Keuangan Negara & Daerah ( Endang )

1. evajiban yang tidak terdapat dalam perundang-undangan sebelumnya,
r:rtara lain hak DPRD untuk meminta pertanggungiawaban kepala daerah
.:as pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah, meminta keterangan kepada
{epala daerah atas suatu rencana kebijakan, atau atas suatu masalah yang
renurut hukum danL/atau etika yang berlaku termasuk dalam lingkup
.:tggung jawab Kepala daerah" mengadakan penyelidikan, termasuk
-.eminta pejabat dan/atau warga masyarakat yang diperlukan untuk
--emberikan keterangan tentang sesuatu hal demi kepentingan daerah,
-.:svarakat dan pemerintahan (hak sttbpoena). Mengenai kewajiban DPRD
rg ditonjolkan antata lain DPRD berkewajiban membina kehidupan
:-nokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memajukan dan
-.;nvalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat sefta
:':mfasilitasi tindak lanjut penyeiesaiannya. Di samping itu, DpFtD dapat
*.rnbela kepentingan daerah dan penduduknya
di hadapan pemerintah, dan
-;mperjuangkan Kepada Dewan Perwakilan Rakyat (hak petisi).(Suara
.
:rbaharuan, 2000: 85).
Dengan demikian, sekali
*.rupakan lembaga perwakilan
lagi dapat disimpulkan bahwa
rakyat daerah dan berkedudukan
DPRD
sebagai
-,'.,rr penyelenggaman pemerintahan daerah.
DPRD sebagai badan legislatif daerah, kedudukannya berbeda dengan
: ,. an Perwakilan Rakyat. Jika Dewan Perwakilan Rakyat baik organ
* ::DUn
fungsinya sebagai lembaga legislatif, sedangkan DPRD organnya
;,,;kutif tetapi fungsinya legislatif. Oleh karena itu, produknya
berupa
::.'akan pemerintah daerah atau peraturan daerah dan bukan undang..::lng.
,lengenai ukuran atau besaran dari DPRD provinsi diatur sebagai
'::-iut. Untuk Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000
. memperoleh alokasi 35 kursi; Provinsi dengan jumlah penduduk lebih
*. i.000.000 sampai dengan 3.000.000 jiwa memperoleh alokasi 45 kursi;
- , nsi dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 sampai dengan
,,t.000 jiwa memperoleh alokasi 55 kursi; provinsi dengan jumlah
,:-:.rduk lebih dari 5.000.000 sampai dengan 7.000.000 jiwa memperoleh
' .sr 65 kursi; Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 7.000.000
-" : ei dengan 9.000.000 jiwa memperoleh alokasi 75 kursi; provinsi dengan
.- ,h penduduk lebih dari 9.000.000 sampai dengan 11.000.000 jiwa
' : - :eroleh alokasi 85 kursi; dan Provinsi dengan jumlah penduduk lebih
r". . I 000.000 jiwa memperoleh alokasi 100 kursi.

2. Kabupaten/Kota ditetapka:
Lebih lanjut untuk jumlah kursi DPRD
50 kursi' jumlah kursi DPRLT
paling sedikit 20 kursi dan paling banyak
jumlah penduduk Kabupaten'{(otl
Kabupaten/Kota ditetapkan blrclasarkan
dengan jumlah pendudi
dengan rincian sebagai berikut: Kabupaten/Kota
jiwa memperoleh alokasi 20 kurst
sampai dengan 100'000 ribu
denga;
lebih dari 100'000 sampai
Kabupaten4(ota dengan jumlah p"nOudut
jumlar
kursi; Kabupaten/Kota dengan
200.000 jiwa memperolih alokasi 25
300'000 jiwa memperole'r
penduduk iebih dari 200'000 sampai dengan
jumlah lebih dari 300'000 samPe
alokasi 30 kursi; Kabupatenr/Kota dengan
Kabupaten/Kota dengan jumiat
jiwa memperoleh 35 kursi'
500'000 jiwa memperoieb'
penduduk lebih dari 400'000 sampai clengan
penduduk lebih dari 500 tr-r;
alokasi 40 kursi; KabupateniKota dengan
alokasi 45 kursi; KabupatenrKo"l
sampai dengan 1.000.000 jiwa memperoleh
j'i
1'000'000 jiwa memperoleh aiokasi
clengan jumlah penduduk iebih dari
dengan 400.000
kursi.
clisimpulkan bahwa penenrulr
Berdasar pada penjelasan di atas dapat
pada jumrah penduduk. unfuk DPR.i
besaran ukuran DPRD didasarkan
ProvitlsididasarkanpadajumlahpendudukProvinsisedangkanuntukDPRI
dasnr
jumlah penduduk Kabupaten/Kota'
Kabupaten/Kota didasarkan pada
lembaga perwakilan 1a:'5
pemikirannya adalah bahwa DPRD merupakan
unggot"nyu mewakili rakyat (penduduk)
komisi-komisi 0'm
Alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan
yang bukan merupakan aix
fiaksi-fraksi
panitia-panitia' DPRD membentuk
kelengkaPan DPRD
dikemukakan seba$'
Lebih lanjut mengenai Fungsi DPRD daPat
berikut:
1.
peraturan
fungsi legislasi, adalah fungsi untuk membentuk
daeffi'fr
Bupati/Walikota);
b.rJama dengan kepala daerah (Gubernur'
anggaran adalah fungsi DPRD Provinsi'
bersama-samadenganPemerintahdaerah(Gubernurdanjajarann'a
menyusun dan menetapkru
BupatVWalikotu dL jajarannya) untuk
yang di dalamnya termasut
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
2. fungsi
KabupatervKeet
dan wewenang DPRD;
unggurun untuk pelaksanaan fungsi' tugas
3.
Perwakilan Rakyat Provi-n-';;
fungsi pengawasan adalah fungsi Dewan
pengawasan terhadap pelaksanaem
Kabupaten/Kota untuk rnelaksa'akan
keputusan kepala daerah sen'r
undang-undang, peraturan daerah' dan
daerah'
kebijJan yang ditetapkan oleh pemerintah

3. 5.
Kewenangan kuasi peradilan, yurisdiksi kewenangan Dewan Daerai-'
dalam hal ini menetapkan perselisihan pemilihan umum' tindakan
disiplin dan memberhentikan anggota karena melanggar aturan dar'
peraturan perundangan. Di beberapa Dewan Daerah tertentu mempunl'ar
kewenangan untuk memberhentikan kepala daerah (Muttalib,l982:12812e),
B.
TUGAS DAN WEWENANG DPRD
DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut'
L
Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Gubemri:
Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan bersama'
2.
Membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentan"
3.
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah bersama dengan Kepala daerah
Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah c-peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daera'"
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, kebijakan pemerintah daer-r"
i
dalam melaksanakan program pembangunan daerah' dan kerja sar
internasional di daerah.
4.
5.
6.
kep':r
Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah
presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kep:::r
Menteri Dalam Negeri melalui Gut'ernur bagi DPRD Kabupaten'lKota
MemilihWakilKepaladaerahdaiamhalterjadikekosonganjaba1ur
Wakil Kepala daerah.
Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah de3-1r
terhadap rencana perjanjian internasional di daerah (yang dimai':':
dengan perjanjian internasional adalah perjanjian antar pemer':-ai
dengan pihak luar negeri yang terkait dengan kepentingan daerah)'
7.
ar;
Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama intemasionai '
dilakukan oleh pemerintah daerah (yang dimaksud kerja ::r-'"r
-'
internasional adalah kerja sama claerah dengan pihak luar negen er*
meliputi kerja sama kabupaten/kota "kembar", kerja sama l'"-l lii
termasuk bantuan kemanusiaan, ker.1a sama penerusan pinjamant' :;'"
kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai cie:'."n
peraturan perundangan)'

4. 8.
daerah dalam
Meminta laporan keterangan pertanggungiawaban kepala
laporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah (yang dimaksud
yang disampaikan oleh
keterangan pertangiungiawaban adalah laporan
DPRD yang
Kepala daerah setiap tahun dalam sidang paripurna
tugas
berkaitan dengan penyelenggaraan tugas otonomi dan
pembantuan).
Membenfuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah'
Pemilihan lJmum
10. Melakukan pengawasan dan meminta laporan Komisi
Kepala daerah'
Daerah dalam penyelenggaraan pemilihan
kerja sama antardaerah dan
I l. Memberikan persetujuan terhadap rencana
9.
daerah'
dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan
tugas
Selain tugas dan wewenang tersebut di atas, DPRD melaksanakan
(antara
lan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
Negara dan
lain yang diatur oleh UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
dan Tanggung
L-IJ No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
Jarvab Keuangan Negara).
C. HAK
DPRD
perwakilan
Hak dalam kaitan ini merupakan hak DPRD sebagai lembaga
rangka penyelenggaraan
ialam hubungannya dengan Kepala daerah dalam
remerintahan daerah. Hak dimaksud, antara lain:
I Interpelasi adalah hak DpRD untuk meminta keterangan kepada Kepala
yang penting dan strategis
daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah
dan negara'
yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat' daerah
l. Angket, adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan
yang
penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu Kepala Daerah
penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat'
peraturan
daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan
perundang-undangan.
-:
pendapat
Menyatakan penJapat, adalah hak DPRD untuk menyatakan
mengenai kejadian luar biasa
terhadap kebijakan Kepala daerah atau
atau
yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya
hak angket'
sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan

5. 22
DPRD' dalam UU No'
Berkenaan dengan penyidikan terhadap anggota
anggota DPRD diduga
Tahtxt2003 dijelaskan bahwa dalam hal seorang
permintaan keterangan' dan
melakukan perbuatan pidana, pemanggilan,
dari Menteri Dalam
penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis
persetujuan ternrlis dari
N"g"ri untuk anggota DPRD Provinsi, dan mendapat
gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri'
DPRD melakukan
Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila anggota
tangan melakukan
tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap
tangan yang
kegiatan korupsi dan terorisme. Tindakan yang tertangkap
Oitatcut<an anggota
agar memberikan
berwenang
DPRD, harus dilaporkan kepada pejabat yang
dalam dua kali dua puluh empat
izin selambat-lambatnya
jam. Selama anggota DPRD menjalani proses penyidikan' -p^emrntutan
tetap menerima halkpemeriksaan di depan pengadilan, yang bersangkutan
adanya putusan pengadilan
hak keuangan dan adminis=trasi sampai dengan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap'
DPRD diatur sedemikian r';rra
Tindakan penyidikan terhadap anggota
daerah dapat berjalan tertib
agar mekanisme penyelenggaraan pemerintahan
E.
DPRD'
PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA
I)ewan Perwakilan Raiq"at rm
Anggota DPRD seperti halnya anggota
dipilih melalui sistem Pemilihan warflml
anggota Dewan Perwakilan Daerah'
Perwakilan Daerah, dan DPft'II
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dervan
dimaksud, maka dalam La {or
Berkenaan dengan sistem pemilihan umum
10 Tahun 2008 diatur sebagai berikut:
1.
Sistem Pemilihan Umum
PemilihanumumuntukmemilihanggotaDPRDdengan
proporsional terbuka. Sistem proporsional .i*t* "-":: lt::T
politik pesefta pemilihan
umum di mana perolehan kuisi partai
politik secara proporsional' S
didururkun pada perolehan suara partai
wilayah pemerintahan rn
contoh, satu daerah pemilihan (bisa satu
gabungan lebih dari satu
kecamatan atau kabupaten/kota, bisa
pemerintahan) memperebutkan I 0 kursl : JT!1ls*:" f",*
^1t:,*Y
;;;;t ;;;;n*tuo jumrah kursi di ol*? o,1]-,0:,*
ta"t" partai g memperebulkal kutt o'l*""*,
;.;t;;*;;t;;,
,n'
polrtik, yaitu: partai potit't
van
A
I
memperoleh 60% suara' partai notrdh

6. :3mperoleh 307o suara dan partai politik C memperoleh 10% suara, maka
:ingan sistem proporsional ini partai politik A akan memperoleh 6 kursi,
:aitai politik B akan memperoleh 3 kursi dan partai politik C memperoleh I
pemahaman terhadap
".rrsi (ini hanya sekedar contoh untuk m€mudahkan
::stem proporsional). Akan tetapi dalam prakteknya, ada persyaratan
:,erhifungan teftentu dalam menentukan perolehan kursi partai politik peserta
:tmilihan di daerah pemilihan. Mengenai sistem pemilihan umum ini,
firiam Budiardjo (2008:461) berpendapat bahwa dalam ilmu politik dikenal
:,errnacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya' akan
::tapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu:
:
--
Single member canstituency (satu daerah pemilihan memilih satu wakil);
biasanya disebut sistem distrik. Dalam sistem distrik, satu distrik
pemilihan memilih satu wakil tunggal
Multi member constituency (satu daerah pemilihan memilih beberapa
wakil); biasanya disebut dengan sistem perwakilan berimbang atau
sistem proporsional. Dalarn sistem proporsional, satu wilayah besar
(daerah pemilihan) rnemilih beberapa wakil.
:.
Daerah Pemilihan
Berkenaan dengan daerah pemilihan, Ramlan Surbakti (2003:8-9)
:enjelaskan bahwa srstem pemilihan umum terdiri atas empat dimensi, yaitu:
laerah pemilihan. metode pencalonan, metode pemberian suara dan
:enenfuan calon terpilih. Mengenai daerah pemilihan ini dikemukakan antara
:in lingkup dan besaran daerah pemilihan atau luas daerah pemilihan dan
-,:mlah kursi unfuk setiap daerah pemilihan; apakah daerah pemilihan
::tetapkan berdasarkan wilayah adminisfrasi (nasional atau provinsi atau
n.abupaten/kota) atau berdasarkan jumlah penduduk ataukah kombinasi
r.3duanya; dan apakah satu kursi untuk setiap daerah pemilihan (single-:entber district) atau lebih dari satu kursi untuk setiap daerah pemilihan
nulti-member distncl). Untuk Daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi,
:aerah pernilihannya adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten4<ota
;edangkan untuk anggota DPRD kabupatenlkota daerah pemilihannya adalah
r,:camatan atau gabungan kecamatan. Penentuan/pembentukan daerah
:emilihan didasarkan pada jumlah penduduk. Mengenai jumlah kursi yang
politik peserta pemilu (calon anggota DPRD) di setiap
laerah pemilihan adalah 3 - 12 kursi baik untuk daerah pemilihan calon
Jrperebutkan partai
.:sgota DPRD Provinsi maupun kabupaten/kota.

7. Alat Ketengkapan DpRD
melaksanakan
d) "t*.dalam merealisasikan fungsrnya mempunyai alat kelengkapan
Jt'r yang tugasnya
fungsi, tugas dan wewenang dewan.
AIat
kelengkapan dimaksud antara rain pirnpinan.
komisi, panitia"musyawarah.
badan kehormatan dan alat kelengkapan
iain.
A.
ALAT KELENGKAPAN DPITD
l.
Pimpinan
Pimpinan DPRD provinsi terdiri atas seorang
ketua dan sebanyakbanyaknya tiga orang wakil ketua yang dipilih
dari dan oleh anggota DPRD
Provinsi dalam sidang paripurna D'RD provinsi.
Sedikit
susunan pimpinan
D'RD
u"ru*au
dengan
Kabupaten,iKota, pimpinan
D'RD Kabupaten/I(ota
ketua dan dua orang wakir ketua yang dipilih
dari dan
terdiri atas seorang
oleh anggota DPRD Kabupaten/Kota. Daram prosesnya,
seterah anggota
DPRD diresmikan, sebelum ada pimpinan
D'RD secara definitif atau berun
terbentuk, maka DpRD dipimpin oleh pimpinan
sementara DpRD, yane
terdiri atas seorang ketua dan seorang o,akil
ketua yang berasal dari dua
partai politik yang memperoleh kursi
terhanyak pertama
dan kedua. Daran
hal terdapat lebih dari satu partai politik yang
memperoreh kursi terbani,,ai
sama, kefua dan wakir ketua sementara
DirRD critenfukan secara musyawarai
oleh wakil partai politik,yang bersangkuran yang
ada di D'RD. pimpinar
DPRD sebelum memangku jabatannya nrengucapkan
sumpah/janji dipand:
oleh ketua pengadilan tinggi untuk pimpinan
provinsi dan oleh ketu.
pengadilan negeri untuk pimpinan DpRD
'RRD
KabupateniKota.
Pimpinan DPRD mempunyai tugas sebagai
berikut:
a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang
keputusan;
b.
c.
d.
untuk diami
menyusun rencana kerja dan mengadakan pernbagian
kerja antara ker_:
dan wakil ketua;
menjadi juru bicara DpRD;
melaksanakan dan memasyarakatkan putusan
DpRD;
mengadakan konsultansi dengan kepala
daerah (Gubernur, Bupa
walikota dan insfansi pemerintah lainnva) sesuai
dengan putusan DpRr

8. DPRD di pengadilan' Dalam
mewakili DPRD dan/atau alat kelengkapan
f.
mewakiliDPRDdarlataualatkelengkapanDPRDdipengadilan,
pimpinan dapat menunjuk kuasa hukum;
dengan penetapan sanksi atau
melaksanakan putusan DPRD berkenaan
g.
peraturan perundangrehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan
undangan;
h.
dalam sidang
iawabkan pelaksanaan tugasnya
memPertanggung Jaw
pariPuma DPRD.
yang penting bahwa l<arena
Di samping tugas pimpinan DPRD' satu hal
pemberhentian pimpinan DPRD itu
posisinya, *uku p.ngungkutan maupun
pengangkatan pimpinan telah
memiliki mekanisme tlrtentu' Mengenai
marilah kita cermati
dijelaskan pada uraian sebelumnya' Sekarang'
mlkanisme pemberhentian pimpinan DPRD!
a.
dari jabatannya karena:
Pimpinan DPRD berhenti dan diberhentikan
dunia dibuktikan dengan swat
meninggal dunia: pernyataan meninggal
keterangan dokter Yang berwenang;
b.
c.
l.
secara terfulis;
mengundurkan diri atas permintaan sendiri
atau berhalangan
tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan
dengan tidak dapat
tetap sebagai pimpinan DPRD' Yang dimaksud
atau berhalangan tetap adalah
melaksanakan tugas secara berkelanjutan
fisik maupun mental tidak
menderita sakit yang mengakibatkan baik
surat keterangan dokrer
berfungsi ,r"uru norilul yang dibuktikan dengan
atau tidak hadir
yang berwenang dan/atau tiaat Oitetanui keberadaannya
selama tiga bulan berturutdalam rapat-rapat tanpa keterangan apapun
turut;
melanggar kode
etik DPRD
berdasarkan
hasil pemeriksaan badan
kehormatan DPRD;
e.
:.
pengadilan yang telah
dinyatakan bersalah berdasarkan putusan
melakukan tindak pidana
mempunyai kekuatan hukum tetap' karena
lima tahun pen]ara;
dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya
oleh partai politik' Yang
ditarik keanggotaannya sebagai anggota DPRD
dimaksuddenganditarikkeanggotaannyaadalahdiberhentikansebagai
anggota DPRD oleh partai politik yang bersangkutan'

9. 5 (lima) komisi' DPRD
lebih dari 75 (tujuh puluh lima) orang, membentuk
puluh) sampai dengan 35 (tiga
Kabupaten/Kota yang beranggotakan 20 (dua
beranggotakan lebih
puluh lima) orang, rnemb"ntut : (tiga) komisi dan yang
(empat) komisi'
dari 35 (tiga puluh lima) orang, membentuk 4
DPRD yang bersifat tetap dan
merupakan alat kelengkapan
Komisi
Setiap anggota DPRD
dibentuk DPRD pada permulaan melakukan kegiatan'
satu komisi'
kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah
fraksi' Adapun masa
Keanggoiaan dalam komisi DPRD diusulkan oleh
setengah tahun dan dapat
keanggotaun komisi ditetapkan selama dua
sedapat-dapatnya
ditempatkan kembali. Jumlah anggota tiap komisi
menjadi anggota
seimbang dan anggota suatu komisi tidak boleh merangkap
pimpinan yang
komisi lain. Pimpinan komisi merupakan safu kesatuan
pimpinan komisi yang terdiri dari
bersifat kolektif. Komisi dipimpin oleh
ketua,wakilketua,dansekretarisyangdipilihdaridanolehanggotakomisi
ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD'
perbedaan
Berkenaan dengan pembidangan komisi pada DPRD terdapat
contoh, pembidangan
antara daerah satu dengan daerah lainnya. Sebagai
komisi pada DPRD Provinsi DKI Jakarta terdiri dari:
a. Komisi A: bidang pemerintahan, tugasnya meliputi pemerintahan umum'
ketenteraman, ketertiban dan perlindungan
1'ang bersangkutan dan
kepegawaian/aparatur,
masyarakat, hubungan masyarakat, komunikasi/pers' hukum/perundangsipil' sosial
undangan, perizinan, pertanahan, kependudukan dan catatan
politik, organisasi masYarakat.
b.KomisiB:bidangperekonomian,tugasnyameliputiperindustriandan
dan
perdagangan, pertanian dan kehutanan, perikanan'. peternakan
kelautan,usahakecilmenengahdankoperasi'pariwisata'badan
perusahaan
penanaman modal, pemberdayaan aset/kekayaan daerah' dan
patungan, dan taman margasatwa Ragunan'
daerah, badan pengelola' PT
bidang keuangan, tugasnya meliputi keuangan daerah'
)
; Komisi C:
perpajakan, retribusi' perbankan, aset daerah/aset
milik
daerah'
patungan' dan
perusahaan daerah, badan, badan pengelola, perusahaan
yayasan.
:
Komisi D: bidang pembangunan, tugasnya meliputi pekerjaan umum'
pemetaandantataruangwilayah,penataandanpengawasanbangunan'
pertamanan, kebersihan, badan pengelola
yang terkait
dengan
rakyat'
perhubungan/ffansportasi, pertambangan dan energi' perumahan
j alan umum dan sarana j aringan utilitas'
lingkungan h idup, peneran gan

10. SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH
6.30
e. Komisi E: bidang
kesejahteraan
rakyat, lugasnya
O
meliputi
ketenagakerj aan dan transmi grasi, pendi d ikan (dasar, menen gah, tin ggi).
ilmu pengetahuan dan teknologi, kepemudaan dan olah raga, agama
kebudayaan, sosial, kesehatan dan keluarga berencana, peranan wanita.
rnseum dan cagar budaya.
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan tugr:
pekerjaan DPRD, maka pimpinan dapat memutuskan untuk mengadakai
perubahan-perubahan berkenaan dengan rincian pembidangan tugas-tuga:
komisi DPRD.
Dalam melaksanakan kegiatan DPRD, komisi menjadi pelaksana utamr
dan secara terus menerus mengurusi kegiatan DPRD secara nyata. Sesuai
dengan bidang tugasnya masing-mastng komisi melaksanakan pengawasan
terhadap:
a.
b.
c.
d.
pelaksanaan peraturan daerah darr perafuran perundang-undangan lain;
pelaksanaan peraturan dan keputusan kepala daerah;
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
kebijakan pemerintah daerah yanq disesuaikan dengan peraturan daerah
dan pembangunan daerah;
e. pelaksanaan kerja sama internasional di daerah;
f. menerima, menampung, membahas aspirasi
masyarakat dan
menyampaikan pendapat atau saran kepada pimpinan DPRD untuk
memperoleh penyelesaian (Marbun, 2005: 1 05).
3.
Panitia Musyawarah
Panitia musyawarah adalah alat kelengkapan DPRD, yang tugasnya
membahas segala persoalan besar yang akan dibahas dan diputuskan DPRD.
Pada prinsipnya, sebelum persoalan itu dibahas dan diparipurnakan oleh
Dewan, pada awalnya diputuskan lebih dahulu di Panitia musyawarah.
Namun dalam kenyataannya fungsi dan tugas panitia musyawarah telah
bergeser ke arah hanya menentukan jadwal pembahasan rancangan peraturan
daerah, sidang paripurna dewan, yang biasanya dilakukan dengan kehadiran
pihak eksekutif.
Keanggotaan panitia musyawarah dibentuk sedemikian rupa sehingga
mencerminkan semua unsur-unsur liaksi dan komisi yang ada dalam DPRD.
Ketua dan Wakil- wakil ketua DPRD adalah ex fficio, anggota merangkap
ketua dan wakil ketua panitia musyawarah. Jumlah anggota panitia

11. musyawarah sebanyak-banyaknya tidak lebih dari setengah jumlah anggota
DPRD.
Secara garis besar, panitia musyawarah bertugas:
a. memberi pertimbangan atau saran-saran kepada pimpinan DPRD tentang
penetapan program kerja DPRD, baik atas permintaan pimpinan maupun
tidak;
b. menetapkanjadwal kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah;
c. menentukan waklu dan susunan acararapatparipurna;
l. memutuskan pilihan apabila timbul perbedaan pendapat tentang isi
risalah DPRD;
e.
memberi saran atau pendapat kepada pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah untuk memperlancar segala pembicaraan atas dasar
musyawarah untuk mufakat;
:.
:
1.
bermusyawarah dengan Kepala daerah mengenai hal-hal yang berkenaan
dengan penetapan acara Dewan serta pelaksanaannya, apabila hal ini
dianggap perlu oleh DPRD atau apabila diminta oleh Kepala daerah;
merekomendasikanpembentukanpanitiakhusus.
Panitia Anggaran
Panitia anggaran adalah alat kelengkapan tetap DPRD lainnya yang
:rdang tugasnya berkenaan dengan pengkajian dan pembahasan rancangan
:nsgaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh Kepala daerah.
Marbun (2005:107) mengemukakan bahwa tugas panitia anggaran
iengan mengambil contoh tugas panitia anggaran yang terfuang dalam
:eraturan tata tertib DPRD Kabupaten Bogor), antara lain:
:.
memberikan laporan dan saran kepada pimpinan DPRD untuk
mengingatkan Kepala daerah tentang pengajuan rancangan anggaran
pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan
belanja daerah;
:
mengadakan koreksi
:
meminta keterangan atau penjelasan Kepala dinas/lnstansi/Lembaga
dan penelitian terhadap rancangan anggaran
pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan
belanja daerah serta nota keuangan yang diajukan Kepala daerah;
sebagai pelaksana program-program yang tertuang
di dalam rancangan
anggaran pendapatan belanja daerah maupun perubahan anggaran
pendapatan dan belanja daerah;

12. d,
memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah unf,r
melaksanakan nota keuangan
'Jan rancangan anggaran pendapatan dabelanja daerah, perubahan sefia perhitungannya;
e.
menyusun/membuat anggaran belanja DPRD untuk mencantumkann-,:
dalam Anggaran pendapatan dan belanja daerah.
5.
Badan Kehormatan
Badan kehormatan DPRD dibentuk dan ditetapkan dengan keputus,DPRD. Adapun anggota Badan kehormatan DpRD dipilih dari dan o.e anggota DPRD dengan ketentuan:
a. Untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan sampai dengan ,-.:
(tiga puluh empat) berjumlah 3 (tiga) orang, dan untuk DpRD ra:.
beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 45 (empar pu:-:
lima) berjumlah 5 (lima) orang.
b.
Untuk DPRD provinsi yang beranggotakan sampai dengan 74 (rur_'
puluh empat) berjumlah 5 (iima) orang, dan untuk DpRD yan:
beranggotakan 75 (tujuh puluh lima) sampai dengan 100 (serar..
berjumlah 7 (tujuh) orang.
Pimpinan Badan kehormatan DPRD terdiri atas seorang ketua
da.
seorang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan kehormatar
Dalam melaksanakan tugas seharr-hari. Badan kehormatan dibantu ore:
sebuah sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretan.
DPRD.
a.
Badan kehormatan DPRD mempunyai tugas:
mengamati, mengevaluasi disip!in, etika. dan moral para anggota DpRL
dalam rangka menjaga marlabal dan kehormatan sesuai dengan kode e..,
DPRD;
b.
c.
d.
meneliti dugaan pelanggaran ;rang diiakukan anggota DPRD terhadr:
peraturan tata tertib dan kode etrk DPRD serta sumpah/janji;
melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduapimpinan DPRD, masyarakat danratau pemilih;
menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, dan klarifikas,
sebagaimana dimaksud sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oler
DPRD.
Dalam melaksanakan tugasnya Badan kehormatan beftanggung jaua:
kepada pimpinan DPRD

13. 6.
Fraksi DPRD
Pada dasarnya, fraksi adarah kerompok
anggota
D'RD dari partai poritik
peserta pemilihan umum yang memperoleh
kursi di DPRD. Ada yang
berpendapat bahwa rlaksi adarah arat
kerengkapan partai poritik di DPRD,
bukan merupakan alat kelengkapan DpRD.
Dari penjelasan ini
dapat
dikemukakan bahwa fiaksi dalam meraksanakan
tugasnya, pada prakteknya
lebih banyak berorientasi pada kepentingan
partai poritik.
Jika penekanan
pada kepentingan partai politik lertebihan
tentunya berdampak negatif
terhadap
pelaksanaan fungsi dan wewenang
DPRD.
Setiap anggota DpRD wajib berhimpun
daram fraksi. Jumrah anggota
setiap fraksi sekurang-kurangnya sama
dengan jumlah
komisi
di
D'RD.
Anggota DPRD dari satu partai poritik yang
tidak memenuhi syarat untuk
membentuk satu fraksi, wajib bergabung
dengan fraksi yang ada atau
membentuk ftaksi gabrngan. Fraksi yanl
DPRD dari partai poritik rain yang
membentuk
ada, wajib meneriria anggota
iidul *"-rnuhi syarat untuk dapat
satu fraksi. Dalam trat rrami gabungan
seterah dibentuk,
kemudian tidak ragi memenuhi syarat
sebagai fraksi gabungan, maka seluruh
anggota fraksi gabungan tersebut
wajib bergabung dengan fraksi dan/atau
fraksi gabungan lain yang memenuhi
syarat. partai poritik yang memenuhi
persyaratan untuk membentuk
satu fraksi hanya dapat membentuk
satu fraksi.
Setiap fraksi mempunyai pimpinan
sendiri yang pemilihannya
diserahkan kepada fraksi itu sendiri.
Adupun susunan pimpinan fraksi sesuai
dengan jumrah
anggota meliputi p"nurihut fraksi,
ketua, beberapa wakir
ketua' sekretaris, dan wakir seketaris
serta bendahara dan sisanya menjadi
anggota fraksi' pimpinan fiaksi
melaporkan susunan pimpinan fraksi kepada
pimpinan dan juga m.emberitahukan
setiap mutasi yang
terjadi dalam
pimpinan fiaksi' Fraksi dan
susunan pimpina*ya secara.garis besarnya
rnerupakan gambaran perwakilan partai
poliiik yang adapada DpRD.
Adapun tugas ffaksi, antara lain sebagai
berikut:
z.
b'
;
:
menentukan dan mengatur segala sesuafu
yang menyangkut urusan
fraksi masing-masing;
meningkatkan kualitas' kemampuan,
disiprin, daya guna dan hasil guna
para anggotanya daram meraksanakan
tugas yang tercermin dalam setiap
kegiatan DpRD;
menyampaikan pandangan umum dan
kata akhir pada setiap pembahasan
rancangan perafuran daerah;
menerima dan menyalurkan aspirasi
masyarakat.

14. a.
b.
c.
d.
Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
Penyelenggaraanrapat-rapatDPRD;
Penyediaan dan pengorganisasian tenaga
DPRD.
ahli yang diperlukan
oleh
Sekretariat DPRD provinsi dipimpin oleh sekretaris Dewan. Sekretaris
Dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Sekretariat DPRD Provinsi terdiri dari bagian, sedangkan bagian terdiri
dari subbagian.
2.
Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota
Pada dasarnya, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten dan Kota
sama dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi yaitu
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan,
mendukung pelaksanaan fugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta
mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DpRD sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah.
Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya,
menyelenggarakan fungsi :
a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DpRD;
b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DpRD;
c.
d.
Penyelenggaraanrapat-rapatDPRD;
Penyediaan dan pengoordinasian tenaga
ahli yang diperlukan oleh
DPRD.
Sekretariat DPRD Kabupaten,4(ota dipimpin oleh Seketaris Dewan.
Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada di bawah dan berlanggung
rarvab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab
kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah.