SlideShare a Scribd company logo
1 of 5
Sejarah Pemilihan Ketua MPR
Alma’arif
Orde Lama
29 Agustus 1945
1. Presiden Soekarno
membentuk dan memilih
Komite Nasional Indonesia
(KNIP)
2. Sidang pertama KNIP
langsung memilih pimpinan.
Ketua : Kasman
Singodimejo
16 Oktober 1945
Wapres M. Hatta
mengeluarkan maklumat
berisi penyerahan
kekuasaan legislative kepda
KNIP. Pada mas inilah, KNIP
menjelma menjadi embrio
MPR
1949-1959
tidak ada MPR dalam
system ketatanegaraan
Indonesia karena
pemberlakuan Republik
Indonesia Serikat dan
UUDS. Yang ada lembaga
konstituante hasil pemilu
5 Juli 1959
Presiden Soekarno
mengeluarkan dekrit berisi
pembentukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat
Sementara (MPRS) yang
anggota dan pimpinannya
diangkat Presiden.
Ketua MPRS : Chairul Saleh
Orde Baru
1966-1972
Pimpinan MPRS
diangkat oleh
Presiden.
Ketua : AH
Nasution
(nonparpol/TNI
AD)
1972-1977
Ketua : KH
Idham Chalid
(PPP)
1977-1982
Ketua : Adam
Malik (Golkar)*
*digantikan oleh
Daryatmo pada
1978 karena
Adam menjadi
Wapres
1982-1987
Amir Machmud
(Golkar)
1987-1992
M. Kharis Suhud
(Golkar)
1992-1997
Wahono (Golkar)
1997-1999
harmoko
(Golkar)
Reformasi
1999-2004
Ketua MPR diajukan oleh
fraksi partai politik yang
memenuhi electoral
threshold. Calon yang
tidak ditetapkan sebagai
wakil ketua. Pemilihan
dilakukan secara voting
Ketua : Amien Rais (Fraksi
Reformasi)
2004-2009
Pimpinan dipilih lewat voting.
Para pimpinan adalah politikus
yang diajukan lewat system
paket dari Koalisi Kerakyatan
yang diusung Fraksi PKS,
Demokrat, PAN, PKB dan PPP
Ketua : Hidayat Nur Wahid
(PKS)
2009-2014
Pemilihan pimpinan dilakukan
secara aklamasi karena dari
delapan fraksi, kecuali PKS,
tujuh fraksi memberikan suara
sama dengan paket pimpinan
terpilih
Ketua : Taufiq Kiemas (PDIP)
*Taufiq meninggal pada 2013
dan kemudian digantikan oleh
Sidarto Danusubroto
2014-2019
(Sistem Paket)
KMP mengajukan lima calon
: Zulkifli Hasan (PAN), EE
Mangindaan (Demokrat),
Mahyudin (Golkar), Hidayat
Nur Wahid (PKS), Oesman
Sapta Odang (PDP)
KIH mengajukan lima calon :
Oesman Sapta Odang (DPD),
Imam Nachrowi (PKB),
Hasrul Azwar (PPP), Patrice
Rio Capella (Nasdem).
Ahmad Basarah (PDIP)
SEKIAN
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

Daftar kabinet-indonesia-wikipedia-bahasa-indonesia-ensiklopedia-bebas
Daftar kabinet-indonesia-wikipedia-bahasa-indonesia-ensiklopedia-bebasDaftar kabinet-indonesia-wikipedia-bahasa-indonesia-ensiklopedia-bebas
Daftar kabinet-indonesia-wikipedia-bahasa-indonesia-ensiklopedia-bebasAdam Rikh
 
W3D1-PANCASILA DASAR NEGARA
W3D1-PANCASILA DASAR NEGARAW3D1-PANCASILA DASAR NEGARA
W3D1-PANCASILA DASAR NEGARAlatifstpp
 
pembentukan pemerintahan RI
 pembentukan pemerintahan RI pembentukan pemerintahan RI
pembentukan pemerintahan RImunir ikhwan
 
Presiden dan wakilnya dari yang 1 sampai jokowi
Presiden dan wakilnya dari yang 1 sampai jokowiPresiden dan wakilnya dari yang 1 sampai jokowi
Presiden dan wakilnya dari yang 1 sampai jokowiFelix net
 
Proposal penelitian lemlit 2014 sihabudin noor
Proposal penelitian lemlit 2014 sihabudin noorProposal penelitian lemlit 2014 sihabudin noor
Proposal penelitian lemlit 2014 sihabudin noorSihabudin Noor
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiOperator Warnet Vast Raha
 
Berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasi
Berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasiBerakhirnya orde baru dan lahirnya reformasi
Berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasiEga Millenio
 
Pemerintahan B.J. Habibie
Pemerintahan B.J. HabibiePemerintahan B.J. Habibie
Pemerintahan B.J. HabibieBalqies Camilla
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiOperator Warnet Vast Raha
 
Sistem politik indonesia amandemen uud
Sistem politik indonesia amandemen uudSistem politik indonesia amandemen uud
Sistem politik indonesia amandemen uudYudi Prasetya
 
Pendidikan pancasila (pelaksanaan uud'45)
Pendidikan pancasila (pelaksanaan uud'45)Pendidikan pancasila (pelaksanaan uud'45)
Pendidikan pancasila (pelaksanaan uud'45)Bas Bas
 

What's hot (16)

Daftar kabinet-indonesia-wikipedia-bahasa-indonesia-ensiklopedia-bebas
Daftar kabinet-indonesia-wikipedia-bahasa-indonesia-ensiklopedia-bebasDaftar kabinet-indonesia-wikipedia-bahasa-indonesia-ensiklopedia-bebas
Daftar kabinet-indonesia-wikipedia-bahasa-indonesia-ensiklopedia-bebas
 
W3D1-PANCASILA DASAR NEGARA
W3D1-PANCASILA DASAR NEGARAW3D1-PANCASILA DASAR NEGARA
W3D1-PANCASILA DASAR NEGARA
 
pembentukan pemerintahan RI
 pembentukan pemerintahan RI pembentukan pemerintahan RI
pembentukan pemerintahan RI
 
Presiden dan wakilnya dari yang 1 sampai jokowi
Presiden dan wakilnya dari yang 1 sampai jokowiPresiden dan wakilnya dari yang 1 sampai jokowi
Presiden dan wakilnya dari yang 1 sampai jokowi
 
Proposal penelitian lemlit 2014 sihabudin noor
Proposal penelitian lemlit 2014 sihabudin noorProposal penelitian lemlit 2014 sihabudin noor
Proposal penelitian lemlit 2014 sihabudin noor
 
Makalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpinMakalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpin
 
Chapter ii
Chapter iiChapter ii
Chapter ii
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
 
Hasil sidang ppki
Hasil sidang ppkiHasil sidang ppki
Hasil sidang ppki
 
Berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasi
Berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasiBerakhirnya orde baru dan lahirnya reformasi
Berakhirnya orde baru dan lahirnya reformasi
 
Pemerintahan B.J. Habibie
Pemerintahan B.J. HabibiePemerintahan B.J. Habibie
Pemerintahan B.J. Habibie
 
Bj. habibie
Bj. habibieBj. habibie
Bj. habibie
 
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusiMakalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
Makalah penyebab dan kosekuensi terjadinya perubahan konstitusi
 
Sistem politik indonesia amandemen uud
Sistem politik indonesia amandemen uudSistem politik indonesia amandemen uud
Sistem politik indonesia amandemen uud
 
Pendidikan pancasila (pelaksanaan uud'45)
Pendidikan pancasila (pelaksanaan uud'45)Pendidikan pancasila (pelaksanaan uud'45)
Pendidikan pancasila (pelaksanaan uud'45)
 
Makalah perubahan uud
Makalah  perubahan uudMakalah  perubahan uud
Makalah perubahan uud
 

Viewers also liked

Vol 6 Fleets
Vol 6 FleetsVol 6 Fleets
Vol 6 Fleetscynbad73
 
Teori pembagian dan pemindahan kekuasaan
Teori pembagian dan pemindahan kekuasaanTeori pembagian dan pemindahan kekuasaan
Teori pembagian dan pemindahan kekuasaanAlma'Arif Pangulu
 
Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerah
Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerahPengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerah
Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerahAlma'Arif Pangulu
 
C2 Large Format Book
C2 Large Format BookC2 Large Format Book
C2 Large Format Bookcynbad73
 
C2 Imaging Brochure
C2 Imaging BrochureC2 Imaging Brochure
C2 Imaging Brochurecynbad73
 
Planning Process in Asset Management for Local Government
Planning Process in Asset Management for Local GovernmentPlanning Process in Asset Management for Local Government
Planning Process in Asset Management for Local GovernmentAlma'Arif Pangulu
 
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprdPengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprdAlma'Arif Pangulu
 
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
UU  No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)UU  No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)Alma'Arif Pangulu
 
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No. 6 Tahun 2014 tentang DesaUU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No. 6 Tahun 2014 tentang DesaAlma'Arif Pangulu
 

Viewers also liked (17)

Vol 6 Fleets
Vol 6 FleetsVol 6 Fleets
Vol 6 Fleets
 
Fotopoema rima ii
Fotopoema rima iiFotopoema rima ii
Fotopoema rima ii
 
Teori pembagian dan pemindahan kekuasaan
Teori pembagian dan pemindahan kekuasaanTeori pembagian dan pemindahan kekuasaan
Teori pembagian dan pemindahan kekuasaan
 
ApiJam Presentation
ApiJam PresentationApiJam Presentation
ApiJam Presentation
 
Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerah
Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerahPengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerah
Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerah
 
C2 Large Format Book
C2 Large Format BookC2 Large Format Book
C2 Large Format Book
 
C2 Imaging Brochure
C2 Imaging BrochureC2 Imaging Brochure
C2 Imaging Brochure
 
Perjalanan UU Pilkada
Perjalanan UU PilkadaPerjalanan UU Pilkada
Perjalanan UU Pilkada
 
Slide show
Slide showSlide show
Slide show
 
Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014
 
Planning Process in Asset Management for Local Government
Planning Process in Asset Management for Local GovernmentPlanning Process in Asset Management for Local Government
Planning Process in Asset Management for Local Government
 
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprdPengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
 
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
UU  No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)UU  No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
Management of disaster
Management of disasterManagement of disaster
Management of disaster
 
Slide PP 60 Tahun 2014
Slide PP 60 Tahun 2014Slide PP 60 Tahun 2014
Slide PP 60 Tahun 2014
 
Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014Slide UU 23/2014
Slide UU 23/2014
 
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No. 6 Tahun 2014 tentang DesaUU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
 

Similar to Sejarah pemilihan ketua MPR

Sistem pemerintahan indonesia pada masa awal kemerdekaan indonesia
Sistem pemerintahan indonesia pada masa awal kemerdekaan indonesiaSistem pemerintahan indonesia pada masa awal kemerdekaan indonesia
Sistem pemerintahan indonesia pada masa awal kemerdekaan indonesiaDian Mardiana
 
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaPersatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaRezaWahyuni5
 
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaPersatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaRezaWahyuni5
 
Sejarah UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN PADA AWAL KEMERDEKAAN
Sejarah UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN PADA AWAL KEMERDEKAANSejarah UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN PADA AWAL KEMERDEKAAN
Sejarah UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN PADA AWAL KEMERDEKAANRizki Fitrah
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxTheresiaSimamora1
 
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Lela Warni
 
Lembaga lembaga negara menurut undang-undang dasar 1945
Lembaga lembaga negara menurut undang-undang dasar 1945Lembaga lembaga negara menurut undang-undang dasar 1945
Lembaga lembaga negara menurut undang-undang dasar 1945Operator Warnet Vast Raha
 
Hasil Putusan Sidang PPKI
Hasil Putusan Sidang PPKIHasil Putusan Sidang PPKI
Hasil Putusan Sidang PPKIKamel Yusuf
 
Pembentukan-pemerintahan-ri
Pembentukan-pemerintahan-riPembentukan-pemerintahan-ri
Pembentukan-pemerintahan-riJolinda Amoreka
 
Musni Umar: Budaya Demokrasi, Pileg dan Pilpres 2014
Musni Umar: Budaya Demokrasi, Pileg dan Pilpres 2014Musni Umar: Budaya Demokrasi, Pileg dan Pilpres 2014
Musni Umar: Budaya Demokrasi, Pileg dan Pilpres 2014musniumar
 
Musni Umar: Budaya Demokrasi, Kecurangan Pileg dan Harapan Pilpres 2014
Musni Umar: Budaya Demokrasi,  Kecurangan Pileg dan Harapan Pilpres  2014Musni Umar: Budaya Demokrasi,  Kecurangan Pileg dan Harapan Pilpres  2014
Musni Umar: Budaya Demokrasi, Kecurangan Pileg dan Harapan Pilpres 2014musniumar
 
Indonesia masa orde baru.pptx
Indonesia masa orde baru.pptxIndonesia masa orde baru.pptx
Indonesia masa orde baru.pptxsyafnila
 
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg ini
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg iniSejarah sistem pemerintahan indonesia print yg ini
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg iniDona Dika
 
Tanya jawab soal ips2
Tanya jawab soal ips2Tanya jawab soal ips2
Tanya jawab soal ips2raizin
 

Similar to Sejarah pemilihan ketua MPR (20)

Sistem pemerintahan indonesia pada masa awal kemerdekaan indonesia
Sistem pemerintahan indonesia pada masa awal kemerdekaan indonesiaSistem pemerintahan indonesia pada masa awal kemerdekaan indonesia
Sistem pemerintahan indonesia pada masa awal kemerdekaan indonesia
 
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaPersatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
 
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaPersatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masa
 
Sejarah UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN PADA AWAL KEMERDEKAAN
Sejarah UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN PADA AWAL KEMERDEKAANSejarah UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN PADA AWAL KEMERDEKAAN
Sejarah UPAYA PEMERINTAH DALAM MEMBENTUK PEMERINTAHAN PADA AWAL KEMERDEKAAN
 
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptxBAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
BAB 4 C IPS KLS 9 TENTANG MASA DEMOKRASI TERPIMPIN.pptx
 
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Bab 8 sni 6
Bab 8 sni 6Bab 8 sni 6
Bab 8 sni 6
 
Lembaga lembaga negara menurut undang-undang dasar 1945
Lembaga lembaga negara menurut undang-undang dasar 1945Lembaga lembaga negara menurut undang-undang dasar 1945
Lembaga lembaga negara menurut undang-undang dasar 1945
 
119921204 politik-pemerintahan
119921204 politik-pemerintahan119921204 politik-pemerintahan
119921204 politik-pemerintahan
 
Hasil Putusan Sidang PPKI
Hasil Putusan Sidang PPKIHasil Putusan Sidang PPKI
Hasil Putusan Sidang PPKI
 
Pembentukan-pemerintahan-ri
Pembentukan-pemerintahan-riPembentukan-pemerintahan-ri
Pembentukan-pemerintahan-ri
 
Musni Umar: Budaya Demokrasi, Pileg dan Pilpres 2014
Musni Umar: Budaya Demokrasi, Pileg dan Pilpres 2014Musni Umar: Budaya Demokrasi, Pileg dan Pilpres 2014
Musni Umar: Budaya Demokrasi, Pileg dan Pilpres 2014
 
Demokrasi Terpimpin
Demokrasi TerpimpinDemokrasi Terpimpin
Demokrasi Terpimpin
 
Musni Umar: Budaya Demokrasi, Kecurangan Pileg dan Harapan Pilpres 2014
Musni Umar: Budaya Demokrasi,  Kecurangan Pileg dan Harapan Pilpres  2014Musni Umar: Budaya Demokrasi,  Kecurangan Pileg dan Harapan Pilpres  2014
Musni Umar: Budaya Demokrasi, Kecurangan Pileg dan Harapan Pilpres 2014
 
Indonesia masa orde baru.pptx
Indonesia masa orde baru.pptxIndonesia masa orde baru.pptx
Indonesia masa orde baru.pptx
 
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg ini
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg iniSejarah sistem pemerintahan indonesia print yg ini
Sejarah sistem pemerintahan indonesia print yg ini
 
Tanya jawab soal ips2
Tanya jawab soal ips2Tanya jawab soal ips2
Tanya jawab soal ips2
 
Pertemuan 5.pdf
Pertemuan 5.pdfPertemuan 5.pdf
Pertemuan 5.pdf
 
3. pemilu tahun 1955
3. pemilu tahun 19553. pemilu tahun 1955
3. pemilu tahun 1955
 

Sejarah pemilihan ketua MPR

  • 1. Sejarah Pemilihan Ketua MPR Alma’arif
  • 2. Orde Lama 29 Agustus 1945 1. Presiden Soekarno membentuk dan memilih Komite Nasional Indonesia (KNIP) 2. Sidang pertama KNIP langsung memilih pimpinan. Ketua : Kasman Singodimejo 16 Oktober 1945 Wapres M. Hatta mengeluarkan maklumat berisi penyerahan kekuasaan legislative kepda KNIP. Pada mas inilah, KNIP menjelma menjadi embrio MPR 1949-1959 tidak ada MPR dalam system ketatanegaraan Indonesia karena pemberlakuan Republik Indonesia Serikat dan UUDS. Yang ada lembaga konstituante hasil pemilu 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit berisi pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang anggota dan pimpinannya diangkat Presiden. Ketua MPRS : Chairul Saleh
  • 3. Orde Baru 1966-1972 Pimpinan MPRS diangkat oleh Presiden. Ketua : AH Nasution (nonparpol/TNI AD) 1972-1977 Ketua : KH Idham Chalid (PPP) 1977-1982 Ketua : Adam Malik (Golkar)* *digantikan oleh Daryatmo pada 1978 karena Adam menjadi Wapres 1982-1987 Amir Machmud (Golkar) 1987-1992 M. Kharis Suhud (Golkar) 1992-1997 Wahono (Golkar) 1997-1999 harmoko (Golkar)
  • 4. Reformasi 1999-2004 Ketua MPR diajukan oleh fraksi partai politik yang memenuhi electoral threshold. Calon yang tidak ditetapkan sebagai wakil ketua. Pemilihan dilakukan secara voting Ketua : Amien Rais (Fraksi Reformasi) 2004-2009 Pimpinan dipilih lewat voting. Para pimpinan adalah politikus yang diajukan lewat system paket dari Koalisi Kerakyatan yang diusung Fraksi PKS, Demokrat, PAN, PKB dan PPP Ketua : Hidayat Nur Wahid (PKS) 2009-2014 Pemilihan pimpinan dilakukan secara aklamasi karena dari delapan fraksi, kecuali PKS, tujuh fraksi memberikan suara sama dengan paket pimpinan terpilih Ketua : Taufiq Kiemas (PDIP) *Taufiq meninggal pada 2013 dan kemudian digantikan oleh Sidarto Danusubroto 2014-2019 (Sistem Paket) KMP mengajukan lima calon : Zulkifli Hasan (PAN), EE Mangindaan (Demokrat), Mahyudin (Golkar), Hidayat Nur Wahid (PKS), Oesman Sapta Odang (PDP) KIH mengajukan lima calon : Oesman Sapta Odang (DPD), Imam Nachrowi (PKB), Hasrul Azwar (PPP), Patrice Rio Capella (Nasdem). Ahmad Basarah (PDIP)