SlideShare a Scribd company logo
1 of 212
Program Studi
                               Ilmu Hukum
                               Mata Kuliah
                          Hukum Acara Perdata
                                   SKS
                                  3 SKS
                                 Semester
                                  Genap
                             Dosen Pengampu
                                Suryadi SH
                          Dipersembahkan Oleh
                         Mas Hono Rio Kertanegara


Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   1
SILABUS

    HUKUM ACARA PERDATA



Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   2
I. PENDAHULUAN
1.      Pengertian dan Fungsi Hukum Acara Perdata

2.      Sumber-sumber Hukum Acara Perdata

3.      Asas-asas Hukum Acara Perdata




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   3
II. KEKUASAAN KEHAKIMAN DI
           INDONESIA

1.      Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri

2.      Badan Peradilan Negara

3.      Lingkungan Lembaga Peradilan

4.      Kompetensi Lembaga Peradilan




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   4
III.TATA CARA PENGAJUAN
               TUNTUTAN HAK

1.      Pengertian Tuntutan Hak Keperdataan

2.      Pihak-pihak dalam Perkara Perdata

3.      Tata Cara Pengajuan Gugatan

4.      Penggabungan Tuntutan Hak

5.      Upaya-upaya Menjamin Hak




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   5
IV.PROSES PEMERIKSAAN
               PERKARA DI SIDANG
                  PENGADILAN
   1.      Pencabutan dan Perubahan Gugatan

   2.      Putusan Gugur,Verstek dan Putusan Damai

   3.      Jawaban Tergugat

   4.      Proses Pembuktian dan Macam-macam Alat Bukti




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   6
V. PUTUSAN HAKIM DAN
                PELAKSANAANNYA

1.      Pengertian Putusan dan Macam-macam Putusan

2.      Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim

3.      Syarat-syarat Pelaksanaan Putusan Hakim

4.      Tata Cara Pelaksanaan Putusan Hakim




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   7
1.1. Pengertian dan Fungsi Hukum
                Acara Perdata

 Hukum Acara Perdata ------- adalah Peraturan Hukum
  yang mengatur tentang bagaimana caranya menjamin
  ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan
  hakim(Mertokusumo,1998:2)




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   8
Pengertian dan Fungsi Hukum Acara
                  Perdata

 Hukum Acara Perdata-------- adalah seperangkat
  norma hukum yang mengatur bagaimana
  caranya     menegakkan      hukum      perdata
  material,khususnya    dalam      hal    terjadi
  pelanggaran hak atas subyek hukum tertentu
  oleh subyek hukum yang lain melalui
  perantaraan hakim untuk mencegah terjadinya
  perbuatan main hakim sendiri


Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   9
Pengertian dan Fungsi Hukum Acara
                 Perdata

 Hukum Acara Perdata ---------- secara kongkrit hukum
  acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya
  mengajukan tuntutan hak,memeriksa dan memutusnya
  serta     pelaksanaan       daripada      putusannya
  (Mertokusumo,1998:2)




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   10
1.2. Sumber-sumber Hukum Acara
                   Perdata

 Sumber Hukum material yaitu sumber hukum
  dalam arti bahan diciptakannya atau disusun
  suatu norma hukum.


 Sumber Hukum Formal yaitu sumber hukum
  dalam arti dapat ditemukannya atau dapat
  digalinya satu norma hukum sebagai satu dasar
  yuridis suatu peristiwa hukum atau suatu
  hubungan hukum tertentu.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   11
Sumber Hukum Material
 Sumber dalam arti sumber filosofis;


 Sumber dalam arti sumber sosiologis;


 Sumber dalam arti sumber historis;


 Sumber dalam arti sumber yuridis.


Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   12
Sumber Hukum Formal
        Sumber Hukum Tertulis


     HIR,RBg,RV
     Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
     UU No.3 Tahun 2009 dan UU No.5 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-undang
      No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
     UU No. 49 Tahun 2009 danUU No.8 Tahun 2004 Perubahan atas undang-undang
      No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
     UU No 50 Tahun 2009 dan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No 7
      Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
     Undang-undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat
     Undang-undang Khusus lainnya dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya dalam
      bidang peradilan

Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   13
Sumber Hukum Formal
 Sumber Hukum Tidak Tertulis



       Yurisprudensi


       Doktrin dan ilmu Pengetahuan




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   14
1.3. Asas-Asas Hukum Acara
                    perdata
Asas Hukum adalah dasar-dasar filosofis yang menjadi
       dasar(ratio legis) norma hukum yang mengandung
nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis yang menjadi
jembatan antara peraturan-peraturan hukum dan cita-
cita social serta pandangan etis masyarakat.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   15
Asas Hakim Bersifat
                Menunggu
         Adalah asas yang menyatakan ada tidaknya perkara di
        muka hakim tergantung inisiatif dari para pihak sendiri
        yang berkepentingan, Hakim lebih bersifat menunggu
        sampai perkara diajukan di hadapannya.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   16
Ius Curia Novit
        Pengadilan atau hakim tidak boleh menolak untuk
      menerima,memeriksa ,mengadili dan memutus suatu
      perkara yang diajukan,sekalipun dengan dalih bahwa
      hukum tidak ada atau kurang jelas,melainkan wajib
      untuk memeriksa dan mengadilinya ( Pasal 10 ayat (1)
      UU No.48 Tahun 2009 )----- Hakim dianggap tahu akan
      hukumnya (ius curia novit).




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   17
Hukum Tidak Ada /
              Kurang Jelas
    Dalam hal hukumnya tidak ada atau kurang jelas hakim
     wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai
     hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
     ( Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009)


 Penafsiran Hukum
 Yurisprudensi
 Doktrin dan ilmu pengetahuan
 Kebiasaan dalam Praktek Peradilan

Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   18
Asas Hakim Bersifat Pasif
            Dalam memeriksa perkara hakim tidak ikut
        menentukan luas pokok perkara,luas pokok
        perkara ditentukan sendiri oleh para pihak,apa
        yang diinginkan untuk diperiksa,diadili dan
        diputuskan oleh hakim menjadi hak sepenuhnya
        dari para pihak. Pengadilan atau hakim hanya
        mempunyai tugas untuk membantu pencari
        keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan
        dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan
        yang sederhana,cepat dan biaya ringan ( Pasal 4
        ayat (2) UU No.48 Tahun 2009)
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   19
Hakim Wajib Memeriksa dan
                Mengadili
       Hakim Wajib memeriksa dan mengadili seluruh
      gugatan dan hakim dilarang untuk menjatuhkan
      putusan atas perkara yang tidak dituntut atau
      lebih dari yang dituntut, dalam hal hakim
      memutuskan melampaui batas kewenangannya
      maka putusannya dapat dibatalkan oleh
      pengadilan yang lebih tinggi, putusan dapat
      dimintakan banding,kasasi maupun peninjauan
      kembali.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   20
Asas Sidang Terbuka Untuk
           Umum
       Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka
      untuk     umum,      kecuali    Undang-undang
      menentukan lain ( Pasal 13 ayat (1) UU No.48
      Tahun 2009), sidang pengadilan dapat dihadiri,
      didengar dan dilihat oleh siapapun kecuali oleh
      orang-orang yang memang dilarang oleh
      undang-undang, tidak dipenuhinya asas ini
      berakibat putusan hakim menjadi batal demi
      hukum ( Pasal 13 ayat (3) UU No.48 Tahun
      2009 )
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   21
Tujuan Sidang Terbuka Untuk
                  Umum
       Untuk menjamin terlaksananya sistem peradilan yang
      obyektif, adil dan fair serta memungkinkan adanya
      control social dari masyarakat.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   22
Pengecualian Asas Sidang Terbuka
                Untuk Umum

        Sidang dapat dilakukan secara tertutup dalam hal:
      menyangkut perkara anak-anak, perkara kesusilaan,
      perkara yang berkaitan dengan ketertiban umum dan
      rahasia negara, perkara perkawinan dan perceraian.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   23
Asas Mendengar Kedua Belah Pihak
         ( audi et alteram partem )

 Kedua belah pihak yang bersengketa ,baik
  penggugat maupun tergugat harus didengar
  keterangannya secara sama dan adil,hakim tidak
  boleh memihak dan berat sebelah dalam
  memeriksa dan memutus perkara, hakim harus
  obyektif,adil dan fair dalam memperlakukan
  para pihak yang bersengketa“ Pengadilan
  mengadili menurut hukum dan tidak membeda-
  bedakan orang ( Pasal 4 ayat (1) UU No.48
  Tahun 2009).
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   24
Asas Putusan hakim Harus Disertai
               Alasan-alasan

 “ Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan
  dan dasar putusan tersebut,memuat pula pasal tertentu
  dari peraturan perundangan yang bersangkutan atau
  sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk
  mengadili ( Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 )”




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   25
Dasar Alasan Putusan
               hakim
 Alasan Berdasarkan Fakta-faktanya


 Alasan Berdarkan Hukumnya



    Dasar alasan Putusan Hakim menjadi ukuran atau parameter
    adil,obyektrif, fair tidaknya suatu putusan hakim. Putusan
    Hakim Harus dapat dipertanggungjawabkan pada para pihak,
    masyarakat, hakim yang lebih tinggi dan pada dunia ilmu
    pengetahuan.

Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   26
Asas beracara dikenakan
             biaya
 Berperkara di pengadilan tentu diperlukan biaya.
  Asasnya biaya ringan,sehingga dapat ditanggung oleh
  masyarakat.
          Biaya perkara meliputi,biaya kepaniteraan,biaya
      pemanggilan para pihak maupun para saksi,biaya
      meterai dan sebagainya.
          Persekot biaya perkara untuk pertama kalinya
      dibayarkan oleh pihak penggugat bersama-sama pada
      waktu mengajukan gugatannya, sedangkan siapa yang
      harus menangung beban biaya perkara pada prinsipnya
      adalah para pihak sendiri, dalam praktek beban biaya
      perkara ditentukan oleh hasil dari putusan pengadilan.


Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   27
Biaya Perkara
 Dalam hal tuntutan dikabulkan biaya perkara
  dibenankan pada pihak tergugat
 Dalam hal tuntutan tidak dikabulkan biaya
  perkara ditanggung oleh penggugat
 Dalam hal ada putusan damai,biaya perkara
  ditentukan sendiri oleh penggugat dan tergugat
  dalam perdamaiannya.

Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   28
Perkara Prodeo
      Bagi pihak-pihak yang tidak mampu dapat mengajukan
      permohonan agar perkaranya diperiksa secara Cuma-
      Cuma (prodeo ) dengan disertai surat keterangan tidak
      mampu dari pemerintah setempat, biaya perkara
      ditanggung oleh negara ( Pasal 56 ayat (2) UU No. 48
      Tahun 2009 )




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   29
Asas tidak ada keharusan untuk
                   mewakilkan

      Pada prinsipnya dalam perkara perdata para pihak dapat
      beracara sendiri di muka pengadilan tanpa harus
      mewakilkan pada seorang wakil atau kuasa
      hukum,tetapi para pihak dapat juga mewakilkan atau
      menguasakan pada orang lain untuk beracara di muka
      pengadilan sebagai kuasa hukumnya.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   30
Bantuan Hukum
 Setiap orang yang tersangkut perkara berhak
  memperoleh bantuan hukum ( Pasal 56 ayat (1) UU No.
  48 Tahun 2009 )




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   31
Wakil /Kuasa berdasarkan undang-
undang (wettelijke vertegenwoodig atau
          legal mandatory )
          undang-undanglah yang telah menetapkan seseorang atau badan
         untuk dengan sendirinya menurut hukum bertindak sebagai wakil
         dari orang atau badan tanpa memerlukan surat kuasa.


   Contoh :
    Wali terhadap anak di bawah perwaliannya
    Orang tua terhadap anak-anaknya yang belum dewasa
    kurator terhadap orang-orang yang ada di bawah kuratelenya
    BHP, Orang atau Badan yang ditunjuk sebagi curator dalam
     kepailitan.

Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   32
Wakil atau kuasa berdasarkan
                    perjanjian

        Wakil atau kuasa berdasarkan adanya perjanjian
      pemberian kuasa untuk melakukan suatu perbuatan
      hukum tertentu ,misalnya kuasa khusus untuk
      mengajukan gugatan ke pengadilan negeri antara
      seorang penggugat dengan pengacaranya.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   33
Acara Kepailitan
       Dalam acara khusus permohonan pernyataan
      pailit ,ketentuan asas tidak ada keharusan untuk
      mewakilkan menjadi tidak berlaku dengan
      adanya ketentuan bahwa setiap permohonan
      yang berkaitan dengan kepailitan harus diajukan
      oleh seorang kuasa(Advokat) sebagaimana
      diatur dalam Pasal 7 UU No37 Tahun 2004
      tentang kepailitan.



Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   34
. Asas obyektifitas
        Hakim dalam menerima,memeriksa,mengadili dan
      memutuskan setiap perkara harus berlaku adil,obyektif
      dan fair tidak boleh memihak pada salah satu pihak
      kedua belah pihak harus diperlakukan secara imbang.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   35
jaminan penerapan asas obyektifitas

 Sebagai jaminan penerapan asas obyektifitas ada
  beberapa      asas     yang     terkait dan   saling
  mendukung,misalnya adanya asas sidang terbuka untuk
  umum,asas mendengar kedua belah pihak,asas putusan
  disertai alasan-alasan,asas hakim majelis dan lain
  sebaginya,di samping itu untuk lebih menjamin asas
  obyektifitas pada para pihak diberikan adanya “hak
  ingkar (recusatie atau hak wraking)”


 “Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap
  hakim yang akan mengadili perkaranya ( Pasal 17 ayat
  (1) UU No. 48 Tahun 2009 ) “
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   36
Hak Ingkar
        Adalah hak seorang yang diadili untuk mengajukan
      keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang
      hakim yang mengadili perkaranya (Pasal 17 ayat (2) UU
      No.48 Tahun 2009)




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   37
Dasar Alasan Hak Ingkar
     Dasar alasan pengajuan hak ingkar ( Pasal 17 ayat (3,4,5) UU No.48
     Tahun 2009, Pasal 374 ayat (1) HIR) :

 Apabila seorang hakim terikat hubungan keluarga sedarah atau
  semenda sampai derajat ketiga,atau hubungan suami atau istri
  meskipun telah bercerai,dengan ketua,salah seorang hakim
  anggota,jaksa,advokat,atau panitera;

 Apabila ketua majelis,hakim anggota,jaksa,atau panitera terikat
  hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau
  hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak
  yang diadili atau advokat;

 Apabila hakim atau panitera mempunyai kepentingan langsung atau
  tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   38
Hak Ingkar
 Berdasarkan alasan yang sama seorang hakim
  atau panitera wajib untuk mengundurkan diri
  baik atas keinginan sendiri maupun atas
  permintaan pihak-pihak yang berkepentingan.
 Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap alasan
  pada ayat (5) maka putusan hakim menjadi tidak
  sah dan terhadap hakim atau panitera yang
  bersangkutan dikenakan sanksi administrative
  atau pidana berdasarkan peraturan perundang-
  undangan yang berlaku ( Pasal 17 ayat (6) UU
  No.48 Tahun 2009 ).
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   39
. Asas sistem majelis
      “Semua pengadilan memeriksa,mengadili dan memutus
      dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali
      undang-undang menentukan lain (Pasal 11 ayat (1) UU
      No.48 Tahun 2009) “




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   40
1.       Asas Demi Keadilan Berdasarkan
           Ketuhanan Yang Maha Esa ( Pasal
           2 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009)


  Setiap putusan pengadilan dalam kepala
   putusannya harus mencantumkan klausula Demi
   Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
   Esa,klausula ini merupakan klausula eksekutorial.
   Tidak dipenuhinya asas ini dalam
   putusan,berakibat putusan tidak dapat
   dilaksanakan dan putusan menjadi batal demi
   hukum
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   41
Asas peradilan yang sederhana,cepat
   dan biaya ringan( Pasal 2 ayat (4) UU
           No.48 Tahun 2009 )
 Sederhana dalam pengertian bahwa peradilan
  dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak
  formalistis,tidak memerlukan birokrasi yang sulit serta
  acaranya mudah difahami oleh masyarakat;
 Cepat,dalam pengertian bahwa proses peradilan
  dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang
  penyelesaiannya dapat diukur secara pasti dan jelas
  dalam waktu berapa lama suatu perkara dapat
  diselesaikan oleh hakim pada semua tingkat;
 Biaya ringan,proses peradilan tentu memerlukan
  biaya,hanya saja tentunya biaya yang dibebankan selaras
  dan sebanding dengan perkara yang diajukan dan dapat
  ditanggung oleh masyarakat.

Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   42
II. KEKUASAAN KEHAKIMAN
        DI INDONESIA




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   43
Kekuasaan Kehakiman Yang
                   Mandiri
 mandiri dalam tugas yudisial

 mandiri dalam bidang administrasi

 mandiri dalam bidang organisasi

 mandiri dalam bidang financial




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   44
Kekuasaan kehakiman Yang
                   Merdeka
 “ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang
  merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
  menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila
  demi terselenggaranya negara hukum Republik
  Indonesia ( Pasal 1 butir 1 UU No. 48 Tahun 2009 ) “




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   45
Kekuasaan Kehakiman Yang
                  Merdeka
 “ Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung
  pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari
  segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra
  yudisial,kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut
  dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
  (Penjelasan Pasal 1 UU No.4 / 2004 )”


 “ Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial
  bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk
  menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
  pancasila,sehingga putusannya mencerminkan rasa
  keadilan rakyat Indonesia (penjelasan Pasal 1 UU No.4
  Tahun 2004 ) “

Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   46
Kemandirian Peradilan
 Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim dan
  hakim konstitusional wajib menjaga kemandirian
  peradilan
 Bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari
  segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   47
Kekuasaan Kehakiman Yang
                  Merdeka
   “ Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh
     pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang,kecuali
     dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-
     Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ( Pasal 3 ayat
     (2) UU No. 48 Tahun 2009 )




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   48
Kebebasan Wewenang
              Yudisial
Bersiafat tidak Mutlak dan Dibatasi Oleh :


 Nilai-nilai Norma Hukum;



 Nilai-nilai Keadilan;



 Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   49
2. Badan Peradilan Negara dan
               Lingkungan Peradilan

“ Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik
   Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan
   dengan Undang-undang{ Pasal 2 ayat (3) UU No.48
   Tahun 2009}”




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   50
Penyelenggaraan Kekuasaan
                  Kehakiman
   “ Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman…..
    dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
    badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
    lingkungan peradilan umum,lingkungan
    peradilan agama,lingkungan peradilan
    militer,lingkungan peradilan tata usaha
    negara,dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
    (Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU No
    4 Tahun 2004,Pasal 18 UU No.48 tahun 2009) “
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   51
Organisasi,administrasi,dan
                   financial
 Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di
  bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah agung
  ( Pasal 21 ayat ( 1 ) UU No. 48 tahun 2009)
 Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan
  kewenangan Mahkamah Konstitusi ( Pasa 29 ayat (4)
  UU No.48 Tahun 2009)




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   52
Skema Kekuasaan
                   Kehakiman
                                        MAHKAMAH                MAHKAMAH
                                        AGUNG                  KONSTITUSI




            PENGADILAN            PENGADILAN
              TINGGI             TINGGI AGAMA        MAHMILTI           PT TUN




            PENGADILAN           PENGADILAN
              NEGERI               AGAMAI            MAHMIL              PTUN




              Umum                 Agama              Militer      Tata Usaha Negara



Presented By Mas Hono Rio Kertanegara           53
Pengadilan Khusus
 “ Pengadilan Khusus hanya dapat di bentuk dalam salah
  satu lingkungan peradilan sebagimana dimaksud dalam
  Pasal 10 yang diatur dengan Undang-undang (Pasal 15
  ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 )
 “ Pengadilan khusus,antara lain,adalah pengadilan
  anak,pengadilan niaga,pengadilan hak asasi
  manusia,pengadilan tindak pidana korupsi,pengadilan
  hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan
  umum dan perdilan pajak di lingkungan peradilan tata
  usaha negara ( penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU No. 4 /
  2004

Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   54
Peradilan syariah Islam
   “ Peradilan syariah Islam di Propinsi Nanggroe
    Aceh Darrussalam merupakan pengadilan
    khusus dalam lingkungan peradilan agama
    sepanjang kewenangannya menyangkut
    kewenangnan peradilan agama dan merupakan
    penagdilan khusus dalam lingkungan peradilan
    umum sepanjang kewenangannya menyangkut
    kewenangan pengadilan umum (Pasal 15 ayat (2)
    UU No.4 / 2004 )


Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   55
Pengadilan syariah Islam
   Terdiri atas Mahkamah Syariah untuk tingkat pertama dan
    Mahkamah syariah Propinsi untuk tingkat
    banding……… ( Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No. 4
    Tahun 2004 ) “




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   56
2.4. Kompetensi Lembaga Peradilan




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   57
Kompetensi / kewenangan
           absulut
      Adalah merupakan Kewenangan lembaga peradilan dalam
      menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus suatu perkara
      tertentu berdasarkan atribusi kekuasaan kehakiman yang secara
      mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain,baik dalam
      lingkungan badan peradilan yang sama,maupun dalam lingkungan
      peradilan yang berbeda.


 Kopetensi absulut terkait dengan pertanyaan peradilan apakah yang
  mempunyai kopetensi atau kewenangan untuk memeriksa suatu
  jenis perkara tertentu. Apakah peradilan umum,peradilan
  agama,atau peradilan lainnya




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   58
Kopetensi Absolut Lingkungan
                Peradilan Umum




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   59
Kompetensi Absolut Pengadilan
             Negeri
 Menerima,memeriksa,mengadili dan memutus
  semua perkara atau sengketa keperdataan pada
  tingkat pertama ( Pasal 50 UU No.2 /1986 Jo
  UU No. 8 /2004)
 Menerima,memeriksa,mengadili dan memutus
  perkara pidana pada tingkat pertama ( Pasal 50
  UU No.2 /1986 Jo UU No.8 /2004 )
 Menerima,memeriksa,mengadili dan memutus
      pada tingkat pertama perkara koneksitas.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 60
Perkara Koneksitas
   Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh
    mereka yang termasuk lingkungan peradilan
    umum dan lingkungan peradilan
    militer,diperiksa dan diadili oleh pengadilan
    dalam lingkungan peradilan umum,kecuali
    dalam keadaan tertentu menurut keputusan
    Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus
    diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam
    lingkungan peradilan militer “ ( Pasal 24 UU
    No. 4 / 2004
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   61
Kompetensi Absulut Pengadilan
               Tinggi
 Menerima,memeriksa,mengadili dan memutuskan
  perkara/sengketa perdata pada tingkat banding atas putusan
  pengadilan tingkat pertama ( Pasal 51 ayat (1) UU No.2 /1986 Jo
  UU No 8 /2004 )
 Menerima,memeriksa,mengadili dan memutus perkara pidana pada
  tingkat banding atas putusan pengadilan tingkat pertama ( Pasal 51
  ayat (1) UU No. 2 /1986 Jo UU No.8 /2004 )
 Menerima,memeriksa,mengadili dan memutus ditingkat pertama
  dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan
  negeri di daerah hukumnya(menyangkut kopetensi relatif---- Pasal
  51 Ayat (2) UU No. 2 / 1986 Jo UU No.8 /2004 )
 Menerima,memeriksa dan mengadili serta memutus pada tingkat
      pertama dan terakhir perkara /sengketa perdata secara prorogasi
      (Pasal 3 ayat (1),(2) UU Dar. 1 /1951 ,Pasal 128 (2) RO dan Pasal
      85 RBg
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 62
Kompetensi Absulut Mahkamah Agung


 mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan
  yang diberikan pada tingkat terakhir oleh
  pengadilan di semua lingkubngan peradilan yang
  berada di bawah Mahkamah Agung ( Pasal 11
  ayat ( 2 ) huruf a UU No.4 /2004 )
 menguji peraturan perundang-undangan di
  bawah undang-undang terhadap undang-undang
  ( Pasal 11 ayat ( 2) huruf b UU No. 4 / 2004 )


Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   63
     memeriksa,mengadili dan memutus sengketa wewenang mengadili : a.
      antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan
      dalam lingkungan peradilan yang lain, b. antara dua pengadilan yang ada
      dalam derah hukum pengadilan tingkat banding yang berlainan dari
      lingkungan peradilan yang sama dan c. antara dua pengadilan tingkat
      banding di lingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan
      peradilan yang berlainan ( Pasal 33 ayat (1) UU No. 14 / 1985 )



     Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan
      muatannya oleh kapal perang RI diputus oleh MA dalam tingkat pertama
      dan terakhir ( Pasal 33 ayat (2) UU No. 14 / 1985



     Permohonan peninjauan kembali atas putusan yang telah memperoleh
      kekuatan hukum yang tetap ( Pasal 34 UU No.14 / 1985 ).
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   64
Kopetensi absulut Mahkamah
                     Konstitusi

   Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada
    tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
    bersifat final untuk: (Pasal 12 ayat (1) UU No.4 /
    2004 )
 menguji undang-undang terhadap Undang-
  Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 memutus sengketa kewenangan lembaga negara
  yang kewenangannya diberikan oleh Undang-
  Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   65
 memutus pembubaran partai politik;
 memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
 Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan
  Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan /atau Wakil
  Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum
  berupa pengkianatan terhadap negara, korupsi,
  penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan
  tercela,dan /atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai
  Presiden dan /atau wakil Presiden Pasal 12 ayat ( 2 ) UU
  No. 4 / 2004 ).


Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   66
Kompetensi Relatif
   Adalah kewenangan lembaga peradilan dalam
    menerima,memeriksa,mengadili dan memutus suatu
    perkara tertentu berdasarkan wilayah hukum suatu
    pengadilan berdasar distribusi kekuasaan kehakiman.
    Kompetensi relative menyangkut pertanyaan ke
    pengadilan negeri manakah suatu perkara harus
    diajukan ?




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   67
Kompetensi Relative Ditemukan
    Pengaturannya dalam Pasal 118 HIR
           atau Pasal 142 RBg :

    Sebagai asas ditentukan bahwa Pengadilan Negeri di
     tempat tinggal tergugat yang wenang untuk memeriksa
     gugatan atau tuntutan hak,asas ini disebut asas actor
     sequitur forum rei ( Pasal 118 ayat (1) HIR,142 ayat (1)
     RBg )
    Apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang
     dikenal atau tempat tinggalnya yang nyata tidak dikenal
     atau tergugat tidak dikenal,maka gugatan diajukan
     kepada pengadilan negeri di tempat tergugat sebenarnya
     tinggal ( Pasal 118 ayat (1) HIR,142 ayat (1) RBg )

Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   68
 Dalam hal ada domisili pilihan maka gugatan di ajukan kepada
  pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal
  atau domisili pilihan tersebut ( Pasal 118 ayat (4) HIR,142 ayat (4)
  RBg) ------ domisili /tempat tinggal pilihan harus dibuat dengan akta
  oleh para pihak (Pasal 24 BW)
 Dalam hal pihak tergugatnya lebih dari seorang dan tempat
  tinggalnya tidak dalam satu wilayah hukum pengadilan negeri
  ,maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan negeri di tempat
  salah satu tergugat bertempat tinggal. Penggugat dapat memilih
  salah satu pengadilan di wilayah hukum para tergugat bertempat
  tinggal (Pasal 118 ayat (2) HIR,Pasal 142 ayat (3) RBg )




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   69
 Dalam hal tergugatnya terdiri orang-orang yang
  berhutang (debitur) dan penanggung,maka
  gugatan diajukan kepada pengadilan negeri yang
  meliputi wilayah hukum tempat tinggal si
  berhutang atau debitur (Pasal 118 ayat (2)
  HIR,142 ayat(2) RBg )
 Dalam hal obyek gugatan adalah benda tetap
  maka gugatan diajukan ke pengadilan negeri
  yang wilayah hukumnya meliputi letak benda
  tetap tersebut -------- asas forum rei sitae ( Pasal
  118 ayat (3) HIR,Pasal 142 ayat (5) RBg
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   70
 Dalam hal tergugat tidak mempunyai tempat tinggal
  yang dikenal maupun tempat tinggal yang nyata atau
  apabila tergugat tidak dikenal,gugatan dapat diajukan
  kepada pengadilan negeri di tempat penggugat tinggal
  ( Pasal 118 ayat(3) HIR, 142 ayat (3) RBg) ----- bentuk
  penyimpangan atas asas actor sequitur forum rei.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   71
 Terhadap kompetensi relatif apabila tidak ada
  eksepsi maka pengadilan tetap mempunyai
  kewenangan untuk memeriksa dan mengadili
  perkara yang telah diajukan oleh penggugat.
  Ketidak wenangan pengadilan dengan alasan
  melanggar kompetensi relatif harus berdasarkan
  adanya eksepsi dari salah satu pihak yang
  bersengketa (pihak tergugat). Sedangkan
  menyengkut kompetensi absulut ada atau tidak
  eksepsi hakim harus menyatakan dirinya tidak
  wenang.

Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   72
III. TATA CARA PENGAJUAN
               TUNTUTAN HAK




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   73
3.1. Pengertian Tuntutan hak


 Tuntutan hak adalah suatu upaya yang bertujuan
  untuk memperoleh perlindungan hukum atas
  hak –hak tertentu yang dimiliki oleh seseorang
  melalui proses peradilan yang dibenarkan
  menurut hukum untuk mencegah terjadinya
  “eigenrichting”atau perbuatan main hakim
  sendiri dalam melaksanakan haknya sehingga
  menimbulkan perbuatan melawan hukum yang
  dapat merugikan pihak lainnya.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   74
Macam-macam Tuntutan
         Hak
       Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa.




       Tuntutan hak yang mengandung sengketa




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   75
Tuntutan hak yang tidak mengandung
              sengketa
 Yaitu tuntutan hak yang diajukan di muka
  sidang pengadilan tanpa didahului adanya
  persengketaan di antara pihak pihak yang
  berkepentingan atau yang terlibat di
  dalamnya.


 Pengajuannya berbentuk permohonan.


 Sistem peradilan yang dipakai adalah sistem
        volunteer (peradilan 76
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara
                                      yang tidak
        sesungguhnya ).
Tuntutan hak yang mengandung
                   sengketa
 Yaitu tuntutan hak yang diajukan oleh pihak-pihak yang
  berkepentingan di muka pengadilan yang didahului
  adanya persengketaan atau perselisihan atas suatu hak
  tertentu di antara pihak-pihak yang berkepentingan.
 Berbentuk gugatan atau tuntutan perdata sebagaimana
  yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 142
  ayat (1) RBg
 Sistem peradilan yang dipakai adalah peradilan
  Contentieus (peradilan yang sesungguhnya)


Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   77
Perbedaan Permohonan dan
              Gugatan
 Dilihat dari para pihaknya, dalam permohonan pada
  umumnya pihaknya hanya ada pemohon,tetapi tidak
  menutup kemungkinan juga ada pihak termohonnya.
  Dalam gugatan para pihaknya terdiri dari dua pihak
  yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat dan
  dimungkinkan juga berperkara dengan pihak ketiga yang
  masuk dalam sengketa mereka.
 Dilihat dari bentuk pengajuan perkaranya berbentuk
  permohonan dan gugatan berbentuk gugatan.
 Dilihat dari sistem peradilannya,permohonan masuk
      dalam sistem peradilan volunteer sedang gugatan masuk
      dalam sistem peradilan kontentieus.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 78
 Dilihat dari fungsi dan tugas hakim,dalam permohonan
  hakim lebih bersifat sebagai administrator,sedang dalam
  gugatan hakim bersifat mengadili diantara kedua belah
  pihak antara yang salah dan yang benar.
 Dilihat dari putusan yang dihasilkan oleh hakim,dalam
  permohonan bentuk putusannya berupa
  penetapan,sedangkan dalam gugatan berbentuk
  keputusan.
 Pada umumnya putusan atas permohonan yang berupa
  penetapan tidak memerlukan eksekusi,sedang putusan
  atas gugatan pada umumnya memerlukan eksekusi.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   79
3.3. Tata Cara Pengajuan Gugatan di
               Pengadilan
 Gugatan dapat diajukan secara lisan maupun secara tertulis


 Isi Gugatan,dalam HIR maupun Rbg tidak mengatur tentang apa
  yang harus dicantumkan dalam gugatan,HIR dan RBg hanya
  mengatur tentang tata caranya mengajukan gugatan.
 untuk mengisi kekosongan hukum ini ketentuan RV (hukum acara
  perdata untuk golongan Eropa ) dapat dijadikan rujukan dalam
  menyusun surat gugatan dengan merujuk ketentuan Pasal 119 HIR
  dan Pasal 143 RBg yang memberi wewenang ketua pengadilan
  negeri berkuasa untuk memberi nasehat dan pertolonggan kepada
  orang yang mengugat atau kepada wakilnya tentang hal
  memasukkan gugatannya.


Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   80
ISI SURAT GUGATAN ( Pasal 8
            No.3 RV):
 Identitas dari para pihak,baik penggugat maupun pihak
  tergugatnya.
 Dalil-dalil Kongkrit adanya hubungan hukum yang
  merupakan dasar serta alasan dari tuntutan
  (Fundamentum Petendi atau posita)
 Tuntutan yang dikehendaki oleh pihak penggugat
  (Petitum )



Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   81
Identitas Para Pihak
 Nama Penggugat dan Tergugat;

 Umur Penggugat Maupun Tergugat;

 Pekerjaan dari Penggugat dan Tergugat

 Tempat Tinggal / Domisili / Tempat Kedudukan
  Penggugat dan Tergugat,dll




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   82
Fundamentum Petendi atau
           posita
 Tentang Faktanya (kejadian atau peristiwanya);




 Tentang Hukumnya




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   83
Tuntutan (Petitum )
   Yaitu tentang apa yang dimintakan atau diharapkan oleh
    pihak penggugat untuk diputuskan oleh hakim. Tuntutan
    harus lengkap ,jelas dan sempurna,tuntutan yang tidak
    lengkap,jelas dan sempurna akan berakibat tidak
    diterimanya tuntutan .




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   84
Tuntutan atau petitum
 Tuntutan pokok atau tuntutan primer



 Tuntutan Pengganti atau tuntutan subsider



 Tuntutan Tambahan




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   85
Tuntutan pokok atau tuntutan
                  primer
   Yaitu tuntutan yang sifatnya pokok terkait dengan
    hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak yang
    harus dipenuhi oleh pihak tergugat sebagai bentuk
    prestasi tertentu.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   86
Tuntutan Pengganti atau tuntutan
                   subsider

  Yaitu tuntutan yang diajukan oleh penggugat yang sifatnya
    adalah untuk menggantikan tuntutan primer dalam hal
    nantinya tuntutan primer tidak dikabulkan oleh hakim.
    Tuntutan subsider harus sebanding dengan tuntutan
    primer.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   87
Tuntutan Tambahan
      Adalah tuntutan yang sifatnya menambah tuntutan pokok atau
       tuntutan subsider,tuntutan tambahan dapat berupa:
            tuntutan agar tergugat dihukum membayar beaya perkara;
            tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar sejumlah bunga
             tertentu;
            tuntutan agar tergugat dihukum membayar sejumlah uang paksa;
            dalam hal gugat cerai,sering disertai dengan tuntutan tambahan atas
             nafkah istri,pembagian harta bersama,atau hak pengasuhan atas anak;
            tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih
             dahulu,meskipun ada upaya hukum perlawanan,banding maupun
             kasasi (Uit voerbaar bij vooraad )




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   88
Syarat-sayarat dapat dikabulkannya
tuntutan Uit voebaar bij voorraad (Pasal
 180 HIR,Pasal 191 RBg ) antara lain :

                ada surat yang sah (autentik titel )

                apabila ada tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian

                apabila ada putusan yang telah mempunyai kekuatan
                 hukum yang tetap

                apabila dikabulkan suatu tuntutan provisional

                dalam hal perselisihan tentang hak milik
   
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   89
No. 06 Tahun 1975 tanggal 1 Desember
  1975 Jo Surat Edaran Mahkamah
 Agung No.03 Tahun 1978 tanggal 1
            April 1978,

       Mahkamah Agung meminta agar para hakim
        tidak menjatuhkan putusan Uit Voerbaar bij
        voorraad,walaupun syarat-syarat yang
        ditentukan dalam pasal 180 ayat (1) HIR telah
        dipenuhi,kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat
        dihindarkan misalnya putusan yang sifatnya
        sangat eksepsional
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   90
putusan yang sifatnya sangat
                      eksepsional
                       putusan itu diberikan apabila ada penyitaan conservatoir
                        yang harga barangnya tidak cukup untuk memenuhi gugatan


                       jika dipandang perlu dapat dimintakan jaminan pada pihak
                        pemohon,yang berupa benda-benda jaminan yang mudah
                        disimpan dan tidak boleh menerima penanggung (borg) untuk
                        menghindarkan masuknya pihak ketiga di dalam proses.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara      91
Dalam Praktek
      Tuntutan tambahan sering juga dirumuskan
      dalam bentuk yang beraneka ragam,sering juga
      dalam tuntutan tambahan ditambahkan
      permintaan “Mohon putusan yang seadil-
      adilnya dari hakim “ atau “ Agar Hakim
      Mengadili Menurut Keadilan Yang Benar “
 Dengan petitum tambahan yang demikian itu
  diharapkan hakim dapat memutuskan secara
  bebas menurut nilai-nilai keadilan dan hukum
  dalam hal petitum primer maupun sekunder
  tidak dikabulkan.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   92
3.4. Penggabungan atau kumulasi
                   tuntutan

 Kumulasi/penggabungan subyektif




 Kumulasi /penggabungan obyektif




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   93
Kumulasi/penggabungan subyektif

   Yaitu kumulasi yang menyangkut subyek-subyek yang ada
    dalam perkara yang sedang terjadi,misalnya
    penggugatnya terdiri dari beberapa orang atau sebaliknya
    tergugatnya yang terdiri dari beberapa orang tergugat
    atau penggugat maupun tergugatanya lebih dari seorang.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   94
exception plurium litis consortium

   Yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa masih ada orang
    lain yang harus diikutkan sebagai pihak tergugat dalam
    perkara yang diajukan oleh pihak penggugat.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   95
Kumulasi /penggabungan obyektif

  Yaitu penggabungan tuntutan yang menyangkut obyek
    tuntuan,dalam kumulasi ini penggugat mengajukan lebih
    dari satu tuntutan dalam satu perkara secara sekaligus
    atas beberapa hubungan hukum atau peristiwa hukum
    ,baik yang saling berhubungan satu sama lain maupun
    tidak saling berhubungan.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   96
Ada tiga hal yang tidak dimungkinkan
  adanya penggabungan atau kumulasi
             secara obyektif

         1.     Dalam hal tuntutan yang satu diperlukan acara khusus
                (misalnya gugat cerai ) dan tuntutan yang satunya lagi
                harus diperiksa dengan acara biasa (misalnya gugat utang
                piutang );
         2.     Dalam hal hakim tidak wenang secara relative untuk
                memeriksa salah satu tuntutan yang digabung bersama-
                sama dalam satu gugatan;
         3. Tuntutan yang menyangkut tentang bezit
               egendom atau penguasaan dan kepemilikan.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   97
Kumulasi dan Konkursus

 Kumulasi harus dibedakan dengan “Konkursus” yang
  merupakan kebersamaan adanya beberapa tuntutan hak
  yang kesemuanya menuju pada satu akibat hukum yang
  sama,apabila satu tuntutan sudah terpenuhi maka tuntutan
  lainnya juga sekaligus terkabulkan..




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   98
Berperkara dengan pihak
            ketiga
 Dengan cara campur tangan(Intervensi )




 Dengan cara penanggungan atau garansi (Vrijwaring )




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   99
Dengan cara campur tangan (
       Intervensi )
 Intervensi merupakan bentuk berperkara dengan pihak
  ketiga dengan cara masuknya pihak ketiga dalam
  sengketa yang terjadi diantara pihak penggugat dan
  tergugat didasarkan atas keinginan dan kemauan dari
  pihak ketiga itu sendiri.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   100
Dengan cara penanggungan atau
             garansi (Vrijwaring )

 Dalam Vrijwaring masuknya pihak ke tiga dalam
  sengketa yang terjadi di antara penggugat dan tergugat
  berdasarkan keinginan dari penggugat atau tergugat
  yang secara sengaja menarik pihak ke tiga masuk
  dalam sengketa mereka.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   101
Bentuk Campur Tangan /
              Intervensi
 bersifat menyertai ( Voeging ), dalam intervensi ini pihak ke tiga
  yang masuk dalam sengketa antara penggugat dan tergugat bersifat
  memihak untuk membela kepentingan salah satu pihak yang
  bersengketa,yang lazimnya membela kepentingan dari pihak
  tergugat. Dalam intervensi ini sesungguhnya pihak intervinin masuk
  dalam sengketa dengan tujuan untuk membela hak-haknya sendiri
  dengan jalan membela salah satu pihak yang bersengketa.


 Intervensi yang bersifat menengahi (Tussenkomst ) , masuknya
  pihak ketiga dalam sengketa berdiri di antara kepentingan
  penggugat dan kepentingan tergugat,tujuan intervinin masuk dalam
  sengketa adalah untuk mempertahankan hak dan kepentingan
  hukumnya sendiri ,guna mencegah timbulnya kerugian atau
  kehilangan hak sebagai akibat adanya sengketa diantara penggugat
  dan tergugat,sehingga perlu campur tangan dari pihak intervinin.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   102
Bentuk Penanggungan /
          Garansi (Vrijwaring)
 Vrijwaring formil yaitu apabila seorang diwajibkan untuk
  menjamin orang lain menikmati suatu hak atau benda
  yang bersifat kebendaan dan semata-mata hanya
  menyangkut hak –hak yang bersifat kebendaan.


 Vrijwaring sederhana atau garansi simple ini terjadi
  apabila sekiranya tergugat dikalahkan dalam sengketa
  yang sedang berlangsung mempunyai hak untuk
  menagih kepada pihak ke tiga ( penanggung ) dengan
  melunasi hutangnya mempunyai hak untuk menagih
  kepada debitur
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   103
 Penarikan pihak ketiga dengan vrijwaring dapat
  dilakukan oleh tergugat sebelum tergugat memberikan
  jawabannya,sedang bagi penggugat sebelum memberikan
  repliknya.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   104
3.5. Upaya-upaya Untuk
             Menjamin Hak




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   105
Macam-macam sita Jaminan atau
             Conservatoir beslag

 Conservatoir beslag atas barang miliknya sendiri(milik
  penggugat atau pemohon )


 Conservatoir Beslag atas barang milik
  debitur/tergugat/termohon




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   106
Conservatoir beslag atas
         barang miliknya sendiri
 Dalam sita jaminan ini barang yang menjadi
  obyek penyitaan adalah barang milik dari pihak
  penggugat atau pemohon sendiri yang dikuasai
  oleh pihak lain,dalam sita ini tujuannya bukan
  untuk menjamin suatu tuntutan berupa tagihan
  uang atau pembayaran sejumlah uang
  tertentu,akan tetapi lebih dimaksudkan hanya
  untuk mejamin suatu hak kebendaan dari
  pemohon(penggugat) dan penyitaan akan
  berakhir dengan diserahkan benda obyek
  penyitaan.

Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   107
Macam-macam Sita Jaminan atas
               Barang Sendiri


       Revindikatoir beslag ;




       Sita Marital




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   108
Revindikatoir beslag
 Yaitu penyitaan yang dilakukan atas permohonan
  pemilik barang bergerak yang ada di tangan pihak orang
  lain atau di bawah kekuasaan orang lain (tergugat atau
  termohon ) secara lisan maupun secara tertulis ke
  pengadilan negeri di tempat orang yang menguasai
  benda tersebut bertempat tinggal


 Dalam permohonan sita revindikatoir tidak diperlukan
  adanya alasan yang berupa praduga bahwa termohon
  ada etikat tidak baik untuk mengalihkan barang
  dimaksud (Pasal 226 HIR )
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   109
Unsur-unsur Revindicatoir
             Beslag
   Obyek penyitaan harus berupa barang bergerak;
   Barang bergerak tersebut merupakan barang milik
    penggugat atau pemohon yang dikuasai oleh tergugat
    atau termohon;
   Permintaan/permohonan harus diajukan kepada ketua
    pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi
    tempat tinggal termohon;
   Permohonan dapat diajukan secara lisan maupun
    tertulis;
       Barang yang menjadi obyek penyitaan harus
        diterangkan secara seksama dan terinci.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 110
Sita Marital
 Sita Marital yaitu sita atas barang milik sendiri
  yang terjadi dalam hal ada gugat cerai , sita ini
  dikenal dalam sistem hukum acara untuk
  golongan orang Barat yang diatur dalam Pasal
  823 a RV dan seterusnya , sita marital
  dimohonkan oleh pihak istri terhadap harta
  bersama yang dikuasai oleh suami, baik yang
  berupa barang bergerak maupun benda
  tetap,tujuan dari penyitaan ini adalah untuk
  menjamin agar barang-barang yang disita tidak
  jatuh atau dialihkan pada pihak ketiga.

Presented By Mas Hono Rio Kertanegara     111
Conservatoir Beslag atas barang milik
       debitur/tergugat/termohon

    Bentuk penyitaan inilah yang merupakan bentuk penyitaan yang
     sesungguhnya yang bersifat Conservatoir Beslag (CB) sebagimana
     ditentukan dalam Pasal 227 HIR ayat (1) “Jika ada persangkaan
     yang beralasan,bahwa orang yang berhutang sebelum dijatuhkan
     keputusan kepadanya,atau sedang keputusan yang dijatuhkan
     kepadanya,belum dapat dijalankan,berusaha akan menggelapkan
     atau akan mengankut barangnya ,baik yang tetap maupun tidak
     tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih
     hutang,maka ketua atas permohonan pihak yang berkepentingan
     untuk itu (pemohon/penggugat) dapat memberikan perintah supaya
     barang itu disita untuk menjaga hak pemohon……”.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   112
Unsur-unsur Conservatoir
              Beslag
             pengajuan conservatoir beslag harus ada alasan praduga
              bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau
              dilaksanakan beritikat tidak baik untuk mengalihkan atau
              menggelapkan barang-barangnya;
             barang yang menjadi obyek penyitaan adalah milik dari
              pihak tergugat/termohon,bukan milik dari pihak penggugat
              atau pemohon;
             permohonan Conservatoir Beslag diajukan pada ketua
              pengadilan negeri yang memeriksa perkara yang
              bersangkutan;
             permohonan conservatoir beslag diajukan secara tertulis;
             obyek penyitaan Conservatoir beslag dapat berupa benda
              bergerak,benda tidak bergerak atau benda bergerak milik
              tergugat yang dikuasai oleh pihak ketiga.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   113
Perbedaan Pokok antara Conservatoir
      Beslag dan Revindicatoir Beslag :
      Obyek permohonan Conservatoir Beslag adalag benda bergerak maupun benda
       tetap milik dari debitur/tergugat/termohon maupun benda bergerak milik
       debitur/tergugat/termohon yang dikuasai oleh pihak ketiga,Sedangkan dalam
       Revindikatoir Beslag obyek penyitaan adalah benda bergerak milik dari penggugat/
       pemohon sendiri yang dikuasai oleh tergugat.



      dalam Conservatoir Beslag permohonannya harus disertai adanya alasan yang
       berupa praduga adanya itikat tidak baik dari pihak tergugat untuk mengalihkan
       /menggelapkan barangnya, sedangkan dalam Revindikatoir Beslag alasan itu tidak
       diperlukan.



      Permohonan atas Conservatoir Beslag diajukan dengan surat tertulis, Sedang dalam
       Revindikatoir beslag dapat secara lisan maupun tertulis

.


Presented By MasConservatoir Beslag
        Dalam Hono Rio Kertanegara
                                 bertujuan untuk pembayaran sejumlah uang tertentu,
                                          114
       sedang dalam Revindicatoir Beslag bertujuan untuk penyerahan atas barang atau
       benda yang menjadi obyek penyitaan.
Persamaan Conservatoir Beslag dan
           Revindicatoir Beslag :


          Sama-sama untuk menjamin tuntutan dalam hal tuntutan dikabulkan;



          dapat dinyatakan syah dan berharga apabila gugatan dikabulkan dan
           pengajuannya memenuhi syarat berdasar undang-undang;



          dalam hal gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima,maka
           Conservatoir Beslag maupun Revindicatoir Beslag akan diperintahkan
           untuk diangkat, hal ini ditegaskan dalam Pasal 227 ayat (4) “ Jika gugatan
           itu diterima,maka penyitaan itu disahkan,jika itu ditolak maka
           diperintahkan supaya dicabut penyitaan itu “

Presented By Mas Hono Rio Kertanegara    115
IV. PROSES PEMERIKSAAN DI
           SIDANG PENGADILAN




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   116
4.1. Pencabutan dan
                Perubahan Gugatan
 Pencabutan gugatan pada prinsipnya
  diperbolehkan,pencabutan gugatan dapat dilakukan oleh
  penggugat,perkara mau dilanjutkan atau tidak
  sesungguhnya menjadi hak dan kewenangan dari para
  pihak sendiri.


 Pencabutan gugatan dapat dilakukan :


 Sebelum pihak tergugat memberikan jawaban dan;
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   117
Pencabutan Gugatan Sebelum Tergugat
        Memberikan Jawaban



    Gugatan dapat dicabut begitu saja oleh pihak
     penggugat tanpa perlu mendapatkan ijin atau
     persetujuan dari pihak tergugat
    Terhadap gugatan yang dicabut sebelum ada
     jawaban,dikemudian hari apabila penggugat
     berkeinginan untuk mengajukan gugatannya
     kembali masih dimungkinkan.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   118
pencabutan gugatan dilakukan setelah
  pihak tergugat memberikan jawaban


    Pencabutan Surat Gugatan harus mendapatkan
     persetujuan dari pihak tergugat. Dalam hal tida
     mendapatkan persetujuan dari pihak tergugat maka
     pencabutan tidak dapat dilakukan.
    Gugatan yang dicabut setelah ada jawaban dari pihak
     tergugat,maka bagi penggugat dikemudian hari sudah
     tidak dapat mengajukan gugatannya kembali,oleh karena
     penggugat sudah dianggap melepaskan hak-haknya
     secara suka rela terhadap pihak tergugat.

Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   119
Penambahan dan perubahan
         gugatan
 Penambahan atau perubahan gugatan pada
  prinsipnya juga diperbolehkan,HIR tidak
  mengatur tentang masalah penambahan dan
  perubahan gugatan,termasuk hal apa yang boleh
  dan tidak boleh untuk ditambah atau dirubah.
  Dalam praktek perubahan dan penambahan
  diperbolehkan sepanjang tidak merugikan para
  pihak khususnya kepentingan pihak tergugat dan
  penambahan atau perubahan tersebut tidak
  menambah atau merubah tentang pokok
  perkaranya.

Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   120
4.2. Putusan Gugur,Verstek dan
                  Putusan Damai




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   121
Putusan Gugur
    Adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim diluar
     hadirnya pihak penggugat atau wakilnya pada sidang
     yang pertama sekalipun yang bersangkutan sudah
     dilakukan pemanggilan secara benar,syah dan patut
     untuk hadir di muka sidang pengadilan pada waktu yang
     sudah ditentukan




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   122
Pasal 124 HIR
 “ Jikalau sipenggugat,walaupun dipanggil
  dengan patut,tidak menghadap pengadilan
  negeri pada hari yang ditentukan itu dan tidak
  juga menyuruh seorang lain menghadap selaku
  wakilnya,maka gugatannya dipandang gugur
  dan sipenggugat dihukum membayar biaya
  perkara;akan tetapi sipenggugat berhak,sesudah
  membayar biaya yang tersebut,memasukkan
  gugatannya sekali lagi “
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   123
Pemanggilan benar,syah dan
            patut
 Pemanggilan dilakukan dan diberikan secara langsung
  pada yang bersangkutan atau wakilnya di tempat tinggal
  atau domisilinya.
 Dalam hal panggilan tidak dapat diberikan secara
  langsung pada yang bersangkutan maka surat panggilan
  disampaikan melalui kepala desa atau lurah di tempat
  tinggal yang bersangkutan
 Dalam hal tempat tinggal atau domisili yang
  bersangkutan tidak diketahui atau tidak dikenal maka
  surat panggilan harus ditempel di kantor pengadilan
  yang bersangkutan dan di kantor wali kota atau bupati.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   124
Pemanggilan Benar,Syah dan
          Patut
 Surat panggilan harus memperhatikan masa tenggang
  waktu yang patut antara diterimanya pemanggilan
  dengan waktu sidang,sekurang-kurangnya panggilan
  disampaikan tiga hari kerja sebelum sidang dimulai.
 Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dan dibuatkan
  berita acara pemanggilan pihak-pihak.
 Di dalam praktek biasanya pemanggilan akan dilakukan
  oleh pengadilan pada para pihak dua kali berturut-
  turut,baru kalau pemanggilan kedua tidak hadir juga
  dapat dijatuhkan putusan gugur.

Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   125
Putusan Verstek( Pasal 125
             HIR )
       Jika sitergugat,walaupun sudah dipanggil dengan patut tidak
        menghadap pada hari yang ditentukan,dan tidak juga menyuruh
        seorang lain menghadap selaku wakilnya,maka gugatan itu
        diterima dengan putusan tak hadir,kecuali jika nyata kepada
        pengadilan negeri,bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak
        beralasan
       Akan tetapi jika sitergugat dalam surat jawabannya mengajukan
        perlawanan (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berhak
        menerima perkara itu,hendaklah pengadilan negeri,walaupun si
        tergugat sendiri atau wakilnya tidak menghadap,sesudah
        didengar sipenggugat,mengadili perlawanannya dan hanya kalau
        perlawanannya itu ditolak,maka putusan dijatuhkan mengenai
        pokok perkara.



Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   126
Putusan Verstek
       Jika gugatan diterima,maka putusan pengadilan negeri
        dengan perintah ketua diberitahukan kepada orang
        yang dikalahkan,dan serta itu diterangkan kepadanya
        bahwa ia berhak dalam waktu dan dengan cara yang
        ditentukan dalam Pasal 129,mengajukan perlawanan
        terhadap putusan tak hadir itu pada majelis pengadilan
        itu juga
       Di bawah keputusan tak hadir itu panitera pengadilan
        mencatat,siapa yang diperintahkan menjalankan
        pekerjaan itu dan pakah diberitahukannya tentang hal
        itu baik dengan surat maupun dengan lisan.

Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   127
Syarat-syarat putusan verstek yang
   mengabulkan gugatan (Pasal 125 ayat
                 (1) HIR :

    Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak
     datang pada hari sidang pertama yang telah
     ditentukan;
    Tidak menyuruh wakilnya untuk datang pada
     sidang yang pertama;
    Telah dilakukan pemanggilan secara benar,sah
     dan patut;
    Petitum tidak melawan hak;
    Petitum beralasan
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   128
verszet (Perlawanan )
 Terhadap putusan Verstek yang isinya mengabulkan
  gugatan pihak tergugat dapat mengajukan verszet
  (Perlawanan ) pada pengadilan negeri yang telah
  memutus putusan verszet tersebut.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   129
Tenggang waktu untuk
        mengajukan perlawanan
 Dalam waktu 14 hari setelah putusan verstek
  diberitahukan kepada pihak yang dikalahkan itu
  sendiri
 Sampai hari kedelapan setelah teguran seperti
  yang dimaksud dalam Pasal 196 HIR,apabila
  yang ditegur tidak datang menghadap
 Kalau tidak datang waktu ditegur,sampai hari
  kedelapan setelah sita eksekutorial (197 HIR ).
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   130
Upaya Banding Atas Putusan
         Verstek
 Terhadap putusan verstek yang isinya menolak
  gugatan,bagi pihak penggugat dapat mengajukan upaya
  hukum banding ke pengadilan tinggi berdasarkan
  ketentuan tentang upaya hukum banding




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   131
Putusan Damai
 Putusan Damai adalah putusan pengadilan yang
  dijatuhkan oleh hakim berdasarkan hasil perdamaian
  para pihak yang telah disepakati dalam akta perdamaian
 Putusan damai bersifat menghukum kedua belah pihak
  untuk mematuhi dan mentaati isi perdamaian yang telah
  disepakati oleh penggugat dan tergugat




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   132
Perdamaian Di Luar
                  Sidang
  Perdamaian yang dilakukan di luar sidang,berlakunya bagi
    para pihak tidak beda halnya dengan perjanjian pada
    umumnya,perdamaian mengikat seperti halnya undang-
    undang bagi penggugat maupun tergugat dan sifat
    berlakunya mengikat dengan etikat baik.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   133
Perdamaian Di Dalam
              sidang
   Perdamaian yang dilakukan di dalam sidang
    (akta perdamaian) yang dikuatkan dalam bentuk
    putusan damai,mempunyai kekuatan hukum
    seperti putusan pengadilan yang sudah
    memiliki kekuatan hukum yang tetap(in kracht
    van gewijsde) mempunyai kekuatan mengikat
    dan memaksa bagi para pihak,putusan damai
    bersifat final and binding.

Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   134
Jawaban Tergugat dan Gugat
     Balik (Rekonvensi)
       Jawaban yang tidak secara langsung mengenai pokok
        perkara berupa tangkisan atau eksepsi


       Jawaban yang menyangkut pokok perkara (verweer ten
        principale )




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   135
Tangkisan(Eksepsi)

 eksepsi prosesuil (processueel ) yaitu eksepsi
  yang menyangkut acara pemeriksaan perkara di
  pengadilan (Eksepsi yang diatur dalam HIR)


 eksepsi berdasar hukum material yaitu eksepsi
  yang sudah masuk dalam materi gugatan atau
  sudah menyangkut pokok perkara (diatur dalam
  ketentuan RV)
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   136
eksepsi prosesuil
             (processueel )
 Eksepsi tentang ketidak wenangan hakim dalam
  memeriksa suatu perkara tertentu ,baik menyangkut
  kopetensi absulut maupun relative.
 Eksepsi bahwa hakim telah melanggar asas nebis in
  idem.
 Eksepsi bahwa perkara yang sama sedang diperiksa oleh
  pengadilan negeri yang lain.
 Eksepsi bahwa perkara sedang diperiksa oleh pengadilan
  banding atau kasasi.
 Eksepsi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai
      kualifikasi / sifat untuk bertindak di muka pengadilan.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 137
eksepsi berdasar hukum
                  material
 eksepsi delatoir yaitu eksepsi yang
  menyatakan,bahwa gugatan penggugat belum
  dapat dikabulkan,misalnya karena penggugat
  telah memberikan penundaan pembayaran dan
  sebagainya.


 eksepsi peremptoir adalah eksepsi yang bersifat
  menghalangi dikabulkannya gugatan,misalnya
  gugatan yang diajukan sudah lampau waktu,
  atau bahwa utang yang menjadi dasar gugatan
  telah dihapuskan.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   138
Jawaban Yang Menyangkut Pokok
               Perkara
 menolak gugatan baik sebagian maupun seluruh gugatan / tuntutan
 mengakui gugatan/tuntutan baik sebagian maupun seluruhnya
 dengan alasan pertama dan kedua diikuti adanya gugat balik
  (rekonvensi ). menolak gugatan baik sebagian maupun seluruh
  gugatan / tuntutan
 mengakui gugatan/tuntutan baik sebagian maupun seluruhnya
 dengan alasan pertama dan kedua diikuti adanya gugat balik
  (rekonvensi ). menolak gugatan baik sebagian maupun seluruh
  gugatan / tuntutan
 mengakui gugatan/tuntutan baik sebagian maupun seluruhnya
 dengan alasan pertama dan kedua diikuti adanya gugat balik
      (rekonvensi ).
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 139
Gugat Rekonvensi (Gugat
         Balik)
 Gugat balik atau Rekonvensi diajukan oleh
  tergugat terhadap penggugat secara bersama-
  sama dalam memberikan jawabannya,sebelum
  proses pembuktian dilakukan.


 Gugat balik atau Rekonvensi pada dasarnya
  dapat diajukan dalam segala perkara yang secara
  langsung terkait dengan para pihak
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   140
Gugat Rekonvensi Yang Tidak
       Diperbolehkan (Pasal 132 a HIR )
 apabila dalam gugat konvensi (gugat asal ) penggugat bertindak
  sebagai suatu kualitas tertentu atau berdasarkan sifatnya,sedang
  dalam gugat balik (Rekonvensi )menyangkut diri pribadi dari
  penggugat atau sebaliknya. Contohnya dalam gugat konvensi
  penggugat pertindak sebagai wali ,orang tua atau pengampu, maka
  dalam gugat balik tidak boleh ditujukan pada penggugat secara
  pribadi.
 Jika pengadilan negeri yang memeriksa gugat konvensi secara
  absulut tidak wenang memeriksa gugat balik (Rekonvensi).
 Dalam perkara sengketa pelaksanaan putusan
 Dalam hal pada pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugat
  rekonvensi,maka pada tingkat banding tidak boleh ada gugat
  rekonvensi.
     Dalam hal perkara yang menyangkut bezit dan egendom atau
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara
                                  141
      penguasaan dan kepemilikan.
Keuntungan adanya Gugat
       Balik ( Rekonvensi )
 menghemat biaya

 mempermudah pemeriksaan perkara

 mempercepat proses penyelesaian sengketa

 menghindarkan terjadinya putusan yang saling
  bertentangan.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   142
4.4. Proses Pembuktian dan Macam-
             macam Alat Bukti
 Dalam perkara perdata para pihak
  sendirilah,baik penggugat maupu tergugat yang
  harus membuktikan kebenaran dari dalil-dalail
  yang diajukan baik dalam gugatan maupun
  dalam jawaban. Tugas hakim adalah
  memberikan penilaian apakah dalil-dalil yang
  diajukan oleh para pihak dapat diterima
  berdasarkan pembuktian yang diajukan.
 Yang harus dibuktikan oleh para pihak adalah
  peristiwa yang disengketakan dan tidak semua
  peristiwa harus dibuktikan
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   143
Peristiwa Yang Tidak Perlu
            Dibuktikan
 karena memang peristiwanya tidak perlu untuk
  dibuktikan atau diketahui atau dianggap tidak mungkin
  untuk diketahui oleh hakim. Misalnya dalam hal
  dijatuhkan putusan verstek,dalam hal gugatan diakui
  oleh tergugat,dalam hal ada sumpah penentu atau dalam
  hal bantahan kurang cukup.
 Karena memang peristiwanya secara ex officio dianggap
  dikenal atau diketahui oleh hakim. Misalnya terhadap
  peristiwa-peristiwa notoir atau peristiwa yang sudah
  diketahui oleh umum,peristiwa-peristiwa yang terjadi
  selama persidangan.
 Karena menyangkut pengetahuan tentang pengalaman
  yang diperoleh berdasarkan pengetahuan umum.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   144
Pengertian Pembuktian

 Pembuktian dakam arti yang logis,kata membuktikan berarti
  memberikan kepastian yang absulut kebenarannya sehingga
  pembuktian yang sebaliknya sudah tidak dimungkinkan,pembuktian
  ini biasanya didasarkan pada suatu aksioma tertentu yang pasti.
 Pembuktian dalam arti yang konvensionil,membuktikan adalah
  memberikan kepastian,hanya kepastiannya bukan kepastian yang
  absulut melainkan kepastian yang bersifat relative.
 Pembuktian dalam arti yuridis,membuktikan dalam ari yuridis
  adalah pembuktian yang bersifat konvensionil dalam arti yang
  khusus,yaitu bahwa pembuktian dalam arti yuridis kebenarannya
  hanya berlaku bagi pihak-pihak yang bersengketa saja dan tidak
  berlaku bagi orang lain.



Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   145
Membuktikan dalam arti
         yuridis
 adalah memberikan kepastian dasar yang cukup pada
  hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna
  mendapatkan kepastian tentang kebenaran peristiwa
  yang diajukan oleh para pihak.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   146
Beban Pembuktian
 adalah menyangkut pertanyaan siapa yang harus
  terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk
  melakukan pembuktian atas peristiwa yang
  disengketakan, apakah pihak penggugat atau
  pihak tergugat. Persoalan pembuktian
  merupakan persoalan adil tidak adil,persoalan
  fair tidak fair,oleh karena itu pembagian beban
  pembuktian merupakan persoalan yang tidak
  mudah bagi hakim,karena hakimlah yang harus
  membagi dan menentukan siapa yang harus
  membuktikan.

Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   147
Asas Umum Beban
                 Pembuktian
 diatur dalam Pasal 163 HIR,Pasal 283 RBg,Pasal; 1865
  BW,yang menyatakan “ Barang siapa menyatakan
  mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu
  peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk
  membantah adanya hak orang lain,maka orang itu
  harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu “




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   148
Ketentuan Khusus Tentang Beban
                  Pembuktian
 Pasal 533 BW “orang yang menguasai barang
  tidak perlu membuktikan adanya itikad
  baiknya,siapa yang mengemukakan adanya
  itikad tidak baik harus membuktikan “
 Pasal 535 “ Kalau seseorang sudah memulai
  menguasai sesuatu untuk orang lain ,maka selalu
  dianggap meneruskan penguasaan tersebut
  ,kecuali apabila terbukti sebaliknya”
 Pasal 1244 “ Kreditur dibebaskan dari
  pembuktian kesalahan dari debitur dalam hal
  adanya wanprestasi “
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   149
Teori Beban Pembuktian
       Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (bloot
        affirmatief ) ----- menurut teori ini,maka pihak yang harus
        membuktikan adalah pihak yang mengemukakan adanya sesuatu
        bukan pihak yang mengingkarinya.
       Teori hukum subyektif ----------- berdasarkan teori ini suatu proses
        perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau
        bertujuan mempertahankan hukum subyektif dan pihak yang
        mengemukakan adanya sesuatu hak harus membuktikan.
       Teori Hukum Acara --------- berdasarkan teori ini maka beban
        pembuktian didasarkan pada kesamaan kedudukan antara
        penggugat dan tergugat,sehingga dalam membagi beban
        pembuktian harus didasarkan pada nilai keadilan,keseimbangan
        dan nilai kepatutan bagi para pihak.


Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   150
Teori Beban Pembuktian
 Berdasarkan beberapa teori tersebut di atas dapat
  disimpulkan bahwa dalam pembagian beban
  pembuktian hakimlah yang mempunyai peranan
  menentukan siapa yang harus membuktikan dan
  bagaimana pembagiannya secara adil bagi para
  pihak. Di dalam praktek pembagian beban
  pembuktian dipandang adil dan patut, kalau
  pihak yang dibebani pembuktian adalah pihak
  yang paling sedikit dirugikan jika disuruh untuk
  membuktikan.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   151
Macam-macam Alat Bukti dan
            Kekuatan Pembuktiannya

    Dalam hukum acara perdata dikenal adanya
    beberapa macam alat bukti ( Pasal 164 HIR atau
    Pasal 284 RBg ) :
 alat bukti surat atau tertulis
 alat bukti saksi
 alat bukti persangkaaan (vemoedens,
  praesumptiones )
 alat bukti pengakuan
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   152
 alat bukti sumpah.
Alat Bukti Surat atau
                Tertulis
 adalah alat bukti yang berbentuk sesuatu apapun yang
  memuat tanda-tanda bacaan yang berupa pencurahan isi
  hati atau buah pikiran seseorang yang dapat digunakan
  untuk membuktikan adanya suatu peristiwa hukum atau
  perbuatan hukum tertentu.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   153
Macam-Macam Alat
              Bukti Surat
 alat bukti surat yang berupa surat biasa atau bukan akta;




 alat bukti surat yang berbentuk akta




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   154
Surat Biasa
 adalah surat yang pembuatannya tidak dimaksudkan
  sebagai alat pembuktian atas suatu peristiwa atau
  perbuatan hukum tertentu,kalau kemudian dijadikan alat
  bukti semata-mata karena adanya kepentingan yang
  menghendaki dan sifatnya kebetulan saja.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   155
Akta
 adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat
  peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu
  hak atau perikatan yang dibuat secara sengaja sejak
  semula untuk kepentingan pembuktian atas peristiwa
  atau perbuatan hukum yang tercantum di dalamnya.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara    156
Dokumen (UU
                       No.13/1985)
 kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan
  maksud tentang perbuatan,keadaan atau kenyataan bagi
  seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan.
  Dari pengetian tentang dokumen seperti tersebut ,jelas
  bahwa surat,baik surat biasa maupun akta merupakan
  dokumen.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   157
Tanda Tangan
 adalah pembubuhan nama dari si pembuat atau si
  penandatangan,berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-
  undang bea meterai No.13 tahun 1985
  Tandatangan-------adalah “Sebagimana lazimnya
  dipergunakan,termasuk pula paraf teraan atau cap
  tandatangan atau cap paraf teraan cap nama atau tanda
  lainnya sebagai pengganti tandatangan “
 Dipersamakan dengan tandatangan adalah sidik jari
  atau cap jempol yang sudah di “waarmerking “ oleh
  notaries atau pejabat lain yang diberi kewenangan
  untuk itu .

Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   158
Pasal 2 ayat (1) UU No.13/1985
           Tentang Bea Meterai
 Alat bukti surat wajib dibubuhi metarai
 Meterai berfungsi sebagai bentuk kewajiban pembayaran
  pajak bea meterai
 Untuk dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di
  muka pengadilan sebagai akta
 Putusan MA tanggal 13 Maret 1971 No.589 K
  /SIP/1970 berpendapat bahwa surat bukti yang tidak
  dibubuhi meterai tidak merupakan alat bukti yang sah
 Bukti surat yang sejak semula belum dibubuhi meterai
      dapat dimintakan pemeteraian kemudian ( Nazegeling)
      pada pejabat kantor pos 159
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara
Macam-macam Akta
 Akta di bawah tangan




 Akta otentik




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   160
Akta Di Bawah Tangan
 Akta yang sengaja dibuat oleh para pihak sediri
  tanpa bantuan seorang pejabat dengan tujuan
  untuk pembuktian atas suatu peristiwa atau
  hubungan hukum tertentu
 Akta di bawah tangan yang memuat hutang
  sepihak wajib ditulis tangan sendiri oleh
  pembuatnya,atau setidak-tidaknya tentang
  keterangan yang menguatkan jumlah atau
  besarnya atau banyaknya yang harus dipenuhi
  ditulis sendiri dengan huruf seluruhnya.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   161
Kekuatan Pembuktian
               Akta
   Kekuatan pembuktian akta sebagai alat bukti di
    pengadilan dapat dilihat dari:
 Kekuatan pembuktian Lahir;

 Kekuatan pembuktian Formil;

 Kekuatan pembuktian material




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   162
Kekuatan Pembuktian Lahir Akta Di
            Bawah tangan
 Akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan
  lahir;
 Tandatangan akta di bawah tangan dapat diakui
  dapat juga diingkari oleh pembuatnya
 Akta di bawah tangan yang diakui
  tandatangannya oleh para pihak yang membuat
  menjadikan akta di bawah tangan memiliki
  kekuatan pembuktian yang sempurna;
 Dalam hal tandatangan para pihak
      diingkari,maka kebenaran akta harus diperiksa
      kebenarannya.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 163
Kekuatan Pembuktian Formil akta Di
             Bawah tangan

 Akta di bawah tangan yang diakui tandatangannya
  memiliki kekuatan pembuktian formil;
 Telah memberikan kebenaran bahwa keterangan atau
  pernyataan dalam akta adalah keterangan atau
  pernyataan dari si penandatangan.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   164
Kekuatan Pembuktian Materiil Akta Di
            Bawah Tangan

 Akta di bawah tangan yang sudah diakui
  tandatangannya memiliki kekuatan pembuktian
  yang sempurna seperti akta otentik;
 Isi keterangan di dalam akta di bawah tangan
  yang sudah diakui tandatangannya secara
  materiil dianggap benar bagi para pembuatnya
  dan pihak-pihak yang diuntungkan dari akta
  tersebut.

Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   165
Akta Otentik
 Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh
  penguasa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang
  berlaku,baik dengan bantuan maupun tidak dari pihak yang
  berkepentingan,dengan mencatat apa yang dimntakan untuk dimuat
  di dalamnya oleh yang berkepentingan;


 Suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi
  wewenang untuk itu,merupakan bukti yang lengkap (sempurna)
  antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang
  mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya
  dan bahkan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai
  pemberitahuan belaka,akan tetapi yang terakhir ini hanyalah
  sepanjang yang diberitahukan itu erat hubunannya dengan pokok
  dari akta ( Pasal 165 HIR,Pasal 285 RBg,Pasal 1868 BW)

Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   166
Kekuatan Pembuktian Akta
            Otentik
 Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang
  lengkap atau sempurna bagi para pihak yang
  membuat,ahli waris dan pihak ketiga yang mendapatkan
  hak dari akta yang bersangkutan;
 Jika tidak ada bukti yang sebaliknya dan sebanding
  ,maka akta otentik selalu dianggap benar isinya tanpa
  pembuktian lebih lanjut.
 Terhadap pihak ketiga akta otentk merupakan alat bukti
  yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas dan
  penilaiannya diserahkan pada pertimbangan hakim;
 Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian
  lahir,formil maupun kekuatan pembuktian materiil
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   167
Alat Bukti Keterangan
                Saksi
     Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh pihak ketiga di
      luar pihak-pihak yang bersengketa yang diberikan secara lisan,langsung dan
      pribadi di muka sidang pengadilan tentang apa yang
      dilihat,didengar,dialami atau dia ketahui atau dia rasakan terhadap suatu
      peristiwa,kejadian atau perbuatan hukum tertentu.
     Kesaksian bukan merupakan kesimpulan atau pendapat atau dugaan dari
      seseorang.
     pada asasnya pembuktian dengan saksi dapat dipakai dalam segala perkara
      perdata ,kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 1895 BW,Pasal 139
      HIR)
     Keterangan yang diperoleh dari pihak ketiga (Testimonium de auditu)
      bukan merupakan keterangan saksi.
     Seorang Saksi bukanlah saksi (Unus testis nullus testis) keterangan dari
      seorang saksi saja tanpa alat bukti yang lain dianggap tidak cukup dan tidak
      boleh dijadikan dasar putusan hakim.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   168
Unsur-unsur Keterangan
            Saksi
 Keterangan saksi diberikan oleh pihak ketiga;
 Keterangan diberikan secara langsung,lisan
  dan pribadi di dalam sidang;
 Keterangan yang diberikan merupakan
  peristiwa,kejadian atau perbuatan yang
  dilihat,didengar,dialami atau dirasakan
  sendiri;

Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   169
Kekuatan Pembuktian
               Saksi
 Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi mempunyai
  kekuatan pembuktian yang bebas,artinya hakim
  mempunyai kebebasab untuk menilai apakah keterangan
  saksi itu dapat dipecaya atau tidak sangat tergantung
  pada penilaian hakim




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   170
Parameter Penilaian Keterangan
                 Saksi(172 HIR)
 Kesesuaian atau kecocokan antara keterangan
  saksi yang satu dengan yang lainnya
 Kesesuaian keterangan saksi dengan apa yang
  diketahui dari segi lain tentang perkara yang
  disengketakan
 Pertimbangan yang mungkin ada pada saksi
  untuk memberikan keterangan
  kesaksiannya,misalnya cara hidup,adat
  istiadat,serta martabat saksi atau segala seuatu
  yang munkin dapat mempengaruhi tingkat
  kejujuran dari saksi.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   171
Testimonium de auditu
 Keterangan yang diperoleh dari pihak ketiga bukan
  merupakan keterangan saksi.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   172
Unus testis nullus testis

 Seorang Saksi bukanlah saksi ,keterangan dari seorang
  saksi saja tanpa alat bukti yang lain dianggap tidak
  cukup dan tidak boleh dijadikan dasar putusan hakim.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   173
Golongan Orang Yang Dianggap Tidak
        Mampu Menjadi saksi

 Golongan orang yang tidak mampu secara mutlak (hakim
  dilarang mendengar mereka sebagai saksi)


a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut garis keturunan
    yang lurus dari salah satu pihak;
b. Sumi istri dari salah satu pihak ,meskipun sudah bercerai.


 Golongan orang yang tidak mampu secara relatif (nisbi):


Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   174
a. anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun;
Alasan Bagi Golongan Yang Secara
     Absulut Tidak Dapat Menjadi Saksi
 Pihak-pihak ini pada umumnya dianggap kurang obyektif apabila
  didengar keterangannya sebagai saksi;
 untuk menjaga hubungan kekeluargaan agar tetap baik di antara
  para pihak;
 untuk mencegah timbulnya tekanan batin setelah memberikan
  keterangan sebagai saksi.


    Pihak-pihak seperti tersebut,dalam perkara tertentu masih
     dimungkinkan untuk menjadi saksidan mereka tidak berhak untuk
     mengundurkan diri sebagai saksi,terutama dalam perkara yang
     menyangkut kedudukan keperdataan dari para pihak atau dalam
     perkara yang menyangkut tentang perjanjian kerja ( Pasal 145 ayat
     (2) HIR )
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   175
Golongan Orang Yang Memiliki Hak
     Ingkar Untuk Menjadi Saksi


  segolongan orang yang atas permintaannya sendiri dapat
   dibebaskan dari kewajiban untuk menjadi saksi (Hak
   ingkar / Verschoningrecht) :
 Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan
  perempuan dari salah satu pihak;
 Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan
  saudara laki-laki dan perempuan dari pada suami atau
  istri salah satu pihak;
 Semua orang yang karena martabat,jabatan atau
      hubungan kerja yang sah diwajibkan mempunyai
      rahasia.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 176
Kewajiban Saksi
 Kewajiban untuk menghadap;

 Kewajiban untuk bersumpah;

 Kewajiban untuk memberikan keterangan dengan benar.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   177
Sanksi Bagi Saksi Yang
          Tidak Mau Menghadap

 Dapat dipaksa untuk menghadap

 Dapat dihukum untuk membayar biaya pemanggilan

 Dapat dikenakan penyanderaan (gijzeling)




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   178
Alat Bukti Persangkaan
 Persangkaan merupakan alat bukti yang bersifat tidak
  langsung.
 Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh
  undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa
  yang terang nyata ke peristiwa lain yang belum terang
  kenyataannya ( Pasal 1915 BW )




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   179
Persankaan
 Persangkaan berdasarkan undang-undang atau hukum
  (Praesumptiones juris);
 Persangkaan yang merupakan kesimpulan hakim atau
  persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta
  ( Praesumtiones facti )




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   180
Persangkaan Berdasar
       Hukum/Undang-undang
  Persangkaan yang telah diberikan oleh undang-undang sendiri yang
     menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan
     dengan peristiwa yang tidak diajukan
     Praesumptiones juris Tatum,yaitu persangkaan berdasarkan undang-undang
      yang masih dimungkinkan ada bukti lawan.



    Contoh : Pasal 633 BW tentang tembok batas, Pasal 658 BW tentang parit
     atau selokan batas, Pasal 1394 tentang 3 Kuitansi pembayaran sewa



     Praesumptiones juris et de jure, yaitu persangkaan berdasarkan undang-
      undang yang tidak mungkin ada bukti lawan.


Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   181
    Contoh : Semua peristiwa yang dapat menjadi dasar untuk membatalkan
     perbuatan-perbuatan tertentu ( Pasal 184,911,1681 BW)
Persangkaan Berdasarkan Kenyataan
        ( Praesumptiones Facti )
 Pada persangkaan berdasarkan
  kenyataan,hakimlah yang memmutuskan
  berdasarkan kenyataannya,apakah mungkin dan
  sampai berapa jauhkah kemungkinannya untuk
  membuktikan suatu peristiwa tertentu dengan
  membuktikan peristiwa lain.
 Persangkaan berdasarkan fakta,hanya boleh
      diperhatikan oleh hakim pada waktu
      menjatuhkan putusan apabila persangkaan itu
      bersifat :PENTING,SAKSAMA,TERTENTU
      dan ada HUBUNGANNYA SATU SAMA
      LAIN Rio Kertanegara
Presented By Mas Hono      182
Alat Bukti Pengakuan
 Keterangan dari salah satu pihak dalam satu
  pekara,dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh
  pihak lawan ,baik sebagian atau keseluruhan adalah
  benar.
 Pengakuan merupakan alat bukti yang mempunyai
  kekuatan pembuktian yang sempurna.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   183
Macam-macam
                      Pengakuan
 Pengakuan Murni;

 Pengakuan dengan kualifikasi;

 Pengakuan dengan klausula




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   184
Alat Bukti Sumpah
 Sumpah Pelengkap (Suppletoir);

 Sumpah Penaksiran ( aestimatoir);

 Sumpah Pemutus/Penentu (dicisoir)




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   185
Putusan Hakim
 Suatu pernyataan hakim yang diucapkan di persidangan
  karena jabatannya yang dimaksudkan untuk mengakhiri
  atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para
  pihak.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   186
Kekuatan Putusan Hakim
 Kekuatan Mengikat;

 Kekuatan Pembuktian

 Kekuatan eksekutorial




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   187
Susunan dan Isi Putusan
 Kepala Putusan;

 Identitas Para Pihak;

 Pertimbangan (Konsideran);

 Amar Putusan ( Diktum)




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   188
Jenis Putusan Hakim( Pasal
         185 ayat 1 HIR )
 Putusan akhir;

 Bukan putusan akhir




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   189
Sifat Putusan Akhir
 Putusan yang bersifat menghukum (condemnatoir)

 Putusan yang bersifat menciptakan (constitutif)

 Putusan yang bersifat menerangkan / menyatakan
  (declaratoir)




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   190
Putusan Condemnatoir
    Putusan yang bersifat menghukum pihak yang
     dikalahkan untuk memenuhi suatu prestasi tertentu
    Dalam putusan condemnatoir diakui adanya hak
     penggugat atas prestasi yang dituntut
    Prestasi yang timbul karena adanya perikatan
     maupun karena undang-undang
    Bentuk perkaranya berupa gugatan
    Contoh: Putusan hakim yang menghukum penggugat
     untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai
     pokok hutang, bunga, dll.
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   191
Putusan Constitutif
 Putusan yang bersifat meniadakan atau menciptakan
  suatu keadaan hukum yang baru
 Putusan constitutif tidak memerlukan eksekusi.

 Bentuk perkaranya permohonan

 contoh : Putusan perceraian,pengangkatan
  wali,pengangkatan pengampu,pernyataan pailit




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   192
Putusan Declaratoir
 Putusan yang isinya bersifat menerangkan atau
  menyatakan apa yang sah atas suatu peristiwa atau
  hubungan hukum tertentu.
 Putusan declaratoir tidak memerlukan eksekusi.

 Bentuk perkaranya permohonan.

 Contoh : Sengketa tentang keabsahan seorang anak,
  penetapan ahli waris, menetapkan sahnya suatu
  perjanjian dll

Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   193
Upaya Hukum
 Upaya Hukum Biasa, adalah upaya hukum yang dapat
  digunakan oleh para sebelum putusan memiliki kekuatan
  hukum yang tetap (inkracht van gewijsde )
 Upaya hukum Luar Biasa / Istimewa, adalah upaya
  hukum yang dapat digunakan oleh para pihak terhadap
  putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   194
Upaya Hukum Biasa
 Perlawanan ( Verzet )

 Banding

 Kasasi




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   195
Upaya Hukum Verzet
 Verzet atau perlawanan merupakan upaya hukum yang
  dapat digunakan oleh tergugat yang dikalahkan dalam
  putusan di luar hadir ( Putusan Verstek )
 Bagi penggugat dalamputusan verstek upaya hukum
  yang dapatdigunakan adalah banding.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   196
Upaya Hukum Banding
 Dasar hukumnya Undang-undang No.20 Tahun 1947
  untuk Jawa dan Madura dan Pasal 199-205 RBg Untuk
  luar Jawa dan Madura
 Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka
  waktu 14 hari terhitung mulai hari berikutnya sejak
  putusan diberitahunan pada para pihak.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   197
……..Banding
 Pada pihak lawan selambat-lambatnya dalam jangka
  waktu 14 hari sejak diterimanya permohonan banding
  harus diberitahu tentang adanya permohonan banding
  tersebut.
 Dalam jangka waktu 14 hari para pihak diberikan
  kesempatan untuk melihat berkas-berkas banding




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   198
Memori Banding
 Pada pihak pemohon banding diperbolehkan
  mengajukan memori banding
 Pada pihak termohon banding diperbolehkan
  mengajukan kontra memori banding
 Memori dan kontra memori banding bukan hal yang
  diwajibkan




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   199
Bentuk Putusan Banding
 Bersifat menguatkan putusan pengadilan negeri;

 Bersifat memperbaiki putusan pengadilan negeri;

 Bersifat membatalkan putusan pengadilan negeri.




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   200
Upaya Hukum Kasasi
 Semua putusan yangdiberikan dalam tin gkat akhir oleh
  pengadilan lain daripada Mahkamah Agung dapat
  dimintakan kasasi;
 Permohonan kasasi diajukan melalui panitera
  pengadilan negeri yang memutus pokok perkara yang
  dimintakan kasasi




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   201
Kasasi
 Permohonan kasasidapat diajukan secara lisan
  maupuntertulis;
 Permohonan kasasi dapat diajukan dalam tenggang
  waktu 14 hari kerja sesudah putusan atau penetapan
  yang dimaksud diberitahukan kepada pemohon ( Pasal
  46 UU No.14/1985)




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara     202
Kasasi
 Dalam tenggang waktu 14 hari sejak permohonan kasasi
  didaftarkan, pemohon wajib menyampaikan memori
  kasasi ( Pasal 47 UU No. 14 / 1985)
 Tidak dipenuhinya tenggang waktu permohonan
  maupun penyampaian memori kasasi , permohonan
  kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara     203
Kasasi

 Memori kasasi wajib mencantumkan dasar alasan
  permohonan kasasi.
 Pihak termohon kasasi berhak mengajukan jawaban
  terhadap memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari
  sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi { Pasal
  14 ayat (3) UU No.14 /1985 }



Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   204
Alasan Permohonan Kasasi
   (Pasal 30 UU No 14/1985)
 Hakim tidak wenang atau melampaui batas wewenang;

 Hakim salah menerapkan atau melanggar hukum yang
  berlaku;
 Hakim lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan
  oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam
  kebatalan putusan;




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   205
Alasan kasasi
 Putusan hakim tidak cukup atau kurang lengkap
  dipertimbangkan ( Yurisprudensi MA No.492
  K/SIP/1970




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   206
Upaya Hukum Luar Biasa
 Peninjauan Kembali ( Request Civil )

 Perlawanan Pihak Ketiga ( Derden Verzet )




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   207
Peninjauan Kembali
 Peninjau adalah upaya hukum luar biasa yang dapat
  digunakan oleh para pihak dalam hal upaya hukum biasa
  sudah tertutup dan putusan sudah memiliki kekuatan
  hukum yang tetap
 Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan secara
  tertulis maupun lisan;
 Dalam waktu 14 hari setelah Ketua Pengadilan Negeri
  yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima
  permohonan PK, maka panitera mengirimkan salinan PK
  pada pihak lawan;

 Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   208
Peninjauan Kembali
 Permohonan PK tidak menunda pelaksanaan putusan

 MA memutus permohonan peninjauan kembali pada
  tingkat pertama dan terakhir




Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   209
Alasan Peninjauan
                    Kembali
 Apabila putusan didasarkan pada tipu muslihat atau kebohongan
  atau di dasarkan pada bukti palsu;
 Apabila setelah perkara diputus ditemukan bukti-bukti baru yang
  bersifat menentukan;
 Apabila telah dikabulkan sesuatu yang tidak dituntut atau melebihi
  dari yang dituntut;
 Apabila ada bagian yang dituntut yang tidak diputus tanpa
  dipertimbangkan sebabnya;
 Apabila ada putusan yang saling bertentangan;
 Apabila dalam putusan ada kekilafan hakim yang nyata.


Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   210
Jangka Waktu PK ( Pasal
     69 UU No 14 /1985
Jangka waktu pengajuan PK adalah `180 hari untuk:
 1. untuk alasan pertama sejak diketahui kebohongan atau tipu
    muslihat, atau untuk putusan pidana sejak putusan
    memperoleh kekuatan hukum tetap.
   2. untuk alasan kedua sejak ditemukannya bukti baru yang
    menentukan;
     3. untuk alasan ketiga, keempat dan enam sejakputusan
     memperoleh kekuatan tetap dan telah diberitahukan pada
     para pihak;
  4. untuk alasan terakir sejak putusan terakhir yang bertentangan
     memperoleh kekuatan hukum tetap
Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   211
Pelaksanaan Putusan
 Putusan yang memerlukan eksekusi adalah putusan
  yangbersifat Condemnatoir sedangkan putusan yang
  bersifat declataroir dan constitutif tidak memerlukan
  eksekusi.
 Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang
  sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau
  terhadap putusan yang mengabulkan tuntutan dapat
  dilaksaakannya putusan terlebih dulu



Presented By Mas Hono Rio Kertanegara   212

More Related Content

What's hot

Hukum acara pidana
Hukum acara pidanaHukum acara pidana
Hukum acara pidanayudikrismen1
 
Rangkuman hukum acara pidana & perdata
Rangkuman hukum acara pidana & perdataRangkuman hukum acara pidana & perdata
Rangkuman hukum acara pidana & perdataMakmurZakaria
 
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdatazahraayu24
 
Babii.sis.hukumperad.nas
Babii.sis.hukumperad.nasBabii.sis.hukumperad.nas
Babii.sis.hukumperad.nasAwis Mirad
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANADian Oktavia
 
Hukum acara perdata - Konsep dasar hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hk.acara peradilan agama
Hk.acara peradilan agamaHk.acara peradilan agama
Hk.acara peradilan agamaAlalan Tanala
 
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTMateri kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTAndhika Pratama
 
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Rudi Sudirdja
 
Peraturan mk tata cara beracara
Peraturan mk tata cara beracaraPeraturan mk tata cara beracara
Peraturan mk tata cara beracaraannatasyamaryana
 
Pertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidanaPertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidanayudikrismen1
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiKardoman Tumangger
 
PPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di Indonesia
PPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di IndonesiaPPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di Indonesia
PPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di IndonesiaBagus Edi Prayogo
 
Hukum Acara Pengadilan Agama
Hukum Acara Pengadilan AgamaHukum Acara Pengadilan Agama
Hukum Acara Pengadilan AgamaSiddiki Syadzily
 

What's hot (20)

Hukum acara pidana
Hukum acara pidanaHukum acara pidana
Hukum acara pidana
 
Rangkuman hukum acara pidana & perdata
Rangkuman hukum acara pidana & perdataRangkuman hukum acara pidana & perdata
Rangkuman hukum acara pidana & perdata
 
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdata
 
Babii.sis.hukumperad.nas
Babii.sis.hukumperad.nasBabii.sis.hukumperad.nas
Babii.sis.hukumperad.nas
 
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANAPROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
PROSES BERACARA DALAM PERADILAN PIDANA
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
 
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANAPPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
PPT MATERI KULIAH HUKUM ACARA PIDANA
 
Hukum acara perdata - Konsep dasar hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)
 
Gugatan Pratun Staf UI
Gugatan Pratun Staf UIGugatan Pratun Staf UI
Gugatan Pratun Staf UI
 
UPAYA PAKSA
UPAYA PAKSAUPAYA PAKSA
UPAYA PAKSA
 
Hk.acara peradilan agama
Hk.acara peradilan agamaHk.acara peradilan agama
Hk.acara peradilan agama
 
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPTMateri kuliah Hukum Acara Pidana PPT
Materi kuliah Hukum Acara Pidana PPT
 
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
 
Peraturan mk tata cara beracara
Peraturan mk tata cara beracaraPeraturan mk tata cara beracara
Peraturan mk tata cara beracara
 
Pertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidanaPertemuan 20 hukumpidana
Pertemuan 20 hukumpidana
 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
 
Lembaga peradilan
Lembaga peradilanLembaga peradilan
Lembaga peradilan
 
PPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di Indonesia
PPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di IndonesiaPPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di Indonesia
PPT HUKUM PIDANA - Pra peradilan Di Indonesia
 
Makalah
MakalahMakalah
Makalah
 
Hukum Acara Pengadilan Agama
Hukum Acara Pengadilan AgamaHukum Acara Pengadilan Agama
Hukum Acara Pengadilan Agama
 

Similar to HukumAcaraPerdata

Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdatazahraayu24
 
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaHakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaFRANKLYN_SS
 
Hk.acara peradilan agama
Hk.acara peradilan agamaHk.acara peradilan agama
Hk.acara peradilan agamaAlalan Tanala
 
HUKUM ACARA PERDATA 2022.pptx
HUKUM ACARA PERDATA 2022.pptxHUKUM ACARA PERDATA 2022.pptx
HUKUM ACARA PERDATA 2022.pptxAFDAL20
 
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)Ahmad Solihin
 
Praktek Hukum Perdata Pertemuan I Kelas A
Praktek Hukum Perdata Pertemuan I Kelas APraktek Hukum Perdata Pertemuan I Kelas A
Praktek Hukum Perdata Pertemuan I Kelas ARianSugandi
 
AZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.ppt
AZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.pptAZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.ppt
AZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.pptMuhAsyriZR
 
Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana
Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara PidanaHukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana
Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara PidanaAgung Vixon
 
Bantuan hukum perdata
Bantuan hukum perdataBantuan hukum perdata
Bantuan hukum perdataindra wijaya
 
Bab ii-sis-hukum-perad-nas
Bab ii-sis-hukum-perad-nasBab ii-sis-hukum-perad-nas
Bab ii-sis-hukum-perad-nasAndri Yulipan
 
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Indonesia_kls.pptx
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Indonesia_kls.pptxSistem_Hukum_dan_Peradilan_Indonesia_kls.pptx
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Indonesia_kls.pptxBrannessIrnando1
 
HAP PERT.2 DAN 3.pptx
HAP PERT.2 DAN 3.pptxHAP PERT.2 DAN 3.pptx
HAP PERT.2 DAN 3.pptxDirgaGunk
 
Hukum Acara Pidana 2.ppt
Hukum Acara Pidana 2.pptHukum Acara Pidana 2.ppt
Hukum Acara Pidana 2.pptahmadreynld23
 
Sistem Hukum di Indonesia.ppt
Sistem Hukum di Indonesia.pptSistem Hukum di Indonesia.ppt
Sistem Hukum di Indonesia.pptProfesorSaran
 
Bab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesia
Bab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesiaBab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesia
Bab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesiaermisetyawati
 
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Tomy.pptx
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Tomy.pptxSistem_Hukum_dan_Peradilan_Tomy.pptx
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Tomy.pptxTSan4
 

Similar to HukumAcaraPerdata (20)

Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdata
 
hukum bisnis
hukum bisnishukum bisnis
hukum bisnis
 
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang MemengaruhinyaHakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
Hakikat Penegakan Hukum, Aparat Penegakan Hukum, dan Faktor yang Memengaruhinya
 
Hk.acara peradilan agama
Hk.acara peradilan agamaHk.acara peradilan agama
Hk.acara peradilan agama
 
HUKUM ACARA PERDATA 2022.pptx
HUKUM ACARA PERDATA 2022.pptxHUKUM ACARA PERDATA 2022.pptx
HUKUM ACARA PERDATA 2022.pptx
 
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
Tugas mata kuliah penemuan hukum (Rechtvinding)
 
Praktek Hukum Perdata Pertemuan I Kelas A
Praktek Hukum Perdata Pertemuan I Kelas APraktek Hukum Perdata Pertemuan I Kelas A
Praktek Hukum Perdata Pertemuan I Kelas A
 
AZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.ppt
AZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.pptAZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.ppt
AZAS HUKUM ACARA PERDATA DAN PENANGANAN PERKARA PERDATA.ppt
 
Hukum ac perdata
Hukum ac perdataHukum ac perdata
Hukum ac perdata
 
Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana
Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara PidanaHukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana
Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana
 
Bantuan hukum perdata
Bantuan hukum perdataBantuan hukum perdata
Bantuan hukum perdata
 
Bab ii-sis-hukum-perad-nas
Bab ii-sis-hukum-perad-nasBab ii-sis-hukum-perad-nas
Bab ii-sis-hukum-perad-nas
 
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Indonesia_kls.pptx
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Indonesia_kls.pptxSistem_Hukum_dan_Peradilan_Indonesia_kls.pptx
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Indonesia_kls.pptx
 
putusan hakim
putusan hakimputusan hakim
putusan hakim
 
HAP PERT.2 DAN 3.pptx
HAP PERT.2 DAN 3.pptxHAP PERT.2 DAN 3.pptx
HAP PERT.2 DAN 3.pptx
 
A
AA
A
 
Hukum Acara Pidana 2.ppt
Hukum Acara Pidana 2.pptHukum Acara Pidana 2.ppt
Hukum Acara Pidana 2.ppt
 
Sistem Hukum di Indonesia.ppt
Sistem Hukum di Indonesia.pptSistem Hukum di Indonesia.ppt
Sistem Hukum di Indonesia.ppt
 
Bab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesia
Bab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesiaBab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesia
Bab 5 menegakan keadilan bagi bangsa indonesia
 
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Tomy.pptx
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Tomy.pptxSistem_Hukum_dan_Peradilan_Tomy.pptx
Sistem_Hukum_dan_Peradilan_Tomy.pptx
 

HukumAcaraPerdata

  • 1. Program Studi Ilmu Hukum Mata Kuliah Hukum Acara Perdata SKS 3 SKS Semester Genap Dosen Pengampu Suryadi SH Dipersembahkan Oleh Mas Hono Rio Kertanegara Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 1
  • 2. SILABUS HUKUM ACARA PERDATA Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 2
  • 3. I. PENDAHULUAN 1. Pengertian dan Fungsi Hukum Acara Perdata 2. Sumber-sumber Hukum Acara Perdata 3. Asas-asas Hukum Acara Perdata Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 3
  • 4. II. KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA 1. Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri 2. Badan Peradilan Negara 3. Lingkungan Lembaga Peradilan 4. Kompetensi Lembaga Peradilan Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 4
  • 5. III.TATA CARA PENGAJUAN TUNTUTAN HAK 1. Pengertian Tuntutan Hak Keperdataan 2. Pihak-pihak dalam Perkara Perdata 3. Tata Cara Pengajuan Gugatan 4. Penggabungan Tuntutan Hak 5. Upaya-upaya Menjamin Hak Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 5
  • 6. IV.PROSES PEMERIKSAAN PERKARA DI SIDANG PENGADILAN 1. Pencabutan dan Perubahan Gugatan 2. Putusan Gugur,Verstek dan Putusan Damai 3. Jawaban Tergugat 4. Proses Pembuktian dan Macam-macam Alat Bukti Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 6
  • 7. V. PUTUSAN HAKIM DAN PELAKSANAANNYA 1. Pengertian Putusan dan Macam-macam Putusan 2. Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim 3. Syarat-syarat Pelaksanaan Putusan Hakim 4. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Hakim Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 7
  • 8. 1.1. Pengertian dan Fungsi Hukum Acara Perdata  Hukum Acara Perdata ------- adalah Peraturan Hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim(Mertokusumo,1998:2) Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 8
  • 9. Pengertian dan Fungsi Hukum Acara Perdata  Hukum Acara Perdata-------- adalah seperangkat norma hukum yang mengatur bagaimana caranya menegakkan hukum perdata material,khususnya dalam hal terjadi pelanggaran hak atas subyek hukum tertentu oleh subyek hukum yang lain melalui perantaraan hakim untuk mencegah terjadinya perbuatan main hakim sendiri Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 9
  • 10. Pengertian dan Fungsi Hukum Acara Perdata  Hukum Acara Perdata ---------- secara kongkrit hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak,memeriksa dan memutusnya serta pelaksanaan daripada putusannya (Mertokusumo,1998:2) Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 10
  • 11. 1.2. Sumber-sumber Hukum Acara Perdata  Sumber Hukum material yaitu sumber hukum dalam arti bahan diciptakannya atau disusun suatu norma hukum.  Sumber Hukum Formal yaitu sumber hukum dalam arti dapat ditemukannya atau dapat digalinya satu norma hukum sebagai satu dasar yuridis suatu peristiwa hukum atau suatu hubungan hukum tertentu. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 11
  • 12. Sumber Hukum Material  Sumber dalam arti sumber filosofis;  Sumber dalam arti sumber sosiologis;  Sumber dalam arti sumber historis;  Sumber dalam arti sumber yuridis. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 12
  • 13. Sumber Hukum Formal Sumber Hukum Tertulis  HIR,RBg,RV  Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman  UU No.3 Tahun 2009 dan UU No.5 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung  UU No. 49 Tahun 2009 danUU No.8 Tahun 2004 Perubahan atas undang-undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum  UU No 50 Tahun 2009 dan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama  Undang-undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat  Undang-undang Khusus lainnya dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya dalam bidang peradilan Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 13
  • 14. Sumber Hukum Formal  Sumber Hukum Tidak Tertulis  Yurisprudensi  Doktrin dan ilmu Pengetahuan Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 14
  • 15. 1.3. Asas-Asas Hukum Acara perdata Asas Hukum adalah dasar-dasar filosofis yang menjadi dasar(ratio legis) norma hukum yang mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis yang menjadi jembatan antara peraturan-peraturan hukum dan cita- cita social serta pandangan etis masyarakat. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 15
  • 16. Asas Hakim Bersifat Menunggu Adalah asas yang menyatakan ada tidaknya perkara di muka hakim tergantung inisiatif dari para pihak sendiri yang berkepentingan, Hakim lebih bersifat menunggu sampai perkara diajukan di hadapannya. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 16
  • 17. Ius Curia Novit Pengadilan atau hakim tidak boleh menolak untuk menerima,memeriksa ,mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan,sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ( Pasal 10 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 )----- Hakim dianggap tahu akan hukumnya (ius curia novit). Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 17
  • 18. Hukum Tidak Ada / Kurang Jelas Dalam hal hukumnya tidak ada atau kurang jelas hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ( Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009)  Penafsiran Hukum  Yurisprudensi  Doktrin dan ilmu pengetahuan  Kebiasaan dalam Praktek Peradilan Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 18
  • 19. Asas Hakim Bersifat Pasif Dalam memeriksa perkara hakim tidak ikut menentukan luas pokok perkara,luas pokok perkara ditentukan sendiri oleh para pihak,apa yang diinginkan untuk diperiksa,diadili dan diputuskan oleh hakim menjadi hak sepenuhnya dari para pihak. Pengadilan atau hakim hanya mempunyai tugas untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana,cepat dan biaya ringan ( Pasal 4 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009) Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 19
  • 20. Hakim Wajib Memeriksa dan Mengadili Hakim Wajib memeriksa dan mengadili seluruh gugatan dan hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut, dalam hal hakim memutuskan melampaui batas kewenangannya maka putusannya dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, putusan dapat dimintakan banding,kasasi maupun peninjauan kembali. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 20
  • 21. Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-undang menentukan lain ( Pasal 13 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009), sidang pengadilan dapat dihadiri, didengar dan dilihat oleh siapapun kecuali oleh orang-orang yang memang dilarang oleh undang-undang, tidak dipenuhinya asas ini berakibat putusan hakim menjadi batal demi hukum ( Pasal 13 ayat (3) UU No.48 Tahun 2009 ) Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 21
  • 22. Tujuan Sidang Terbuka Untuk Umum Untuk menjamin terlaksananya sistem peradilan yang obyektif, adil dan fair serta memungkinkan adanya control social dari masyarakat. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 22
  • 23. Pengecualian Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Sidang dapat dilakukan secara tertutup dalam hal: menyangkut perkara anak-anak, perkara kesusilaan, perkara yang berkaitan dengan ketertiban umum dan rahasia negara, perkara perkawinan dan perceraian. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 23
  • 24. Asas Mendengar Kedua Belah Pihak ( audi et alteram partem )  Kedua belah pihak yang bersengketa ,baik penggugat maupun tergugat harus didengar keterangannya secara sama dan adil,hakim tidak boleh memihak dan berat sebelah dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus obyektif,adil dan fair dalam memperlakukan para pihak yang bersengketa“ Pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda- bedakan orang ( Pasal 4 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009). Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 24
  • 25. Asas Putusan hakim Harus Disertai Alasan-alasan  “ Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut,memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ( Pasal 50 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 )” Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 25
  • 26. Dasar Alasan Putusan hakim  Alasan Berdasarkan Fakta-faktanya  Alasan Berdarkan Hukumnya Dasar alasan Putusan Hakim menjadi ukuran atau parameter adil,obyektrif, fair tidaknya suatu putusan hakim. Putusan Hakim Harus dapat dipertanggungjawabkan pada para pihak, masyarakat, hakim yang lebih tinggi dan pada dunia ilmu pengetahuan. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 26
  • 27. Asas beracara dikenakan biaya  Berperkara di pengadilan tentu diperlukan biaya. Asasnya biaya ringan,sehingga dapat ditanggung oleh masyarakat.  Biaya perkara meliputi,biaya kepaniteraan,biaya pemanggilan para pihak maupun para saksi,biaya meterai dan sebagainya.  Persekot biaya perkara untuk pertama kalinya dibayarkan oleh pihak penggugat bersama-sama pada waktu mengajukan gugatannya, sedangkan siapa yang harus menangung beban biaya perkara pada prinsipnya adalah para pihak sendiri, dalam praktek beban biaya perkara ditentukan oleh hasil dari putusan pengadilan. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 27
  • 28. Biaya Perkara  Dalam hal tuntutan dikabulkan biaya perkara dibenankan pada pihak tergugat  Dalam hal tuntutan tidak dikabulkan biaya perkara ditanggung oleh penggugat  Dalam hal ada putusan damai,biaya perkara ditentukan sendiri oleh penggugat dan tergugat dalam perdamaiannya. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 28
  • 29. Perkara Prodeo Bagi pihak-pihak yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa secara Cuma- Cuma (prodeo ) dengan disertai surat keterangan tidak mampu dari pemerintah setempat, biaya perkara ditanggung oleh negara ( Pasal 56 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 ) Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 29
  • 30. Asas tidak ada keharusan untuk mewakilkan Pada prinsipnya dalam perkara perdata para pihak dapat beracara sendiri di muka pengadilan tanpa harus mewakilkan pada seorang wakil atau kuasa hukum,tetapi para pihak dapat juga mewakilkan atau menguasakan pada orang lain untuk beracara di muka pengadilan sebagai kuasa hukumnya. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 30
  • 31. Bantuan Hukum  Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum ( Pasal 56 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 ) Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 31
  • 32. Wakil /Kuasa berdasarkan undang- undang (wettelijke vertegenwoodig atau legal mandatory ) undang-undanglah yang telah menetapkan seseorang atau badan untuk dengan sendirinya menurut hukum bertindak sebagai wakil dari orang atau badan tanpa memerlukan surat kuasa. Contoh :  Wali terhadap anak di bawah perwaliannya  Orang tua terhadap anak-anaknya yang belum dewasa  kurator terhadap orang-orang yang ada di bawah kuratelenya  BHP, Orang atau Badan yang ditunjuk sebagi curator dalam kepailitan. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 32
  • 33. Wakil atau kuasa berdasarkan perjanjian Wakil atau kuasa berdasarkan adanya perjanjian pemberian kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu ,misalnya kuasa khusus untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri antara seorang penggugat dengan pengacaranya. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 33
  • 34. Acara Kepailitan Dalam acara khusus permohonan pernyataan pailit ,ketentuan asas tidak ada keharusan untuk mewakilkan menjadi tidak berlaku dengan adanya ketentuan bahwa setiap permohonan yang berkaitan dengan kepailitan harus diajukan oleh seorang kuasa(Advokat) sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No37 Tahun 2004 tentang kepailitan. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 34
  • 35. . Asas obyektifitas Hakim dalam menerima,memeriksa,mengadili dan memutuskan setiap perkara harus berlaku adil,obyektif dan fair tidak boleh memihak pada salah satu pihak kedua belah pihak harus diperlakukan secara imbang. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 35
  • 36. jaminan penerapan asas obyektifitas  Sebagai jaminan penerapan asas obyektifitas ada beberapa asas yang terkait dan saling mendukung,misalnya adanya asas sidang terbuka untuk umum,asas mendengar kedua belah pihak,asas putusan disertai alasan-alasan,asas hakim majelis dan lain sebaginya,di samping itu untuk lebih menjamin asas obyektifitas pada para pihak diberikan adanya “hak ingkar (recusatie atau hak wraking)”  “Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang akan mengadili perkaranya ( Pasal 17 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 ) “ Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 36
  • 37. Hak Ingkar Adalah hak seorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan terhadap seorang hakim yang mengadili perkaranya (Pasal 17 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009) Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 37
  • 38. Dasar Alasan Hak Ingkar Dasar alasan pengajuan hak ingkar ( Pasal 17 ayat (3,4,5) UU No.48 Tahun 2009, Pasal 374 ayat (1) HIR) :  Apabila seorang hakim terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga,atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai,dengan ketua,salah seorang hakim anggota,jaksa,advokat,atau panitera;  Apabila ketua majelis,hakim anggota,jaksa,atau panitera terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat;  Apabila hakim atau panitera mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 38
  • 39. Hak Ingkar  Berdasarkan alasan yang sama seorang hakim atau panitera wajib untuk mengundurkan diri baik atas keinginan sendiri maupun atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan.  Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap alasan pada ayat (5) maka putusan hakim menjadi tidak sah dan terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan dikenakan sanksi administrative atau pidana berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku ( Pasal 17 ayat (6) UU No.48 Tahun 2009 ). Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 39
  • 40. . Asas sistem majelis “Semua pengadilan memeriksa,mengadili dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 11 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009) “ Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 40
  • 41. 1. Asas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( Pasal 2 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009) Setiap putusan pengadilan dalam kepala putusannya harus mencantumkan klausula Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,klausula ini merupakan klausula eksekutorial. Tidak dipenuhinya asas ini dalam putusan,berakibat putusan tidak dapat dilaksanakan dan putusan menjadi batal demi hukum Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 41
  • 42. Asas peradilan yang sederhana,cepat dan biaya ringan( Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009 )  Sederhana dalam pengertian bahwa peradilan dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak formalistis,tidak memerlukan birokrasi yang sulit serta acaranya mudah difahami oleh masyarakat;  Cepat,dalam pengertian bahwa proses peradilan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang penyelesaiannya dapat diukur secara pasti dan jelas dalam waktu berapa lama suatu perkara dapat diselesaikan oleh hakim pada semua tingkat;  Biaya ringan,proses peradilan tentu memerlukan biaya,hanya saja tentunya biaya yang dibebankan selaras dan sebanding dengan perkara yang diajukan dan dapat ditanggung oleh masyarakat. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 42
  • 43. II. KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 43
  • 44. Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri  mandiri dalam tugas yudisial  mandiri dalam bidang administrasi  mandiri dalam bidang organisasi  mandiri dalam bidang financial Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 44
  • 45. Kekuasaan kehakiman Yang Merdeka  “ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia ( Pasal 1 butir 1 UU No. 48 Tahun 2009 ) “ Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 45
  • 46. Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka  “ Kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial,kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Penjelasan Pasal 1 UU No.4 / 2004 )”  “ Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila,sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia (penjelasan Pasal 1 UU No.4 Tahun 2004 ) “ Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 46
  • 47. Kemandirian Peradilan  Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim dan hakim konstitusional wajib menjaga kemandirian peradilan  Bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 47
  • 48. Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka “ Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang,kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia 1945 ( Pasal 3 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 ) Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 48
  • 49. Kebebasan Wewenang Yudisial Bersiafat tidak Mutlak dan Dibatasi Oleh :  Nilai-nilai Norma Hukum;  Nilai-nilai Keadilan;  Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 49
  • 50. 2. Badan Peradilan Negara dan Lingkungan Peradilan “ Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan Undang-undang{ Pasal 2 ayat (3) UU No.48 Tahun 2009}” Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 50
  • 51. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman “ Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman….. dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,lingkungan peradilan agama,lingkungan peradilan militer,lingkungan peradilan tata usaha negara,dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU No 4 Tahun 2004,Pasal 18 UU No.48 tahun 2009) “ Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 51
  • 52. Organisasi,administrasi,dan financial  Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah agung ( Pasal 21 ayat ( 1 ) UU No. 48 tahun 2009)  Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi ( Pasa 29 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009) Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 52
  • 53. Skema Kekuasaan Kehakiman MAHKAMAH MAHKAMAH  AGUNG KONSTITUSI PENGADILAN PENGADILAN TINGGI TINGGI AGAMA MAHMILTI PT TUN PENGADILAN PENGADILAN NEGERI AGAMAI MAHMIL PTUN Umum Agama Militer Tata Usaha Negara Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 53
  • 54. Pengadilan Khusus  “ Pengadilan Khusus hanya dapat di bentuk dalam salah satu lingkungan peradilan sebagimana dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan Undang-undang (Pasal 15 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 )  “ Pengadilan khusus,antara lain,adalah pengadilan anak,pengadilan niaga,pengadilan hak asasi manusia,pengadilan tindak pidana korupsi,pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum dan perdilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara ( penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU No. 4 / 2004 Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 54
  • 55. Peradilan syariah Islam “ Peradilan syariah Islam di Propinsi Nanggroe Aceh Darrussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangnan peradilan agama dan merupakan penagdilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan pengadilan umum (Pasal 15 ayat (2) UU No.4 / 2004 ) Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 55
  • 56. Pengadilan syariah Islam Terdiri atas Mahkamah Syariah untuk tingkat pertama dan Mahkamah syariah Propinsi untuk tingkat banding……… ( Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 ) “ Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 56
  • 57. 2.4. Kompetensi Lembaga Peradilan Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 57
  • 58. Kompetensi / kewenangan absulut  Adalah merupakan Kewenangan lembaga peradilan dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus suatu perkara tertentu berdasarkan atribusi kekuasaan kehakiman yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain,baik dalam lingkungan badan peradilan yang sama,maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda.  Kopetensi absulut terkait dengan pertanyaan peradilan apakah yang mempunyai kopetensi atau kewenangan untuk memeriksa suatu jenis perkara tertentu. Apakah peradilan umum,peradilan agama,atau peradilan lainnya Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 58
  • 59. Kopetensi Absolut Lingkungan Peradilan Umum Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 59
  • 60. Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri  Menerima,memeriksa,mengadili dan memutus semua perkara atau sengketa keperdataan pada tingkat pertama ( Pasal 50 UU No.2 /1986 Jo UU No. 8 /2004)  Menerima,memeriksa,mengadili dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama ( Pasal 50 UU No.2 /1986 Jo UU No.8 /2004 )  Menerima,memeriksa,mengadili dan memutus pada tingkat pertama perkara koneksitas. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 60
  • 61. Perkara Koneksitas Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer,diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum,kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer “ ( Pasal 24 UU No. 4 / 2004 Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 61
  • 62. Kompetensi Absulut Pengadilan Tinggi  Menerima,memeriksa,mengadili dan memutuskan perkara/sengketa perdata pada tingkat banding atas putusan pengadilan tingkat pertama ( Pasal 51 ayat (1) UU No.2 /1986 Jo UU No 8 /2004 )  Menerima,memeriksa,mengadili dan memutus perkara pidana pada tingkat banding atas putusan pengadilan tingkat pertama ( Pasal 51 ayat (1) UU No. 2 /1986 Jo UU No.8 /2004 )  Menerima,memeriksa,mengadili dan memutus ditingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri di daerah hukumnya(menyangkut kopetensi relatif---- Pasal 51 Ayat (2) UU No. 2 / 1986 Jo UU No.8 /2004 )  Menerima,memeriksa dan mengadili serta memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara /sengketa perdata secara prorogasi (Pasal 3 ayat (1),(2) UU Dar. 1 /1951 ,Pasal 128 (2) RO dan Pasal 85 RBg Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 62
  • 63. Kompetensi Absulut Mahkamah Agung  mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkubngan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung ( Pasal 11 ayat ( 2 ) huruf a UU No.4 /2004 )  menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ( Pasal 11 ayat ( 2) huruf b UU No. 4 / 2004 ) Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 63
  • 64. memeriksa,mengadili dan memutus sengketa wewenang mengadili : a. antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang lain, b. antara dua pengadilan yang ada dalam derah hukum pengadilan tingkat banding yang berlainan dari lingkungan peradilan yang sama dan c. antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan peradilan yang berlainan ( Pasal 33 ayat (1) UU No. 14 / 1985 )  Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang RI diputus oleh MA dalam tingkat pertama dan terakhir ( Pasal 33 ayat (2) UU No. 14 / 1985  Permohonan peninjauan kembali atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap ( Pasal 34 UU No.14 / 1985 ). Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 64
  • 65. Kopetensi absulut Mahkamah Konstitusi Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (Pasal 12 ayat (1) UU No.4 / 2004 )  menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ; Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 65
  • 66.  memutus pembubaran partai politik;  memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.  Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan /atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela,dan /atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan /atau wakil Presiden Pasal 12 ayat ( 2 ) UU No. 4 / 2004 ). Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 66
  • 67. Kompetensi Relatif Adalah kewenangan lembaga peradilan dalam menerima,memeriksa,mengadili dan memutus suatu perkara tertentu berdasarkan wilayah hukum suatu pengadilan berdasar distribusi kekuasaan kehakiman. Kompetensi relative menyangkut pertanyaan ke pengadilan negeri manakah suatu perkara harus diajukan ? Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 67
  • 68. Kompetensi Relative Ditemukan Pengaturannya dalam Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg :  Sebagai asas ditentukan bahwa Pengadilan Negeri di tempat tinggal tergugat yang wenang untuk memeriksa gugatan atau tuntutan hak,asas ini disebut asas actor sequitur forum rei ( Pasal 118 ayat (1) HIR,142 ayat (1) RBg )  Apabila tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal atau tempat tinggalnya yang nyata tidak dikenal atau tergugat tidak dikenal,maka gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di tempat tergugat sebenarnya tinggal ( Pasal 118 ayat (1) HIR,142 ayat (1) RBg ) Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 68
  • 69.  Dalam hal ada domisili pilihan maka gugatan di ajukan kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili pilihan tersebut ( Pasal 118 ayat (4) HIR,142 ayat (4) RBg) ------ domisili /tempat tinggal pilihan harus dibuat dengan akta oleh para pihak (Pasal 24 BW)  Dalam hal pihak tergugatnya lebih dari seorang dan tempat tinggalnya tidak dalam satu wilayah hukum pengadilan negeri ,maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan negeri di tempat salah satu tergugat bertempat tinggal. Penggugat dapat memilih salah satu pengadilan di wilayah hukum para tergugat bertempat tinggal (Pasal 118 ayat (2) HIR,Pasal 142 ayat (3) RBg ) Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 69
  • 70.  Dalam hal tergugatnya terdiri orang-orang yang berhutang (debitur) dan penanggung,maka gugatan diajukan kepada pengadilan negeri yang meliputi wilayah hukum tempat tinggal si berhutang atau debitur (Pasal 118 ayat (2) HIR,142 ayat(2) RBg )  Dalam hal obyek gugatan adalah benda tetap maka gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tetap tersebut -------- asas forum rei sitae ( Pasal 118 ayat (3) HIR,Pasal 142 ayat (5) RBg Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 70
  • 71.  Dalam hal tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal maupun tempat tinggal yang nyata atau apabila tergugat tidak dikenal,gugatan dapat diajukan kepada pengadilan negeri di tempat penggugat tinggal ( Pasal 118 ayat(3) HIR, 142 ayat (3) RBg) ----- bentuk penyimpangan atas asas actor sequitur forum rei. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 71
  • 72.  Terhadap kompetensi relatif apabila tidak ada eksepsi maka pengadilan tetap mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang telah diajukan oleh penggugat. Ketidak wenangan pengadilan dengan alasan melanggar kompetensi relatif harus berdasarkan adanya eksepsi dari salah satu pihak yang bersengketa (pihak tergugat). Sedangkan menyengkut kompetensi absulut ada atau tidak eksepsi hakim harus menyatakan dirinya tidak wenang. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 72
  • 73. III. TATA CARA PENGAJUAN TUNTUTAN HAK Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 73
  • 74. 3.1. Pengertian Tuntutan hak  Tuntutan hak adalah suatu upaya yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak –hak tertentu yang dimiliki oleh seseorang melalui proses peradilan yang dibenarkan menurut hukum untuk mencegah terjadinya “eigenrichting”atau perbuatan main hakim sendiri dalam melaksanakan haknya sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak lainnya. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 74
  • 75. Macam-macam Tuntutan Hak  Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa.  Tuntutan hak yang mengandung sengketa Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 75
  • 76. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa  Yaitu tuntutan hak yang diajukan di muka sidang pengadilan tanpa didahului adanya persengketaan di antara pihak pihak yang berkepentingan atau yang terlibat di dalamnya.  Pengajuannya berbentuk permohonan.  Sistem peradilan yang dipakai adalah sistem volunteer (peradilan 76 Presented By Mas Hono Rio Kertanegara yang tidak sesungguhnya ).
  • 77. Tuntutan hak yang mengandung sengketa  Yaitu tuntutan hak yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan di muka pengadilan yang didahului adanya persengketaan atau perselisihan atas suatu hak tertentu di antara pihak-pihak yang berkepentingan.  Berbentuk gugatan atau tuntutan perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 142 ayat (1) RBg  Sistem peradilan yang dipakai adalah peradilan Contentieus (peradilan yang sesungguhnya) Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 77
  • 78. Perbedaan Permohonan dan Gugatan  Dilihat dari para pihaknya, dalam permohonan pada umumnya pihaknya hanya ada pemohon,tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada pihak termohonnya. Dalam gugatan para pihaknya terdiri dari dua pihak yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat dan dimungkinkan juga berperkara dengan pihak ketiga yang masuk dalam sengketa mereka.  Dilihat dari bentuk pengajuan perkaranya berbentuk permohonan dan gugatan berbentuk gugatan.  Dilihat dari sistem peradilannya,permohonan masuk dalam sistem peradilan volunteer sedang gugatan masuk dalam sistem peradilan kontentieus. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 78
  • 79.  Dilihat dari fungsi dan tugas hakim,dalam permohonan hakim lebih bersifat sebagai administrator,sedang dalam gugatan hakim bersifat mengadili diantara kedua belah pihak antara yang salah dan yang benar.  Dilihat dari putusan yang dihasilkan oleh hakim,dalam permohonan bentuk putusannya berupa penetapan,sedangkan dalam gugatan berbentuk keputusan.  Pada umumnya putusan atas permohonan yang berupa penetapan tidak memerlukan eksekusi,sedang putusan atas gugatan pada umumnya memerlukan eksekusi. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 79
  • 80. 3.3. Tata Cara Pengajuan Gugatan di Pengadilan  Gugatan dapat diajukan secara lisan maupun secara tertulis  Isi Gugatan,dalam HIR maupun Rbg tidak mengatur tentang apa yang harus dicantumkan dalam gugatan,HIR dan RBg hanya mengatur tentang tata caranya mengajukan gugatan.  untuk mengisi kekosongan hukum ini ketentuan RV (hukum acara perdata untuk golongan Eropa ) dapat dijadikan rujukan dalam menyusun surat gugatan dengan merujuk ketentuan Pasal 119 HIR dan Pasal 143 RBg yang memberi wewenang ketua pengadilan negeri berkuasa untuk memberi nasehat dan pertolonggan kepada orang yang mengugat atau kepada wakilnya tentang hal memasukkan gugatannya. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 80
  • 81. ISI SURAT GUGATAN ( Pasal 8 No.3 RV):  Identitas dari para pihak,baik penggugat maupun pihak tergugatnya.  Dalil-dalil Kongkrit adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari tuntutan (Fundamentum Petendi atau posita)  Tuntutan yang dikehendaki oleh pihak penggugat (Petitum ) Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 81
  • 82. Identitas Para Pihak  Nama Penggugat dan Tergugat;  Umur Penggugat Maupun Tergugat;  Pekerjaan dari Penggugat dan Tergugat  Tempat Tinggal / Domisili / Tempat Kedudukan Penggugat dan Tergugat,dll Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 82
  • 83. Fundamentum Petendi atau posita  Tentang Faktanya (kejadian atau peristiwanya);  Tentang Hukumnya Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 83
  • 84. Tuntutan (Petitum ) Yaitu tentang apa yang dimintakan atau diharapkan oleh pihak penggugat untuk diputuskan oleh hakim. Tuntutan harus lengkap ,jelas dan sempurna,tuntutan yang tidak lengkap,jelas dan sempurna akan berakibat tidak diterimanya tuntutan . Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 84
  • 85. Tuntutan atau petitum  Tuntutan pokok atau tuntutan primer  Tuntutan Pengganti atau tuntutan subsider  Tuntutan Tambahan Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 85
  • 86. Tuntutan pokok atau tuntutan primer Yaitu tuntutan yang sifatnya pokok terkait dengan hubungan hukum yang terjadi di antara para pihak yang harus dipenuhi oleh pihak tergugat sebagai bentuk prestasi tertentu. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 86
  • 87. Tuntutan Pengganti atau tuntutan subsider Yaitu tuntutan yang diajukan oleh penggugat yang sifatnya adalah untuk menggantikan tuntutan primer dalam hal nantinya tuntutan primer tidak dikabulkan oleh hakim. Tuntutan subsider harus sebanding dengan tuntutan primer. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 87
  • 88. Tuntutan Tambahan Adalah tuntutan yang sifatnya menambah tuntutan pokok atau tuntutan subsider,tuntutan tambahan dapat berupa:  tuntutan agar tergugat dihukum membayar beaya perkara;  tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar sejumlah bunga tertentu;  tuntutan agar tergugat dihukum membayar sejumlah uang paksa;  dalam hal gugat cerai,sering disertai dengan tuntutan tambahan atas nafkah istri,pembagian harta bersama,atau hak pengasuhan atas anak;  tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu,meskipun ada upaya hukum perlawanan,banding maupun kasasi (Uit voerbaar bij vooraad ) Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 88
  • 89. Syarat-sayarat dapat dikabulkannya tuntutan Uit voebaar bij voorraad (Pasal 180 HIR,Pasal 191 RBg ) antara lain :  ada surat yang sah (autentik titel )  apabila ada tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian  apabila ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap  apabila dikabulkan suatu tuntutan provisional  dalam hal perselisihan tentang hak milik  Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 89
  • 90. No. 06 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung No.03 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978, Mahkamah Agung meminta agar para hakim tidak menjatuhkan putusan Uit Voerbaar bij voorraad,walaupun syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 180 ayat (1) HIR telah dipenuhi,kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan misalnya putusan yang sifatnya sangat eksepsional Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 90
  • 91. putusan yang sifatnya sangat eksepsional  putusan itu diberikan apabila ada penyitaan conservatoir yang harga barangnya tidak cukup untuk memenuhi gugatan  jika dipandang perlu dapat dimintakan jaminan pada pihak pemohon,yang berupa benda-benda jaminan yang mudah disimpan dan tidak boleh menerima penanggung (borg) untuk menghindarkan masuknya pihak ketiga di dalam proses. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 91
  • 92. Dalam Praktek  Tuntutan tambahan sering juga dirumuskan dalam bentuk yang beraneka ragam,sering juga dalam tuntutan tambahan ditambahkan permintaan “Mohon putusan yang seadil- adilnya dari hakim “ atau “ Agar Hakim Mengadili Menurut Keadilan Yang Benar “  Dengan petitum tambahan yang demikian itu diharapkan hakim dapat memutuskan secara bebas menurut nilai-nilai keadilan dan hukum dalam hal petitum primer maupun sekunder tidak dikabulkan. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 92
  • 93. 3.4. Penggabungan atau kumulasi tuntutan  Kumulasi/penggabungan subyektif  Kumulasi /penggabungan obyektif Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 93
  • 94. Kumulasi/penggabungan subyektif Yaitu kumulasi yang menyangkut subyek-subyek yang ada dalam perkara yang sedang terjadi,misalnya penggugatnya terdiri dari beberapa orang atau sebaliknya tergugatnya yang terdiri dari beberapa orang tergugat atau penggugat maupun tergugatanya lebih dari seorang. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 94
  • 95. exception plurium litis consortium Yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa masih ada orang lain yang harus diikutkan sebagai pihak tergugat dalam perkara yang diajukan oleh pihak penggugat. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 95
  • 96. Kumulasi /penggabungan obyektif Yaitu penggabungan tuntutan yang menyangkut obyek tuntuan,dalam kumulasi ini penggugat mengajukan lebih dari satu tuntutan dalam satu perkara secara sekaligus atas beberapa hubungan hukum atau peristiwa hukum ,baik yang saling berhubungan satu sama lain maupun tidak saling berhubungan. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 96
  • 97. Ada tiga hal yang tidak dimungkinkan adanya penggabungan atau kumulasi secara obyektif 1. Dalam hal tuntutan yang satu diperlukan acara khusus (misalnya gugat cerai ) dan tuntutan yang satunya lagi harus diperiksa dengan acara biasa (misalnya gugat utang piutang ); 2. Dalam hal hakim tidak wenang secara relative untuk memeriksa salah satu tuntutan yang digabung bersama- sama dalam satu gugatan; 3. Tuntutan yang menyangkut tentang bezit egendom atau penguasaan dan kepemilikan. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 97
  • 98. Kumulasi dan Konkursus  Kumulasi harus dibedakan dengan “Konkursus” yang merupakan kebersamaan adanya beberapa tuntutan hak yang kesemuanya menuju pada satu akibat hukum yang sama,apabila satu tuntutan sudah terpenuhi maka tuntutan lainnya juga sekaligus terkabulkan.. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 98
  • 99. Berperkara dengan pihak ketiga  Dengan cara campur tangan(Intervensi )  Dengan cara penanggungan atau garansi (Vrijwaring ) Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 99
  • 100. Dengan cara campur tangan ( Intervensi )  Intervensi merupakan bentuk berperkara dengan pihak ketiga dengan cara masuknya pihak ketiga dalam sengketa yang terjadi diantara pihak penggugat dan tergugat didasarkan atas keinginan dan kemauan dari pihak ketiga itu sendiri. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 100
  • 101. Dengan cara penanggungan atau garansi (Vrijwaring )  Dalam Vrijwaring masuknya pihak ke tiga dalam sengketa yang terjadi di antara penggugat dan tergugat berdasarkan keinginan dari penggugat atau tergugat yang secara sengaja menarik pihak ke tiga masuk dalam sengketa mereka. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 101
  • 102. Bentuk Campur Tangan / Intervensi  bersifat menyertai ( Voeging ), dalam intervensi ini pihak ke tiga yang masuk dalam sengketa antara penggugat dan tergugat bersifat memihak untuk membela kepentingan salah satu pihak yang bersengketa,yang lazimnya membela kepentingan dari pihak tergugat. Dalam intervensi ini sesungguhnya pihak intervinin masuk dalam sengketa dengan tujuan untuk membela hak-haknya sendiri dengan jalan membela salah satu pihak yang bersengketa.  Intervensi yang bersifat menengahi (Tussenkomst ) , masuknya pihak ketiga dalam sengketa berdiri di antara kepentingan penggugat dan kepentingan tergugat,tujuan intervinin masuk dalam sengketa adalah untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya sendiri ,guna mencegah timbulnya kerugian atau kehilangan hak sebagai akibat adanya sengketa diantara penggugat dan tergugat,sehingga perlu campur tangan dari pihak intervinin. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 102
  • 103. Bentuk Penanggungan / Garansi (Vrijwaring)  Vrijwaring formil yaitu apabila seorang diwajibkan untuk menjamin orang lain menikmati suatu hak atau benda yang bersifat kebendaan dan semata-mata hanya menyangkut hak –hak yang bersifat kebendaan.  Vrijwaring sederhana atau garansi simple ini terjadi apabila sekiranya tergugat dikalahkan dalam sengketa yang sedang berlangsung mempunyai hak untuk menagih kepada pihak ke tiga ( penanggung ) dengan melunasi hutangnya mempunyai hak untuk menagih kepada debitur Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 103
  • 104.  Penarikan pihak ketiga dengan vrijwaring dapat dilakukan oleh tergugat sebelum tergugat memberikan jawabannya,sedang bagi penggugat sebelum memberikan repliknya. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 104
  • 105. 3.5. Upaya-upaya Untuk Menjamin Hak Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 105
  • 106. Macam-macam sita Jaminan atau Conservatoir beslag  Conservatoir beslag atas barang miliknya sendiri(milik penggugat atau pemohon )  Conservatoir Beslag atas barang milik debitur/tergugat/termohon Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 106
  • 107. Conservatoir beslag atas barang miliknya sendiri  Dalam sita jaminan ini barang yang menjadi obyek penyitaan adalah barang milik dari pihak penggugat atau pemohon sendiri yang dikuasai oleh pihak lain,dalam sita ini tujuannya bukan untuk menjamin suatu tuntutan berupa tagihan uang atau pembayaran sejumlah uang tertentu,akan tetapi lebih dimaksudkan hanya untuk mejamin suatu hak kebendaan dari pemohon(penggugat) dan penyitaan akan berakhir dengan diserahkan benda obyek penyitaan. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 107
  • 108. Macam-macam Sita Jaminan atas Barang Sendiri  Revindikatoir beslag ;  Sita Marital Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 108
  • 109. Revindikatoir beslag  Yaitu penyitaan yang dilakukan atas permohonan pemilik barang bergerak yang ada di tangan pihak orang lain atau di bawah kekuasaan orang lain (tergugat atau termohon ) secara lisan maupun secara tertulis ke pengadilan negeri di tempat orang yang menguasai benda tersebut bertempat tinggal  Dalam permohonan sita revindikatoir tidak diperlukan adanya alasan yang berupa praduga bahwa termohon ada etikat tidak baik untuk mengalihkan barang dimaksud (Pasal 226 HIR ) Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 109
  • 110. Unsur-unsur Revindicatoir Beslag  Obyek penyitaan harus berupa barang bergerak;  Barang bergerak tersebut merupakan barang milik penggugat atau pemohon yang dikuasai oleh tergugat atau termohon;  Permintaan/permohonan harus diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal termohon;  Permohonan dapat diajukan secara lisan maupun tertulis;  Barang yang menjadi obyek penyitaan harus diterangkan secara seksama dan terinci. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 110
  • 111. Sita Marital  Sita Marital yaitu sita atas barang milik sendiri yang terjadi dalam hal ada gugat cerai , sita ini dikenal dalam sistem hukum acara untuk golongan orang Barat yang diatur dalam Pasal 823 a RV dan seterusnya , sita marital dimohonkan oleh pihak istri terhadap harta bersama yang dikuasai oleh suami, baik yang berupa barang bergerak maupun benda tetap,tujuan dari penyitaan ini adalah untuk menjamin agar barang-barang yang disita tidak jatuh atau dialihkan pada pihak ketiga. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 111
  • 112. Conservatoir Beslag atas barang milik debitur/tergugat/termohon  Bentuk penyitaan inilah yang merupakan bentuk penyitaan yang sesungguhnya yang bersifat Conservatoir Beslag (CB) sebagimana ditentukan dalam Pasal 227 HIR ayat (1) “Jika ada persangkaan yang beralasan,bahwa orang yang berhutang sebelum dijatuhkan keputusan kepadanya,atau sedang keputusan yang dijatuhkan kepadanya,belum dapat dijalankan,berusaha akan menggelapkan atau akan mengankut barangnya ,baik yang tetap maupun tidak tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang,maka ketua atas permohonan pihak yang berkepentingan untuk itu (pemohon/penggugat) dapat memberikan perintah supaya barang itu disita untuk menjaga hak pemohon……”. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 112
  • 113. Unsur-unsur Conservatoir Beslag  pengajuan conservatoir beslag harus ada alasan praduga bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan beritikat tidak baik untuk mengalihkan atau menggelapkan barang-barangnya;  barang yang menjadi obyek penyitaan adalah milik dari pihak tergugat/termohon,bukan milik dari pihak penggugat atau pemohon;  permohonan Conservatoir Beslag diajukan pada ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan;  permohonan conservatoir beslag diajukan secara tertulis;  obyek penyitaan Conservatoir beslag dapat berupa benda bergerak,benda tidak bergerak atau benda bergerak milik tergugat yang dikuasai oleh pihak ketiga. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 113
  • 114. Perbedaan Pokok antara Conservatoir Beslag dan Revindicatoir Beslag :  Obyek permohonan Conservatoir Beslag adalag benda bergerak maupun benda tetap milik dari debitur/tergugat/termohon maupun benda bergerak milik debitur/tergugat/termohon yang dikuasai oleh pihak ketiga,Sedangkan dalam Revindikatoir Beslag obyek penyitaan adalah benda bergerak milik dari penggugat/ pemohon sendiri yang dikuasai oleh tergugat.  dalam Conservatoir Beslag permohonannya harus disertai adanya alasan yang berupa praduga adanya itikat tidak baik dari pihak tergugat untuk mengalihkan /menggelapkan barangnya, sedangkan dalam Revindikatoir Beslag alasan itu tidak diperlukan.  Permohonan atas Conservatoir Beslag diajukan dengan surat tertulis, Sedang dalam Revindikatoir beslag dapat secara lisan maupun tertulis .  Presented By MasConservatoir Beslag Dalam Hono Rio Kertanegara bertujuan untuk pembayaran sejumlah uang tertentu, 114 sedang dalam Revindicatoir Beslag bertujuan untuk penyerahan atas barang atau benda yang menjadi obyek penyitaan.
  • 115. Persamaan Conservatoir Beslag dan Revindicatoir Beslag :  Sama-sama untuk menjamin tuntutan dalam hal tuntutan dikabulkan;  dapat dinyatakan syah dan berharga apabila gugatan dikabulkan dan pengajuannya memenuhi syarat berdasar undang-undang;  dalam hal gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima,maka Conservatoir Beslag maupun Revindicatoir Beslag akan diperintahkan untuk diangkat, hal ini ditegaskan dalam Pasal 227 ayat (4) “ Jika gugatan itu diterima,maka penyitaan itu disahkan,jika itu ditolak maka diperintahkan supaya dicabut penyitaan itu “ Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 115
  • 116. IV. PROSES PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 116
  • 117. 4.1. Pencabutan dan Perubahan Gugatan  Pencabutan gugatan pada prinsipnya diperbolehkan,pencabutan gugatan dapat dilakukan oleh penggugat,perkara mau dilanjutkan atau tidak sesungguhnya menjadi hak dan kewenangan dari para pihak sendiri. Pencabutan gugatan dapat dilakukan :  Sebelum pihak tergugat memberikan jawaban dan; Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 117
  • 118. Pencabutan Gugatan Sebelum Tergugat Memberikan Jawaban  Gugatan dapat dicabut begitu saja oleh pihak penggugat tanpa perlu mendapatkan ijin atau persetujuan dari pihak tergugat  Terhadap gugatan yang dicabut sebelum ada jawaban,dikemudian hari apabila penggugat berkeinginan untuk mengajukan gugatannya kembali masih dimungkinkan. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 118
  • 119. pencabutan gugatan dilakukan setelah pihak tergugat memberikan jawaban  Pencabutan Surat Gugatan harus mendapatkan persetujuan dari pihak tergugat. Dalam hal tida mendapatkan persetujuan dari pihak tergugat maka pencabutan tidak dapat dilakukan.  Gugatan yang dicabut setelah ada jawaban dari pihak tergugat,maka bagi penggugat dikemudian hari sudah tidak dapat mengajukan gugatannya kembali,oleh karena penggugat sudah dianggap melepaskan hak-haknya secara suka rela terhadap pihak tergugat. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 119
  • 120. Penambahan dan perubahan gugatan  Penambahan atau perubahan gugatan pada prinsipnya juga diperbolehkan,HIR tidak mengatur tentang masalah penambahan dan perubahan gugatan,termasuk hal apa yang boleh dan tidak boleh untuk ditambah atau dirubah. Dalam praktek perubahan dan penambahan diperbolehkan sepanjang tidak merugikan para pihak khususnya kepentingan pihak tergugat dan penambahan atau perubahan tersebut tidak menambah atau merubah tentang pokok perkaranya. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 120
  • 121. 4.2. Putusan Gugur,Verstek dan Putusan Damai Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 121
  • 122. Putusan Gugur  Adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim diluar hadirnya pihak penggugat atau wakilnya pada sidang yang pertama sekalipun yang bersangkutan sudah dilakukan pemanggilan secara benar,syah dan patut untuk hadir di muka sidang pengadilan pada waktu yang sudah ditentukan Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 122
  • 123. Pasal 124 HIR  “ Jikalau sipenggugat,walaupun dipanggil dengan patut,tidak menghadap pengadilan negeri pada hari yang ditentukan itu dan tidak juga menyuruh seorang lain menghadap selaku wakilnya,maka gugatannya dipandang gugur dan sipenggugat dihukum membayar biaya perkara;akan tetapi sipenggugat berhak,sesudah membayar biaya yang tersebut,memasukkan gugatannya sekali lagi “ Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 123
  • 124. Pemanggilan benar,syah dan patut  Pemanggilan dilakukan dan diberikan secara langsung pada yang bersangkutan atau wakilnya di tempat tinggal atau domisilinya.  Dalam hal panggilan tidak dapat diberikan secara langsung pada yang bersangkutan maka surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau lurah di tempat tinggal yang bersangkutan  Dalam hal tempat tinggal atau domisili yang bersangkutan tidak diketahui atau tidak dikenal maka surat panggilan harus ditempel di kantor pengadilan yang bersangkutan dan di kantor wali kota atau bupati. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 124
  • 125. Pemanggilan Benar,Syah dan Patut  Surat panggilan harus memperhatikan masa tenggang waktu yang patut antara diterimanya pemanggilan dengan waktu sidang,sekurang-kurangnya panggilan disampaikan tiga hari kerja sebelum sidang dimulai.  Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dan dibuatkan berita acara pemanggilan pihak-pihak.  Di dalam praktek biasanya pemanggilan akan dilakukan oleh pengadilan pada para pihak dua kali berturut- turut,baru kalau pemanggilan kedua tidak hadir juga dapat dijatuhkan putusan gugur. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 125
  • 126. Putusan Verstek( Pasal 125 HIR )  Jika sitergugat,walaupun sudah dipanggil dengan patut tidak menghadap pada hari yang ditentukan,dan tidak juga menyuruh seorang lain menghadap selaku wakilnya,maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir,kecuali jika nyata kepada pengadilan negeri,bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan  Akan tetapi jika sitergugat dalam surat jawabannya mengajukan perlawanan (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berhak menerima perkara itu,hendaklah pengadilan negeri,walaupun si tergugat sendiri atau wakilnya tidak menghadap,sesudah didengar sipenggugat,mengadili perlawanannya dan hanya kalau perlawanannya itu ditolak,maka putusan dijatuhkan mengenai pokok perkara. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 126
  • 127. Putusan Verstek  Jika gugatan diterima,maka putusan pengadilan negeri dengan perintah ketua diberitahukan kepada orang yang dikalahkan,dan serta itu diterangkan kepadanya bahwa ia berhak dalam waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 129,mengajukan perlawanan terhadap putusan tak hadir itu pada majelis pengadilan itu juga  Di bawah keputusan tak hadir itu panitera pengadilan mencatat,siapa yang diperintahkan menjalankan pekerjaan itu dan pakah diberitahukannya tentang hal itu baik dengan surat maupun dengan lisan. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 127
  • 128. Syarat-syarat putusan verstek yang mengabulkan gugatan (Pasal 125 ayat (1) HIR :  Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan;  Tidak menyuruh wakilnya untuk datang pada sidang yang pertama;  Telah dilakukan pemanggilan secara benar,sah dan patut;  Petitum tidak melawan hak;  Petitum beralasan Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 128
  • 129. verszet (Perlawanan )  Terhadap putusan Verstek yang isinya mengabulkan gugatan pihak tergugat dapat mengajukan verszet (Perlawanan ) pada pengadilan negeri yang telah memutus putusan verszet tersebut. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 129
  • 130. Tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan  Dalam waktu 14 hari setelah putusan verstek diberitahukan kepada pihak yang dikalahkan itu sendiri  Sampai hari kedelapan setelah teguran seperti yang dimaksud dalam Pasal 196 HIR,apabila yang ditegur tidak datang menghadap  Kalau tidak datang waktu ditegur,sampai hari kedelapan setelah sita eksekutorial (197 HIR ). Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 130
  • 131. Upaya Banding Atas Putusan Verstek  Terhadap putusan verstek yang isinya menolak gugatan,bagi pihak penggugat dapat mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi berdasarkan ketentuan tentang upaya hukum banding Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 131
  • 132. Putusan Damai  Putusan Damai adalah putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan hasil perdamaian para pihak yang telah disepakati dalam akta perdamaian  Putusan damai bersifat menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi dan mentaati isi perdamaian yang telah disepakati oleh penggugat dan tergugat Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 132
  • 133. Perdamaian Di Luar Sidang Perdamaian yang dilakukan di luar sidang,berlakunya bagi para pihak tidak beda halnya dengan perjanjian pada umumnya,perdamaian mengikat seperti halnya undang- undang bagi penggugat maupun tergugat dan sifat berlakunya mengikat dengan etikat baik. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 133
  • 134. Perdamaian Di Dalam sidang Perdamaian yang dilakukan di dalam sidang (akta perdamaian) yang dikuatkan dalam bentuk putusan damai,mempunyai kekuatan hukum seperti putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap(in kracht van gewijsde) mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa bagi para pihak,putusan damai bersifat final and binding. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 134
  • 135. Jawaban Tergugat dan Gugat Balik (Rekonvensi)  Jawaban yang tidak secara langsung mengenai pokok perkara berupa tangkisan atau eksepsi  Jawaban yang menyangkut pokok perkara (verweer ten principale ) Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 135
  • 136. Tangkisan(Eksepsi)  eksepsi prosesuil (processueel ) yaitu eksepsi yang menyangkut acara pemeriksaan perkara di pengadilan (Eksepsi yang diatur dalam HIR)  eksepsi berdasar hukum material yaitu eksepsi yang sudah masuk dalam materi gugatan atau sudah menyangkut pokok perkara (diatur dalam ketentuan RV) Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 136
  • 137. eksepsi prosesuil (processueel )  Eksepsi tentang ketidak wenangan hakim dalam memeriksa suatu perkara tertentu ,baik menyangkut kopetensi absulut maupun relative.  Eksepsi bahwa hakim telah melanggar asas nebis in idem.  Eksepsi bahwa perkara yang sama sedang diperiksa oleh pengadilan negeri yang lain.  Eksepsi bahwa perkara sedang diperiksa oleh pengadilan banding atau kasasi.  Eksepsi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai kualifikasi / sifat untuk bertindak di muka pengadilan. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 137
  • 138. eksepsi berdasar hukum material  eksepsi delatoir yaitu eksepsi yang menyatakan,bahwa gugatan penggugat belum dapat dikabulkan,misalnya karena penggugat telah memberikan penundaan pembayaran dan sebagainya.  eksepsi peremptoir adalah eksepsi yang bersifat menghalangi dikabulkannya gugatan,misalnya gugatan yang diajukan sudah lampau waktu, atau bahwa utang yang menjadi dasar gugatan telah dihapuskan. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 138
  • 139. Jawaban Yang Menyangkut Pokok Perkara  menolak gugatan baik sebagian maupun seluruh gugatan / tuntutan  mengakui gugatan/tuntutan baik sebagian maupun seluruhnya  dengan alasan pertama dan kedua diikuti adanya gugat balik (rekonvensi ). menolak gugatan baik sebagian maupun seluruh gugatan / tuntutan  mengakui gugatan/tuntutan baik sebagian maupun seluruhnya  dengan alasan pertama dan kedua diikuti adanya gugat balik (rekonvensi ). menolak gugatan baik sebagian maupun seluruh gugatan / tuntutan  mengakui gugatan/tuntutan baik sebagian maupun seluruhnya  dengan alasan pertama dan kedua diikuti adanya gugat balik (rekonvensi ). Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 139
  • 140. Gugat Rekonvensi (Gugat Balik)  Gugat balik atau Rekonvensi diajukan oleh tergugat terhadap penggugat secara bersama- sama dalam memberikan jawabannya,sebelum proses pembuktian dilakukan.  Gugat balik atau Rekonvensi pada dasarnya dapat diajukan dalam segala perkara yang secara langsung terkait dengan para pihak Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 140
  • 141. Gugat Rekonvensi Yang Tidak Diperbolehkan (Pasal 132 a HIR )  apabila dalam gugat konvensi (gugat asal ) penggugat bertindak sebagai suatu kualitas tertentu atau berdasarkan sifatnya,sedang dalam gugat balik (Rekonvensi )menyangkut diri pribadi dari penggugat atau sebaliknya. Contohnya dalam gugat konvensi penggugat pertindak sebagai wali ,orang tua atau pengampu, maka dalam gugat balik tidak boleh ditujukan pada penggugat secara pribadi.  Jika pengadilan negeri yang memeriksa gugat konvensi secara absulut tidak wenang memeriksa gugat balik (Rekonvensi).  Dalam perkara sengketa pelaksanaan putusan  Dalam hal pada pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugat rekonvensi,maka pada tingkat banding tidak boleh ada gugat rekonvensi.  Dalam hal perkara yang menyangkut bezit dan egendom atau Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 141 penguasaan dan kepemilikan.
  • 142. Keuntungan adanya Gugat Balik ( Rekonvensi )  menghemat biaya  mempermudah pemeriksaan perkara  mempercepat proses penyelesaian sengketa  menghindarkan terjadinya putusan yang saling bertentangan. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 142
  • 143. 4.4. Proses Pembuktian dan Macam- macam Alat Bukti  Dalam perkara perdata para pihak sendirilah,baik penggugat maupu tergugat yang harus membuktikan kebenaran dari dalil-dalail yang diajukan baik dalam gugatan maupun dalam jawaban. Tugas hakim adalah memberikan penilaian apakah dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak dapat diterima berdasarkan pembuktian yang diajukan.  Yang harus dibuktikan oleh para pihak adalah peristiwa yang disengketakan dan tidak semua peristiwa harus dibuktikan Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 143
  • 144. Peristiwa Yang Tidak Perlu Dibuktikan  karena memang peristiwanya tidak perlu untuk dibuktikan atau diketahui atau dianggap tidak mungkin untuk diketahui oleh hakim. Misalnya dalam hal dijatuhkan putusan verstek,dalam hal gugatan diakui oleh tergugat,dalam hal ada sumpah penentu atau dalam hal bantahan kurang cukup.  Karena memang peristiwanya secara ex officio dianggap dikenal atau diketahui oleh hakim. Misalnya terhadap peristiwa-peristiwa notoir atau peristiwa yang sudah diketahui oleh umum,peristiwa-peristiwa yang terjadi selama persidangan.  Karena menyangkut pengetahuan tentang pengalaman yang diperoleh berdasarkan pengetahuan umum. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 144
  • 145. Pengertian Pembuktian  Pembuktian dakam arti yang logis,kata membuktikan berarti memberikan kepastian yang absulut kebenarannya sehingga pembuktian yang sebaliknya sudah tidak dimungkinkan,pembuktian ini biasanya didasarkan pada suatu aksioma tertentu yang pasti.  Pembuktian dalam arti yang konvensionil,membuktikan adalah memberikan kepastian,hanya kepastiannya bukan kepastian yang absulut melainkan kepastian yang bersifat relative.  Pembuktian dalam arti yuridis,membuktikan dalam ari yuridis adalah pembuktian yang bersifat konvensionil dalam arti yang khusus,yaitu bahwa pembuktian dalam arti yuridis kebenarannya hanya berlaku bagi pihak-pihak yang bersengketa saja dan tidak berlaku bagi orang lain. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 145
  • 146. Membuktikan dalam arti yuridis  adalah memberikan kepastian dasar yang cukup pada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna mendapatkan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan oleh para pihak. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 146
  • 147. Beban Pembuktian  adalah menyangkut pertanyaan siapa yang harus terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk melakukan pembuktian atas peristiwa yang disengketakan, apakah pihak penggugat atau pihak tergugat. Persoalan pembuktian merupakan persoalan adil tidak adil,persoalan fair tidak fair,oleh karena itu pembagian beban pembuktian merupakan persoalan yang tidak mudah bagi hakim,karena hakimlah yang harus membagi dan menentukan siapa yang harus membuktikan. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 147
  • 148. Asas Umum Beban Pembuktian  diatur dalam Pasal 163 HIR,Pasal 283 RBg,Pasal; 1865 BW,yang menyatakan “ Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain,maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu “ Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 148
  • 149. Ketentuan Khusus Tentang Beban Pembuktian  Pasal 533 BW “orang yang menguasai barang tidak perlu membuktikan adanya itikad baiknya,siapa yang mengemukakan adanya itikad tidak baik harus membuktikan “  Pasal 535 “ Kalau seseorang sudah memulai menguasai sesuatu untuk orang lain ,maka selalu dianggap meneruskan penguasaan tersebut ,kecuali apabila terbukti sebaliknya”  Pasal 1244 “ Kreditur dibebaskan dari pembuktian kesalahan dari debitur dalam hal adanya wanprestasi “ Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 149
  • 150. Teori Beban Pembuktian  Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (bloot affirmatief ) ----- menurut teori ini,maka pihak yang harus membuktikan adalah pihak yang mengemukakan adanya sesuatu bukan pihak yang mengingkarinya.  Teori hukum subyektif ----------- berdasarkan teori ini suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif dan pihak yang mengemukakan adanya sesuatu hak harus membuktikan.  Teori Hukum Acara --------- berdasarkan teori ini maka beban pembuktian didasarkan pada kesamaan kedudukan antara penggugat dan tergugat,sehingga dalam membagi beban pembuktian harus didasarkan pada nilai keadilan,keseimbangan dan nilai kepatutan bagi para pihak. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 150
  • 151. Teori Beban Pembuktian  Berdasarkan beberapa teori tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian beban pembuktian hakimlah yang mempunyai peranan menentukan siapa yang harus membuktikan dan bagaimana pembagiannya secara adil bagi para pihak. Di dalam praktek pembagian beban pembuktian dipandang adil dan patut, kalau pihak yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling sedikit dirugikan jika disuruh untuk membuktikan. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 151
  • 152. Macam-macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya Dalam hukum acara perdata dikenal adanya beberapa macam alat bukti ( Pasal 164 HIR atau Pasal 284 RBg ) :  alat bukti surat atau tertulis  alat bukti saksi  alat bukti persangkaaan (vemoedens, praesumptiones )  alat bukti pengakuan Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 152  alat bukti sumpah.
  • 153. Alat Bukti Surat atau Tertulis  adalah alat bukti yang berbentuk sesuatu apapun yang memuat tanda-tanda bacaan yang berupa pencurahan isi hati atau buah pikiran seseorang yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum tertentu. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 153
  • 154. Macam-Macam Alat Bukti Surat  alat bukti surat yang berupa surat biasa atau bukan akta;  alat bukti surat yang berbentuk akta Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 154
  • 155. Surat Biasa  adalah surat yang pembuatannya tidak dimaksudkan sebagai alat pembuktian atas suatu peristiwa atau perbuatan hukum tertentu,kalau kemudian dijadikan alat bukti semata-mata karena adanya kepentingan yang menghendaki dan sifatnya kebetulan saja. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 155
  • 156. Akta  adalah surat yang diberi tandatangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan yang dibuat secara sengaja sejak semula untuk kepentingan pembuktian atas peristiwa atau perbuatan hukum yang tercantum di dalamnya. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 156
  • 157. Dokumen (UU No.13/1985)  kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan,keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Dari pengetian tentang dokumen seperti tersebut ,jelas bahwa surat,baik surat biasa maupun akta merupakan dokumen. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 157
  • 158. Tanda Tangan  adalah pembubuhan nama dari si pembuat atau si penandatangan,berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang- undang bea meterai No.13 tahun 1985 Tandatangan-------adalah “Sebagimana lazimnya dipergunakan,termasuk pula paraf teraan atau cap tandatangan atau cap paraf teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tandatangan “  Dipersamakan dengan tandatangan adalah sidik jari atau cap jempol yang sudah di “waarmerking “ oleh notaries atau pejabat lain yang diberi kewenangan untuk itu . Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 158
  • 159. Pasal 2 ayat (1) UU No.13/1985 Tentang Bea Meterai  Alat bukti surat wajib dibubuhi metarai  Meterai berfungsi sebagai bentuk kewajiban pembayaran pajak bea meterai  Untuk dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan sebagai akta  Putusan MA tanggal 13 Maret 1971 No.589 K /SIP/1970 berpendapat bahwa surat bukti yang tidak dibubuhi meterai tidak merupakan alat bukti yang sah  Bukti surat yang sejak semula belum dibubuhi meterai dapat dimintakan pemeteraian kemudian ( Nazegeling) pada pejabat kantor pos 159 Presented By Mas Hono Rio Kertanegara
  • 160. Macam-macam Akta  Akta di bawah tangan  Akta otentik Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 160
  • 161. Akta Di Bawah Tangan  Akta yang sengaja dibuat oleh para pihak sediri tanpa bantuan seorang pejabat dengan tujuan untuk pembuktian atas suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu  Akta di bawah tangan yang memuat hutang sepihak wajib ditulis tangan sendiri oleh pembuatnya,atau setidak-tidaknya tentang keterangan yang menguatkan jumlah atau besarnya atau banyaknya yang harus dipenuhi ditulis sendiri dengan huruf seluruhnya. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 161
  • 162. Kekuatan Pembuktian Akta Kekuatan pembuktian akta sebagai alat bukti di pengadilan dapat dilihat dari:  Kekuatan pembuktian Lahir;  Kekuatan pembuktian Formil;  Kekuatan pembuktian material Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 162
  • 163. Kekuatan Pembuktian Lahir Akta Di Bawah tangan  Akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan lahir;  Tandatangan akta di bawah tangan dapat diakui dapat juga diingkari oleh pembuatnya  Akta di bawah tangan yang diakui tandatangannya oleh para pihak yang membuat menjadikan akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;  Dalam hal tandatangan para pihak diingkari,maka kebenaran akta harus diperiksa kebenarannya. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 163
  • 164. Kekuatan Pembuktian Formil akta Di Bawah tangan  Akta di bawah tangan yang diakui tandatangannya memiliki kekuatan pembuktian formil;  Telah memberikan kebenaran bahwa keterangan atau pernyataan dalam akta adalah keterangan atau pernyataan dari si penandatangan. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 164
  • 165. Kekuatan Pembuktian Materiil Akta Di Bawah Tangan  Akta di bawah tangan yang sudah diakui tandatangannya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna seperti akta otentik;  Isi keterangan di dalam akta di bawah tangan yang sudah diakui tandatangannya secara materiil dianggap benar bagi para pembuatnya dan pihak-pihak yang diuntungkan dari akta tersebut. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 165
  • 166. Akta Otentik  Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,baik dengan bantuan maupun tidak dari pihak yang berkepentingan,dengan mencatat apa yang dimntakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan;  Suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu,merupakan bukti yang lengkap (sempurna) antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka,akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubunannya dengan pokok dari akta ( Pasal 165 HIR,Pasal 285 RBg,Pasal 1868 BW) Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 166
  • 167. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik  Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap atau sempurna bagi para pihak yang membuat,ahli waris dan pihak ketiga yang mendapatkan hak dari akta yang bersangkutan;  Jika tidak ada bukti yang sebaliknya dan sebanding ,maka akta otentik selalu dianggap benar isinya tanpa pembuktian lebih lanjut.  Terhadap pihak ketiga akta otentk merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas dan penilaiannya diserahkan pada pertimbangan hakim;  Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahir,formil maupun kekuatan pembuktian materiil Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 167
  • 168. Alat Bukti Keterangan Saksi  Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh pihak ketiga di luar pihak-pihak yang bersengketa yang diberikan secara lisan,langsung dan pribadi di muka sidang pengadilan tentang apa yang dilihat,didengar,dialami atau dia ketahui atau dia rasakan terhadap suatu peristiwa,kejadian atau perbuatan hukum tertentu.  Kesaksian bukan merupakan kesimpulan atau pendapat atau dugaan dari seseorang.  pada asasnya pembuktian dengan saksi dapat dipakai dalam segala perkara perdata ,kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 1895 BW,Pasal 139 HIR)  Keterangan yang diperoleh dari pihak ketiga (Testimonium de auditu) bukan merupakan keterangan saksi.  Seorang Saksi bukanlah saksi (Unus testis nullus testis) keterangan dari seorang saksi saja tanpa alat bukti yang lain dianggap tidak cukup dan tidak boleh dijadikan dasar putusan hakim. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 168
  • 169. Unsur-unsur Keterangan Saksi  Keterangan saksi diberikan oleh pihak ketiga;  Keterangan diberikan secara langsung,lisan dan pribadi di dalam sidang;  Keterangan yang diberikan merupakan peristiwa,kejadian atau perbuatan yang dilihat,didengar,dialami atau dirasakan sendiri; Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 169
  • 170. Kekuatan Pembuktian Saksi  Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas,artinya hakim mempunyai kebebasab untuk menilai apakah keterangan saksi itu dapat dipecaya atau tidak sangat tergantung pada penilaian hakim Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 170
  • 171. Parameter Penilaian Keterangan Saksi(172 HIR)  Kesesuaian atau kecocokan antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya  Kesesuaian keterangan saksi dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang disengketakan  Pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk memberikan keterangan kesaksiannya,misalnya cara hidup,adat istiadat,serta martabat saksi atau segala seuatu yang munkin dapat mempengaruhi tingkat kejujuran dari saksi. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 171
  • 172. Testimonium de auditu  Keterangan yang diperoleh dari pihak ketiga bukan merupakan keterangan saksi. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 172
  • 173. Unus testis nullus testis  Seorang Saksi bukanlah saksi ,keterangan dari seorang saksi saja tanpa alat bukti yang lain dianggap tidak cukup dan tidak boleh dijadikan dasar putusan hakim. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 173
  • 174. Golongan Orang Yang Dianggap Tidak Mampu Menjadi saksi  Golongan orang yang tidak mampu secara mutlak (hakim dilarang mendengar mereka sebagai saksi) a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut garis keturunan yang lurus dari salah satu pihak; b. Sumi istri dari salah satu pihak ,meskipun sudah bercerai.  Golongan orang yang tidak mampu secara relatif (nisbi): Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 174 a. anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun;
  • 175. Alasan Bagi Golongan Yang Secara Absulut Tidak Dapat Menjadi Saksi  Pihak-pihak ini pada umumnya dianggap kurang obyektif apabila didengar keterangannya sebagai saksi;  untuk menjaga hubungan kekeluargaan agar tetap baik di antara para pihak;  untuk mencegah timbulnya tekanan batin setelah memberikan keterangan sebagai saksi. Pihak-pihak seperti tersebut,dalam perkara tertentu masih dimungkinkan untuk menjadi saksidan mereka tidak berhak untuk mengundurkan diri sebagai saksi,terutama dalam perkara yang menyangkut kedudukan keperdataan dari para pihak atau dalam perkara yang menyangkut tentang perjanjian kerja ( Pasal 145 ayat (2) HIR ) Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 175
  • 176. Golongan Orang Yang Memiliki Hak Ingkar Untuk Menjadi Saksi segolongan orang yang atas permintaannya sendiri dapat dibebaskan dari kewajiban untuk menjadi saksi (Hak ingkar / Verschoningrecht) :  Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak;  Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari pada suami atau istri salah satu pihak;  Semua orang yang karena martabat,jabatan atau hubungan kerja yang sah diwajibkan mempunyai rahasia. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 176
  • 177. Kewajiban Saksi  Kewajiban untuk menghadap;  Kewajiban untuk bersumpah;  Kewajiban untuk memberikan keterangan dengan benar. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 177
  • 178. Sanksi Bagi Saksi Yang Tidak Mau Menghadap  Dapat dipaksa untuk menghadap  Dapat dihukum untuk membayar biaya pemanggilan  Dapat dikenakan penyanderaan (gijzeling) Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 178
  • 179. Alat Bukti Persangkaan  Persangkaan merupakan alat bukti yang bersifat tidak langsung.  Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata ke peristiwa lain yang belum terang kenyataannya ( Pasal 1915 BW ) Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 179
  • 180. Persankaan  Persangkaan berdasarkan undang-undang atau hukum (Praesumptiones juris);  Persangkaan yang merupakan kesimpulan hakim atau persangkaan berdasarkan kenyataan atau fakta ( Praesumtiones facti ) Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 180
  • 181. Persangkaan Berdasar Hukum/Undang-undang Persangkaan yang telah diberikan oleh undang-undang sendiri yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan  Praesumptiones juris Tatum,yaitu persangkaan berdasarkan undang-undang yang masih dimungkinkan ada bukti lawan. Contoh : Pasal 633 BW tentang tembok batas, Pasal 658 BW tentang parit atau selokan batas, Pasal 1394 tentang 3 Kuitansi pembayaran sewa  Praesumptiones juris et de jure, yaitu persangkaan berdasarkan undang- undang yang tidak mungkin ada bukti lawan. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 181 Contoh : Semua peristiwa yang dapat menjadi dasar untuk membatalkan perbuatan-perbuatan tertentu ( Pasal 184,911,1681 BW)
  • 182. Persangkaan Berdasarkan Kenyataan ( Praesumptiones Facti )  Pada persangkaan berdasarkan kenyataan,hakimlah yang memmutuskan berdasarkan kenyataannya,apakah mungkin dan sampai berapa jauhkah kemungkinannya untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu dengan membuktikan peristiwa lain.  Persangkaan berdasarkan fakta,hanya boleh diperhatikan oleh hakim pada waktu menjatuhkan putusan apabila persangkaan itu bersifat :PENTING,SAKSAMA,TERTENTU dan ada HUBUNGANNYA SATU SAMA LAIN Rio Kertanegara Presented By Mas Hono 182
  • 183. Alat Bukti Pengakuan  Keterangan dari salah satu pihak dalam satu pekara,dimana ia mengakui apa yang dikemukakan oleh pihak lawan ,baik sebagian atau keseluruhan adalah benar.  Pengakuan merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 183
  • 184. Macam-macam Pengakuan  Pengakuan Murni;  Pengakuan dengan kualifikasi;  Pengakuan dengan klausula Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 184
  • 185. Alat Bukti Sumpah  Sumpah Pelengkap (Suppletoir);  Sumpah Penaksiran ( aestimatoir);  Sumpah Pemutus/Penentu (dicisoir) Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 185
  • 186. Putusan Hakim  Suatu pernyataan hakim yang diucapkan di persidangan karena jabatannya yang dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 186
  • 187. Kekuatan Putusan Hakim  Kekuatan Mengikat;  Kekuatan Pembuktian  Kekuatan eksekutorial Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 187
  • 188. Susunan dan Isi Putusan  Kepala Putusan;  Identitas Para Pihak;  Pertimbangan (Konsideran);  Amar Putusan ( Diktum) Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 188
  • 189. Jenis Putusan Hakim( Pasal 185 ayat 1 HIR )  Putusan akhir;  Bukan putusan akhir Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 189
  • 190. Sifat Putusan Akhir  Putusan yang bersifat menghukum (condemnatoir)  Putusan yang bersifat menciptakan (constitutif)  Putusan yang bersifat menerangkan / menyatakan (declaratoir) Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 190
  • 191. Putusan Condemnatoir  Putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi suatu prestasi tertentu  Dalam putusan condemnatoir diakui adanya hak penggugat atas prestasi yang dituntut  Prestasi yang timbul karena adanya perikatan maupun karena undang-undang  Bentuk perkaranya berupa gugatan  Contoh: Putusan hakim yang menghukum penggugat untuk membayar sejumlah uang tertentu sebagai pokok hutang, bunga, dll. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 191
  • 192. Putusan Constitutif  Putusan yang bersifat meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum yang baru  Putusan constitutif tidak memerlukan eksekusi.  Bentuk perkaranya permohonan  contoh : Putusan perceraian,pengangkatan wali,pengangkatan pengampu,pernyataan pailit Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 192
  • 193. Putusan Declaratoir  Putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah atas suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu.  Putusan declaratoir tidak memerlukan eksekusi.  Bentuk perkaranya permohonan.  Contoh : Sengketa tentang keabsahan seorang anak, penetapan ahli waris, menetapkan sahnya suatu perjanjian dll Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 193
  • 194. Upaya Hukum  Upaya Hukum Biasa, adalah upaya hukum yang dapat digunakan oleh para sebelum putusan memiliki kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde )  Upaya hukum Luar Biasa / Istimewa, adalah upaya hukum yang dapat digunakan oleh para pihak terhadap putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 194
  • 195. Upaya Hukum Biasa  Perlawanan ( Verzet )  Banding  Kasasi Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 195
  • 196. Upaya Hukum Verzet  Verzet atau perlawanan merupakan upaya hukum yang dapat digunakan oleh tergugat yang dikalahkan dalam putusan di luar hadir ( Putusan Verstek )  Bagi penggugat dalamputusan verstek upaya hukum yang dapatdigunakan adalah banding. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 196
  • 197. Upaya Hukum Banding  Dasar hukumnya Undang-undang No.20 Tahun 1947 untuk Jawa dan Madura dan Pasal 199-205 RBg Untuk luar Jawa dan Madura  Permohonan banding wajib diajukan dalam jangka waktu 14 hari terhitung mulai hari berikutnya sejak putusan diberitahunan pada para pihak. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 197
  • 198. ……..Banding  Pada pihak lawan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya permohonan banding harus diberitahu tentang adanya permohonan banding tersebut.  Dalam jangka waktu 14 hari para pihak diberikan kesempatan untuk melihat berkas-berkas banding Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 198
  • 199. Memori Banding  Pada pihak pemohon banding diperbolehkan mengajukan memori banding  Pada pihak termohon banding diperbolehkan mengajukan kontra memori banding  Memori dan kontra memori banding bukan hal yang diwajibkan Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 199
  • 200. Bentuk Putusan Banding  Bersifat menguatkan putusan pengadilan negeri;  Bersifat memperbaiki putusan pengadilan negeri;  Bersifat membatalkan putusan pengadilan negeri. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 200
  • 201. Upaya Hukum Kasasi  Semua putusan yangdiberikan dalam tin gkat akhir oleh pengadilan lain daripada Mahkamah Agung dapat dimintakan kasasi;  Permohonan kasasi diajukan melalui panitera pengadilan negeri yang memutus pokok perkara yang dimintakan kasasi Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 201
  • 202. Kasasi  Permohonan kasasidapat diajukan secara lisan maupuntertulis;  Permohonan kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari kerja sesudah putusan atau penetapan yang dimaksud diberitahukan kepada pemohon ( Pasal 46 UU No.14/1985) Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 202
  • 203. Kasasi  Dalam tenggang waktu 14 hari sejak permohonan kasasi didaftarkan, pemohon wajib menyampaikan memori kasasi ( Pasal 47 UU No. 14 / 1985)  Tidak dipenuhinya tenggang waktu permohonan maupun penyampaian memori kasasi , permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 203
  • 204. Kasasi  Memori kasasi wajib mencantumkan dasar alasan permohonan kasasi.  Pihak termohon kasasi berhak mengajukan jawaban terhadap memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi { Pasal 14 ayat (3) UU No.14 /1985 } Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 204
  • 205. Alasan Permohonan Kasasi (Pasal 30 UU No 14/1985)  Hakim tidak wenang atau melampaui batas wewenang;  Hakim salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;  Hakim lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kebatalan putusan; Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 205
  • 206. Alasan kasasi  Putusan hakim tidak cukup atau kurang lengkap dipertimbangkan ( Yurisprudensi MA No.492 K/SIP/1970 Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 206
  • 207. Upaya Hukum Luar Biasa  Peninjauan Kembali ( Request Civil )  Perlawanan Pihak Ketiga ( Derden Verzet ) Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 207
  • 208. Peninjauan Kembali  Peninjau adalah upaya hukum luar biasa yang dapat digunakan oleh para pihak dalam hal upaya hukum biasa sudah tertutup dan putusan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap  Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan secara tertulis maupun lisan;  Dalam waktu 14 hari setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan PK, maka panitera mengirimkan salinan PK pada pihak lawan; Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 208
  • 209. Peninjauan Kembali  Permohonan PK tidak menunda pelaksanaan putusan  MA memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 209
  • 210. Alasan Peninjauan Kembali  Apabila putusan didasarkan pada tipu muslihat atau kebohongan atau di dasarkan pada bukti palsu;  Apabila setelah perkara diputus ditemukan bukti-bukti baru yang bersifat menentukan;  Apabila telah dikabulkan sesuatu yang tidak dituntut atau melebihi dari yang dituntut;  Apabila ada bagian yang dituntut yang tidak diputus tanpa dipertimbangkan sebabnya;  Apabila ada putusan yang saling bertentangan;  Apabila dalam putusan ada kekilafan hakim yang nyata. Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 210
  • 211. Jangka Waktu PK ( Pasal 69 UU No 14 /1985 Jangka waktu pengajuan PK adalah `180 hari untuk: 1. untuk alasan pertama sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat, atau untuk putusan pidana sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. 2. untuk alasan kedua sejak ditemukannya bukti baru yang menentukan; 3. untuk alasan ketiga, keempat dan enam sejakputusan memperoleh kekuatan tetap dan telah diberitahukan pada para pihak; 4. untuk alasan terakir sejak putusan terakhir yang bertentangan memperoleh kekuatan hukum tetap Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 211
  • 212. Pelaksanaan Putusan  Putusan yang memerlukan eksekusi adalah putusan yangbersifat Condemnatoir sedangkan putusan yang bersifat declataroir dan constitutif tidak memerlukan eksekusi.  Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau terhadap putusan yang mengabulkan tuntutan dapat dilaksaakannya putusan terlebih dulu Presented By Mas Hono Rio Kertanegara 212