SlideShare a Scribd company logo

DPRD Hukum Tata Negara semester 2

•Download as PPTX, PDF•
•
N
nurfitriaprimastuti

Dokumen tersebut membahas tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah. DPRD berfungsi dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Tugas utama DPRD adalah membentuk peraturan daerah, menyetujui anggaran, serta mengawasi pelaksanaan peraturan dan anggaran daerah.

Law
1 of 16
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI SALATIGA AHWAL AL-SYAHSIYYAH 2013/2014 I N A E N I S A’ D I Y A H N U R F I T R I A P Present ....... DPRD S
 bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/kabupaten/kota)  berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah bersama dengan pemerintah daerah DEFINISI KEDUDUKAN FUNGSI TUGAS HAK-HAK ANGGOTA alat kelengkapan KEKEBALAN HUKUM PENYIDIKAN
daerah provinsi (DPRD provinsi), berkedudukan di ibukota provinsi. daerah kabupaten (DPRD kabupaten), berkedudukan di ibukota kabupaten. daerah kota (DPRD kota), berkedudukan di kota. DEFINISI KEDUDUKAN FUNGSI TUGAS HAK-HAK ANGGOTA alat kelengkapan KEKEBALAN HUKUM PENYIDIKAN
legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah DEFINISI KEDUDUKAN FUNGSI TUGAS HAK-HAK ANGGOTA alat kelengkapan KEKEBALAN HUKUM PENYIDIKAN
1.Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. 2.Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 3.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. DEFINISI KEDUDUKAN FUNGSI TUGAS HAK-HAK ANGGOTA alat kelengkapan KEKEBALAN HUKUM PENYIDIKAN
4.Mengusulkan: A.Untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian. B.Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri. C.Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri. kepada Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri. DEFINISI KEDUDUKAN FUNGSI TUGAS HAK-HAK ANGGOTA alat kelengkapan KEKEBALAN HUKUM PENYIDIKAN
5. Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah. 6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. 7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 8. Meminta laporan pertanggung jawaban. 9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah. 10.Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. DEFINISI KEDUDUKAN FUNGSI TUGAS HAK-HAK ANGGOTA alat kelengkapan KEKEBALAN HUKUM PENYIDIKAN
DEFINISI KEDUDUKAN FUNGSI TUGAS HAK-HAK ANGGOTA alat kelengkapan KEKEBALAN HUKUM PENYIDIKAN Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyelidikan memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Hak Interpelasi adalah meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Penjelasan Pasal 27A, UU no 22 tahun 2003) HAK ANGKET HAK INTER PELASI
DEFINISI KEDUDUKAN FUNGSI TUGAS HAK-HAK ANGGOTA alat kelengkapan KEKEBALAN HUKUM PENYIDIKAN menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air, maupun di kancah internasional.
Anggota DPRD merupakan anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Jumlah anggota DPRD adalah sebagai berikut: Untuk DPRD provinsi, berjumlah antara 35- 100 orang.diresmikan oleh menttri dalam negri Untuk DPRD kabupaten/kota, berjumlah antara 20-50 orang.diresmikan dengan keputusan gubernur Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji. DEFINISI KEDUDUKAN FUNGSI TUGAS HAK-HAK ANGGOTA alat kelengkapan KEKEBALAN HUKUM PENYIDIKAN
DEFINISI KEDUDUKAN FUNGSI TUGAS HAK-HAK ANGGOTA alat kelengkapan KEKEBALAN HUKUM PENYIDIKAN
. Fungsi sekretariat DPRD 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD. 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD. 3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD. 4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. 5. Untuk meningkatkan kinerja lembaga dan membantu pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD secara profesional, dapat diangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan. Para pakar/ahli tersebut berada di bawah koordinasi sekretariat DPRD. DEFINISI KEDUDUKAN FUNGSI TUGAS HAK-HAK ANGGOTA alat kelengkapan KEKEBALAN HUKUM PENYIDIKAN
Anggota DPRD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPRD, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik masing-masing lembaga. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal mengenai pengumuman rahasia negara. DEFINISI KEDUDUKAN FUNGSI TUGAS HAK-HAK ANGGOTA alat kelengkapan KEKEBALAN HUKUM PENYIDIKAN
Jika anggota DPRD diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri atas nama Presiden. Ketentuan ini berlaku apabila anggota DPRD melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan (seperti tindak pidana penyalahgunaan narkoba). DEFINISI KEDUDUKAN FUNGSI TUGAS HAK-HAK ANGGOTA alat kelengkapan KEKEBALAN HUKUM PENYIDIKAN
ARE YOU SURE YOU WANNA EXIT ?? YES CANCEL
THANKS FOR YOUR ATENTION CLICK HERE Click here

Recommended

TUGAS BADAN KEHORMATAN DPRD
TUGAS BADAN KEHORMATAN DPRDTUGAS BADAN KEHORMATAN DPRD
TUGAS BADAN KEHORMATAN DPRDheru purnomo
 
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...Dadang Solihin
 
Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014Alma'Arif Pangulu
 
RANCANGAN PENGGANTI PP NO. 41 TAHUN 2007
RANCANGAN PENGGANTI PP NO. 41 TAHUN 2007RANCANGAN PENGGANTI PP NO. 41 TAHUN 2007
RANCANGAN PENGGANTI PP NO. 41 TAHUN 2007Yusgo Telaumbanua
 
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahMassaputro Delly TP
 
Struktur pemerintahan daerah
Struktur pemerintahan daerah Struktur pemerintahan daerah
Struktur pemerintahan daerah anggunnrjnnahhh
 
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat DaerahPeraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat DaerahPenataan Ruang
 
Uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
Uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerahUu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
Uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerahWinarto Winartoap
 

Recommended

TUGAS BADAN KEHORMATAN DPRD
TUGAS BADAN KEHORMATAN DPRDTUGAS BADAN KEHORMATAN DPRD
TUGAS BADAN KEHORMATAN DPRDheru purnomo
 
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...
Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD serta Penguatan Hard dan Soft ...Dadang Solihin
 
Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014Alma'Arif Pangulu
 
RANCANGAN PENGGANTI PP NO. 41 TAHUN 2007
RANCANGAN PENGGANTI PP NO. 41 TAHUN 2007RANCANGAN PENGGANTI PP NO. 41 TAHUN 2007
RANCANGAN PENGGANTI PP NO. 41 TAHUN 2007Yusgo Telaumbanua
 
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahMassaputro Delly TP
 
Struktur pemerintahan daerah
Struktur pemerintahan daerah Struktur pemerintahan daerah
Struktur pemerintahan daerah anggunnrjnnahhh
 
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat DaerahPeraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat DaerahPenataan Ruang
 
Uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
Uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerahUu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah
Uu nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerahWinarto Winartoap
 
02 hubungan kerja kdh dengan dprd-fd
02 hubungan kerja kdh dengan dprd-fd02 hubungan kerja kdh dengan dprd-fd
02 hubungan kerja kdh dengan dprd-fdFrans Dione
 
Pp 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah
Pp 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerahPp 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah
Pp 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerahCapung Humve
 
Prospek Penataan Kelembagaan Menurut Nu Pemerintah Daerah 2014
Prospek Penataan Kelembagaan Menurut Nu Pemerintah Daerah 2014Prospek Penataan Kelembagaan Menurut Nu Pemerintah Daerah 2014
Prospek Penataan Kelembagaan Menurut Nu Pemerintah Daerah 2014Tri Widodo W. UTOMO
 
Uu no 32
Uu no 32Uu no 32
Uu no 32nurul khaiva
 
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasirUndang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasirYasir Partomo
 
Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan Dadang Solihin
 
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah DaerahUndang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah DaerahPenataan Ruang
 
Uu 12 tahun_ 2008
Uu 12 tahun_ 2008Uu 12 tahun_ 2008
Uu 12 tahun_ 2008Ardi Cartesian
 
Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3
Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3
Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3Winarto Winartoap
 
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...Penataan Ruang
 
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...Penataan Ruang
 
UU no 32 tahun 2004 ttg Pemerintahan daerah
UU no 32 tahun 2004 ttg Pemerintahan daerahUU no 32 tahun 2004 ttg Pemerintahan daerah
UU no 32 tahun 2004 ttg Pemerintahan daerahSuprijanto Rijadi
 
Materi kelembagaan-uu232014
Materi kelembagaan-uu232014Materi kelembagaan-uu232014
Materi kelembagaan-uu232014Teguh Aafila
 
UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahUU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahSuprijanto Rijadi
 
Uu no.12 2008
Uu no.12 2008Uu no.12 2008
Uu no.12 2008Capung Humve
 
Pp 23 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Pp 23 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan UmumPp 23 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Pp 23 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan UmumSuprijanto Rijadi
 
Uu 32 2004
Uu 32 2004Uu 32 2004
Uu 32 2004KPU KOTA KENDARI
 
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Penataan Ruang
 
1 uu nomor 32 tahun 2004
1 uu nomor 32 tahun 20041 uu nomor 32 tahun 2004
1 uu nomor 32 tahun 2004bappedameme
 
FUNGSI DPRD TERHADAP LKPJ KDH INDRAMAYU.pptx
FUNGSI DPRD TERHADAP LKPJ KDH INDRAMAYU.pptxFUNGSI DPRD TERHADAP LKPJ KDH INDRAMAYU.pptx
FUNGSI DPRD TERHADAP LKPJ KDH INDRAMAYU.pptxalpin14
 
Paparan Perdes BUMDES dan Tatib BPD Balut.pdf
Paparan Perdes BUMDES dan Tatib BPD Balut.pdfPaparan Perdes BUMDES dan Tatib BPD Balut.pdf
Paparan Perdes BUMDES dan Tatib BPD Balut.pdfCHAIRUDIN2
 
Fungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten
Fungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupatenFungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten
Fungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupatenapotek agam farma
 

More Related Content

What's hot

02 hubungan kerja kdh dengan dprd-fd
02 hubungan kerja kdh dengan dprd-fd02 hubungan kerja kdh dengan dprd-fd
02 hubungan kerja kdh dengan dprd-fdFrans Dione
 
Pp 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah
Pp 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerahPp 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah
Pp 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerahCapung Humve
 
Prospek Penataan Kelembagaan Menurut Nu Pemerintah Daerah 2014
Prospek Penataan Kelembagaan Menurut Nu Pemerintah Daerah 2014Prospek Penataan Kelembagaan Menurut Nu Pemerintah Daerah 2014
Prospek Penataan Kelembagaan Menurut Nu Pemerintah Daerah 2014Tri Widodo W. UTOMO
 
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasirUndang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasirYasir Partomo
 
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah DaerahUndang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah DaerahPenataan Ruang
 
Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3
Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3
Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3Winarto Winartoap
 
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...Penataan Ruang
 
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...Penataan Ruang
 
UU no 32 tahun 2004 ttg Pemerintahan daerah
UU no 32 tahun 2004 ttg Pemerintahan daerahUU no 32 tahun 2004 ttg Pemerintahan daerah
UU no 32 tahun 2004 ttg Pemerintahan daerahSuprijanto Rijadi
 
Materi kelembagaan-uu232014
Materi kelembagaan-uu232014Materi kelembagaan-uu232014
Materi kelembagaan-uu232014Teguh Aafila
 
UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahUU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahSuprijanto Rijadi
 
Pp 23 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Pp 23 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan UmumPp 23 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Pp 23 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan UmumSuprijanto Rijadi
 
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Penataan Ruang
 
1 uu nomor 32 tahun 2004
1 uu nomor 32 tahun 20041 uu nomor 32 tahun 2004
1 uu nomor 32 tahun 2004bappedameme
 

What's hot (19)

02 hubungan kerja kdh dengan dprd-fd
02 hubungan kerja kdh dengan dprd-fd02 hubungan kerja kdh dengan dprd-fd
02 hubungan kerja kdh dengan dprd-fd
 
Pp 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah
Pp 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerahPp 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah
Pp 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah
 
Prospek Penataan Kelembagaan Menurut Nu Pemerintah Daerah 2014
Prospek Penataan Kelembagaan Menurut Nu Pemerintah Daerah 2014Prospek Penataan Kelembagaan Menurut Nu Pemerintah Daerah 2014
Prospek Penataan Kelembagaan Menurut Nu Pemerintah Daerah 2014
 
Uu no 32
Uu no 32Uu no 32
Uu no 32
 
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasirUndang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
Undang undang republik indonesia nomor 32 tahun 2004 cintayasir
 
Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan
 
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah DaerahUndang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
 
Uu 12 tahun_ 2008
Uu 12 tahun_ 2008Uu 12 tahun_ 2008
Uu 12 tahun_ 2008
 
Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3
Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3
Uu nomor 17 tahun 2014 tentang md3
 
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...
Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerin...
 
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Lay...
 
UU no 32 tahun 2004 ttg Pemerintahan daerah
UU no 32 tahun 2004 ttg Pemerintahan daerahUU no 32 tahun 2004 ttg Pemerintahan daerah
UU no 32 tahun 2004 ttg Pemerintahan daerah
 
Materi kelembagaan-uu232014
Materi kelembagaan-uu232014Materi kelembagaan-uu232014
Materi kelembagaan-uu232014
 
UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahUU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 
Uu no.12 2008
Uu no.12 2008Uu no.12 2008
Uu no.12 2008
 
Pp 23 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Pp 23 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan UmumPp 23 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Pp 23 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
 
Uu 32 2004
Uu 32 2004Uu 32 2004
Uu 32 2004
 
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 
1 uu nomor 32 tahun 2004
1 uu nomor 32 tahun 20041 uu nomor 32 tahun 2004
1 uu nomor 32 tahun 2004
 

Similar to DPRD Hukum Tata Negara semester 2

FUNGSI DPRD TERHADAP LKPJ KDH INDRAMAYU.pptx
FUNGSI DPRD TERHADAP LKPJ KDH INDRAMAYU.pptxFUNGSI DPRD TERHADAP LKPJ KDH INDRAMAYU.pptx
FUNGSI DPRD TERHADAP LKPJ KDH INDRAMAYU.pptxalpin14
 
Paparan Perdes BUMDES dan Tatib BPD Balut.pdf
Paparan Perdes BUMDES dan Tatib BPD Balut.pdfPaparan Perdes BUMDES dan Tatib BPD Balut.pdf
Paparan Perdes BUMDES dan Tatib BPD Balut.pdfCHAIRUDIN2
 
Fungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten
Fungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupatenFungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten
Fungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupatenapotek agam farma
 
Laporan Balegda atas Prolegda Sultra
Laporan Balegda atas Prolegda SultraLaporan Balegda atas Prolegda Sultra
Laporan Balegda atas Prolegda SultraAde Suerani
 
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprdPengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprdAlma'Arif Pangulu
 
Lembaga Legislatif
Lembaga LegislatifLembaga Legislatif
Lembaga LegislatifSoya Odut
 
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppkn
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppknPpt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppkn
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppknIrfanHakim54
 
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak wali
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak waliProses penyusunan perda uu 12 untk pak wali
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak waliGaluh Insani
 
slideuupemdaedisirevisi-150105221244-conversion-gate02.pptx
slideuupemdaedisirevisi-150105221244-conversion-gate02.pptxslideuupemdaedisirevisi-150105221244-conversion-gate02.pptx
slideuupemdaedisirevisi-150105221244-conversion-gate02.pptxFazaNugroho
 
Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Fenti Anita Sari
 
Slide Hasil Tesis.pptx
Slide Hasil Tesis.pptxSlide Hasil Tesis.pptx
Slide Hasil Tesis.pptxdedybachrie
 
Ppt sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi
Ppt sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsiPpt sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi
Ppt sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsiCha-cha Taulanys
 
permendagri-80-2015.docx
permendagri-80-2015.docxpermendagri-80-2015.docx
permendagri-80-2015.docxssuserd0787d
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...iniPurwokerto
 
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...DPK GmnI FISIP Undip
 
Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRD
Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRDPedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRD
Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRDAde Suerani
 
Akmal-Arah Kebijakan PP 12 Tahun 2018.ppt
Akmal-Arah Kebijakan PP 12 Tahun 2018.pptAkmal-Arah Kebijakan PP 12 Tahun 2018.ppt
Akmal-Arah Kebijakan PP 12 Tahun 2018.pptYogieNovri
 

Similar to DPRD Hukum Tata Negara semester 2 (20)

FUNGSI DPRD TERHADAP LKPJ KDH INDRAMAYU.pptx
FUNGSI DPRD TERHADAP LKPJ KDH INDRAMAYU.pptxFUNGSI DPRD TERHADAP LKPJ KDH INDRAMAYU.pptx
FUNGSI DPRD TERHADAP LKPJ KDH INDRAMAYU.pptx
 
Paparan Perdes BUMDES dan Tatib BPD Balut.pdf
Paparan Perdes BUMDES dan Tatib BPD Balut.pdfPaparan Perdes BUMDES dan Tatib BPD Balut.pdf
Paparan Perdes BUMDES dan Tatib BPD Balut.pdf
 
Fungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten
Fungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupatenFungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten
Fungsi dan tugas dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten
 
Laporan Balegda atas Prolegda Sultra
Laporan Balegda atas Prolegda SultraLaporan Balegda atas Prolegda Sultra
Laporan Balegda atas Prolegda Sultra
 
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprdPengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
 
Materi Bagian Hukum
Materi Bagian HukumMateri Bagian Hukum
Materi Bagian Hukum
 
Lembaga Legislatif
Lembaga LegislatifLembaga Legislatif
Lembaga Legislatif
 
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppkn
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppknPpt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppkn
Ppt tentang Eksekutif Legislatif dan Yudikatif - ppkn
 
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak wali
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak waliProses penyusunan perda uu 12 untk pak wali
Proses penyusunan perda uu 12 untk pak wali
 
slideuupemdaedisirevisi-150105221244-conversion-gate02.pptx
slideuupemdaedisirevisi-150105221244-conversion-gate02.pptxslideuupemdaedisirevisi-150105221244-conversion-gate02.pptx
slideuupemdaedisirevisi-150105221244-conversion-gate02.pptx
 
Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA
 
Slide Hasil Tesis.pptx
Slide Hasil Tesis.pptxSlide Hasil Tesis.pptx
Slide Hasil Tesis.pptx
 
Ppt sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi
Ppt sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsiPpt sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi
Ppt sistem pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi
 
permendagri-80-2015.docx
permendagri-80-2015.docxpermendagri-80-2015.docx
permendagri-80-2015.docx
 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DA...
 
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
Kelas Legislatif GmnI FISIP Undip: Studi Parlemen, Peran Lembaga Perwakilan D...
 
Program legislasi daerah
Program legislasi daerahProgram legislasi daerah
Program legislasi daerah
 
Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRD
Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRDPedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRD
Pedoman Pelaksanaan Fungsi-Fungsi DPRD
 
Uu perda
Uu perdaUu perda
Uu perda
 
Akmal-Arah Kebijakan PP 12 Tahun 2018.ppt
Akmal-Arah Kebijakan PP 12 Tahun 2018.pptAkmal-Arah Kebijakan PP 12 Tahun 2018.ppt
Akmal-Arah Kebijakan PP 12 Tahun 2018.ppt
 

Recently uploaded

Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 

Recently uploaded (10)

Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 

DPRD Hukum Tata Negara semester 2

  • 1. SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI SALATIGA AHWAL AL-SYAHSIYYAH 2013/2014 I N A E N I S A’ D I Y A H N U R F I T R I A P Present ....... DPRD S
  • 2.  bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/kabupaten/kota)  berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah bersama dengan pemerintah daerah DEFINISI KEDUDUKAN FUNGSI TUGAS HAK-HAK ANGGOTA alat kelengkapan KEKEBALAN HUKUM PENYIDIKAN
  • 3. daerah provinsi (DPRD provinsi), berkedudukan di ibukota provinsi. daerah kabupaten (DPRD kabupaten), berkedudukan di ibukota kabupaten. daerah kota (DPRD kota), berkedudukan di kota. DEFINISI KEDUDUKAN FUNGSI TUGAS HAK-HAK ANGGOTA alat kelengkapan KEKEBALAN HUKUM PENYIDIKAN
  • 4. legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah DEFINISI KEDUDUKAN FUNGSI TUGAS HAK-HAK ANGGOTA alat kelengkapan KEKEBALAN HUKUM PENYIDIKAN
  • 5. 1.Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. 2.Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 3.Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. DEFINISI KEDUDUKAN FUNGSI TUGAS HAK-HAK ANGGOTA alat kelengkapan KEKEBALAN HUKUM PENYIDIKAN
  • 6. 4.Mengusulkan: A.Untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian. B.Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri. C.Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri. kepada Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri. DEFINISI KEDUDUKAN FUNGSI TUGAS HAK-HAK ANGGOTA alat kelengkapan KEKEBALAN HUKUM PENYIDIKAN
  • 7. 5. Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah. 6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. 7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 8. Meminta laporan pertanggung jawaban. 9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah. 10.Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. DEFINISI KEDUDUKAN FUNGSI TUGAS HAK-HAK ANGGOTA alat kelengkapan KEKEBALAN HUKUM PENYIDIKAN
  • 8. DEFINISI KEDUDUKAN FUNGSI TUGAS HAK-HAK ANGGOTA alat kelengkapan KEKEBALAN HUKUM PENYIDIKAN Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyelidikan memutuskan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dalam kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Hak Interpelasi adalah meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Penjelasan Pasal 27A, UU no 22 tahun 2003) HAK ANGKET HAK INTER PELASI
  • 9. DEFINISI KEDUDUKAN FUNGSI TUGAS HAK-HAK ANGGOTA alat kelengkapan KEKEBALAN HUKUM PENYIDIKAN menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air, maupun di kancah internasional.
  • 10. Anggota DPRD merupakan anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum. Jumlah anggota DPRD adalah sebagai berikut: Untuk DPRD provinsi, berjumlah antara 35- 100 orang.diresmikan oleh menttri dalam negri Untuk DPRD kabupaten/kota, berjumlah antara 20-50 orang.diresmikan dengan keputusan gubernur Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji. DEFINISI KEDUDUKAN FUNGSI TUGAS HAK-HAK ANGGOTA alat kelengkapan KEKEBALAN HUKUM PENYIDIKAN
  • 11. DEFINISI KEDUDUKAN FUNGSI TUGAS HAK-HAK ANGGOTA alat kelengkapan KEKEBALAN HUKUM PENYIDIKAN
  • 12. . Fungsi sekretariat DPRD 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD. 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD. 3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD. 4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. 5. Untuk meningkatkan kinerja lembaga dan membantu pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD secara profesional, dapat diangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan. Para pakar/ahli tersebut berada di bawah koordinasi sekretariat DPRD. DEFINISI KEDUDUKAN FUNGSI TUGAS HAK-HAK ANGGOTA alat kelengkapan KEKEBALAN HUKUM PENYIDIKAN
  • 13. Anggota DPRD tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan/pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPRD, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik masing-masing lembaga. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal mengenai pengumuman rahasia negara. DEFINISI KEDUDUKAN FUNGSI TUGAS HAK-HAK ANGGOTA alat kelengkapan KEKEBALAN HUKUM PENYIDIKAN
  • 14. Jika anggota DPRD diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri atas nama Presiden. Ketentuan ini berlaku apabila anggota DPRD melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan (seperti tindak pidana penyalahgunaan narkoba). DEFINISI KEDUDUKAN FUNGSI TUGAS HAK-HAK ANGGOTA alat kelengkapan KEKEBALAN HUKUM PENYIDIKAN
  • 15. ARE YOU SURE YOU WANNA EXIT ?? YES CANCEL
  • 16. THANKS FOR YOUR ATENTION CLICK HERE Click here