SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
IST
PENDAMPNG DESA
DAN PENDAMPING
LOKAL DESA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN
RANCANGAN AWAL RPJM
KALURAHAN TH. 2021 -
2026
Kamis, 18 Februari 2021
Musyawarah Kalurahan
Dalam Rangka Penyusunan
Rancangan Awal RPJM
Kalurahan, adalah sebagai
berikut:
a. Loporan Hasil Pengkajian
Keadaan Desa.
b. Rumusan arah kebijakan
pembangunan desa yang
dijabarkan dalam visi
misi Lurah
c. Rencana kegiatan
prioritas bidang (5
bidang).
MUSKAL RPJMKal
Hasil Pengkajian
Keadaan Kalurahan
( PKL ) dari Tim-11
dilaporkan kepada
LURAH yang
selanjutnya
disampaikan kepada
BPK dan paling lambat
7 hari sejak menerima
laporan maka BPK
harus segera
melaksanakan MUSKAL
Ketentuan tentang Peserta
Musyawarah Desa
(1) Musyawarah Kalurahan diselenggarakan oleh
Badan Permusyawaratan Kalurahan yang
difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan.
(2) Musyawarah Kalurahan diikuti oleh Pemerintah
Kalurahan, BPK, Lembaga Kemasyarakatan
Kalurahan dan unsur masyarakat.
(3) Unsur masyarakat terdiri atas :
a. tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh
pendidik;
b. perwakilan kelompok tani, Ternak, perajin,
perempuan, pemerhati dan perlindungan anak;
dan perwakilan kelompok masyarakat miskin;
c. Selain unsur masyarakat diatas, Musyawarah
Kalurahan dapat melibatkan unsur masyarakat
lain sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakat.
KEPANITIAAN MUSKAL
 Panitia Musyawarah Kalurahan
diketuai oleh Sekretaris Badan
Permusyawaratan Kalurahan
serta dibantu oleh anggota
Badan Permusyawaratan
Kalurahan, Kader Pemberdayaan
Masyarakat Kalurahan (KPMK),
unsur masyarakat, dan
perangkat Kalurahan.
 Keanggotaan panitia
Musyawarah Kalurahan bersifat
sukarela.
 Susunan kepanitiaan
Musyawarah Kalurahan
disesuaikan dengan kondisi
sosial budaya masyarakat.
KETENTUAN LAIN DALAM PENYELENGGARAAN
MUSYAWARAH KALURAHAN
 Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan
bertindak selaku pimpinan Musyawarah
Kalurahan;
Jika ketua BPK berhalangan hadir, maka
dapat diwakilkan oleh Wkl BPK atau
anggota BPK lainnya
 Ketua Panitia Musyawarah Kalurahan
diketuai oleh Sekretaris Badan
Permusyawaratan Kalurahan
 Anggota BPK, unsur masyarakat dan/atau
KPMK yang merupakan bagian dari panitia
Musyawarah Kalurahan dapat bertindak
selaku :sekretaris Musyawarah Kalurahan,
pemandu acara Musyawarah Kalurahan.
SUSUNAN ACARA
1. REGISTRASI PESERTA
2. PEMBUKAAN
3. MENYANYIKAN INDONESIA RAYA
4. PENYAMPAIAN TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA
5. PELAKSANAANSIDANG/MUSKALDI PIMPINOLEHKETUABPK
 PEMAPARAN PEMERINTAH DESA
 PANDANGAN RESMI BPD
 PANDANGAN UMUM PESERTA
 DISKUSI KELOMPOK :
a) Prioritas RencanaKegiatan DesaDalam Jangka Waktu 6 (Enam) Tahun;
b) Sumber Pembiayaan RencanaKegiatanPembangunan Desa;Dan
c) RencanaPelaksanaKegiatan DesaYang AkanDilaksanakanOleh
Perangkat Desa, Unsur Masyarakat Desa,Kerjasama AntarDesa,
Dan/AtauKerjasama DesaDengan Pihak Ketiga
6. SIDANGPLENO:
 MENYAMPAIKAN HASIL PANDANGAN HASIL DISKUSI MASING-MASING KELOMPOK
7. PENYAMPAIAN HASIL RISALAH MUSKAL
8. PENANDATANGANAN BERITA ACARA MUSKAL
9. MENYANYIKAN LAGU PADAMU NEGERI
10. DO’A& PENUTUP
Pelaksanaan Diskusi
AGENDA / BAHAN DISKUSI
1. Prioritas rencana kegiatan Desa dalam
jangka waktu 6 (enam) tahun;
2. Sumber pembiayaan rencana kegiatan
pembangunan Desa; dan
3. Rencana pelaksana kegiatan Desa yang
akan dilaksanakan oleh perangkat Desa,
unsur masyarakat Desa, kerjasama antar
Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan
pihak ketiga
PEMBAGIAN KEOMPOK :
Masing2 Kelompok diharapkan Jumlah peserta sama :
 Kelompok I : Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan :
- Carik, Dukuh, BPK
 Kelompok II : Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- Ulu-ulu, Dukuh, BPK, LPM
 Kelompok III : Bidang Pembinaan Masyarakat
- Kamituo, Dukuh, BPK, PKK/Posyandu
 Kelompok IV : Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Pangripto, Dukuh, BPK, Karangtaruna,
PKK/Posyandu, Difabel
 Kelompok V : Bidang Penanggulangan Bencana
- Jogoboyo, Dukuh, BPK, Tomas
Pembagian Peserta dalam
diskusi Kelompok :
Contoh Peserta yang diundang
60 org, maka ;
 Kelompok I berjumlah 10
orang dari unsur (Carik,
Dukuh, BPK)
 Kelompok II berjumlah 10
orang dari unsur (Ulu-ulu,
Dukuh, BPK, LPM)
 Kelompok III berjumlah 10
orang dari unsur (Kamituo,
Dukuh, BPK, PKK/Posyandu)
 Kelompok IV berjumlah 10
orang dari unsur (Pangripto,
Dukuh, BPK, Karangtaruna,
PKK/Posyandu, Difabel)
 Kelompok V berjumlah 10
orang dari unsur (Jogoboyo,
Dukuh, BPK, Tomas)
KLP I
KLP II
KLP III
KLP IV
KLP V
DESA : …................
KECAMATAN : …................
KABUPATEN : …................
PROVINSI : …................
Bidang
Sub
Bidang
Jenis
Kegiatan
Tahun
1
Tahun
2
Tahun
3
Tahun
4
Tahun
5
Tahun
6
Jlh
(Rp)
Sumbe
r
Swakel
ola
Kerjas
ama
Antar
Desa
Kerjas
ama
Pihak
Ketiga
a b c e f g h i j k l m n o p q r s
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √ √ √
BIDANG PENANGGULANGAN
BENCANA
1
2
3
4
5
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
BIDANG PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT
BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
RANCANGAN RPJMD DESA
TAHUN 2021 S.D 2026
No
Bidang/ Jenis Kegiatan
Lokasi
(RT/RW/
Dusun)
Prakira
an
Volum
e
Sasaran/
Manfaat
Waktu Pelaksanaan
Prakiraan
Biaya dan
Prakiraan Pola
Pelaksanaan
OUTPUT :
 Laporan pelaksanaan MusKal RPJMKAL
oleh BPK;
1. Berita Acara, Daftar Hadir dan
Notulensi, DOKUMENTASI
2. Laporan penyelenggaraan Musdes
( Risalah )
3. SK Panitia Penyelenggara musdes
4. dll
DOKUMEN
ADMINISTRASI DESA
Sekian
Dan
Terima kasih

More Related Content

Similar to MATERI PERSIAPAN MUSDES RPJMKAL (3).pptx

pembentukan PEMBENTUKAN PANITIA PPKD.pptx
pembentukan PEMBENTUKAN PANITIA PPKD.pptxpembentukan PEMBENTUKAN PANITIA PPKD.pptx
pembentukan PEMBENTUKAN PANITIA PPKD.pptx
ssuser54271d
 
Permendesa Nomor 16 Tahun 2019.pdf
Permendesa Nomor 16 Tahun 2019.pdfPermendesa Nomor 16 Tahun 2019.pdf
Permendesa Nomor 16 Tahun 2019.pdf
CHAIRUDIN2
 
Acuan pembentukan pembentukan lpm
Acuan pembentukan pembentukan lpmAcuan pembentukan pembentukan lpm
Acuan pembentukan pembentukan lpm
Waode Rizki Uke
 
Teknik perumusan aspirasi_masy_desa
Teknik perumusan aspirasi_masy_desaTeknik perumusan aspirasi_masy_desa
Teknik perumusan aspirasi_masy_desa
Chenk Alie Patrician
 

Similar to MATERI PERSIAPAN MUSDES RPJMKAL (3).pptx (20)

materi pembentukan_lkd_bkad_2.pdf
materi pembentukan_lkd_bkad_2.pdfmateri pembentukan_lkd_bkad_2.pdf
materi pembentukan_lkd_bkad_2.pdf
 
Pedoman umum-musrenbang-desa-pdf
Pedoman umum-musrenbang-desa-pdfPedoman umum-musrenbang-desa-pdf
Pedoman umum-musrenbang-desa-pdf
 
Perencanaan Pembangunan Desa
Perencanaan Pembangunan DesaPerencanaan Pembangunan Desa
Perencanaan Pembangunan Desa
 
pembentukan PEMBENTUKAN PANITIA PPKD.pptx
pembentukan PEMBENTUKAN PANITIA PPKD.pptxpembentukan PEMBENTUKAN PANITIA PPKD.pptx
pembentukan PEMBENTUKAN PANITIA PPKD.pptx
 
KELEMBAGAAN DESA. Tinjauan ttg Kelembagaan Desapptx
KELEMBAGAAN DESA.  Tinjauan ttg Kelembagaan DesapptxKELEMBAGAAN DESA.  Tinjauan ttg Kelembagaan Desapptx
KELEMBAGAAN DESA. Tinjauan ttg Kelembagaan Desapptx
 
Permendesa Nomor 16 Tahun 2019.pdf
Permendesa Nomor 16 Tahun 2019.pdfPermendesa Nomor 16 Tahun 2019.pdf
Permendesa Nomor 16 Tahun 2019.pdf
 
Permendesa Nomor 16 Tahun 2019.pdf
Permendesa Nomor 16 Tahun 2019.pdfPermendesa Nomor 16 Tahun 2019.pdf
Permendesa Nomor 16 Tahun 2019.pdf
 
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptxTeknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
Teknis Penyusunan RPJMK (Hamzah - SIGAP).pptx
 
KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptxKONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
KONSEP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.pptx
 
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
Persiapan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Mengenal H...
 
Perbup 26 th. 2016 sotk pemdes
Perbup 26 th. 2016 sotk pemdesPerbup 26 th. 2016 sotk pemdes
Perbup 26 th. 2016 sotk pemdes
 
Acuan pembentukan pembentukan lpm
Acuan pembentukan pembentukan lpmAcuan pembentukan pembentukan lpm
Acuan pembentukan pembentukan lpm
 
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESARPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
RPJMDES & TATA KELOLA PEMERINTAH DESA
 
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - BappedaPedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
Pedoman Musrenbang Integrasi Desa/Kelurahan - Bappeda
 
Teknik perumusan aspirasi_masy_desa
Teknik perumusan aspirasi_masy_desaTeknik perumusan aspirasi_masy_desa
Teknik perumusan aspirasi_masy_desa
 
Bimtek Bamus Kabupaten-asisten PEMERINTAHAN .pptx
Bimtek Bamus Kabupaten-asisten PEMERINTAHAN .pptxBimtek Bamus Kabupaten-asisten PEMERINTAHAN .pptx
Bimtek Bamus Kabupaten-asisten PEMERINTAHAN .pptx
 
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptxALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
ALUR PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJMDesA1.pptx
 
Rpklpmd
RpklpmdRpklpmd
Rpklpmd
 
PB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptx
PB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptxPB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptx
PB.2.2 POKOK BAHASAN KELEMBAGAAN DESA (1).pptx
 
2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp des2. draft contoh naskah rkp des
2. draft contoh naskah rkp des
 

Recently uploaded

Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
PututJokoWibowo
 

Recently uploaded (6)

Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
 
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 

MATERI PERSIAPAN MUSDES RPJMKAL (3).pptx

  • 1. IST PENDAMPNG DESA DAN PENDAMPING LOKAL DESA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJM KALURAHAN TH. 2021 - 2026 Kamis, 18 Februari 2021
  • 2. Musyawarah Kalurahan Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Awal RPJM Kalurahan, adalah sebagai berikut: a. Loporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa. b. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dalam visi misi Lurah c. Rencana kegiatan prioritas bidang (5 bidang). MUSKAL RPJMKal Hasil Pengkajian Keadaan Kalurahan ( PKL ) dari Tim-11 dilaporkan kepada LURAH yang selanjutnya disampaikan kepada BPK dan paling lambat 7 hari sejak menerima laporan maka BPK harus segera melaksanakan MUSKAL
  • 3. Ketentuan tentang Peserta Musyawarah Desa (1) Musyawarah Kalurahan diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan yang difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan. (2) Musyawarah Kalurahan diikuti oleh Pemerintah Kalurahan, BPK, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan unsur masyarakat. (3) Unsur masyarakat terdiri atas : a. tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik; b. perwakilan kelompok tani, Ternak, perajin, perempuan, pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin; c. Selain unsur masyarakat diatas, Musyawarah Kalurahan dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
  • 4. KEPANITIAAN MUSKAL  Panitia Musyawarah Kalurahan diketuai oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Kalurahan serta dibantu oleh anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kader Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (KPMK), unsur masyarakat, dan perangkat Kalurahan.  Keanggotaan panitia Musyawarah Kalurahan bersifat sukarela.  Susunan kepanitiaan Musyawarah Kalurahan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
  • 5. KETENTUAN LAIN DALAM PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH KALURAHAN  Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan bertindak selaku pimpinan Musyawarah Kalurahan; Jika ketua BPK berhalangan hadir, maka dapat diwakilkan oleh Wkl BPK atau anggota BPK lainnya  Ketua Panitia Musyawarah Kalurahan diketuai oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Kalurahan  Anggota BPK, unsur masyarakat dan/atau KPMK yang merupakan bagian dari panitia Musyawarah Kalurahan dapat bertindak selaku :sekretaris Musyawarah Kalurahan, pemandu acara Musyawarah Kalurahan.
  • 6. SUSUNAN ACARA 1. REGISTRASI PESERTA 2. PEMBUKAAN 3. MENYANYIKAN INDONESIA RAYA 4. PENYAMPAIAN TATA TERTIB MUSYAWARAH DESA 5. PELAKSANAANSIDANG/MUSKALDI PIMPINOLEHKETUABPK  PEMAPARAN PEMERINTAH DESA  PANDANGAN RESMI BPD  PANDANGAN UMUM PESERTA  DISKUSI KELOMPOK : a) Prioritas RencanaKegiatan DesaDalam Jangka Waktu 6 (Enam) Tahun; b) Sumber Pembiayaan RencanaKegiatanPembangunan Desa;Dan c) RencanaPelaksanaKegiatan DesaYang AkanDilaksanakanOleh Perangkat Desa, Unsur Masyarakat Desa,Kerjasama AntarDesa, Dan/AtauKerjasama DesaDengan Pihak Ketiga 6. SIDANGPLENO:  MENYAMPAIKAN HASIL PANDANGAN HASIL DISKUSI MASING-MASING KELOMPOK 7. PENYAMPAIAN HASIL RISALAH MUSKAL 8. PENANDATANGANAN BERITA ACARA MUSKAL 9. MENYANYIKAN LAGU PADAMU NEGERI 10. DO’A& PENUTUP
  • 7. Pelaksanaan Diskusi AGENDA / BAHAN DISKUSI 1. Prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun; 2. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan 3. Rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga
  • 8. PEMBAGIAN KEOMPOK : Masing2 Kelompok diharapkan Jumlah peserta sama :  Kelompok I : Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan : - Carik, Dukuh, BPK  Kelompok II : Bidang Pelaksanaan Pembangunan - Ulu-ulu, Dukuh, BPK, LPM  Kelompok III : Bidang Pembinaan Masyarakat - Kamituo, Dukuh, BPK, PKK/Posyandu  Kelompok IV : Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Pangripto, Dukuh, BPK, Karangtaruna, PKK/Posyandu, Difabel  Kelompok V : Bidang Penanggulangan Bencana - Jogoboyo, Dukuh, BPK, Tomas Pembagian Peserta dalam diskusi Kelompok : Contoh Peserta yang diundang 60 org, maka ;  Kelompok I berjumlah 10 orang dari unsur (Carik, Dukuh, BPK)  Kelompok II berjumlah 10 orang dari unsur (Ulu-ulu, Dukuh, BPK, LPM)  Kelompok III berjumlah 10 orang dari unsur (Kamituo, Dukuh, BPK, PKK/Posyandu)  Kelompok IV berjumlah 10 orang dari unsur (Pangripto, Dukuh, BPK, Karangtaruna, PKK/Posyandu, Difabel)  Kelompok V berjumlah 10 orang dari unsur (Jogoboyo, Dukuh, BPK, Tomas) KLP I KLP II KLP III KLP IV KLP V
  • 9. DESA : …................ KECAMATAN : …................ KABUPATEN : …................ PROVINSI : …................ Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Jlh (Rp) Sumbe r Swakel ola Kerjas ama Antar Desa Kerjas ama Pihak Ketiga a b c e f g h i j k l m n o p q r s √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA 1 2 3 4 5 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RANCANGAN RPJMD DESA TAHUN 2021 S.D 2026 No Bidang/ Jenis Kegiatan Lokasi (RT/RW/ Dusun) Prakira an Volum e Sasaran/ Manfaat Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Prakiraan Pola Pelaksanaan
  • 10. OUTPUT :  Laporan pelaksanaan MusKal RPJMKAL oleh BPK; 1. Berita Acara, Daftar Hadir dan Notulensi, DOKUMENTASI 2. Laporan penyelenggaraan Musdes ( Risalah ) 3. SK Panitia Penyelenggara musdes 4. dll DOKUMEN ADMINISTRASI DESA