahan Desa

1,125 views

Published on

Disampaikan oleh Persadaan Girsang pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,125
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
121
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Penguatan Pemerintahan Desa

  1. 1. DIREKTORAT PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHANDIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DEPARTEMEN DALAM NEGERI
  2. 2. • OTONOMI ASLI• URS KAB/KOTA DISERAHKAN PENGATURANNYA KEPADA DESA • TUGAS PEMBANTUAN • TUGAS – TUGAS LAIN 1. KEWENANGAN MEMUTUSKAN 2. DEMOKRATISASI MSY 3. INISIATIF PRAKARSA 4. SEMUA INSTITUSI BERFUNGSI 5. KEB. LOKAL TERAKOMODIR 6. PRODUK HUKUM TINGGI
  3. 3. TUJUAN PEMBERSIHAN SURAT IMB PASAR IJIN WISATA JALAN-JALAN KENALRUMAH DESA DESA GALIAN C PEDESAAN KAB/TEPI SUNGAI LAHIR, dsb.  (POSITIVE LIST KEWENANGAN, LIHAT PDPENGATURAN TATA PERMENDAGRI NO. 30 TAHUN 2006) PENGELOLAAN  JUMLAH URUSAN YANG DISERAHKAN HUTAN DESA PEMUKIMAN TERGANTUNG KESEPAKATAN KAB/KOTA DGN DESA  PRODUK HUKUM DESA (PERMENDAGRI NO. 29 TAHUN 2006)  SUMBER PENDAPATAN BARU  BIAYA DI KAB/KOTA – DIALIHKAN KE DESA
  4. 4. Langkah Langkah :1. Inventarisasi Kew. Positif List2. Penetapan Kew yg diserahkan.3. Penetapan Perda Kab/Kota. Ktr4. Perumusan Sarana-Pembiayaan dan Capacity Building. Biaya Dll5. Sosialisasi – Pemdes.6. Kesediaan Pemdes Dalam Perdes7. Penyerahan Urusan
  5. 5. • PENDAPATAN ASLI• PENDAPATAN SBG AKIBAT PENYERAHAN OTONOMI KAB/KOTA • BAGIAN DARI PAJAK/RETRIBUSI • BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN • BANTUAN PEM. PROP/KAB/KOTA • PENDAPATAN LAIN 1. PROGRAM LOKAL DIBIAYAI PEMDES 2. BIAYA PENYE. PEMDES 3. KEDUDUKAN KEU. KADES/PERANGKAT 4. MEMBUKA LAPANGAN KERJA 5. PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL 6. PEMBERDAYAAM MSY/PARTISIPASI
  6. 6.  PENDAPATAN ASLI DESA  PENDAPATAN SBG AKIBAT PENYERAHAN OTONOMI  BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI  BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN KAB/KOTA (10%) UTK DESA ( ALOKASI DANA DESA )  BANTUAN PEM, PEM PROP / KAB / KOTA  HIBAH DAN BANTUAN PIHAK KETIGA  PINJAMAN, DLL  BIAYA OPERASIONAL 30 %  BIAYA APARATURADD   BELANJA PUBLIK BELANJA PEMBERDAYAAN MSY 70 % BIAYA PERBAIKAN SARANA PUBLIK DALAM SKALA KECIL PENYERTAAN MODAL USAHA MASYARAKAT MELALUI BUMDesa BIAYA UNTUK PENGADAAN KETAHANAN PANGAN PERBAIKAN LINGKUNGAN DAN PEMUKIMAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PERBAIKAN KESEHATAN DAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA DSB YG DIANGGAP PENTING
  7. 7. APBDES GAMBARAN RENC. PEMDES SETIAP TAHUN ANGGARAN YG MENCAKUP SELURUH PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESASTRUKTUR APBDES PENERIMAAN : SISA PERHITUNGAN TAHUN LALU PENDAPATAN ASLI DAERAH PENDAPATAN DARI OTONOMI KAB YG DIATUR DESA BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI BAGIAN DARI DANA PERIMBANGAN BANTUAN PEM. PUSAT/PROP/KAB/KOTA PENDAPATAN LAIN PENGELUARAN : BELANJA APARATUR DAN BPD BELANJA PEMERINTAHAN BELANJA BARANG BELANJA PUBLIK DAN PEMB. MASY. BELANJA LAIN
  8. 8. Dibagi rata I 60%1. Akumulasi Sisanya 40% dibagi-bagi Desa miskin, Dana terpencil, partai, pendidikan rendah, kesehatan, dsb4. Dana ADD 30% untuk biaya aparatur, operasional, yg diterima administratif Desa 70% Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat8. Perencanaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Penggunaan Lembaga Kemasyarakatan ADD Masyarakat Tem Kab/Kota (Pemda – Organisasi Lain) Tem Fasilitator Kecamatan (Camat4. BIN - WAS – Masy) Pelaporan – Administratif Evaluasi keberhasilan oleh Camat
  9. 9. Pasal 27:Penghasilan tetap dan tunjangan lainnyaKepala Desa dan Perangakat Desa diatas atau sejajar UMRPenghasilan Tetap : beban APBD Kab/Kota (DAU)Tunjangan lainnya : beban APBD Desa
  10. 10. PENGISIAN JABATAN SEKDES DARI PNS• PELAYANAN YANG KONTINIU/JAM-KERJA• TERTIB ADM. KEUANGAN DAN ORGANISASI• FASILITASI PERDES, PERT KADES DAN KEPRES• FASILITASI RENCANA PEMBANGUNAN• MEMUDAHKAN PENGAWASAN TEKNIS PEMERINTAHAN• PROGRAM PEMB. KANTOR PEMERINTAHAN DESA
  11. 11. Sekdes diisi PNSDengan syarat sbb: Pengetahuan/Pengalaman Teknis Pemerintahan Pengetahuan Administrasi dan Administrasi Keuangan Pengetahuan Perencanaan dan Pembangunan Kemampuan Koordinasi Penyusunan Peraturan Memahami SOS BUD Sekdes PNS diangkat SEKDA a.n. Bupati/Walikota
  12. 12. PROGRAM MENGANGKAT SEKDESYG ADA SEKARANG MENJADI PNS: Yang sudah jadi Sekdes sebelum tanggal 15 Oktober 2004 dan masih menjabat hingga saat ini Diangkat sesuai Pendidikannya Tidak lebih berusia 51 tahun
  13. 13. 1. Yang tidak memenuhi syarat, selambat-lambatnya 6 (Enam) Bulan diberhentikan – diisi dari PNS yang ada4. Diberi Pesangon : 1 s/d 5 Tahun : 5 Juta Selebihnya 1 Juta Per Tahun Beban : APBD
  14. 14. 1. LEGISLASI 2. ASPIRASI 3. PENGAWASAN KINERJASEBAGAI AKIBAT I DAN II• MENETAPKAN PERDES• MEMBAHAS APB DESA – REN BANG• KADES BERTANGGUNG JAWAB KPD BUPATI MELALUI CAMAT• KET. PERATANGGUNG-JAWABAN KADES PD BPD• PENGAWASAN KINERJA KADES
  15. 15. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUDUKAN UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DESA • LEGISLASI (MENETAPKAN PERDES BERSAMA KADES) FUNGSI • PENAMPUNG DAN PENYALUR ASPIRASI MSY • PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMDES WEWENANG BPD (ADA 6) HAK BPD (ADA 2) SYARAT ANGGOTA: WAKIL PENDUDUK DESA (KETERWAKILAN WILAYAH, KETOKOHAN/KEPEMUKAAN/PROFESI) PENETAPAN ANGGOTA: DITETAPKAN DENGAN CARA MUSYAWARAH DAN MUFAKAT JUMLAH:KEANGGOTAAN 5 – 11 ORANG (SESUAI LUAS WIAYAH, JUMLAH PENDUDUK, KEMAMPUAN KEUANGAN DESA) MASA JABATAN: 6 TAHUN (DAPAT DIANGKAT/DIUSULKAN KEMBALI UNTUK 1 (SATU) KALI MASA JABATAN BERIKUTNYA). PIMPINAN BPD: 1 ORG KETUA, 1 ORG WAKIL KETUA, 1 ORG SEKRETARIS HAK ANGGOTA: (ADA 5) KEWAJIBAN ANGGOTA: (ADA 8) LARANGAN: (ADA 5) • QUORUM: 2/3 ANGGOTA HADIR. RAPAT BPD • KEPUTUSAN: ½ DARI JUMLAH ANGGOTA YG HADIR + 1. • DARI APBD-DESA KEUANGAN • SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DESA
  16. 16. BADAN KADES PERMUSYAWARATAN DAN DESAPERANGKAT DESA PROGRAM YG PROGRAM YG DIUSULKAN UTK DIBIAYAI OLEH DIBIAYAI OLEH DESA SENDIRI PEM. ATASNYA LKMD/LPM LEMBAGA MASYARAKAT KEMASYARAKATAN LAIN
  17. 17.  Perencanaan Pembang. Desa (PPD) = satu kesatuan dlm perencanaan pembang. Daerah  PPD disusun scr partisipatif oleh PEMDES melibatkan BPD, Lembaga Kemasy. & Masy  PPD disusun scr partisipatif oleh PEMDES melibatkan BPD, Lembaga Kemasy. & Masy  PPD disusun scr berjangka meliputi :  RPJMD untuk jangka 5 th ditetapkan dg Perdes  RKP untuk jangka 1 th ditetapkan dg Kep. Kades Penyusunan PPD didsrkan pd data/informasi yg akurat :  Penyelengg. PEMDES  Organisasi & Tata Kerja PEMDES  Kemampuan keuangan desa & profil desa  Informasi lain berkaitan dg pemberdayaan masy. Dlm pelaks. PPD dpt dilakukan mll kerjasama antar desa & kerjasama dg pihak ketiga
  18. 18.  MEMIMPIN PENYELENGGARAAN PEMDES BERDSRKAN KEGIATAN YG DITETAPKAN BERSAMA DGN BPD  MENGAJUKAN RENCANA PERATURAN DESA  MENETAPKAN PERATURAN DESA  MENGAJUKAN RENCANA APBDesa  MEMBINA KEHIDUPAN MSY DESATUGAS  MEMBINA PEREKONOMIAN DESAPEMDES  MENGKOORDINASIKAN PEMBANGUNAN DESA SECARA PARTISIPATIF DAN SWADAYA MASYARAKAT  MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN  MENJALIN HUB. KERJA SAMA DGN MITRA PEMDES  PENGEMBANGAN PENDAPATAN DESA  DAN SEBAGAINYA
  19. 19.  BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)  LKMD/LPM PEMDES  PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN MELAKUKAN HUB. KELUARGA (PKK)KOORDINASI DGN APARAT  RT/RW DAN LEMBAGA LAIN  LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA (KARANG TARUNA, LMBG KEAGAMAAN, DSB)  TOKOH MSY  MERUMUSKAN PROGRAM DAN SKALA PRIORITAS  MEMBINA PARTISIPASI MSY / GOTONG ROYONG MSY  PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN  PEMBERDAYAAN MSY
  20. 20.  BID. LEGISLASI1. BPD  BID. PENAMPUNGAN ASPIRASI  PENGAWASAN KINERJA MEMBANTU PEMDES DLM MELAKUKAN2. RT/RW PELAYANAN FUNGSI PEMDES MEMBERDAYAKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (KES-PENDIDIKAN-KB-LINGKUNGAN-DSB)3. PKK PARTISIPASI DAN GOTONG ROYONG KELAURGA PERUMUSAN PROGRAM, PELAKSANAAN DAN4. LKMD/LPM PENGAWASAN PROGRAM5. KARANG TARUNA PEMBERDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA6. LEMBAGA KEMASYARAKATAN LAINNYA
  21. 21.  PEMERINTAHAN DESA  PEMERINTAH DESA DAN BPD PEMDES  KADES DAN PERANGKAT DESA PERANGKAT DESA  SEKDES  PNS  DIANGKAT SEKDES A.N. BUPATI  PERANGKAT DESA LAINNYA  DIANGKAT OLEH KADES MATERI YANG PERLU DIATUR THP PERANGKAT DESA  USIA MIN DAN MAX DPT DIANGKAT JADI PERANGKAT DESA  KEWAJIBAN DAN LARANGAN THP PERANGKAT DESA  KEDUDUKAN KEUANGAN  MEKANISME KERJA DAN PERTANGGUNG-JAWABAN  TUGAS DAN WEWENANG SERTA LARANGAN THP KADES
  22. 22. “PILKADES” BEBAN APBD KAB/KOTA  6 BULAN SESUDAH ADA PEMBERITAHUAN OLEH  4 BULAN SEBELUM, BPD MEMPROSES PILKADES DENGAN PEMBENTUKAN PANITIA PERSYARATAN KADES: ADA MUATAN LOKAL YG SUDAH 2 KALI MENJABAT KADES TIDAK BISA DICALONKAN KEMBALI KEPALA DESA TERPILIH 15 (LIMA BELAS) HARI SESUDAH DITERIMA BA PEMILIH  DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN PENGESAHAN  15 HARI SETELAH SK  HARUS DILANTIK
  23. 23.  Dilakukan bila sdh ada hambatan dalam management dan Span of Controll1. PENGEMBANGAN  KRITERIA TEKNIS : DESA  Jumlah Penduduk  Potensi  Sarana dan Prasarana  Pembiayaan  Untuk Indonesia yg ada: - Provinsi - Kabupaten  Batas desa umumnya memakai Batas Alam.2. BATAS Byk berubah : - Akibat Alam DESA - Pemekaran Desa yg tdk jelas batasnya  TP. ada program Pemetaan Batas Desa: (100 Juta)  KEGIATAN: Inventarisasi dasar hukum, kebiasaan, koordinasi desa bertetangga, membangun kesepakatan antar desa membuat patok, sketsa peta
  24. 24. PRODUK HUKUM DESA Peraturan Desa Otonomi Desa  Peraturan Kepala Desa Peraturan pelaksanaan PERDES atau ditugaskan Peraturan yang lebih tinggi Keputusan Kepala Desa Yang bersifat menetapkanASAS :  Tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau perundang-undangan yang lebih tinggi  Uji Publikasi  menampung aspirasi masyarakat Penyusunan Perda oleh Bupati/Walikota Dimuat dalam Berita Daerah oleh SEKDA
  25. 25. MUATAN MATERI PERDA/KDH• Psl.4 P3 Desa• Psl.5 Perubahan Status D/K• Psl.9 Penyerahan kewenangan desa• Psl.13 Penyusunan Org&Tata kerja Pemdes• Psl.17 Tata cara pengangkatan Penjabat Kades• Paragraf 2 psl.208 UU 32/2004 tugas & kewajiban Kades  Perda  PP• Psl.26 Perangkat desa lainnya• Psl.28 Kedudukan Keu. Kades & Perangkat desa• Psl.42 BPD (Badan Permusyawaratan Desa)• Psl.53 Tata cara Pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan & pemberhentian Kades• Psl.54 Pilkades Khusus• Psl.62 Peraturan desa• Psl.66 Pembangunan desa• Psl.70 Perolehan pajak dan retribusi• Psl.72 Sumber pendapatan desa• Psl.74 APB Desa• Psl.77 Pengelolaan Keuangan Desa• Psl.81 Pembentukan & Pengelolaan BUMDES• Psl.85 Kerjasama antar desa• Psl.88 Kawasan Perdesaan• Psl.97 Lembaga Kemasyarakatan
  26. 26. PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKATPengentasan Kemiskinan: Sisi Peningkatan Ekonomi:  Ekonomi Mikro, Dana Bergulir, BUMDES, Pasar Desa  Prasrana dan Sarana Pedesaan  Capacity Building perangkat Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Pengurangan Beban Pembiayaan Masyarakat:  Kesehatan Kartu Sehat  Pendidikan BOS  Pangan RASKIN  Subsidi Lain yang diubah dgn SLT Bersyarat BLT & SLT  Fasilitasi Sanitasi Air Bersih Pembangunan Perumahan Rakyat PADAT KARYA
  27. 27.  Penanganan semua prog. tsb mendukung PPK dan P2KP sebagai “ PENJURU ” dan memakai Modul ini PPK Tahun 2006 : 1.704 Kecamatan ( 271Kabupaten ) PPK Tahun 2007 : 2.000 Kecamatan PPK Tahun 2008 : 3.800 Kecamatan PPK Tahun 2009 : 3.625 Kecamatan Saat sekarang pola ini akan diintegrasikan dengan sejumlah sektor (Dept.) agar semua program pemberdayaan ini dalam pelaksanaannya searah atau melalui PPK atau P2KP Program PPK mempunyai prinsip-prinsip: - Memaksimalkan partisipasi masyarakat - Transparansi - Open menu (masyarakat bebas memilih program) - Kompetisi memperoleh dana - Desentraslisasi ke tingkat Kecamatan – Desa - Sederhana dan Implementatif
  28. 28. Kewenangan Dalam Penyusunan dan Pengawasan Perda ttg Desa PEMERINTAH PROV. :  PEMERINTAH KAB/KOTA : 1. Fasilitasi Penyus. 1. Menyusun & menetapkan Perda Perda Kab/Kota ttg Desa plg lama 1 th sejak ditetapkan PP 72 Th 20052. Pengawasan terhadap 1. Perda wajib dilaporkan kpd Gubernur Perda Kab/Kota selaku wakil Pemerintah di daerah, plg lambat 14 hari setelah ditetapkan 1. Kab/Kota memfasilitasi (pedoman, bimbingan, supervisi & evaluasi) penyus. Perdes & Peraturan Kades

×