RPJM Desa memberikan pedoman untuk merencanakan pembangunan desa dalam jangka menengah selama 6 tahun. Dokumen ini terdiri dari beberapa bab yang mencakup visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan keuangan, program pembangunan desa, dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan yang partisipatif.
3. NO RPJMDesa sebelum UU/6/2014 RPJMDesa sesudah UU/6/2014
1. Mengacu pada UU/32/2004 tentang
pemda
Mengacu UU/6/2014 tentang
Desa
2. Mengacu pada PP 72/2005 tentang
Desa
Mengacu pada PP43/2014
Peraturan Pelaksanaan UU
No.6/2014 ttg Desa
3. Mengacu pada Permendagri 66
/2007 Perencanaa Pemb. Desa.
Mengacu pada Permendagri
114/2014 dan Permendes 5/2015
4. Proses penyusunan melalui
musrenbangdes
Proses penyusunan melalui
Musdes dan Musrenbangdes
5. Jangka waktu 5 th Jangka Waktu 6 th
6. Tidak terbagi dalam bidang &
kegiatan
Terbagi dalam bidang dan
kegiatan. meliputi bidang:
-Penyelenggaraan Pemdes
-Pembangunan Desa
-Pembinaan Kemastarakatan
- Pemberdayaan Masyarakat
-Tak terduga
7. RKP ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Desa
RKP Ditetapkan dengan Peraturan
Desa
4. • Sebagai pedoman dalam menyusun RKP Desa, sehingga menjamin
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta
monitoring dan evaluasi
• Mewujudkan perencanaan pembangunan yangsesuai kebutuhan dan
keadaan setempat dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan kualitas hidup masyarakat,
• Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program
pembangunan,
• Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan (keberlanjutan),
• Mendorong dan menumbuh kembangkan partisipasi dan keswadayaan dalam
pembangunan
• Sebagai ruang interaksi antara masyarakat dengan pemerintah supra desa.
TUJUAN DAN MANFAAT PENYUSUNAN RPJM DESA:
5. LEMBAR DAFTAR BAHAN PENDUKUNG
PENYUSUNAN RPJMDESA
Visi misi Kepala Desa
Profil Desa
Arah kebijakan perencanaan pembangunan
Kab/Kota
Rekapitulasi usulan rencana kegiatan
pembangunan desa dari dusun.
RPJM Desa yang lama
Data lain yang relevan dengan potensi dan
permasalahan desa (peta desa, kalender musim,
kelembagaan dan lain-lain)
6. BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
BAB III VISI DAN MISI
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
BAB VII KEBIJAKAN UMUM
BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
BAB IX PENUTUP
SISTEMATIKA RPJM DESA
7. PENYUSUNAN RPJMDES
pembentukan tim penyusun RPJM Desa;
penyelarasan arah kebijakan perencanaan
pembangunan kabupaten/kota;
pengkajian keadaan Desa;
penyusunan rencana pembangunan Desa
melalui musyawarah Desa;
penyusunan rancangan RPJM Desa;
penyusunan rencana pembangunan Desa
melalui musyawarah perencanaan
pembangunan Desa; dan
penetapan RPJM Desa.
8. 1. Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa.
2. Tim Penyusun RPJM desa terdiri dari:
a. kepala Desa selaku pembina;
b. sekretaris Desa selaku ketua;
c. ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku
sekretaris; dan
d. anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga
pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan
masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya.
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
9. 1. Jumlah tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling
banyak 11 (sebelas) orang.
2. Tim penyusun harus mengikutsertakan perempuan.
3. Tim penyusun ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa.
4. Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan
sebagai berikut:
a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan
Kabupaten/Kota;
b. pengkajian keadaan Desa;
c. Penyusunan rancangan RPJM Desa; dan
d. penyempurnaan rancangan RPJM Desa.
10. PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN/KOTA
rencana pembangunan jangka menengah daerah
kabupaten/kota;
rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota;
rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota;
dan
rencana pembangunan kawasan perdesaan.
11. Agenda PKD
Penyelarasan data desa;
Penggalian gagasan masyarakat;
Penyusunan laporan hasil
pengkajian keadaan Desa.
Pengkajian Keadaan Desa adalah proses
penggalian dan pengumpulan data mengenai
keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi,
dan berbagai informasi terkait yang
menggambarkan secara jelas dan lengkap
kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
PENGKAJIAN KEADAAN DESA
12. Dengan teknik ini masyarakat diajak melihat dan menyimak
kembali sejarah desanya misalnya berkait dengan asal usul
terbentuknya desa, keadaan atau peristiwa penting bagi desa
termasuk refleksi atas program-program pembangunan yang
pernah masuk dan mempengaruhi kehidupan desa.
1.SEJARAH DESA
13. Dengan Sketsa desa diajak mengenal secara lebih
mendalam terhadap desa baik secara fisik maupun non
fisik dengan cara membuat sketsa atau gambar desa.
Hasilnya tidaklah hanya mencerminkan citra geografis
desa tapi dapat pula berupa masalah sosial, ekonomi,
pendidikan, kesehatan, keamanan, fisik dan non fisik
antar dusun.
2.Gambar/Sketsa Desa untuk Pemetaan
Potensi Alam
14.
15. Teknik ini membekali masyarakat dengan
kemampuan membuat kalender kegiatan dalam
rentang waktu setahun (januari s/d Desember)
yang bersifat musimanSalah satu manfaat
kalender musim adalah desa dapat mengetahui
kapan waktu yang tepat untuk
menyelenggarakan musyawarah desa sehingga
partisipasi warga lebih optimal.
3.Kalender Musim
16. Teknik ini digunakan untuk menggambarkan jenis-jenis
organisasi (formal maupun informal) yang berperan dalam
berbagai kegiatan/program di desa dan kemudian
digunakan untuk mendiskusikan permasalahan dan potensi
dari setiap lembaga agar meningkatkan perannya dalam
upaya-upaya pembangunan desa. Lembaga yang dikaji
meliputi lembaga-lembaga lokal, lembaga-lembaga
pemerintah dan lembaga-lembaga swasta (termasuk
Lembaga Swadaya Masyarakat) dan orang-orang yang
berpengaruh.
4.DIAGRAM KELEMBAGAAN
17.
18. LAPORAN DESA KEADAAN DESA
1. Data desa yang sudah diselaraskan
2. Data rencana program kab/kota yang
masuk desa
3. Data rencana program kawasan perdesaan
4. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan
pembangunan desa
Dituangkan dalam beritaacara
19. • Sosialisasi &
pembentukan
Pokja / tim
Perencanaan
Desa
• Penguatan
Kapasitas
Pokja/ tim
Perencanaan
Desa
• Penyusunan Road
Map (schedulle
penys RPJMDesa
• Identifikasi
Kebutuhan Data
Sekunder Desa
• Sosialisasi Jadwal
ke masing-
masing Dusun
Penggalian
potensi aset
desa dan
assessment
permasalahan
dasar
masyarakat
(integrasi dari
data sekunder
dan primer
• Pengelompok
an Masalah
• Skoring
masalah
• Perumusan issu
strategis
berbasis
pengelompok
kan
Penyusunan
Sejarah &
legenda Desa
• masalah
• Visi – Misi Desa
• Prioritas
Kebijakan
Desa
• Program &
Kegiatan
Indikatif
• Pembahasan
dan
penetapan
Raperdes
RPJMDesame
njadi Perdes
dan ditanda
tangani
Kepala Desa
dan BPD
Musdus
Rancangan
Akhir RPJMDesa
•Rumusan issu
prioritas berdasar
potensi aset dan
masalahak dasar
•Visi & Misi
•Arah Pemb
•Arah Kebijakan
Keuangan Desa
•Tahapan &
prioritas
• Perdes
RPJMDesa
• Laporan
Bupati
melalui
Camat
Persiapan
Musdes
Perencanaan
Musryawarah
Perencanaan
Pembangunan Desa
Sosialisasi
20. Musdus - Pengkajian Keadaan
Desa
Identifikasi masalah & potensi tingkat dusun & sektoral
Membuat sketsa dusun/desa, kalender musim, profile
dusun (kemiskinan, kesehatan dll)
Pemilihan delegasi dusun & sektoral
Musdes
Pengelompokan masalah misalnya berdasarkan isu
pengembangan wilayah (infrastruktur), ekonomi,
sosial danbudaya.
Penentuan peringkat/prioritisasi masalah sehingga
ditemukan prioritas program.
Penyusunan draft visi dan misi desa.
Penyusunan matrik kegiatan 6 tahunan berdasar skala
desa dan skala kabupaten.
Persiapan dan Penyelarasan
Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten/Kota
Pemaparan umum RPJMDesa & RKP Desa dan proses
perencanaan partisipatif
Penjelasan tentang hak-hak dasar masyararakat
Pembentukan tim/pokja perencanaan desa termasuk
fasilitator, narasumber serta calon peserta yang akan
diundang dalam musdus/ musdes
Musyawarah perencanaan
pembangunan Desa
(RPJM Desa)
Pembahasan dan penyepakatan visi dan misi desa.
Pembahasan matrik program/kegiatan prioritas enam
tahunan.
Pembahasan draft raperdes dan penandatanganan
berita acara.
Memilih delegasi forum musrenbangdesa.
Tahapan musyawarah RPJM Desa:
21. 1. Tim penyusun RPJM desa menyusun Rancangan
RPJMDesa
2. Rancangan RPJMDesa ditungkan dalam format
3. Tim membuat berita acara hasil penyusunan
dilampiri dokumen Rancangan RPJMdesa
disampaikan kades
4. Kades memeriksa rancangan RPJMDesa
5. Tim memperbaiki rancangan RPJMDesa
6. Dalam Hal kades setuju diadakan Musrenbangdesa
22. a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik,
krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang
berkepanjangan; atau
a. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah
kabupaten/kota.
PENETAPAN DAN PERUBAHAN RPJM DESA
23. RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN : ………………..
DESA : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
KECAMATAN : ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
KABUPATEN :…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
PROVINSI :………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
No
Bidang/ Jenis Kegiatan Lokasi
(RT/RW
/ Dusun)
Prakiraan
Volume
Sasaran/
Manfaat
Waktu Pelaksanaan
Prakiraan Biaya dan
Sumber Pembiayaan
Prakiraan Pola Pelaksanaan
Bidang
Sub
Bidang
Jenis
Kegiatan
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Jlh (Rp) Sumber Swakelola
Kerjasama
Antar Desa
Kerjasama
Pihak Ketiga
a b c. d e f g h i j k l m n o p q r s
1
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Desa
a.
b.
c.
Jumlah Per Bidang 1
2
Pembangunan
Desa
a.
b.
c.
Jumlah Per Bidang 2
3
Pembinaan
Kemasyarakatan
a.
b.
c.
Jumlah Per Bidang 3
4
Pemberdayaan
Masyarakat
a.
b.
c.
d.
Jumlah Per Bidang 4
JUMLAH TOTAL
………………., Tanggal, …, …, ….
Mengetahui: Disusun oleh:
Kepala
Desa,
Tim Penyusun RPJM Desa
(.................) (............................)
Format Rancangan RPJM Desa
24. ◦ penetapan dan penegasan batas Desa;
◦ pendataan Desa;
◦ penyusunan tata ruang Desa;
◦ penyelenggaraan musyawarah Desa;
◦ pengelolaan informasi Desa;
◦ penyelenggaraan perencanaan Desa;
◦ penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
◦ penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
◦ pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
◦ kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
Bidang-Bidang Dalam RPJM Desa
1.Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,
antara lain:
25. 2.Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara
lain:
•a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur
dan lingkungan Desa antara lain:
•tambatan perahu;
•jalan pemukiman;
•jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
•pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;
•lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
•infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
26. air bersih berskala Desa;
sanitasi lingkungan;
pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai
kondisi Desa.
b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana kesehatan:
27. taman bacaan masyarakat;
pendidikan anak usia dini;
balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan
lainnya sesuai kondisi Desa.
c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasaran pendidikan dan kebudayaan antara lain:
28. pasar Desa;
pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
penguatan permodalan BUM Desa;
pembibitan tanaman pangan;
penggilingan padi;
lumbung Desa;
pembukaan lahan pertanian;
pengelolaan usaha hutan Desa;
kolam ikan dan pembenihan ikan;
kapal penangkap ikan;
cold storage (gudang pendingin);
tempat pelelangan ikan;
tambak garam;
kandang ternak;
instalasi biogas;
mesin pakan ternak;
sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan,
Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi;
29. penghijauan;
pembuatan terasering;
pemeliharaan hutan bakau;
perlindungan mata air;
pembersihan daerah aliran sungai;
perlindungan terumbu karang; dan
kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
e.pelestarian lingkungan hidup antara lain
30. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
pembinaan kerukunan umat beragama;
pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
pembinaan lembaga adat;
pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
dan
kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
3.Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
31. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
pelatihan teknologi tepat guna;
pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa,
perangkat
Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
kader pemberdayaan masyarakat Desa;
kelompok usaha ekonomi produktif;
kelompok perempuan,
kelompok tani,
kelompok masyarakat miskin,
kelompok nelayan,
kelompok pengrajin,
kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
kelompok pemuda;dan
kelompok lain sesuai kondisi Desa.
4.Bidang Pemberdayaan Masyarakat
antara lain: