peran penting gubernur selaku wakil pemerintah pusat

1. PENGUATAN GUBERNUR SEBAGAI
WAKIL PEMERINTAH PUSAT
DR. SAFRIZAL, ZA, M.Si
DIRJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
Samarinda, 27 SEPTEMBER 2021
DALAM MENGKOORDINASIKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAN TUGAS
PEMBANTUAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2. 01
02
03
04
KEDUDUKAN GWPP
KELEMBAGAAN GWPP
PENDANAAN GWPP
BINWAS TP KAB/KOTA OLEH
GWPP
OUTLINE

3. KEDUDUKAN GWPP

4. GUBERNUR
KEPALA DAERAH SBG WAKIL PEMERINTAH PUSAT
PRESIDEN
RAKYAT
TUGAS & WEWENANG:
1. BINWAS PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN
KAB/KOTA
2. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TP
TUGAS & WEWENANG:
 PENYELENGGARA
URUSAN OTONOMI
DAERAH
 MELAKSANAKAN TP K/L
PERANGKAT DAERAH
PERANGKAT GUBERNUR
KEDUDUKAN GUBERNUR

5. PRESIDEN
MENTERI TEKNIS
MENTERI DALAM
NEGERI
GWPP
BUPATI/ WALIKOTA
1. Menyusun NSPK;
2. Melaksanakan binwas;
3. Melaksanakan urusan yang
menjadi kewenangannya.
1. Binwas teknis;
2. Dekon delegatif;
3. Tugas pembantuan.
1. Binwas teknis;
2. Dekon delegatif;
3. Binwas umum;
4. Dekon atributif GWPP;
5. Tugas pembantuan.
TUGAS PEMBANTUAN
TUGAS PEMBANTUAN
BINWAS
UMUM
BINWAS
TEKNIS
GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT

6. BAB IV URUSAN
PEMERINTAHAN
Pasal 9 Ayat (1) Urusan Pemerintahan
terdiri atas urusan pemerintahan absolut,
urusan pemerintahan pemerintahan
konkuren, dan urusan pemerintahan
umum
Urusan Pemerintahan
ABSOLUT
(Urusan Pemerintahan yang
sepenuhnya menjadi
kewenangan Pemerintah
Pusat )
Urusan Pemerintahan
KONKUREN
(Urusan Pemerintahan yang
dibagi antara Pemerintah Pusat dan
Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota)
Urusan Pemerintahan
UMUM
(Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden
sebagai kepala pemerintahan)
Penyelenggaraan urusan pemerintahan absolut:
(a) Melaksanakan Sendiri
(b) Melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal
yang ada di Daerah atau GWPP berdasarkan asas
Dekonsentrasi
Pasal 10 Ayat (2)
Penyelenggaraan urusan pemerintahan
konkuren:
(a) Sendiri oleh Pemerintah Pusat;
(b) Dengan cara melimpahkan wewenang
Gubernur sebagai WPP atau kepada instansi
Vertikal yang ada di daerah dengan asas
dekonsentrasi; atau
(c) dengan cara menugasi Daerah berdasarkan
asas Tugas Pembantuan.
Pasal 19 Ayat (1)
Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum:
ilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja
masing-masing
Pasal 25 Ayat (2)
Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Pasal 91 ayat (1)
Dalam melaksanakan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah
kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh
Daerah kabupaten/kota,
Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat
Pasal 91 ayat (5)
Pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
dibebankan pada APBN
KEDUDUKAN GWPP MENURUT UU 23/2014

7. BINWAS
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAN TUGAS
PEMBANTUAN
KAB/KOTA
BERKOORDINASI
DENGAN
INSTANSI
VERTIKAL
MELAKSANAKAN
46 TUGAS DAN
WEWENANG
YANG
DILIMPAHKAN
PRESIDEN
GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH
PUSAT
TUGAS DAN WEWENANG GWPP

8. GWPP
01
06
05
04
03
02
Memperpendek rentang kendali
pemerintahan dari pusat ke daerah
Kabupaten/Kota
GWPP perpanjangan tangan presiden, bertindak
selaku wakil pemerintah pusat di provinsi dalam
melakukan pembinaan dan pengawasan urusan
pemerintahan Daerah kabupaten/kota (UU 23/2014)
GWPP memastikan Perencanaan
pembangunan, produk hukum, dan
penganggaran di Kabupaten/Kota
tidak bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi 
memastikan sinergitas pusat dan
daerah
GWPP sebagai fasilitator bagi
Kabupaten/Kota untuk dapat
berkoordinasi/ konsultasi terkait
kebijakan/program dengan Pemerintah
Pusat (Kementerian/Lembaga)
GWPP memastikan seluruh APBN yang ada dialokasikan di
Kabupaten/Kota dan instansi vertikal tepat, efektif, efisien dan
akuntable
GWPP bertanggungjawab kepada
Presiden melalui Menteri Dalam
Negeri
KEDUDUKAN GWPP

9. 1. Daerah provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
umum
2. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Daerah Kabupaten/Kota
3. Pemerintah pusat dalam melaksanakan urusan absolut dapat melimpahkan kepada instansi vertikal di daerah atau kepada
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dengan asas dekonsentrasi
4. Memberikan persetujuan atas pembentukan instansi vertikal untuk melaksanakan urusan konkuren di daerah kecuali urusan
absolute dan trium virat
5. Bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum kepada Presiden melalui Mendagri dan
pertanggungjawaban Bupati/Walikota kepada Mendagri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
TUGAS DAN WEWENANG GWPP
6. Bupati/Walikota menyampaikan Laporan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah kabupaten/kota kepada
Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 tahun.
7. LPPD sebagaimana dimaksud digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah oleh pemerintah Pusat.
8. Gubernur selaku wakil pemerintah pusat memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada
Bupati/Walikota yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
9. Menerima laporan DPRD kabupaten/kota atas penjelasan hak interpelasi DPRD Kabupaten/Kota
10.Memberikan teguran dan sanksi tertulis kepada Bupati/Walikota atas laporan DPRD terkait dengan
interpelasi

10. 11. Menerima usul pemberhentian Bupati/Walikota yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten/Kota.
12. Mengusulkan pejabat Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri.
13. Membantu presiden dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap urusan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
dan tugas pembantuan oleh kabupaten/kota
14. Membatalkan PERKADA kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota
15. Memberikan penghargaan dan sanksi kepada Bupati/Walikota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah
16. Menyelesaikan perselisihan antar kabupaten/kota
17. Memberikan persetujuan terhadap rancangan perda kabupaten/kota tentang pembentukan SKPD
18. Menyelaraskan perencanaan pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota di wilayahnya
TUGAS DAN WEWENANG GWPP
19. mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya
20. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK kabupaten/kota
21. Melantik Bupati dan Walikota
22. Memberikan persetujuan atas pembentukan instansi vertikal di wilayah provinsinya
23. Melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintahan non kementerian yang
ditugaskan di wilayah daerahnya

11. 24. Menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Provinsi dan memberhentikan anggota DPRD Kabupaten/Kota atas usul
DPRD Kabupaten/Kota.
25. Menerima dan menetapkan pergantian antar waktu anggota DPRD kabupaten/kota yang diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota
26. Pembinaan terhadap perangkat daerah untuk daerah kabupaten/kota
27. Menunjuk penjabat Sekretaris Daerah Provinsi apabila Sekretaris Daerah Provinsi berhalangan melaksanakan tugas
28. Menyetujui usul penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota
29. Mengajukan Perda Kabupaten/Kota kepada Menteri untuk mendapat persetujuan
30. Membatalkan keputusan Bupati/Walikota tentang pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan persyaratan menjadi camat
31. Melantik kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang ditolak oleh bupati/walikota
TUGAS DAN WEWENANG GWPP
32. Memberikan nomor registrasi terhadap Raperda yang diajukan oleh Bupati/Walikota
33. Menyampaikan laporan perda kabupaten/kota yang telah mendapat nomor registrasi secara berkala kepada
menteri
34. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap Raperda Kabupaten/Kota tentang
pajak daerah dan retribusi daerah dan tata ruang daerah sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota.
35. Membatalkan perda kabupaten/kota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi
36. Memberikan sanksi kepada bupati/walikota yang masih melaksanakan perda yang bermasalah

12. 37. Memberi sanksi kepada bupati/walikota yang tidak menyebarluaskan perda dan perkada.
38. Melaksanakan koordinasi teknis pembangunan antar daerah kabupaten/kota oleh gubernur
39. Menerima Raperda tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh Bupati/Walikota
40. Melakukan pengendalian terhadap defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD dan maksimal jumlah
kumulatif dari pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
41. Memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis bagi kepala daerah yang tidak mengumumkan
informasi tentang pelayanan publik
42. Melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
43. Mengoordinasikan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
44. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerjasama yang dilakukan daerah kabupaten/kota dalam satu
provinsi
TUGAS DAN WEWENANG GWPP
45. Melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap
penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
46. Memfasilitasi kabupaten/kota yang telah dibina namun tidak menunjukkan
perbaikan kinerja.

13. KELEMBAGAAN GWPP

14. GUBERNUR
PRESIDEN MENDAGRI
SEKDA
PERANGKAT GUBERNUR PERANGKAT DAERAH
Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah
Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Daerah
Badan Keuangan Daerah/ nama lain
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Inspektorat Daerah
SEKRETARIS
GUBERNUR
UNIT KERJA BIDANG PEMERINTAHAN
UNIT KERJA BIDANG HUKUM ORGANISASI
UNIT KERJA BIDANG KEUANGAN
UNIT KERJA BIDANNG PERENCANAAN
UNIT KERJA BIDANG PENGAWASAN
Perangkat Daerah Yang Memiliki Tusi Bersesuaian
melaksanakan tusi sebagai perangkat gubernur
SEKRETARIAT
Melaporkan pelaksanaan
tugas dan wewenang
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS DAN
FUNGSI PERANGKAT GUBERNUR

15. STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT GWPP
UNIT KERJA
BIDANG
PEMERINTAHAN
UNIT KERJA
BIDANG HUKUM
DAN ORGANISASI
SEKRETARIS GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAH PUSAT
SEKRETARIAT
UNIT KERJA BIDANG
KEUANGAN
GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT
UNIT KERJA BIDANG
PERENCANAAN
UNIT KERJA BIDANG
PENGAWASAN
PERANGKAT GUBERNUR

16. PRESIDEN
GWPP
Presiden melimpahkan 46 tugas dan wewenang kepada Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat, meliputi:
1. Binwas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Binwas Penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota;
3. Tugas dan wewenang lainnya yang tercantum dalam peraturan
perundang-undangan
Tugas dan wewenang GWPP bersifat Atributif, melekat pada
jabatan Gubernur di 34 Provinsi.
Pelimpahan Kewenangan memberikan konsekuensi pendanaan
melalui APBN melalui mekanisme DEKONSENTRASI.
Amanat Pasal 91 (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan
oleh Daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah
Pusat.

17. PENDANAAN GWPP

18. KEMENTERIAN DALAMNEGERI
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
PENDANAAN GWPP
Pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara dengan memperhatikan
kemampuan keuangan negara (Pasal 4 PP
33/ 2018);
Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara,
pendanaan GWPP baru dialokasikan untuk membiayai 8
(Delapan) dari 46 tugas dan wewenang GWPP yang
dianggap prioritas;
Pelimpahan kewenangan dan pendanaan
merupakan satu paket yang harus
dilaksanakan oleh Gubernur dibantu oleh
perangkat gubernur.
Pendanaan GWPP merupakan bentuk konsekuensi
dari pelimpahan tugas dan kewenangan presiden
kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;

19. PENDANAAN GWPP TA. 2021
Surat Pengesahan
Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran
Petikan Tahun
Anggaran 2021 No SP
DIPA-
010.04.1.027486/2021
Tanggal 23 November
2020
Alokasi anggaran
kegiatan Dekonsentrasi
Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat di 34
Provinsi sebesar Rp.
83.431.802.000,-
(membiayai 8 tugas dan
wewenang GWPP)
setelah beberapa kali
refocusing menjadi Rp.
36.460.228.000 ,-.
Pedoman pelaksanaan
kegiatan Dekonsentrasi
GWPP :
Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor
118-138 Tahun 2021
tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Kegiatan
Dekonsentrasi
Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat TA.
2021

20. Monitoring dan evaluasi kerjasama yang dilaksanakan daerah kabupaten/kota
dalam satu provinsi;
TUGAS DAN WEWENANG GWPP
TUGAS DAN WEWENANG
Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ELPPD) daerah
kabupaten/kota;
Memberikan rekomendasi atas usulan DAK kabupaten/kota di wilayah provinsi.
Pengawasan terhadap Peraturan Daerah kabupaten/kota;
Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di
daerah kabupaten/kota;
Koordinasi kegiatan pemerintahan dan pembangunan antar daerah provinsi dan
daerah kabupaten/kota dan antar daerah kabupaten/kota di wilayah satu
provinsi (Pembinaan Penerapan SPM);
Monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan
kabupaten/kota yang ada di wilayah satu provinsi (Pengawasan Capaian SPM);
Evaluasi kinerja pelayanan publik pemerintah daerah kabupaten/kota terkait
penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
Ditjen Bina ADWIL
DITJEN OTDA
DITJEN BINA
BANGDA
DITJEN OTDA
DITJEN BINA ADWIL
DITJEN BINA
BANGDA
ITJEN
DITJEN BINA ADWIL
PELAKSANA PEMBINA
BIRO PEMERINTAHAN/
BIRO KERJASAMA
BIRO PEMERINTAHAN
BAPPEDA
BIRO HUKUM
BAPPEDA
BIRO PEMERINTAHAN
INSPEKTORAT
DPMPTSP

21. BINWAS TP DI KAB/KOTA
OLEH GWPP

22. 8
7
6
5
4
3
2
1
Sebagai
pelaksanaan
tugas dan
wewenang GWPP
terhadap
pembinaan dan
pengawasan
penyelenggaraan
tugas
pembantuan di
daerah kab/kota Gubemur dalam
menyelenggarakan
tugas dan
wewenang sebagai
wakil Pemerintah
Pusat dibantu oleh
perangkat gubernur
yang dal hal ini
adalah OPD Provinsi
yang tugas dan
fungsinya
bersesuaian
Penunjukan
Perangkat Daerah
Provinsi ditetapkan
dengan keputusan
gubernur
Pelaksanaan tugas
dan wewenang
GWPP berdasarkan
dekonsentrasi
ditetapkan dengan
peraturan
Mendagri
Petunjuk
Pelaksanaan tugas
dan wewenang
GWPP ditetapkan
dengan Keputusan
Menteri Dalam
Negeri
Pendanaan
pelaksanaan tugas
dan wewenang GWPP
dibebankan pada
APBN yang
merupakan bagian
dari anggaran
Kementerian Dalam
Negeri melalui
mekanisme
dekonsentrasi
GWPP melaporkan
pelaksanaan tugas
dan wewenang
kepada presiden
melalui Menteri
Dalam Negeri.
9
Menteri Dalam
Negeri sewaktu-
waktu dapat
meminta laporan
kepada GWPP
Menteri Dalam
Negeri melakukan
evaluasi terhadap
laporan GWPP
setiap tahun
dengan melibatkan
K/LPNK terkait
DASAR PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN TUGAS
PEMBANTUAN DI DAERAH KABUPATEN/KOTA oleh GWPP
(berdasarkan PP No. 33 Tahun 2018 dan Permendagri No. 12 Tahun 2021)

23.  Secara umum.
• Terinventarisasinya data TP di daerah kabupaten/kota.
• untuk memperoleh gambaran umum penyelenggaraan TP dari berbagai kriteria yaitu
relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan sustainabilitasnya.
• upaya melihat kriteria-kriteria yang diperlukan untuk mengukur seberapa jauh tujuan
penyelenggaraan TP sesuai ketentuan PP No. 7/2008 dan UU 23/2014 dapat diwujudkan.
 Secara khusus.
 Memotret penyelenggaraan penyelenggaraan TP di Kab/Kota dalam satu wilayah provinsi.
 Mendapat gambaran mengenai penyelenggaraan TP secara keseluruhan di dalam wilayah
provinsi.
 Mengetahui besaran dan efektivitas TP di dalam wilayah provinsi .
 Mengidentifikasi berbagai masalah terkait dengan penyelenggaraan TP di dalam wilayah
provinsi.
 Mengidentifikasi potensi-potensi terkait dengan upaya mendorong terwujudnya taat asas
dalam penyelenggaraan TP, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraannya, dampak serta
sustainabilitasnya dari penyelenggaraan TP.
 Mengidentifikasi berbagai saran dan kontribusi dalam upaya peningkatan penyelenggaraan TP
di Kabupaten/Kota.
 Menganalisis TP di daerah kab/kota, dalam hal relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan
sustainabilitasnya dan permasalahannya serta memberikan rekomendasi.
TUJUAN
MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAN TUGAS PEMBANTUAN
DI DAERAH KABUPATEN/KOTA

24. 1. Mengetahui peta penyelenggaraan TP di Kab/Kota dalam wilayah provinsi yang
kesesuain urusan pemerintahan sesuai prioritas pembangunan nasional dan
mendukung pembangunan daerah.
2. Memperlancar pelaksanaan tugas pembantuan dan penyelesaian permasalahan
urusan pemerintah pusat yang ada di daerah.
3. Terbangunnya penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan
daerah.
4. Mengetahui daerah Kab/Kota yang efektif dalam menyelenggarakan TP dan faktor
pendukungnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan
pelayanan umum.
5. Dapat mengetahui area yang menjadi kendala dalam pelaksanaan TP sekaligus
merumuskan rekomendasi perbaikannya.
6. Memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan TP di
Kabupaten/Kota, misalkan : karakteristik daerah, kuandran dan prioritas pendanaan
TP.
MANFAAT
MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAN TUGAS PEMBANTUAN
DI DAERAH KABUPATEN/KOTA

25.  Sejauh mana tujuan
pelaksanaan TP
sejalan dengan per-
UU-an.
 Sejauh mana
pelaksanaan TP
sejalan dengan
kewenangan
pemerintah pusat
dalam melaksanakan
urusan pemerintahan
konkuren yang
menjadi
kewenangnya
Relevansi
Mengukur output
dan outcome
pelaksanaan
tugas
pembantuan
serta sumber
daya yang
digunakan
Dampak yang
dihasilkan dari
pelaksanaan tugas
pembantuan, baik
positif maupun
negatif, jangka
pendek atau jangka
panjang, langsung
atau tidak
langsung,
direncanakan atau
tidak direncanakan
Apakah manfaat
pelaksanaan
tugas
pembantuan
berkelanjutan
atau tidak
Sejauh mana
tujuan
pelaksanaan
tugas
pembantuan
dapat dicapai
atau diharapkan
dapat dicapai
Efisiensi Dampak Sustainable
Efektivitas
MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAN TUGAS PEMBANTUAN
DI DAERAH KABUPATEN/KOTA

26. Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan Kabupaten/Kota
Sasaran
1. Inventarisasi TP di Kabupaten/Kota
2. Analisis pelaksanaan TP di Kab/Kota
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
TP Kab/Kota
4. Penyusunan laporan dan rekomendasi
Langkah
Laporan Korbinwas Tugas
Pembantuan Kab/kota dan
rekomendasi
Output
Direktorat Dekonsentrasi,
Tugas Pembantuan dan Kerja
Sama, Ditjen Bina ADWIL
Pembina
Terwujudnya pelaksanaan TP
di kab/kota agar berjalan
sesuai ketentuan
Outcome
Bappeda Provinsi
Pelaksana
MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAN TUGAS PEMBANTUAN
DI DAERAH KABUPATEN/KOTA

27. DATA TUGAS PEMBANTUAN DARI KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEGIATAN : Pembinaan Kawasan, Perkotaan, batas negara, batas wilayah, dan
toponimi
LOKASI : 2 kabupaten (Sintang dan Nunukan)
ANGGARAN : Rp. 2.850.000.000,-
01
KEGIATAN :1. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional
2. Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta
Penanggulangan Darurat Akibat Bencana
3. Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta
Penanggulangan Darurat Akibat Bencana
LOKASI : 32 Provinsi (Sumut, Sulbar, Papua Barat, Bangka Belitung, Banten,
Papua, NTT, Bali, Maluku, Sultra, Sulteng, Sulut, Kalsel, Kalteng, Kalbar,
Lampung, Sumsel, Jambi, Riau, Sumbar, Jatim, DIY, Jateng, Jabar, Kaltara,
Kepri, Gorontalo, Maluku Utara, Bengkulu, NTB, Sulsel, Kaltim,
ANGGARAN : Rp. 1.453.943.045.000 ,-
02
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KEGIATAN : 1. Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan
TransmigrasiPengembangan Sosial Budaya Transmigrasi
2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen
Pengembangan Kawasan Transmigrasi
3. Tingkat kepuasan aparatur lingkup Ditjen PKTrans atas pelayanan teknis
dan dukungan manajeme
LOKASI : 29 Provinsi (Kaltara, Sulbar, Papua Barat, Gorontalo, Bangka Belitung,
Maluku Utara, Bengkulu, Papua, NTT, NTB, Sultra, Sulsel,
Sulteng, Sulut, Kaltim, Kalsel, Kalteng, Kalbar, Lampung, Sumsel, Riau,
Sumbar, Banten, Bali, Jatim, DIY, Jateng, Jabar
ANGGARAN : Rp. 105.476.719.000,-
KEGIATAN : 1. Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan
Transmigrasi
2. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen
Pengembangan Kawasan Transmigrasi
3. Nilai Kesesuaian atas Penyajian Laporan Keuangan dan BMN Ditjen
PKP2Trans berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil
evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
LOKASI :29 kabupaten (Bulungan, Mamasa, Bengkulu Utara, Merauke, Sumba Timur,
Bima, Muna, Luwu Timur, Buol, Kutai Timur, Kapuas, Polewali Mandar, Kolaka
Timur, Muna Barat, Bengkulu Selatan, Gorontalo Utara, TELUK WONDAMA,
FAK-FAK," ROTE NDAO, Konawe, Wajo, Sigi, Barito Kuala, Banyuasin,
sijunjung, Mamuju Tengah, Mamuju Utara, Penukal Abab Lematang Ilir
ANGGARAN : Rp. 182.103.308.000,-
03
KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI

28. KEGIATAN : 1. Sertifikasi Produk Tanaman Pangan
2. Sarana bidang pertanian, kehutanan dan lingkungan hidup
3. Sarana pascapanen tanaman pangan
4. Pengelolaan produksi aneka kacang dan umbi tanaman pangan
LOKASI : 34 Provinsi (Sumut, Kaltara, Sulbar, Papua Barat, Kepri, Gorontalo,
Bangka Belitung, Banten, Maluku Utara, Bengkulu, Papua, NTT, NTB,
Bali, Maluku, Sultra, Sulsel, Sulteng, Sulut, Kaltim, Kalsel, Kalteng,
Kalbar, Lampung, Sumsel, Jambi, Riau, Sumbar, Jatim, DIY, Jateng,
Jabar, DKI Jakarta,
ANGGARAN : Rp. 3.348.182.642.000,-
KEGIATAN : 1. Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah
2. Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan
3. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultur
4. Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat
5. Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura
6. Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar
7. Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan Pasca Panen,
Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan
LOKASI : 11 kabupaten/kota (Kab Kolaka Utara, Kab Kolaka, Kab Luwu Timur,
Kab Wajo, Kab Toli-Toli, Kab Ogan Komering Ilir, Kab Kepulauan
Meranti, Kab Manokwari Selatan, Kab. Sumbawa, Kab Tabanan, Kab
Sopeng, Kab Donggala, Kab Minahasa Selatan, Kab Minahasa,
ANGGARAN : Rp. 66.163.796.000 ,-
04
KEGIATAN : Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautann
LOKASI : 8 Provinsi (Sulbar, papua barat, gorontalo, maluku utara, NTT, maluku,
sultra, sulsel, sulteng, lampung, sumsel, riau, Jateng, Jabar,
ANGGARAN : Rp. 56.501.278.000,-
KEGIATAN : Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan
LOKASI : 15 kabupaten/kota (Kab Serang, kab Kupang, kab lombok barat, kab
bima, kab pangkajene kepulauan, kab gresik, kab jepara, kab pati, kab
demak,
ANGGARAN : Rp. 66.163.796.000 ,-
05
KEMENTERIAN PERTANIAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DATA TUGAS PEMBANTUAN DARI KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEGIATAN : Pemulihan Kerusakan Lingkungan
LOKASI : PROVINSI PAPUA, KALIMANTAN SELATAN,
KALIMANTAN TENGAH, KALIMANTAN BARAT, SUMATERA SELATAN,
JAMBI, RIAU
ANGGARAN : Rp. 141.338.000.000 ,-
06 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

29. Laporan disusun berdasarkan
format dan instrumen yang telah
ditetapkan oleh Menteri.
Laporan GWPP
disampaikan paling lambat
2 (dua) bulan setelah
tahun anggaran berakhir,
Laporan GWPP meliputi
aspek manajerial (kinerja)
serta aspek akuntabilitas
(keuangan).
GWPP wajib melaporkan
pelaksanaan tugas dan wewenang
kepada Presiden melalui Mendagri.
Evaluasi terhadap GWPP
dilaksanakan Kemendagri
dengan melibatkan KL dan
LPNK terkait.
Objek yang dievaluasi
adalah aspek perencanaan,
pelaksanaan dan pelaporan
kegiatan GWPP.
PELAPORAN DAN EVALUASI GWPP
Pelaksanaan Tugas Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan TP daerah Kabupaten/Kota

30. PEDOMANI PERMENDAGRI NOMOR 12
TAHUN 2021, KEPMENDAGRI 118-138
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI GWPP
UNTUK PENGUATAN OUTPUT OUTCOME
SEGARA KOORDINASI TERKAIT
PEMBENTUKAN SK PERANGKAT
GUBERNUR SESUAI DENGAN
PEMBAGIAN UNIT KERJA
(PERMENDAGRI 12/2021)
PERKUAT KOORDINASI DENGAN
SEKRETARIAT PERANGKAT GWPP
TERKAIT RENCANA PELAPORAN GWPP
BANGUN KOORDINASI INTENSIF
DENGAN PEMINA UMUM DAN TEKNIS
DI DITJEN BINA ADMINISTRASI
KEWILAYAHAN
TERTIB ADMINISTRASI KEUANGAN DAN
PELAPORAN SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERUNDANGAN
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

31. TERIMA KASIH