untuk kepentingan mahasiswa dan pendidik dalam mempelajari hasil karya tulis mahasiswa yang baik dan benar perlu adanya keabsahan dalam membuat karya tulis ilmiah. dibutuhkan nya jurnal, artikel, buku sangat diperlukannya maka dari itu dengan adanya internet buku online menjadikan para pelajar dan mahasiswa sangat di gunakannya dan bermanfaat sekali. untuk pendidik, pengajar, dosen, dan peneliti lainnya atau profesor sangat baik dan bagus
3. LATAR BELAKANG
Dalam perkembangan sejarah peradaban manusia, peranan uang sangat
penting. Jumlah uang yang beredar di luar kendali menimbulkan
konsekuensi atau pengaruh yang buruk bagi perekonomian. Konsekuensi
buruk dari kurang terkendalinya perkembangan jumlah uang beredar
dapat dilihat pada kurang terkendalinya perkembangan variabel
ekonomi utama, seperti tingkat produksi (output) dan harga.
Apabila hal ini berlangsung secara terus-menerus, maka kemakmuran
masyarakat akan mengalami penurunan. Kondisi tersebut
melatarbelakangi upaya yang dilakukan Pemerintah atau otoritas
moneter suatu negara dalam mengendalikan jumlah uang yang beredar.
Kegiatan pengendalian jumlah uang beredar disebut dengan kebijakan
moneter, pada dasarnya merupakan bagian integral dari kebijakan
ekonomi makro yang ditempuh otoritas moneter.
5. KONSEP KEBIJAKAN
MONETER
Kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank
sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk
memperoleh perkembangan kegiatan perekonomian yang
diinginkan. Dalam praktik, perkembangan kegiatan
perekonomian yang ingin dicapai yaitu stabilitas ekonomi makro,
dicerminkan oleh stabilitas harga (rendahnya laju inflasi),
membaiknya perkembangan output riil serta cukupnya
lapangan/kesempatan kerja.
6. LANJUTAN....
Kebijakan moneter tersebut merupakan integral dari kebijakan ekonomi makro.
Dalam pelaksanaanya, strategi kebijakan moneter dilakukan berbeda-berbeda
dari suatu negara dengan negara lain, sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan
mekanisme transmisi yang diyakini berlaku pada perekonomian yang
bersangkutan. Berdasarkan strategi dan transmisi yang dipilih, maka dirumuskan
kerangka operasional kebijakan moneter.
7. KERANGKA KERJA
KEBIJAKAN MONETER
A. Urgensi Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter berperan dalam mengendalikan jumlah uang
yang beredar menggunakan instrumen moneter tertentu melalui
transmisi moneter dengan tujuan akhir, yang utama adalah
mencapai stabilitas harga. Bank sentral ditugaskan untuk
mengatur sektor moneter guna menjaga stabilitas sistem
ekonomi melalui stabilitas mata uang yang beredar. Instrumen
utama yang digunakan oleh bank sentral umumnya berbasis
pada likuiditas (seperti jumlah uang yang beredar dan kredit)
dan suku bunga.
8. LANJUTAN....
Kebijakan moneter Islam mengantarkan pada pola regulator
untuk mengurangi gap jumlah uang antara sektor riil dan
sektor moneter dengan menghilangkan transaksi dan produk
di pasar keuangan yang tidak dilandasi oleh usaha produktif
di sektor riil. Peningkatan usaha produktif di sektor riil dapat
mendorong perputaran uang di perekonomian (velocity of
money).
9. LANJUTAN
B. Sasaran Kebijakan Moneter Islam
Pelaksanaan kebijakan moneter islam pada
dasarnya harus selaras dengan pencapaian
tujuan akhir dari sistem ekonomi Islam yakni
kesejahteraan (falah).
Chapra (2000) menjelaskan bahwa sasaran
utama dari kebijakan moneter yang ada dalam
ekonomi Islam terdiri dari tiga bagian berikut ini :
Tenaga kerja penuh dan pertumbuhan
ekonomi.
1.
Keadilan sosio-ekonomi serta kemerataan
distribusi pendapatan dan kekayaan.
2.
Stabilitas nilai uang
3.
10. KEBIJAKAN MONETER DI
INDONESIA
Kebijakan Moneter Periode Pre-Krisis Ekonomi 1997
Perkembangan ekonomi sangat berpengaruh terhadap
pelaksanaan kebijakan moneter tidak hanya karena kebijakan
moneter mempengaruhi berbagai variable ekonomi makro,
akan tetapi juga karena perkembangan ekonomi akan
menentukan bagaimana reaksi BI merumuskan dan
melaksanakan kebijakan moneternya.
a. Periode 1945-1952
pada awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengambil
keputusan untuk mendirikan bank sirkulasi berbentuk bank
milik negara.
11. LANJUTAN....
b. Periode tahun 1953-1967
Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 11 Tahun 1953
tentang Pokok Bank Indonesia sebagai pengganti
Javasche Bank wet tahun 1922. Dewan moneter
mempunyai tugas dan wewenang antara lain
menentukan kebijakan moneter secara umum, mengatur
dan menstabilkan mata uang, serta memajukan urusan
kredit dan perbankan pada umumnya.
Perkembangan politik pada waktu itu menimbulkan
ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan moneter,
peningkatan yang berlebihan pencetakan uang untuk
pembiayaan defisit anggaran akibatnya kebijakan fiskal
yang ekspansif.
12. c. Periode 1968-1997
Periode stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi (1968-1972)
Pengalaman selama periode sejak awal kemerdekaan sampai
dengan pertengahan tahun 1960-an memberikan pelajaran
penting mengenai prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan
kebijakan moneter dan fiskal. Pertama, kebijakan fiskal harus
dapat mengendalikan defisit anggaran. Kedua, kebijakan moneter
tidak dipergunakan untuk membiayai defisit anggaran pada sisi
kebijakan fiskal. Ketiga, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter
perlu dikoordinasikan secara baik.
Periode pertumbuhan ekonomi dengan hasil minyak (1973-1982)
Peningkatan kegiatan perekonomian nasional kemudian
mengalami dorongan lebih lanjut dengan hasil minyak yang
meningkat khususnya pada awal dekade 1970-an.
13. Periode deregulasi, debirokratisasi, dan liberalisasi ekonomi (1983-1997)
Pada awal dekade 1980-an terjadi penurunan harga minyak di pasar
dunia sebagai akibat adanya kecenderungan terjadinya resesi dunia.
Pada 1 juni 1983 Pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi
perbankan, yang menandai era liberalisasi di sektor perbankan
khususnya dan sektor keuangan pada umumnya.
Untuk menghindari dampak negatif dari ekspansi uang beredar yang
berasal dari aliran dana luar negeri tersebut terhadap peningkatan
inflasi dan kestabilan nilai tukar rupiah, BI melakukan penyerapan
kelebihan likuiditas dalam perekonomian sehingga mendukung
kenaikan suku bunga dalam negeri.
14. Kebijakan Moneter Periode Setelah Krisis Ekonomi 1997
Krisis yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 telah
menimbulkan berbagai permasalahan yang demikian
sulit dan kompleks di berbagai bidang. Salah satu
penyebab utama krisis tersebut adalah terjadinya
kelangkaan dana perbankan sebagai akibat penarikan
dana oleh masyarakat. Kepercayaan masyarakat
terhadap rupiah semakin berkurang sehingga terjadi nilai
tukar rupiah terus mengalami penurunan.
Dalam menetapkan dan melakukan kebijakan moneter,
BI mempunyai wewenang untuk menetapkan sasaran
moneter dan melakukan pengendalian moneter dengan
cara antara lain : (i) operasi pasar terbuka, (ii) penetapan
tingkat diskonto, (iii) penetapan cadangan wajib
minimum, (iv) pengaturan kredit atau pembiayaan.
15. Efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter sangat tergantung pada
sistem nilai tukar dan sistem devisa. BI diberikan kewenangan untuk
melakukan kebijakan nilai tukar dan pengelolaan cadangan devisa
yang sejalan dengan tujuan kebijakan moneter dalam rangka
mendorong kesinambungan pelaksanaan pembangunan ekonomi.
17. KESIMPULAN
Kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas
moneter atau bank sentral dalam bentuk
pengendalian besaran moneter untuk
memperoleh perkembangan kegiatan
perekonomian yang diinginkan.
Kebijakan moneter tersebut merupakan integral
dari kebijakan ekonomi makro.
Kebijakan moneter berperan dalam
mengendalikan jumlah uang yang beredar
menggunakan instrumen moneter tertentu melalui
transmisi moneter dengan tujuan akhir, yang
utama adalah mencapai stabilitas harga.
