KEWENANGAN DESA
•Download as PPTX, PDF•
3 likes•3,608 views
Dokumen tersebut membahas tentang penetapan kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terdapat empat jenis kewenangan desa yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan pemerintah, dan kewenangan lainnya. Proses penetapan kewenangan desa melalui musyawarah desa, penyusunan rancangan peraturan desa, pembahasan
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to KEWENANGAN DESA
Similar to KEWENANGAN DESA (20)
More from Formasi Org
More from Formasi Org (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
KEWENANGAN DESA
- 2. PENYUSUNAN PERDES PENETAPAN KEWENANGAN DESA Dewan Presidium FORMASI Kebumen KEWENANGAN DESA KEDAULATAN DESA
- 3. PENGANTAR • Kewenangan (authority) adalah kekuasaan dan hak seseorang atau lembaga untuk melakukan sesuatu, atau mengambil keputusan, atau memerintah orang lain untuk mencapai tujuan tertentu • Kewenangan sebenarnya merupakan kekuasaan resmi atau kekuasaan legal yang diformalkan oleh peraturan perundang-undangan • Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu, sedangkan kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan hak tersebut. • Kewenangan bisa juga disebut sebagai kekuasaan yang memiliki keabsahan (legalitas), sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan • Pelaksanaan kewenangan nyata dalam bentuk peraturan, keputusan maupun perintah lazim dietarapkan dalam
- 4. PENGERTIAN 1 • Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia • Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. • Peraturan Desa adalah peraturan perundang-
- 5. PENGERTIAN 2 • Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. • Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. • Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus
- 6. DASAR HUKUM 1. UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA 2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2014 YANG TELLAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 , 3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2014 YANG TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 4. PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN
- 7. KEWENANGAN DESA SEBAGAIMANA UU 6/2014 kewenangan berdasarkan hak asal usul (rekognisi); kewenangan lokal berskala Desa (subsidiarity); kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa diatur (membuat (menyusun) sesuatu menjadi teratur (rapi); menata) dan diurus (mengatur baik-baik; menjaga dan merawat) oleh Desa
- 8. KEWENANGAN ASAL USUL KEWENANG AN DESA ASAL USUL sistem organisasi perangkat Desa pembinaan kelembagaan masyarakat pengelolaan tanah kas Desa pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat pengelolaan tanah bengkok pengembangan peran masyarakat Desa LOKAL BERSEKALA DESA mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya di dalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa; berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari- hari masyarakat Desa; kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten
- 9. TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA Musyawa rah Desa • Memilih kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan dapat menambah sesuai prakarsa, kebutuhan, kondisi lokal dan peraturan perundangan • Peserta : BPD, Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat • Hasil musyawarah desa dituangkan dalam berita acara Penyusunan draft Peraturan Desa tentang Penetapan Kewenangan Desa • Berdasarkan Berita Acara Pemerintah Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa • Rancangan Peraturan Desa dikonsultasikan kepada masyarakat dan Camat setempat Pembaha san bersama BPD • Berdasarkan hasil konsultasi Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama • BPD melukukan pembahasan dan dapat mengundang masyarakat dalam proses pembahasan Penetapan Peraturan Desa Pelaporan & Sosialisasi • Peraturan Desa ditetapkan setelah mendapat kesepakatan bersama BPD • Diundangkan dalam lembaran desa. • menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan kegiatan • Disampaikan kepada Bupati
- 10. POKOK-POKOK PIKIRAN PENYUSUNAN RAPERDES PENETAPAN KEWENANGAAN DESANO POKOK BAB POKOK PASAL POKOK AYAT 1 KETENTUAN UMUM 2. MAKSUD DAN TUJUAN 3. JENIS KEWENANGAN BERDASARKAN ASAL USUL 4. JENIS KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 5.