1. Dokumen ini membahas sejarah krisis moneter di Indonesia, termasuk krisis 1997-1998 dan 2008, dampaknya, serta kebijakan pemerintah dalam menanggapi krisis tersebut.

1. SEJARAH KRISIS MONETER DI
INDONESIA
1. Afrizna Kurnia Putri (20171221041)
2. Ika Lingga Ferbrianti (20171221048)
3. Tasrifun Nisa’ (20171221141)
4. Zarwanda Salsabillah (20171221160)
KELOMPOK 12

2. SEJARAH KRISIS MONETER DI
INDONESIA
2. KRISIS MONETER INDONESIA TAHUN 1997-1998
3. KRISIS MONETER GLOBAL TAHUN 2008
4. DAMPAK KRISIS MONETER
5. KEBIJAKAN PEMERINTAH
6. IMPLIKASI KEBIJAKAN
1. SEJARAH KRISIS MONETER DI INDONESIA

3. 1. SEJARAH KRISIS MONETER DI
INDONESIA
Krisis moneter adalah kondisi memburuknya keadaan keuangan
suatu negara yang berhubungan dengan mata uang atau kekacauan
besar di pasar keuangan yang ditandai oleh penurunan harga aset dan
kegagalan perusahaan. Dalam kurun waktu lima belas tahun terakhir,
Indonesia telah dua kali mengalami krisis keuangan, pertama saat
terjadi krisis moneter tahun 1997-1998, dan kedua yaitu krisis moneter
global tahun 2008.

4. 2. KRISIS MONETER INDONESIA
TAHUN 1997-1998
Krisis yang terjadi tahun 1997-1998 di Indonesia tidak terprediksi
sebelumnya. Ketika Thailand mulai menunjukkan gejala krisis,
fundamental ekonomi Indonesia dipercaya cukup kuat untuk
menahan kejut eksternal akibat kejatuhan ekonomi Thailand.
Fundamental ekonomi Indonesia yang kuat pada saat itu adalah
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, laju inflasi terkendali
peringkat pengangguran relatif rendah, neraca pembayaran
secara keseluruhan masih surplus meskipun defisit neraca
berjalan cenderung membesar namun jumlahnya masih terkendali,
cadangan devisa masih menunjukkan sedikit surplus.

5. 1. Peraturan perdagangan domestik yang kaku dan monopoli
menyebabkan kegiatan ekonomi tidak efisien dan kompetitif.
2. Kurang transparansi dan kurangnya data menimbulkan ketidakpastian
ekonomi sehingga masuknya dana luar negeri dalam jumlah besar
melalui sistim perbankan yang lemah kurang terkontrol.
3. Sektor swasta banyak meminjam dana dari luar negeri yang sebagian
besar tidak di hedge (diasuransikan) dan pengawasan pemerintah
terhadap hutang yang dibuat oleh sektor swasta kurang memadai.
4. Besarnya defisit neraca berjalan dan utang luar negeri, ditambah
dengan lemahnya system perbankan nasional.
DISAMPING KONDISI EKONOMIAN MAKRO YANG
MENGGEMBIRAKAN DI ATAS, DI SISI LAIN MASIH TERDAPAT
BEBERAPA KELEMAHAN STRUCTURAL INDONESIA, YAITU:

6. 3. KRISIS MONETER GLOBAL
TAHUN 2008
Gejolak krisis moneter global yang berasal dari Amerika Serikat pada
2007 mulai dirasakan dampaknya di seluruh dunia, termasuk negara
berkembang tidak kecuali Indonesia pada 2008. Imbas krisis mulai
dirasakan Indonesia pada kuartal III 2008. Saat itu perekonomian
Indonesia mulai tertekan ditandai dengan gejala:
1. Melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.
2. Inflasi tinggi dan berdampak pada kenaikan suku bunga kredit.
3. Investor terdorong untuk menarik asetnya dari emerging market
ke financial Engineering.

7. IMBAS DARI KRISIS KEUANGAN
GLOBAL DI INDONESIA
1. Kemerosotan tajam IHSG di pasar modal.
2. Pelemahan nilai rupiah yang sudah menembus angka Rp. 12.462 per USD pada akhir
Nopember 2008. Pasar obligasi, baik pemerintah maupun korporasi juga tertekan sehingga
menimbulkan kerugian besar pada perbankan dan institusi pemegang obligasi
lainnya karena perhitungan karena penghitungan yang disesuaikan nilai pasar saat itu
(mark-to-market).
3. Perbankan dihadapkan pada ketatnya likuiditas yang mendorong peningkatan suku bunga
deposito yang tinggi.
4. Penurunan investasi hingga -8,59% tahun 2009.
5. Arus modal keluar (capital outflow) besar-besaran diikuti dengan penurunan kinerja pasar
keuangan Indonesia.
6. Sedangkan dampak krisis keuangan gobal pada sektor rill terlihat dari penurunan ekspor
hingga mencapai -12% yang pada akhirnya juga berdampak terhadap penurunan
pendapatan dan konsumsi rumah tangga dan swasta secara total output.

8. 4. DAMPAK KRISIS
MONETER
Dampak krisis yang melanda indonesia 1997 dapat dibedakan
menjadi 2 yaitu :
1. Dampak currency crisis (krisis mata uang) :
•Melemahnya mata uang Indonesia terhadap mata uang negara lain.
•Barang domestic lebih mahal daripada barang luar negeri.
•Tekanan inflasi.
•Kepanikan masyarakat.
2. Dampak banking crisis (krisis perbankan) :
•Bank mengalami ketidak seimbangan dalam fungsi intermediasi.
•Penyaluran kredit ke masyarakat mengalami penurunan.
•Bank tidak cukup kredibel dari segi profitabilitas.
•Kebangkrutan perbankan.

9. Pada 2008 Indonesia tidak terkena
dampak parah karena beberapa hal
1. Kondisi fundamental dari sektor ekternal, fiskal dan
perbankan cukup kuat.
2. Tingkat pertumbuhan konsumsi masyarakat yang ikut
menopang pertumbuhan melalui tingkat daya beli masyarakat.
3. Daya beli masyarakat meningkat disebabkan kenaikan
komoditas ekspor Indonesia adanya gaji dari sertifikasi
profesi, dan kebijakan jaring pengaman Pemerintah-Bantuan
Langsung Tunai untuk mengkompensasi kenaikan harga
bahan bakar minyak.

10. 5. KEBIJAKAN
PEMERINTAH
Peran pemerintah dalam
mengatasi dampak krisis 1997:
1. Melakukan stimulus dengan
menaikkan tingkat bunga.
2. Bank Indonesia melakukan
ekspansi BLBI.
3. Rekontruksi pada sektor
perbankan.
Peran pemerintah dalam
mengatasi dampak kris 2008:
1. Menyepakati diberlakukannya
kebijakan tight money.
2. Melakukan recovery terhadap
perbankan.
3. Mengubah kebijakan sektor rill
dengan lebih menekankan pada
penambahan value added.

11. 6. IMPLIKASI
KEBIJAKAN
Belajar dari krisis moneter yang pernah terjadi di Indonesia, berikut terdapat
beberapa implikasi kebijakan yang bisa diterapkan, antara lain:
• Penyempurnaan kebijakan moneter secara konsisten dengan mengacu kepada Inflation
Targeting Framework (ITF).
• Mendorong sector riil agar bergerak lebih cepat dan berdaya tahan lebih tinggi terhadap
krisis, perbaikan iklim investasi menjadi factor yang sangat penting.
• Perlu pembenahan sektor perbankan dengan langkah-langkah memperkuat manajemen
risiko.
• Kebijakan fiscal dalam jangak pendek guna menahan pelemahan ekonomi lebih dalam
diharapkan dapat berjalan optimal dan tepat waktu.
• Koordinasi fiscal dan moneter mutlak diperlukan demi terciptanya konsistensi dan
keselaraan kebijakna yang diambil dan perlu diitensifkan.

12. Question