Hukum dan kontrak

499 views

Published on

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
499
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hukum dan kontrak

  1. 1. A. Relafansi antara Hukum dan Bisnis 1. Definisi hukum menurut beberapa pakar 2. Plato, mengatakan bahwa hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat 3. Van apeldorn mengatakan bahwa hukum adalah suatu gejala sosial tidak ada mayarakat yang tidak mengenal hukum, maka hukum itu menjadi suatu aspek dari kebudayaan seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan
  2. 2.  JTC.Simongkiir dan wirjo sastra pranata mengatakan bahawa hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi dan berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman.
  3. 3.  Bisnis berasal dari kata business, artinya adalah perusahaan, urusan, atau usaha. Secara terminologi bisnis adalah suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan untuk mencari keuntungan  Ilmu Ekonomi menurut M.Manulung adalah suatu ilmu yang mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran, kemakmuran adalah suatu keadaan dimana manusia dapat memenuhi kebutuhannya baik barang maupun jasa.
  4. 4.  Hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang dengan motif untuk mendapatkan keuntungan tertentu.
  5. 5. B. Kontrak dan Perikatan  1. Definisi perjanjian.  KUHPerdt Pasal 1313, menyatakan bahwa persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.  menurut pitlo perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaaan antara dua orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas sesuatu prestasi.  Lahirnya perikatan berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata berdasarkan persetujuan atau Undang-undang.
  6. 6. C. Asas-asas perikatan  1. Asas Facta sunt servanda Pasal 1338 menjelaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya  2. asas kebebasan berkontrak adalah asas kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur dan menentukan isi suatu perjanjian akan tetapi kondisi perjanjian tersebut tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan  3. asas.konsensualisme (pasal 1320) menganut prinsip dasar suatu perjanjian itu sudah lahir sejak saat tercapainya kata sepakat.
  7. 7. D. Syarat sah perikatan  Pasal 1320 KUHPerdt terdapat empat syarat : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri 2. Cakap untuk membuat perikatan, berdasarkan UU No.1 Th. 1974 cakap untuk laki-laki usia 19 tahun, untuk perempuan 16 tahun 3. suatu hal tertentu 4. Suatu sebab atau kuasa yang halal
  8. 8. Akibat hukum  Syarat sah 1 dan 2 di sebut dengan syarat subjektif, akibat hukumnya perjanjian dapat dibatalkan apabila syarat ini tidak terpenuhi  Syarat 3 dan 4 di sebut dengan syarat obejektif, akibat hukumnya apabila tidak terpenuhi perjanjian batal demi hukum
  9. 9. E. Prestasi dan wanprestasi A. Prestasi adalah pelaksanaan dari perjanjian, berdasarkan Pasal 1234 kUHPerdata bentuknya terdiri atas: 1. Berbuat sesuatu 2. Tidak berbuat sesuatu (pasal 1240 KUHPdt) 3. Memberikan sesuatu B. Wanprestasi adalah lalainya salah satu pihak dalam melaksanakan prestasi, bentuknya berupa : (pasal 1328 KUHPdt) 1. Tidak berbuat sesuatu 2. Berbuat sesuatu tetapi terlambat 3. Berbuat sesuatu yang tidak boleh diperbuat 4. Berbuat sesuatu tidak sesuai dengan yang diperjanjikan
  10. 10. Akibat wanprestasi : 1. Membayar kerugian atau ganti rugi 2. Pembatalan perjanjian 3. Paralihan resiko 4. Membayar biaya perkara
  11. 11. Ganti rugi  Diatur dalam pasal 1247 KUHPdt, 1248 KUHPdt, Komponennya : 1. biaya : segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak, contoh perjanjian antara sutradara dengan artis, segala pengeluaran untuk pertunjukan disebut biaya 2. rugi : karugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. 3. bunga : kerugian berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditutur
  12. 12. F. Force moujere yaitu suatu keadaan dimana para pihak tidak menghendaki keadaan tersebut dan terjadi karena kondisi alam. Hal ini dapat dijadikan alasan bagi debitur untuk dibebaskan dari keajiban membayar ganti rugi. Diatur dalam pasal 1244 KUHPdt, 1245 KUHPdt, dan 1444. Bentuknya : Force maujere objektif dan force maujere subjektif

×