2. WAJIB PAJAK
Orang pribadi atau badan yang
menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan
ditentukan untuk melakukan
kewajiban perpajakan termasuk
pemungut pajak atau pemotong
pajak tertentu.
4. 3M
• Menghitung pajak sesuai tarif dan
ketentuan yang berlaku
• Membayar pajak – melalui kantor
pos atau bank-bank yang ditunjuk
dengan menggunakan formulir
Surat Setoran Pajak (SSP)
• Melapor pajak - ke KPP dengan
menggunakan formulir Surat
Pemberitahuan SPT (SPT)
5. Hak Wajib Pajak
• Mendapatkan kembali kelebihan
pembayaran pajak
• Apabila DJP terlambat
mengembalikan kelebihan
pembayaran, WP berhak menerima
bunga 2% per bulan, maksimum
24 bulan.
6. Hak Wajib Pajak
Dalam hal dilakukan pemeriksaan:
• Meminta Surat Perintah
Pemeriksaan
• Melihat Tanda Pengenal Pemeriksa
• Mendapat penjelasan mengenai
maksud dan tujuan pemeriksaan
• Meminta rincian perbedaan antara
hasil pemeriksaan dan SPT
7. Hak Wajib Pajak
• Wajib Pajak dapat mengajukan
keberatan secara tertulis kepada Dirjen
Pajak paling lambat 3 bulan sejak
tanggal surat ketetapan pajak.
• Wajib Pajak dapat mengajukan banding
ke Pengadilan Pajak, dalam waktu 3
bulan sejak keputusdan keberatan
diterima.
• Apabila belum puas dengan Putusan
Banding, WP berhak mengajukan
Peninjauan Kembali ke Mahkamah
Agung.
8. Hak Wajib Pajak
Wajib Pajak berhak mendapatkan
perlindungan kerahasiaan atas
segala informasi yang disampaikan
kepada DJP, misalnya:
• SPT
• Laporan Keuangan
• Data dari pihak ketiga yang
bersifat rahasia,
• Dll.
10. Berkaitan dengan Pajak
Penghasilan:
• Wajib Melaporkan SPT Masa
• SPT Tahunan
• Pelunasan utang pajak yang
tercantum dalam surat
ketetapan pajak dan surat
keputusan lainnya.
12. CONTOH PEMOTONGAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL
21 ATAS GAJI KARYAWAN
• Polan (tidak kawin) yang telah memiliki NPWP adalah karyawan
Koperasi, menerima gaji Rp 1.700.000,-/bulan, tunjangan beras
Rp 300.000,-/bulan. Penghitungan PPh pasal 21 adalah
sebagai berikut:
• Penghasilan bruto : (1.700.000,- + 300.000,-) = Rp 2.000.000,-
• Biaya jabatan : (5% x Rp 2.000.000) = Rp 100.000,-
• Iuran pensiun : = Rp 100.000,-
• Penghasilan neto sebulan = Rp 1.800.000,-
• Penghasilan neto setahun : (12 x Rp 1.800.000,-) = Rp
21.600.000,-
• Penghasilan Tidak Kena Pajak(TK/-) = Rp 15.840.000,-
• Penghasilan Kena Pajak = Rp 5.760.000,-
• PPh Pasal 21 setahun : 5% x Rp5.760.000,- = Rp 288.000,-
• PPh Pasal 21 sebulan : Rp288.000,- : 12 = Rp 24.000,-
13. CONTOH PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh PASAL
25 WAJIB PAJAK BADAN
Koperasi Unit Desa A bergerak dibidang simpan pinjam. Pada tahun
2010 memiliki penerimaan bruto dalam setahun sebesar Rp
500.000.000,- dan seluruh biaya-biaya yang berkaitan dengan usaha
(sesuai ketentuan perpajakan) sebesar Rp 425.000.000,-.
•Dengan demikian, penghasilan netonya adalah : Rp 500.000.000,-
– Rp 425.000.000,- = Rp 75.000.000,-
•Pajak Penghasilan yang terutang : Rp75.000.000,- x 25% x 50% =
Rp9.375.000,-
•Tarif 50% di atas dikarenakan Koperasi Unit Desa A mendapat
fasilitas.
PPh Pasal 25 (angsuran) yang harus dibayar KUD A setiap
bulan: Rp9.375.000,- : 12 = Rp781.250,-
14. Berkaitan dengan Pajak
Pertambahan Nilai:
• Melakukan pembayaran/penyetoran
PPN/PPnBM yang telah dipungut
• Membuat Faktur Pajak
• Mengisi SPT Masa PPN dan
melaporkan ke KPP
15. Batas waktu pembayaran dan pelaporan
untuk kewajiban perpajakan bulanan
No Jenis SPT Batas Waktu Pembayaran Batas Waktu Pelaporan
1 PPh Pasal 4 ayat (2) Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
2 PPh Pasal 15 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
3 PPh Pasal 21/26 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
4 PPh Pasal 23/26 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
5 PPh Pasal 25 (angsuran pajak) untuk Wajib Pajak Tgl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
orang pribadi dan badan
6 PPh Pasal 25 (angsuran pajak) untuk Wajib Pajak Akhir masa pajak terakhir Tgl.20 setelah berakhirnya Masa Pajak
kriteria tertentu yang diperbolehkan melaporkan terakhir
beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa
7 PPh Pasal 22, PPN & PPn BM oleh Bea Cukai 1 hari setelah dipungut Hari kerja terakhir minggu berikutnya
(melapor secara mingguan)
8 PPh Pasal 22 - Bendahara Pemerintah Pada hari yang sama saat Tgl. 14 bulan berikut
penyerahan barang
9 PPh Pasal 22 - Pertamina Sebelum Delivery Order
dibayar
10 PPh Pasal 22 - Pemungut tertentu Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
11 PPN dan PPn BM - PKP Akhir bulan berikutnya setelah Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya
berakhirnya Masa Pajak dan Masa Pajak
sebelum SPT Masa PPN
disampaikan
12 PPN dan PPn BM - Bendaharawan Tgl. 7 bulan berikut Tgl. 14 bulan berikut
13 PPN & PPn BM - Pemungut Non Bendahara Tgl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
14 PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15,21,23, PPN dan Sesuai batas waktu per SPT Tgl.20 setelah berakhirnya Masa Pajak
PPnBM Untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu Masa terakhir
16. Batas waktu pembayaran dan pelaporan
untuk kewajiban perpajakan Tahunan
No Jenis SPT Batas Waktu Pembayaran Batas Waktu Pelaporan
1 PPh - Orang Pribadi Sebelum SPT Tahunan PPh akhir bulan ketiga setelah
disampaikan berakhirnya tahun atau bagian tahun
pajak
2 PPh - Badan Sebelum SPT Tahunan PPh akhir bulan keempat setelah
disampaikan berakhirnya tahun atau bagian tahun
pajak
17. Wajib melakukan
pembukuan/pencatatan?
Wajib Pajak orang pribadi atau
badan yang melakukan kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas di
Indonesia, harus mengadakan
pembukuan/pencatatan.
18. Pembukuan
Proses pencatatan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan
informasi tentang:
Keadaan harta
Kewajiban atau utang
Modal
Penghasilan dan Biaya
Yang ditutup dengan menyusun
Laporan Keuangan berupa Neraca
dan Perhitungan Laba Rugi pada
setiap akhir tahun pajak
19. Hubungi kami di:
Telepon
021-5251234
Phone (021) 5251609,
5250208 ext. 3592/8
Complaint Center
0800 1100 900 (toll-free)
SMS
0813 178 72525
( 0813 178 PAJAK )
SMS Langsung ke
Direktur Jenderal Pajak
08128 327646
( 08128 DARMIN )
Email : humas@pajak.go.id
pengaduan@pajak.go.id
Website : www.pajak.go.id
