SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
PP 60 TAHUN 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber
dari APBN
ALMA’ARIF
ISTILAH
 DANA DESA ADALAH DANA YANG BERSUMBER DARI APBN
YANG DIPERUNTUKKAN BAGI DESA YANG DITRANSFER
MELALUI APBD KAB/KOTA DAN DIGUNAKAN UNTUK
MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN,
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 TRANSFER KE DAERAH ADALAH BAGIAN DARI BELANJA
NEGARA DALAM RANGKA MENDANAI PELAKSANAAN
DESENTRALISASI FISKAL BERUPA DANA PERIMBANGAN,
DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TRANSFER LAINNYA
 APB DESA ADALAH RENCANA KEUANGAN TAHUNAN
PEMERINTAHAN DESA
PRINSIP PENGELOLAAN DANA DESA
TERTIB
TAAT PADA KETENTUAN PERUNDANG-
UNDANGAN
EFISIEN
EKONOMIS
EFEKTIF
TRANSPARAN
BERTANGGUNGJAWAB
KRITERIA PENGALOKASIAN DANA DESA
JUMLAH PENDUDUK
ANGKA KEMISKINAN
LUAS WILAYAH
TINGKAT KESULITAN GEOGRAFIS
MEKANISME JALUR DANA DESA
PENGANGGARAN DANA DESA
Anggaran
Dana
Desa
Anggaran
Belanja Pusat
Non K/L
Pagu Anggaran
Cadangan
Dana Desa
Pagu
Anggaran
Dana Desa
Diusulkan oleh Pemerintah
Kepada DPR
Pagu Anggaran
Dana Desa
merupakan
Bagian dari
anggaran
Transfer ke
Daerah dan
Desa
PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP KAB/KOTA
Perkalian antara Jumlah Desa
di setiap Kab/Kota
Rata-rata Dana Desa setiap Prov
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah
Dan Angka Kemiskinan Kab/Kota
Jumlah Desa dlm Provinsi YBS
Tingkat Kesulitan Geografis
Kab/Kota
Dihitung dgn Bobot :
1. 30% untuk Jumlah Penduduk
Kab/Kota
2. 20% untuk Luas Wilayah
Kab/Kota
3. 50% untuk angka kemiskinan
Kab/Kota
Indeks Kemahalan Konstruksi
Indeks Kemahalan Konstruksi digunakan
sebagai Faktor pengali (x) hasil penghitungan
Penghitungan Rata-rata Dana Desa
setiap Provinsi
Pagu Dana
Desa Nasional
dlm APBN
(A)
30% x presentase jmlh
Penduduk Kab/Kota thdp
Total Penduduk Nasional
20% x presentase luas wil
Kab/Kota thdp total Luas
Wil Nasional
50% x Presentase jmlh
Penduduk miskin Kab/Kota
Thdp total jmlh penduduk
Miskin Nasional
+ +
x
1
B = (A) x Indeks Kemahalan Konstruksi setiap Kab/Kota
2
Penghitungan Rata-rata Dana Desa
setiap Provinsi
B dijumlahkan berdasarkan jumlah Provinsi
3
Untuk mendapatkan Rata-rata Dana Desa setiap Provinsi,
maka Jumlah Dana Desa setiap Provinsi (No.3) dibagi
dengan Jumlah Desa di setiap Provinsi
4
Selain itu, Data Jmlh Penduduk, Luas Wilayah, Angka
Kemiskinan dan Indeks Kemahalan Konstruksi digunakan
dalam penghitungan DAU
Pengalokasian Dana Desa setiap Desa
Jumlah
Penduduk
Tk. Kesulitan
Geografis
Angka
Kemiskinan
Desa
Luas Wil.
Desa
30% untuk jmlh
Penduduk
Desa
20% untuk luas
Wil. Desa
50% untuk Angka
Kemiskinan Desa
Dihitung dengan Bobot
Tingkat Kesulitan Geografis digunakan sbg
Faktor Pengali (x) hasil Penghitungan
Penghitungan Besar Dana Desa setiap Desa
Pagu Dana
Desa Kab/Kota
(A)
30% x presentase jmlh
Desa ybs thdp total
Penduduk desa di Kab/Kota
20% x luas wil. Desa ybs
Thdp total luas wil. Desa
Di Kab/Kota ybs
50% x presentase RT
Pemegang Kartu Perlindungan
Sosial thdp total jumlh RT Desa
Di Kab/Kota
+ +
x
1
Hasil penghitungan (1) disesuaikan
dengan tingkat kesulitan
geografis setiap desa
a. Ketersediaan Yan Dasar
b. Kondisi Infrastruktur
c. Transportasi
d. Komunikasi Desa ke Kab/Kota
Ditentukan oleh
Faktor :
a. Data Jumlah Penduduk Desa, Luas
Wilayah, Angka Kemiskinan dan Tingkat
Kesulitan Geografis bersumber pada Data BPS
b. Tata Cara Pembagian dan Penetapan
besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan
dengan Perkada
c. Perkada tsb disampaikan oleh KDH kpd
Menteri dengan tembusan Gubernur
Penyaluran Dana Desa
Pemindahbukuan
RKUN  RKUD
Pemindahbukuan
RKUD  Kas Desa
TAHAP I (APRIL) TAHAP II (AGUSTUS) TAHAP III (NOVEMBER)
40 % 40 % 20 %
Dilakukan plg lambat
Minggu II
Dilakukan plg lambat
7 (tujuh) hari kerja
Setelah diterima di
Kas Daerah
PENGGUNAAN DANA DESA
Dana Desa
RKP Desa
RPJM Desa
Prioritas Dana Desa
Menteri PDT
ditetapkan
Mendagri
Ka BAPPENAS
Menteri Teknis/Pim LPNK
koordinasi
Membuat pedoman umum
Kegiatan yang didanai
Dari Dana Desa
Bupati/Walikota
Membuat pedoman teknis
Kegiatan yang didanai
Dari Dana Desa
PELAPORAN, EVALUASI DAN PEMANTAUAN
KADES
BUP/
WALKOT
Laporan Realisasi
disampaikan 2 (dua)
Semester :
Smster I : plg lambat
minggu ke-4 Juli
Smster II : plg lambat
minggu ke-4 Desember
MENDAGRI
Laporan realisasi penyaluran &
Konsolidasi penggunaan Dana
Desa
Tembusan kepada :
Menteri PDT, Menteri Teknis
Gubernur (plg lambat minggu
Ke-4 Maret)
Evaluasi
Pemantauan
- Penghitungan pembagian
besaran Dana Desa setiap
Desa oleh Kab/Kota
- Realisasi Penggunaan Dana
Desa
- Penerbitan PerBup/Wl Kota
mengenai tata cara pembagian
dan penetapan besaran Dana
Desa
- Penyaluran Dana Desa dari RKUD
ke rekening kas Desa
- Penyampaian laporan realisasi
- SiLPA Dana Desa
TERIMA KASIH

More Related Content

Similar to Slide PP 60 Tahun 2014

Potensi penyalahgunaan dana desa dan rekomendasi
Potensi penyalahgunaan dana desa dan rekomendasiPotensi penyalahgunaan dana desa dan rekomendasi
Potensi penyalahgunaan dana desa dan rekomendasi
Sumardi Arahbani
 
Penjelasan atas peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2014 t...
Penjelasan atas peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2014 t...Penjelasan atas peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2014 t...
Penjelasan atas peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2014 t...
Sumardi Arahbani
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
SuwantoSribhawono
 
04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-final
04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-final04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-final
04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-final
Syah Rul
 
Bahan Kemendes PDTT - Prioritas Penggunaan DD (workshop formulasi pengalokasi...
Bahan Kemendes PDTT - Prioritas Penggunaan DD (workshop formulasi pengalokasi...Bahan Kemendes PDTT - Prioritas Penggunaan DD (workshop formulasi pengalokasi...
Bahan Kemendes PDTT - Prioritas Penggunaan DD (workshop formulasi pengalokasi...
tommirolando
 

Similar to Slide PP 60 Tahun 2014 (20)

Potensi penyalahgunaan dana desa dan rekomendasi
Potensi penyalahgunaan dana desa dan rekomendasiPotensi penyalahgunaan dana desa dan rekomendasi
Potensi penyalahgunaan dana desa dan rekomendasi
 
Penjelasan atas peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2014 t...
Penjelasan atas peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2014 t...Penjelasan atas peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2014 t...
Penjelasan atas peraturan pemerintah republik indonesia nomor 60 tahun 2014 t...
 
Tinjauan Umum BUM Desa dan Pinjaman
Tinjauan Umum BUM Desa dan PinjamanTinjauan Umum BUM Desa dan Pinjaman
Tinjauan Umum BUM Desa dan Pinjaman
 
Sukasmanto ire potensi penyalahgunaan dana desa
Sukasmanto ire potensi penyalahgunaan dana desaSukasmanto ire potensi penyalahgunaan dana desa
Sukasmanto ire potensi penyalahgunaan dana desa
 
2017-03-05 Penyaluran Dana Desa
2017-03-05 Penyaluran Dana Desa2017-03-05 Penyaluran Dana Desa
2017-03-05 Penyaluran Dana Desa
 
Kemendes - Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Workshop Form...
Kemendes - Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Workshop Form...Kemendes - Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Workshop Form...
Kemendes - Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Workshop Form...
 
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN D DESA 2024 BERDASARKAN SDGs.pptx
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN D DESA 2024 BERDASARKAN SDGs.pptxARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN D DESA 2024 BERDASARKAN SDGs.pptx
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN D DESA 2024 BERDASARKAN SDGs.pptx
 
Pp 60 2014 dana desa
Pp 60 2014 dana desaPp 60 2014 dana desa
Pp 60 2014 dana desa
 
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
2. Kemendes - Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.pptx
 
2017-03-03 Penyaluran Dana Desa
2017-03-03 Penyaluran Dana Desa2017-03-03 Penyaluran Dana Desa
2017-03-03 Penyaluran Dana Desa
 
RPP tentang Dana Desa Bersumber dari APBN
RPP tentang Dana Desa Bersumber dari APBNRPP tentang Dana Desa Bersumber dari APBN
RPP tentang Dana Desa Bersumber dari APBN
 
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.pptMateri_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
Materi_Gambaran_Umum_dan_Kebijakan_Pengelolaan_Keuangan_Desa.ppt
 
Dana transfer
Dana transferDana transfer
Dana transfer
 
EKSPOSE KUNKER SUKOHARJO.pptx
EKSPOSE KUNKER SUKOHARJO.pptxEKSPOSE KUNKER SUKOHARJO.pptx
EKSPOSE KUNKER SUKOHARJO.pptx
 
Bimtek_PKD_ppt.pptx
Bimtek_PKD_ppt.pptxBimtek_PKD_ppt.pptx
Bimtek_PKD_ppt.pptx
 
04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-final
04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-final04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-final
04 sessi-i bahan-dirjen-rakornas-desa_23-des14-final
 
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdfPAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
PAPARAN DITJEND BINA PEMDES.pdf
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
Sesi 6 pengelolaan keu desa
Sesi 6 pengelolaan keu desaSesi 6 pengelolaan keu desa
Sesi 6 pengelolaan keu desa
 
Bahan Kemendes PDTT - Prioritas Penggunaan DD (workshop formulasi pengalokasi...
Bahan Kemendes PDTT - Prioritas Penggunaan DD (workshop formulasi pengalokasi...Bahan Kemendes PDTT - Prioritas Penggunaan DD (workshop formulasi pengalokasi...
Bahan Kemendes PDTT - Prioritas Penggunaan DD (workshop formulasi pengalokasi...
 

More from Alma'Arif Pangulu (10)

Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014Slide PP 43/2014
Slide PP 43/2014
 
Sejarah pemilihan ketua MPR
Sejarah pemilihan ketua MPRSejarah pemilihan ketua MPR
Sejarah pemilihan ketua MPR
 
Perjalanan UU Pilkada
Perjalanan UU PilkadaPerjalanan UU Pilkada
Perjalanan UU Pilkada
 
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No. 6 Tahun 2014 tentang DesaUU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
 
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
UU  No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)UU  No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprdPengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh dprd
 
Teori pembagian dan pemindahan kekuasaan
Teori pembagian dan pemindahan kekuasaanTeori pembagian dan pemindahan kekuasaan
Teori pembagian dan pemindahan kekuasaan
 
Management of disaster
Management of disasterManagement of disaster
Management of disaster
 
Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerah
Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerahPengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerah
Pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian keuangan daerah
 
Planning Process in Asset Management for Local Government
Planning Process in Asset Management for Local GovernmentPlanning Process in Asset Management for Local Government
Planning Process in Asset Management for Local Government
 

Slide PP 60 Tahun 2014

  • 1. PP 60 TAHUN 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN ALMA’ARIF
  • 2. ISTILAH  DANA DESA ADALAH DANA YANG BERSUMBER DARI APBN YANG DIPERUNTUKKAN BAGI DESA YANG DITRANSFER MELALUI APBD KAB/KOTA DAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  TRANSFER KE DAERAH ADALAH BAGIAN DARI BELANJA NEGARA DALAM RANGKA MENDANAI PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL BERUPA DANA PERIMBANGAN, DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA TRANSFER LAINNYA  APB DESA ADALAH RENCANA KEUANGAN TAHUNAN PEMERINTAHAN DESA
  • 3. PRINSIP PENGELOLAAN DANA DESA TERTIB TAAT PADA KETENTUAN PERUNDANG- UNDANGAN EFISIEN EKONOMIS EFEKTIF TRANSPARAN BERTANGGUNGJAWAB
  • 4. KRITERIA PENGALOKASIAN DANA DESA JUMLAH PENDUDUK ANGKA KEMISKINAN LUAS WILAYAH TINGKAT KESULITAN GEOGRAFIS MEKANISME JALUR DANA DESA
  • 5. PENGANGGARAN DANA DESA Anggaran Dana Desa Anggaran Belanja Pusat Non K/L Pagu Anggaran Cadangan Dana Desa Pagu Anggaran Dana Desa Diusulkan oleh Pemerintah Kepada DPR Pagu Anggaran Dana Desa merupakan Bagian dari anggaran Transfer ke Daerah dan Desa
  • 6. PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP KAB/KOTA Perkalian antara Jumlah Desa di setiap Kab/Kota Rata-rata Dana Desa setiap Prov Jumlah Penduduk, Luas Wilayah Dan Angka Kemiskinan Kab/Kota Jumlah Desa dlm Provinsi YBS Tingkat Kesulitan Geografis Kab/Kota Dihitung dgn Bobot : 1. 30% untuk Jumlah Penduduk Kab/Kota 2. 20% untuk Luas Wilayah Kab/Kota 3. 50% untuk angka kemiskinan Kab/Kota Indeks Kemahalan Konstruksi Indeks Kemahalan Konstruksi digunakan sebagai Faktor pengali (x) hasil penghitungan
  • 7. Penghitungan Rata-rata Dana Desa setiap Provinsi Pagu Dana Desa Nasional dlm APBN (A) 30% x presentase jmlh Penduduk Kab/Kota thdp Total Penduduk Nasional 20% x presentase luas wil Kab/Kota thdp total Luas Wil Nasional 50% x Presentase jmlh Penduduk miskin Kab/Kota Thdp total jmlh penduduk Miskin Nasional + + x 1 B = (A) x Indeks Kemahalan Konstruksi setiap Kab/Kota 2
  • 8. Penghitungan Rata-rata Dana Desa setiap Provinsi B dijumlahkan berdasarkan jumlah Provinsi 3 Untuk mendapatkan Rata-rata Dana Desa setiap Provinsi, maka Jumlah Dana Desa setiap Provinsi (No.3) dibagi dengan Jumlah Desa di setiap Provinsi 4 Selain itu, Data Jmlh Penduduk, Luas Wilayah, Angka Kemiskinan dan Indeks Kemahalan Konstruksi digunakan dalam penghitungan DAU
  • 9. Pengalokasian Dana Desa setiap Desa Jumlah Penduduk Tk. Kesulitan Geografis Angka Kemiskinan Desa Luas Wil. Desa 30% untuk jmlh Penduduk Desa 20% untuk luas Wil. Desa 50% untuk Angka Kemiskinan Desa Dihitung dengan Bobot Tingkat Kesulitan Geografis digunakan sbg Faktor Pengali (x) hasil Penghitungan
  • 10. Penghitungan Besar Dana Desa setiap Desa Pagu Dana Desa Kab/Kota (A) 30% x presentase jmlh Desa ybs thdp total Penduduk desa di Kab/Kota 20% x luas wil. Desa ybs Thdp total luas wil. Desa Di Kab/Kota ybs 50% x presentase RT Pemegang Kartu Perlindungan Sosial thdp total jumlh RT Desa Di Kab/Kota + + x 1 Hasil penghitungan (1) disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa a. Ketersediaan Yan Dasar b. Kondisi Infrastruktur c. Transportasi d. Komunikasi Desa ke Kab/Kota Ditentukan oleh Faktor :
  • 11. a. Data Jumlah Penduduk Desa, Luas Wilayah, Angka Kemiskinan dan Tingkat Kesulitan Geografis bersumber pada Data BPS b. Tata Cara Pembagian dan Penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan dengan Perkada c. Perkada tsb disampaikan oleh KDH kpd Menteri dengan tembusan Gubernur
  • 12. Penyaluran Dana Desa Pemindahbukuan RKUN  RKUD Pemindahbukuan RKUD  Kas Desa TAHAP I (APRIL) TAHAP II (AGUSTUS) TAHAP III (NOVEMBER) 40 % 40 % 20 % Dilakukan plg lambat Minggu II Dilakukan plg lambat 7 (tujuh) hari kerja Setelah diterima di Kas Daerah
  • 13. PENGGUNAAN DANA DESA Dana Desa RKP Desa RPJM Desa Prioritas Dana Desa Menteri PDT ditetapkan Mendagri Ka BAPPENAS Menteri Teknis/Pim LPNK koordinasi Membuat pedoman umum Kegiatan yang didanai Dari Dana Desa Bupati/Walikota Membuat pedoman teknis Kegiatan yang didanai Dari Dana Desa
  • 14. PELAPORAN, EVALUASI DAN PEMANTAUAN KADES BUP/ WALKOT Laporan Realisasi disampaikan 2 (dua) Semester : Smster I : plg lambat minggu ke-4 Juli Smster II : plg lambat minggu ke-4 Desember MENDAGRI Laporan realisasi penyaluran & Konsolidasi penggunaan Dana Desa Tembusan kepada : Menteri PDT, Menteri Teknis Gubernur (plg lambat minggu Ke-4 Maret) Evaluasi Pemantauan - Penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh Kab/Kota - Realisasi Penggunaan Dana Desa - Penerbitan PerBup/Wl Kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa - Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa - Penyampaian laporan realisasi - SiLPA Dana Desa