2. POKOK-POKOK UU PEMDA 2014
KETENTUAN UMUM
PEMBAGIAN WILAYAH NEGARA
KEKUASAAN PEMERINTAHAN & URUSAN PEMERINTAHAN
KEWENANGAN DAERAH PROVINSI DI LAUT DAN PROVINSI KEPULAUAN
PENATAAN DAERAH
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH
PERANGKAT DAERAH
PERDA DAN PERKADA
PEMBANGUNAN DAERAH
KEUANGAN DAERAH
BUMD & PELAYANAN PUBLIK
PARTISIPASI MASYARAKAT
PERKOTAAN
KAWASAN KHUSUS DAN PERBATASAN NEGARA
KERJASAMA DAERAH DAN PERSELISIHAN
DESA
BINWAS PEMDA
INOVASI DAERAH
TINDAKAN HUKUM ASN DI DAERAH
INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH
3. Kekuasaan Pemerintahan (Ps 5 – Ps 8)
Presiden
Kementerian/
LPNK
Gubernur
Bupati/Wali
kota
Garis Binwas
Garis Komando/Staf
Pemerintah
Pemerintah Daerah
Sebagian
Urusan
Tanggungjawab
Kemendagri
Koordinator dlm
penyelengg.
Urusan pem-an
di daerah
Garis Koordinasi
Pemegang kekuasaan
pemerintahan
4. Urusan Pemerintahan
Urusan
Pemerintahan
Absolut Konkuren (sbg.
Dasar pelaksanaan
otda)
Pemerintahan
Umum (Kewenangan
Presiden sbg Ka.
Pemerintahan)
Gubernur atau
Instansi Vertikal
Dekonsentrasi
Wajib Pilihan
Yan Dasar Non Yan
Dasar
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. PU dan Penataan Ruang
4. Perum Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Trantibum dan Linmas
6. Sosial
1. Pol Luar Negeri
2. Han
3. Kam
4. Yustisi
5. Moneter dan Fiskal Nasional
6. Agama
Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan;
Ling. Hidup; Adminduk Capil; Pemberdayaan
Masy. Dan Desa; KB dan Dal penduduk; Perhubungan;
Kom. & Informatika; KUMKM; Penanaman Modal;
Pemudan & Olahraga; statistic; Persandian;
Kebudayaan; Perpustakaan; Kearsipan
Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian;
Kehutanan; ESDM; Perdagangan; Perindustrian;
Transmigrasi
Dibagi berdasarkan kriteria
Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi
serta Kepentingan Strategis Nasional
Bimwas
5. Kewenangan Daerah Provinsi di Laut
Provinsi
12 Mil
Provinsi
12 Mil
< 24 Mil,
Maka wilayah
Dibagi 2 (dua)
Provinsi
Kewenangan Provinsi di Laut :
1. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan
pengelolaan kekayaan laut diluar
minyak dan gas bumi
2. Pengaturan administrative
3. Pengaturan tata ruang
4. Keamanan di laut
5. Pertahanan kedaulatan negara
Tidak berlaku
terhadap
penangkapan ikan
dan nelayan kecil
Kewenangan Daerah Provinsi Kepualauan
Pusat
Provinsi
Kepualauan
Tugas
Pembantuan
Desentralisasi
7. Penyelenggara Pemerintahan Daerah
Kepala
Daerah
DPRD
Kabupaten = Bupati
Kota = Walikota
Provinsi = Gubernur
Kabupaten = DPRD Kabupaten
Kota = DPRD Kota
Provinsi = DPRD Provinsi
Masa Jabatan
5 (lima) Tahun
dan dapat
dipilih
kembali pada
jabatan yg
sama untuk 1
(satu) kali
masa jabatan
8. Jika KDH tidak melaksanakan Program Strategis
Nasional dikenai sanksi berupa teguran tertulis
oleh Menter -> Gubernur/Wakil dan oleh
Gubernur(Wkl.Pemerintah) -> Kab/Kota
Jk telah disampaikan 2x berturut2 ttp tidak
berubah, maka KDH dan/atau Wakil KDH
diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan
Jk setelah menjalani pemberhentian tp tetap
melaksanakan program, maka KDH diberhentikan
sbg KDH/Wakil KDH
9. ITEM DPRD PROVINSI DPRD KAB/KOTA
SUSUNAN DAN
KEDUDUKAN
- Terdiri atas anggota partai politik peserta Pemilu
- Merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi
sbg unsur penyelenggara pemerintahan daerah
- Anggota DPRD Provinsi adalah pejabat Daerah Provinsi
FUNGSI - Pembentukan Perda Provinsi
- Anggaran
- Pengawasan
KEANGGOTAAN - Paling sedikit 35 orang dan maks. 100 orang
- Diresmikan dengan Kep. Menteri
- Berdomisili di Ibukota Provinsi
- Masa Jabatan 5 thn
HAK - Interpelasi
- Angket
- Menyatakan Pendapat
ALAT
KELENGKAP
AN
- Pimpinan
- Badan Musyawarah
- Komisi
- Badan Pembentukan Perda Prov
- Badan Anggaran
- Badan Kehormatan
- Alat kelengkapan lain yang diperlukan & dibentuk oleh
rapat paripurna
- Terdiri atas anggota partai politik peserta pemilu
- Merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kab/kota
yang berkedudukan sbg unsur penyelenggara pem daerah
- Anggota DPRD Kab/Kota adalah pejabat daerah Kab/Kota
- Pembentukan Perda Kab/Kota
- Anggaran
- Pengawasan
- Paling sedikit 20 orang dan maks. 50 orang
- Diresmikan dengan kep. Gubernur sbg wakil pemerintah
- Berdomisili di ibukota Kab/Kota
- Masa jabatan 5 thn
- Interpelasi
- Angket
- Menyatakan pendapat
- Pimpinan
- Badan Musyawarah
- Komisi
- Badan Pembentukan Perda Kab/Kota
- Badan Anggaran
- Badan Kehormatan
- Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh
rapat paripurna
10. ITEM DPRD PROVINSI DPRD KAB/KOTA
TUGAS DAN
WEWENANG
- Membentuk perda prov bersama Gubernur
- Membahas dan memberikan persetujuan
Ranperda Prov ttg APBD Prov yang diajukan oleh
Gubernur
- Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda
Provinsi dan APBD Prov
- Memilih Gubernur
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian
Gubernur kpd Presiden melalui Mendagri untuk
mendapatkan pengesahan pengangkatan dan
pemberhentian
- Memberikan pendapat dan pertimbangan kpd
pemerintah daerah Prov terhadap rencana
perjanjian internasional di daerah Prov
- Memberikan persetujuan terhadap rencana
kerjasama internasional yang dilakukan oleh
pemerintah daerah provinsi
- Meminta laporan pertanggungjawaban Gubernur
dalam penyenggaraaan pemerintahan daerah
Prov
- Memberikan persetujuan terhadap rencana
kerjasama dengan daerah lain atau dengan
pihak ketiga yang membebani masyarakat atau
daerah prov.
- Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang
diatur dalam Peraturan PerUUan
- Membentuk perda Kab/kota bersama Bup/Wl Kota
- Membahas dan memberikan persetujuan Ranperda
Kab/kota ttg APBD Kab/Kota yang diajukan oleh
Bup/Wl Kota
- Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Kab/kota
dan APBD Kab/Kota
- Memilih Bupati/Wl Kota
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian
Bup/Wl Kota kpd Menteri melalui Gubernur untuk
mendapatkan pengesahan pengangkatan dan
pemberhentian
- Memberikan pendapat dan pertimbangan kpd
pemerintah daerah Kab/kota terhadap rencana
perjanjian internasional di daerah
- Memberikan persetujuan terhadap rencana
kerjasama internasional yang dilakukan oleh
pemerintah daerah Kab/Kota
- Meminta laporan pertanggungjawaban Bupati/Wl
Kota dalam penyenggaraaan pemerintahan daerah
Kab/Kota
- Memberikan persetujuan terhadap rencana
kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak
ketiga yang membebani masyarakat atau daerah
Kab/Kota
- Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang
diatur dalam Peraturan PerUUan
11. ITEM DPRD PROVINSI DPRD KAB/KOTA
HAK ANGGOTA
DPRD
- Mengajukan Ranperda Prov
- Mengajukan pertanyaa
- Menyampaikan usul dan pendapat
- Memilih dan dipilih
- Membela diri
- Imunitas
- Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas
- Protokoler
- Keuangan dan administratif
KEWAJIBAN
ANGGOTA DPRD
- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
- Melaksanakan UUD NRI tahun 1945 dan menaati
ketentuan peraturan perUUan
- Mempertahankan dan memlihara kerukunan nasional
dan keutuhan NKRI
- Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan
pribadi, golongan dan kelompok
- Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masy
- Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah
- Menaati tata tertib dan kode etik
- Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja
dengan lembaga lain dalam penye pemerintahan
daerah prov
- Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui
kunjungan kerja secara berkala
- Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan
pengaduan masy
- Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan
politis kepada konstituen di daerah pemilihannya
- Mengajukan Ranperda Kabupaten/Kota
- Mengajukan pertanyaa
- Menyampaikan usul dan pendapat
- Memilih dan dipilih
- Membela diri
- Imunitas
- Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas
- Protokoler
- Keuangan dan administratif
- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila
- Melaksanakan UUD NRI tahun 1945 dan menaati ketentuan
peraturan perUUan
- Mempertahankan dan memlihara kerukunan nasional dan
keutuhan NKRI
- Mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan
pribadi, golongan dan kelompok
- Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masy
- Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah
- Menaati tata tertib dan kode etik
- Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan
lembaga lain dalam penye pemerintahan daerah Kab/Kota
- Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui
kunjungan kerja secara berkala
- Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan
masy
- Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis
kepada konstituen di daerah pemilihannya
12. ITEM DPRD PROVINSI DPRD KAB/KOTA
PERSIDANGAN - DIMULAI SEJAK ANGGOTA MENGUCAPKAN SUMPAJANJI
- TAHUN SIDANG TERBAGI ATAS 3 (TIGA) MASA : MASA
SIDANG DAN MASA RESES KECUALI PERSIDANGAN
TERAKHIR DARI SATU PERIODE KEANGGOTAAN DPRD
PROV, MASA RESES DITIADAKAN
- BERSIFAT TERBUKA KECUALI MMGDINYATAKAN
TERTUTUP
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN
- DILAKUKAN MUSYAWARAH MUFAKAT
- APABILA KESEPAKATAN TIDAK TERCAPAI MKKEPUTUSAN
DIAMBIL BERDASARKAN SUARATERBANYAK
- SETIAP RAPAT DAPAT MENGAMBIL KEPUTUSAN JIKA
MEMENUHI KUORUM : DIHADIRI OLEH MIN ¾ DARI
JUMLAH ANGGOTA DPRD PROV (PERSETUJUANDALAM
PELAKSANAAN HAK ANGKET DAN HAK MENYATAKAN
PENDAPAT SERTA MENGENAI USUL PEMBERHENTIAN
GUBERNUR DAN/ATAU WK. GUB; MIN 2/3 UNTUK
MEMBERHENTIKAN PIMPINAN DPRD PROV DAN
MENETAPKAN PERDA DAN APBD; ½ UNTUK RAPAT
PARIPURNA DPRD PROV SELAIN RAPAT PADA KEDUA
SYARAT SEBELUMNYA
- KEPUTUSAN SAH JK DISETUJUI OLEH MIN 2/3 ANGGOTA
YG HADIR UNTUK PERSETUJUAN HAK ANGKET; MIN ½
ANGGOTA YG HADIR UNTUK PEMBERHENTIANPIMPINAN
DPRD DAN PENETAPAN PERDA DAN APBD; SERTA SUARA
TERBANYAK UNTUK RAPAT PARIPURNA SELAIN YG
DISEBUTKAN SEBELUMNYA.
- DIMULAI SEJAK ANGGOTA MENGUCAPKAN SUMPAJANJI
- TAHUN SIDANG TERBAGI ATAS 3 (TIGA) MASA : MASA
SIDANG DAN MASA RESES KECUALI PERSIDANGANTERAKHIR
DARI SATU PERIODE KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA, MASA
RESES DITIADAKAN
- BERSIFAT TERBUKA KECUALI MMG DINYATAKANTERTUTUP
- DILAKUKAN MUSYAWARAH MUFAKAT
- APABILA KESEPAKATAN TIDAK TERCAPAI MK KEPUTUSAN
DIAMBIL BERDASARKAN SUARATERBANYAK
- SETIAP RAPAT DAPAT MENGAMBIL KEPUTUSAN JIKA
MEMENUHI KUORUM : DIHADIRI OLEH MIN ¾ DARI JUMLAH
ANGGOTA DPRD KAB/KOTA (PERSETUJUAN DALAM
PELAKSANAAN HAK ANGKET DAN HAK MENYATAKAN
PENDAPAT SERTA MENGENAI USUL PEMBERHENTIAN
GUBERNUR DAN/ATAU WK. GUB; MIN 2/3 UNTUK
MEMBERHENTIKAN PIMPINAN DPRD KAB/KOTA DAN
MENETAPKAN PERDA DAN APBD; ½ UNTUK RAPAT
PARIPURNA DPRD KAB/KOTA SELAIN RAPAT PADA KEDUA
SYARAT SEBELUMNYA
- KEPUTUSAN SAH JK DISETUJUI OLEH MIN 2/3 ANGGOTAYG
HADIR UNTUK PERSETUJUAN HAK ANGKET; MIN ½
ANGGOTA YG HADIR UNTUK PEMBERHENTIAN PIMPINAN
DPRD DAN PENETAPAN PERDA DAN APBD; SERTA SUARA
TERBANYAK UNTUK RAPAT PARIPURNA SELAIN YG
DISEBUTKAN SEBELUMNYA.
14. LPPD terdiri atas Capaian Kinerja
Penyelenggaraan Pemda dan Pelaksanaan Tugas
Pembantuan
- LPPD disampaikan 1 (satu) kali setahun
-LPPD disampaikan plg lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun anggaran berakhir
-LPPD digunakan sbg bahan evaluasi dan
pembinaan (penghargaan & sanksi)
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
Pemerintah
15. Larangan bg KDH dan Wakil KDH
Kepala Daerah/Wkl. KDH Sanksi jk melanggar
a. Membuat keputusan yang scr khusus memberikan
keuntungan pribadi, keluarga krooni, golongan
tertentu atau klp politiknya yg bertentangan
dengan ketentuan perUUan
b. Membuat kebijakan yg merugikan kepentingan
umum
c. Menjadi pengurus suatu perusahaan
d. Menyalahgunakan wewenang yang menguntungkan
diri sendiri dan/atau merugikan daerah yang
dipimpin
e. Melakukan KKN serta menerima uang, barang
dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi
keputusan a/ tindakan yg dilakukan
f. Menjadi advokat/kuasa hokum
g. Menyelahgunakan wewenang dan melanggar
sumpah
h. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara lainnya
i. Melakukan perjalanan keluar negeri tanpa izin dari
Menteri; dsb (Ps.76)
a. Pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan
oleh Presiden untuk Gubernur serta oleh
Menteriuntuk Bupati/Walikota
b. Untuk KDH/Wakil yang meninggalkan tugas dan
wilayah kerja 7(tujuh) hari berturut-turut atau
tidak dalam waktu 1 (satu) bulan tanpa izin dikenai
sanksi teguran tertulis oleh Presiden untuk
Gubernur atau oleh Menteri untuk Bupati/Walikota
16. Pemberhentian KDH/Wakil KDH
Meninggal Dunia
Permintaan Sendiri
Diberhentikan a. Berakhir Masa Jabatannya
b. Tidak dpt melaksanakan tugas scr berkelanjutan atau
berhalangan tetap scr berturut-turut selama 6 (enam) bulan
c. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan KDH/Wkl KDH
d. Tidak melaksanakan kewajiban KDH dan Wkl KDH
e. Melakukan perbuatan tercela
f. Diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang
dilarang untuk dirangkap
g. Menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sbg
persyaratan pada saat pencalonan KDH/Wkl KDH berdasarkan
pembuktian dr lembaga yang menerbitkan dokumen
h. Mendapatkan sanksi pemberhentian
17. Pemberhentian untuk KDH/Wkl yg Meninggal Dunia;
Permintaan Sendiri; Berakhir Masa Jabatan dan Tdk dpt
melaksanakan tugas
KDH Pimp DPRD
Paripurna
Presiden
(Gub/Wkl)
Menteri
(Bup/Walkot
dan Wkl)
Penetapan
Pemberhentian
18. Pemberhentian untuk KDH/Wkl yg melanggar sumpah;
tidak melaksanakan kewajiban; melanggar larangan;
perbuatan tercela
Mahkamah
Agung
Presiden
(Gub/Wkl)
Menteri
(Bup/Walkot
dan Wkl)
Pimp DPRD
Paripurna
Penetapan
Pemberhentian
19. Gubernur sbg Wakil Pemerintah
Bimwas
1. Mengkoordinasikan Bimwas
Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan Kab/Kota
2. Monitoring, Evaluasi dan
Supervisi thdp
Penyelenggaraan
Pemerintahan Kab/Kota
3. Memberdayakan dan
Memfasilitasi Kab/Kota
4. Evaluasi thdp Ranperda
Kab/Kota ttg RPJPD, RPJMD,
APBD, Perubahan APBD,
Pertanggungjawaban APBD,
Tata Ruang Daerah, Pajak dan
Retribusi Daerah
5. Was terhadap Perda Kab/Kota
6. Tugas Lain sesuai Peraturan
PerUUan
1. Membatalkan Perda Kab/Kota
dan PerKDH
2. Memberikan Penghargaan dan
Sanksi
3. Menyelesaikan perselisihan
dalam penyelenggaraan fungsi
pemerintahan antar-Daerah
Kab/Kota dalam 1 (satu)
Provinsi
4. Memberikan persetujuan thdp
Ranperda Kab/Kota ttg
Pembentukan dan Susunan
OPD Kab/Kota
5. Wewenang lain
Tugas Wewenang
21. Perangkat Daerah
ITEM PROVINSI KAB/KOTA
KOMPONEN A.SEKRETARIAT A.SEKRETARIAT
DAERAH DAERAH
B.SEKRETARIAT DPRD B.SEKRETARIAT DPRD
C.INSPEKTORAT C.INSPEKTORAT
D.DINAS D.DINAS
E.BADAN E.BADAN
F.KECAMATAN
22. Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah
DITETAPKAN DENGAN PERDA
PERDA BERLAKU SETELAH MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI
MENTERI (PROVINSI) DAN GUBERNUR SBG WK. PEMERINTAH
(KAB/KOTA)
PERSETUJUAN DIBERIKAN BERDASARKAN PEMETAAN URUSAN
PEMERINTAHAN WAJIB YG TIDAK BERKAITAN DENGAN YAN
DASAR DAN URUSAN PILIHAN
KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH DIATUR DALAM PERKADA
23. DINAS DAN BADAN
ITEM DINAS BADAN
Pembentukan Untuk melaksanakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah
Untuk melaksanakan fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah :
perencanaan, keuangan,
kepegawaian serta pendidikan dan
pelatihan, penelitian dan
pengembangan dan fungsi lain sesuai
dgn peraturan PerUUan
Klasifikasi A : untuk mewadahi urusan
pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dengan beban
kerja yang besar; B : beban kerja
sedang; C : beban kerja kecil
A : untuk mewadahi pelaksanaan
fungsi penunjang Urusan
pemerintahan dengan beban kerja
besar; B : beban kerja sedang; C :
beban kerja kecil
Pimpinan Kepala Dinas Kepala Badan
Tanggungjawab Kepada Kepala Daerah
melalui Sekda
Kepada Kepala Daerah
melalui Sekda
24. Kecamatan
ITEM PENJELASAN
PEMBENTUKAN PERDA KAB/KOTA BERPEDOMAN PADAPP
SYARAT DASAR - JUMLAH PENDUDUK MINIMAL
- LUAS WILAYAH MINIMAL
- JUMLAH MINIMAL DESA/KELURAHAHN YANG MENJADI CAKUPAN
- USIA MINIMALKECAMATAN
SYARAT TEKNIS - KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
- SARANA DAN PRASARANAPEMERINTAHAN
- PERSYARATAN TEKNIS LAINNYA YANG DIATUR DALAM KETENTUAN PERATURAN PERUUAN
SYARATADMINISTRATIF - KESEPAKATAN MUSYAWARAH DESA DAN/ATAU KEPUTUSAN FORUM KOMUNIKASI
KELURAHAN DAN/ATAU NAMA LIAN DI KECAMATAN INDUK
- KESEPAKATAN MUSYAWARAH DESA DAN/ATAU KEPUTUSAN FORUM KOMUNIKASI
KELURAHAN ATAU NAMA LAIN DI WILAYAH KECAMATAN YANG AKAN DIBENTUK
KLASIFIKASI - TIPE A : BEBAN KERJABESAR
- TIPE B : BEBAN KERJA KECIL
PENENTUAN BEBAN KERJA BERDASARKAN PADA JUMLAH PENDUDUK, LUAS WILAYAH DAN
JUMLAH DESA/KEL
PIMPINAN KEPALA KECAMATAN YG BERTANGGUNGJAWAB KEPADA BUPATI/WL KOTA MELALUI SEKDA DAN
PELAKSANAAN TUGASNYA DIBANTU OLEH PERANGKAT KECAMATAN
SYARAT PIMPINAN PNS YG MENGUASAI PENGETAHUAN TEKNIS PEMERINTAHAN DAN KEPEGAWAIAN
25. Kecamatan
ITEM PENJELASAN
WEWENANG CAMAT - MENYELENGG. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
- KOORD KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASY
- KOORD. TRANTIBUM
- KOORD. PENERAPAN DAN PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA
- KOORD. PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANAUMUM
- KOORD. PENYELENGG. PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KEC
- BIMWAS PENYELENGG. KEGIATAN DESA/ KEL
- MELAKSANAKAN URUSAN PEMERIANTAHAN YG MENJADI KEWENANGAN KAB/KOTA YANG
TIDAK DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH KAB/KOTA YG ADA DIKEC
- TUGAS LAIN SESUAI PERATURAN PER-UU AN
- SELAIN DIATAS, JUGA MELAKSANAKAN PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUP/WL KOTA
UNTUK MELAKSANAKAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YG MENJADI KEWENANGAN
DAERAH KAB/KOTA (BERDASARKAN PEMETAAN YANLIK) DAN DITETAPKAN OLEH KEP
BUPATI/WL KOTA BERPEDOMAN PADAPP
PENDANAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM DIBEBANKAN PADAAPBN
DAN TUGAS LAIN DIBEBANKAN KEPADA YANG MENUGASI
26. KELURAHAN
DIBENTUK DENGAN PERDA KAB/KOTA DGN BERPEDOMAN PADAPP
DIPIMPIN OLEH LURAH SELAKU PERANGKAT KECAMATAN DAN BERTANGGUNGJAWAB
KEPADA CAMAT
LURAH DIANGKAT OLEH BUPATI/WL KOTAATAS USUL SEKDA DARI PNS YGMEMENUHI
PERSYARATAN SESUAI DGN KETENTUAN PERATURAN PER-UU AN
ANGGARAN KELUARAHAN BERASAL DARI ALOKASI ANGGARAN DALAM APBDKAB/KOTA
UNTUK PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA LOKAL KEL. DAN PEMBERDAYAAN
MASY DI KELURAHAN
ALOKASI ANGGARAN KELURAHAN DIMASUKKAN KEDALAM ANGGARAN KECAMATAN
BAGIAN ANGGARAN KELURAHAN
KOTAYG TIDAK MEMILIKI DESA, ALOKASI ANGGARAN MINIMAL 5% (APBD-DAK)
KOTA MEMILIKI DESA, ALOKASI ANGGARAN BERPEDOMAN PADAKETENTUAN
PERATURAN PER-UU AN
KETENTUAN DIATUR DALAM PP
27. PERDA
UNTUK MENYELENGGARAKAN OTDA DAN TUGAS
PEMBANTUAN, DAERAH MEMBENTUKA PERDA
PERDA DIBENTUK OLEH DPRD DENGAN
PERSETUJUAN KEPALA DAERAH
PERDA MEMUAT MATERI :
PENYELENGGARAAN OTDA DAN TUGAS PEMBANTUAN
PENJABARAN LEBIH LANJUT DR PERATURAN DIATASNYA
MUATAN LOKAL SESUAI DENGAN KETENTUAN PER-UU AN
29. PERENCANAAN PERDA
PERENCANAAN PENYUSUNAN PERDA DILAKUKAN DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA
PEMBENTUKAN PERDA DISUSUN OLEH DPRD DAN KDH UNTUK JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN
BERDASARKAN SKALA PRIORITAS PEMBENTUKAN RANPERDA
PEMBENTUKAN PERDA DITETAPKAN DGN KEPUTUSAN DPRD
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DILAKUKAN SETIAP TAHUN SEBELUM
PENETAPAN RANPERDA TTGAPBD
PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA YANG TERDIRI ATAS :
AKIBAT PUTUSAN MA
APBD
PENATAAN KECAMATAN
PENATAAN DESA
DPRD DAN KDH DAPAT MENGAJUKAN RANPERDA DILUAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA DGN
ALASAN :
MENGATASI KEADAAN LUAR BIASA, KEADAAN KONFLIK ATAU BENCANA ALAM
MENINDAKLANJUTI KERJASAMA DGN PIHAK LAIN
AKIBAT PEMBATALAN OLEH MENTERI UNTUK PROVINSI DAN OLEH GUBERNUR UNTUK KAB/KOTA
30. PENYUSUNAN PERDA
PENYUSUNAN RANPERDA DILAKUKAN BERDASARKAN PROGRAM
PEMBENTUKAN PERDA
PENYUSUNAN RANPERDA DAPAT BERASAL DARI DPRD ATAUKDH
PENYUSUNAN RANPERDA BERPEDOMAN PADAKETENTUAN
PERATURAN PER-UU AN
PEMBAHASAN PERDA
PEMBAHASAN RANPERDA DILAKUKAN OLEH DRPD BERSAMA
KDH UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN BERSAMA
PEMBAHASAN BERSAMA DILAKUKAN MELALUI TINGKAT
PEMBICARAAN
PEMBAHASAN RANPERDA BERPEDOMAN PADAPERATURAN
PER-UU AN
31. PENETAPAN PERDA
RANPERDA YANG TELAH DISETUJUI BERSAMA DISAMPAIKAN OLEH PIMPINAN
DPRD KEPADA KDH UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERDA
PENYAMPAIAN RANPERDA DILAKUKAN PLG LAMA 3 (TIGA) HARI TERHITUNG
SEJAK TANGGAL PERSETUJUAN
GUBERNUR DAN/ATAU BUPATI/WALIKOTA MENYAMPAIKAN RANPERDA PROV
DAN/ATAU KAB/KOTA KEPADA MENTERI DAN/ATAU GUBERNUR PLG LAMA 3
(TIGA) HARI TERHITUNG SEJAK PENERIMAAN RANPERDA DARI PIMPINAN DPRD
UNTUK MENDAPATKAN NOMOR REGISTRASI PERDA
MENTERI DAN/ATAU GUBERNUR MEMBERIKAN NOMOR REGISTER RANPERDA
KEPADA PROVINSI DAN/ATAU KAB/KOTA PLG LAMA 7 (TUJUH) HARI SEJAK
RANPERDA DITERIMA
RANPERDA YANG TELAH MENDAPATKAN NOMOR REGISTER DITETAPKAN OLEH
KDH DENGAN MEMBUBUHKAN TTD PLG LAMA 30 (TIGA PULUH) HARI SEJAK
RANPERDA DISETUJUI BERSAMA DPRD DAN KDH
32. PENGUNDANGAN PERDA
PERDA DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
PENGUNDANGAN DILAKUKAN OLEH SEKDA
PERDA MULAI BERLAKU DAN MEMPUNYAI KEKUATAN
MENGIKAT PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, KECUALI
DITENTUKAN LAIN DI PERDAYBS
34. HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH
PUSAT DAERAH
1. SUMBER PENERIMAAN
BERUPA PAJAK DAN
RETRIBUSI
2. DANA PERIMBANGAN
KEUANGAN
3. DANA OTSUS
4. PINJAMAN DAN/ATAU
HIBAH, DANA
DARURAT DAN
INSENTIF (FISKAL)
35. HUBUNGAN KEUANGAN ANTAR DAERAH
DAERAH DAERAH
1. BAGI HASIL PAJAK DAN
NON PAJAKANTAR-DAERAH
(AD)
2. PENDANAAN URUSAN PEM-
AN YG MENJADI
KEWENANGAN DAERAH YG
MENJADI TANGGUNGJAWAB
BERSAMA SBG
KONSEKUENSI DARI KAD
3. PINJAMAN DAN/ATAU
HIBAH AD
4. BANTUAN KEUANGANAD
5. PELAKSANAAN DANA
OTSUS YG DITETAPKAN UU
36. PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN
A. PAD TERDIRI ATAS :
• Pajak Daerah
• Retribusi Daerah
• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan
• Lain PAD yang sah
B. PENDAPATAN TRANSFER, meliputi :
• Transfer Pusat-Daerah :
Dana Perimbangan
DBH (Pajak, Cukai dan SDA)
DAU (Sesuai Celah Fiskal)
DAK
Dana Otsus
Dana Keistimewaan
Dana Desa
• Transfer antar Daerah :
Pendapatan bagi Hasil
Bantuan Keuangan
C. LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH
A. BELANJA DAERAH
DIPRIORITASKAN UNTUK
PELAYANAN DASAR SESUAI
SPM
B. BELANJA DAERAH TERDIRI
ATAS BELANJA HIBAH DAN
BELANJA SOSIAL
A. DAPAT MELAKUKAN PINJAMAN DR
PUSAT, DAERAH LAIN, LEMBAGA
KEUANGAN BANK DAN/ATAU
NON BANK SERTA MASYARAKAT
B. KDH DGN PERSETUJUAN DPRD
DPT MENERBITKAN OBLIGASI
DAERAH
C. DAERAH DPT MELAKUKAN
PINJAMAN YG BERASAL DARI
PENERUSAN PINJAMAN UTANG
LUAR NEGERI
37. PENDAPATAN-DBH
DBH DAPAT BERSUMBER DARI :
PAJAK PBB DAN PPh
CUKAI CUKAI HASIL TEMBAKAU SESUAI PER-UUAN
SUMBER DAYAALAM TERDIRI ATAS:
PENERIMAAN KEHUTANAN YG BERASAL DR IURAN IIUPH, PROVISI SD HUTAN
DAN DANA REBOISASI
PENERIMAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA YG BERASALDARI
PENERIMAAN IURAN TETAP DAN IURAN EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI
PENERIMAAN NEGARA DR SUMBER DAYAALAM TABANG MINYAK BUMI DR
DAERAH YBS
PENERIMAAN NEGARA DR SUMBER DAYAALAM TABANG GAS BUMI DR DAERAH
YBS
PENERIMAAN PANAS BUMI YG BERASAL DARI PENERIMAAN SETORAN BAGIAN
PEMERINTAH, IURAN TETAP DAN IURAN PRODUKSI YG DIHASILKAN DARI
WILYAHA DAERAH YBS
39. APBD
JK KDH TIDAK MENGAJUKAN
MAKA DIKENAI SANKSIADMINISTRATIF
BERUPA TIDAK DIBAYARKAN HAK-HAK
KEUANGANNYA
A. PER KDH TTG
PENJABARAN APBD
B. RANCANGAN
DOKUMEN
PELAKSANAAN
ANGGARAN
40. KAWASAN KHUSUS DAN KAWASAN PERKOTAAN
KAWASAN KHUSUS KAWASAN PERBATASAN
A. KW. PERDAGANGAN BEBAS DAN/ATAU PELABUHAN BEBAS
B. KW. HUTAN LINDUNG
C. KW. HUTAN KONSERVASI
D. KW.TAMAN LAUT
E. KW. BURU
F. KW. EKONOMI KHUSUS
G. KW. BERIKAT
H. DSB
KAWASAN PERBATASAN NEGARA =
KECAMATAN-KECAMATAN TERLUAR YANG
BERBATASAN LANGSUNG DENGAN NEGARA
LAIN
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KAWASAN
PERBATASAN MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH
KEWENANGAN LAIN SEPERTI PENETAPAN
DETAIL TATA RUANG; PENGENDALIAN DAN IZIN
PEMANFAATAN RUANG; DAN PEMBANGUNAN
SARANA DAN PRASARANA KAWASAN
UNTUK PEMBETUKAN KW. KHUSUS, PEMERINTAH
MENGIKUTSERTAKAN DAERAH YBS
DAERAH DAPAT MENGUSULKAN PEMBENTUKAN KW KHUSUS
KEPADA PEMERINTAH
41. KERJASAMA DAERAH
PIHAK KETIGA
DAERAH LAIN
LEMBAGA ATAUPEMERINTAH
DAERAH DI LUAR NEGERI
WAJIB
SUKARELA
a. Antar-Daerah Provinsi
b. Antar Daerah Provinsi
dan Kab/Kota dlm
wilayahnya
c. Antar Daerah Provinsi
dan Kab/Kota dari
Provinsi yg berbeda
d. Antar Kab/Kota dari
Provinsi yang berbeda
e. Antar-Daerah Kab/Kota
dalam satu Provinsi
Kerjasama Sukarela
dilaksanakan oleh Daerah
yang berbatasan atau tidak
berbatasan untuk
menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah namun
dipandang lebih efektif dan
efisien jika dilaksanakan
dengan bekerjasama
42. DESA
Desa dapat dibentuk di Kab/Kota
Pemerintah, Pemprov dan Pemkab/Kota
dapat menugaskan
Pemerintahan
sebagian
yang
Urusan
menjadi
kewenangannya kepada Desa
45. PEMBINAAN-DIKLAT KEPAMONGPRAJAAN
DIKLAT KEPAMONGPRAJAAN DITUJUKAN UNTUK
MENGHASILKAN LULUSAN SBG ABDI NEGARADENGAN
KARAKTERISTIK :
MEMILIKI KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN TEKNIS PENYE.
PEM-AN
MEMILIKI KEPRIBADIAN DAN KEAHLIAN KEPEMIMPINAN
KEPAMONGPRAJAAN
BERWAWASAN NUSANTARA, BERKODE ETIK DAN
BERLANDASKAN PADA BHINNEKA TUNGGALIKA
PENERAPAN SISTEM JARLATSUH
46. TINDAKAN HUKUM THDP ASN DI INSTANSI DAERAH
PENYIDIK MEMBERITAHUKAN KPD KDH SEBELUM MELAKUKAN PENYIDIKAN KPD ASN DI INSTANSI DAERAH YG
DISANGKA MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM DLM TUGAS
PEMBERITAHUAN TIDAK BERLAKU APABILA:
TERTANGKAP TANGAN MELAKUKAN SESUATU PIDANA
DISANGKA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG DIANCAM DENGAN PIDANA PENJARA 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH
DISANGKA TELAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA
MASYARAKAT DPT MENYAMPAIKAN PENGADUAN ATAS DUGAAN PENYIMPANGAN YG DILAKUKAN OLEH ASN DI INSTANSI
DAERAH KPD APARAT PENGAWAS INTERNAL DAN/ATAU APARAT PENEGAK HUKUM
APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH WAJIB MELAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS DUGAAN PENYIMPANGAN YG
DIADUKAN OLEH MASY
APARAT PENEGAK HUKUM MELAKUKAN PEMERIKSAAN ATAS PENGADUAN YG DISAMPAIKAN OLEH MASY SETELAH
BERKOORDINASI DGN APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH
JK BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN DIEMUKAN BUKTI ADANYA PEYIMPANGAN YG BERSIFATADMINISTRATIF,
PROSES LBH LANJUT DISERAHKAN KPD APRAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH
JK BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN DITEMUKAN BUKTI ADANYA PEYIMPANGAN YG BERSIFAT PIDANA, PROSES LBH
LANJUT DISERAHKAN KPD APARAT PENEGAK HUKUM SESUAI KETENTUAN PER- UUAN
47. INOVASI DAERAH (ID)
KEPALADAERAH
ANGGOTA DPRD
ASN
SKPD
MASYARAKAT
PARIPURNA DPRD
IZIN TERTULIS
DARI KEPALASKPD
ANGGOTA DPRD
PEMERINTAH DAERAH
KEPALADAERAH
KDH
laporkan
ID
- Evaluasi
- Penilaian (Penghargaan dan/atau Insentif)