good corporate governance

1. 1
PRINSIP DAN KONSEP
GOOD CORPORATE
GOVERNANCE

2. 2
A. SEJARAH TIMBULNYA
CORPORATE GOVERNANCE
 PEMICU TIMBULNYA CORPORATE GOVERNANCE
Corporate Governance merupakan suatu keharusan dan kebutuhan
vital serta sudah merupakan tuntutan masyarakat.
 ELEMEN CORPORATE GOVERNANCE
Semacam aturan atau elemen umum yang perlu dikembangkan oleh
setiap organisasi, sbb :
- Ada identifikasi untuk setiap bagian.
- Ada definisi tujuannya.
- Bagaimana tujuan dicapai.
- Kriteria keanggotaan atau kepemilikan.
- Bagaimana bagian diatur.
- Bagaimana bagian saling berhubungan.
- Bagaimana kinerja bagian diukur.
- Bagaimana pengaturan penghentian keanggotaan atau kepemilikan.

3. 3
B. PENGERTIAN CORPORATE
GOVERNANCE
 DEFINISI CORPORATE GOVERNANCE
 Corporate Governance is the system by which companies are
directed and controlled
 Corporate Governance is about promoting corporate fairness,
transparency, and accountabilty
 Corporate Governance is the way a company is organized and
managed to ensure that all finansial stakeholders receive their
fair share of a company,s earning and assets.
 HUBUNGAN ANTARA MANAJEMEN dan CORPORATE
GOVERNANCE
 Corporate Governance adalah satu sistem, bagaimana suatu
perusahaan dikendalikan dan diawasi.

4. 4
 Pemeran kunci dalam corporate governance
* Beberapa pemeran kunci / pemeran utama, yaitu :
Manager, adalah Pihak yang menempati posisi strategis karena
pengetahuan & pengambilan keputusan sehari-hari mereka.
Direksi, adalah Pihak yang memegang otoritas formal & legal mengenai
seluruh kebijakan perusahaan.
Pemegang Saham, baik individu maupun entitas yang mempunyai
taruhan terbesar dalam perusahaan karena merekalah pemiliknya.
Karyawan, khususnya yang tergabung dalam serikat buruh / yang
memiliki sebagian saham karena mereka ikut pula dalam penentuan
kebijakan perusahaan.
Pemerintah, pihak yang terlibat melalui regulasi, undang-undang, dan
pemberian izin-izin untuk kegiatan tertentu.
Kreditor, pihak yg memberi utang pada perusahaan, sedikit banyak
mempunyai pengaruh & mempengaruhi kebijakan perusahaan.

5. 5
C. PRINSIP CORPORATE
GOVERNANCE
 Ada lima prinsip utama yang sekaligus merupakan aspek dasar
corporate governance, yaitu :
1. Perlindungan hak-hak pemegang saham (the rights of
shareholders)
2. Perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham (the
equitable treatment of shareholders)
3. Peranan stakeholder yang terkait dengan perusahaan (the
role of stakeholders)
4. Pengungkapan & transparansi (disclosure and transparency)
5. Tanggung jawab Dewan Direksi (the responsibilities of the
Board)

6. 6
 PERLINDUNGAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM
Kerangka kerja corporate governance harus mampu melindungi hak-hak
pemegang saham, berupa :
~ Hak-hak untuk memperoleh metode yang aman atas pencatatan
kepemilikan,melakukan pemindahan saham,memperoleh informasi
mengenai perusahaan,memberi pendapat & suara dalam rapat umum
pemegang saham,memilih anggota dewan direksi & dewan komisaris,
& mendapatkan laba perusahaan.
~ Hak untuk memperoleh informasi & berpartisipasi secara memadai
menyangkut perubahan perusahaan secara fundamental.
~ Hak untuk memperoleh informasi mengenai hak khusus pemegang
saham tertentu yang memberikan hak pengendalian secara tdk
seimbang

7. 7
 PERANAN STAKEHOLDER YANG TERKAIT DENGAN
PERUSAHAAN
Dalam kerangka kerja corporate governance harus
mengakui hak-hak stakeholder, yaitu :
- Hak-hak stakeholder yang diakui secara hukum
harus dihargai
- Pelanggaran atas hak-hak mereka harus
mendapatkan ganti rugi
- Apabila stakeholder ikut dalam pengawasan
corporate governance, maka mereka harus
mendapatkan informasi yang cukup.

8. 8
 PERLAKUAN YANG SAMA TERHADAP SELURUH
PEMEGANG SAHAM
~ Semua pemegang saham dari kelompok
yang sama harus diperlakukan sama dan
adil.
~ Praktik-praktik seperti inside trading & self-
dealing, yang bersifat penyalahgunaan
wewenang & kesempatan harus dilarang
~ Setiap kemungkinan / potensi conflict of
interest harus diungkap secara terbuka

9. 9
 PENGUNGKAPAN DAN TRANSPARANSI
- Pengungkapan menyangkut hasil keuangan,operasi
perusahaan,tujuan perusahaan,kepemilikan saham,
anggota dewan direksi.
- Informasi harus disiapkan & diaudit sesuai standar
yang ditentukan.
- Audit tahunan harus dilakukan oleh auditor independen
untuk mendapatkan keyakinan obyektif.
- Saluran penyebaran informasi harus memberi akses
yang wajar,efisien,tepat waktu untuk pemakai yang
relevan.

10. 10
TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI
 - Anggota dewan bertindak dengan dasar informasi yg
lengkap,beritikad baik,serta atas penelitian yang
cermat,hati-hati,dan paling baik bagi kepentingan
pemegang saham.
- Dewan direksi harus menjamin ketaatan atas hukum
- yang berlaku dan mempertimbangkan kepentingan
stakeholder.
- Dewan direksi harus memenuhi tugas utama
pengelolaan perusahaan dengan good corporate
governance
- Dewan direksi harus mempunyai akses terhadap
informasi yang akurat,relevan,tepat waktu.

11. 11
Prinsip corporate governance untuk beberapa perusahaan
beberapa badan mungkin berbeda, umumnya mempunyai
banyak kesamaan.
Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, ada baiknya
kita mengutip prinsip yang disiapkan oleh Komite Nolan
Di Inggris, yang dinamakan the Seven Principles of Public
Life.

12. 12
 Ketujuh prinsip ini adalah :
- Tidak mementingkan diri sendiri (
selfessness )
- Integritas ( integrity )
- Obyektivitas ( objectivity )
- Keterbukaan ( openness )
- Kejujuran ( honesty )
- Kepemimpinan ( leadership )
- Akuntabilitas ( accountability )

13. 13
D. KEGUNAAN CORPORATE
GOVERNANCE
 Penerapan corporate governance yang baik
akan memberikan keuntungan, sbb :
- Perbaikan dalam komunikasi
- Peningkatan kepercayaan lebih banyak dari
investor
- Perolehan kepercayaan dari kreditor
- Perolehan kepercayaan pelanggan
- Peningkatan efisiensi
- Peningkatan kinerja perusahaan
- Pencegahan penyalahgunaan wewenang

14. 14
 Keuntungan akan memberi dampak positif
secara ekonomis, yaitu :
- Meningkatkan penjualan
- Mudah memperoleh tambahan modal
- Meningkatkan keuntungan
- Meningkatkan nilai saham

15. 15
E.SUMBER KEGAGALAN
CORPORATE GOVERNANCE
Dari sejarah perkembangan corporate governance,
khususnya di Inggris, kita dapat menelusuri
beberapa penyebab kunci kegagalan, yang terjadi
di negara lain termasuk Indonesia.

16. 16
Kegagalan kunci dapat dipilah ke
dalam kelompok besar, sbb :
~ a. Budaya rahasia
~ b. Loyalitas suku
~ c. Kelemahan legislatif
~ d. Kekurangan komitmen

17. 17
~ a. Budaya Rahasia
 Kerahasiaan misalnya merupakan endemi di
masyarakat Inggris, yang masing-masing
individunya sulit untuk membagi informasi dg
orang lain.
 Kebiasaan kerahasiaan berkembang dalam
lingkungan pemerintahan, perusahaan, dan
kegiatan sosial.
Budaya cenderung mendorong suatu sistem tata
Kelola perusahaan secara diam-diam bukan atas
dasar peraturan tertulis yang lengkap,terbuka.

18. 18
~ b. Loyalitas Suku
Di Inggris, sekelompok orang yang mempunyai
latar belakang golongan, pendidikan yang sama &
merasa dapat kerjasama dg baik.
Sayangnya, perasaan menimbulkan kesetiaan
palsu yang tidak pada tempatnya,sehingga
kesalahan seorang kolega cenderung untuk
ditutupi dan dilindungi. Pengalaman membuktikan
meski perusahaan mengalami kegagalan besar,
Para penanggung jawab jarang diadili.

19. 19
~ c. Kelemahan Legislatif
 Banyak peraturan hukum di Indonesia, masih
warisan zaman Hindia-Belanda.
 Untuk Indonesia, bukan hanya peraturan
perundang-undangan yang belum lengkap
atau memadai,tapi penerapan serta
pemaksaan undang-undang dan peraturan
belum sepenuhnya dalam dilakukan.

20. 20
~ d. Kekurangan Komitmen
Para stakeholder mempunyai kepentingan
dan agenda sendiri-sendiri.
Jadi pada hakikatnya para stakeholder ,
kurang mempunyai visi dan keterkaitan erat
pada perusahaan, yang seolah-olah berdiri
sendiri dan terlepas satu dengan yang lain.

21. 21
F. UKURAN CORPORATE
GOVERNANCE
 ~ Tingkat pengguna corporate governance dapat diukur &
diperbandingkan satu sama lain. Beberapa metodologi
untuk mengukur corporate governance sudah
dikembangkan & dapat digunakan oleh para pemakai.
Forum Corporate Governance in Indonesia ( FCGI )
misalnya mengembangkan suatu alat untuk melakukan
penilaian pada corporate governance yang sekaligus dapat
digunakan sebagai audit. Standar & Poor mengembangkan
apa yang mereka namakan corporate governance scores.
Konsep FCGI akan dibahas tersendiri dalam judul ‘ audit
corporate governance ‘ , dan corporate governance score
yang dikembangkan oleh Standard & Poor akan dibahas
berikutnya.

22. 22
 Yang dimaksud dengan corporate
governance adalah hasil penilaian
lembaga pemeringkat (missal
Standard & Poor) sejauh mana
suatu perusahaan melakukan
corporate governance sesuai
dengan pedoman & praktik
terbaik.
# Corporate Governance
Score #

23. 23
1. Struktur dan Pengaruh Kepemilikan
a. Transparansi mengenai kepemilikan
b. Konsentrasi dan pengaruh kepemilikan
2. Hubungan Keuangan Stakeholder
a. Pengaturan,kemudahan akses, dan informasi
pada pertemuan pemegang saham
b. Prosedur voting & rapat pemegang saham
c. Hak-hak kepemilikan (registrasi,kemudahan
transfer, & kesamaan hak-hak kepemilikan)

24. 24
3. Transparansi Keuangan & Keterbukaan Informasi
a. Tipe keterbukaan publik.
b. Kesempatan & akses pada keterbukaan publik.
c. Independen auditor.
4. Struktur serta Proses Dewan & Manajemen
a. Stuktur dewan direksi & komposisi.
b. Peran & kebebasan direksi dari luar.
c. Kompensasi dewan direksi & para eksekutif,evaluasi, &
kebijakan penggantian.

25. 25
# Country Governance
Classification #
 Country Governance
Classification menilai
seberapa jauh lingkungan
eksternal menunjang atau
menghalangi pelaksanaan tata
kelola secara sehat pada
tingkat korporat.

26. 26
Ada 4 fokus penilaian dalam analisis dan
pengukuran, yaitu :
A. Infrastruktur hukum
Sejauhmana tersedia UU & peraturan yang
mencukupi untuk mendukung pelaksanaan tata
kelola pada tingkat korporat dan negara ?
B. Peraturan
Sejauhmana ada badan yang mengatur dan
mengawasi pelaksanaan yang mendukung pe-
laksanaan tata kelola pada tingkat korporat dan
tingkat negara ?

27. 27
C. Infrastruktur Informasi
Sejauhmana sistem akuntansi yang berlaku di
suatu negara mendukung pelaksanaan tata kelola
yang baik, baik di tingkat korporat maupun tingkat
negara ?
D. Infrastruktur Pasar
Sejauhmana fungsi pasar mempunyai pengaruh
pada pelaksanaan tata kelola, baik pada tingkat
korporat maupun tingkat negara ?

28. 28
G. AUDIT CORPORATE
GOVERNANCE
Forum for Corporate Governance (FCGI) telah
mengembangkan alat audit untuk melakukan
penilaian terhadap pelaksanaan corporate
governance dalam suatu perusahaan.Alat dinamakan
FCGI Corporate Governance Self Assessment
Checklist. Alat disebut self assessment karena
alat memang merupakan seperangkat
pertanyaan/kuesioner yang dapat dijawab/diisi
sendiri,lalu perusahaan dapat menilai & menghitung
sendiri skor untuknya

29. 29
Pertanyaan dikelompokkan ke dalam 5 bidang
masing-masing diberi pembobotan tertentu.
Kelima bidang ini, yaitu :
1. Hak-hak pemegang saham ( 20% )
2. Kebijakan corporate governance ( 15% )
3. Praktik corporate governance (30%)
4. Kebijakan dan praktik pengungkapan atau
disclosure ( 20% )
5. Fungsi audit ( 15% )

30. 30
Hal-hal yang dinilai/kuesioner yang diisi
untuk masing-masing bidang,antara lain
disebutkan di bawah ini :
A. Hak-hak pemegang saham
1. Apakah Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham
(RUPS) dilakukan sesuai dg UU RI no. 1 / 1995
tentang PT, yaitu 6 bulan sesudah akhir tahun buku.
2. Apakah kepada semua pemegang saham disampaikan
pemberitahuan mengenai RUPS tahunan min.28 hari
sebelum pelaksanaan RUPS

31. 31
3. Apakah ada usaha yang dilaksanakan untuk
mendorong para pemegang saham
menghadiri RUPS (tahunan / khusus) dan
menggunakan hak suaranya.
4. Dan sebagainya (ada 10 kuesioner)

32. 32
B. Kebijakan Corporate Governance
1. Apakah perusahaan mempunyai
kode/Pedoman Corporate Governance
secara tertulis yang secara jelas
menjabarkan hak-hak pemegang
saham,tugas,dan tanggung-jawab dewan
direksi dan dewan komisaris.

33. 33
2. Apakah perusahaan mempunyai
kode/Pedoman Corporate Governance secara
tertulis yang secara jelas menjabarkan aturan-
aturan pengungkapan (rules of disclosure).
3. Apakah kebijakan perusahaan yang
menyangkut investor publik mudah diperoleh
oleh regulator & publik? Apabila ya, dimana
informasi dapat diperoleh?
4. dsb, ( ada 10 kuesioner )

34. 34
C. Praktik Corporate Governance
1. Apakah direksi melakukan pertemuan berkala
secara teratur dengan dewan komisaris?
2. Siapa yang menetapkan rencana strategis dan
rencana usaha yang memberi arahan kepada
direksi dan komisaris untuk menjalankan
tugas & fungsinya.

35. 35
3. Berapa anggota yang duduk dalam
direksi
4. Dan sebagainya (ada 37 kuesioner)

36. 36
D. Kebijakan dan Praktik
Pengungkapan (Disclosure)
1. Apakah perusahaan memberi pemegang
saham & analisis investasi akses yang sama
terhadap informasi ?
2. Apakah perusahaan mempublikasikan hasil
keuangan & analisis manajemen untuk
distribusi kepada analisis

37. 37
3. Apakah perusahaan memindahkan
hasil keuangannya dan analisis
manajemen dalam internet ?
4. Dan sebagainya (ada 8 kuesioner)

38. 38
E. Fungsi Audit
1. Apakah perusahaan mempunyai audit
internal yang efektif ?
2. Apakah perusahaan diaudit oleh auditor
eksternal yang independen ?
3. Apakah perusahaan memiliki komite audit
yang efektif ?
4. Dan sebagainya (ada 9 kuesioner)

39. 39
GOOD GOVERNANCE:
1 Proses penyelenggaraan kekuasaan
negara dalam melaksanakan
penyediaan public goods and service
disebut governance ( pemerintah
atau kepemerintahan), sedang
praktek terbaiknya disebut good
governance (kepemimpinan yang
baik)

40. 40
2. Good governance yang efektif menuntut
adanya “alignment” (koordinasi) yang baik
dan integrasi, profesionalisme serta etos
kerja dan moral yang tinggi.
3. Dengan demikian penerapan konsep good
governance dalam penyelenggaraan
kekuasaan pemerintah negara merupakan
tantangan tersendiri.

41. 41
4. Konsep dasar akuntabilitas
didasarkan pada klarifikasi
responsibilitas manajerial pada tiap
tingkatan dalam organisasi untuk
mendukung pelaksanaan kegiatan
pada tiap bagian secara efisien dan
efektif.

42. 42
5. Konsep inilah yang membedakan adanya
kegiatan yang terkendali (controllable
activities) dan kegiatan-kegiatan yang
tidak terkendali (uncontrollable activities)

43. 43
Kegiatan yang terkendali merupakan
kegiatan-kegiatan yang secara nyata
dapat dikendalikan oleh seseorang atau
satu pihak.

44. 44
6. Akuntabilitas adalah suatu perwujudan
kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan
atau kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan
sasaran-sasaran yang telah ditetapkan
melalui suatu media pertanggungjawaban
yang di laksanakan secara periodik.

45. 45
7. Dasar-dasar Hukum :
a) TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
b) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999
dengan judul yang sama sebagai tindak
lanjut TAP MPR tersebut.
c) Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah.

46. 46
d) Asas-asas umum penyelenggaraan
negara menurut UU Nomor 28 Tahun
1999 meliputi asas kepastian hukum,
asas tertib penyelenggaraan nagara,
asas kepentingan umum, asas
keterbukaan, asas proporsionalitas,
asas profesionalitas, dan asas
akuntabilitas.

47. 47
Menurut penjelasan undang-undang
tersebut, asas akuntabilitas adalah asas
yang menentukan bahwa setiap
kegiatan dan hasil
akhir dari kegiatan penyelenggaraan
negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi negara
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

48. 48
8. Hasil analisa secara antropologis-sosiologis
oleh Koentjaraningrat (1978) tentang
mentalite bangsa Indonesia, maka penerapan
prinsip-prinsip good governance (termasuk
prinsip akuntabilitas) adalah sangat relevan.
Menurut Prof. Koentjaraningrat, bangsa
Indonesia memiliki mentalitet negatif yang
tidak mendukung pembangunan bangsa
Indonesia menjadi bangsa yang modern.

49. 49
a) Mentalitet “ menerabas” (“potong
kompas”), yang berarti ingin cepat
selesai atau ingin cepat terwujud tanpa
memperhatikan proses.
b) Mentalitet “merendahkan mutu”,yang
dimaksudnya adalah asal jadi, yang
penting ada hasilnya tanpa
memperhatikan kualitasnya.

50. 50
9. Kepemerintahan yang baik (good
governance) merupakan isu yang paling
mengemuka dalam pengelolaan
administrasi publik dewasa ini.
Penyelenggaraan pemerintahan tidak
sesuai lagi bagi tatanan masyarakat
yang telah berubah.

51. 51
Pemahaman umum mengenai
governance maupun good governance
(kepemerintahan yang baik) mulai
mengemuka di Indonesia sejak tahun
1990-an dan semakin marak pada tahun
1996. Kepemerintahan yang baik
banyak diperkenalkan oleh lembaga
pemberi pinjaman/bantuan luar negeri
(foreign donor agencees)

52. 52
baik yang bersifat multilateral maupun
bilateral (World Bank, 1994), dimana
istilah tersebut sering dikaitkan dengan
kebijakan pemberi bantuan (aid
policies), dalam arti bahwa good
governance dan government

53. 53
Dijadikan salah satu aspek yang perlu
dipertimbangkan dalam
pemberian bantuan, baik berupa pinjaman
(loan) maupun hibah (grant).

54. 54
10. Kata government dalam bahasa
Inggris seringkali diterjemahkan
sebagai pemerintah dan atau
pemerintahan. Kata ini berasal dari
kata to command atau to order,
meskipun memiliki arti dasar
“perintah”. “Memerintah” diartikan
sebagai menguasai atau mengurus
daerah sebagai bagian dari negara.

55. 55
Pemerintah berarti menunjuk kepada satuan
aparatur atau” pemerintahan” menunjuk pada
kegiatan, perbuatan, atau cara atau urusan
memerintah, misalnya pemerintahan yang adil,
pemerintahan demokratis, pemerintahan
diktator, dan sebagainya.

56. 56
Government diartikan : “ The authoritatif
direction and administration of
the affairs of men/ women in a nation, state,
city, etc”.

57. 57
11.Government berarti : “ The Governing
body of a nation, state, city etc”, adalah
“Lembaga atau badan yang
menyelenggarakan pemeritahan
negara, negara bagian, atau kota
sebagainya”.

58. 58
12. Secara umum istilah goverment memang
lebih mudah dipahami sebagai pemerintah,
yaitu lembaga beserta aparaturnya yang
mempunyai wewenang dan tanggung jawab
untuk mengurusi negara dan menjalankan
kehendak rakyat.Sedangkan dalam konsep
good governance,government lebih diarahkan
pada bagaimana meminimalkan peran negara
dan mempromosikan

59. 59
peran dunia usaha/sektor swasta (limitation of
the state’s roles). Governance atau
kepemimpinan diartikan : “ The act,
fact,manner,of governing”/”
Tindakan,fakta,pola,cara-cara penyelenggaraan
pemerintahan.

60. 60
13. Webster’s New Collegiate Dictionary,(1988),
memberikan pengertian:Governance is ”the
act or process of governing”. Good
governance diartikan sebagai:” the act or
process of governing so as to achieve
whatever is good for the society (a moral
interpretation of democracy) or whatever is
considered good by the society (a majority-
governed interpretation of democracy)”

61. 61
14. Cheema(1997) good governance sebagai “
exercising political, economic and
administrative authority to manage a
country’s affairs; and comprising of
mechanisms, processes, and institutions for
citizens and groups to articulate interest,
mediate differences, and exercise rights and
obigations”.

62. 62
15. Tjokroamidjojo (2000) “ Governance artinya :
memerintah-menguasai-mengurus-
mengelola”.

63. 63
16. Konsep governance sebenarnya lebih
kompleks jika dibandingkan dengan
government , karena dalam governance
terdapat tiga komponen/pilar, yaitu :
pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Hubungan diantara ketiganya harus dalam
posisi sejajar, setara, dan saling mengontrol
(checks and balances), untuk menghindari
penguasaan atau eksploitasi oleh satu
komponene lainnya.

64. 64
17. Kooiman (1993) memandang governance
sebagai sebuah struktur yang muncul dalam
sistem sosial-politik sebagai hasil dari
tindakan intervensi interaktif diantara
berbagai aktor yang terlibat.
18. Governance, tidak hanya berarti
kepemerintahan sebagai suatu kegiatan,
tetapi juga mengandung arti pengurusan,
pengelolaan,

65. 65
pengarahan,pembinaan,penyelenggaraan dan
bisa juga diartikan pemerintahan. Oleh karena
itu tidak mengherankan apabila terdapat
istilah public governance, private governance,
corporate governance dan banking
governance.
19.Governance sebagai terjemahan dari
pemerintahan kemudian berkembang dan
menjadi populer dengan sebutan
kepemerintahan, sedangkan praktek
terbaiknya disebut kepemerintahan yang
baik(good governance).

66. 66
20.Governance terdiri atas tiga komponen yang
sekaligus menjadi pilar penyangganya, yaitu
: public governance merujuk pada lembaga
pemerintahan, corporate governance
merujuk pada pihak swasta/dunia usaha,
dan civil soviety (masyarakat madani) Untuk
mewujudkan good governance, upaya
pembaharuan pada salah satu pilar mesti
dibarengi dengan pembaharuan pada pilar-
pilar yang lain.

67. 67
21. Kooiman (1993) bahwa “ governace “lebih
merupakan serangkaina proses interaksi
sosial politik antara pemerintah dengan
masyarakat dalam berbagai bidang yang
berkaitan dengan kepentingan masyarakat
dan intervensi pemerintah atas kepentingan-
kepentingan tersebut.

68. 68
22. Secara konseptual pengertian kata baik
(good)dalam istilah kepemerintahan yang
baik (good governance) mengandung dua
kepahaman : (1) nilai-nilai yang menjunjung
tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-
nilai yang dapat meningkatkan kemampuan
rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional),
kemandirian,pembangunan berkelanjutan
dan keadlian sosial; dan (2) aspek –aspek
fungsional dari pemerintahan yang efektif
dan efesien dalam pelaksanaan tugasnya
untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

69. 69
23. Berarti kepemerintahan yang baik
tergantung pada dua hal : (1) orientasi idela
negara yang diarahkan pada pencapaian
tujuan bernegara; Orientasi ideal negara
mengacu pada demokratisasi dalam
kehidupan bernegara dengan komponen-
komponen konstituen atau pemilihnya
seperti : legitimacy, apakah pemerintah
dipilih dan mendapat kepercayaan dari
rakyatnya; accountability atau
akuntabilitas, yaitu kewajiban untuk
memberikan pertanggungjawaban

70. 70
atau menjawab dan menerangkan kinerja dan
tindakan seseorang atau badan hukum atau
pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang
memiliki hak atau berkewenangan untuk
meminta keterangan atau
pertanggungjawaban.(2) Pemerintahan yang
berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan
efesien melakukan upaya pencapaian tujuan
bernegara.

71. 71
24. UNDP (1997), governance digambarkan
dengan tiga kaki, yaitu : (1) Economic
governance, meliputi proses-proses
pembuatan keputusan(decision-making
procesess) yang memfasilitasi aktivitas
ekonomi didalam negeri dan interaksi
diantara penyelenggara ekonomi. (2)
Political governance merupakan proses-
proses pembuatan keputusan untuk
formulasi kebijakan. (3) administrative
governance adalah suatu sistem
implementasi kebijakan.

72. 72
25. Institusi dari governance meliputi tiga
domain yaitu, state (negara atau
pemerintahan), private sector (sektor
swasta atau dunia usaha), dan
society(masyarakat), yang saling
berinteraksi dan menjalankan fungsinya
masing-masing. Institusi pemerintahan
berfungsi menciptakan lingkungan politik
dan hukum yang kondusif , sektor swasta
menciptakan pekerjaan dan pendapatan,

73. 73
sedangkan masyarakat berperan aktif dan
positif dalam interaksi sosial melalui
lembaga-lembaga swadaya
masyarakat,organisasi profesi dan lain-lain.

74. 74
26. Hubungan antar ketiga domain dalam
governance ini dapat dilihat pada gambar
berikut ini.
Private sector
Society
State

75. 75
dari ketiga domain dalam governance, domain
state menjadi domain yang paling memegang
peranan penting dalam mewujudkan good
governance karena fungsi peraturan yang
memfasilitasi domain sektor dunia usaha
swasta dan masyarakat (society), serta fungsi
administratif penyelenggaraan pemerintahan
melekat pada domain ini.

76. 76
Peran pemerintah melalui kebijakan –
kebijakan publiknya sangat penting dalam
memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang
benar sehingga penyimpangan-penyimpangan
yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari.

77. 77
Oleh karena itu, upaya-upaya perwujudan ke
arah good governance dapat dimulai dengan
membangun landasan demokratisasi
penyelenggara pemerintahan sehingga dapat
terwujud good government.

78. 78
27. Pinto (1994) istilah
“governance”mengandung arti “praktek
penyelenggaraan kekuasaan dan
kewenangan oleh pemerintah dalam
pengelolaan urusan pemerintahan secara
umum , dan pembangunan ekonomi pada
khususnya”, karena good governance adalah
masalah perimbangan antara:
negara,swasta,.dan masyarakat.

79. 79
Dari aspek pemerintahan (government), good
governance dapat dilihat melalui aspek-aspek :
1. Hukum/kebijakan. Hukum/kebijakan
ditujukan pada perlindungan kebebasan
sosial, politik dan ekonomi.

80. 80
2. Administrative competence and transparency.
Kemampuan membuat perencanaan dan
melakukan implementasi secara efisien,
kemampuan melakukan penyederhanaan
organisasi, penciptaan disiplin dan model
administratif, keterbukaan informasi.

81. 81
3. Desentralisasi.Desentralisasi regional dan
dekonsentrasi di dalam departemen.
4. Penciptaan pasar yang kompetitif.
Penyempurnaan mekanisme pasar,
peningkatan peran pengusaha kecil dan
segmen lain dalam sektor swasta,deregulasi,
dan kemampuan pemerintah dalam
mengelola kebijakan makro ekonomi.

82. 82
28. Prinsip-prinsip Good Governance
1. Praktis dalam arti bahwa prinsip selalu
dapat digunakan terlepas dari waktu atau
saat diterapkan.
2. Relevan dengan sebuah ketentuan yang
bersifat dasar dan luas hingga dengan
demikian menyediakan sebuah
persepektif yang mencangkup banyak
hal.

83. 83
3. Konsisten dalam arti bahwa dalam situasi
yang serupa akan timbul hasil yang
serupa juga.

84. 84
29. UNDP (1997) mengidentifikasi adanya lima
karakteristik, yaitu :
1. Interaction (interaksi), melibatkan tiga
mitra besar: pemerintah, sektor swasta,
dan masyarakat madani, untuk
melaksanakan pengelolaan sumber daya
ekonomi, sosial dan politik.
2. Communication(komunikasi), yang di
dalamnya terdapat beragam sistem
jejaring dalam proses pengelolaan dan
kontribusi terhadap kualitas hasil.

85. 85
3. Self-Enforcing Process (proses penguatan
sendiri), sistem pengelolaan mandiri adalah
kunci keberadaan dan kelangsungan
keteraturan dari berbagai situasi kekacauan
yang disebabkan oleh dinamika dan
perubahan lingkungan, memberikan
kontribusi terhadap partisipasi dan
menggalakkan kemandirian masyarakat, dan
memberikan kesempatan untuk kreatifitas
dan stabilitas untuk berbagai aspek
kepemerintahan yang baik.

86. 86
4. Dynamic (dinamis), keseimbangan berbagai
unsur kekuatan yang kompleks yang
membuahkan persatuan, harmoni, dan
kerjasama untuk pertumbuhan dan
pembangunan berkelanjutan, kedamaian dan
keadilan, dan kesempatan merata untuk
semua sektor dalam masyarakat madani.

87. 87
5. Dynamic Interpendence (saling
ketergantungan yang dinamis), antara
pemerintah, kekuatan pasar dan masyarakat
madani.

88. 88
1. UNDP (1997) menegaskan prinsip-prinsip
good governance sebagai berikut :
1. Partisipasi : setiap warga negara berpatisipasi
dalam pengambilan keputusan, baik secara
langsung maupun melalui institusi yang
mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti
ini dibangun atas dasar kebebasan
berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi
secara konstruktif.

89. 89
2. Taat hukum (rule of law):kerangka hukum yang adil
dan dilaksanakan tanpa diskriminasi, terutama
hukum yang berlaku untuk perlindungan hak azasi
manusia.
3. Transparasi: dibangun atas dasar kebebasan arus
informasi. Informasi mengenai proses pengambilan
keputusan dan pelaksanaan kerja lembaga-lembaga
dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.
Informasi tersebut harus dapat dipahami dan dapat
dipantau.

90. 90
4. Responsif: Lembaga-lembaga negara/badan usaha
harus berusaha untuk melayani staceholdersnya.
Responsif terhadap aspirasi masyarakat, clientele.
5. Berorientasi Kesepakatan (consensus
orientation):good governance menjadi perantara
kepentingan yang berbeda untuk mendapatkan
pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas,
dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-
prosedur kerja.

91. 91
6. Kesetaraan (equity): semua warga negara, baik laki-laki maupun
perempuan, mempunyai kesempatan yang sama untuk
meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. Efektif dan Efisien : Proses-proses dan lembaga-lembaga
menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan
menggunakan sumber-sumber yang tersedia hasilnya sebaik
mungkin.

92. 92
8. Akuntabilitas(accountability): para pembuat
keputusan dalam pemerintahan, sektor
swasta dan masyarakat (civil society)
bertanggung jawab kepada publik dan
lembaga-lembaga staceholders.Akuntabilitas
ini tergantung pada organisasi dan sifat
keputusan yang dibuat, apakah keputusan
tersebut untuk kepentingan internal atau
eksternal organisasi.

93. 93
9. Visi Stratejik (strategic Vision): Para pemimpin dan
publik harus mempunyai perspektif good governance
dan pengembangan sumber daya manusia yang luas
dan jhauh ke depan sejalan dengan apa yang
diperlukan untuk pembangunan.

94. 94
2. BUILD ( 2002 ) mengemukakan 10 (sepuluh)
prinsip tata pemerintahan yang baik antara lain
:
1. Partisipasi : mendorong setiap warga untuk
mempergunakan hak dalam menyampaikan
pendapat dalam proses pengambilan
keputusan, yang menyangkut kepentingan
masyarakat baik secara langsung maupun tak
langsung.

95. 95
2. Penegakan hukum : mewujudkan adanya
penegakan hukum yang adil bagi semua pihak
tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM
dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup
dalam masyarakat.

96. 96
3. Transparansi : menciptakan kepercayaan
timbal balik antara pemerintahan dan
masyarakat melalui penyediaan informasi dan
menjamin kemudahan di dalam memperoleh
informasi yang akurat dan memadai.
4. Daya tanggap: meningkatkan kepekaan para
penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi
masyarakat untuk meningkatkan
kesejahteraannya.

97. 97
5. Daya tanggap : meningkatkan kepekaan para
penyelenggara pemerintahan terhadap aspirasi
masyarakat tanpa kecuali.
6. Wawasan ke depan : membangun daerah
berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan
mengikutsertakan warga dalam seluruh proses
pembangunan, sehingga warga merasa
memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap
kemajuan daerahnya.

98. 98
7. Akuntabilitas: meningkatkan akuntabilitas para
pengambil keputusan dalam segala bidang
yang menyangkut kepentingan masyarakat
luas.
8. Pengawasan : Meningkatkan upaya
pengawasan terhadap penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan dengan
mengusahakan keterlibatan swasta dan
masyarakat luas.

99. 99
9. Efisien dan efektivitas: menjamin
terselenggaranya pelayanan kepada
masyarakat dengan menggunakan sumber
daya yang tersedia secara optimal dan
bertanggung jawab.
10. Profesionalisme: meningkatkan kemampuan
dan moral penyelenggara pemerintahan agar
mampu memberi pelayanan yang mudah,
cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.

100. 100
3. Manan (1999) menyatakan
bahwa “sangat wajar apabila
tuntutan penyelenggaraan
yang baik terutama ditujukan
pada pembaharuan
administrasi negara dan
pembaharuan penegakan
hukum”.

101. 101
4. SANKRI Buku I “ Prinsip-prinsip
Penyelenggaraan Negara” (2003)
menggaris bawahi bahwa “kredibilitas
manajemen pemerintahan pada
negara-negara demokratis
konstitusional di masa mendatang
akan lebih banyak ditentukan oleh
kompetensinya dalam pengelolaan
kebijakan publik”

102. 102
5. Wujud good governance adalah
penyelenggaraan pemerintahan negara
yang solid dan bertanggung jawab,
serta efisien dan efektif, dengan
menjaga kesinergian interaksi yang
kontruktif diantara doamin-domain
negara(state), sektor swasta dan
masyarakat (society).

103. 103
6. Manajemen Perubahan dan Good Governance.
1. Terlalu cepat puas.
2. Tim (Koalisi) pengarah yang cukup efektif gagal.
3. Mencibir kekuatan visi dan Komunikasi visi dan styrategi.
4. Membiarkan “tembok penghalan” visi baru
5. Gagal menciptakan sukses jangka pendek
6. Jangan terlalu cepat mengatakan sukses
7. Lupa menjangkar perubahan agar berurat berakar dalam
budaya organisasi.

104. 104
7. Metoda reformasi yang biasa dilakukan dalam
perubahan organisasi adalah :
a. Reformasi di segala bidang
b. Restrukturisasi
c. Rekayasa Ulang

105. 105
d. Bervisi dan bermisi
e. Kebijakan, program, dan kegiatan 4 P Pembangunan
f. Pelaporan LAKIP
g. Perubahyan Strategi
h.Perubahan Budaya organisasi

106. 106
8. Langkah-langkah perubahan
organisasi adalah sebagai berikut :
a. Menetapkan makna urgensi perubahan
b. menciptakan koalisi pengarah yang kuat
c. mengembangan dan mengkomunikasikan
visi dan strategi

107. 107
d.memberdayakan orang/organisasi/masyarakat
untuk melakukan tindakan
e Menghasilkan sukses jangka pendek
f Konsolidasi capaian kinerja dan menghasilkan
lebih banyak lagi perubahan
g Melembagakan ancangan baru dalam budaya
organisasi.

108. 108
9 Manajemen versus Kepemimpin
MANAJEMEN KEPEMIMPINAN
Perencanaan dan pengnggaran Menentukan arah
Pengorganisasian dan
penyusunan staf
Mengarahkan karyawan/wati
Pengendalian dan pemecahan
masalah
Memberi motivasi dan inspirasi
Menghasilkan suatu taraf
fasilitasi peramalan dan
keteraturan dan kemungkinan
menghasilkan kinerja jangka
pendek yang diharapkan oleh
para pihak yang berkepentingan
Melakukan perubahan hingga
taraf akhir dan kemungkinan
perubahan yang sangat
bermanfaat (reformafasi yang
berhasil)

109. 109
10. Prinsip-prinsip Akuntabilitas
a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh
staf instasi untuk melakukan pengelolaan
pelaksanaan misi agar akuntabel.
b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat
menjamin penggunaan sumber-sumber daya
konsisten dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,
c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ,

110. 110
d. Harus berorientasi pada pencapaian visi
& misi serta hasil dan manfaat yang
diperoleh,
e. Harus jujur, objektif, transparan, dan
inovatif sebagai katalisator perubahan
manajemen instasi pemerintah dalam
bentuk pemutakhiran metode dan teknik
pengukuran kinerja dan penyusunan
laporan akuntabilitas.

111. 111
11. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
a. Mendukung upaya mengembangkan
budaya kinerja dan mengubah cara
berpikir agar berorientasi pada proses dan
hasil kerja.
b. Mengikat unit kerja atau pegawai terkait
untuk melaksanakan fungsi-fungsi
manajemen secara benar.

112. 112
c. Mempermudah identifikasi tahapan-
tahapan mana yang lemah dan harus
diperbaiki.
d. Menghindari “penumpukan “ pekerjaan
pada satu tahapan tertentu , yang
memungkinkan terjadinya
“rekayasa”rencana dan realisasi sasaran /
target kinerja.