Downloaded 18 times
More Related Content
Similar to Penagihan pajak
![Modul Ajar KBC SKI Kelas 6 MI [MODULKELAS.COM]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/modulajarkbcskikelas6mimodulkelas-260207160743-753abfd0-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Penagihan pajak
- 1. Tugas Administrasi Perpajakandan Praktikum Komputer 1201120184 Ireni Adila Sari Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2013
- 2. Daftar Isi BAB I: Pendahuluan 1.1 Latar belakang ................................................................................. 1 1.2 Rumusan masalah ........................................................................... 1 1.3 Tujuan ............................................................................................. 1 BAB II : Penagihan Pajak 2.1 Pengertian, tujuan dan surat paksa ............................................... 2-3 2.2 Penagihan pasif dan aktif ............................................................. 4-5 2.3 Penagihan pajak menurut pasal 1 angka 8 uu PPSP ....................... 5 2.4 Penagihan pajak dan surat paksa.................................................. 6-9 2.5 Perlakuan objek sita ................................................................... 9-10 2.6 Lelang dan Penjualan barang sitaan......................................... 10-12 2.7 Penjabat dan juru sita pajak ..................................................... 12-13 2.8 Penagihan seketika dan sekaligus ................................................. 13 2.9 Tata cara pembayaran dan penagihan ...................................... 14-16 2.10 Ketentuan pidana......................................................................... 16 BAB III : Penutup 3.1 Kesimpulan ................................................................................... 17 3.2 Daftar pustaka ............................................................................... 18
- 3. Kata Pengantar Puji danSyukur saya ucapkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga saya dapat menyusun makalah ini serta tepat pada waktunya. Dalam makalah ini saya akan membahas mengenai “PENAGIHAN PAJAK”. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada makalah ini. Oleh karena itu saya mengundang pembaca untuk memberikan saran serta kritik yang dapat membangun kami. Kritik konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan makalah selanjutnya. Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Pekanbaru, Oktober 2013 Penulis
- 4. BAB 1 Pendahuluan 1.1Latar Belakang Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian atau fakta diatas mengungkapkan bahwa tujuan pajak adalah untuk memakmurkan rakyat atau membuat rakyat menjadi sejahtera. Ideal pemerintah tentang pajak sebagai usaha untuk mencapai kemakmuran belum berjalan dengan baik karena didalam pelaksanaannya masih banyak terdapat ketimpangan-ketimpangan yang menghambat proses tersebut. Menjadi suatu masalah yang besar ketika Negara kehilangan kepercayaan dari rakyatnya karena pajak tidak dapat mencapai tujuannya. Hal itu diakibatkan pengelolaan dan pelaksana pengelolaan yang tidak transparaan serta adanya penyelewengan atau pelanggaran ditubuh instansi yang mengurus pajak. 1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimana penagihan pajak secara aktif dan pasif 2. Bagaimana cara penagihan pajak dengan surat paksa 3. Bagaimana tata cara penagihan dan pembayaran pajak 1.3 Tujuan 1. Untuk mengetahui Penagihan tentang pajak serta tata cara dalam pembayaran dan penagihan pajak tersebut. 2. Untuk memenuhi tugas individu yang di berikan oleh Dosen Pembimbing Ibuk Sri Zuliarni, S.Sos, MBA
- 5. BAB 2 Penagihan Pajak 2.1Pengertian, Tujuan dan Surat Paksa Menurut pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang no.19 tahun 2000 dijelaskan pengertian Penagihan Pajak yaitu sebagai berikut: "Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan,dan menjual barang yang telah disita." Pengertian di atas mengandung arti bahwa penagihan merupakan serangkaian kegiatan yang di mulai dengan tindakan-tindakan yang berupa teguran atau peringatan, dan dilanjutkan dengan tindakan-tindakan yang lebih bersifat memaksa agar utang pajak segera dilunasi oleh penanggung pajak. Tujuan penagihan pajak adalah agar penangggung pajak melunasi utang pajaknya berikut dengan biaya penagihan pajak. Penanggung pajak merupakan orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak diwakili dalam hal: a. Badan oleh pengurus b. Badan yang dinyatakan pailit oleh kurator c. Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan d. Badan dalam proses likuidasi oleh likuidator e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali pengampunya
- 6. Apa saja yangtermasuk dalam dasar penagihan pajak menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2000! Dasar yang dipakai dalam melakukan penagihan pajak adalah Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pembetulan, Surat Ketetapan Keberatan, dan Putusan Banding, Pada dasarnya besarnya utang pajak dihitung sendiri oleh Wajib Pajak. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penghitungan pajak terhutang tersebut, maka Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan . Dalam hal tagihan pajak tersebut tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa. 1. Surat Tagihan Pajak (STP); 2. Surat Ketetapan Pajak (SKP); 3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB); 4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKPBT); 5. Surat Keputusan Pembetulan; 6. Surat Keputusan Keberatan; 7. Putusan Banding; 8. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); 9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB); 10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT); 11. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB); 12. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT); 13. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB); 14. Surat ketetapan sejenis yang memuat besarnya jumlah utang pajak.
- 7. 2.2 penagihan pasifdan aktif Dalam melaksanakan penagihan pajak daerah bidang Penagihan dan Pembukuan fokus pada 2 (dua) kegiatan yaitu penagihan pasif dan aktif.Penagihan pasif berpedoman kepada SKPD yang telah ditetapkan (ketetapa bulan berjalan) sementara penagihan aktif berpedoman kepada 2 (dua) sumber peraturan perundang - undangan bersumber pada peraturan daerah dan perwali dan bersumber pada UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak daerah dengan surat paksa. I. Proses penagihan aktif dengan penyegelan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo diterbitkan Surat Teguran I, II dan Surat Teguran Terakhir ( Surat Teguran Walikota). Ditindaklanjuti oleh Satuan Pol. Pamong Praja untuk dilakukan penyegelan berdasarkan peraturan yang berlaku. II. Proses penagihan aktif dengan penyitaan 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Teguran. Setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran, diterbitkan Surat Paksa melalui juru sita pajak. Apabila Wajib Pajak belum melunasi hutang pajaknya 2 x 24 jam (dua hari) setelah tanggal Surat Paksa, maka diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Pelaksanaan penyitaan oleh Juru Sita Pajak dengan menyegel barang – barang milik Wajib Pajak yang boleh disita menurut perundang – undangan yang dirinci pada Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan dan membuat laporan dan Pelaksanaan Penyitaan. III. Pengumuman Lelang dan Pelaksanaan Lelang Membuat daftar Surat Permintaan Pelaksanaan Lelang untuk Wajib Pajak yang belum melunasi hutang pajaknya sampai dengan berakhirnya batas waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Pelaksanaan penyitaan. Memeriksa hari, tanggal dan jam pelelangan yang disetujui oleh Kepala Dinas dan permintaan penegasan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- 8. Menyiapkan berkas penyitaanWajib Pajak yang bersangkutan dan pengumuman lelang. Pelaksanaan Lelang sesuai dengan hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan. 2.3 Penagihan Pajak menurut pasal 1 angka 8 UU PPSP Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak (PP) melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak (Pasal 1 angka 8 UU PPSP), tindakan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : menegur atau memperingatkan. melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan Surat Paksa (SP) mengusulkan pencegahan melaksanakan penyitaan melaksanakan penyanderaan menjual barang yang telah disita Adapun beberapa tindakan penagihan pajak yang dilakukan adalah meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut : Penerbitan Surat Teguran/Peringatan Penerbitan Surat Paksa Penerbitan SPMP/Penyitaan (Pemblokiran rekening melaksanakan penyanderaan, Pencegahan) Pengumuman Lelang Pelaksanaan Lelang Menjual barang yang telah disita Penagihan Seketika dan Sekaligus 2.4 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Surat Teguran Atas setiap produk yang meliputi STP, SKPKB, SKPKBT dan SKKb, SKPb, Putusan banding, serta Putusan PK, Jatuh Tempo adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan,
- 9. apabila 7 harisejak tanggal Jatuh Tempo maka atas produk tersebut akan diterbitkan Surat Teguran (Pasal 5 (1) PMK.24/KMK.04/2000). Surat Teguran/Surat Peringatan/surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Biasanya sebelum Jatuh Tempo bagi penunggak pajak yang nilainya besar didahului dengan peringatan dengan media telepon terlebih dahulu kepada wajib pajak atau dikenal dengan istilah morning call. Perlu diketahui bahwa apabila Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan. Demikian halnya apabila Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding. Dasar Hukum Surat Teguran adalah : a). Pasal 8 ayat (2)UU no 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, stdtd UU nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP). b). Pasal 1 angka 3 dan Pasal 5 KMK No. 561/KMK.04/2000 Tanggal 26 -12- 2000, c). Pasal 1 angka 3 dan Pasal 8 PMK No. 24/PMK.03/2008 Tanggal 6 Februari 2008. Surat Paksa Setelah 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran (berdasarkan tanggal pengiriman), WP/PP tidak melunasi tunggakan pajaknya maka, ditindak lanjuti dengan penyampaian Surat Paksa (SP). Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 UU no. 28/2007, Pasal 1 angka 12 UU no. 19/2000. Surat Paksa memiliki kekuatan eksekutorial, setingkat dengan Keputusan hakim yang mempunyai ketetapan hukum yang bersifat tetap. Hal ini sejalan dengan tulisan pada Kepala surat (SP) yang mengatakan : ― DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA‖. Dalam keadaan force mayeur, dapat diterbitkan Surat Paksa Pengganti yang mempunyai kekuatan hukum yang sama. Jika terdapat kesalahan dalam penerbitan Surat Paksa, PP dapat
- 10. memohon pembetulan SuratPaksa, yang harus dijawab dalam 7 hari oleh pejabat, dan kegiatan penagihan ditunda (Pasal 23 PMK-24/2008). Pemberitahuan Surat Paksa dilakukan dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak, serta atas Pemberitahuan Surat Paksa dituangkan dalam suatu Berita Acara yang memuat sekurang-kurangnya memuat Hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Juru Sita, nama penerima pemberitahuan dan lokasi tempat pemberitahuan (Pasal 10 UU PPSP). Pemberitahuan SP berbeda perlakuan terhadap WP/PP sebagai berikut : Pemberitahuan Surat paksa kepada Orang Pribadi (OP), diberitahukan kepada Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha, tempat lain yang memungkinkan, atau Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama atau bekerja di tempat usaha Penanggung Pajak, (apabila PP yang bersangkutan tidak dapat dijumpai), Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya (apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi), dan Para ahli waris (apabila Penanggung Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi), Apabila pemberitahuan SP tidak dapat dilaksanakan SP disampaikan melalui Aparat Pemda (minimum setingkat SEKDES). Pemberitahuan Surat paksa kepada WP Badan, diberitahukan kepada Pengurus, Kepala Perwakilan, Kepala Cabang, PenanggungJawab, Pemilik Modal di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; Pegawai Tetap (Pegawai perusahaan yang membidangi keuangan, pembukuan, perpajakan, personalia, humas, atau bagian umum dan bukan pegawai harian) di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud di atas; Apabila pemberitahuan SP tidak dapat dilaksanakan SP disampaikan melalui Aparat Pemda (minimum setingkat SEKDES). Pemberitahuan Surat paksa kepada pihak lainnya, seperti : a). Terhadap WP pailit diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas, atau Balai Harta Peninggalan. b). Terhadap WP yang dilikuidasi diberitahukan kepada likuidator, c). Terhadap WP yang menunjuk kuasa diberitahukan kepada kuasa WP, d). Terhadap WP/PP yang alamatnya tidak diketahui maka diumumkan di media masa atau tempel di papan pengumuman KPP. e). Jika dilaksanakan di luar wilayah pejabat meminta bantuan Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan SP.
- 11. Terhadap WP /PPatau pihak-pihak lain menolak untuk menerima pemberitahuan dan salinan SP, maka Jurusita meninggalkan salinan SP dan mencatatnya dalam BA bahwa PP tidak mau menerima SP. Terhadap dokumen Surat Paksa jika terjadi keadaan di luar kekuasaan Pejabat (kecurian, kebanjiran, kebakaran, atau gempa bumi yang menyebabkan asli Surat Paksa rusak, tidak terbaca) atau sebab lain (Surat Paksa hilang atau tidak dapat ditemukan), Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan, yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa. Dasar Hukum Surat Paksa adalah : a). Pasal 8 ayat (2)UU no 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, stdtd UU nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP). b). Pasal 9 KMK No. 561/KMK.04/2000 Tanggal 26 -12- 2000, c). Pasal 12 PMK No. 24/PMK.03/2008 Tanggal 6 Februari 2008. Penyitaan Dalam waktu 2 x 24 jam setelah penyampaian Surat Paksa (SP), namun wajib pajak tidak melakukan pelunasan terhadap utang pajaknya maka ditindak lanjuti dengan Penyitaan dengan nama dokumen Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP). Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Objek Sita adalah barang (tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita) Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak. Barang milik Penanggung Pajak yang berada: di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain, termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu . Objek Sita dapat berupa : Barang Bergerak meliputi : mobil,perhiasan,uang tunai, dan deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain; dan atau barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu. Barang Tidak Bergerak : Tanah, bangunan dan kapal dengan isi kotor tertentu (20 m3 — Pasal 314 KUH Dagang).
- 12. 2.5 Perlakuan objeksita Bagi Penanggung Pajak OP, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap : barang milik pribadi yang bersangkutan, isteri, dan anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki secara tertulis oleh suami atau isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Bagi Penanggung Pajak Badan, penyitaan dapat dilaksanakan atas: barang milik perusahaan, barang milik pengurus, barang milik kepala perwakilan, barang milik kepala cabang, barang milik penanggung jawab, barang milik pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain. Penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak kecuali dalam keadaan tertentu (Tidak ditemukan barang bergerak/ barang bergerak yang ada tidak mempunyai nilai atau harga tidak memadai dibandingkan dg utang pajaknya) dapat dilaksanakan langsung terhadap barang tidak bergerak. Dalam penentuan urutan barang yang akan disita yang perlu diperhatikan adalah jumlah utang pajak & biaya penagihan pajak dan kemudahan penjualan atau pencairannya. Beberapa objek sita tertentu diantaranya yaitu : Perhiasan emas, permata dan sejenisnya, uang tunai termasuk mata uang asing, kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank, surat berharga yang diperdagangkan di bursa efek, surat berharga yang tidak diperdagangkan di bursa efek, Piutang, penyertaan modal pada perusahaan lain, Penyitaan Barang Tidak Bergerak Tanah dan bangunan Dalam proses penyitaan terhadap objek yang akan disita dapat dikondisikan atas 2(dua) hal yaitu wajib pajak tidak hadir menyaksikan barang yang disita maka diperlukan 1 (satu) saksi yang berasal dari Pemda minimal sekretaris Kelurahan atau Desa. Min gol II/a di Kantor Kelurahan/Desa Kecamatan dan apabila PP hadir namun menolak untuk menandatangani BAPS maka BAPS ditandatangani oleh Juru Sita dan Saksi-saksi, Salinan BAPS ditempelkan pada objek sita , atau di tempat objek sita berada, dan atau di tempat-tempat umum. Dapat
- 13. ditempel atau diberisegel sita. Dalam Segel Sita tertulis tulisan ― DISITA‖ , kutipan BAPS , larangan-larangan , ancaman Pasal 41A jo. Pasal 23 ayat (1) huruf d UU PPSP. Segel Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak. Pengecualian atas objek pajak yang dapat ditindaklanjuti dengan tindakan penagihan aktif berupa penyitaan (sesuai pasal 15 UU PPSP) adalah : Pakaian dan tempat tidur, Persediaan makanan dan minuman ,peralatan memasak, obat-obatan. Perlengkapan bersifat dinas yang diperoleh dari negara; Buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau pekerjaan alat-alat untuk pendidikan, kebudayaan dan keilmuan; Peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp 20.000.000,00 Peralatan penyandang cacat. 2.6 Lelang Dan Penjualan Barang Sitaan Dalam persiapan lelang, Kepala kantor mengajukan permohonan lelang secara tertulis disertai dokumen yang disyaratkan kepada Kepala Kantor Lelang. Nilai utang pajak adalah jumlah yang tercatat pada berkas penagihan yang meliputi : STP, SKPKB, SKPKBT, SPPT, SKP, SKPT, STB, SKBKB, SKBKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Peninjuan Kembali Surat Setoran Pajak atau bukti transaksi pembayaran pajak (NTPP), Surat Teguran Surat Paksa Laporan Surat Paksa SPMP Pengumuman lelang, dilakukan setelah kepastian waktu lelang KP2LN. Kepala Kantor mengumumkan lelang paling cepat 14 hari setelah penyitaan, melalui surat kabar harian, selebaran atau tempelan atau media elektronik termasuk internet di wilayah kerja Kantor Lelang, Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 kali. Pengumuman lelang barang tidak bergerak dilakukan 2 kali. Jangka waktu pengumuman pertama dengan kedua
- 14. sekurang-kurangnya 15 hari.Pengumuman kedua harus dilakukan melalui surat kabar harian dan dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan lelang. Dalam pelaksanaan lelang, penjualan secara lelang dilakukan setelah 14 hari sejak pengumuman lelang melalui media massa. Disini kepala kantor bertindak sebagai penjual barang yang disita mengajukan permohonan lelang kepada Kantor Lelang sebelum pelaksanaan lelang. Kepala Kantor menentukan nilai limit dan diserahkan kepada Pejabat Lelang selambat-lambatnya pada saat akan dimulainya pelaksanaan lelang. Konsekuensi pelaksanaan lelang adalah Hak Penanggung Pajak atas barang yang dilelang berpindah kepada pembeli dan kepadanya diberikan Risalah Lelang yang merupakan bukti otentik sebagai dasar pendaftaran dan pengalihan hak (Pasal 28 ayat 5 UU PPSP). Apabila setelah pelaksanaan lelang Wajib Pajak memperoleh keputusan keberatan atau putusan banding yang mengakibatkan utang pajak menjadi berkurang atau nihil sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak tidak dapat meminta atau tidak berhak menuntut pengembalian barang yang telah dilelang. Melainkan Kepala Kantor mengembalikan kelebihan pembayaran pajak tersebut dalam bentuk uang. Pencegahan Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap Penanggung Pajak tertentu untuk keluar dari wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencegahan dilakukan sangat selektif dan hati-hati, harus memenuhi syarat kuantitatif dan syarat kualitatif. Syarat kuantitatif adalah apabila tunggakan pajak minimum sebesar Rp. 100.000.000,- sementara syarat kualitatif adalah apabila itikad baik WP/PP diragukan. Pencegahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Keputusan pencegahan diterbitkan oleh Menteri Keuangan. (Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 9 Thn 1992 tentang Keimigrasian, yang menentukan bahwa wewenang dan tanggung jawab atas pencegahan dilakukan oleh Menkeu jika menyangkut urusan piutang negara).
- 15. Tindakan pencegahan inidapat dilakukan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak Wajib Pajak Badan atau ahli waris. Keputusan pencegahan tersebut disampaikan kepada: 1. Penanggung Pajak yang dikenakan pencegahan, 2. Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan HAM); 3. Pejabat yang memohon pencegahan, 4. Atasan Pejabat yang bersangkutan, 5. Kepala Daerah setempat. Jangka waktu pencegahan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selamalamanya 6 (enam) bulan. Apabila tidak ada keputusan perpanjangan, pencegahan yang sudah ditetapkan berakhir demi hukum. Keputusan pencegahan atau penangkalan dinyatakan berakhir karena : a). Telah habis masa berlakunya, b). Dicabut oleh pejabat yang berwenang menetapkan; atau c). Dicabut berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Apabila keputusan pencegahan dinyatakan berakhir sebelum habis masa berlaku sebagaimana tercantum dalam surat keputusan pencegahan, maka pencabutan tersebut harus dinyatakan dalam bentuk keputusan pencabutan. Apabila wajib pajak mengajukan gugatan atas putusan pencegahan, maka Gugatan atas keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Pajak sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) huruf b KUP. 2.7 Pejabat dan Jurusita Pajak Pejabat Pasal 1 angka 5 UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menjelaskan bahwa pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, Surat Penghitungan harga Limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan Surat Lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah. Juru Sita Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan dan penyanderaan.
- 16. 2.8 Penagihan Seketikadan Sekaligus Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan apabila : 1. Penanggung pajak akan meninggalkan indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu 2. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia 3. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya 4. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara, atau 5. Terjadinya penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepalitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat : 1. Nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak 2. Besarnya utang pajak 3. Perintah untuk membayar dan 4. Saat pelunasan pajak 2.9 tata cara pembayaran dan penagihan skpdkb, skpdkbt, stpd, surat keputusan, keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 bln sejak diterbitkan.
- 17. walikota atas permohonanwajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikkan persetujuan kepada wp utk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 %. pajak yang terutang berdasarkan skpdkb, skpdkbt, stpd, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wp pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. keberatan dan banding wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk atas suatu : a. skpdkb. b. skpdkbt. c. skpdlb. d. skpdn. e. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundanga-undangan pajak daerah. syarat-syarat mengajukan keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia disertai alasan-alasan yang jelas. keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan. keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak. keberatan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan. keputusan akan keberatan wajib pajak walikota dalam jangka waktu paling lama 12 bulan, sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. keputusan walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang. apabila dalam jangka waktu paling lama 12 bulan walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- 18. pembetulan, pembatalan, penguranganketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya, walikota dapat membetulkan skpdkb, skpdkbt atau stpd, skpdn atau skpdlb yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan / atau kesalahan hitung dan / kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada walikota. kadaluwarsa penagihan setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali tindak pidana dibidang perapajakan daerah. kadaluarsa penagihan tertangguh apabila : a. diterbitkan surat teguran dan / atau surat paksa; b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun tidak langsung. pembukuan dan pemeriksaan wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikitrp. 300.000.000 pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau catatan. walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundangundangan perpajakan daerah. wajib pajak yang diperiksa memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. memberikan keterangan yang diperlukan.
- 19. 2.10 ketentuan pidana wajibpajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan sptpd atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan sptpd atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar
- 20. BAB III Penutup 3.1Kesimpulan Penagihan pajak adalah tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak, jika penanggung pajak tidak membayar pada jatuh tempo, penagihan dapat dilakukan dengan surat paksa
- 21.