Dokumen tersebut membahas tentang keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat penjelasan mengenai pengertian keterbukaan dan keadilan, pendapat para ahli tentang keadilan, ciri-ciri keterbukaan, jaminan keadilan, dan undang-undang yang mendukung terwujudnya keterbukaan dan keadilan.

1. KETERBUKAAN DAN
KEADILAN DALAM
KEHIDUPAN BERBANGSA
DAN BERNEGARA
RIANA BANOWATI
BEAUTIFA SYAFTIA
KARTIKAWATI TAUFIK
SITI ROHMAH
KELOMPOK 5 XI IPA 1

2. APA
PENGERTIAN
keterbukaan
dan keadilan?
Keterbukaan
adalah suatu sikap dan prilaku terbuka dari
individu dalam beraktivitas
Keadilan
adalah suatu hal yang tidak berat sebelah
atau tidak memihak dan tidak sewenang-
wenang

3. KEADILAN
MENURUT
PARA AHLI
ARISTOTELE
S
PLATO
SOCRATES
THOMAS
HOBBES
KONG FU
TJU
NOTO
NEGORO
PANITIA
AD-HOC
MPRS 1966

4. Keterbukaan dalam kehidupan
Berbangsa dan Bernegara
Prinsip keadilan sosial yang melandasi pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia
adalah sebagai berikut :
•Asas Adil dan Merata
Berarti bahwa pembangunan nasional yang diselenggarakan pada dasarnya merupakan
usaha bersama yang harus merata disemua lapisan masyarakat Indonesia dan di seluruh
tanah air.
•Asas keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan dalam peri kehidupan
Berarti bahwa dalam pembangunan nasional harus ada keseimbangan antara berbagai
kepentingan. Kepentingan tersebut adalah kepentingan dunia dan akhirat, materil dan
spiritual.

5. CIRI CIRI KETERBUKAAN
1. Terbuka (transparan) dalam proses maupun pelaksanaan kebijakan
publik.
2. Menjadi dasar atau pedoman dalam dialog maupun berkomunikasi.
3. Berterus terang dan tidak menutup-nutupi kesalahan dirinya maupun yg
dilakukan orang lain.
4. Tidak merahasiakan sesuatu yang berdampak pada kecurigaan orang
lain.
5. Bersikap hati-hati dan selektif (check and recheck) dalam menerima dan
mengolah informasi dari manapun sumbernya.
6. Toleransi dan tenggang rasa terhadap orang lain.
7. Mau mengakui kelemahan atau kekurangan dirinya atas segala yang
dilakukan.
8. Sangat menyadari tentang keberagaman dalam berbagai bidang

6. Sikap terbuka dalam kehidupan berbangsa dan
bernegara
Berarti kesediaan untuk menerima hal-hal yang berbeda dengan kondisi
dirinya
Untuk mewujudkannya diperlukan kondisi sebagai berikut :
Nilai agama dan Nilai
budaya bangsa
Demokrasi
Kepercayaan antara
sesama masyarakat
Persatuan
Indonesia
Kepercayaan kepada
penyelenggara
negara
Penyelenggara negara yang
memahami bangsa secara baik

7. JAMINAN KEADILAN DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA
DAN BERNEGARA
- Menaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- Menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan.
- Memberikan pengawasan terhadap jalannya proses-proses hukum yang sedang
berlangsung.
- Memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan.
- Memahami dan menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara.
dapat dilakukan dengan melakukan cara-cara berikut ini.

8. Dalam hukum, tuntutan keadilan memiliki dua arti :
 Dalam arti formal
Bahwa keadilan menuntut agar
hukum berlaku secara umum.
 Dalam arti material
Bahwa hukum harus adil. Adil di sini
adalah adil yang dianggap oleh
masyarakat.
Untuk terwujudnya jaminan keadilan suatu Negara diperlukan peraturan yang disebut
Hukum

9. Pelaksanaan jaminan keadilan di tuntut oleh pemyelenggara Negara yang
baik yang di dasarkan kepada beberapa asas umum, diantaranya :
1. Asas kepastian hukum (principle of legal security = Rechts zekerheid beginsed
2. Asas keseimbangan
3. Asas kesamaan
4. Asas larangan kesewenang-wenangan
5. Asas larangan penyalahgunaan wewenang (detoumement de pouvoir)
6. Asas bertindak cermat
7. Asas perlakuan yang jujur
8. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal
9. Asas penyelenggaraan kepentingan umum

10. 1. Bidang Hukum dan Pemerintahan (Pasal
27).
2. Bidang Politik (Pasal 28).
3. Bidang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A-
28J).
4. Bidang Keagamaan (Pasal 29).
5. Bidang Pertahanan Negara (Pasal 30).
6. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
(Pasal 31 dan 32).
7. Bidang Kesejahteraan Sosial (Pasal 33
dan 34).
a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945

11. b. Undang- undang
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan
Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan
Martabat Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di
Muka Umum.
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia.
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

12. Sikap keterbukaan yang dituntut kepada aparat penegak hukum,
adalah adanya transparansi,akuntabilitas dan profesionalisme
dalam bekerja serta hasil kinerja yang optimal.
Jika aparat penegak hukum Korupsi,KKN, maka akan terjerumus
dalam keterpurukan pemerintah mobokrasi atau dalam istilah
Polybios atau disebut okhlokrasi

13. TERIMA
KASIH
BW