Paparan sosialisasi bendahara pmk 64 pmk.052013 0edit

5,803 views

Published on

  • Be the first to comment

Paparan sosialisasi bendahara pmk 64 pmk.052013 0edit

  1. 1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak 2013 TENTANG MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Kp2kp bangil, 29 dan 30 Juli 2013
  2. 2. PENGERTIAN PAJAK Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
  3. 3. Pajak Pusat dikelola oleh pemerintah pusat (DJP) 1 Pajak Daerah dikelola oleh pemerintah daerah 2 JENIS PAJAK Menurut pengelolanya
  4. 4. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PENGELOLA PAJAK PUSAT Rp Pajak Pusat PPh (Pajak Penghasilan) Dikenakan atas penghasilan anyg diterima Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Dikenakan atas setiap penyerahan Barang dan Jasa Kena Pajak serta Barang Mewah (pajak konsumsi) Pajak Bumi & Bangunan Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (PBB-P3) Dikenakan atas pemanfaatan Bumi & Bangunan Bea Meterai Pajak atas pemanfaatan dokumen tertentu
  5. 5. • Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) • Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) • Pajak Restoran • Pajak Reklame (Iklan) • Pajak Parkir • Pajak Hiburan • Pajak Penerangan Jalan • Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan • Pajak Parkir • Pajak Air Tanah • Pajak Sarang Burung Walet Bioskop 5 Pajak Daerah Provinsi • Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; • Pajak Air Permukaan; dan • Pajak Rokok Kota/Kabupaten
  6. 6. ALUR PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA APBN/APBD
  7. 7. Sumber Penerimaan Negara (APBN):
  8. 8. 68,14% 31,86% Pajak Bukan Pajak
  9. 9. 9
  10. 10. Target Penerimaan Pajak 2013
  11. 11. Target Penerimaan Pajak 2009 2010 2011 2012 2013 LKPP LKPP LKPP APBN-P APBN A. Pendapatan Negara dan Hibah 848.763,20 995.271,50 1.210.599,70 1.358.205,00 1.529.673,08 I. Penerimaan Dalam Negeri 847.096,60 992.248,50 1.205.345,80 1.357.379,90 1.525.189,48 1. Penerimaan Perpajakan 619.922,20 723.306,60 873.874,00 1.016.237,30 1.192.994,10 a. Pajak Dalam Negeri 601.251,80 694.392,10 819.752,50 968.293,20 1.134.289,20 b. Pajak Perdagangan Internasional 18.670,40 28.914,50 54.121,50 47.944,10 58.704,90 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 227.174,40 268.941,90 331.471,80 341.142,60 332.195,38 II. Hibah 1.666,60 3.023,00 5.253,90 825,10 4.483,60 B. Belanja Negara 937.382,10 1.042.117,20 1.294.999,30 1.548.310,40 1.683.011,09 I. Belanja Pemerintah Pusat 628.812,40 697.406,40 883.722,00 1.069.534,40 1.154.380,86 II. Transfer Daerah 308.585,30 344.727,60 411.324,80 478.776,00 528.630,23 1. Dana Perimbangan 287.251,50 316.711,40 347.246,20 408.352,10 444.798,78 2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 21.333,80 28.016,20 64.078,60 70.423,90 83.831,45 III. Suspen (15,60) (16,80) (47,50) - C. Keseimbangan Primer 5.163,20 41.537,50 8.862,40 (72.319,90) (36.917,70) D. Surplus/Defisit Anggaran (A-B) (88.618,90) (46.845,70) (84.399,60) (190.105,40) (153.338,01) % terhadap PDB (1,58) (0,73) (1,14) (2,23) (1,58) E. Pembiayaan 112.583,20 91.552,00 130.948,80 190.105,30 153.337,95 I. Pembiayaan Dalam Negeri 128.133,00 96.118,50 148.748,00 194.531,00 172.792,10 II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto) (15.549,80) (4.566,50) (17.799,20) (4.425,70) (19.454,15) Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan 23.964,30 44.706,30 46.549,20 - -
  12. 12. APBN 2013 Hasil Pajak dialokasikan kemana? Belanja Negara Rp 1.683,0 T Pajak (1.042,29 T) Rincian Belanja Negara Rp (triliun) % Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat Pendidikan Murah 336,8 20,01% Kesehatan Murah 55,9 3,32% Ketahanan Pangan 63,2 3,75% Penanggulangan Kemiskinan 115,5 6,86 % Pengamanan dan Stabilisasi Harga Pangan 17,2 1,02% Subsidi 317,2 18,84% Infrastruktur Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Perhubungan 77,9 4,62 % Irigasi 19,5 1,15% Energi dan Lainnya 62,8 3,73% Perumahan dan Permukiman 22,4 1,33% Suasana Aman dan Kepastian Hukum Pertahanan 81,8 4,86% Keamanan dan Ketertiban 36,5 2,17% Transfer ke daerah 528,6 31,40%
  13. 13. 1. Pembangunan infrastruktur Perhubungan Pemukiman Irigasi Energi dan lainnya
  14. 14. Layanan Pendidikan Penanggulangan Kemiskinan Layanan kesehatan Ketahanan pangan Subsidi 2. Meringankan Beban dan Menyejahterakan Rakyat
  15. 15. 3. Mewujudkan Suasana Aman Dan Tenteram Dan Kepastian Hukum Bagi Kehidupan Rakyat Dan Dunia Usaha Pertahanan Negara Keamanan dan Ketertiban
  16. 16. SUBSIDI ENERGI BBM LISTRIK NON ENERGI PANGAN PUPUK BENIH, DLL PELAYANAN PUBLIK
  17. 17. Dana Transfer Ke Daerah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian
  18. 18. Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD)
  19. 19. Dana Perimbangan menyumbang 66,02% dari Total Pendapatan Daerah APBD (REKAPITULASI NASIONAL) TAHUN 2012
  20. 20. APBD PROPINSI/KABUPATEN/KOTA ... (WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH DJP ...) TAHUN 2012
  21. 21. APBD PROPINSI/KABUPATEN/KOTA ... TAHUN 2013 APBD PROPINSI/KABUPATEN/KOTA ... (WILAYAH KERJA KANTOR WILAYAH DJP ...) TAHUN 2013
  22. 22. PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
  23. 23. PEMERINTAH DAERAH MENTERI KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH BENDAHARA UMUM DAERAH Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Surat Perintah Membayar (SPM) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengujian Substantif Formal Tagihan : Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Gaji/Lembur/ Honor Pemotongan/ Penyetoran Pajak PENERIMAAN PAJAK PEMBUAT KOMITMEN BENDAHARA PENGUJI PEMBAYARAN PENCAIRAN DANA PEMBEBANAN REKENING KPPN KUASA BENDAHARA UMUM NEGARA SEKSI BANK/GIRO POS MPN LHP SSP APBD DAU, DAK, D BH 23 Mekanisme Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak dari Belanja APBD BANK/POS PERSEPSI
  24. 24. LATAR BELAKANG PENGAWASAN1  Amanat Undang-Undang Bidang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perpajakan, serta Ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah;  Hasil Pemeriksaan BPK-RI Atas Kepatuhan Kewajiban Perpajakan atas Pengelolaan APBN Dan APBD Tahun 2010 yang masih menemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan APBN dan APBD;  Arahan Menteri Keuangan tentang Upaya Peningkatan Pengawasan Pemungutan dan Pemotongan Pajak dari Belanja Pemerintah Daerah;  Belum maksimalnya pengawasan atas pengelolaan APBD akibat adanya perubahan mekanisme penyaluran transfer ke daerah, dimana Dana Perimbangan, Dana Otsus, dan Dana Penyesuaian ditransfer dari Kas Negara langsung ke Kas Daerah, selanjutnya mekanisme belanja daerah melalui APBD sehingga mekanisme kontrol atas penerimaan pajak yang bersumber dari belanja APBD sepenuhnya ada di daerah.  Sehingga diperlukan mekanisme pengawasan atas pemotongan/ pemungutan dan penyetoran pajak yang bersumber dari belanja APBD
  25. 25. - Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah. - Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. - Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah. - Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung- jawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian Negara/lembaga /pemerintah daerah. - Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mem- pertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah. PENGERTIAN UMUM PENGERTIAN BENDAHARA2 Sumber : UU Nomor. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  26. 26. KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA3 1 • Mendaftarkan Diri – Surat Penunjukan Sebagai Bendahara 2 • Menghitung dan atau Memotong/Memungut Pajak Yang harus Dibayar 3 • Menyetorkan Pajak yang telah dihitung dan dipungut/dipotong ke Kas Negara 4 • Melaporkan Penghitungan & Pemungutan/Pemotongan ke Kantor Pelayanan Pajak
  27. 27. Kewajiban Mendaftarkan Diri Bendahara Pemerintah yang mengelola dana yang bersumber dari APB/APBD wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang merupakan identitas Bendahara sebagai Wajib Pajak dalam melaksanakan pemotongan/pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh dan/atau PPN. 1. Tempat Pendaftaran Bendahara pemerintah wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah kerja yang sesuai dengan tempat kedudukan unit kerja 2. Tata Cara Pendaftaran a. Mengisi formulir pendaftaran Wajib Pajak untuk Wajib Pajak Bendahara yang tersedia di KPP dengan melampirkan fotokopi surat penunjukan sebagai bendahara dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bendahara tersebut; b. KPP menerbitkan NPWP yang terdiri dari 15 digit dan Surat Keterangan Terdaftar paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap; c. NPWP akan diterbitkan oleh KPP dengan nama Bendahara Unit/Satuan Kerja, misal Bendahara Dinas Pertanian Perikanan Dan Kehutanan Kab.Sleman dengan NPWP 30.064.837.5-542.000.
  28. 28. PELAPORAN PAJAK KE KPP Wah banyak amat yang diisi? Apalagi Nih!!! Ada honornya gak? SPT Masa PPN SPT Masa 21/26 SPT Masa 23/26SPT Masa 22 BP PPh 21 BP PPh 23 Cape Deh…. Laporan melulu 3 DTH/RTH
  29. 29. KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARA3 1. PPh Pasal 21 2. PPh Pasal 22 3. PPh Pasal 23 4. PPh Pasal 26 5. PPh Pasal 4 (2) 6. PPN/PPN BM 7. Pelaporan Daftar Transaksi Harian (DTH) / Rekap Transaksi Haruan (RTH) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 PMK-64/PMK.05/2013 Tentang Mekanisme pengawasan Pot/put & Penyetoran Pajak yg dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD/BUD KEWAJIBAN LAPOR PERPAJAKAN BENDAHARA
  30. 30. Kewajiban Penyetoran dan Pelaporan Pajak Uraian Tanggal Penyetoran Tanggal Pelaporan PPh Pasal 21 Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir PPh Pasal 22 Disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran Paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir PPh Pasal 23 Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir PPh Pasal 4 (2) Paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir PPN a. Untuk bendahara pengeluaran sebagai Pemungut PPN, paling lama tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir; b. Untuk Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) sebagai Pemungut PPN, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah. a. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir; b. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir DTH dan RTH --------- a. DTH : paling lama tanggal 10 setelah bulan yang bersangkutan berakhir b. RTH : paling lama tanggal 20 setelah bulan yang bersangkutan berakhir
  31. 31. MEKANISME PENGAWASAN TERHADAP PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/ KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PERHITUNGAN POTENSI (DPA/DIPA) PELAPORAN REKAPITULASI SP2D (DTH DAN RTH PENGUJIAN PAJAK (REALISASI SP2D) PENYETORAN PAJAK TERUTANG PENGENAAN SANKSI PMK - 64/PMK.05/2013 Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2013 PEMERIKSAAN /VERIFIKASI
  32. 32. KEGIATAN RUANG LINGKUP PMK PERHITUNGAN POTENSI (DPA/DIPA) PELAPORAN REKAPITULASI SP2D (DTH DAN RTH) PEMERIKSAAN /VERIFIKASI PENYETORAN PAJAK TERUTANG PENGENAAN SANKSI DOKUMEN TERKAIT DPA/ DIPA SPM/ SP2D HASIL PENGUJIAN (KONFIRMASI) SSP SKP SUMBER DJPK/BPK/DJKD/ BUD (BAG. KEUANGAN) SIMDA/SIPKD/ REGISTER SP2D/ REK. KORAN BPD DTH/RTH/MPN/SSP SKP PER- UNDANG2-AN YANG BERLAKU PENGUJIAN PAJAK (REALISASI SP2D) DTH DAN RTH LAPORAN KUASA BUD
  33. 33. Bendahara Pengeluaran SKPD Kuasa Bendahara Umum Daerah Penerima dana APBD ObjekPajak BukanObjekPajak Penyetoran Pajak Bank Persepsi KPPN KPP SSP 1,2,3,4, 5 SSP 2 SSP 3 SSP 1, 3, 5 Pelaksanaan Pemotongan/Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Atas Belanja Daerah Pasal 3, 4, 5, 6 PMK-64/PMK.05/2013 potong dan/atau pungut
  34. 34. Pengujian Kebenaran Perhitungan dan Penyetoran Pajak Kuasa BUD Bulanan, paling lambat 20 hari setelah bulan ybs berakhir  Konfirmasi setoran pajak  Pengujian kebenaran perhitungan dan penyetoran pajak Pasal 7, 8, 9, 10 PMK-64/PMK.05/2013 Bendahara Pengeluaran SKPD Bulanan, paling lambat 10 hari setelah bulan ybs berakhir A. Penyampaian Daftar Transaksi Harian (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) Tanda Terima Penyampaian RTH DTH (dilampiri SSP lbr 3) RTH (dilampiri DTH & fotokopi SSP lbr 3) DJP
  35. 35. TAMPILAN DTH dan RTH (LAMPIRAN PMK 64/PMK.05/2013) DTH (DAFTAR TRANSAKSI HARIAN) RTH (REKAPITULASI TRANSAKSI HARIAN)
  36. 36. KANTORWILAYAHDJPD.I.YOGYAKARTA REKAPITULASITRANSAKSIHARIAN(RTH)DARIKUASABENDAHARAUMUMDAERAH KPPPENERIMADAFTARTRANSAKSIHARIAN(DTH)DAN
  37. 37. PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
  38. 38. PENGUNAAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan (2012)
  39. 39. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (1) SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIMDA/SIPKD) PMK – 64/PMK.05/2013 REKAPITULASI SPM/SP2D Pemanfaatan DTH RTH Pengembangan (Mengakomodir) SP2D DOKUMEN SUMBER EXISTING output output
  40. 40. PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (2) REKAPITULASI SPM/SP2D Pengembangan Sistem EXISTING SPT Masa 21/26, 22, 23 dan PPN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SIMDA/SIPKD) output output
  41. 41. Dasar Hukum Undang- Undang •UU KUP •UU Keuangan Negara Peraturan Pemerintah •PP 58/2005 •PP 74/2011 Peraturan /Keputusan Presiden •Keppres 42/2002 •Perpres 53/2010 Peraturan Menteri •Permendagri 13/2006 •PMK 64/2013 Pasal 3 angka 3c Batas waktu dan tata cara pelaporan atas pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan badan tertentu diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Pasal 8 Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut : .. e) melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang; Pasal 64 Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan. Pasal 60 Menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota/kepala satuan kerja yang menggunakan dana bagian anggaran yang dikuasai Menteri Keuangan wajib menyampaikan pertanggung- jawaban penggunaan dana kepada Menteri Keuangan PMK 64/PMK.05/2013 Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerahback
  42. 42. CONTOH TAMPILAN SP2D back

×