Materi Pendidikan Kewarganegaraan tentang Sikap Positif terhadap Ketentuan Hukum yang Berlaku

1. Sikap Positif Terhadap Ketentuan
Hukum Yang Berlaku
Semester II
Kelas : X IPA 1
Kelompok : II
Anggota :
1) Amrizal Fathurrahman (01)
2) Ari Ratnaningsih (05)
3) Fadilah Khoeroh (08)
4) Frestyani Regina Putri (10)
5) Rahayu Dwi Prastiti (22)
6) Reza Bayu Widiono (23)
7) Tri Herlina Sari R. (26)
8) Wulan Dwi Jayanti (30)

2. Sikap Positif
Terhadap
Ketentuan
Hukum Yang
Berlaku
Hukum
Tindakan Tindakan
Pokok
Contoh Perbuatan Yang
Bertentangan Hukum
Sanksi Hukum
Faktor Faktor Yang
Mempengaruhi
Penegakan Hukum
PETA KONSEP

3. BACK
 Untuk menjaga dan memelihara ketertiban
masyarakat, serta untuk memenuhi rasa
keadilan.
 Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat
harus tunduk, mentaati, dan bersikap positif
terhadap hukum.
1. Tidak terjadi kesewenang – wenangan.
2. Adanya keseimbangan antara hak dan
kewajiban.
3. Terciptanya masyarakat yang aman, tertib,
dan tentram.
Tujuan
Manfaat

4. 1. Tindakan represif 
suatu tindakan aktif yang dilakukan
pihak berwajib pada saat
penyimpangan sosial terjadi agar
penyimpangan yang sedang terjadi
dapat dihentikan.

5. 2. Tindakan preventif 
tindakan yang dilakukan
oleh pihak berwajib
sebelum penyimpangan
sosial terjadi agar suatu
tindakan pelanggaran dapat
dihentikan, dilakukan
dengan cara melalui
bimbingan.

6. BACK
3. Tindakan persuasif 
tindakan yang dilakukan oleh pihak
berwajib sesudah penyimpangan
sosial terjadi agar suatu tindakan
pelanggaran dapat dihentikan,
dilakukan dengan cara melalui
bimbingan.

7. A.Contohtindakpidana
kejahatan
1) Tindakan makar  tindakan menggulingkan
pemerintah.(pasal 107 KUHP)
2) Penghinaan terhadap presiden & wakil presiden. (pasal
134 KUHP)
3) Menyatakan permusuhan, kebencian, & penghinaan
kepada pemerintah dimuka umum. (pasal 154 KUHP)
4) Menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia. (pasal
154 a KUHP)
5) Menyatakan permusuhan, kebencian, & penghinaan
terhadap suatu golongan rakyat dimuka umum. (pasal
156 KUHP)
6) Mengetahui permufakatan jahat, tetapi tidak mencegah
atau melapor. (pasal 164 KUHP)
7) Melanggar kesusilaan.(pasal 281 KUHP)
8) Dengan sengaja merampas nyawa orang lain. (pasal 338

8. B.Contohtindakpidana
pelanggaran
BACK
1) Mabuk dimuka umum yang merintangi lalu
lintas dan ketertiban atau mengancam
keselamatan orang lain. (pasal 492 KUHP)
2) Meninggalkan anak yang perlu dijaga sehingga
membahayakan anak tersebut. (pasal 491
KUHP)
3) Melakukan pesta atau keramaian tanpa izin dari
polisi. (pasal 510 KUHP)
4) Menyanyikan dimuka umum lagu-lagu yang
melanggar kesusilaan. (pasal 532 KUHP)
5) Melakukan pembelian, penjualan, atau
penyimpangan barang dari hasil curian. (pasal
481 KUHP)
6) Berbuat curang terhadap pembeli. (pasal 383
KUHP)
7) Menggadaikan tanah milik orang lain.

9. A. PIDANA POKOK
1. Pidana
mati.
2. Pidana penjara, terdiri atas pidana seumur
hidup & pidana sementara (min 1 tahun max
20 tahun).
3. Pidana kurungan (min 1 hari max 1 tahun).
4. Pidana denda.

10. B. PIDANA TAMBAHAN
BACK
Pencabutan
hak tertentu;
Penyitaan
barang barang
tertentu;
Pengumuman
putusan hakim;

11. A.
Faktor
didalam
sistem
hukum
1. Faktor hukum (UU)
a. Konstitusi asas asas
atau prinsip
prinsipnya.
b. Proses
perumusannya.
c. Tingkat kemampuan
operasional hukum.
2. Faktor penegak hukum
 Aparat penegak hukum  faktor
kunci, karena di pundak
merekalah beban penegak hukum
diletakkan dalam praktik.
 Keberhasilan dan kegagalan
penegak hukum sangat di
pengaruhi oleh kualitas penegak
hukum.
3. Faktor sarana dan prasarana
Sangat diperlukan dalam
sosialisasi hukum. Ketidakseimbangan
antara kebutuhan sarana dan prasarana
dengan jumlah orang yang haus di
layani sangat menghambat proses
penegak hukum.

12. B. Faktor diluar sistem
hukum
BACK
1.Faktor kesadaran hukum masyarakat.
2.Perkembangan masyarakat atau kebudayaan.
3.Faktor politik atau penguasa negara.