SlideShare a Scribd company logo

Tatib bpd

TATIB BPD 2013

1 of 23
Download to read offline
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD)
DESA SEBORO
KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN
Alamat : Jln. Sadang KM.3 Desa Seboro Kec. Sadang Kab. Kebumen
SADANGT 54353
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )
DESA SEBORO
KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 141/01/KEP-BPD/2013
TENTANG
TATA TERTIB BPD
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBORO,
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 tahun 2007, tentang
Sumber Pendapatan Desa; disebutkan bahwa Kepala Desa
bersama BPD menetapkan APB Desa dengan Peraturan Desa;
b. bahwa Peraturan Desa sebagaimana tersebut huruf a ,
ditandatangani oleh Kepala Desa setelah mendapat
persetujuan BPD dan evaluasi dari Bupati ;
c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas Badan
Permusyawaratan Desa perlu Menetapakan Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa tentang Tata Tertib BPD ;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 No 53 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389 );
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor
4437 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4857 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan ( Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4 );
MEMUTUSKAN :
TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia;
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten
dan daerah kota.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan
Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa
adalahrencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.
11. Peraturan Daerah adalah Daerah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD
bersama Kepala Desa.
13. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa adalah Ketua dan wakil-wakil Ketua
BPD.
14. Pimpinan Rapat adalah seorang unsur Pimpinan Badan Permusyawaratan
Desa sebagai alat kelengkapan BPD yang sedang memimpin rapat.
BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBANBADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
Bagian Pertama Kedudukan, Susunan, Tugas dan Wewenang
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Pasal 2
1. Badan Perwakilan Desa merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi
berdasarkan Pancasila.
2. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi Mitra
Pemerintah Desa.
Pasal 3
1. Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas Pimpinan dan alat kelengkapan
Badan Permusyawaratan Desa lainnya.
2. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan
keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
Pasal 4
Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas dan wewenang :
1. Melakukan proses pemilihan Kepala Desa
2. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
3. Bersama dengan Kepala Desa membentuk Peraturan Desa.
4. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.
5. Melaksanakan Pengawasan terhadap :
a. Pelaksanaan Peraturan Desa
b. Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa
c. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
d. Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
e. Program pengembangan wilayah desa untuk industri, jasa, dll yang
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atau pihak lain.
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap
rencana perjanjian dengan pihak ketiga yang menyangkut kepentingan Desa.
7. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
8. Memimpin Musyawarah Desa.
Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa
Pasal 5
1. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 4
Keputusan ini, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak-hak sebagai
berikut :
a) Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa.
b) Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa.
c) Mengadakan penyelidikan.
d) Mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Desa.
e) Mengajukan pernyataan pendapat.
f) Mengajukan Rancangan Peraturan Desa.
g) Menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
h) Menetapkan Tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.
2. Pelaksanaan hak-hak tersebut sebagaiman dimaksud ayat (1) pasal ini,
dilaksanakan dengan memperhatikan batas-batas wewenang serta
tanggungjawab antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
Pasal 6
Selain hak-hak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 5 Keputusan ini, Badan
Permusyawaratan Desa Mempunyai hak :
a. Mengajukan pertanyaan.
b. Keuangan/Administrasi.yang pelaksanaannya diatur berdasarkan ketentuan
yang berlaku.
Paragraf 1
Hak Meminta Pertanggung Jawaban Kepala Desa
Pasal 7
1. Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Akhir Tahun Anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa pada setiap akhir
tahun anggaran, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 ( duapertiga ) dari
jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
2. Pembahasan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan
Desa melalui beberapa tahap, yaitu :
a. Tahap Pertama adalah menyampaikan pertanggungjawaban Kepala Desa.
b. Tahap kedua adalah pandangan umum anggota Badan Permusyawaratan
Desa,
c. Tahap Ketiga adalah Jawaban Kepala Desa.
d. Tahap keempat adalah pengambilan keputusan dalam Rapat Badan
Permusyawaratan Desa menerima atau menolak pertanggungjawaban Kepala
Desa.
3. Pertangungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
dinilai oleh Badan Permusyawaratan Desa dan diambil keputusan untuk dapat
diterima jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 50 % ditambah 1 (satu) dari
jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir.
4. Pertanggungjawaban Kepala Desa dapat ditolak oleh sekurang-kurangnya 50 %
ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang
hadir dengan dasar-dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 8
1. Dalam jangka waktu 30 hari sejak penolakan sebagaimana dimaksud pasal 7
ayat (3) Keputusan ini Kepala Desa segera melengkapi dan atau
menyempurnakan serta menyampaikan kembali kepada Badan
Permusyawaratan Desa.
2. Apabila pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
ini ditolak untuk kedua kalinya, maka kasusnya harus dibahas melalui dengar
pendapat untuk meminta penilaian publik dari para ahli yang berkompeten
bersama Badan Permusyawaratan Desa menilai kasus yang dirujuk oleh Badan
Permusyawaratan Desa sebagai alasan penolakannya.
3. Jika hasil penilaian publik dimaksud ayat (2) pasal ini menyimpulkan bahwa
Kepala Desa benar-benar melakukan kesalahan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan, maka Badan Permusyawaratan Desa dapat
mengusulkan pemberhentian Kepala Desa Kepada Bupati dengan
memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 10 Keputusan ini.
Pasal 9
1. Sekurang-kurang 2/3 (duapertiga) dari anggota Badan Permusyawaratan Desa
berhak untuk meminta pertanggungjawaban Kepala Desa.
2. Permintaanpertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini
adalah terhadap penyimpangan pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa
Ad

Recommended

More Related Content

What's hot

Presentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD DesaPresentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD Desakodri .
 
Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)Muriady Dimur
 
Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Yudhi Aldriand
 
Juknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaJuknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaYudhi Aldriand
 
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan DesaPermendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan DesaJARI Indonesia Borneo Barat
 
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEASK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEADarmin's Naqsyiabdy
 
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPerdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPemdes Seboro Sadang
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Eka Saputra
 
Contoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPDContoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPDYudhi Aldriand
 
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Pemdes Seboro Sadang
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021TV Desa
 
Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan DesaBadan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan DesaArdi Susanto
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaFormasi Org
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Formasi Org
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)Yudhi Aldriand
 

What's hot (20)

Presentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD DesaPresentation permendagri ttg BPD Desa
Presentation permendagri ttg BPD Desa
 
Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)Sk kepala-dusun-terbaru (1)
Sk kepala-dusun-terbaru (1)
 
Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016
 
Penyusunan peraturan di desa
Penyusunan peraturan di desaPenyusunan peraturan di desa
Penyusunan peraturan di desa
 
Juknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desaJuknis Raperdes Pungutan desa
Juknis Raperdes Pungutan desa
 
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan DesaPermendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
Permendagri No 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan Desa
 
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEASK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
SK STAF BPD BUTON TENGAH WAKEAKEA
 
Musyawarah desa
Musyawarah desaMusyawarah desa
Musyawarah desa
 
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridaboPerdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
Perdes no. 2 pendirian dan anggaran dasar kridabo
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
 
Musyawarah Desa
Musyawarah DesaMusyawarah Desa
Musyawarah Desa
 
Contoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPDContoh Peraturan Desa tentang BPD
Contoh Peraturan Desa tentang BPD
 
#Administrasi dan pelaporan
#Administrasi dan pelaporan#Administrasi dan pelaporan
#Administrasi dan pelaporan
 
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
 
Badan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan DesaBadan Permusyawaratan Desa
Badan Permusyawaratan Desa
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
Tahapan pilkades
Tahapan pilkadesTahapan pilkades
Tahapan pilkades
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019
 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)Badan Permusyawaratan Desa  (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 

Similar to Tatib bpd

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembe...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor  7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembe...Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor  7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembe...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembe...iniPurwokerto
 
Kabupaten gresik 2009-3
Kabupaten gresik 2009-3Kabupaten gresik 2009-3
Kabupaten gresik 2009-3Sungonlegowo
 
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ...
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ...Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ...
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ...Arifuddin Ali
 
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTKPerdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTKStrobillus Found
 
Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015)
Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015)Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015)
Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015)edi pribadi
 
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2019.pdf
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2019.pdfPERDA NOMOR 2 TAHUN 2019.pdf
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2019.pdfCHAIRUDIN2
 
Permendagri no 111 thn 2014
Permendagri no 111 thn 2014Permendagri no 111 thn 2014
Permendagri no 111 thn 2014Soniarwan1
 
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desaPerdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desaari saridjo
 
Permendagri nomor 111 tahun 2014
Permendagri nomor 111 tahun 2014Permendagri nomor 111 tahun 2014
Permendagri nomor 111 tahun 2014Rumah Kolaborasi
 
Permendagri No. 111 Tahun 2014
Permendagri No. 111 Tahun 2014 Permendagri No. 111 Tahun 2014
Permendagri No. 111 Tahun 2014 ahmadefendi19
 
Permendagri nomor 111 tahun 2014
Permendagri nomor 111 tahun 2014Permendagri nomor 111 tahun 2014
Permendagri nomor 111 tahun 2014jrklampung
 
PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DESA WONOYOSO
PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DESA WONOYOSOPERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DESA WONOYOSO
PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DESA WONOYOSOPemdes Wonoyoso
 

Similar to Tatib bpd (20)

Tatib bpd 2019 2025-dikonversi
Tatib bpd 2019 2025-dikonversiTatib bpd 2019 2025-dikonversi
Tatib bpd 2019 2025-dikonversi
 
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembe...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor  7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembe...Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor  7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembe...
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembe...
 
Perdes no. 3 sotk ok
Perdes no. 3 sotk   okPerdes no. 3 sotk   ok
Perdes no. 3 sotk ok
 
Kabupaten gresik 2009-3
Kabupaten gresik 2009-3Kabupaten gresik 2009-3
Kabupaten gresik 2009-3
 
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ...
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ...Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ...
Perda Kabupaten Nunukan Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja ...
 
Perbup no.1 tahun 2016
Perbup no.1 tahun 2016Perbup no.1 tahun 2016
Perbup no.1 tahun 2016
 
Perbup no.1 tahun 2016
Perbup no.1 tahun 2016Perbup no.1 tahun 2016
Perbup no.1 tahun 2016
 
Perdes kewenangan
Perdes kewenanganPerdes kewenangan
Perdes kewenangan
 
Perda 9 th_2015_ttg_bpd
Perda 9 th_2015_ttg_bpdPerda 9 th_2015_ttg_bpd
Perda 9 th_2015_ttg_bpd
 
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTKPerdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
Perdes No. 03 Tahun 2017 tentang SOTK
 
Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015)
Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015)Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015)
Perda no.1 tahun 2015 ttg pilkades 2015 (26 2-2015)
 
Draft perbub bpd oki
Draft perbub bpd okiDraft perbub bpd oki
Draft perbub bpd oki
 
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2019.pdf
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2019.pdfPERDA NOMOR 2 TAHUN 2019.pdf
PERDA NOMOR 2 TAHUN 2019.pdf
 
Permendagri no 111 thn 2014
Permendagri no 111 thn 2014Permendagri no 111 thn 2014
Permendagri no 111 thn 2014
 
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desaPerdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
Perdes no 12 th 2017 ttg kewenangan desa
 
Permendagri nomor 111 tahun 2014
Permendagri nomor 111 tahun 2014Permendagri nomor 111 tahun 2014
Permendagri nomor 111 tahun 2014
 
Permendagri No. 111 Tahun 2014
Permendagri No. 111 Tahun 2014 Permendagri No. 111 Tahun 2014
Permendagri No. 111 Tahun 2014
 
Permendagri no.111 tahun 2014
Permendagri no.111 tahun 2014Permendagri no.111 tahun 2014
Permendagri no.111 tahun 2014
 
Permendagri nomor 111 tahun 2014
Permendagri nomor 111 tahun 2014Permendagri nomor 111 tahun 2014
Permendagri nomor 111 tahun 2014
 
PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DESA WONOYOSO
PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DESA WONOYOSOPERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DESA WONOYOSO
PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DESA WONOYOSO
 

More from Pemdes Seboro Sadang

Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdesSk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdesPemdes Seboro Sadang
 
Program kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboroProgram kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboroPemdes Seboro Sadang
 
Pp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdes
Pp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdesPp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdes
Pp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdesPemdes Seboro Sadang
 
Perkades seboro no. 6 ttg artbumdes
Perkades seboro no. 6  ttg artbumdesPerkades seboro no. 6  ttg artbumdes
Perkades seboro no. 6 ttg artbumdesPemdes Seboro Sadang
 
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.okAnggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.okPemdes Seboro Sadang
 
5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan
5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan 5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan
5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan Pemdes Seboro Sadang
 
Se bupati gerakan kebumen dirumah saja
Se bupati gerakan kebumen dirumah sajaSe bupati gerakan kebumen dirumah saja
Se bupati gerakan kebumen dirumah sajaPemdes Seboro Sadang
 
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...Pemdes Seboro Sadang
 
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdfBahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdfPemdes Seboro Sadang
 
Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021
Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021
Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021Pemdes Seboro Sadang
 
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gsPermen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gsPemdes Seboro Sadang
 
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasa
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasaPerbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasa
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasaPemdes Seboro Sadang
 

More from Pemdes Seboro Sadang (20)

Doc gambar
Doc gambarDoc gambar
Doc gambar
 
Refleksi tupoksi rt & rw
Refleksi tupoksi rt & rwRefleksi tupoksi rt & rw
Refleksi tupoksi rt & rw
 
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
Sk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdesSk pengelola no.  15  tahun 2021  bumdes
Sk pengelola no. 15 tahun 2021 bumdes
 
Program kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboroProgram kerja bum desa terbaru seboro seboro
Program kerja bum desa terbaru seboro seboro
 
Pp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdes
Pp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdesPp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdes
Pp nomor 11 tahun 2021 tentang bumdes
 
Perkades seboro no. 6 ttg artbumdes
Perkades seboro no. 6  ttg artbumdesPerkades seboro no. 6  ttg artbumdes
Perkades seboro no. 6 ttg artbumdes
 
Anggaran dasar bumdes
Anggaran dasar bumdesAnggaran dasar bumdes
Anggaran dasar bumdes
 
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.okAnggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.ok
 
5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan
5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan 5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan
5. sop kepegawaian, keuangan, pengawasan
 
Himbauan mui kab. kebumen
Himbauan mui kab. kebumenHimbauan mui kab. kebumen
Himbauan mui kab. kebumen
 
Se bupati gerakan kebumen dirumah saja
Se bupati gerakan kebumen dirumah sajaSe bupati gerakan kebumen dirumah saja
Se bupati gerakan kebumen dirumah saja
 
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...
 
Skb uu ite
Skb uu iteSkb uu ite
Skb uu ite
 
Skb uu ite
Skb uu iteSkb uu ite
Skb uu ite
 
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdfBahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
Bahan sosialisasi pbj desa 2020pdf
 
Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021
Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021
Ucapan hari raya idul fitri 1442 h, tahun 2021
 
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gsPermen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gs
 
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasa
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasaPerbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasa
Perbup no.11 ta 2020 tentang pengadaan barang dan jasa
 
Sd gs desa 2021
Sd gs desa 2021Sd gs desa 2021
Sd gs desa 2021
 
Sd gs desa 2021
Sd gs desa 2021Sd gs desa 2021
Sd gs desa 2021
 

Tatib bpd

  • 1. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD) DESA SEBORO KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN Alamat : Jln. Sadang KM.3 Desa Seboro Kec. Sadang Kab. Kebumen SADANGT 54353 KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DESA SEBORO KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 141/01/KEP-BPD/2013 TENTANG TATA TERTIB BPD KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBORO, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 tahun 2007, tentang Sumber Pendapatan Desa; disebutkan bahwa Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa dengan Peraturan Desa; b. bahwa Peraturan Desa sebagaimana tersebut huruf a , ditandatangani oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan evaluasi dari Bupati ; c. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas Badan Permusyawaratan Desa perlu Menetapakan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Tata Tertib BPD ; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437 ) ;
  • 2. 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4857 ) ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4 ); MEMUTUSKAN : TATA TERTIB BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; 2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
  • 3. 3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah kota. 5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 9. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalahrencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 11. Peraturan Daerah adalah Daerah Kabupaten/Kota. 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. 13. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa adalah Ketua dan wakil-wakil Ketua BPD. 14. Pimpinan Rapat adalah seorang unsur Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagai alat kelengkapan BPD yang sedang memimpin rapat.
  • 4. BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBANBADAN PERMUSYAWARATAN DESA Bagian Pertama Kedudukan, Susunan, Tugas dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasal 2 1. Badan Perwakilan Desa merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila. 2. Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sejajar dan menjadi Mitra Pemerintah Desa. Pasal 3 1. Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas Pimpinan dan alat kelengkapan Badan Permusyawaratan Desa lainnya. 2. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pasal 4 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas dan wewenang : 1. Melakukan proses pemilihan Kepala Desa 2. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. 3. Bersama dengan Kepala Desa membentuk Peraturan Desa. 4. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 5. Melaksanakan Pengawasan terhadap : a. Pelaksanaan Peraturan Desa b. Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa c. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa d. Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi. e. Program pengembangan wilayah desa untuk industri, jasa, dll yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atau pihak lain. 6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana perjanjian dengan pihak ketiga yang menyangkut kepentingan Desa. 7. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. 8. Memimpin Musyawarah Desa.
  • 5. Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa Pasal 5 1. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 4 Keputusan ini, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak-hak sebagai berikut : a) Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa. b) Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa. c) Mengadakan penyelidikan. d) Mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Desa. e) Mengajukan pernyataan pendapat. f) Mengajukan Rancangan Peraturan Desa. g) Menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. h) Menetapkan Tata tertib Badan Permusyawaratan Desa. 2. Pelaksanaan hak-hak tersebut sebagaiman dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan dengan memperhatikan batas-batas wewenang serta tanggungjawab antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa. Pasal 6 Selain hak-hak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 5 Keputusan ini, Badan Permusyawaratan Desa Mempunyai hak : a. Mengajukan pertanyaan. b. Keuangan/Administrasi.yang pelaksanaannya diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku. Paragraf 1 Hak Meminta Pertanggung Jawaban Kepala Desa Pasal 7 1. Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa pada setiap akhir tahun anggaran, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 ( duapertiga ) dari jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa. 2. Pembahasan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa melalui beberapa tahap, yaitu :
  • 6. a. Tahap Pertama adalah menyampaikan pertanggungjawaban Kepala Desa. b. Tahap kedua adalah pandangan umum anggota Badan Permusyawaratan Desa, c. Tahap Ketiga adalah Jawaban Kepala Desa. d. Tahap keempat adalah pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa menerima atau menolak pertanggungjawaban Kepala Desa. 3. Pertangungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dinilai oleh Badan Permusyawaratan Desa dan diambil keputusan untuk dapat diterima jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 50 % ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir. 4. Pertanggungjawaban Kepala Desa dapat ditolak oleh sekurang-kurangnya 50 % ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir dengan dasar-dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 8 1. Dalam jangka waktu 30 hari sejak penolakan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3) Keputusan ini Kepala Desa segera melengkapi dan atau menyempurnakan serta menyampaikan kembali kepada Badan Permusyawaratan Desa. 2. Apabila pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditolak untuk kedua kalinya, maka kasusnya harus dibahas melalui dengar pendapat untuk meminta penilaian publik dari para ahli yang berkompeten bersama Badan Permusyawaratan Desa menilai kasus yang dirujuk oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai alasan penolakannya. 3. Jika hasil penilaian publik dimaksud ayat (2) pasal ini menyimpulkan bahwa Kepala Desa benar-benar melakukan kesalahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa Kepada Bupati dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 10 Keputusan ini. Pasal 9 1. Sekurang-kurang 2/3 (duapertiga) dari anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak untuk meminta pertanggungjawaban Kepala Desa. 2. Permintaanpertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah terhadap penyimpangan pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa
  • 7. dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. 3. Mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini mengikuti pasal 7 dan pasal 8 Keputusan ini. Pasal 10 Tata cara Pemilihan dan pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah. Paragraf 2 Hak Meminta Keterangan Kepada Pemerintah Desa Pasal 11 1. Sekurang-kurangnya 2 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat mengajukan usulanl kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk meminta keterangan Pemerintah Desa dan masyarakat lainnya tentang suatu kebijaksanaan Pemerintah Desa. 2. Pemerintah Desa dan warga masyarakat lainnya sesuai ayat (1) diatas; wajib memberikan keterangan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa. 3. Apabila Pemerintah Desa dan warga masyarakat lainnya sesuai ayat (1) dan ayat (2) diatas, menolak memberikan keterangan kepada Badan Permusyawaratan Desa ditindak lanjuti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Usul sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada pimpinan Badan Permusyawaratan Desa disusun secara singkat, jelas dan ditanda tangani oleh para pengusul. 5. Usul sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diberikan nomor pokok oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa. 6. Usul meminta keterangan tersebut oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa disampaikan dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa. 7. Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan dengan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut. 8. Pembicaraanmengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada : a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa lain untuk memberikan pandangan. b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan tersebut.
  • 8. 9. Keputusan atas usul permintaan keterangan kepada Pemerintah Desa dapat disetujui atau ditolak dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna itu atau Rapat Paripurna lain. 10. Selama usul permintaan keterangan Badan Permusyawaratan Desa belum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali. 11. Apabila usul permintaan keterangan kepada Pemerintah Desa disetujui sebagai permintaan keterangan Badan Permusyawaratan Desa maka permintaan tersebut dikirim kepada Pemerintah Desa untuk memberikan keterangan. 12. Dalam memberikan keterangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (9) pasal ini, diadakan pembicaraan dengan memberikan kesempatan kepada pengusul maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa lainnya untuk memberikan pandangan. 13. Atas pandangan para pengusul dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa Pemerintah Desa memberikan jawaban. 14. Badan Permusyawaratan Desa dapat menyatakan pandapatnya terhadap jawaban tersebut. 15. Untuk keperluan sebagaimana dimaksud ayat (12) pasal ini dapat diajukan usul pernyataan yang diselesaikan menurut ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) keputusan ini. 16. Jika setelah jawaban Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (10) pasal ini, tidak diajukan sesuatu usul pernyataan pendapat, maka pembicaraan mengenai keterangan pemerintah Desa seperti pada ayat (11) dinyatakan selesai oleh Badan Permusyawaratan Desa. Paragraf 3 Hak Penyelidikan Pasal 12 1. Selain pasal 11 diatas, anggota BPD berhak memintaPejabat Pemerintah Desa atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan kepada BPD tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan desanya. 2. Apabilapihak-pihak sebagaimana disebutkan ayat (1) diatas menolak memberikan keterangan kepada BPD, ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undang yang berlaku.
  • 9. Pasal 13 Hak untuk mengadakan penyelidikan, pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Paragraf 4 Hak Mengadakan Perubahan Rancangan Peraturan Desa Pasal 14 1. Setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat mengajukan usul perubahan atas rancangan Peraturan Desa 2. Pokok-pokok usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan dalam Pemandangan Umum para anggota pada pembicaraan tahap II 3. Usul perubahan sebagaimana ayat (1) pasal ini disampaikan oleh anggota dalam pembicaraan tahap II untuk dibahas dan diambil keputusan. Paragraf 5 Hak Mengajukan Pernyataan Pendapat Pasal 15 1. Sekurang-kurangnya 3 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat mengajukan pernyataan pendapat. 2. Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan secara tertulis kepada pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dengan disertai daftar nama dan tanda tangan para pengusul. 3. Usul sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diberikan nomor pokok oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa. 4. Usul pernyataanpendapat tersebut oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa disampaikan dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa. 5. Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan dengan lisan atas usul pernyataan pendapat tersebut. 6. Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada : a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa lain untuk memberikan pandangan. b. Kepala Desa untuk menyatakan pendapat.
  • 10. c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota Badan Perwakilan Rakyat dan pendapat Kepala Desa. 7. Pembicaraan diakhiri dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa yang menerima atau menolak usul menyatakan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat Badan Permusyawaratan Desa. Paragraf 6 Hak Prakarsa Mengenai Rancangan Peraturan Desa Pasal 16 1. Sekurang-kurangnya 3 orang anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat mengajukan sesuatu usul prakarsa pengaturan urusan Desa. 2. Usul prakarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disampaikan kepada pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk Rancangan Peraturan Desa disertai penjelasan secara tertulis. 3. Usulsebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diberikan nomor pokok oleh Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa. 4. Usul prakarsatersebut oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa disampaikan dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa. 5. Dalam rapat paripurna para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini. 6. Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada : a. Anggota Badan Permusyawaratan Desa lain untuk memberikan pandangan. b. Kepala Desa untuk menyatakan pendapat. c. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota Badan Perwakilan Rakyat dan pendapat Kepala Desa. 7. Pembicaraan diakhiri dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa yang menerima atau menolak usul menyatakan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat Badan Permusyawaratan Desa. 8. TataCara Pembahasan Rancangan Peraturan Desa atas Prakarsa Badan Permusyawaratan Desa mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa atas prakarsa Kepala Desa. 9. Selama prakarsa belum diputuskan menjadi prakarsa Badan Permusyawaratan Desa para pengusul berhak mengajukan perubahan atau mencabutnya kembali.
  • 11. Paragraf 7 Hak Keuangan Pasal 20 1. Ketua, Wakil Ketua dan anggota BPD karena jabatannya sesuai kedudukan BPD berhak memperoleh kedudukan Keuangan; 2. Kedudukan Keuangan sesuai ayat (1) diatas, adalah hak yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota BPD yang meliputi : a. Uang Sidang b. Penunjang kegiatan BPD c. Paket d. Perjalanan Dinas e. Dan lain-lain kebutuhan 3. KedudukanKeuangan sesuai ayat (2) diatas, diatur dengan Peraturan perundang - undangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 21 Dalam menjalankan tugas, wewenang dan hak-haknya, Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban : a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia b. Mengamalkan Panca Sila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 c. Membina Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di Desa berdasarkan demokrasi ekonomi e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya. BAB III KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Pasal 22 Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya dan telah dilantik oleh Bupati, berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Pasal 23 1. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa adalah lima tahun dan berhenti bersama- sama setelah masa keanggotaan berakhir.
  • 12. 2. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa pengganti antar waktu berakhir bersama – sama dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini. Pasal 24 1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti sebagai anggota karena : a. Meninggal Dunia b. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa c. Bertempat tinggal di luar Wilayah Kabupaten Kebumen secara tidak terputus-putus minimal selama 6 Bulan. d. Tidak memenuhi lagi syarat- syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2007. 2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berhenti antar waktu sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini tempatnya diisi oleh Calon yang Jumlah suaranya terbanyak setelah calon tetap. BAB IV KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 1. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa adalah salah satu alat kelengkapan Badan Permusyawaratan Desa dan merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif. 2. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri dari satu orang Ketua dan sebanyak – banyaknya 2 orang wakil Ketua. 3. Masajabatan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sama dengan masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa. 4. PimpinanBadan Permusyawaratan Desa dipilih oleh dan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Bagian Pertama Tugas Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Pasal 32 Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan wakil ketua serta mengumumkan kepada rapat paripurna.
  • 13. b. Menyusun agenda rapat-rapat Badan Permusyawaratan Desa serta pelaksanaannya. c. Memimpin rapat Badan Permusyawaratan Desa dengan menjaga agar Peraturan Tata Tertib dilaksanakan dengan seksama d. Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya e. Melaksanakan keputusan-keputusan rapat yang menjadi tanggung jawabnya. f. Menyampaikan keputusan kepada pihak-pihak yang bersangkutan g. Memberitahukan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada Kepala Desa h. Mengadakan konsultasi dengan Kepala Desa i. Membahas dan menyelesaikan kesejahteraan anggota Pasal 33 1. Ketua dan wakil ketua memegang pimpinan sehari-hari Badan Permusyawaratan Desa. 2. Wakil-wakil Ketua membantu Ketua dalam memimpin Badan Permusyawaratan Desa 3. Apabila Ketua berhalangan maka tugas kewajibannya dilaksanakan oleh wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua 4. ApabilaKetua dan Wakil-wakil Ketua berhalangan, meletakan jabatan atau meninggal dunia maka rapat Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dengan dibantu anggota yang termuda usianya. Bagian Kedua Pimpinan Sementara Musyawarah Pasal 34 1. Selama pimpinan Badan Permusyawaratan Desa belum ditetapkan, Musyawarah untuk sementara dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dengan dibantu anggota yang termuda usianya. Yang disebut Pimpinan Sementara Musyawarah. 2. Dalam hal anggota yang tertua dan atau yang termuda usianya sebagaimana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini berhalangan, sebagai penggantinya adalah anggota yang tertua dan atau yang termuda usianya diantara yang hadir. Bagian KetigaTata Cara Pemilihan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Pasal 35
  • 14. Untuk dapat menjadi pimpinan Badan Permusyawaratan Desa maka calon pimpinan harus mempunyai kemampuan atau kualitas kepemimpinan sesuai dengan tugas yang akan diemban. Pasal 36 1. Pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Khusus yang dihadiri oleh minimal 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa. 2. Apabila jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa belum mencapai Quorum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Pimpinan Rapat dapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam 3. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini belum juga tercapai, maka rapat diundur paling lama 1 (satu) jam lagi dan selanjutnya pemilihan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa tetap dilaksanakan. Pasal 37 Calon Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh masing-masing anggota sebanyak 2 orang. Pasal 38 1. CalonPimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pasal 35 Keputusan ini, disampaikan kepada Pimpinan Sementara Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih. 2. Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Sementara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa setelah dibahas dengan anggota. Pasal 39 1. PemilihanPimpinan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. 2. Calon terpilih yang mendapat dukungan suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa, sedangkan calon lainnya ditetapkan sebagai wakil-wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan urutan perolehan suara. Bagian keempat Pengresmian Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa
  • 15. Pasal 40 Sebelum memangku jabatan, Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diambil sumpah/janji menurut agama/Kepercayaan masing-masing Pasal 41 Setelah Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dan mengucap Sumpah/Janji dan mengucap sumpah/janjinya maka pimpinan sementara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa menyerahkan pimpinan kepada Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terpilih. Bagian kelima Pengisian Lowongan Jabatan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pasal 42 Apabila terjadi lowongan jabatan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Badan Permusyawaratan Desa maka secepatnya diadakan pengisian yang dipilih oleh dan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tata cara pemilihannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 s/d pasal 37 Keputusan ini. BAB V PERSIDANGAN DAN RAPAT BPD. Bagian Kesatu Jenis Rapat Pasal 43 Jenis Rapat BPD terdiri dari : a. Rapat Paripurna b. Rapat Paripurna Khusus c. Rapat Pimpinan BPD d. Rapat Kerja e. Rapat Dengar Pendapat Pasal 44 Rapat Paripurna adalah rapat anggota BPD yang dipimpin oleh Ketua atau WakilKetua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan kewenangan dan tugas BPD antara lain untuk menyetujui Peraturan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan BPD
  • 16. Pasal 45 Rapat Paripurna Khusus adalah rapat anggota BPD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD untuk membahas hal-hal khusus. Pasal 46 Rapat Pimpinan adalah Rapat unsur Pimpinan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD. Pasal 47 Rapat Kerja adalah rapat antara BPD dengan Kepala Desa atau Pejabat yang ditunjuk Pasal 48 Rapat dengar Pendapat adalah rapat antara BPD dengan Lembaga/Badan/Organisasi Kemasyarakatan/anggota masyarakat. Pasal 49 1. BPD mengadakan rapat atas undangan Ketua BPD 2. Dalam melaksanakan Tugas, Hak dan Kewajibannya BPD mengadakan sidang dan atau secara berkala sekurang-kurangnya 4 (empat ) kali dalam setahun. 3. Kecuali seperti yang dimaksud ayat (2) atas permintaan sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah anggota atau atas permintaan Kepala Desa, Ketua BPD dapat mengundang anggotanya untuk mengadakan rapat selambat- lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah permintaan itu diterima. Bagian Kedua Sifat Rapat Pasal 50 Keseluruhan rapat-rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali atas permintaan sekurang – kurangnya 1/5 (seperlima) jumlah anggota atau apabila dipandang perlu oleh pimpinan BPD untuk dinyatakan sebagai rapat tertutup karena rahasia Negara, rahasia Desa dan atau rapat - rapat yang bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan oleh mereka yang mengetahui pembicaraan rapat tertutup. Pasal 51 Rapat tertutup dapat mengambil keputusan kecuali : a) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPD. b) PembahasanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ditentukan dengan Peraturan Desa )
  • 17. c) Penetapan, Perubahan dan atau Penghapusan Sumber Pendapatan Desa. d) Persetujuan penyelesaian Perkara Perdata secara damai (ditentukan dengan Peraturan Desa) e) Kebijakan Tata Ruang Desa (ditentukan dengan Peraturan Desa) Pasal 52 1. Pembicaraan pada saat rapat tertutup dibuatkan laporan secara tertulis untuk disampaikan secara tertutup. 2. Pada laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dengan jelas pernyataan mengenai sifat rapat yaitu "Rahasia", kemudian Pimpinan BPD dapat memutuskan bahwa sesuatu hal yang muncul pada rapat tertutup tidak dimasukkan dalam laporan. Bagian Ketiga Waktu Rapat Pasal 54 1. Waktu -waktu Rapat BPD : a. Siang : Hari Senin s/d Kamis Pukul 09.00 -14.00 Hari Jum'at Pukul 08.00 -11.00 Hari Sabtu Pukul 08.00 -12.00 b. Malam Hari Pukul 20.00 -22.00 2. Merubah waktu rapat atau akan terjadi penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan oleh rapat yang bersangkutan. Bagian Keempat Tata Cara Rapat Pasal 55 1. Setiap rapat akan disediakan daftar hadir, sebelum rapat dimulai setiap anggota BPD harus menandatangani daftar hadir. 2. Untuk para undangan disediakan daftar hadir tersendiri. 3. Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila quorum telah tercapai yaitu daftar hadir telah ditandatangani oleh 2/3 atau setidak-tidaknya lebih dari separuh anggota BPD. 4. AnggotaBPD yang telah menandatangani daftar hadir apabila akan meninggalkan rapat harus memberitahukan pada Pimpinan Rapat.
  • 18. Pasal 56 1. Pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembukaan rapat anggota BPD belum mencapai quorum, pimpinan rapat mengundurkan rapat paling lama 1 (satu) jam 2. Jika padawaktu akhir pengunduran sebagimana dimaksud ayat (1) quorum belum tercapai, pimpinan rapat menunda rapat sampai waktu yang ditentukan. Pasal 57 1. Setelah rapat dibuka, Sekretaris BPD membacakan surat-surat yang dipandang perlu untuk dibicarakan dalam rapat kecuali surat-surat mengenai urusan rumah tangga BPD. 2. Setiap persoalan dalam anggota sebelum dibahas dalam rapat paripurna dapat dibahas lebih dahulu dalam rapat lain yang ditentukan untuk memperlancar jalannya rapat paripurna BPD. Bagian KelimaTata Cara Pembicaraan Pasal 58 1. Untuk kelancaran jalannya rapat, pimpinan rapat menetapkan tahap pembicaraan dan pembicara agar mencatatkan namanya terlebih dahulu sebelum pembicaraan mengenai suatu hal dimulai. 2. Bagi anggota yang tidak mencatatkan namanya tidak dapat menggunakan hak bicara. Pasal 59 1. Untuk kelancaran jalannya rapat, pimpinan rapat dapat menetapkan lamanya waktu berbicara. 2. Dalamhal pembicaraan sudah melampaui dalam batas waktu yang telah ditentukan, pimpinan rapat memperingatkan pembicara supaya mengakhiri pembicaraannya. 3. Pimpinan rapat dapat memperingatkan pembicara yang menyimpang dari pokok permasalahan. Pasal 60 1. Pimpinan rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menyelesaikan masalah yang menjadi pokok pembicaraan dan menyimpulkan pembicaraan dalam rapat. 2. Apabila pimpinan rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, maka untuk sementara pimpinan rapat diserahkan pada pimpinan yang lain.
  • 19. Pasal 61 1. Anggota berbicara ditempat yang telah disediakan setelah mendapat ijin dari pimpinan rapat. 2. Pembicara tidak boleh diganggu selama berbicara. Pasal 62 1. Giliran berbicara diberikan menurut urutan permintaan atau disepakati lain dalam rapat. 2. Untuk kepentingan pembicaraan, pimpinan rapat dapat mengadakan penyimpangan dari urutan pembicara. 3. Seorang anggota BPD berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara, maka diganti oleh anggota lain pada giliran berikutnya. Pasal 63 1. Pimpinan rapat memperingatkan pembicara apabila pembicaraannya menyimpang atau bertentangan dengan peraturan tata tertib. 2. Pada saat seorang anggota BPD yang telah mendapat ijin sedang berbicara, kepada anggota lain dengan seijin pimpinan rapat dapat menyampaikan pembicaraan sela (interupsi) untuk : a) Meminta penjelasan duduk permasalahan yang sebenarnya mengenai hal-hal yang sedang dibicarakan. b) Usul penundaan pembicaraan. 3. Permasalahan mengenai hal-hal yang dibicarakan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diperbolehkan adanya perdebatan. 4. Lamanya kesempatan berbicara ditentukan oleh pimpinan rapat. 5. Untuk kelancaran rapat, tidak diperkenankan interupsi diatas interupsi. Pasal 64 Apabila seorang pembicara dalam menggunakan perkataan yang tidak patut dan/atau melakukan perbuatan yang dapat mengganggu jalannya rapat, pimpinan rapat memberikan peringatan supaya pembicara tertib kembali dan memberikan kesempatan kepada pembicara untuk menarik kembali perkataan yang tidak layak tersebut. Pasal 65 Dalam hal seorang pembicara tidak mengindahkan peringatan pimpinan rapat dan mengulangi hal yang sama, maka pimpinan rapat melarang meneruskan
  • 20. pembicaraannya, apabila larangan tersebut juga tidak diindahkan maka pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan untuk meninggalkan rapat. Pasal 66 Apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada pasal 65 dan pimpinan rapat berpendapat/mengambil keputusan bahwa rapat tidak mungkin diteruskan, maka pimpinan rapat menunda rapat sampai waktu yang disepakati atau ditentukan kemudian oleh Pimpinan rapat menunda rapat sampai waktu yang disepakati atau ditentukan kemudian oleh Pimpinan BPD. Pasal 67 1. Sebelum rapat ditutup, pimpinan rapat mengambil kesimpulan/keputusan mengenai hasil pembicaraan dalam rapat dan apabila rapat tidak diperlukan suatu keputusan, pimpinan rapat menyatakan bahwa rapat atau pembicaraan selesai. 2. Apabila pembicaraan mengenai pokok permasalahan telah selesai, pimpinan rapat mengusulkan agar ditutup. 3. Pada setiap rapat seperti disebut dalampasal 43 dibuat catatan rapat yang ditandatangani pimpinan rapat yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan keputusan rapat serta dilengkapi dengan keterangan mengenai : a. Jenis dan sifat rapat. b. Hari dan tanggal rapat. c. Tempat rapat. d. Acara rapat. e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat. f. Pimpinan dan Sekretaris rapat. g. Jumlah dan nama anggota yang hadir. h. Undangan yang hadir. Bagian Keenam Undangan dan Peninjau Rapat Pasal 68 1. Undangan adalah : Mereka yang bukan anggota BPD yang hadir dalam rapat atas undangan pimpinan BPD. 2. Peninjau adalah mereka yang hadir dalam rapat paripurna BPD yaitu sebagai undangan BPD.
  • 21. 3. Untuk undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri. 4. Undangan dan peninjau wajib mentaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh BPD. 5. Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara. 6. Peninjau tidak mempunyai hak suara, dan tidak boleh menyatakan sesuatu baik dengan perkataan maupun dengan cara lain. 7. Setiap undangan rapat ditandatangani oleh ketua atau wakil Ketua BPD. BAB VI PENGAMBILAN KEPUTUSAN Bagian Pertama Tata Cara Pasal 69 1. PengambilanKeputusan dalam rapat BPD dan Rapat Pimpinan BPD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Apabila usaha seperti dimaksud ayat (1), setelah diikhtiarkan (musyawarahkan) dengan sungguh-sungguh tidak mencapai sesuatu keputusan, maka ditetapkan berdasarkan persetujuan suara terbanyak. Bagian Kedua Jenis dan Proses Penetapan Keputusan Pasal 70 Produk keputusan BPD berbentuk Keputusan BPD dan keputusan pimpinan BPD. Pasal 71 1. Keputusan BPD ditetapkan melalui rapat paripurna. 2. Keputusan pimpinan BPD ditetapkan dalam rapat pimpinan BPD. Pasal 72 Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan BPD
  • 22. Pasal 74 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkandi : Seboro pada Tanggal : 24 Juli 2013 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBORO KETUA SAEFUL MUTAQIN
  • 23. SUSUNAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SEBORO KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN NO NAMA JABATAN KETERANGAN 1. SAEFUL MUTAQIN KETUA 2. RIDWAN FADILLAH SEKRETARIS 3. WASINGUN ANGGOTA 4. PUJIMAN ANGGOTA 5. SUMARSO ANGGOTA 6. SUDIYONO ANGGOTA 7. KASLAM ANGGOTA 8. NURHASAN ANGGOTA 9. MARTONO ANGGOTA 10. ASRORI ANGGOTA 11. MUHYONO ANGGOTA