Peraturan ini mengatur tentang pedoman pelaksanaan musyawarah desa untuk menentukan hal-hal strategis seperti penataan desa, rencana investasi, dan kejadian luar biasa. Musyawarah desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa secara partisipatif, demokratis, dan transparan dengan melibatkan unsur masyarakat. Keputusan ditetapkan melalui mufakat atau voting dan dituangkan dalam berita acara s

2. PERATURAN MENTERI DESA
NO.2 tahun 2015
PEDOMAN
TATA TERTIB DAN MEKANISME
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
MUSYAWARAH DESA
(MUSDES)

3. MUSYAWARAH DESA :
1. Musyawarah Desa atau yang disebut
dengan nama lain adalah
musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah
Desa, dan unsur masyarakat
2. Penyelenggara adalah Badan
Permusyawaratan Desa (BPD)untuk
menyepakati hal yang bersifat
strategis.

4. HAL HAL YG STRATEGIS :
a. penataan Desa;
b. perencanaan Desa;
c. kerja sama Desa;
d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
e. pembentukan BUM Desa;
f. penambahan dan pelepasan aset Desa;
dan
g. kejadian luar biasa.

5. ASAS MUSDES :
 PARTISIPATIF
 DEMOKRATIS
 TRANSPARAN

6. HAK MASYARAKAT :
1. mendapatkan informasi secara lengkap
dan benar
2. mengawasi penyelenggaraan Musyawarah
Desa
3. perlakuan dan kesempatan yang sama
dan adil;

7. KEWAJIBAN
MASYARAKAT:
1. mendorong gerakan swadaya gotong royong dalam
penyusunan kebijakan publik melalui Musyawarah
Desa;
2. mempersiapkan diri untuk berdaya dalam
menyampaikan aspirasi, pandangan dan kepentingan
berkaitan hal-hal yang bersifat strategis;
3. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan
Musyawarah Desa secara partisipatif, demokratis,
transparan dan akuntabel;
4. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman,
dan tenteram selama proses berlangsungnya
Musyawarah Desa;
5. melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan,
permufakatan proses kekeluargaan, dan kegotong-
royongan dalam pengambilan keputusan perihal
kebijakan publik

8. UNSUR MASYARAKAT :
1. tokoh adat;
2. tokoh agama;
3. tokoh masyarakat;
4. tokoh pendidik;
5. perwakilan kelompok tani;
6. perwakilan kelompok nelayan;
7. perwakilan kelompok perajin;
8. Perwakilan kelompok perempuan;
9. Perwakilan kelompok pemerhati dan
perlindungan anak;
10. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

9. RENCANA KERJA
 pemetaan aspirasi dan kebutuhan
masyarakat;
 panitia;
 jadwal kegiatan;
 tempat penyelenggaraan;
 sarana/prasarana pendukung;
 media pembahasan;
 peserta, undangan dan pendamping;
dan
 pengolahan hasil Musyawarah Desa.

10. UNSUR KEPANITIAAN
 Ketua : Sekretaris BPD
 Anggota :
1,BPD
2.Perangkat Desa
3.KPMD
4.Masyarakat

11. SUMBER DANA
APBDesa :
1. Anggaran rutin
2. Anggaran tak terduga
3. Pos anggaran BPD (operasional)

12. TATA CARA MUSDES :
 Ketua BPD sbg pimpinan Musyawarah
 Memenuhi kouta 2/3 undangan
 Menandatangai daftar hadir
 Sekretaris BPD selaku ketua panitia
 Apabila tidak qorum maka rapat di
tunda 3 hari
 Apabila sdh 3 hari tdk mencapai 2/3
berdasarkan pertimbangan Kepala
Desa rapat dpt dilanjutkan

13. PENGAMBILAN KEPUTUSAN
MUSDES :
 Musyawarah mufakat
 Suara terbanyak (Voting)

14. PENETAPAN KEPUTUSAN :
1. Berita Acara Di tanda tangani oleh ketua BPD, kepala Desa
dan satu orang perwakilan masyarakat
2. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang
dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan
dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah
Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.
3. Penetapan kebijakan Pemerintahan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa Peraturan Desa yang
disusun oleh Kepala Desa bersama Badan
Permusyawaratan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa
dalam menyusun Peraturan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus memastikan keputusan hasil
Musyawarah Desa menjadi dasar dalam penyusunan
Peraturan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa harus menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat desa dalam rangka
memastikan keputusan hasil Musyawarah Desa menjadi
dasar dalam penyusunan Peraturan Desa.

15. SUMBER HUKUM :
RPJM DESA
RKP DESA

16. WASSALAM