#Bpd dan kelembagaan andyka

KEGIATANPEMBINAANKAPASITAS
APARATURPEMDESTAHUN2018
1
PERAN BPD DAN KELEMBAGAAN DESA
DALAM MENDUKUNG KEGIATAN
PEMERINTAHAN DESA

2
BPD
KELEMBAGAAN
DESA
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang
Badan Permusyawaratan Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 18Tahun 2018 Tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015
Tentang Desa

3Badan Permusyawaratan Desa yang
selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk
Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

4BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
A
N
G
G
O
T
A
B
P
D
KETERWAKILAN
WILAYAH
MUSYAWARAH
PERWAKILAN
PROSESNYA SECARA DEMOKRATIS
PEMILIHAN
LANGSUNG
KETERWAKILAN
PEREMPUAN

5BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
A
N
G
G
O
T
A
B
P
D
Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling
sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang,
dengan ketentuan:
a. Desa yang penduduknya berjumlah sampai dengan 2000 jiwa;
anggota BPD berjumlah 5 orang;
b. Desa yang penduduknya berjumlah 2001 sampai dengan 3000
jiwa; anggota BPD berjumlah 7 orang;
c. Desa yang penduduknya lebih dari 3001 jiwa; anggota BPD
berjumlah 9 orang;
Penetapan Jumlah anggota BPD memperhatikan dan
mempertimbangkan kemampuan Keuangan Desa.

6
Persyaratan calon anggota BPD adalah:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia
dan Bhinneka Tunggal Ika;
c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau
sederajat;
e.bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa atau Kelembagaan Desa
lainnya;
f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
h.bertempat tinggal di wilayah pemilihan;

7
Persyaratan calon anggota BPD adalah:
i. sehat jasmani dan rohani, serta nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ ingatannya;
j. berkelakuan baik;
k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai
menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik
bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan
berulang-ulang;
l. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap;
m. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat berturut-turut dan
tidak terputus paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
n. n. tidak pernah menjabat sebagai Badan Permusyawaratan Desa selama 3 (tiga) kali masa
jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
o. o. tidak sedang menjabat sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, BPD dan Perangkat
Desa pada saat pendaftaran;

8
Kedudukan dan Peran Kepala Desa Dalam Pengisian
Anggota BPD
Kepala Desa karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai
penanggung jawab pelaksanaan pembentukan/pengisian anggota BPD
dengan tugas dan kewajiban:
a. membentuk panitia pembentukan/pengisian anggota BPD;
b. memberi pengarahan kepada panitia pembentukan/pengisian BPD
dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
c. menetapkan hasil musyawarah pembentukan BPD dan mengajukan
peresmian keanggotaan BPD kepada Bupati berdasarkan berita acara
panitia;
d. memberikan laporan kepada Bupati tentang pembentukan pengisian
BPD melalui Camat.

9
Kedudukan dan Peran Kepala Desa Dalam Pengisian
Anggota BPD
Pembentukan Panitia Pengisian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
Panitia paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang
terdiri atas :
a. unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dengan memprioritaskan unsur
kewilayahan; dan
b. unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang yang merupakan wakil dari wilayah
pemilihan.
• Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka
waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
• Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
• Pemilihan calon anggota BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan
BPD berakhir.

10
PERMILIHAN LANGSUNG MUSYAWARAH PERWAKILAN
a. Panitia menyusun dan menetapkan tata tertib
Pemilihan Langsung Anggota BPD;
b. Panitia menetapkan pembagian wilayah pemilihan
dan jumlah anggota BPD pada wilayah tersebut;
c. Panitia menetapkan Pemilih yang berhak untuk
memilih berdasarkan keterwakilan wilayah dan
perempuan dimasing-masing wilayah desa;
d. Panitia membuat pengumuman pendaftaran dan
penyeleksian berkas Bakal Calon BPD untuk
ditetapkan menjadi calon Anggota BPD dengan 2
kategori yaitu Perwakilan Wilayah dan Perwakilan
Perempuan;
a. Panitia menyusun dan menetapkan tata tertib
Musyawarah Perwakilan Anggota BPD;
b. Panitia menetapkan pembagian wilayah pemilihan
dan jumlah anggota BPD pada wilayah tersebut;
c. Panitia menetapkan Peserta Musyawarah sekaligus
Pemilih yang berhak untuk memilih jika terjadi
pemungutan suara berdasarkan keterwakilan
wilayah dan perempuan dimasing-masing wilayah
desa;
d. Panitia membuat pengumuman pendaftaran dan
penyeleksian berkas Bakal Calon BPD untuk
ditetapkan menjadi calon Anggota BPD dengan 2
kategori yaitu Perwakilan Wilayah dan Perwakilan
Perempuan;
KEPALA DESA MEMBENTUK PANITIA

11
PERMILIHAN LANGSUNG MUSYAWARAH PERWAKILAN
e. Panitia melaksanakan Pemilihan Keanggotaan BPD
Keterwakilan Wilayah secara langsung perwilayah
pemilihan;
f. Panitia melaksanakan Pemilihan Keanggotaan BPD
Keterwakilan Perempuan secara langsung;
g. Panitia menetapkan hasil Pemilihan langsung
perwakilan wilayah dan perwakilan penempuan
sesuai dengan perolehan suara.
h. Panitia melaporkan hasil Pemilihan Keanggotaan
BPD secara langsung kepada Kepala Desa dengan
melampirkan:
1) Berkas Tata Tertib Pemilihan;
2) Berkas Bakal Calon Anggota BPD;
3) Daftar Pemilih Perwilayah dan Daftar Pemilih
Kaum Perempuan;
4) Berita Acara Hasil Pemilihan Perwilayah dan
Hasil Pemilihan Perwakilan Kaum Perempuan;
e. Panitia melaksanakan Musyawarah Perwakilan
Pemilihan Keanggotaan BPD Keterwakilan Wilayah
perwilayah pemilihan;
f. Panitia melaksanakan Musyawarah Khusus
Perempuan untuk Pemilihan Keanggotaan BPD
Keterwakilan Perempuan;
g. Panitia menetapkan hasil Musyawarah Perwakilan
perwilayah dan perwakilan penempuan.
h. Panitia melaporkan hasil Pemilihan Keanggotaan
BPD secara langsung kepada Kepala Desa dengan
melampirkan:
1) Berkas Tata Tertib Pemilihan;
2) Berkas Bakal Calon Anggota BPD;
3) Daftar Peserta Musyawarah Perwilayah dari
Pewakilan Wilayah dan Kaum Perempuan;
4) Berita Acara Hasil Musyawarah Perwakilan
Pemilihan Perwilayah dan Perwakilan Kaum
Perempuan dan daftar hadir;

12
Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak pada
Pemilihan Langsung atau disepakati dalam musyawarah perwakilan.
Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia kepada Kepala Desa paling
lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
Calon anggota BPD terpilih ditetapkan dan disampaikan oleh Kepala Desa kepada
Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan
dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.
Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala
Desa.

13
Kelengkapan Berkas yang disampaikan kepada Dinas PMD Kabupaten
untuk proses Peresmian BPD dimaksud adalah:
a. Pengantar Camat;
b. Surat Keterangan Wilayah dan Jumlah Penduduk Desa serta Penetapan
Anggota BPD;
c. Pengantar Kepala Desa;
d. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Hasil Pemilihan Anggota BPD;
e. Berita Acara dan Daftar Hadir Pemilihan Anggota BPD;
f. Berkas Calon BPD Terpilih;
g. Kelengkapan Berkas Panitia lainnya.
Kelengkapan berkas dalam bentuk berkas print out dan file scenner berkas yang
telah ditanda tangani.

14
Keputusan Bupati Peresmian Anggota mulai berlaku sejak tanggal pengucapan
sumpah dan janji anggota BPD.
Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang
ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati
mengenai peresmian anggota BPD.
Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan
sumpah/janji.
Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali
secara berturut-turut atau tidak secara berturut- turut.

15
Pemberhentian Anggota BPD
Anggota BPD berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. diberhentikan.
Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada huruf c, apabila:
a. berakhir masa keanggotaan;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6
(enam) bulan tanpa keterangan apapun;
c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
d. tidak melaksanakan kewajiban;
e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena
melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak
6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu)
Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
j. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan; dan/atau
k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.

16
Pemberhentian Anggota BPD
• Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD
kepada Bupati melalui Kepala Desa.
• Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat
paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
• Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7
(tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
• Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
• Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati.
• Pemberhentian dapat dapat langsung diikuti dengan pengangkatan BPD Antarwaktu sesuai
dengan nomor urut pada pemilihan sebelumnya.

17
Bahan pertimbangan bagi Pimpinan BPD dalam mengusulkan dan
membahas pemberhentian Anggota BPD dalam musyawarah desa
adalah :
1. Ketentuan Pemberhentian Anggota BPD.
2. Hasil Evaluasi Dinas PMD Kabupaten, Camat dan Kepala Desa
terhadap Kinerja Anggota BPD tersebut; dan
3. Usulan dari Masyarakat Desa.

18
KELEMBAGAAN BPD
I. Pimpinan BPD terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua;
b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
c. 1 (satu) orang sekretaris.
II. Bidang terdiri atas:
a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan
kemasyarakatan; dan
b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang.
Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

19
KELEMBAGAAN BPD
Pimpinan BPD dan Ketua Bidang dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat
BPD yang diadakan secara khusus. Setelah Pelantikan Anggota BPD.
Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua
dan dibantu oleh anggota termuda.
Rapat pemilihan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan
sumpah/janji.
Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua
bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan
pimpinan BPD.
Pimpinan dan ketua bidang yang terpilih ditetapkan dengan keputusan BPD.
Keputusan BPD mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.
Surat Keputusan BPD yang disahkan oleh Camat atas nama Bupati disampaikan kepada Dinas
PMD Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari setelah disahkan untuk didaftarkan.

20
BPD mempunyai fungsi:
a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa
TUGAS DAN FUNGSI BPD
BPD mempunyai tugas:
a. menggali aspirasi masyarakat;
b. menampung aspirasi masyarakat;
c. mengelola aspirasi imasyarakat;
d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
g.....

21
TUGAS DAN FUNGSI BPD
BPD mempunyai tugas:
f....
g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar
waktu;
i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga
Desa lainnya; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

22
Anggota BPD dilarang:
a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan
mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau
jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang
akan dilakukannya;
c. menyalahgunakanwewenang;
d. melanggar sumpah/janji jabatan;
e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang
ditentukan dalam peraturan perundanganundangan;
g. sebagai pelaksana proyek Desa;
h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

23
BPD berhak:
a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan
Desa kepada Pemerintah Desa;
b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa; dan
c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa.
Anggota BPD berhak:
a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. memilih dan dipilih; dan
e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Hak anggota BPD digunakan dalam musyawarah BPD.

24
Anggota BPD wajib:
a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;
c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau
golongan;
d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan
lembaga desa lainnya; dan
f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan
tata kelola pemerintahan yang baik.
KEWAJIBAN ANGGOTA BPD

25
Kewajiban BPD, yang sangat penting dan harus dilaksanakan:
• Menyusun Tata Tertib BPD
• Menyampaikan Laporan Kinerja BPD dalam 1 (satu) tahun Anggaran/pertahun
KEWAJIBAN ANGGOTA BPD
Tata Tertib BPD merupakan Panduan bagi BPD dalam melaksanakan Tugas.
Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta
pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa merupakan wujud
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.
Apabila BPD tidak menyampaikan Laporan Kinerja maka dapat diberikan sanksi berupa:
a. Teguran Lisan atau Tulisan;
b. Penundaan tunjangan Anggota BPD;
c. Usulan pemberhentian/penggantian Keanggotaan BPD oleh Camat.

26
Kewenangan BPD
BPD berwenang:
a. mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi;
b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan
tertulis;
c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada
Pemerintah Desa;
f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan
masyarakat Desa;
g....

27
Kewenangan BPD
BPD berwenang:
f......
g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan
Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati
melalui Camat;
j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis
kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa;
k. mengelola biaya operasional BPD;
l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada
Kepala Desa; dan
m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

28KELEMBAGAAN DESA

29KELEMBAGAAN DESA
DIBENTUK
MELALUI
PERATURAN DESA

30KELEMBAGAAN DESA
TUGAS LKD
FUNGSI LKD

31KELEMBAGAAN DESA
TUGAS LAD
FUNGSI LKD

32

#Bpd dan kelembagaan andyka

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to #Bpd dan kelembagaan andyka

Similar to #Bpd dan kelembagaan andyka (20)

More from Adelfios Andyka Fatra

More from Adelfios Andyka Fatra (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (9)

#Bpd dan kelembagaan andyka