UU peraturan daerah

1. UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Daerah menjalankan urusan daerah dan DPR daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana
dimaksud dalam UUD RI 1945.
UU 23//2004 disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono 30 September 2014, mulai
berlaku setelah diundangkan 2 Oktober 2015 Menkumham Amir Syamsudin yang ditempatkan dalam
Lembaran RI/2014 No.244. Penjelasan UU Pemda dalam Tambahan Lembaran RI No. 5587.
Mencabut :
1. UU 5/1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran RI/1962 No.10, Tambahan Lembaran RI
No. 2387).
2. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran RI/2004 No.125, Tambahan Lembaran
RI No.4437) diubah dengan UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua UU 32/2004 (Lembaran
RI/ 2008 No. 59, Tambahan Lembaran RI No. 4844).
3. Pasal 157, Pasal 158 (2)-(9), dan Pasal 159 UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran RI/2009 No.130, Tambahan Lembaran RI No.5049).
4. Pasal 1 angka 4, Pasal 314-412, Pasal 418-421 UU 17/2014 tentang MPR,DPR, DPD dan
DPRD (Lembaran RI/2014 No.182, Tambahan Lembaran RI No.5568).
Diubah dengan :
1. Perpu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,
2. Perpu 2/2014 tentang Perubahan Atas UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah,
3. UU 1/2015 tentang Penetapan Perpu 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang,
4. UU 2/ 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 2/2014 tentang
Perubahan UU 23/2014.
5. UU 9/2015 tentang Perubahan Kedua UU 23/2014.

2. Penjelasan Umum UU Pemerintahan Daerah
1. Hubungan Pemerintah Pusat - Daerah
o Alenia ke-3 : pernyataan kemerdakaan RI.
o Alinea ke-4 : pernyataan setelah kemerdakaan, yang pertama dibentuk
pemerintah RI yang bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban
dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
o Ps 1 UUD 45 : pernyataan Indonesia adalah NKRI membentuk pemerintah
nasional yang kemudian membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
o Ps 18(2) dan (5) UUD 45 : menyatakan perda berwenang mengatur sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan seluas-luasnya.
Tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Didalam lingkungan strategis
globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan
keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI. Pemberian otonomi seluas-seluasnya berdasarkan
prinsip negara kesatuan. Artinya, tanggung jawab akhir tetap ditangan Pempu. Pempu
membuat kebijakan memperhatikan kearifan lokal, sedangkan pemda membuat kebijakan
memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian, terjadi keseimbangan.
Pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat
hukum dan dalam pelaksanaannya dilakukan Kepala Daerah dan DPRD dibantu Perangkat
Daerah. Urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah dari kekuasaan Presiden. Konsekuensi
negara kesatuan adalah diatas pempu, ada presiden, sehingga tanggung jawab akhir
pemerintahan ditangan presiden yang berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap penyelenggaraan pemda agar sesuai kebijakan nasional dengan dibantu
Menteri negara yang bertanggung atas bidangnya tersendiri. Sebagian urusan menteri tersebut
yang sesungguhnya diotonomikan ke daerah.
Agar tercipta sinergi Pempu-Pemda, Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian
berkewajiban membuat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dijadikan pedoman bagi
daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah dan menjadi

3. pedoman bagi Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan
dan pengawasan. Presiden melimpahkan kewenangan kepada Menteri sebagai koordinator
pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementrian/Lembaga pemerintah
nonkementrian terhadap penyelenggaraan Perda. Kementrian/Lembaga pemerintah
nonkementerian melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat teknis, sedangkan
kementerian bersifat umum dengan maksud mencapai keharmonisan antara keduanya.
2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Penyelenggaraan Pempu terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sedangkan
daerah dilaksanakan DPRD dan Kepala Daerah yang diberi mandat rakyat melaksanakan urusan
pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda,
anggaran dan pengawasan, sedangkan Kepala Daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan Perda
dan kebijakan daerah. Keduanya dibantu perangkat daerah.
3. Urusan Pemerintahan
Urusan pemerintahan yang sepenuhnya kewenangan pempu dikenal urusan pemerintahan
absolut dan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren : antara Pempu, Daerah Provinsi, dan
Daerah Kabupaten/Kota. Terdiri : pilihan & wajib yang terbagi : terkait pelayanan dasar
ditentukan standar pelayanan minimal untuk menjaiman hak-hak konstitusional masyarakat &
tidak. Urusan pemerintahan konkuren Daerah Provinsi - Daerah Kabupaten/Kota sama namun
dengan skala atau ruang lingkup berbeda. Kedua memiliki urusan yang sifatnya tidak hierarki,
namun memiliki hubungan antara ketiganya dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada
NSPK yang dibuat oleh pempu.
Terdapat juga urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden terkait
pemeliharaan ideologi Pancasila, UUD RI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, yang menjamin
hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan
berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Dalam pelaksanaannya
didaerah dilimpahkan kepada Gubernur sebagai kepala pemerintahan Provinsi dan Bupati/Wali
kota sebagai kepala pemerintahan Kabupaten/Kota.

4. 4. Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah
Gubernur bertindak atas nama Pempu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada
daerah Kabupaten/Kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor NSPK yang ditetapkan
oleh Pempu. Untuk efektifitas pelaksanaan tugasnya selaku wakil Pempu, dibantu perangkat
Gubernur. Berperan sebagai Pempu maka hubungan Gubernur dengan Pemda Kabupaten/Kota
bersifat hierarkis.
5. Penataan Daerah
Salah satu aspek penataan daerah dengan pembentukan daerah baru untuk meningkatkan
pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat disamping sebagai
sarana pendidikan politik di tingkat lokal, karena itu harus mempertimbangkan berbagai faktor
seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, aspek sospo, sosbud,
pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain untuk mewujudkan tujuan
dibentuk daerah, Persiapan pembentukan daerah dengan waktu 3 tahun. Apabila setelah 3 tahun
hasil evaluasi menunjukkan tidak memenuhi syarat menjadi daerah, statusnya dikembalikan ke
daerah induknya. Namun jika sebaliknya, dibentuk melalui UU menjadi daerah.
6. Perangkat Daerah
Setiap daerah mempunyai prioritas yang berbeda antara satu daerah dengan la innya sesuai
dengan karakternya sebagai upaya menyejahterakan masyarakat, merupakan pendekatan
asimetris. Besaran organisasi perangkat daerah baik mengakomodasikan urusan pemerintahan
wajib dan pilihan paling sedikit mempertimbangkan faktor jumlah penduduk, luasan wilayah,
beban kerja, dan kemampuan keuangan daerah. Karena itu, dibentuk tipelogi dinas atau badan
daerah sesuai besarannya agar terbentuk perangkat daerah efektif dan efisien. Untuk
menciptakan sinergi dalam pengembangan potensi unggulan antara organisasi perangkat daerah
dengan Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian di pusat, diperlukan adanya
pemetaan dari Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian di pusat untuk mengetahui
daerah yang memiliki potensi unggulan atau prioritas sesuai bidang tugas Kementerian/Lembaga
pemerintah nonkementerian yang kewenangannya didesentralisasikan ke daerah. Daerah
tersebut kemudian menjadi stakeholder utama Kementerian/Lembaga pemerintah
nonkementerian terkait.

5. 7. Keuangan Daerah
Dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, daerah harus
mempunyai sumber keuangan baik pajak daerah, retribusi daerah bahkan dana perimbangan agar
mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya, Pemberian
sumber keuangan kepada daerah harus seimbang dengan beban atau urusan pemerintahan yang
diserahkan kepada daerah. Ketika daerah tidak mampu membiayai urusan pemerintahan
khususnya urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, Pempu dapat menggunakan
instrumen DAK untuk membantu daerah sesuai prioritas nasional yang ingin dicapai.
8. Perda
Kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemda membuat Perda sebagai dasar hukum
bagi daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai kondisi dan aspirasi masyarakat
serta kekhasan daerah tersebut yang hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi daerah
bersangkutan. Walaupun demikian tidak boleh bertentangan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan
dan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Perda.
Daerah melaksanakan otonomi daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang
kekuasaan pemerintahan sebagai tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan, maka
kewenangan membatalkan perda ditangan Presiden. Agar efisien, Presiden melimpahkan
kewenangan kepada Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggungjawab atas otonomi
daerah untuk pembatalan Perda Provinsi. Sedangkan untuk pembatalan Perda Kabupaten/Kota,
dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil Pempu di daerah.
Untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pembatalan Perda, maka Pemda
Provinsi dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Provinsi yang dilakukan Menteri
kepada Presiden. Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan
pembatalan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
kepada Menteri. Dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keputusan yang diambil oleh
Presiden dan Menteri bersifat final.
Dalam rangka menciptakan tertib administrasi pelaporan Perda, setiap Perda yang akan
diundangkan harus mendapatkan nomor register terlebih dahulu. Perda Provinsi harus
mendapatkan nomor register dari Kementerian, sedangkan Perda Kabupaten/Kota mendapatkan

6. nomor register dari Gubernur. Dengan adanya pemberian nomor register tersebut akan
terhimpun informasi mengenai keseluruhan Perda yang dibentuk oleh Daerah dan sekaligus juga
informasi Perda secara nasional.
9. Inovasi Daerah
Diperlukan adanya perlindungan terhadap kegiatan bersifat inovatif yang dilakukan aparatur
sipil negara di daerah dalam memajukan daerahnya serta upaya memacu kreativitas daerah
untuk meningkatkan daya saing daerah. Untuk itu perlu adanya kriteria obyektif yang dapat
dijadikan pegangan bagi pejabat daerah untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif agar
terpacu dan berkembang tanpa menjadi obyek pelanggaran hukum.
Pada dasarnya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun
melalui peningkatan daya saing Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam
berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat. Melalui
Undang-Undang ini dilakukan pengaturan afirmatif dimulai dari pemetaan urusan prioritas
daerah kemudian akan tercipta sinergi Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian yang
urusan pemerintahannya di desentralisasaikan ke daerah melahirkan sinergi kelembagaan antara
Pemerintah Pusat dan Pemda karena setiap Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian
akan tahu siapa pemangku kepentingan (stakeholder) ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
secara nasional yang menciptakan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara
Kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian dengan daerah untuk mencapai target
nasional dan tercipta penyaluran bantuan terarah dari Kementerian/Lembaga pemerintah
nonkementerian terhadap daerah yang menjadi stakeholder utamanya. Sinergi Pemerintah Pusat
dan Daerah akan sulit tercapai tanpa adanya dukungan personel yang memadai baik dalam
jumlah maupun standar kompetensi dalam melaksanakan urusan Pemda.
Langkah berikutnya adalah adanya jaminan pelayanan publik dari Pemerintah Daerah kepada
masyarakat. Untuk itu wajib membuat maklumat pelayanan publik sehingga masyarakat tahu
jenis pelayanan publik yang disediakan, bagaimana mendapatkan aksesnya serta kejelasan
dalam prosedur dan biaya untuk memperoleh pelayanan publik tersebut serta adanya saluran
keluhan apabila tidak sesuai dengan standar yang ditentukan. Langkah akhir untuk memperkuat
otonomi daerah adalah adanya mekanisme pembinaan, pengawasan, pemberdayaan, serta sanksi

7. yang jelas dan tegas yang dapat berjalan apabila adanya kejelasan tugas Kementerian yang
melakukan pembinaan dan pengawasan umum serta Kementerian/Lembaga pemerintah
nonkementerian yang melaksanakan pembinaan teknis. Untuk pembinaan dan pengawasan
terhadap daerah Kabupaten/Kota memerlukan peran dan kewenangan yang jelas dan tegas dari
Gubernur.
Latar Belakang
a. Bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) UUD RI 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan
pemerintahan daerah diatur dalam UU.
b. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta
masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
c. Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan
dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah
dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan
global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
d. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai
lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan
pemerintahan daerah sehingga perlu diganti.
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c,
dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
Dasar Hukum
Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5(1), Pasal 17 (1) dan (3), Pasal 18, Pasal 18A -18B, Pasal 20, Pasal 22D (2),
dan Pasal 23E (2) UUD RI 1945.
Peraturan Pemerintah Pengganti UU 1/2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung. Untuk memberikan kepastian hukum mengenai

8. pemilihan Kepala Daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi diperlukan perubahan
ketentuan mengenai tugas dan wewenang DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diatur
dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran RI 2014 No. 244, Tambahan Lembaran
RI No. 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti UU 2/2014 tentang Perubahan atas UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang. Perubahan UU 23/2014 dilakukan sebagai konsekuensi atas perubahan undang-
undang tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur Wakil Kepala Daerah
dipilih secara berpasangan dengan Kepala Daerah. Pembagian tugas antara Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah agar tidak terjadi disharmoni dan kekosongan jabatan.
Isi UU 23/2014
https://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf
UU 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu 2/2014 tentang Perubahan Atas
UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU
Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Perpu 2/2014 tentang Perubahan Atas UU
23/2014 tentang Pemerintahan Daerah di Jakarta. Mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 2
Oktober 2014 oleh Menkumham Amir Syamsudin dan ditempatkan pada Lembaran RI/2014 No.
246, dan Penjelasannya pada Tambahan Lembaran RI No.5589.
Perpu Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
disahkan menjadi Undang-Undang oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Mulai berlaku sejak
diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 2 Februari 2015 di Jakarta, dan
ditempatkan pada Lembaran RI/2015 No.24, dan Penjelasannya ditempatkan dalam Tambahan
Lembaran RI No.5589.

9. Latar Belakang
1. Bahwa dengan berlakunya Perpu No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota yang mengatur pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung maka telah
dilakukan perubahan terhadap UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan untuk memberikan
kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yang berlandaskan kedaulatan
rakyat dan demokrasi.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Undang-Undang tentang Perpu No. 2/2014 tentang Perubahan atas UU 23/2014
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.
Dasar Hukum
1. Pasal 5 (1), Pasal 20, Pasal 22 (2) UUD RI 1945.
2. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran RI/2014 No. 244, Tambahan
Lembaran RI No. 5587).
Perpu 2/2014 tentang Perubahan Atas UU 23/2014 tentang Pemerintahan
Daerah (latar belakang sama)
Dasar Hukum
1. Pasal 22 (1) UUD RI 1945.
2. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran RI/2014 No. 244, Tambahan
Lembaran RI No. 5587).
Isi : https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-2-2015-perpu-22014-perubahan-uu-232014-
pemerintahan-daerah-uu

10. UU 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
UU RI 9/2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah disahkan
Presiden Joko Widodo pada tanggal 18 Maret 2015. UU 9/2015 diundangkan oleh Menkumham
Yasonna H. Laoly dan mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2015. UUNomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditempatkan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Penjelasan atas UUNomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 agar kita semua
bisa mengetahuinya.
Latar Belakang
a. Bahwa untuk menciptakan kondisi berkesinambungan dalam hal kepemimpinan Provinsi,
Kabupaten/Kota maka diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa
jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat.
b. Bahwa ketentuan tugas dan wewenang DPR daerah Provinsi, Kabupaten/Kota perlu
dilakukan penyesuaian dengan undang-undang yang mengatur pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota.
c. Bahwa untuk mengatasi permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ketentuan tugas
dan wewenang DPR daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam UU
23/2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilakukan perubahan.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU 23/2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
Dasar hukum
Pasal 18-21, Pasal 22D UUD RI 1945. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran RI
2014 No. 244, Tambahan Lembaran RI No. 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU 2/2015

11. tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 2/2014 tentang Perubahan atas UU 23/ 2014
tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang.
Isi UU 9/2015
https://jdih.bssn.go.id/wp-content/uploads/2016/03/UU-Nomor-9-Tahun-2015.pdf

12. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditandatangani Presiden Joko
Widodo pada tanggal 15 Juni 2016 di Jakarta. Diundangkan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly
pada tanggal 9 Juni 2016, dan mulai diberlakukan. Peraturan ini diundangkan dalam Lembaran
RI/2016 No. 114. Penjelasannya diundangkan dalam Tambahan Lembaran RI No.5887.
Mencabut :
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
Latar Belakang
Pertimbangan PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 (1)
UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang
Perangkat Daerah.
Dasar Hukum
1. Pasal 5 (2)UUD RI 1945.
2. UU 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran RI/2014 No.244, Tambahan
Lembaran RI No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU 9/2015
tentang Perubahan Kedua atas UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Penjelasan Umum PP Perangkat Daerah
UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap
pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing)
berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing- masing Daerah. Hal ini juga
sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan

13. efisien. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan
organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (strategic apex), Sekretaris Daerah
(middle line), Dinas Daerah (operating core), Badan/fungsi penunjang (technostructure), dan Staf
pendukung (supporting staff). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti sebagai pembantu
Kepala Daerah dalam mengatur sesuai bidang urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah,
baik urusan wajib maupun pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang sebagai pembantu
Kepala Daerah dalam mengatur untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (operating
core).
Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi,
didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang
jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan derah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah.
Berdasarkan UU 23/2014, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf,
unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD. Unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur
pelaksana fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur
penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Pada daerah Kabupaten/Kota dibentuk Kecamatan
sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi
kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi. Fungsi Sekretaris
Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk
memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas,
kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama
lain kepada kepala Daerah.
Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan
kepada Daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib
dibagi atas yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan. Berdasarkan pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah
mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan
penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,
pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan

14. pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya. Pembentukan Perangkat
Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah
serta besaran beban tugas sesuai dengan urusan pemerintahan daerah sebagai mandat yang wajib
dilaksanakan oleh setiap daerah melalui Perangkat Daerah.
Peraturan Pemerintah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe A; Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe
B; Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat tipe C; Dinas tipe A, Dinas tipe B, dan
Dinas tipe C; Badan tipe A, Badan tipe B, dan Badan tipe C; serta Kecamatan dalam 2 (dua) tipe,
yaitu Kecamatan tipe A dan Kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada
perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja terdiri dari variabel umum yang meliputi jumlah
penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan bobot sebesar 20%
(dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80%
(delapan puluh persen). Masing-masing variabel ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai
dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).
Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan
dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh
karena itu, diwadahi dalam bentuk Dinas utama minimal tipe C. Dalam pelaksanaan pembinaan dan
pengendalian penataan Perangkat Daerah, Pemerintah Pusat melakukan fasilitasi melalui asistensi,
pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan, dan kerja sama. Hal dimaksudkan
dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar daerah dan antar
sektor dapat tercapai secara optimal dalam kerangka NKRI, sehingga masing-masing Pemerintah
Daerah taat asas dan norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah, dalam arti bahwa
Menteri atau Gubernur dapat membatalkan Perda tentang pembentukan Perangkat Daerah jika
bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
Isi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
http://jdih.sumselprov.go.id/userfiles/260420190031_pp18-2016bt.pdf
https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2016/10/PP-NOMOR-18-TAHUN-2016-PERANGKAT-
DAERAH.pdf

15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta
oleh Presiden Joko Widodo. Mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo
pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta yang ditempatkan dalam Lembaran RI 2019 No. 187.
Penjelasannya ditempatkan dalam Tambahan Lembaran RI No. 6402.
Latar Belakang
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 (1) UU 23 /2014 tentang Pemerintahan
Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah.
2. Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah perlu diubah untuk memperkuat peran dan kapasitas inspektorat Daerah
agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta
meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit Daerah.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
Dasar Hukum
1. Pasal 5 (2) UUD RI 1945.
2. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran RI/2014 No. 244, Tambahan
Lembaran RI No.5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 9/2015
tentang Perubahan Kedua atas UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran RI/
2015 No. 58, Tambahan Lembaran RI No. 5679).

16. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran RI/ 2016
No.114, Tambahan Lembaran RI No. 5887).
Penjelasan Umum PP 72/2019
Pemerintah berdasarkan Pasal 232 (1) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menetapkan
Peraturan Pemerintah No.18/2016 tentang Perangkat Daerah yang antara lain mengatur Inspektorat
Daerah dan rumah sakit daerah. Dalam perkembangannya, pengaturan Inspektorat Daerah belum
mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi, dan nepotisme sedangkan pengaturan rumah sakit daerah belum mampu menjamin
terwujudnya tata kelola rumah sakit dan klinis yang bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan
dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian, sehingga dalam praktiknya memberi dampak
pada penurunan mutu layanan kesehatan kepda masyarakat.
Untuk meningkatkan kinerja layanan rumah sakit Daerah, dibentukan peraturan ini mengatur rumah
sakit daerah sebagai unit organisasi khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui
pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
Namun sesuai ketentuan mengenai pengelolaan dan tata kerja Perangkat Daerah dalam UU 23/2014
tentang Pemerintahan Daerah, dalam melaksanakan otonomi tersebut direktur rumah sakit daerah
tetap bertanggung jawab kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah
serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 mengatur rumah sakit daerah dipimpin oleh direktur,
sehingga perlu diatur mengenai batas waktu penyesuaian status jabatan direktur rumah sakit daerah
berdasarkan ketentuan sebelumnya dilaksanakan oleh pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang
diberikan tugas tambahan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan optimalisasi
layanan kesehatan, diwajibkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum
daerah.
Isi PP 72/2019 : https://ngada.org/pp72-2019.htm

17. Susunan Pemerintahan