Dokumen tersebut merangkum prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik menurut beberapa lembaga internasional dan nasional serta menjelaskan peran para partisipan dalam penerapan GCG seperti dewan komisaris, dewan direksi, CEO, auditor, stakeholder dan komite-komite.

1. Good Corporate Governance
Principle

2. GCG PRINCIPLE BY OECD
(Organization for Economic Cooperation and Development)
1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham;
menjamin keamanan metoda pendaftaran
kepemilikan, mengalihkan atau memindahkan
saham yg dimiliki, memperoleh informasi yg
relevan tentang perusahaan secara berkala dan
teratur, ikut berperan dan memberikan suara
dalam RUPS, memilih anggota dewan komisaris
dan direksi, memperoleh pendistribusian
keuntungan perusahaan

3. GCG PRINCIPLE BY OECD
(Organization for Economic Cooperation and Development)
2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang
saham, termasuk pemegang saham asing dan
minoritas.
3. Peranan pemangku kepentingan yang terkait
dengan perusahaan yaitu dorongan kerjasama
antara perusahaan dengan pemangku
kepentingan agar tercipta kesejahteraan, lapangan
kerja dan kesinambungan usaha.

4. GCG PRINCIPLE BY OECD
(Organization for Economic Cooperation and Development)
4. Keterbukaan dan transparansi terkait keuangan,
kinerja perusahaan, kepemilikan dan pengelolaan
perusahaan. Informasi yang diungkapkan harus
disusun, diaudit dan disajikan sesuai dengan
standar yang berkualitas tinggi.
5. Akuntabilitas Dewan Komisaris menjamin adanya
pedoman strategi perusahaan, pemantauan yang
efektif terhadap manajemen yang dilakukan oleh
Dewan Komisaris.

5. GCG PRINCIPLE BY ICGN
(International Corporate Governance Network)
1. Honesty (Kejujuran)
Komunikasi dengan pihak eksternal dan internal perusahaan
seharusnya akurat, adil, transparan dan dapat dipercaya.
2. Resilience
Pengembangan CG yang mampu bertahan hidup dan segera pulih
kembali jika perusahaan mengalami kemunduran atau kegagalan.
3. Responsiveness
Reaksi cepat terhadap permintaan stakeholder
4. Transparancy
Informasi terus terang dan relevan secara andal terkait keuangan dan
non keuangan.

6. GCG PRINCIPLE BY SOA
(Sarbanes Oxley Act, 2002)
1. INTEGRITY
Kelengkapan catatan keuangan untuk memberikan gambaran tentang
kinerja perusahaan
2. RELIABILITY
Penyiapan informasi yang akurat melalui pengembangan komunikasi
yang andal antara perusahaan dan pemegang saham, terkait dengan
perubahan kebijakan, proses nominasi dewan direksi dan lainnya.
3. ACCOUNTABILITY
Pengendalian atas dewan direksi yang bertanggung jawab atas
perusahaan dan kegagalan yang terjadi di dalamnya.

7. GCG PRINCIPLE BY KNKG
(Komite Nasional Kebijakan Governance)
1. TRANSPARANSI
Penyediaan informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh
stakeholder. Pengungkapan masalah, prosedur pengambilan
keputusan.
2. AKUNTABILITAS
Pertanggungjawaban kinerja perusahaan secara transparan dan
wajar,.
3. RESPONSIBILITAS
Patuh terhadap peraturan, UU, pelaksanaan tanggung jawab kepada
masyarakat dan lingkungan untuk kesinambungan usaha.
4. INDEPENDENSI
Lepas dari kepentingan dan intervensi pihak lain dan tidak ada
dominasi stakeholder.
5. KEWAJARAN DAN KESETARAAN
Kesetaraan semua hak stakeholder

8. GCG PRINCIPLE BY KepMen
BUMN
(Kep 117/M-MBU/2002 ttg Penerapan Praktek GCG pada BUMN
1. TRANSPARANSI
Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan
dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi perusahaan
2. KEMANDIRIAN
Pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan
kepentingan/pengaruh/tekanan dari pihak manapun
3. AKUNTABILITAS
Kejelasan fungsi, pelaksanaan, pertanggungjawaban organ
perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara
efektif.
4. PERTANGGUNGJAWABAN
Kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan dengan peraturan
perundangan yg berlaku dan prinsip perusahaan yg sehat
5. KEWAJARAN (Fairness)
Keadilan dan kesetaraan dalam pemenuhan hak stakeholder

9. PARTISIPAN GCG
1. Fungsi Oversight (perhatian secara bertanggung
jawab) oleh Dewan Direksi (BoD)
2. Enforcement (penegakan) oleh Pemimpin
Perusahaan (Chief Executive Officer, CEO)
3. Advisory (pemberian saran) oleh Dewan
Komisaris (BoC)
4. Assurance (penjaminan) oleh Auditor
5. Monitoring (pemantauan) oleh Stakeholder
6. Pelaksanaan oleh Komite-komite

10. Dewan Direksi (Board of Director)
 Fungsi Oversight – perhatian secara bertanggung jawab
 Karakteristik BoD : independency, integrity, informed,
initiative
 BoD menetapkan visi, misi, tujuan jangka panjang
perusahaan, membaut rencana strategis dan menunjuk
CEO untuk melaksanakan operasi bisnis.

11. Chief Executive Officer (CEO)
 Fungsi enforcement (penegakan)
 Menjalankan perusahaan sebaik mungkin
 Berfungsi sebagai fasilitator anggota dewan untuk
menerima informasi yang akurat dan tepat waktu sebagai
dasar pengambilan keputusan.
 Fasilitator antara pemegang saham dengan dewan untuk
memastikan direktur memberikan masukan yang berarti
untuk kepentingan pemegang saham.

12. Dewan Komisaris (Board of Comissioner)
 Fungsi advisory
 Tugas menilai dan mengarahkan strategi perusahaan
 Menilai sistem penetapan remunerasi pejabat perusahaan
 Memberikan saran
 Mengawasi BoD dan CEO.

13. Auditor
 Fungsi penjaminan (assurance)
 Auditor Internal : audit operasional dan audit kepatuhan
 Auditor Eksternal : audit laporan keuangan

14. Stakeholder

15. Owners / Shareholders
 Their stake:
 stocks, bonds, equity, etc.
 Their expectation:
some ROI
RUPS

16. Stakes and expectations:
Employees
 Their stake:
 jobs, livelihood, career, human
capital investments
 Their expectation:
 decent wages, security, benefits and
meaningful work

17. Stakes and expectations:
Customers
 Their stake:
 need for / purchases of products and
services
 Their expectations:
 honesty, quality goods, fair pricing

18. Stakes and expectations:
Suppliers
 Their stake:
 income from goods and services
 Their expectation:
 fairness, mutual prosperity, honesty

19. Stakes and expectations:
the community
 Their stake:
 the environment, taxes, payroll,
infrastructure improvements
 Their expectations:
 good citizenship, open partnership

20. Stakes and expectations:
the government
 Their stake:
 Area of business
 Their expectations:
 Compliance of rule and statutes
 Prosperity of citizen
 National development

21. Komite-komite
 Komite Audit
Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta
pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan
pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan, memberikan
rekomendasi auditor eksternal
 Komite Nominasi dan Remunerasi
Bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon
anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta sistem remunerasinya
 Komite Kebijakan Resiko
Bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko
yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh
perusahaan
Komite Kebijakan Governance
Bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara
menyeluruh yang disusun oleh Direksi serta menilai konsistensi penerapannya,
termasuk yang bertalian dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan
(corporate social responsibility)