6. 6
WUJUD HUBUNGAN KEMITRAAN
DPRD DENGAN KEPALA DAERAH
Persetujuan Bersama dalam
Pembentukan Perda
Persetujuan Terhadap Kerja Sama
Yang Akan Dilakukan Pemda
Penyampaian LKPJ Kepada DPRD
Rapat Konsultasi DPRD dengan
KDH Secara Berkala
Bentuk Lainnya Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
BKPSD ProvSumsel
7. 7
PERSETUJUAN BERSAMA
ALUR PEMBENTUKAN PERDA
Perencanaan
Disusun untuk
jangka 1 tahun
Pengundangan
Diundangkan dalam Lembaran
Daerah oleh Sekda
Pembahasan
Melalui Tingkatan
Pembicaraan Bersama
Penyusunan
Berpedoman pd Peraturan
Perundang-undangan
Khusus untuk Raperda : RPJP, RPJMD, APBD, Perubahan
APBD, Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD, Pajak
Daerah, Retribusi Daerah & Tata Ruang yang disetujui
Bersama Bupati/Walikota dalam Rapat Paripurna dapat
diundangkan setelah di evaluasi Gubernur
Penetapan
Bupati/Walikota ttd Perda setelah
dapat Register dari Gubernur
BKPSD ProvSumsel
8. 8
PEMBAHASAN RANPERDA
PEMBICARAAN TINGKAT I
PEMANDANG
AN UMUM
FRAKSI
PENJELASAN
BUPATI/WALI
KOTA DLM
PARIPURNA
TENTANG ISI
RAPERDA
TANGGAPAN
BUPATI/WALI
KOTA ATAS
PEMANDANG
AN UMUM
FRAKSI
PEMBAHASAN
DALAM KOMISI,
PANSUS DENGAN
BUPATI/WALIKOTA
ATAU PEJABAT YANG
DITUNJUK
• Dilakukan oleh DPRD bersama Bupati/Walikota untuk mendapat Persetujuan Bersama
• Pembahasan bersama dilakukan melalui Tingkat Pembicaraan
• Inisiatif Bupati/Walikota, Pembicaraan Tingkat I
BKPSD ProvSumsel
9. PEMBICARAAN TINGKAT II
BILA TIDAK ADA
KESEPAKATAN
DILAKUKAN
VOTING
PENDAPAT
AKHIR
BUPATI/WALI
KOTA
Bila tidak
memperoleh
persetujuan
bersama, tidak
boleh diaju
kan lagi dalam
persidangan
masa itu.
1 2 3 4
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN
DALAM RAPAT
PARIPURNA
• Pengambilan Keputusan dalam Rapat Paripurna
1. Laporan Pimp Komisi/Gab Komisi/Pimp Pansus ttg proses pembahasan.
2. Pendapat Fraksi/Kata Akhir Fraksi.
3. Hasil pembahasan ; dan
4. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh Pimp. Rapat.
BKPSD ProvSumsel
10. PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI/WALIKOTA
Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014
BUPATI/
WALIKOTA
PEMERINTAH PUSAT
MASYARAKAT
PENGAWASAN
DPRD
Keterangan : LPPD = Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
LKPJ = Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
RINGKASAN LPPD
(Pasal 72)
LKPJ KEPADA DPRD
(Pasal 69 & Pasal 71)
LPPD
(Pasal 69 & Pasal 70)
11. LKPJ BUPATI/WALIKOTA
(Pasal 71 UU No 23 Tahun 2014)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
LKPJ memuat hasil
kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Bupati/Walikota menyampaikan LKPJ
dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi per-
baikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
LKPJ kepada DPRD
BKPSD ProvSumsel
12. BILA BUPATI/WALIKOTA
TIDAK MENYAMPAIKAN LKPJ
Dalam hal Bupati/Walikota tidak melaksanakan
kewajiban menyampaikan LKPJ, DPRD dapat
menggunakan hak interpelasi kepada Bupati/
Walikota.
Apabila penjelasan Bupati/Walikota terhadap
penggunaan hak interpelasi tidak diterima,
DPRD melaporkan Bupati/Walikota kepada
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
Berdasarkan laporan dari DPRD , Gubernur se-
bagai wakil Pemerintah Pusat, memberikan
sanksi teguran tertulis kepada Bupati/Walikota.
BKPSD ProvSumsel
13. KERJA SAMA DAERAH
Pasal 363 UU No 23 Tahun 2014
1
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat,
Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan
pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan
publik serta saling menguntungkan.
2
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan oleh Daerah dengan :
a. Daerah lain;
b. Pihak ketiga; dan/atau
c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan
3
Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dikategorikan
menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.
BKPSD ProvSumsel
14. Penyediaan
layanan publik
yang lebih efisien
jika dikelola
bersama
Yang memiliki
externalitas
lintas daerah
• Kerja Sama Wajib adalah kerja sama antar daerah yang
berbatasan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan :
MELIPUTI KERJA SAMA:
Penyediaan Air Bersih
Transportasi
Daerah Aliran Sungai
Infrasturktur
Pariwisata
Tata Ruang
KERJA SAMA WAJIB
BKPSD ProvSumsel
15. KRITERIA
• Antar Daerah
Berbatasan
• Memiliki ekster-
nalitas lintas daerah
• Penyediaan layan-
an publik lebih
efisien jika dikelola
bersama
LINGKUP
• Antar Daerah Prov
berbatasan
• Antar Daerah
Kab/Kota dan
Kab/Kota berbatasan
dari prov berbeda
• Antar Daerah
Kab/Kota berbatasan
dalam wilayahnya
SANKSI JIKA TIDAK DILAKSANAKAN
PEMERINTAH PUSAT AMBIL ALIH
(Pembiayaan oleh APBD masing2 daerah )
GUBERNUR SBG WPD AMBIL ALIH
(Pembiayaan oleh APBD masing2 daerah)
• Antar Daerah Prov berbatasan
• Antar Daerah Kab/Kota dan Kab/Kota
berbatasan dari prov berbeda
• Antar Prov dan Kab/Kota dalam wilayahnya
• Antar Daerah Kab/kota dari Provinsi dalam
wilayahnya
KERJA SAMA WAJIB
CONTOH OBJEK
• Kesehatan
• Pendidikan
• Sosial
• Ketenteraman dan
ketertiban umum
• Lingkungan hidup
• Persampahan
• Kebakaran
• Pekerjaan umum
• Penanggulangan bencana
BKPSD ProvSumsel
16. CONTOH OBJEK
• Kesehatan
• Pendidikan
• Sosial
• Ketenteraman
dan ketertiban
umum
• Lingkungan hidup
• Persamapahan
• Kebakaran
• Pekerjaan umum
• Penanggulangan
bencana
KRITERIA
• Antar Daerah
Berbatasan
• Antar Daerah
Tidak Berbatasan
• Dipandang lebih
efektif dan
efisien jika
dilaksankan dg
bekerja sama
• Didahului dengan
pemetaan urusan
pemerintahan
LINGKUP
• Antar Daerah Prov
berbatasan atau
tidak berbatasan
• Antar Daerah
Kab/Kota dan
Kab/Kota berbatasan
atau tidak
berbatasan dari prov
berbeda
• Antar Prov dan
Kab/Kota berbatasan
atau tidak
berbatasan dalam
wilayahnya
KERJA SAMA SUKARELA
BKPSD ProvSumsel
17. CAKUPAN KERJA SAMA PIHAK KETIGA
Kerja Sama dalam Penyediaan
Pelayanan Publik
Kerja Sama dalam pengelolaan aset
untuk meningkatkan nilai tambah yg
memberikan pendapatan bagi daerah
Kerja Sama Investasi
Kerja Sama lainnya yang tidak ber-
tentangan dengan ketentuan per-
aturan perundang-undangan
BKPSD ProvSumsel
18. PENDAPATAN TDK
SEIMBANG BIAYA
POLITIK
KEPENTINGAN
YANG BERAGAM
LATAR BELAKANG
YANG BERAGAM
INTERVENSI
PARTAI POLITIK
DUKUNGAN APBD
UNTUK OPERASIO
NAL DPRD YG KECIL
TERBATASNYA SARA
NA PENDUKUNG
TERBATASNYA
DUKUNGAN
AHLI/PAKAR
REGULASI
PENDUKUNG YANG
TIDAK LENGKAP
TUNTUTAN
KONSTITUEN/
MASY YG TINGGI
TUGAS & FUNGSI
YANG SANGAT LUAS
KONDISI DPRD SAAT INI
BKPSD ProvSumsel
20. 1.Membahas Bersama Bupati/Walikota,
menyettujui atau tidak menyetujui Rancangan
Perda
2.Mengajukan usul Rancangan Perda
3.Menyusun program Pembentukan Perda
bersama Bupati/Walikota
1.Membahas KUA & PPAS yg disusun Bupati/
Walikota berdasarkan RKPD
2.Membahas Rancangan Perda tentang APBD
3.Membahas Rancangan Perda tentang Perubahan
APBD
4.Membahas Rancangan Perda tentang Pertangung
jawaban APBD
1. Pelaksanaan Perda & Perbup/Perwali
2. Peraturan Peraturan lain yang terkait
Penyelenggaran Pemda Kab/Kota
3. Pelaksanaan Tindak lanjut LHP - BPK
Pem-
bentukan
Perda
Anggaran
Peng-
awasan
Fungsi DPRD Kabupaten/Kota
21. FUNGSI DPRD KABUPATEN KOTA
PASAL 149
UU NO.
23/2014
TENTANG
PEMERINTAHAN
DAERAH
DPRD
KABUPATEN/
KOTA
MEMPUNYAI
FUNGSI :
KETIGA FUNGSI
TERSEBUT
DIJALANKAN
DALAM KERANGKA
REPRESENTASI
RAKYAT DI DAERAH
PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA
DALAM RANGKA
MELAKSANAKAN
FUNGSI
DIMAKSUD, DPRD
PROVINSI/
KABUPATEN/KOTA
MENJARING
ASPIRASI
MASYARAKAT
PEMBENTUK
AN PERDA
ANGGARAN
PENGAWASAN
22. ALAT KELENGKAPAN DPRD
DALAM MENJALANKAN TUGASNYA, ALAT KELENGKAPAN
DIBANTU OLEH SEKRETARIAT DPRD
KOMISI
BADAN
ANGGARAN
BADAN
KEHORMATAN
ALAT
KELENGKAPAN LAIN
BADAN PEM
BENTUKAN PERDA
BADAN
MUSYAWARAH
PIMPINAN
ALAT
KELENGKAPAN
DPRD
BKPSD ProvSumsel
25. Perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2020
yang telah dilakukan prosesnya sebelum Peraturan Menteri ini
mulai belaku, tetap menggunakan struktur perencanaan dan
penganggaran APBD sesuai dengan ketentuan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019
26. PENDAPATAN DAERAH
1. Pendapatan Asli Daerah
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan
d. Lain-lain PAD yang Sah
2. Pendapatan Transfer
a. Transfer Pemerintah Pusat
1) Dana Perimbangan
a) Dana Transfer Umum
(1) DBH
(2) DAU
b) Dana Transfer Khusus
(1) DAK Fisik
(2) DAK Non Fisik
2) Dana Insentif Daerah
3) Dana Otonomi Khusus
4) Dana Keistimewaan
5) Dana Desa
b. Transfer Antar Daerah
1) Pendapatan Bagi Hasil
2) Bantuan Keuangan
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
a. Hibah
b. Dana Darurat
c. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
PENDAPATAN DAERAH
1. Pendapatan Asli Daerah
a. Pajak Daerah
b. Retribusi Daerah
c Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan
d. Lain-lain PAD yang Sah
2. Dana Perimbangan
a. Dana Bagi Hasil
b. Dana Alokasi Umum
c. Dana Alokasi Khusus
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
a. Hibah
b. Dana Darurat
c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada
Kabupaten/Kota
d. Dana Penyesuan dan Otsus
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Daerah Lainnya
27. PENDAPATAN
DAERAH Perda Pajak/Retribusi berpedoman
pada UU No. 28/2009 dan
PP No. 97/2012 ttg Retribusi Lalu
Lintas dan Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Orang Asing
Penetapan target pajak/retribusi
daerah didasarkan potensi dan
perkiraan pertumbuhan
ekonomi di Daerah
Larangan bagi Pemda yang melakukan
pungutan yang meyebabkan ekonomi
biaya tinggi, menghambat lalu-lintas
barang/jasa dan ekspor/impor [program
strategis nasional]
Mengoptimalkan pemanfataan
BMD dalam bentuk sewa,
BGS/BSG, Kerjasama Pemanfaatan
[KSP] dan Kerjasama Penyediaan
Infrastruktur [KSPI]
DAU, DAK, DBH-SDA, DID dan Dana
Desa yang diangggarkan sesuai yang
ditetapkan dalam Perpres ttg
Rincian APBN TA 2020 atau informasi
resmi yang dipublikasikan dalam
portal Kemenkeu
Pendapatan Hibah Dana BOS untuk
Satuan Pendidikan Negeri di
Kabupaten/Kota dianggarkan pada
SKPKD
1
2
3
4
5
6
28. BELANJA
DAERAH
1. Belanja Tidak Langsung
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Bunga
c. Belanja Subsidi
d. Belanja Hibah
e. Belanja Sosial
f. Belanja Bagi Hasil
g Belanja Bantuan Keuangan
h. Belanja Tidak Terduga
2. Belanja Langsung
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Modal
BELANJA DAERAH
1. Belanja Operasi
a. Belanja Pegawai
b. Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Bunga
d. Belanja Subsidi
e. Belanja Hibah
f.
Belanja Bantuan
Sosial
2. Belanja Modal
a. Belanja Tanah
b. Belanja Peralatan dan Mesin
c. Belanja Bangunan dan Gedung
d. Belanja Jalan
e. Belanja Aset Tetap Lainnya
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
a. Belanja Bagi Hasil
b. Belanja Bantuan Keuangan
29. BELANJA
DAERAH
Harus mendukung prioritas
pembangunan nasional, karena itu
APBD harus lebih fokus terhadap
kegiatan produktif, memiliki manfaat
peningkatan kualitas SDM, pelayanan
publik, dan pertumbuhan ekonomi
daerah
Diprioritaskan untuk
mendanai urusan
pemerintahan wajib terkait
pelayanan dasar yang
ditetapkan dengan SPM
Penganggaran belanja hibah dan bansos
mempedomani Perkada yang mengatur
tata cara penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan serta monitoring dan evaluasi
hibah dan bantuan sosial
Penganggaran tambahan
penghasilan kepada pegawai
ASN memperhatikan
kemampuan keuangan daerah
dan memperoleh persetujuan
DPRD
Pemerintah kabupaten/kota
menganggarkan belanja bagi hasil
pajak daerah dan retribusi daerah
kepada pemerintah desa paling sedikit
10% (sepuluh persen) dari rencana
pendapatan pajak daerah dan retribusi
daerah kabupaten/kota pada TA 2020
Penganggaran belanja tidak terduga
dilakukan secara rasional dengan
mempertimbangkan realisasi TA 2019 dan
kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan
yang sifatnya tidak dapat diprediksi
sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh
pemerintah daerah, serta amanat
peraturan perundang-undangan
2
1
4
3
6
5
30. PEMBIAYAAN
1. Penerimaan Pembiayaan
a. SiLPA
b. Pencairan Dana Cadangan
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
d. Penerimaan Pinjaman Daerah
e. Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman Daerah
f. Penerimaan Piutang Daerah
2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Pembentukan Dana Cadangan
b. Penanaman Modal
(Investasi) Pemerintah
Daerah
c. Pembayaran Pokok Utang
d. Pemberian Pinjaman Daerah
PEMBIAYAAN
1. Penerimaan Pembiayaan
a. SiLPA
b. Pencairan Dana Cadangan
c. Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
d. Penerimaan Pinjaman Daerah
e. Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman Daerah
f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
2.
Pengeluaran
Pembiayaan
a. Pembayaran Cicilan
Pokok Utang yang
Jatuh Tempo
b. Penyertaan Modal Daerah
c. Pembentukan Dana Cadangan
d. Pemberian Pinjaman Daerah
e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
31. PEMBIAYAAN
DAERAH
Pemerintah Daerah dapat
melakukan pinjaman daerah
berdasarkan PP No. 56/ 2018
tentang Pinjaman Daerah
Penetapan anggaran penerimaan
pembiayaan yang bersumber dari
pencairan dana cadangan, waktu
pencairan dan besarannya sesuai
Perda tentang pembentukandana
cadangan
Pemda dapat menyediakan alokasi
anggaran guna pelaksanaan kebijakan
pemerintah untuk menyalurkan KUR
sesuai Permenko Bidang Ekonomi No
11/ 2017 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
Pemda harus menyusun analisis
investasi sebelum melakukan
investasi mempedomani
Permendagri No. 52/2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah
Dalam rangka pemberdayaan
masyarakat, Pemerintah Daerah
dapat menganggarkan investasi
jangka panjang non permanen
dalam bentuk dana bergulir
Pemda dapat membentuk dana cadangan
yang diprioritaskan untuk mendanai
kebutuhan pembangunan prasarana dan
sarana daerah yang tidak dapat
dibebankan dalam 1 (satu) tahun
anggaran, serta dapat digunakan untuk
mendanai kebutuhan lainnya sesuai
peraturan perundang-undangan
2
1
4
3
6
5
33. A.Pendapatan Asli Daerah:
1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Derah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah
B.Dana Perimbangan :
1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
C.Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :
1. Dana Darurat dari Pemerintah
2. Hibah
3. Bantuan Keuangan
4. Bagi hasil dari Provinsi
STRUKTUR PENDAPATAN
34. STRUKTUR BELANJA
A. Belanja Administrasi Umum
- Belanja Pegawai/Personalia
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Perjalanan Dinas
- Belanja Pemeliharaan
B. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
- Belanja Pegawai/Personalia
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Perjalanan Dinas
- Belanja Pemeliharaan
C. Belanja Modal
1. Aparatur Daerah
35. A. Belanja Administrasi Umum
- Belanja Pegawai/Personalia
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Perjalanan Dinas
- Belanja Pemeliharaan
B. Belanja Operasi dan Pemeliharaan
- Belanja Pegawai/Personalia
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Perjalanan Dinas
- Belanja Pemeliharaan
C. Belanja Modal
2. Pelayanan Publik
3. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan
4. Belanja Tidak Terduga
36. STRUKTUR PEMBIAYAAN
1.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
2.Transfer dari Rekening Dana Cadangan
3.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4.Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
5.Penerimaan Piutang Daerah
A.Penerimaan Pembiayaan:
B.Pengeluaran Pembiayaan:
1.Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh
tempo
2.Pembelian kembali obligasi daerah
3.Penyertaan modal (investasi) daerah
4.Pemberian piutang daerah
5.Transfer ke rekening dana cadangan
38. 38
KDH DPRD
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
• PIMPINAN DPRD
• BADAN MUSYAWARAH
• KOMISI
• BADAN ANGGARAN
• BAPEM PERDA
• BADAN KEHORMATAN
• PANSUS
SEKRETARIAT
DPRD
• SEKRETARIAT DAERAH
• INSPEKTORAT
• DINAS
• BADAN
• KECAMATAN
BKPSD ProvSumsel
39. 39
RPJPD
RPJMD
RKPD
APBD
KUA/PPAS
• PIMPINAN DPRD
• BAMUS
• KOMISI
• BANGGAR
• BAPEM PERDA
• BADAN
KEHORMATAN
• PANSUS
PROGRAM
KEGIATAN
KDH
DPRD
• SEKRETARIAT
DAERAH
• INSPKTORAT
• DINAS
• BADAN
• KECAMATAN
URUSAN
SETWAN
42. MASYARAKAT
SEJAHTERA
1. PUSAT (K/L) DENGAN
KEBIJAKAN SERTA
APBN/POTENSI LAINNYA
3. SWASTA DENGAN
SEGALA POTENSINYA
4. AKADEMISI/
MASYARAKAT
DENGAN
SEGALA
POTENSINYA;
2. PEMDA DENGAN
KEOTONOMIANNYA
, OPD, APBD/
POTENSI LAINNYA
PELAKU PEMBANGUNANBKPSD ProvSumsel
43. Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan
pemerataan:
1. Pendapatan masyarakat;
2. Kesempatan kerja;
3. Lapangan berusaha;
4. Akses dan kualitas pelayanan publik; dan
5. Daya saing Daerah.
Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional
Pembangunan Daerah :
PEMBANGUNAN
DAERAH
(Pasal 258 UU NO. 23 Tahun 2014)
BKPSD ProvSumsel
44. URUSAN PEMERINTAHAN
KONKURENABSOLUT
1. POLITIK LUAR
NEGERI
2. PERTAHANAN
3. KEAMANAN
4. YUSTISI
5. MONETER & FISKAL
6. AGAMA
PILIHAN
(8)
WAJIB
(24)
Dibagi
berdasarkan
kriteria
Eksternalitas,
Akuntabilitas dan
Efisiensi
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM
YAN DASAR (6) NON YAN DASAR (18)
S P M N S P K
1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. PU DAN PR
4. PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAW
PERMUKIMAN
5. TRAMTIBUM & LINMAS
6. SOSIAL
Daerah sesuai dengan kewenangannya
menyusun rencana pembangunan Daerah
sebagai satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional.
PASAL 260
UU 23/2014
BKPSD ProvSumsel
45. Wajib Pelayanan Dasar
6 URUSAN:
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan
penataan ruang
4. Perumahan Rakyat
dan Kawasan
Permukiman
5. Ketenteraman,
Ketertiban Umum,
dan Pelindungan
Masyarakat
6. Sosial
Wajib Non Pelayanan Dasar
18 URUSAN:
1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan
Pelindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi & Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan Olah Raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan
Pilihan
8 URUSAN:
1. Kelautan dan perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan Sumber Daya
Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian; dan
8. Transmigrasi.
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
KEWENANGAN DAERAH
(Pasal 11 UU 23 Tahun 2014)
24 Wajib
BKPSD ProvSumsel
46. Urusan Pemerintahan Umum
46
1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka
memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan
golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemanan lokal, regional, dan
nasional.
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di
wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan
permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak
asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan,
potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan
kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.
47. UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004UU 25/2004 UU 33/2004
PP PP PP
PERMENDAGRI 13/2006
Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah
PP 58/2005:
Pengelolaan Keuda
(Omnibus Regulation)
UU 32/2004
DASAR HUKUM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 182 & Pasal 194
UU 32/2004
Pasal 69 & Pasal 86
UU 33/2004Pasal 155 PP 58 /2005
Perda Pokok-Pokok ttg
Pengelolaan Keu Daerah
Perkada ttg Sistem
& Prosedur Pengelolaan Keuda
Pasal 330 Permendagri
13/2006 Kandungan lokal
berdasarkan kesepakatan
bersama yg tidak
bertentangan dng peraturan
perUUan
SE ttg Pedoman Penyusunan
RKA - SKPD
1
Pasal 151 Ayat 1 PP 58/2005
Permendagri
59/2007
Permendagri
21/2011
UU 23/2014
REVISI
REVISI
REVISI
Pasal 330- UU 23/2014
“Ketentuan lebih lanjut
mengenai penyusunan,
pelaksanaan,
penatausahaan,
pelaporan, pengawasan
dan
pertanggungjawaban
keuangan Daerah diatur
dengan peraturan
pemerintah”
REVISI
Pembangunan Daerah
merupakan perwujudan dari
pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang telah
diserahkan ke Daerah
sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional
Pasal 258 UU
23/2014
49. SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pemeriksaan
RPJMD RKPD
KUA PPAS
Nota
Kesepakatan
Pedoman
Penyusunan
RKA-SKPD o/ KDH
RKA-SKPD
RAPBD
Evaluasi Raperda
APBD oleh
Gubernur/
Mendagri
Rancangan
DPA-SKPD
DPA-SKPD
Verifikasi
Laporan Realisasi
Semester Pertama
R P-APBD
Penatausahaan
Belanja
• Penerbitan SPM-UP, SPM-
GU, SPM-TU dan SPM-LS
oleh Kepala SKPD
• Penerbitan SP2D oleh PPKD
Penatausahaan
Pendapatan
Kekayaan dan
Kewajiban daerah
• Kas Umum
• Piutang
• Investasi
• Barang
• Dana Cadangan
• Utang
Akuntansi
Keuangan Daerah
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
• LRA , LPSAL
• LO, Neraca, LPE
• Lap. Arus Kas
• CaLK
Laporan Keuangan
diperiksa oleh BPK
Raperda PJ Pel
APBD
Perda APBD
• Bendahara penerimaan
wajib menyetor
penerimaannya ke rekening
kas umum daerah
selambat-lambatnya 1 hari
kerja
Penatausahaan
Pembiayaan
• Dilakukan oleh PPKD
Pelaksanaan APBD
Pendapatan
Belanja
Pembiayaan
Disusun dan
disajikan Sesuai SAP
Persetujuan
Bersama (KDH +
DPRD)
Evaluasi o/
Gubernur/MDN 15
hari
7 hari penyesuaian
o/ Pemda
Perda PJ Pel APBD
Evaluasi
R P-APBD
Oleh
Gbrnr/MDN
Perda P-APBD
setelah 3 hari
PEDUM APBD
o/ MDN
BKPSD ProvSumsel
54. 5
4
BUPATI/
WALIKOTA
GUBERNUR
KORBINWASKORBINWAS Sebagian
Urusan
Koordinasi, Pembinaan,
Pengawasan
NASIONAL
LOKAL
Psl 17 UUD 1945
Pemegang
Kekuasaan Pemerintahan
PSL 4 (1) UUD 1945
HUBUNGAN KEKUASAAN
PEMERINTAHAN PUSAT DAN DAERAH
The Ultimate
Responsibility Lies
Upon The President
REGIONAL
WAKIL
PEMERINTAH
PUSAT
DPRD PROV
DPRD
KAB/KOTA
Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara
Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara
Kementerian/LPNK
Tanggung jawab utama ada pada Presiden
PRESIDEN
BKPSD ProvSumsel
55. 5
5
DPRD Kab/Kota terdiri atas anggota Partai Politik peserta
Pemilihan Umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum
DPRD Kab/Kota merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah Kab/Kota yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kab/Kota.
Anggota DPRD Kab/Kota adalah pejabat Daerah Kab/Kota.
SUSUNAN & KEDUDUKAN DPRD
PASAL 147 & 148 UU No. 23/2014BKPSD ProvSumsel
56. 56
KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER &
FISKAL
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
KONKUREN
PILIHANWAJIB
PELAYANAN
DASAR
NON PELAYAN-
AN DASAR
S P M
PRINSIP
- Dapat dilaksanakan sendiri
- Dapat didekonsentrasikan kpd
instansi vertikal/Gub sbg wakil
Pemerintah Pusat
- TIdak dpt ditugas pembantu-
ankan kepd daerah otonom,
karena tIidak ada perangkat
daerah yang melaksanakan
- Dibiayai dari APBN
- Pembentukan instansi vertikal
di daerah tidak memerlukan
persetujuan Gubernur seba-
gai Wakil Pemerintah Pusat.
PRINSIP :
- Urusan konkuren yg menjadi kewenangan
daerah :
- ASAS PELAKSANAAN:
Urusan Pemerintahan menjadi kewenang-
an daerah dilaksanakan berdasarkan asas
otonomi
- ANGGARAN: APBD
- HAK DAERAH :
Mengatur & mengurus urusan yang sudah
diserahkan kpd daerah sesuai dgn aspirasi
masyarakat setempat & kondisi daerah
dalam prinsip NKRI dengan berpedoman
pada NSPK
PRINSIP:
- Urusan Pemerintahan yang me-
rupakan kewenangan Presiden
sebagai kepala pemerintahan yang
pelaksanaannya di daerah dilaksana
kan oleh Gubernur, Bupati/Walikota
di wilayahnya.
- ANGGARAN: dibiayai dari APBN.
- PELAKSANA :
Di daerah dilaksanakan o/ Gubernur,
Bupati dan Walikota sebagai wakil
pemerintah pusat dibantu oleh
instansi vertikal.
Camat melaksanakan pelimpahan
urusan pemerintahan umum yang
dilaksankan Bupati/Walikota di
tingkat kecamatan
- PERTANGGUNGJAWABAN
Gubernur bertanggung jawab kpd
Presiden melalui Mendagri &
Bupati/Walikota betanggung jawab
kpd Mendagri melalui Gubernur sbg
Wakil Pemerintah Pusat.
57. 57
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR NEGERI
6. MONETER & FISKAL
S P M N S P K
1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. PU & PENATA RUANG
4. PERUMAHAN RAKYAT &
KAWASAN PEMUKIMAN
5. TRAMTIBUM & LINMAS
6. SOSIAL
PILIHAN (8)WAJIB (24)
YAN DASAR (6) NON YAN DASAR (18)
URUSAN PEMERINTAHAN
KONKURENABSOLUT URUSAN
PEMERINTAHAN UMUM
Daerah sesuai dengan kewenangannya
menyusun rencana pembangunan Daerah
sebagai satu kesatuan dalam sistem pe-
rencanaan Pembangunan Nasional.Pasal 260 UU 23/2014
Dibagi
berdasarkan
Kriteria
Eksternalitas,
Akuntabilitas
& Efisiensi
BKPSD ProvSumsel
58. 58
URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN
Kewenangan Daerah
18 Urusan Wajib
1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan &
Pelindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi Kependudukan &
Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat & Desa
8. Pengendalian Penduduk & Keluarga
Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi & Informatika
11. Koperasi, Usaha Kecil, & Menengah
12. Penanaman Modal
13. Kepemudaan & Olah Raga
14. Statistik
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan
Non
Dasar
6 Urusan Wajib
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum &
Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat
& Kawasan
Permukiman
5. Ketenteraman,
Tibum & Linmas
6. Sosial
Dasar
8 Urusan Pilihan
1. Kelautan & Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi & Sumber Daya
Mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian; &
8. Transmigrasi.
Pilihan
BKPSD ProvSumsel
----- Meeting Notes (3/9/18 22:42) -----
- Apa kompetensi yang harus dimiliki Sekwan DPRD
- Perlu ada ruang regulasi utk menghadirkan teknologi informasi di masing-masing AKD.
- Apa Tatib bisa menjawab penguatan AKD DPRD.
- Bagaimana terkait regulasi terkait Dana Aspirasi/Pokir.
----- Meeting Notes (3/9/18 22:28) -----
Surat Edaran
SPM Standar Pelayanan Minimal, NSPK Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
