Silabus mata kuliah Hukum Acara Perdata membahas tentang pengertian, fungsi, dan asas-asas Hukum Acara Perdata, sumber-sumber hukum acara perdata, kekuasaan kehakiman di Indonesia, tata cara pengajuan tuntutan hak, proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, putusan hakim dan pelaksanaannya. Mata kuliah ini membahas secara rinci tentang prosedur peradilan perdata di Indonesia.
1. Program Studi
Ilmu Hukum
Mata Kuliah
Hukum Acara Perdata
SKS
3 SKS
Semester
Genap
Dosen Pengampu
Suryadi SH
Dipersembahkan Oleh
Mas Hono Rio Kertanegara
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 1
2. SILABUS
HUKUM ACARA PERDATA
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 2
3. I. PENDAHULUAN
1. Pengertian dan Fungsi Hukum Acara Perdata
2. Sumber-sumber Hukum Acara Perdata
3. Asas-asas Hukum Acara Perdata
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 3
4. II. KEKUASAAN KEHAKIMAN DI
INDONESIA
1. Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri
2. Badan Peradilan Negara
3. Lingkungan Lembaga Peradilan
4. Kompetensi Lembaga Peradilan
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 4
5. III.TATA CARA PENGAJUAN
TUNTUTAN HAK
1. Pengertian Tuntutan Hak Keperdataan
2. Pihak-pihak dalam Perkara Perdata
3. Tata Cara Pengajuan Gugatan
4. Penggabungan Tuntutan Hak
5. Upaya-upaya Menjamin Hak
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 5
6. IV.PROSES PEMERIKSAAN
PERKARA DI SIDANG
PENGADILAN
1. Pencabutan dan Perubahan Gugatan
2. Putusan Gugur,Verstek dan Putusan Damai
3. Jawaban Tergugat
4. Proses Pembuktian dan Macam-macam Alat Bukti
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 6
7. V. PUTUSAN HAKIM DAN
PELAKSANAANNYA
1. Pengertian Putusan dan Macam-macam Putusan
2. Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim
3. Syarat-syarat Pelaksanaan Putusan Hakim
4. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Hakim
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 7
8. 1.1. Pengertian dan Fungsi Hukum
Acara Perdata
Hukum Acara Perdata ------- adalah Peraturan Hukum
yang mengatur tentang bagaimana caranya menjamin
ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan
hakim(Mertokusumo,1998:2)
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 8
9. Pengertian dan Fungsi Hukum Acara
Perdata
Hukum Acara Perdata-------- adalah seperangkat
norma hukum yang mengatur bagaimana
caranya menegakkan hukum perdata
material,khususnya dalam hal terjadi
pelanggaran hak atas subyek hukum tertentu
oleh subyek hukum yang lain melalui
perantaraan hakim untuk mencegah terjadinya
perbuatan main hakim sendiri
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 9
10. Pengertian dan Fungsi Hukum Acara
Perdata
Hukum Acara Perdata ---------- secara kongkrit hukum
acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya
mengajukan tuntutan hak,memeriksa dan memutusnya
serta pelaksanaan daripada putusannya
(Mertokusumo,1998:2)
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 10
11. 1.2. Sumber-sumber Hukum Acara
Perdata
Sumber Hukum material yaitu sumber hukum
dalam arti bahan diciptakannya atau disusun
suatu norma hukum.
Sumber Hukum Formal yaitu sumber hukum
dalam arti dapat ditemukannya atau dapat
digalinya satu norma hukum sebagai satu dasar
yuridis suatu peristiwa hukum atau suatu
hubungan hukum tertentu.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 11
12. Sumber Hukum Material
Sumber dalam arti sumber filosofis;
Sumber dalam arti sumber sosiologis;
Sumber dalam arti sumber historis;
Sumber dalam arti sumber yuridis.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 12
13. Sumber Hukum Formal
Sumber Hukum Tertulis
HIR,RBg,RV
Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
UU No.3 Tahun 2009 dan UU No.5 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-undang
No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
UU No. 49 Tahun 2009 danUU No.8 Tahun 2004 Perubahan atas undang-undang
No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
UU No 50 Tahun 2009 dan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Undang-undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat
Undang-undang Khusus lainnya dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya dalam
bidang peradilan
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 13
14. Sumber Hukum Formal
Sumber Hukum Tidak Tertulis
Yurisprudensi
Doktrin dan ilmu Pengetahuan
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 14
15. 1.3. Asas-Asas Hukum Acara
perdata
Asas Hukum adalah dasar-dasar filosofis yang menjadi
dasar(ratio legis) norma hukum yang mengandung
nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis yang menjadi
jembatan antara peraturan-peraturan hukum dan cita-
cita social serta pandangan etis masyarakat.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 15
16. Asas Hakim Bersifat
Menunggu
Adalah asas yang menyatakan ada tidaknya perkara di
muka hakim tergantung inisiatif dari para pihak sendiri
yang berkepentingan, Hakim lebih bersifat menunggu
sampai perkara diajukan di hadapannya.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 16
17. Ius Curia Novit
Pengadilan atau hakim tidak boleh menolak untuk
menerima,memeriksa ,mengadili dan memutus suatu
perkara yang diajukan,sekalipun dengan dalih bahwa
hukum tidak ada atau kurang jelas,melainkan wajib
untuk memeriksa dan mengadilinya ( Pasal 10 ayat (1)
UU No.48 Tahun 2009 )----- Hakim dianggap tahu akan
hukumnya (ius curia novit).
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 17
18. Hukum Tidak Ada /
Kurang Jelas
Dalam hal hukumnya tidak ada atau kurang jelas hakim
wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai
hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
( Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009)
Penafsiran Hukum
Yurisprudensi
Doktrin dan ilmu pengetahuan
Kebiasaan dalam Praktek Peradilan
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 18
19. Asas Hakim Bersifat Pasif
Dalam memeriksa perkara hakim tidak ikut
menentukan luas pokok perkara,luas pokok
perkara ditentukan sendiri oleh para pihak,apa
yang diinginkan untuk diperiksa,diadili dan
diputuskan oleh hakim menjadi hak sepenuhnya
dari para pihak. Pengadilan atau hakim hanya
mempunyai tugas untuk membantu pencari
keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan
dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan
yang sederhana,cepat dan biaya ringan ( Pasal 4
ayat (2) UU No.48 Tahun 2009)
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 19
20. Hakim Wajib Memeriksa dan
Mengadili
Hakim Wajib memeriksa dan mengadili seluruh
gugatan dan hakim dilarang untuk menjatuhkan
putusan atas perkara yang tidak dituntut atau
lebih dari yang dituntut, dalam hal hakim
memutuskan melampaui batas kewenangannya
maka putusannya dapat dibatalkan oleh
pengadilan yang lebih tinggi, putusan dapat
dimintakan banding,kasasi maupun peninjauan
kembali.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 20
21. Asas Sidang Terbuka Untuk
Umum
Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka
untuk umum, kecuali Undang-undang
menentukan lain ( Pasal 13 ayat (1) UU No.48
Tahun 2009), sidang pengadilan dapat dihadiri,
didengar dan dilihat oleh siapapun kecuali oleh
orang-orang yang memang dilarang oleh
undang-undang, tidak dipenuhinya asas ini
berakibat putusan hakim menjadi batal demi
hukum ( Pasal 13 ayat (3) UU No.48 Tahun
2009 )
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 21
22. Tujuan Sidang Terbuka Untuk
Umum
Untuk menjamin terlaksananya sistem peradilan yang
obyektif, adil dan fair serta memungkinkan adanya
control social dari masyarakat.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 22
23. Pengecualian Asas Sidang Terbuka
Untuk Umum
Sidang dapat dilakukan secara tertutup dalam hal:
menyangkut perkara anak-anak, perkara kesusilaan,
perkara yang berkaitan dengan ketertiban umum dan
rahasia negara, perkara perkawinan dan perceraian.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 23
24. Asas Mendengar Kedua Belah Pihak
( audi et alteram partem )
Kedua belah pihak yang bersengketa ,baik
penggugat maupun tergugat harus didengar
keterangannya secara sama dan adil,hakim tidak
boleh memihak dan berat sebelah dalam
memeriksa dan memutus perkara, hakim harus
obyektif,adil dan fair dalam memperlakukan
para pihak yang bersengketa“ Pengadilan
mengadili menurut hukum dan tidak membeda-
bedakan orang ( Pasal 4 ayat (1) UU No.48
Tahun 2009).
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 24
25. Asas Putusan hakim Harus Disertai
Alasan-alasan
“ Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan
dan dasar putusan tersebut,memuat pula pasal tertentu
dari peraturan perundangan yang bersangkutan atau
sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk
mengadili ( Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 )”
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 25
26. Dasar Alasan Putusan
hakim
Alasan Berdasarkan Fakta-faktanya
Alasan Berdarkan Hukumnya
Dasar alasan Putusan Hakim menjadi ukuran atau parameter
adil,obyektrif, fair tidaknya suatu putusan hakim. Putusan
Hakim Harus dapat dipertanggungjawabkan pada para pihak,
masyarakat, hakim yang lebih tinggi dan pada dunia ilmu
pengetahuan.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 26
27. Asas beracara dikenakan
biaya
Berperkara di pengadilan tentu diperlukan biaya.
Asasnya biaya ringan,sehingga dapat ditanggung oleh
masyarakat.
Biaya perkara meliputi,biaya kepaniteraan,biaya
pemanggilan para pihak maupun para saksi,biaya
meterai dan sebagainya.
Persekot biaya perkara untuk pertama kalinya
dibayarkan oleh pihak penggugat bersama-sama pada
waktu mengajukan gugatannya, sedangkan siapa yang
harus menangung beban biaya perkara pada prinsipnya
adalah para pihak sendiri, dalam praktek beban biaya
perkara ditentukan oleh hasil dari putusan pengadilan.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 27
28. Biaya Perkara
Dalam hal tuntutan dikabulkan biaya perkara
dibenankan pada pihak tergugat
Dalam hal tuntutan tidak dikabulkan biaya
perkara ditanggung oleh penggugat
Dalam hal ada putusan damai,biaya perkara
ditentukan sendiri oleh penggugat dan tergugat
dalam perdamaiannya.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 28
29. Perkara Prodeo
Bagi pihak-pihak yang tidak mampu dapat mengajukan
permohonan agar perkaranya diperiksa secara Cuma-
Cuma (prodeo ) dengan disertai surat keterangan tidak
mampu dari pemerintah setempat, biaya perkara
ditanggung oleh negara ( Pasal 56 ayat (2) UU No. 48
Tahun 2009 )
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 29
30. Asas tidak ada keharusan untuk
mewakilkan
Pada prinsipnya dalam perkara perdata para pihak dapat
beracara sendiri di muka pengadilan tanpa harus
mewakilkan pada seorang wakil atau kuasa
hukum,tetapi para pihak dapat juga mewakilkan atau
menguasakan pada orang lain untuk beracara di muka
pengadilan sebagai kuasa hukumnya.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 30
31. Bantuan Hukum
Setiap orang yang tersangkut perkara berhak
memperoleh bantuan hukum ( Pasal 56 ayat (1) UU No.
48 Tahun 2009 )
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 31
32. Wakil /Kuasa berdasarkan undang-
undang (wettelijke vertegenwoodig atau
legal mandatory )
undang-undanglah yang telah menetapkan seseorang atau badan
untuk dengan sendirinya menurut hukum bertindak sebagai wakil
dari orang atau badan tanpa memerlukan surat kuasa.
Contoh :
Wali terhadap anak di bawah perwaliannya
Orang tua terhadap anak-anaknya yang belum dewasa
kurator terhadap orang-orang yang ada di bawah kuratelenya
BHP, Orang atau Badan yang ditunjuk sebagi curator dalam
kepailitan.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 32
33. Wakil atau kuasa berdasarkan
perjanjian
Wakil atau kuasa berdasarkan adanya perjanjian
pemberian kuasa untuk melakukan suatu perbuatan
hukum tertentu ,misalnya kuasa khusus untuk
mengajukan gugatan ke pengadilan negeri antara
seorang penggugat dengan pengacaranya.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 33
34. Acara Kepailitan
Dalam acara khusus permohonan pernyataan
pailit ,ketentuan asas tidak ada keharusan untuk
mewakilkan menjadi tidak berlaku dengan
adanya ketentuan bahwa setiap permohonan
yang berkaitan dengan kepailitan harus diajukan
oleh seorang kuasa(Advokat) sebagaimana
diatur dalam Pasal 7 UU No37 Tahun 2004
tentang kepailitan.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 34
35. . Asas obyektifitas
Hakim dalam menerima,memeriksa,mengadili dan
memutuskan setiap perkara harus berlaku adil,obyektif
dan fair tidak boleh memihak pada salah satu pihak
kedua belah pihak harus diperlakukan secara imbang.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 35
36. jaminan penerapan asas obyektifitas
Sebagai jaminan penerapan asas obyektifitas ada
beberapa asas yang terkait dan saling
mendukung,misalnya adanya asas sidang terbuka untuk
umum,asas mendengar kedua belah pihak,asas putusan
disertai alasan-alasan,asas hakim majelis dan lain
sebaginya,di samping itu untuk lebih menjamin asas
obyektifitas pada para pihak diberikan adanya “hak
ingkar (recusatie atau hak wraking)”
“Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap
hakim yang akan mengadili perkaranya ( Pasal 17 ayat
(1) UU No. 48 Tahun 2009 ) “
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 36
37. Hak Ingkar
Adalah hak seorang yang diadili untuk mengajukan
keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang
hakim yang mengadili perkaranya (Pasal 17 ayat (2) UU
No.48 Tahun 2009)
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 37
38. Dasar Alasan Hak Ingkar
Dasar alasan pengajuan hak ingkar ( Pasal 17 ayat (3,4,5) UU No.48
Tahun 2009, Pasal 374 ayat (1) HIR) :
Apabila seorang hakim terikat hubungan keluarga sedarah atau
semenda sampai derajat ketiga,atau hubungan suami atau istri
meskipun telah bercerai,dengan ketua,salah seorang hakim
anggota,jaksa,advokat,atau panitera;
Apabila ketua majelis,hakim anggota,jaksa,atau panitera terikat
hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau
hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak
yang diadili atau advokat;
Apabila hakim atau panitera mempunyai kepentingan langsung atau
tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 38
39. Hak Ingkar
Berdasarkan alasan yang sama seorang hakim
atau panitera wajib untuk mengundurkan diri
baik atas keinginan sendiri maupun atas
permintaan pihak-pihak yang berkepentingan.
Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap alasan
pada ayat (5) maka putusan hakim menjadi tidak
sah dan terhadap hakim atau panitera yang
bersangkutan dikenakan sanksi administrative
atau pidana berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku ( Pasal 17 ayat (6) UU
No.48 Tahun 2009 ).
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 39
40. . Asas sistem majelis
“Semua pengadilan memeriksa,mengadili dan memutus
dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali
undang-undang menentukan lain (Pasal 11 ayat (1) UU
No.48 Tahun 2009) “
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 40
41. 1. Asas Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa ( Pasal
2 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009)
Setiap putusan pengadilan dalam kepala
putusannya harus mencantumkan klausula Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa,klausula ini merupakan klausula eksekutorial.
Tidak dipenuhinya asas ini dalam
putusan,berakibat putusan tidak dapat
dilaksanakan dan putusan menjadi batal demi
hukum
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 41
42. Asas peradilan yang sederhana,cepat
dan biaya ringan( Pasal 2 ayat (4) UU
No.48 Tahun 2009 )
Sederhana dalam pengertian bahwa peradilan
dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak
formalistis,tidak memerlukan birokrasi yang sulit serta
acaranya mudah difahami oleh masyarakat;
Cepat,dalam pengertian bahwa proses peradilan
dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang
penyelesaiannya dapat diukur secara pasti dan jelas
dalam waktu berapa lama suatu perkara dapat
diselesaikan oleh hakim pada semua tingkat;
Biaya ringan,proses peradilan tentu memerlukan
biaya,hanya saja tentunya biaya yang dibebankan selaras
dan sebanding dengan perkara yang diajukan dan dapat
ditanggung oleh masyarakat.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 42
44. Kekuasaan Kehakiman Yang
Mandiri
mandiri dalam tugas yudisial
mandiri dalam bidang administrasi
mandiri dalam bidang organisasi
mandiri dalam bidang financial
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 44
45. Kekuasaan kehakiman Yang
Merdeka
“ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila
demi terselenggaranya negara hukum Republik
Indonesia ( Pasal 1 butir 1 UU No. 48 Tahun 2009 ) “
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 45
46. Kekuasaan Kehakiman Yang
Merdeka
“ Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung
pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari
segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra
yudisial,kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut
dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
(Penjelasan Pasal 1 UU No.4 / 2004 )”
“ Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial
bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
pancasila,sehingga putusannya mencerminkan rasa
keadilan rakyat Indonesia (penjelasan Pasal 1 UU No.4
Tahun 2004 ) “
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 46
47. Kemandirian Peradilan
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim dan
hakim konstitusional wajib menjaga kemandirian
peradilan
Bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari
segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 47
48. Kekuasaan Kehakiman Yang
Merdeka
“ Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh
pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang,kecuali
dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ( Pasal 3 ayat
(2) UU No. 48 Tahun 2009 )
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 48
49. Kebebasan Wewenang
Yudisial
Bersiafat tidak Mutlak dan Dibatasi Oleh :
Nilai-nilai Norma Hukum;
Nilai-nilai Keadilan;
Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 49
50. 2. Badan Peradilan Negara dan
Lingkungan Peradilan
“ Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik
Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan
dengan Undang-undang{ Pasal 2 ayat (3) UU No.48
Tahun 2009}”
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 50
51. Penyelenggaraan Kekuasaan
Kehakiman
“ Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman…..
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum,lingkungan
peradilan agama,lingkungan peradilan
militer,lingkungan peradilan tata usaha
negara,dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
(Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU No
4 Tahun 2004,Pasal 18 UU No.48 tahun 2009) “
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 51
52. Organisasi,administrasi,dan
financial
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di
bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah agung
( Pasal 21 ayat ( 1 ) UU No. 48 tahun 2009)
Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan
kewenangan Mahkamah Konstitusi ( Pasa 29 ayat (4)
UU No.48 Tahun 2009)
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 52
53. Skema Kekuasaan
Kehakiman
MAHKAMAH MAHKAMAH
AGUNG KONSTITUSI
PENGADILAN PENGADILAN
TINGGI TINGGI AGAMA MAHMILTI PT TUN
PENGADILAN PENGADILAN
NEGERI AGAMAI MAHMIL PTUN
Umum Agama Militer Tata Usaha Negara
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 53
54. Pengadilan Khusus
“ Pengadilan Khusus hanya dapat di bentuk dalam salah
satu lingkungan peradilan sebagimana dimaksud dalam
Pasal 10 yang diatur dengan Undang-undang (Pasal 15
ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 )
“ Pengadilan khusus,antara lain,adalah pengadilan
anak,pengadilan niaga,pengadilan hak asasi
manusia,pengadilan tindak pidana korupsi,pengadilan
hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan
umum dan perdilan pajak di lingkungan peradilan tata
usaha negara ( penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU No. 4 /
2004
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 54
55. Peradilan syariah Islam
“ Peradilan syariah Islam di Propinsi Nanggroe
Aceh Darrussalam merupakan pengadilan
khusus dalam lingkungan peradilan agama
sepanjang kewenangannya menyangkut
kewenangnan peradilan agama dan merupakan
penagdilan khusus dalam lingkungan peradilan
umum sepanjang kewenangannya menyangkut
kewenangan pengadilan umum (Pasal 15 ayat (2)
UU No.4 / 2004 )
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 55
56. Pengadilan syariah Islam
Terdiri atas Mahkamah Syariah untuk tingkat pertama dan
Mahkamah syariah Propinsi untuk tingkat
banding……… ( Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No. 4
Tahun 2004 ) “
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 56
58. Kompetensi / kewenangan
absulut
Adalah merupakan Kewenangan lembaga peradilan dalam
menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus suatu perkara
tertentu berdasarkan atribusi kekuasaan kehakiman yang secara
mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain,baik dalam
lingkungan badan peradilan yang sama,maupun dalam lingkungan
peradilan yang berbeda.
Kopetensi absulut terkait dengan pertanyaan peradilan apakah yang
mempunyai kopetensi atau kewenangan untuk memeriksa suatu
jenis perkara tertentu. Apakah peradilan umum,peradilan
agama,atau peradilan lainnya
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 58
60. Kompetensi Absolut Pengadilan
Negeri
Menerima,memeriksa,mengadili dan memutus
semua perkara atau sengketa keperdataan pada
tingkat pertama ( Pasal 50 UU No.2 /1986 Jo
UU No. 8 /2004)
Menerima,memeriksa,mengadili dan memutus
perkara pidana pada tingkat pertama ( Pasal 50
UU No.2 /1986 Jo UU No.8 /2004 )
Menerima,memeriksa,mengadili dan memutus
pada tingkat pertama perkara koneksitas.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 60
61. Perkara Koneksitas
Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh
mereka yang termasuk lingkungan peradilan
umum dan lingkungan peradilan
militer,diperiksa dan diadili oleh pengadilan
dalam lingkungan peradilan umum,kecuali
dalam keadaan tertentu menurut keputusan
Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus
diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam
lingkungan peradilan militer “ ( Pasal 24 UU
No. 4 / 2004
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 61
62. Kompetensi Absulut Pengadilan
Tinggi
Menerima,memeriksa,mengadili dan memutuskan
perkara/sengketa perdata pada tingkat banding atas putusan
pengadilan tingkat pertama ( Pasal 51 ayat (1) UU No.2 /1986 Jo
UU No 8 /2004 )
Menerima,memeriksa,mengadili dan memutus perkara pidana pada
tingkat banding atas putusan pengadilan tingkat pertama ( Pasal 51
ayat (1) UU No. 2 /1986 Jo UU No.8 /2004 )
Menerima,memeriksa,mengadili dan memutus ditingkat pertama
dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan
negeri di daerah hukumnya(menyangkut kopetensi relatif---- Pasal
51 Ayat (2) UU No. 2 / 1986 Jo UU No.8 /2004 )
Menerima,memeriksa dan mengadili serta memutus pada tingkat
pertama dan terakhir perkara /sengketa perdata secara prorogasi
(Pasal 3 ayat (1),(2) UU Dar. 1 /1951 ,Pasal 128 (2) RO dan Pasal
85 RBg
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 62
63. Kompetensi Absulut Mahkamah Agung
mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan
yang diberikan pada tingkat terakhir oleh
pengadilan di semua lingkubngan peradilan yang
berada di bawah Mahkamah Agung ( Pasal 11
ayat ( 2 ) huruf a UU No.4 /2004 )
menguji peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang terhadap undang-undang
( Pasal 11 ayat ( 2) huruf b UU No. 4 / 2004 )
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 63
64. memeriksa,mengadili dan memutus sengketa wewenang mengadili : a.
antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan
dalam lingkungan peradilan yang lain, b. antara dua pengadilan yang ada
dalam derah hukum pengadilan tingkat banding yang berlainan dari
lingkungan peradilan yang sama dan c. antara dua pengadilan tingkat
banding di lingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan
peradilan yang berlainan ( Pasal 33 ayat (1) UU No. 14 / 1985 )
Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan
muatannya oleh kapal perang RI diputus oleh MA dalam tingkat pertama
dan terakhir ( Pasal 33 ayat (2) UU No. 14 / 1985
Permohonan peninjauan kembali atas putusan yang telah memperoleh
kekuatan hukum yang tetap ( Pasal 34 UU No.14 / 1985 ).
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 64
65. Kopetensi absulut Mahkamah
Konstitusi
Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk: (Pasal 12 ayat (1) UU No.4 /
2004 )
menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
memutus sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 65
66. memutus pembubaran partai politik;
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan /atau Wakil
Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum
berupa pengkianatan terhadap negara, korupsi,
penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan
tercela,dan /atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan /atau wakil Presiden Pasal 12 ayat ( 2 ) UU
No. 4 / 2004 ).
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 66
67. Kompetensi Relatif
Adalah kewenangan lembaga peradilan dalam
menerima,memeriksa,mengadili dan memutus suatu
perkara tertentu berdasarkan wilayah hukum suatu
pengadilan berdasar distribusi kekuasaan kehakiman.
Kompetensi relative menyangkut pertanyaan ke
pengadilan negeri manakah suatu perkara harus
diajukan ?
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 67
68. Kompetensi Relative Ditemukan
Pengaturannya dalam Pasal 118 HIR
atau Pasal 142 RBg :
Sebagai asas ditentukan bahwa Pengadilan Negeri di
tempat tinggal tergugat yang wenang untuk memeriksa
gugatan atau tuntutan hak,asas ini disebut asas actor
sequitur forum rei ( Pasal 118 ayat (1) HIR,142 ayat (1)
RBg )
Apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang
dikenal atau tempat tinggalnya yang nyata tidak dikenal
atau tergugat tidak dikenal,maka gugatan diajukan
kepada pengadilan negeri di tempat tergugat sebenarnya
tinggal ( Pasal 118 ayat (1) HIR,142 ayat (1) RBg )
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 68
69. Dalam hal ada domisili pilihan maka gugatan di ajukan kepada
pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal
atau domisili pilihan tersebut ( Pasal 118 ayat (4) HIR,142 ayat (4)
RBg) ------ domisili /tempat tinggal pilihan harus dibuat dengan akta
oleh para pihak (Pasal 24 BW)
Dalam hal pihak tergugatnya lebih dari seorang dan tempat
tinggalnya tidak dalam satu wilayah hukum pengadilan negeri
,maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan negeri di tempat
salah satu tergugat bertempat tinggal. Penggugat dapat memilih
salah satu pengadilan di wilayah hukum para tergugat bertempat
tinggal (Pasal 118 ayat (2) HIR,Pasal 142 ayat (3) RBg )
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 69
70. Dalam hal tergugatnya terdiri orang-orang yang
berhutang (debitur) dan penanggung,maka
gugatan diajukan kepada pengadilan negeri yang
meliputi wilayah hukum tempat tinggal si
berhutang atau debitur (Pasal 118 ayat (2)
HIR,142 ayat(2) RBg )
Dalam hal obyek gugatan adalah benda tetap
maka gugatan diajukan ke pengadilan negeri
yang wilayah hukumnya meliputi letak benda
tetap tersebut -------- asas forum rei sitae ( Pasal
118 ayat (3) HIR,Pasal 142 ayat (5) RBg
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 70
71. Dalam hal tergugat tidak mempunyai tempat tinggal
yang dikenal maupun tempat tinggal yang nyata atau
apabila tergugat tidak dikenal,gugatan dapat diajukan
kepada pengadilan negeri di tempat penggugat tinggal
( Pasal 118 ayat(3) HIR, 142 ayat (3) RBg) ----- bentuk
penyimpangan atas asas actor sequitur forum rei.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 71
72. Terhadap kompetensi relatif apabila tidak ada
eksepsi maka pengadilan tetap mempunyai
kewenangan untuk memeriksa dan mengadili
perkara yang telah diajukan oleh penggugat.
Ketidak wenangan pengadilan dengan alasan
melanggar kompetensi relatif harus berdasarkan
adanya eksepsi dari salah satu pihak yang
bersengketa (pihak tergugat). Sedangkan
menyengkut kompetensi absulut ada atau tidak
eksepsi hakim harus menyatakan dirinya tidak
wenang.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 72
73. III. TATA CARA PENGAJUAN
TUNTUTAN HAK
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 73
74. 3.1. Pengertian Tuntutan hak
Tuntutan hak adalah suatu upaya yang bertujuan
untuk memperoleh perlindungan hukum atas
hak –hak tertentu yang dimiliki oleh seseorang
melalui proses peradilan yang dibenarkan
menurut hukum untuk mencegah terjadinya
“eigenrichting”atau perbuatan main hakim
sendiri dalam melaksanakan haknya sehingga
menimbulkan perbuatan melawan hukum yang
dapat merugikan pihak lainnya.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 74
75. Macam-macam Tuntutan
Hak
Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa.
Tuntutan hak yang mengandung sengketa
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 75
76. Tuntutan hak yang tidak mengandung
sengketa
Yaitu tuntutan hak yang diajukan di muka
sidang pengadilan tanpa didahului adanya
persengketaan di antara pihak pihak yang
berkepentingan atau yang terlibat di
dalamnya.
Pengajuannya berbentuk permohonan.
Sistem peradilan yang dipakai adalah sistem
volunteer (peradilan 76
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara
yang tidak
sesungguhnya ).
77. Tuntutan hak yang mengandung
sengketa
Yaitu tuntutan hak yang diajukan oleh pihak-pihak yang
berkepentingan di muka pengadilan yang didahului
adanya persengketaan atau perselisihan atas suatu hak
tertentu di antara pihak-pihak yang berkepentingan.
Berbentuk gugatan atau tuntutan perdata sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 142
ayat (1) RBg
Sistem peradilan yang dipakai adalah peradilan
Contentieus (peradilan yang sesungguhnya)
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 77
78. Perbedaan Permohonan dan
Gugatan
Dilihat dari para pihaknya, dalam permohonan pada
umumnya pihaknya hanya ada pemohon,tetapi tidak
menutup kemungkinan juga ada pihak termohonnya.
Dalam gugatan para pihaknya terdiri dari dua pihak
yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat dan
dimungkinkan juga berperkara dengan pihak ketiga yang
masuk dalam sengketa mereka.
Dilihat dari bentuk pengajuan perkaranya berbentuk
permohonan dan gugatan berbentuk gugatan.
Dilihat dari sistem peradilannya,permohonan masuk
dalam sistem peradilan volunteer sedang gugatan masuk
dalam sistem peradilan kontentieus.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 78
79. Dilihat dari fungsi dan tugas hakim,dalam permohonan
hakim lebih bersifat sebagai administrator,sedang dalam
gugatan hakim bersifat mengadili diantara kedua belah
pihak antara yang salah dan yang benar.
Dilihat dari putusan yang dihasilkan oleh hakim,dalam
permohonan bentuk putusannya berupa
penetapan,sedangkan dalam gugatan berbentuk
keputusan.
Pada umumnya putusan atas permohonan yang berupa
penetapan tidak memerlukan eksekusi,sedang putusan
atas gugatan pada umumnya memerlukan eksekusi.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 79
80. 3.3. Tata Cara Pengajuan Gugatan di
Pengadilan
Gugatan dapat diajukan secara lisan maupun secara tertulis
Isi Gugatan,dalam HIR maupun Rbg tidak mengatur tentang apa
yang harus dicantumkan dalam gugatan,HIR dan RBg hanya
mengatur tentang tata caranya mengajukan gugatan.
untuk mengisi kekosongan hukum ini ketentuan RV (hukum acara
perdata untuk golongan Eropa ) dapat dijadikan rujukan dalam
menyusun surat gugatan dengan merujuk ketentuan Pasal 119 HIR
dan Pasal 143 RBg yang memberi wewenang ketua pengadilan
negeri berkuasa untuk memberi nasehat dan pertolonggan kepada
orang yang mengugat atau kepada wakilnya tentang hal
memasukkan gugatannya.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 80
81. ISI SURAT GUGATAN ( Pasal 8
No.3 RV):
Identitas dari para pihak,baik penggugat maupun pihak
tergugatnya.
Dalil-dalil Kongkrit adanya hubungan hukum yang
merupakan dasar serta alasan dari tuntutan
(Fundamentum Petendi atau posita)
Tuntutan yang dikehendaki oleh pihak penggugat
(Petitum )
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 81
82. Identitas Para Pihak
Nama Penggugat dan Tergugat;
Umur Penggugat Maupun Tergugat;
Pekerjaan dari Penggugat dan Tergugat
Tempat Tinggal / Domisili / Tempat Kedudukan
Penggugat dan Tergugat,dll
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 82
83. Fundamentum Petendi atau
posita
Tentang Faktanya (kejadian atau peristiwanya);
Tentang Hukumnya
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 83
84. Tuntutan (Petitum )
Yaitu tentang apa yang dimintakan atau diharapkan oleh
pihak penggugat untuk diputuskan oleh hakim. Tuntutan
harus lengkap ,jelas dan sempurna,tuntutan yang tidak
lengkap,jelas dan sempurna akan berakibat tidak
diterimanya tuntutan .
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 84
85. Tuntutan atau petitum
Tuntutan pokok atau tuntutan primer
Tuntutan Pengganti atau tuntutan subsider
Tuntutan Tambahan
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 85
86. Tuntutan pokok atau tuntutan
primer
Yaitu tuntutan yang sifatnya pokok terkait dengan
hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak yang
harus dipenuhi oleh pihak tergugat sebagai bentuk
prestasi tertentu.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 86
87. Tuntutan Pengganti atau tuntutan
subsider
Yaitu tuntutan yang diajukan oleh penggugat yang sifatnya
adalah untuk menggantikan tuntutan primer dalam hal
nantinya tuntutan primer tidak dikabulkan oleh hakim.
Tuntutan subsider harus sebanding dengan tuntutan
primer.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 87
88. Tuntutan Tambahan
Adalah tuntutan yang sifatnya menambah tuntutan pokok atau
tuntutan subsider,tuntutan tambahan dapat berupa:
tuntutan agar tergugat dihukum membayar beaya perkara;
tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar sejumlah bunga
tertentu;
tuntutan agar tergugat dihukum membayar sejumlah uang paksa;
dalam hal gugat cerai,sering disertai dengan tuntutan tambahan atas
nafkah istri,pembagian harta bersama,atau hak pengasuhan atas anak;
tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih
dahulu,meskipun ada upaya hukum perlawanan,banding maupun
kasasi (Uit voerbaar bij vooraad )
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 88
89. Syarat-sayarat dapat dikabulkannya
tuntutan Uit voebaar bij voorraad (Pasal
180 HIR,Pasal 191 RBg ) antara lain :
ada surat yang sah (autentik titel )
apabila ada tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian
apabila ada putusan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap
apabila dikabulkan suatu tuntutan provisional
dalam hal perselisihan tentang hak milik
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 89
90. No. 06 Tahun 1975 tanggal 1 Desember
1975 Jo Surat Edaran Mahkamah
Agung No.03 Tahun 1978 tanggal 1
April 1978,
Mahkamah Agung meminta agar para hakim
tidak menjatuhkan putusan Uit Voerbaar bij
voorraad,walaupun syarat-syarat yang
ditentukan dalam pasal 180 ayat (1) HIR telah
dipenuhi,kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat
dihindarkan misalnya putusan yang sifatnya
sangat eksepsional
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 90
91. putusan yang sifatnya sangat
eksepsional
putusan itu diberikan apabila ada penyitaan conservatoir
yang harga barangnya tidak cukup untuk memenuhi gugatan
jika dipandang perlu dapat dimintakan jaminan pada pihak
pemohon,yang berupa benda-benda jaminan yang mudah
disimpan dan tidak boleh menerima penanggung (borg) untuk
menghindarkan masuknya pihak ketiga di dalam proses.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 91
92. Dalam Praktek
Tuntutan tambahan sering juga dirumuskan
dalam bentuk yang beraneka ragam,sering juga
dalam tuntutan tambahan ditambahkan
permintaan “Mohon putusan yang seadil-
adilnya dari hakim “ atau “ Agar Hakim
Mengadili Menurut Keadilan Yang Benar “
Dengan petitum tambahan yang demikian itu
diharapkan hakim dapat memutuskan secara
bebas menurut nilai-nilai keadilan dan hukum
dalam hal petitum primer maupun sekunder
tidak dikabulkan.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 92
93. 3.4. Penggabungan atau kumulasi
tuntutan
Kumulasi/penggabungan subyektif
Kumulasi /penggabungan obyektif
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 93
94. Kumulasi/penggabungan subyektif
Yaitu kumulasi yang menyangkut subyek-subyek yang ada
dalam perkara yang sedang terjadi,misalnya
penggugatnya terdiri dari beberapa orang atau sebaliknya
tergugatnya yang terdiri dari beberapa orang tergugat
atau penggugat maupun tergugatanya lebih dari seorang.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 94
95. exception plurium litis consortium
Yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa masih ada orang
lain yang harus diikutkan sebagai pihak tergugat dalam
perkara yang diajukan oleh pihak penggugat.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 95
96. Kumulasi /penggabungan obyektif
Yaitu penggabungan tuntutan yang menyangkut obyek
tuntuan,dalam kumulasi ini penggugat mengajukan lebih
dari satu tuntutan dalam satu perkara secara sekaligus
atas beberapa hubungan hukum atau peristiwa hukum
,baik yang saling berhubungan satu sama lain maupun
tidak saling berhubungan.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 96
97. Ada tiga hal yang tidak dimungkinkan
adanya penggabungan atau kumulasi
secara obyektif
1. Dalam hal tuntutan yang satu diperlukan acara khusus
(misalnya gugat cerai ) dan tuntutan yang satunya lagi
harus diperiksa dengan acara biasa (misalnya gugat utang
piutang );
2. Dalam hal hakim tidak wenang secara relative untuk
memeriksa salah satu tuntutan yang digabung bersama-
sama dalam satu gugatan;
3. Tuntutan yang menyangkut tentang bezit
egendom atau penguasaan dan kepemilikan.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 97
98. Kumulasi dan Konkursus
Kumulasi harus dibedakan dengan “Konkursus” yang
merupakan kebersamaan adanya beberapa tuntutan hak
yang kesemuanya menuju pada satu akibat hukum yang
sama,apabila satu tuntutan sudah terpenuhi maka tuntutan
lainnya juga sekaligus terkabulkan..
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 98
99. Berperkara dengan pihak
ketiga
Dengan cara campur tangan(Intervensi )
Dengan cara penanggungan atau garansi (Vrijwaring )
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 99
100. Dengan cara campur tangan (
Intervensi )
Intervensi merupakan bentuk berperkara dengan pihak
ketiga dengan cara masuknya pihak ketiga dalam
sengketa yang terjadi diantara pihak penggugat dan
tergugat didasarkan atas keinginan dan kemauan dari
pihak ketiga itu sendiri.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 100
101. Dengan cara penanggungan atau
garansi (Vrijwaring )
Dalam Vrijwaring masuknya pihak ke tiga dalam
sengketa yang terjadi di antara penggugat dan tergugat
berdasarkan keinginan dari penggugat atau tergugat
yang secara sengaja menarik pihak ke tiga masuk
dalam sengketa mereka.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 101
102. Bentuk Campur Tangan /
Intervensi
bersifat menyertai ( Voeging ), dalam intervensi ini pihak ke tiga
yang masuk dalam sengketa antara penggugat dan tergugat bersifat
memihak untuk membela kepentingan salah satu pihak yang
bersengketa,yang lazimnya membela kepentingan dari pihak
tergugat. Dalam intervensi ini sesungguhnya pihak intervinin masuk
dalam sengketa dengan tujuan untuk membela hak-haknya sendiri
dengan jalan membela salah satu pihak yang bersengketa.
Intervensi yang bersifat menengahi (Tussenkomst ) , masuknya
pihak ketiga dalam sengketa berdiri di antara kepentingan
penggugat dan kepentingan tergugat,tujuan intervinin masuk dalam
sengketa adalah untuk mempertahankan hak dan kepentingan
hukumnya sendiri ,guna mencegah timbulnya kerugian atau
kehilangan hak sebagai akibat adanya sengketa diantara penggugat
dan tergugat,sehingga perlu campur tangan dari pihak intervinin.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 102
103. Bentuk Penanggungan /
Garansi (Vrijwaring)
Vrijwaring formil yaitu apabila seorang diwajibkan untuk
menjamin orang lain menikmati suatu hak atau benda
yang bersifat kebendaan dan semata-mata hanya
menyangkut hak –hak yang bersifat kebendaan.
Vrijwaring sederhana atau garansi simple ini terjadi
apabila sekiranya tergugat dikalahkan dalam sengketa
yang sedang berlangsung mempunyai hak untuk
menagih kepada pihak ke tiga ( penanggung ) dengan
melunasi hutangnya mempunyai hak untuk menagih
kepada debitur
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 103
104. Penarikan pihak ketiga dengan vrijwaring dapat
dilakukan oleh tergugat sebelum tergugat memberikan
jawabannya,sedang bagi penggugat sebelum memberikan
repliknya.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 104
106. Macam-macam sita Jaminan atau
Conservatoir beslag
Conservatoir beslag atas barang miliknya sendiri(milik
penggugat atau pemohon )
Conservatoir Beslag atas barang milik
debitur/tergugat/termohon
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 106
107. Conservatoir beslag atas
barang miliknya sendiri
Dalam sita jaminan ini barang yang menjadi
obyek penyitaan adalah barang milik dari pihak
penggugat atau pemohon sendiri yang dikuasai
oleh pihak lain,dalam sita ini tujuannya bukan
untuk menjamin suatu tuntutan berupa tagihan
uang atau pembayaran sejumlah uang
tertentu,akan tetapi lebih dimaksudkan hanya
untuk mejamin suatu hak kebendaan dari
pemohon(penggugat) dan penyitaan akan
berakhir dengan diserahkan benda obyek
penyitaan.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 107
108. Macam-macam Sita Jaminan atas
Barang Sendiri
Revindikatoir beslag ;
Sita Marital
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 108
109. Revindikatoir beslag
Yaitu penyitaan yang dilakukan atas permohonan
pemilik barang bergerak yang ada di tangan pihak orang
lain atau di bawah kekuasaan orang lain (tergugat atau
termohon ) secara lisan maupun secara tertulis ke
pengadilan negeri di tempat orang yang menguasai
benda tersebut bertempat tinggal
Dalam permohonan sita revindikatoir tidak diperlukan
adanya alasan yang berupa praduga bahwa termohon
ada etikat tidak baik untuk mengalihkan barang
dimaksud (Pasal 226 HIR )
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 109
110. Unsur-unsur Revindicatoir
Beslag
Obyek penyitaan harus berupa barang bergerak;
Barang bergerak tersebut merupakan barang milik
penggugat atau pemohon yang dikuasai oleh tergugat
atau termohon;
Permintaan/permohonan harus diajukan kepada ketua
pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi
tempat tinggal termohon;
Permohonan dapat diajukan secara lisan maupun
tertulis;
Barang yang menjadi obyek penyitaan harus
diterangkan secara seksama dan terinci.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 110
111. Sita Marital
Sita Marital yaitu sita atas barang milik sendiri
yang terjadi dalam hal ada gugat cerai , sita ini
dikenal dalam sistem hukum acara untuk
golongan orang Barat yang diatur dalam Pasal
823 a RV dan seterusnya , sita marital
dimohonkan oleh pihak istri terhadap harta
bersama yang dikuasai oleh suami, baik yang
berupa barang bergerak maupun benda
tetap,tujuan dari penyitaan ini adalah untuk
menjamin agar barang-barang yang disita tidak
jatuh atau dialihkan pada pihak ketiga.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 111
112. Conservatoir Beslag atas barang milik
debitur/tergugat/termohon
Bentuk penyitaan inilah yang merupakan bentuk penyitaan yang
sesungguhnya yang bersifat Conservatoir Beslag (CB) sebagimana
ditentukan dalam Pasal 227 HIR ayat (1) “Jika ada persangkaan
yang beralasan,bahwa orang yang berhutang sebelum dijatuhkan
keputusan kepadanya,atau sedang keputusan yang dijatuhkan
kepadanya,belum dapat dijalankan,berusaha akan menggelapkan
atau akan mengankut barangnya ,baik yang tetap maupun tidak
tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih
hutang,maka ketua atas permohonan pihak yang berkepentingan
untuk itu (pemohon/penggugat) dapat memberikan perintah supaya
barang itu disita untuk menjaga hak pemohon……”.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 112
113. Unsur-unsur Conservatoir
Beslag
pengajuan conservatoir beslag harus ada alasan praduga
bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau
dilaksanakan beritikat tidak baik untuk mengalihkan atau
menggelapkan barang-barangnya;
barang yang menjadi obyek penyitaan adalah milik dari
pihak tergugat/termohon,bukan milik dari pihak penggugat
atau pemohon;
permohonan Conservatoir Beslag diajukan pada ketua
pengadilan negeri yang memeriksa perkara yang
bersangkutan;
permohonan conservatoir beslag diajukan secara tertulis;
obyek penyitaan Conservatoir beslag dapat berupa benda
bergerak,benda tidak bergerak atau benda bergerak milik
tergugat yang dikuasai oleh pihak ketiga.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 113
114. Perbedaan Pokok antara Conservatoir
Beslag dan Revindicatoir Beslag :
Obyek permohonan Conservatoir Beslag adalag benda bergerak maupun benda
tetap milik dari debitur/tergugat/termohon maupun benda bergerak milik
debitur/tergugat/termohon yang dikuasai oleh pihak ketiga,Sedangkan dalam
Revindikatoir Beslag obyek penyitaan adalah benda bergerak milik dari penggugat/
pemohon sendiri yang dikuasai oleh tergugat.
dalam Conservatoir Beslag permohonannya harus disertai adanya alasan yang
berupa praduga adanya itikat tidak baik dari pihak tergugat untuk mengalihkan
/menggelapkan barangnya, sedangkan dalam Revindikatoir Beslag alasan itu tidak
diperlukan.
Permohonan atas Conservatoir Beslag diajukan dengan surat tertulis, Sedang dalam
Revindikatoir beslag dapat secara lisan maupun tertulis
.
Presented By MasConservatoir Beslag
Dalam Hono Rio Kertanegara
bertujuan untuk pembayaran sejumlah uang tertentu,
114
sedang dalam Revindicatoir Beslag bertujuan untuk penyerahan atas barang atau
benda yang menjadi obyek penyitaan.
115. Persamaan Conservatoir Beslag dan
Revindicatoir Beslag :
Sama-sama untuk menjamin tuntutan dalam hal tuntutan dikabulkan;
dapat dinyatakan syah dan berharga apabila gugatan dikabulkan dan
pengajuannya memenuhi syarat berdasar undang-undang;
dalam hal gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima,maka
Conservatoir Beslag maupun Revindicatoir Beslag akan diperintahkan
untuk diangkat, hal ini ditegaskan dalam Pasal 227 ayat (4) “ Jika gugatan
itu diterima,maka penyitaan itu disahkan,jika itu ditolak maka
diperintahkan supaya dicabut penyitaan itu “
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 115
117. 4.1. Pencabutan dan
Perubahan Gugatan
Pencabutan gugatan pada prinsipnya
diperbolehkan,pencabutan gugatan dapat dilakukan oleh
penggugat,perkara mau dilanjutkan atau tidak
sesungguhnya menjadi hak dan kewenangan dari para
pihak sendiri.
Pencabutan gugatan dapat dilakukan :
Sebelum pihak tergugat memberikan jawaban dan;
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 117
118. Pencabutan Gugatan Sebelum Tergugat
Memberikan Jawaban
Gugatan dapat dicabut begitu saja oleh pihak
penggugat tanpa perlu mendapatkan ijin atau
persetujuan dari pihak tergugat
Terhadap gugatan yang dicabut sebelum ada
jawaban,dikemudian hari apabila penggugat
berkeinginan untuk mengajukan gugatannya
kembali masih dimungkinkan.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 118
119. pencabutan gugatan dilakukan setelah
pihak tergugat memberikan jawaban
Pencabutan Surat Gugatan harus mendapatkan
persetujuan dari pihak tergugat. Dalam hal tida
mendapatkan persetujuan dari pihak tergugat maka
pencabutan tidak dapat dilakukan.
Gugatan yang dicabut setelah ada jawaban dari pihak
tergugat,maka bagi penggugat dikemudian hari sudah
tidak dapat mengajukan gugatannya kembali,oleh karena
penggugat sudah dianggap melepaskan hak-haknya
secara suka rela terhadap pihak tergugat.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 119
120. Penambahan dan perubahan
gugatan
Penambahan atau perubahan gugatan pada
prinsipnya juga diperbolehkan,HIR tidak
mengatur tentang masalah penambahan dan
perubahan gugatan,termasuk hal apa yang boleh
dan tidak boleh untuk ditambah atau dirubah.
Dalam praktek perubahan dan penambahan
diperbolehkan sepanjang tidak merugikan para
pihak khususnya kepentingan pihak tergugat dan
penambahan atau perubahan tersebut tidak
menambah atau merubah tentang pokok
perkaranya.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 120
122. Putusan Gugur
Adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim diluar
hadirnya pihak penggugat atau wakilnya pada sidang
yang pertama sekalipun yang bersangkutan sudah
dilakukan pemanggilan secara benar,syah dan patut
untuk hadir di muka sidang pengadilan pada waktu yang
sudah ditentukan
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 122
123. Pasal 124 HIR
“ Jikalau sipenggugat,walaupun dipanggil
dengan patut,tidak menghadap pengadilan
negeri pada hari yang ditentukan itu dan tidak
juga menyuruh seorang lain menghadap selaku
wakilnya,maka gugatannya dipandang gugur
dan sipenggugat dihukum membayar biaya
perkara;akan tetapi sipenggugat berhak,sesudah
membayar biaya yang tersebut,memasukkan
gugatannya sekali lagi “
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 123
124. Pemanggilan benar,syah dan
patut
Pemanggilan dilakukan dan diberikan secara langsung
pada yang bersangkutan atau wakilnya di tempat tinggal
atau domisilinya.
Dalam hal panggilan tidak dapat diberikan secara
langsung pada yang bersangkutan maka surat panggilan
disampaikan melalui kepala desa atau lurah di tempat
tinggal yang bersangkutan
Dalam hal tempat tinggal atau domisili yang
bersangkutan tidak diketahui atau tidak dikenal maka
surat panggilan harus ditempel di kantor pengadilan
yang bersangkutan dan di kantor wali kota atau bupati.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 124
125. Pemanggilan Benar,Syah dan
Patut
Surat panggilan harus memperhatikan masa tenggang
waktu yang patut antara diterimanya pemanggilan
dengan waktu sidang,sekurang-kurangnya panggilan
disampaikan tiga hari kerja sebelum sidang dimulai.
Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dan dibuatkan
berita acara pemanggilan pihak-pihak.
Di dalam praktek biasanya pemanggilan akan dilakukan
oleh pengadilan pada para pihak dua kali berturut-
turut,baru kalau pemanggilan kedua tidak hadir juga
dapat dijatuhkan putusan gugur.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 125
126. Putusan Verstek( Pasal 125
HIR )
Jika sitergugat,walaupun sudah dipanggil dengan patut tidak
menghadap pada hari yang ditentukan,dan tidak juga menyuruh
seorang lain menghadap selaku wakilnya,maka gugatan itu
diterima dengan putusan tak hadir,kecuali jika nyata kepada
pengadilan negeri,bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak
beralasan
Akan tetapi jika sitergugat dalam surat jawabannya mengajukan
perlawanan (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berhak
menerima perkara itu,hendaklah pengadilan negeri,walaupun si
tergugat sendiri atau wakilnya tidak menghadap,sesudah
didengar sipenggugat,mengadili perlawanannya dan hanya kalau
perlawanannya itu ditolak,maka putusan dijatuhkan mengenai
pokok perkara.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 126
127. Putusan Verstek
Jika gugatan diterima,maka putusan pengadilan negeri
dengan perintah ketua diberitahukan kepada orang
yang dikalahkan,dan serta itu diterangkan kepadanya
bahwa ia berhak dalam waktu dan dengan cara yang
ditentukan dalam Pasal 129,mengajukan perlawanan
terhadap putusan tak hadir itu pada majelis pengadilan
itu juga
Di bawah keputusan tak hadir itu panitera pengadilan
mencatat,siapa yang diperintahkan menjalankan
pekerjaan itu dan pakah diberitahukannya tentang hal
itu baik dengan surat maupun dengan lisan.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 127
128. Syarat-syarat putusan verstek yang
mengabulkan gugatan (Pasal 125 ayat
(1) HIR :
Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak
datang pada hari sidang pertama yang telah
ditentukan;
Tidak menyuruh wakilnya untuk datang pada
sidang yang pertama;
Telah dilakukan pemanggilan secara benar,sah
dan patut;
Petitum tidak melawan hak;
Petitum beralasan
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 128
129. verszet (Perlawanan )
Terhadap putusan Verstek yang isinya mengabulkan
gugatan pihak tergugat dapat mengajukan verszet
(Perlawanan ) pada pengadilan negeri yang telah
memutus putusan verszet tersebut.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 129
130. Tenggang waktu untuk
mengajukan perlawanan
Dalam waktu 14 hari setelah putusan verstek
diberitahukan kepada pihak yang dikalahkan itu
sendiri
Sampai hari kedelapan setelah teguran seperti
yang dimaksud dalam Pasal 196 HIR,apabila
yang ditegur tidak datang menghadap
Kalau tidak datang waktu ditegur,sampai hari
kedelapan setelah sita eksekutorial (197 HIR ).
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 130
131. Upaya Banding Atas Putusan
Verstek
Terhadap putusan verstek yang isinya menolak
gugatan,bagi pihak penggugat dapat mengajukan upaya
hukum banding ke pengadilan tinggi berdasarkan
ketentuan tentang upaya hukum banding
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 131
132. Putusan Damai
Putusan Damai adalah putusan pengadilan yang
dijatuhkan oleh hakim berdasarkan hasil perdamaian
para pihak yang telah disepakati dalam akta perdamaian
Putusan damai bersifat menghukum kedua belah pihak
untuk mematuhi dan mentaati isi perdamaian yang telah
disepakati oleh penggugat dan tergugat
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 132
133. Perdamaian Di Luar
Sidang
Perdamaian yang dilakukan di luar sidang,berlakunya bagi
para pihak tidak beda halnya dengan perjanjian pada
umumnya,perdamaian mengikat seperti halnya undang-
undang bagi penggugat maupun tergugat dan sifat
berlakunya mengikat dengan etikat baik.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 133
134. Perdamaian Di Dalam
sidang
Perdamaian yang dilakukan di dalam sidang
(akta perdamaian) yang dikuatkan dalam bentuk
putusan damai,mempunyai kekuatan hukum
seperti putusan pengadilan yang sudah
memiliki kekuatan hukum yang tetap(in kracht
van gewijsde) mempunyai kekuatan mengikat
dan memaksa bagi para pihak,putusan damai
bersifat final and binding.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 134
135. Jawaban Tergugat dan Gugat
Balik (Rekonvensi)
Jawaban yang tidak secara langsung mengenai pokok
perkara berupa tangkisan atau eksepsi
Jawaban yang menyangkut pokok perkara (verweer ten
principale )
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 135
136. Tangkisan(Eksepsi)
eksepsi prosesuil (processueel ) yaitu eksepsi
yang menyangkut acara pemeriksaan perkara di
pengadilan (Eksepsi yang diatur dalam HIR)
eksepsi berdasar hukum material yaitu eksepsi
yang sudah masuk dalam materi gugatan atau
sudah menyangkut pokok perkara (diatur dalam
ketentuan RV)
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 136
137. eksepsi prosesuil
(processueel )
Eksepsi tentang ketidak wenangan hakim dalam
memeriksa suatu perkara tertentu ,baik menyangkut
kopetensi absulut maupun relative.
Eksepsi bahwa hakim telah melanggar asas nebis in
idem.
Eksepsi bahwa perkara yang sama sedang diperiksa oleh
pengadilan negeri yang lain.
Eksepsi bahwa perkara sedang diperiksa oleh pengadilan
banding atau kasasi.
Eksepsi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai
kualifikasi / sifat untuk bertindak di muka pengadilan.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 137
138. eksepsi berdasar hukum
material
eksepsi delatoir yaitu eksepsi yang
menyatakan,bahwa gugatan penggugat belum
dapat dikabulkan,misalnya karena penggugat
telah memberikan penundaan pembayaran dan
sebagainya.
eksepsi peremptoir adalah eksepsi yang bersifat
menghalangi dikabulkannya gugatan,misalnya
gugatan yang diajukan sudah lampau waktu,
atau bahwa utang yang menjadi dasar gugatan
telah dihapuskan.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 138
139. Jawaban Yang Menyangkut Pokok
Perkara
menolak gugatan baik sebagian maupun seluruh gugatan / tuntutan
mengakui gugatan/tuntutan baik sebagian maupun seluruhnya
dengan alasan pertama dan kedua diikuti adanya gugat balik
(rekonvensi ). menolak gugatan baik sebagian maupun seluruh
gugatan / tuntutan
mengakui gugatan/tuntutan baik sebagian maupun seluruhnya
dengan alasan pertama dan kedua diikuti adanya gugat balik
(rekonvensi ). menolak gugatan baik sebagian maupun seluruh
gugatan / tuntutan
mengakui gugatan/tuntutan baik sebagian maupun seluruhnya
dengan alasan pertama dan kedua diikuti adanya gugat balik
(rekonvensi ).
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 139
140. Gugat Rekonvensi (Gugat
Balik)
Gugat balik atau Rekonvensi diajukan oleh
tergugat terhadap penggugat secara bersama-
sama dalam memberikan jawabannya,sebelum
proses pembuktian dilakukan.
Gugat balik atau Rekonvensi pada dasarnya
dapat diajukan dalam segala perkara yang secara
langsung terkait dengan para pihak
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 140
141. Gugat Rekonvensi Yang Tidak
Diperbolehkan (Pasal 132 a HIR )
apabila dalam gugat konvensi (gugat asal ) penggugat bertindak
sebagai suatu kualitas tertentu atau berdasarkan sifatnya,sedang
dalam gugat balik (Rekonvensi )menyangkut diri pribadi dari
penggugat atau sebaliknya. Contohnya dalam gugat konvensi
penggugat pertindak sebagai wali ,orang tua atau pengampu, maka
dalam gugat balik tidak boleh ditujukan pada penggugat secara
pribadi.
Jika pengadilan negeri yang memeriksa gugat konvensi secara
absulut tidak wenang memeriksa gugat balik (Rekonvensi).
Dalam perkara sengketa pelaksanaan putusan
Dalam hal pada pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugat
rekonvensi,maka pada tingkat banding tidak boleh ada gugat
rekonvensi.
Dalam hal perkara yang menyangkut bezit dan egendom atau
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara
141
penguasaan dan kepemilikan.
142. Keuntungan adanya Gugat
Balik ( Rekonvensi )
menghemat biaya
mempermudah pemeriksaan perkara
mempercepat proses penyelesaian sengketa
menghindarkan terjadinya putusan yang saling
bertentangan.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 142
143. 4.4. Proses Pembuktian dan Macam-
macam Alat Bukti
Dalam perkara perdata para pihak
sendirilah,baik penggugat maupu tergugat yang
harus membuktikan kebenaran dari dalil-dalail
yang diajukan baik dalam gugatan maupun
dalam jawaban. Tugas hakim adalah
memberikan penilaian apakah dalil-dalil yang
diajukan oleh para pihak dapat diterima
berdasarkan pembuktian yang diajukan.
Yang harus dibuktikan oleh para pihak adalah
peristiwa yang disengketakan dan tidak semua
peristiwa harus dibuktikan
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 143
144. Peristiwa Yang Tidak Perlu
Dibuktikan
karena memang peristiwanya tidak perlu untuk
dibuktikan atau diketahui atau dianggap tidak mungkin
untuk diketahui oleh hakim. Misalnya dalam hal
dijatuhkan putusan verstek,dalam hal gugatan diakui
oleh tergugat,dalam hal ada sumpah penentu atau dalam
hal bantahan kurang cukup.
Karena memang peristiwanya secara ex officio dianggap
dikenal atau diketahui oleh hakim. Misalnya terhadap
peristiwa-peristiwa notoir atau peristiwa yang sudah
diketahui oleh umum,peristiwa-peristiwa yang terjadi
selama persidangan.
Karena menyangkut pengetahuan tentang pengalaman
yang diperoleh berdasarkan pengetahuan umum.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 144
145. Pengertian Pembuktian
Pembuktian dakam arti yang logis,kata membuktikan berarti
memberikan kepastian yang absulut kebenarannya sehingga
pembuktian yang sebaliknya sudah tidak dimungkinkan,pembuktian
ini biasanya didasarkan pada suatu aksioma tertentu yang pasti.
Pembuktian dalam arti yang konvensionil,membuktikan adalah
memberikan kepastian,hanya kepastiannya bukan kepastian yang
absulut melainkan kepastian yang bersifat relative.
Pembuktian dalam arti yuridis,membuktikan dalam ari yuridis
adalah pembuktian yang bersifat konvensionil dalam arti yang
khusus,yaitu bahwa pembuktian dalam arti yuridis kebenarannya
hanya berlaku bagi pihak-pihak yang bersengketa saja dan tidak
berlaku bagi orang lain.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 145
146. Membuktikan dalam arti
yuridis
adalah memberikan kepastian dasar yang cukup pada
hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna
mendapatkan kepastian tentang kebenaran peristiwa
yang diajukan oleh para pihak.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 146
147. Beban Pembuktian
adalah menyangkut pertanyaan siapa yang harus
terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk
melakukan pembuktian atas peristiwa yang
disengketakan, apakah pihak penggugat atau
pihak tergugat. Persoalan pembuktian
merupakan persoalan adil tidak adil,persoalan
fair tidak fair,oleh karena itu pembagian beban
pembuktian merupakan persoalan yang tidak
mudah bagi hakim,karena hakimlah yang harus
membagi dan menentukan siapa yang harus
membuktikan.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 147
148. Asas Umum Beban
Pembuktian
diatur dalam Pasal 163 HIR,Pasal 283 RBg,Pasal; 1865
BW,yang menyatakan “ Barang siapa menyatakan
mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu
peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk
membantah adanya hak orang lain,maka orang itu
harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu “
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 148
149. Ketentuan Khusus Tentang Beban
Pembuktian
Pasal 533 BW “orang yang menguasai barang
tidak perlu membuktikan adanya itikad
baiknya,siapa yang mengemukakan adanya
itikad tidak baik harus membuktikan “
Pasal 535 “ Kalau seseorang sudah memulai
menguasai sesuatu untuk orang lain ,maka selalu
dianggap meneruskan penguasaan tersebut
,kecuali apabila terbukti sebaliknya”
Pasal 1244 “ Kreditur dibebaskan dari
pembuktian kesalahan dari debitur dalam hal
adanya wanprestasi “
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 149
150. Teori Beban Pembuktian
Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (bloot
affirmatief ) ----- menurut teori ini,maka pihak yang harus
membuktikan adalah pihak yang mengemukakan adanya sesuatu
bukan pihak yang mengingkarinya.
Teori hukum subyektif ----------- berdasarkan teori ini suatu proses
perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau
bertujuan mempertahankan hukum subyektif dan pihak yang
mengemukakan adanya sesuatu hak harus membuktikan.
Teori Hukum Acara --------- berdasarkan teori ini maka beban
pembuktian didasarkan pada kesamaan kedudukan antara
penggugat dan tergugat,sehingga dalam membagi beban
pembuktian harus didasarkan pada nilai keadilan,keseimbangan
dan nilai kepatutan bagi para pihak.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 150
151. Teori Beban Pembuktian
Berdasarkan beberapa teori tersebut di atas dapat
disimpulkan bahwa dalam pembagian beban
pembuktian hakimlah yang mempunyai peranan
menentukan siapa yang harus membuktikan dan
bagaimana pembagiannya secara adil bagi para
pihak. Di dalam praktek pembagian beban
pembuktian dipandang adil dan patut, kalau
pihak yang dibebani pembuktian adalah pihak
yang paling sedikit dirugikan jika disuruh untuk
membuktikan.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 151
152. Macam-macam Alat Bukti dan
Kekuatan Pembuktiannya
Dalam hukum acara perdata dikenal adanya
beberapa macam alat bukti ( Pasal 164 HIR atau
Pasal 284 RBg ) :
alat bukti surat atau tertulis
alat bukti saksi
alat bukti persangkaaan (vemoedens,
praesumptiones )
alat bukti pengakuan
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 152
alat bukti sumpah.
153. Alat Bukti Surat atau
Tertulis
adalah alat bukti yang berbentuk sesuatu apapun yang
memuat tanda-tanda bacaan yang berupa pencurahan isi
hati atau buah pikiran seseorang yang dapat digunakan
untuk membuktikan adanya suatu peristiwa hukum atau
perbuatan hukum tertentu.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 153
154. Macam-Macam Alat
Bukti Surat
alat bukti surat yang berupa surat biasa atau bukan akta;
alat bukti surat yang berbentuk akta
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 154
155. Surat Biasa
adalah surat yang pembuatannya tidak dimaksudkan
sebagai alat pembuktian atas suatu peristiwa atau
perbuatan hukum tertentu,kalau kemudian dijadikan alat
bukti semata-mata karena adanya kepentingan yang
menghendaki dan sifatnya kebetulan saja.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 155
156. Akta
adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat
peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu
hak atau perikatan yang dibuat secara sengaja sejak
semula untuk kepentingan pembuktian atas peristiwa
atau perbuatan hukum yang tercantum di dalamnya.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 156
157. Dokumen (UU
No.13/1985)
kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan
maksud tentang perbuatan,keadaan atau kenyataan bagi
seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan.
Dari pengetian tentang dokumen seperti tersebut ,jelas
bahwa surat,baik surat biasa maupun akta merupakan
dokumen.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 157
158. Tanda Tangan
adalah pembubuhan nama dari si pembuat atau si
penandatangan,berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-
undang bea meterai No.13 tahun 1985
Tandatangan-------adalah “Sebagimana lazimnya
dipergunakan,termasuk pula paraf teraan atau cap
tandatangan atau cap paraf teraan cap nama atau tanda
lainnya sebagai pengganti tandatangan “
Dipersamakan dengan tandatangan adalah sidik jari
atau cap jempol yang sudah di “waarmerking “ oleh
notaries atau pejabat lain yang diberi kewenangan
untuk itu .
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 158
159. Pasal 2 ayat (1) UU No.13/1985
Tentang Bea Meterai
Alat bukti surat wajib dibubuhi metarai
Meterai berfungsi sebagai bentuk kewajiban pembayaran
pajak bea meterai
Untuk dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di
muka pengadilan sebagai akta
Putusan MA tanggal 13 Maret 1971 No.589 K
/SIP/1970 berpendapat bahwa surat bukti yang tidak
dibubuhi meterai tidak merupakan alat bukti yang sah
Bukti surat yang sejak semula belum dibubuhi meterai
dapat dimintakan pemeteraian kemudian ( Nazegeling)
pada pejabat kantor pos 159
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara
160. Macam-macam Akta
Akta di bawah tangan
Akta otentik
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 160
161. Akta Di Bawah Tangan
Akta yang sengaja dibuat oleh para pihak sediri
tanpa bantuan seorang pejabat dengan tujuan
untuk pembuktian atas suatu peristiwa atau
hubungan hukum tertentu
Akta di bawah tangan yang memuat hutang
sepihak wajib ditulis tangan sendiri oleh
pembuatnya,atau setidak-tidaknya tentang
keterangan yang menguatkan jumlah atau
besarnya atau banyaknya yang harus dipenuhi
ditulis sendiri dengan huruf seluruhnya.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 161
162. Kekuatan Pembuktian
Akta
Kekuatan pembuktian akta sebagai alat bukti di
pengadilan dapat dilihat dari:
Kekuatan pembuktian Lahir;
Kekuatan pembuktian Formil;
Kekuatan pembuktian material
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 162
163. Kekuatan Pembuktian Lahir Akta Di
Bawah tangan
Akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan
lahir;
Tandatangan akta di bawah tangan dapat diakui
dapat juga diingkari oleh pembuatnya
Akta di bawah tangan yang diakui
tandatangannya oleh para pihak yang membuat
menjadikan akta di bawah tangan memiliki
kekuatan pembuktian yang sempurna;
Dalam hal tandatangan para pihak
diingkari,maka kebenaran akta harus diperiksa
kebenarannya.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 163
164. Kekuatan Pembuktian Formil akta Di
Bawah tangan
Akta di bawah tangan yang diakui tandatangannya
memiliki kekuatan pembuktian formil;
Telah memberikan kebenaran bahwa keterangan atau
pernyataan dalam akta adalah keterangan atau
pernyataan dari si penandatangan.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 164
165. Kekuatan Pembuktian Materiil Akta Di
Bawah Tangan
Akta di bawah tangan yang sudah diakui
tandatangannya memiliki kekuatan pembuktian
yang sempurna seperti akta otentik;
Isi keterangan di dalam akta di bawah tangan
yang sudah diakui tandatangannya secara
materiil dianggap benar bagi para pembuatnya
dan pihak-pihak yang diuntungkan dari akta
tersebut.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 165
166. Akta Otentik
Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh
penguasa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku,baik dengan bantuan maupun tidak dari pihak yang
berkepentingan,dengan mencatat apa yang dimntakan untuk dimuat
di dalamnya oleh yang berkepentingan;
Suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi
wewenang untuk itu,merupakan bukti yang lengkap (sempurna)
antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang
mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya
dan bahkan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai
pemberitahuan belaka,akan tetapi yang terakhir ini hanyalah
sepanjang yang diberitahukan itu erat hubunannya dengan pokok
dari akta ( Pasal 165 HIR,Pasal 285 RBg,Pasal 1868 BW)
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 166
167. Kekuatan Pembuktian Akta
Otentik
Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang
lengkap atau sempurna bagi para pihak yang
membuat,ahli waris dan pihak ketiga yang mendapatkan
hak dari akta yang bersangkutan;
Jika tidak ada bukti yang sebaliknya dan sebanding
,maka akta otentik selalu dianggap benar isinya tanpa
pembuktian lebih lanjut.
Terhadap pihak ketiga akta otentk merupakan alat bukti
yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas dan
penilaiannya diserahkan pada pertimbangan hakim;
Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian
lahir,formil maupun kekuatan pembuktian materiil
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 167
168. Alat Bukti Keterangan
Saksi
Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh pihak ketiga di
luar pihak-pihak yang bersengketa yang diberikan secara lisan,langsung dan
pribadi di muka sidang pengadilan tentang apa yang
dilihat,didengar,dialami atau dia ketahui atau dia rasakan terhadap suatu
peristiwa,kejadian atau perbuatan hukum tertentu.
Kesaksian bukan merupakan kesimpulan atau pendapat atau dugaan dari
seseorang.
pada asasnya pembuktian dengan saksi dapat dipakai dalam segala perkara
perdata ,kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 1895 BW,Pasal 139
HIR)
Keterangan yang diperoleh dari pihak ketiga (Testimonium de auditu)
bukan merupakan keterangan saksi.
Seorang Saksi bukanlah saksi (Unus testis nullus testis) keterangan dari
seorang saksi saja tanpa alat bukti yang lain dianggap tidak cukup dan tidak
boleh dijadikan dasar putusan hakim.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 168
169. Unsur-unsur Keterangan
Saksi
Keterangan saksi diberikan oleh pihak ketiga;
Keterangan diberikan secara langsung,lisan
dan pribadi di dalam sidang;
Keterangan yang diberikan merupakan
peristiwa,kejadian atau perbuatan yang
dilihat,didengar,dialami atau dirasakan
sendiri;
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 169
170. Kekuatan Pembuktian
Saksi
Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi mempunyai
kekuatan pembuktian yang bebas,artinya hakim
mempunyai kebebasab untuk menilai apakah keterangan
saksi itu dapat dipecaya atau tidak sangat tergantung
pada penilaian hakim
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 170
171. Parameter Penilaian Keterangan
Saksi(172 HIR)
Kesesuaian atau kecocokan antara keterangan
saksi yang satu dengan yang lainnya
Kesesuaian keterangan saksi dengan apa yang
diketahui dari segi lain tentang perkara yang
disengketakan
Pertimbangan yang mungkin ada pada saksi
untuk memberikan keterangan
kesaksiannya,misalnya cara hidup,adat
istiadat,serta martabat saksi atau segala seuatu
yang munkin dapat mempengaruhi tingkat
kejujuran dari saksi.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 171
172. Testimonium de auditu
Keterangan yang diperoleh dari pihak ketiga bukan
merupakan keterangan saksi.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 172
173. Unus testis nullus testis
Seorang Saksi bukanlah saksi ,keterangan dari seorang
saksi saja tanpa alat bukti yang lain dianggap tidak
cukup dan tidak boleh dijadikan dasar putusan hakim.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 173
174. Golongan Orang Yang Dianggap Tidak
Mampu Menjadi saksi
Golongan orang yang tidak mampu secara mutlak (hakim
dilarang mendengar mereka sebagai saksi)
a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut garis keturunan
yang lurus dari salah satu pihak;
b. Sumi istri dari salah satu pihak ,meskipun sudah bercerai.
Golongan orang yang tidak mampu secara relatif (nisbi):
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 174
a. anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun;
175. Alasan Bagi Golongan Yang Secara
Absulut Tidak Dapat Menjadi Saksi
Pihak-pihak ini pada umumnya dianggap kurang obyektif apabila
didengar keterangannya sebagai saksi;
untuk menjaga hubungan kekeluargaan agar tetap baik di antara
para pihak;
untuk mencegah timbulnya tekanan batin setelah memberikan
keterangan sebagai saksi.
Pihak-pihak seperti tersebut,dalam perkara tertentu masih
dimungkinkan untuk menjadi saksidan mereka tidak berhak untuk
mengundurkan diri sebagai saksi,terutama dalam perkara yang
menyangkut kedudukan keperdataan dari para pihak atau dalam
perkara yang menyangkut tentang perjanjian kerja ( Pasal 145 ayat
(2) HIR )
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 175
176. Golongan Orang Yang Memiliki Hak
Ingkar Untuk Menjadi Saksi
segolongan orang yang atas permintaannya sendiri dapat
dibebaskan dari kewajiban untuk menjadi saksi (Hak
ingkar / Verschoningrecht) :
Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan
perempuan dari salah satu pihak;
Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan
saudara laki-laki dan perempuan dari pada suami atau
istri salah satu pihak;
Semua orang yang karena martabat,jabatan atau
hubungan kerja yang sah diwajibkan mempunyai
rahasia.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 176
177. Kewajiban Saksi
Kewajiban untuk menghadap;
Kewajiban untuk bersumpah;
Kewajiban untuk memberikan keterangan dengan benar.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 177
178. Sanksi Bagi Saksi Yang
Tidak Mau Menghadap
Dapat dipaksa untuk menghadap
Dapat dihukum untuk membayar biaya pemanggilan
Dapat dikenakan penyanderaan (gijzeling)
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 178
179. Alat Bukti Persangkaan
Persangkaan merupakan alat bukti yang bersifat tidak
langsung.
Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh
undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa
yang terang nyata ke peristiwa lain yang belum terang
kenyataannya ( Pasal 1915 BW )
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 179
180. Persankaan
Persangkaan berdasarkan undang-undang atau hukum
(Praesumptiones juris);
Persangkaan yang merupakan kesimpulan hakim atau
persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta
( Praesumtiones facti )
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 180
181. Persangkaan Berdasar
Hukum/Undang-undang
Persangkaan yang telah diberikan oleh undang-undang sendiri yang
menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan
dengan peristiwa yang tidak diajukan
Praesumptiones juris Tatum,yaitu persangkaan berdasarkan undang-undang
yang masih dimungkinkan ada bukti lawan.
Contoh : Pasal 633 BW tentang tembok batas, Pasal 658 BW tentang parit
atau selokan batas, Pasal 1394 tentang 3 Kuitansi pembayaran sewa
Praesumptiones juris et de jure, yaitu persangkaan berdasarkan undang-
undang yang tidak mungkin ada bukti lawan.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 181
Contoh : Semua peristiwa yang dapat menjadi dasar untuk membatalkan
perbuatan-perbuatan tertentu ( Pasal 184,911,1681 BW)
182. Persangkaan Berdasarkan Kenyataan
( Praesumptiones Facti )
Pada persangkaan berdasarkan
kenyataan,hakimlah yang memmutuskan
berdasarkan kenyataannya,apakah mungkin dan
sampai berapa jauhkah kemungkinannya untuk
membuktikan suatu peristiwa tertentu dengan
membuktikan peristiwa lain.
Persangkaan berdasarkan fakta,hanya boleh
diperhatikan oleh hakim pada waktu
menjatuhkan putusan apabila persangkaan itu
bersifat :PENTING,SAKSAMA,TERTENTU
dan ada HUBUNGANNYA SATU SAMA
LAIN Rio Kertanegara
Presented By Mas Hono 182
183. Alat Bukti Pengakuan
Keterangan dari salah satu pihak dalam satu
pekara,dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh
pihak lawan ,baik sebagian atau keseluruhan adalah
benar.
Pengakuan merupakan alat bukti yang mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 183
184. Macam-macam
Pengakuan
Pengakuan Murni;
Pengakuan dengan kualifikasi;
Pengakuan dengan klausula
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 184
185. Alat Bukti Sumpah
Sumpah Pelengkap (Suppletoir);
Sumpah Penaksiran ( aestimatoir);
Sumpah Pemutus/Penentu (dicisoir)
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 185
186. Putusan Hakim
Suatu pernyataan hakim yang diucapkan di persidangan
karena jabatannya yang dimaksudkan untuk mengakhiri
atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para
pihak.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 186
187. Kekuatan Putusan Hakim
Kekuatan Mengikat;
Kekuatan Pembuktian
Kekuatan eksekutorial
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 187
188. Susunan dan Isi Putusan
Kepala Putusan;
Identitas Para Pihak;
Pertimbangan (Konsideran);
Amar Putusan ( Diktum)
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 188
189. Jenis Putusan Hakim( Pasal
185 ayat 1 HIR )
Putusan akhir;
Bukan putusan akhir
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 189
190. Sifat Putusan Akhir
Putusan yang bersifat menghukum (condemnatoir)
Putusan yang bersifat menciptakan (constitutif)
Putusan yang bersifat menerangkan / menyatakan
(declaratoir)
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 190
191. Putusan Condemnatoir
Putusan yang bersifat menghukum pihak yang
dikalahkan untuk memenuhi suatu prestasi tertentu
Dalam putusan condemnatoir diakui adanya hak
penggugat atas prestasi yang dituntut
Prestasi yang timbul karena adanya perikatan
maupun karena undang-undang
Bentuk perkaranya berupa gugatan
Contoh: Putusan hakim yang menghukum penggugat
untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai
pokok hutang, bunga, dll.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 191
192. Putusan Constitutif
Putusan yang bersifat meniadakan atau menciptakan
suatu keadaan hukum yang baru
Putusan constitutif tidak memerlukan eksekusi.
Bentuk perkaranya permohonan
contoh : Putusan perceraian,pengangkatan
wali,pengangkatan pengampu,pernyataan pailit
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 192
193. Putusan Declaratoir
Putusan yang isinya bersifat menerangkan atau
menyatakan apa yang sah atas suatu peristiwa atau
hubungan hukum tertentu.
Putusan declaratoir tidak memerlukan eksekusi.
Bentuk perkaranya permohonan.
Contoh : Sengketa tentang keabsahan seorang anak,
penetapan ahli waris, menetapkan sahnya suatu
perjanjian dll
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 193
194. Upaya Hukum
Upaya Hukum Biasa, adalah upaya hukum yang dapat
digunakan oleh para sebelum putusan memiliki kekuatan
hukum yang tetap (inkracht van gewijsde )
Upaya hukum Luar Biasa / Istimewa, adalah upaya
hukum yang dapat digunakan oleh para pihak terhadap
putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 194
195. Upaya Hukum Biasa
Perlawanan ( Verzet )
Banding
Kasasi
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 195
196. Upaya Hukum Verzet
Verzet atau perlawanan merupakan upaya hukum yang
dapat digunakan oleh tergugat yang dikalahkan dalam
putusan di luar hadir ( Putusan Verstek )
Bagi penggugat dalamputusan verstek upaya hukum
yang dapatdigunakan adalah banding.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 196
197. Upaya Hukum Banding
Dasar hukumnya Undang-undang No.20 Tahun 1947
untuk Jawa dan Madura dan Pasal 199-205 RBg Untuk
luar Jawa dan Madura
Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka
waktu 14 hari terhitung mulai hari berikutnya sejak
putusan diberitahunan pada para pihak.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 197
198. ……..Banding
Pada pihak lawan selambat-lambatnya dalam jangka
waktu 14 hari sejak diterimanya permohonan banding
harus diberitahu tentang adanya permohonan banding
tersebut.
Dalam jangka waktu 14 hari para pihak diberikan
kesempatan untuk melihat berkas-berkas banding
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 198
199. Memori Banding
Pada pihak pemohon banding diperbolehkan
mengajukan memori banding
Pada pihak termohon banding diperbolehkan
mengajukan kontra memori banding
Memori dan kontra memori banding bukan hal yang
diwajibkan
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 199
200. Bentuk Putusan Banding
Bersifat menguatkan putusan pengadilan negeri;
Bersifat memperbaiki putusan pengadilan negeri;
Bersifat membatalkan putusan pengadilan negeri.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 200
201. Upaya Hukum Kasasi
Semua putusan yangdiberikan dalam tin gkat akhir oleh
pengadilan lain daripada Mahkamah Agung dapat
dimintakan kasasi;
Permohonan kasasi diajukan melalui panitera
pengadilan negeri yang memutus pokok perkara yang
dimintakan kasasi
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 201
202. Kasasi
Permohonan kasasidapat diajukan secara lisan
maupuntertulis;
Permohonan kasasi dapat diajukan dalam tenggang
waktu 14 hari kerja sesudah putusan atau penetapan
yang dimaksud diberitahukan kepada pemohon ( Pasal
46 UU No.14/1985)
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 202
203. Kasasi
Dalam tenggang waktu 14 hari sejak permohonan kasasi
didaftarkan, pemohon wajib menyampaikan memori
kasasi ( Pasal 47 UU No. 14 / 1985)
Tidak dipenuhinya tenggang waktu permohonan
maupun penyampaian memori kasasi , permohonan
kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 203
204. Kasasi
Memori kasasi wajib mencantumkan dasar alasan
permohonan kasasi.
Pihak termohon kasasi berhak mengajukan jawaban
terhadap memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari
sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi { Pasal
14 ayat (3) UU No.14 /1985 }
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 204
205. Alasan Permohonan Kasasi
(Pasal 30 UU No 14/1985)
Hakim tidak wenang atau melampaui batas wewenang;
Hakim salah menerapkan atau melanggar hukum yang
berlaku;
Hakim lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan
oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam
kebatalan putusan;
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 205
206. Alasan kasasi
Putusan hakim tidak cukup atau kurang lengkap
dipertimbangkan ( Yurisprudensi MA No.492
K/SIP/1970
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 206
207. Upaya Hukum Luar Biasa
Peninjauan Kembali ( Request Civil )
Perlawanan Pihak Ketiga ( Derden Verzet )
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 207
208. Peninjauan Kembali
Peninjau adalah upaya hukum luar biasa yang dapat
digunakan oleh para pihak dalam hal upaya hukum biasa
sudah tertutup dan putusan sudah memiliki kekuatan
hukum yang tetap
Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan secara
tertulis maupun lisan;
Dalam waktu 14 hari setelah Ketua Pengadilan Negeri
yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima
permohonan PK, maka panitera mengirimkan salinan PK
pada pihak lawan;
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 208
209. Peninjauan Kembali
Permohonan PK tidak menunda pelaksanaan putusan
MA memutus permohonan peninjauan kembali pada
tingkat pertama dan terakhir
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 209
210. Alasan Peninjauan
Kembali
Apabila putusan didasarkan pada tipu muslihat atau kebohongan
atau di dasarkan pada bukti palsu;
Apabila setelah perkara diputus ditemukan bukti-bukti baru yang
bersifat menentukan;
Apabila telah dikabulkan sesuatu yang tidak dituntut atau melebihi
dari yang dituntut;
Apabila ada bagian yang dituntut yang tidak diputus tanpa
dipertimbangkan sebabnya;
Apabila ada putusan yang saling bertentangan;
Apabila dalam putusan ada kekilafan hakim yang nyata.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 210
211. Jangka Waktu PK ( Pasal
69 UU No 14 /1985
Jangka waktu pengajuan PK adalah `180 hari untuk:
1. untuk alasan pertama sejak diketahui kebohongan atau tipu
muslihat, atau untuk putusan pidana sejak putusan
memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. untuk alasan kedua sejak ditemukannya bukti baru yang
menentukan;
3. untuk alasan ketiga, keempat dan enam sejakputusan
memperoleh kekuatan tetap dan telah diberitahukan pada
para pihak;
4. untuk alasan terakir sejak putusan terakhir yang bertentangan
memperoleh kekuatan hukum tetap
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 211
212. Pelaksanaan Putusan
Putusan yang memerlukan eksekusi adalah putusan
yangbersifat Condemnatoir sedangkan putusan yang
bersifat declataroir dan constitutif tidak memerlukan
eksekusi.
Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang
sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau
terhadap putusan yang mengabulkan tuntutan dapat
dilaksaakannya putusan terlebih dulu
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 212