2. KETENTUAN UMUM PENYUSUNANKETENTUAN UMUM PENYUSUNAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGANPERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
◦ Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan
dibuat dengan mengacu pada sistem
pertanggungjawaban keuangan di lingkungan
Universitas Diponegoro.
◦ Bukti-Bukti SPJ dibuat dan disusun mengacu
Rencana Anggaran Biaya
3. Bukti pengeluaran berupa Kuitansi untuk :
◦ pembelian barang. Contoh : konsumsi, pembelian ATK, dll
◦ Belanja Barang Non operasional Lainnya. Contoh : sewa
kendaraan, Sewa kostum, sewa lapangan futsal, dll
Absensi
Absensi (daftar hadir) dibuat untuk kegiatan yang dilaksanakan
dikantor dan yang dilaksanakan di luar kantor, baik untuk data dukung
pengeluaran biaya konsumsi maupun pembayaran honorarium yang
dasar pembayarannya adalah berdasarkan kehadiran. Absensi (daftar
hadir) diperlukan untuk mengetahui berapa banyak peserta yang hadir,
banyaknya hari kehadiran. Nama-nama yang ada dalam absensi
dicantumkan pada setiap pelaporan kegiatan.
6. BEA METERAIBEA METERAI
Setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi meterai (Peraturan menteri
keuangan nomor 65/pmk.03/2014 tanggal 22 april 2014 tentang bentuk, ukuran,
dan warna benda meterai), dengan perincian sebagai berikut:
Pembelian barang/jasa, sewa : ≤ Rp 250.000,- tanpa dibubuhi Meterai.
Pembelian barang/jasa, sewa : > Rp 250.000,- s.d. Rp.1.000.000,- dibubuhi Meterai
3.000,-
Pembelian barang/jasa, sewa : > Rp.1.000.000,- dibubuhi Meterai 6.000,-
MATERAI TEMPEL
2009
MATERAI TEMPEL
2014
7. Apakah Meterai tempel 2009 masih bisa
dipergunakan?
Meterai tempel tahun 2009 masih bisa
dipergunakan sampai dengan 31 Maret 2015.
Kapan mulai berlaku Materai Baru ini?
Materai ini mulai berlaku sejak tanggal 17
Agustus 2014.
Jadi antara 17 Agustus 2014 sampai dengan 31
Maret 2015 akan ada dua jenis Materai yang
beredar yaitu Materai Lama (2009) dan Materai
Baru (2014).
10. 10
Objek Pemotongan & Pemungutan Pajak
Oleh Bendahara Pemerintah
1 PPh Pasal 21 : Pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan
kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan
jabatan, jasa dan kegiatan.
2 PPh Pasal 22 : Pemungutan pajak atas penghasilan yang dibayarkan
sehubungan dengan pembelian barang.
3 PPh Pasal 23 : Pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan
berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty dan
jasa-jasa selain Objek PPh Pasal 21.
4 PPh Pasal 26 : Pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima
Wajib Pajak Luar Negeri.
5 PPh Pasal 4 (2) : Pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan
sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu.
6 PPN dan PPnBM : Pemungutan pajak atas konsumsi barang/jasa
sehubungan dengan penyerahan Barang Kena Pajak &
Jasa Kena Pajak
7 Bea Meterai : Pajak atas pemanfaatan dokumen tertentu.
11. 11
DIKECUALIKAN DARIDIKECUALIKAN DARI
PEMUNGUTAN PPh PASAL 22PEMUNGUTAN PPh PASAL 22
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANG JUMLAHNYA PALING
BANYAK Rp.2.000.000,- DAN TIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG
TERPECAH-PECAH DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB
PEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKAR
MINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN BENDA BENDA POS
DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKB
PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA BOS
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PEMBELIAN BARANG
02 - PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
12. 12
SAAT PEMUNGUTAN PPH PASAL 22
TARIF 1,5%
DARI HARGA/NILAI
PEMBELIAN BARANG
PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN
ATAS
PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN
JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
14. Pembelian ATK
Tgl Pembayaran
Rp 2.310.000,-
12 April 2012
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 100/110 x 2.310.000 Rp 2.100.000,-
PPN 10 % x 2.100.000 Rp 210.000,-
PPh pasal 22 1.5% x 2.100.000 Rp 31.500,- (Rekanan ber-NPWP)
3% x 2.100.000 Rp 63.000,- (Rekanan Tidak ber-NPWP)
PPh pasal 22
PPN
12 April 2012
7 Mei 2012
PPh pasal 22
PPN
14 Mei 2012
31 Mei 2012
Batas Waktu Penyetoran
Batas Waktu Pelaporan
14
CONTOH PENGHITUNGAN
PPh PASAL 22
15. 15
Objek PPh PASAL 23
HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN SELAIN
YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21
SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN
HARTA
IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:
• JASA TEKNIK;
• JASA MANAJEMEN;
• JASA KONSULTAN HUKUM,
• JASA KONSULTAN PAJAK,
• JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21
YANG BERASAL DARI MODAL :
• DEVIDEN
• BUNGA
• ROYALTI
03 - PAJAK PENGHASILAN PASAL 23
16. Direktorat Penyuluhan PelayananDirektorat Penyuluhan Pelayanan
dan Humasdan Humas 16
TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN
PPh PASAL 23
SEWA
DAN
JASA LAINNYA
TARIF
15 %
PENGHASILAN BRUTO
HADIAH DAN
PENGHARGAAN,
DEVIDEN, BUNGA
DAN ROYALTI
TARIF
2 %
JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA
TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
17. 17
TATA CARA PEMOTONGAN
PPh PASAL 23
BUKTI PEMOTONGAN
DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKAN
PENGHASILAN OLEH BENDAHARA
F.1.1.33.06 atau
F.1.1.33.07
1
2
3
UNTUK REKANAN
LAMPIRAN SPT MASA PPh
PASAL 23/26
ARSIP BENDAHARA
18. 18
CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 23
Sewa Kendaraan
Tgl Pembayaran
Rp 1.100.000,-
20 April 2012
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 100/110 x 1.100.000 Rp 1.000.000,-
PPN 10 % x 1.000.000 Rp 100.000,-
PPh pasal 23 2% x 1.000.000 Rp 20.000,- (Rekanan ber-NPWP)
4% x 1.000.000 Rp 40.000,- (Rekanan Tidak ber-
NPWP)
PPh pasal 23
PPN
10 Mei 2012
7 Mei 2012
PPh pasal 23
PPN
20 Mei 2012
31 Mei 2012
Batas Waktu Penyetoran
Batas Waktu Pelaporan
19. PAJAK UNTUK KONSUMSI :
1.Catering : dikenakan PPh Psl 23
berapapun nilainya.
2.Industri Roti : dikenakan PPN jika diatas
1 juta atau PPN serta PPh 22 jika diatas 2 jt
dari Nilai DPP.
3.Warung makan/ Restoran: PPh 22 jika
diatas 2 juta
20. PAJAK UNTUK SEWA KENDARAAN
Transaksi dibawah 1 juta : PPh Pasal 23
dari Bruto
Transaksi diatas 1 juta : PPN dan PPh
Pasal 23 dari DPP (Dasar Pengenaan
Pajak)
21. Kewajiban Pajak Penghasilan = 1% X Omset perbulan
(bagi Wajib Pajak Pengusaha dgn omset tidak melebihi 4,8 M setahun)
Bendaharawan tidak melakukan pemotongan dan/atau pemungutan
Pajak Penghasilan untuk setiap transaksi yang merupakan objek
pemotongan dan/atau pemungutan PPh Pasal 22 (belanja barang) dan
PPh Pasal 23 (belanja jasa) apabila telah menerima fotokopi Surat
Keterangan Bebas (SKB) yang telah dilegalisasi oleh Kantor
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak melaporkan SPT Tahunan.
(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Per-32/PJ/2013 Pasal 7)
21
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013
22. Contoh Dokumen
Legalisasi SKB PPh Pasal 22
22
Legalisasi SKB Pemotongan/Pemungutan
PPh Pasal 22/23 dibuat 3 rangkap:
1.Wajib Pajak
2.Pemotong/Pemungut PPh
3.KPP Penerbit
Catatan:
Bendahara Pemungut / Pemotong Pajak
yang sudah mendapatkan legalisasi SKB
PPh dari Wajib Pajak tidak melakukan
pemotongan/pemungutan PPh
Legalisasi SKB dibuat setiap kali melakukan
tagihan pembayaran
23. Penghasilan dari
Jasa Persewaan atas
Tanah &/ Bangunan
Penghasilan dari
Jasa
Konstruksi
Penghasilan dari
Jasa Pengalihan Hak
atas Tanah &/Bang
YANG DIBAYARKAN OLEH BENDAHARA
DIPOTONG DGN TARIF
10% DARI JUMLAH BRUTO
DIPOTONG DGN TARIF
PELAKSANAAN :
- 2% => KUALIFIKASI USAHA KECIL
- 3% => KUALIFIKASI MENENGAH DAN BESAR
- 4% => TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA
PERENCANAAN & PENGAWASAN :
- 4% => MEMILIKI KLASIFIKASI USAHA
- 6% => TDK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA
1. DIPOTONG DGN TARIF
5% DARI JUMLAH BRUTO
(UTK OP… KECUALI < Rp 60 jt,
PH DIBAWAH PTKP)
2. DIPOTONG DGN TARIF
1% JUMLAH BRUTO
KHUSUS UNTUK RUMAH
SEDERHANA &
RUMAH SUSUN SEDERHANA
23
04 - PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)
24. Contoh transaksi yang dikenakan PPh
Pasal 4 ayat 2 adalah : Sewa Lapangan
Futsal.
Transaksi dibawah 1 juta : PPh Pasal 4 ayat 2
dari Bruto, berapapun nilainya. Dikenakan
tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 10 %.
Transaksi diatas 1 juta : PPN dan PPh
Pasal 4 ayat 2 dari DPP (Dasar Pengenaan
Pajak). Dikenakan tarif PPN 10 % dan PPh
Pasal 4 ayat 2 sebesar 10 %.
25. 25
SYARAT PEMUNGUTAN PPN :SYARAT PEMUNGUTAN PPN :SYARAT PEMUNGUTAN PPN :SYARAT PEMUNGUTAN PPN :
1. ADANYA PENYERAHAN DI DALAM DAERAH
PABEAN;
2. YANG DISERAHKAN BARANG KENA PAJAK /
JASA KENA PAJAK;
3. YANG MENYERAHKAN ADALAH PENGUSAHA
KENA PAJAK.
1. ADANYA PENYERAHAN DI DALAM DAERAH
PABEAN;
2. YANG DISERAHKAN BARANG KENA PAJAK /
JASA KENA PAJAK;
3. YANG MENYERAHKAN ADALAH PENGUSAHA
KENA PAJAK.
05 - PAJAK PERTAMBAHAN NILAI05 - PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
26. 26
PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN
OLEH BENDAHARAWAN
TDK MELEBIHI DARI JML Rp 1.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM DAN
MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH
BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH PERTAMINA
ATAS JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN
PENERBANGAN
UNTUK PENYERAHAN BKP/JKP YG MEMPEROLEH FASILITAS PPN TDK DIPUNGUT
DALAM HAL
PEMBAYARAN
ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG
BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DAN ATAU DIBEBASKAN
DARI PENGENAAN PPN
UNTUK PEMBEBASAN TANAH, KECUALI PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN TANAH
OLEH REAL ESTATE ATAU INDUSTRIAL ESTATE
27. 27
Jenis Pajak Bayar Lapor oleh BP
PPh Ps 4(2) Tg 10 bulan berikutnya Tg 20 bulan berikutnya
PPh Ps 21/26 Tg 10 bulan berikutnya Tg 20 bulan berikutnya
PPh Ps 23/26 Tg 10 bulan berikutnya Tg 20 bulan berikutnya
PPh Ps 22 Saat Pembayaran
Tagihan
14 hari setelah masa
pajak berakhir
PPN/PPnBM Tg 7 bulan berikutnya Akhir Bulan Berikutnya
BATAS WAKTU PEMBAYARAN DAN PELAPORAN
SESUAI PERMENKEU NOMOR 80/PMK.03/2010
28. 28
Jenis Pajak PPh Ps21/26 PPh Ps 22 PPh Ps 23/26 PPh Ps 4 (2) PPN/PPnBM
Atas Nama
Bendahara
Pengeluaran
Wajib Pajak
Rekanan
Bendahara
Pengeluaran
Bendahara
Pengeluaran
Wajib Pajak
Rekanan
Lembar ke-1
Untuk
Bendahara
Pengeluaran
Untuk
Wajib Pajak
Rekanan
Untuk
Bendahara
Pengeluaran
Untuk
Bendahara
Pengeluaran
Untuk
Wajib Pajak
Rekanan
Lembar ke-2 Untuk KPPN Melalui Tempat Pembayaran (Bank Pesepsi/Kantor Pos)
Lembar ke-3
Untuk KPP
Melalui SPT
Masa PPh Pasal
21/26
Bendahara
Pengeluaran
Untuk KPP
Melalui SPT
Masa PPh Pasal
22 Bendahara
Pengeluaran
Untuk KPP
Melalui SPT
Masa PPh Pasal
23/26
Bendahara
Pengeluaran
Untuk KPP
Melalui SPT
Masa PPh Pasal
4 (2) Bendahara
Pengeluaran
Untuk KPP
Melalui SPT
Masa
PPN/PPnBM
Wajib Pajak
Rekanan
Lembar ke-4 Untuk Tempat Pembayaran (Bank Pesepsi/Kantor Pos)
Lembar ke-5 Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran
*) Semua SSP dicap dan ditandatangani oleh Bendahara
**) SSP PPh Ps 21, 23, 26 dan 4 (2) adalah penjumlahan semua bukti pemotongan satu bulan
atau bisa juga jumlah per transaksi
TATA CARA PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
30. 30
Faktur Pajak
Dibuat, ditandatangani dan diberikan nomor seri oleh Wajib Pajak Rekanan
Lembar ke-1 Untuk Bendahara Pengeluaran
Lembar ke-2 Untuk Arsip Wajib Pajak (PKP) Rekanan
Lembar ke-3 Untuk KPP Melalui SPT Masa PPN/PPnBM Bendahara Pengeluaran
Format Nomor Seri Faktur Pajak (untuk koreksi Bendahara Pengeluaran)
02 0 - 000 - 00 - 00000000
KODE TRANSAKSI KODE CABANG THN TERBIT NOMOR SERI
DGN BEND. WP REKANAN
KODE STATUS
KODE STATUS: 0 = NORMAL 1 = PEMBETULAN
