KUP_PERPAJAKAN

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Ketetapan
Pajak
Restitusi Pengantar
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan


Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
PENDAHULUAN
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (KUP) merupakan ketentuan
formal yg mendasari pelaksanaan
perundang-undangan perpajakan.
KUP memuat bentuk atau tata cara utk
mewujudkan hukum materiil menjadi
kenyataan.
Ketentuan ini hadir agar hukum pajak
material seperti UU PPh dan UU PPN dpt
diimplementasikan dg baik.


Ketetapan
Pajak
Restitusi



Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
NPWP
NPWP adalah nomor yg diberikan kpd
Wajib Pajak (WP) yg terdiri dr
15 (lima belas digit:
9 (sembilan) digit pertama merupakan
Kode WP;
6 (enam) digit berikutnya merupakan
Kode Administrasi Perpajakan.

Ketetapan
Pajak
Restitusi
-
-

Pokok Bahasan:
Penghapusan NPWP




Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Jika :
a. WP orang pribadi meninggal dunia dan tdk
meninggalkan warisan;
Wanita kawin tdk dg perjanjian pemisahan harta dan
penghasilan, dg syarat suami telah terdaftar sbg WP
dan berlaku sejak awal tahun berikutnya setelah
tahun perkawinan dilaksanakan;
Warisan yg blm terbagi dlm kedudukan sbg Subjek
Pajak sdh selesai dibagi;
WP badan yg telah dibubarkan scr resmi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yg
berlaku;
Bentuk usaha tetap yg karena sesuatu hal kehilangan
statusnya sbg bentuk usaha tetap;
WP orang pribadi lainnya selain yg dimaksud dlm
huruf a dan huruf b yg tdk memenuhi syarat lg sbg
Wajib Pajak.
b.
Ketetapan
Pajak
Restitusi
c.
d.
e.
f.

Pokok Bahasan:
NPPKP
Nomor yg diberikan kpd PKP dlm
memenuhi kewajiban PPN-nya.





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Ketetapan
Pajak
Restitusi
NPPKP = NPWP


Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Kewajiban NPPKP
Pengusaha wajib dikukuhkan sbg
Pengusaha Kena Pajak dan memiliki
Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena
Pajak (NPPKP) jika:

Ketetapan
Pajak
Restitusi
 Menyerahkan BKP dan atau JKP; dan
 Omzet > Rp4.800.000.000,00

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
PENCABUTAN NPPKP
Seperti halnya NPWP, NPPKP juga tdk
berlaku selamanya. Ada masanya di
mana NPPKP dapat dicabut, yaitu
kondisi:
dlm
Ketetapan
Pajak
Restitusi
•
•
•
PKP pindah alamat ke KPP lain,
Bubar, atau
tidak memenuhi syarat lg sbg
Pengusaha Kena Pajak

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
yg dimaksud dg tdk memenuhi syarat lg sbg PKP adalah :
• PKP yg sdh meninggal dunia/bubar, tetapi blm ada surat
keterangan resminya, yaitu:
PKP Perseorangan yg telah meninggal dunia tetapi blm diterima
pemberitahuan tertulis scr resmi dr ahli warisnya;
PKP Badan yg telah bubar tetapi blm ada Akte Pembubarannya
dr Instansi yg berwenang atau blm ada penyelesaian likuidasi
(bagi badan yg sdh mendapat pengesahan dr Departemen
Kehakiman).
•
•
Ketetapan
Pajak
Restitusi
• PKP tdk ditemukan alamatnya, walaupun sdh dilakukan
penelitian lapangan sesuai dg Surat Edaran Direktur Jenderal
Pajak Nomor SE-03/PJ./2005 tentang Registrasi Ulang
Pengusaha Kena Pajak.
PKP yg scr nyata berdasarkan hasil penelitian lapangan tdk
menunjukkan adanya kegiatan usaha lagi.
•
• PKP yg berdasarkan
atau
pemeriksaan, pemeriksaan bukti
kuatpermulaan, penyidikan pajak diduga
menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan
PKP

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Surat Pemberitahuan (SPT)
Surat yg oleh WP digunakan untuk
melaporkan:

Ketetapan
Pajak
Restitusi  Penghitungan dan atau pembayaran pajak;
 Objek pajak dan atau bukan objek pajak;
dan atau
 Harta dan kewajiban,

menurut ketentuan perundangan-undangan
perpajakan.

Pokok Bahasan:
Jenis-jenis SPT




Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
- Masa Pelaporan:
1. SPT Masa
2. SPT Tahunan (PPh OP dan Badan)
- Bentuk dan Isi:
SPT
SPT
SPT
SPT
SPT
SPT
Masa
Masa
Masa
Masa
Masa
Masa
PPh
PPh
PPh
PPh
PPh
PPh
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
21/26;
22;
23/26;
25;
4 ayat (2);
15;
–
–
–
–
–
–
–
Ketetapan
Pajak
Restitusi
SPT Masa PPN dan PPn BM bagi PKP Non Pemungut
maupun Pemungut;
SPT Tahunan PPh Badan (rupiah/dollar);
SPT Tahunan PPh WP orang pribadi;
–
–
- Media Penyampaian:
1. SPT Hardcopy (dalam bentuk kertas)
2. e-SPT

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Tempat Pengambilan SPT
1. Diambil di:
- KPP
2. Download SPT dr
http://www.pajak.go.id.
3. Dicetak/digandakan/difotokopi

Ketetapan
Pajak
Restitusi

Pokok Bahasan:
Batas Waktu Penyampaian SPT




Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
SPT Masa: paling lambat 20
(dua) puluh hari setelah akhir
masa pajak, khusus SPT Masa
•

Ketetapan
Pajak
Restitusi PPN, akhir bln
SPT Tahunan:
(WPOP) dan 4
berikutnya,
paling lambat 3

bl•
bl (WP Bdn)
setelah akhir tahun pajak.

Cara Penyampaian SPT
Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
1. Konvensional
Penyampaian
e-Filing
Penyampaian
dan real time
SPT scr manual.
2.
SPT scr on-line
via internet.

Ketetapan
Pajak
Restitusi

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Sanksi tdk Sampaikan
SPT Tepat Waktu
Sanksi administrasi berupa denda
sebesar:
• SPT Tahunan PPh Badan, Rp.1.000.000,-
• SPT Tahunan PPh WPOP, Rp.1.00.000,-
• SPT Masa PPN, Rp500.000,00;
• SPT Masa selain PPN, Rp100.000.

Ketetapan
Pajak
Restitusi

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Pembayaran Pajak
Pembayaran pajak yg wajib dilakukan
sendiri oleh yg wajib membayar pajak.
Misalnya pembayaran angsuran Pajak
Penghasilan yg dilakukan seorang
pengusaha untuk pajak atas
penghasilan yg diterimanya sendiri,
dan dia sendiri pula yg berkewajiban
membayarkannya ke kas negara.

Ketetapan
Pajak
Restitusi

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Penyetoran Pajak
Pembayaran pajak yg wajib dilakukan oleh pihak
ketiga, bukan oleh yg wajib membayar pajak.
Misalnya penyetoran Pajak Penghasilan
karyawan yg dipotong oleh pemberi kerja
(majikan). dlm hal ini karyawan adalah
pembayar pajak, dan pemberi kerja
berkewajiban menyetor pajak yg dipotongnya ke
kas negara. Pemberi kerja dlm hal ini sbg
penyetor pajak.

Ketetapan
Pajak
Restitusi

Pokok Bahasan:
Deadline Penyetoran
PPh Pasal 21: tgl 10 bl takwim berikutnya setelah Masa Pjk
berakhir.
PPh Pasal 23 dan Pasal 26: tgl 10 bl takwim berikutnya
setelah bl saat terutangnya pajak.
PPh Pasal 25: tgl 15 bl takwim berikutnya setelah masa pjk
berakhir.
PPh Pasal 22, PPN dan PPn BM Barang Mewah atas impor,
harus dilunasi sendiri oleh WP bersamaan dg saat
pembayaran Bea Masuk, dan apabila pembayaran Bea
Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN dan PPn
BM atas impor, harus dilunasi pd saat penyelesaian
dokumen impor.
PPh Pasal 22, PPN dan PPn BM atas impor yg
pemungutannya dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai: sehari
setelah pemungutan pjk.
PPh Pasal 22 yg pemungutannya dilakukan oleh
Bendaharawan Pemerintah: hari yg sama dg pelaksanaan
pembayaran atas penyerahan brg yg dibiayai dr belanja
negara atau belanja daerah.





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &




Ketetapan
Pajak
Restitusi



Pokok Bahasan:
Deadline Penyetoran
Lanj…….
PPh Pasal 22 dr penyerahan oleh Pertamina atas hasil
produksinya dan dr penyerahan bahan bakar minyak
dan gas oleh badan usaha lain: dilunasi sebelum
Surat Perintah Pengeluaran Barang (Delivery Order)
ditebus.
PPh Pasal 22 yg pemungutannya dilakukan oleh
badan tertentu sbg Pemungut Pajak selain badan tsb
pd poin 7: tgl 10 bl takwim berikutnya.
PPN dan PPn BM yg terutang dlm satu Masa Pajak:
akhir bl takwim berikutnya setelah Masa Pjk berakhir
seblm SPT Masa Disampaikan.
PPN dan PPn BM yg pemungutannya dilakukan oleh
Bendaharawan Pemerintah atau instansi Pemerintah





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &


Ketetapan
Pajak
Restitusi




yg ditunjuk: tgl 7 bl takwim berikutnya setelah Masa
Pajak berakhir.
PPN dan PPn BM yg pemungutannya dilakukan oleh
Pemungut PPN selain Bendaharawan Pemerintah atau
instansi Pemerintah yg ditunjuk: tgl 15 bl takwim
berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.


Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Jenis-jenis SSP
Surat Setoran Pajak (SSP);•
Menggunakan formulir,atau
Dengan cara lain.



Ketetapan
Pajak
Restitusi
Surat Setoran Pabean, Cukai
dan Pajak (SSPCP)
•

Pokok Bahasan:
Surat Ketetapan Pajak (SKP)
Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yg
meliputi:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yaitu surat
ketetapan pajak yg menentukan besarnya jumlah pokok
pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi,
dan jumlah yg masih harus dibayar; atau
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, (SKPKBT)
yaitu surat ketetapan pajak yg menentukan tambahan
atas jumlah pajak yg telah ditetapkan; atau
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) adalah surat
ketetapan pajak yg menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar
daripada pajak yg terutang atau tdk seharusnya terutang;
atau
Surat Ketetapan Pajak Nihil, yaitu surat ketetapan pajak
yg menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dg
jumlah kredit pajak atau pajak tdk terutang dan tdk ada
kredit pajak.

Ketetapan
Pajak
Restitusi 2.
3.
4.

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Surat Tagihan Pajak (STP)
Surat untuk melakukan tagihan pajak dan
atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda. STP mempunyai kekuatan
hukum yg sana dg surat ketetapan pajak.

Ketetapan
Pajak
Restitusi

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Alasan Penerbitan STP
STP dapat diterbitkan bila:
PPh dlm tahun berjalan tdk atau kurang dibayar;
Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan
pembayaran pajak sbg akibat salah tulis dan atau
salah hitung;
WP dikenai sanksi administrasi berupa denda dan
atau bunga;
Pengusaha yg dikenai pajak berdasarkan UU PPN tdk
melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sbg
PKP;
Pengusaha yg tdk dikukuhkan sbg PKP tetapi
membuat Faktur Pajak;
Pengusaha yg telah dikukuhkan sbg PKP tdk membuat
atau membuat Faktur Pajak tetapi tdk tepat waktu atau
tdk mengisi selengkapnya Faktur Pajak (kecuali
identitas pembeli atau identitas pembeli, nama dan td
tangan bg PKP pedagang eceran).
•
•

Ketetapan
Pajak
Restitusi
•

•
•
•

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Upaya PK oleh WP:
Keberatan
Pengurangan/penghapusan sanksi
administrasi dan
pengurangan/pembatalan SKP/STP
Pembetulan
1.
2.

Ketetapan
Pajak
Restitusi
3.

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Keberatan
Surat Keberatan adalah surat yang diajukan
Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak
mengenai keberatan terhadap suatu surat
ketetapan pajak atau pemotongan atau
pemungutan pajak oleh pihak ketiga.
• oleh

Ketetapan
Pajak
Restitusi
• Keberatan diajukan oleh Wajib Pajak dengan
menyampaikan Surat Keberatan, Surat Keberatan
dibuat dengan menggunakan format sesuai
contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I PMK Nomor 9/PMK.03/2013

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Ruang Lingkup Keberatan
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :

Ketetapan
Pajak
Restitusi
1.
2.
3.
4.
5.
Surat
Surat
Surat
Surat
Ketetapan
Ketetapan
Ketetapan
Ketetapan
Pajak
Pajak
Pajak
Pajak
Kurang Bayar
Kurang Bayar Tambahan
Lebih Bayar
Nihil atau

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga

Pokok Bahasan:
Tata Cara Pengajuan Keberatan :




Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
1.
2.
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
mengemukakan jumlah pajak yang terutang
atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut
atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dg
disertai alasan-alasan yg menjadi dasar
penghitungan.
1 keberatan diajukan untuk 1 SKP, untuk 1
pemotongan pajak, atau untuk 1 pemungutan
pajak.
Telah melunasi pajak yg masih harus dibayar
minimal sejumlah yang disetujui WP dalam
pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau
pembahasan akhir hasil verifikasi, sebelum
Surat Keberatan disampaikan.

Ketetapan
Pajak
Restitusi
3.
4.

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
5. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
tanggal surat ketetapan pajak dikirim dan
pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak
ketiga, kecuali WP dapat menunjukan bahwa
jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak.
ditandatangani oleh WP, dan Jika Surat
Keberatan ditandatangani oleh bukan WP harus
dilampiri dengan surat kuasa khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3)
Undang-Undang KUP
Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-
Undang KUP.

Ketetapan
Pajak
Restitusi
6.
7.

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Pencabutan Pengajuan Keberatan
WP dapat mencabut pengajuan keberatan yang
telah disampaikan sebelum tanggal diterima Surat
Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak.
Pencabutan pengajuan keberatan dilakukan melalui
penyampaian permohonan dengan memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

Ketetapan
Pajak
Restitusi
1. permohonan harus diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia dan dapat
mencantumkan alasan pencabutan dengan
menggunakan format sesuai contoh
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III PMK
Nomor 9/PMK. 03/2013.

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
2. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib
Pajak dan dalam hal surat permohonan tersebut
ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat
permohonan tersebut harus dilampiri dengan
surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.
surat permohonan harus disampaikan ke Kantor
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
dengan tembusan kepada Direktur Jenderal
Pajak dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak yang merupakan atasan Kepala
Kantor Pelayanan Pajak.

Ketetapan
Pajak
Restitusi
3.

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Penyelesaian Keberatan
Wewenang Direktur Jenderal :
1. meminjam buku, catatan, data, dan informasi
dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy
kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang
disengketakan melalui penyampaian surat
permintaan peminjaman buku, catatan, data,
dan informasi.
meminta Wajib Pajak untuk memberikan
keterangan terkait dengan materi yang
disengketakan melalui penyampaian surat
permintaan keterangan.

Ketetapan
Pajak
Restitusi
2.

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
3. meminta keterangan atau bukti terkait dengan
materi yang disengketakan kepada pihak ketiga
yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan melalui
penyampaian surat permintaan data dan
keterangan kepada pihak ketiga.
meninjau tempat Wajib Pajak, termasuk tempat
lain yang diperlukan.

Ketetapan
Pajak
Restitusi
4.

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
5. melakukan pembahasan dan klarifikasi atas hal-
hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib
Pajak melalui penyampaian surat panggilan.

Ketetapan
Pajak
Restitusi 6. melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain
dalam rangka keberatan untuk mendapatkan
data dan/atau informasi yang objektif yang
dapat dijadikan dasar dalam
mempertimbangkan keputusan keberatan.


Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Sanksi Administrasi :
• Jika keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa
denda sebesar 50% dari jumlah pajak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi
dengan pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan sesuai pada Pasal 25 ayat
(9) UU KUP.
Sanksi administrasi berupa denda sebesar 50%
juga dikenakan terhadap Wajib Pajak dalam hal
keputusan keberatan atas pengajuan keberatan
Wajib Pajak menambah jumlah pajak yang masih
harus dibayar

Ketetapan
Pajak
Restitusi
•

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Tata cara
pengurangan/penghapusan sanksi
administrasi dan
pengurangan/pembatalan surat
ketetapan pajak atau surat tagihan
pajak

Ketetapan
Pajak
Restitusi

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Dasar Hukum

Ketetapan
Pajak
Restitusi
PMK Nomor 8/PMK.03/2013, tentang
tata cara pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi dan
pengurangan atau pembatalan surat
ketetapan pajak atau surat tagihan
pajak.


Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Penyampaian permohonan WP
Dilakukan dg menyampaikan surat permohonan ke
KPP terdaftar dan/atau tmpt PKP dikukuhkan.

Ketetapan
Pajak
Restitusi
 secara langsung, dg bukti penerimaan surat
yg diberikan oleh petugas yg ditunjuk di KPP
melalui pos dg bukti pengiriman surat secara
tercatat
dengan cara lain, melalui perusahaan jasa
ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti
pengiriman surat atau e-Filing.


Dengan Cara

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Penyampaian surat permohonannya,
secara elektronik disebut e-Filing.
E-filing
Ketetapan
Pajak
Restitusi cara penyampaian surat
permohonan secara on-line, yg real
time melalui situs web DJP
(www.pajak.go.id) atau Penyedia
Jasa Aplikasi atau Application Service
Provider (ASP).


Pokok Bahasan:
setelah melakukan e-filing pemohon
mendapat Bukti Penerimaan
Elektronik yg berisi :





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Ketetapan
Pajak
Restitusi
e-Filing dilakukan melalui Penyedia
Jasa Aplikasi atau ASP bukti
penerimaan berisi :
nama, NPWP, tanggal, jam, NTTE dan Nomor
Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), nama
perusahaan Penyedia ASP, Yg tertera pada hasil
cetakan surat permohonan
nama, NPWP, tanggal, jam, Nomor Tanda Terima
Elektronik (NTTE) yang tertera pada hasil cetakan bukti
penerimaan

Pokok Bahasan:
PENGURANGAN, PENGHAPUSAN, ATAU
PEMBATALAN BERDASARKAN PERMOHONAN WP
Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
 mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi
berupa bunga, denda, dan kenaikan yg terutang sesuai dg
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan WP
atau bukan karena kesalahannya
mengurangkan atau membatalkan SKP yg tidak benar
mengurangkan atau membatalkan STP
membatalkan SKP dr hasil pemeriksaan atau verifikasi yang
dilaksanakan tanpa:
• Penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan

Ketetapan
Pajak
Restitusi 


atau surat pemberitahuan hasil verifikasi
• Pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau
pembahasan akhir hasil verifikasi dengan Wajib Pajak.

Pokok Bahasan:
 Pendahuluan
 NPWP
PONKPOPKKBPAHASA
N:
 SPT
 Pembayaran
/penyetoran
Pajak
 Penetapan &
Ketetapan
Pajak
 Restitusi
Pengurangan
/penghapusan sanksi
administrasi

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Surat Keputusan Pengurangan/
Penghapusan Sanksi Administrasi
dapat berupa :

Ketetapan
Pajak
Restitusi
Pengurangan/penghapusan sanksi
administrasi seperti tercantum
dalam SKP atau STP.
penolakan atas permohonan
pengurangan/penghapusan sanksi
administrasi yg diajukan oleh WP.


Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Sanksi administrasi yg dikurangkan atau
dihapuskan atas permohonan WP meliputi:
sanksi administrasi yg tercantum dlm SKP, kecuali
sanksi administrasi yg tercantum dlm SKPKB yg
diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 13A UU
KUP (WP karena kealpaannya tidak
menyampaikan SPT/menyampaikan SPT tetapi
isinya tidak benar)
sanksi administrasi yg tercantum dlm STP yg
terkait dg penerbitan SKP, kecuali sanksi
administrasi yg tercantum dalam STP yang
diterbitkan terkait keberatan dan banding yang
ditolak.
Sanksi administrasi yang tercantum dalam STP yg
tidak terkait dg penerbitan SKP
1.
Ketetapan
Pajak
Restitusi
2.
3.
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administrasi

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Syarat pengajuan surat permohonan
• 1 permohonan utk satu SKP atau STP, kecuali
permohonan tsb diajukan utk STP, sepanjang
terkait dg SKP yg sama maka satu permohonan
dapat diajukan utk lebih dari satu STP.
permohonan harus diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia.
mengemukakan jumlah sanksi administrasi
menurut WP dg disertai alasan.
permohonan harus disampaikan ke KPP tempat WP
terdaftar.
surat permohonan ditandatangani oleh WP dan
dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan
oleh WP, surat permohonan tsb harus dilampiri dg
surat kuasa khusus.

Ketetapan
Pajak
Restitusi
•
•
•
•

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Surat permohonan tersebut dapat
diajukan sebanyak 2 kali. Untuk
permohonan yang kedua diajukan paling
lama 3 bulan sejak tgl surat keputusan
Direktur Jenderal Pajak atas permohonan
yang pertama dikirim (kecuali WP dpt
menunjukkan bahwa jangka waktu tsb
tidak dpt dipenuhi karena keadaan diluar
kekuasaan WP)

Ketetapan
Pajak
Restitusi

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Surat Permohonan

Ketetapan
Pajak
Restitusi
Tidak Memenuhi
Ketentuan
Memenuhi Ketentuan
Surat permohonan
dikembalikan
Ditindak Lebih lanjut
Dg dilakukan
Penelitian

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Surat Keputusan atas permohonan harus diterbitkan
Direktur Jenderal Pajak paling lama 6 bulan
tanggal surat permohonan diterima
sejak
Mengabulkan: *
*
*
Seluruhnya
Sebagian
Menolak
Keputusan
berisi

Ketetapan
Pajak
Restitusi
permohonan dianggap dikabulkan, Jika dalam
jangkawaktu tersebut ditidak menerbitkan surat
keputusan.
Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan surat
keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan
oleh WP.

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Ketetapan
Pajak
Restitusi Pengurangan atau
atau

pembatalan SKP STP

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Surat Keputusan
Pengurangan/pembatalan
Ketetapan Pajak berisi :

pengurangan/pembatalan atas
jumlah pajak dlm SKP dan/atau
sanksi yg tidak benar seperti
tercantum dalam SKP atau STP.
penolakan atas permohonan
pengurangan/pembatalan yg
diajukan oleh WP.
Ketetapan
Pajak
Restitusi

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
SKP yg dapat dikurangkan/dibatalkan atas
permohonan WP adalah SKP yg tidak benar, kecuali
SKPKB yg diterbitkan karena kealpaan WP tidak
menyampaikan SPT atau menyampaikan dengan
tidak benar/tidak lengkap yg menimbulkan kerugian
terhadap negara (Pasal 13A Undang-Undang KUP)

Ketetapan
Pajak
Restitusi
SKP dibatalkan : SKP yang seharusnya tidak diterbitkan
SKP dikurangkan : SKP yang jumlah pajak terutangnya tidak
benar
Pengurangan atau Pembatalan SKP yang
Tidak Benar

Pokok Bahasan:
Surat Permohonan




Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
WP Direktur Jenderal Pajak

Surat permohonanKetetapan
Pajak
Restitusi
Surat permohonan dapat diajukan paling banyak
2 kali. Permohonan tidak dapat diajukan jika SKP
tersebut diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh
WP.

Permohonan dapat diajukanPokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
jika :
tidak diajukan keberatan
diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan
tidak diajukan permohonan pengurangan /
penghapusan sanksi administrasi
diajukan permohonan pengurangan /penghapusan
sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh WP
tidak sedang diajukan permohonan pembatalan SKP
hasil pemeriksaan atau verifikasi.
diajukan permohonan pembatalan SKP hasil
pemeriksaan / verifikasi, tetapi dicabut oleh WP
pemeriksaan / verifikasi, tetapi permohonan
tersebut ditolak.
1.
2.
3.

Ketetapan
Pajak
Restitusi
4.

5.
6.
7.

Syarat penyampaianPokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
permohonan :
1 permohonan untuk 1 SKP
permohonan harus diajukan secara tertulis
bahasa Indonesia
1.
2. dlm

Ketetapan
Pajak
Restitusi
3. mengemukakan jumlah pajak yang terutang
menurut perhitungan WP dengan disertai
alasan
permohonan harus disampaikan ke KPP tempat
WP terdaftar

4.
5. surat
surat
surat
permohonan
permohonan
permohonan
ditandatangani oleh WP jika
tidak ditandatangani WP ,
tersebut harus dilampiri
dengan surat kuasa khusus.

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
WP yg sudah mengajukan permohonan yg
kedua kalinya, permohonan tersebut
harus diajukan paling lama 3 bulan sejak
tanggal surat keputusan permohonan
yang pertama dikirim, kecuali WP dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu
tersebut tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaan WP.

Ketetapan
Pajak
Restitusi

Pokok Bahasan:
Direktur Jenderal Pajak menguji permohonan
pertama dan permohonan kedua. Dan jika telah
memenuhi ketentuan permohonan tersebut





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
ditindaklanjuti dengan meneliti permohonan WP. Dlm
melakukan penelitian dapat meminta :

Ketetapan
Pajak
Restitusi
WP harus memenuhi paling
surat permintaan dikirim.
lama 15 hari kerja sejak
penelitian lebih lanjut dapat diminta keterangan
tambahan kpd WP dg menyampaikan surat
permintaan keterangan tambahan. Yg harus dipenuhi
WP dalam jangka waktu yg disebutkan dalam surat
permintaan keterangan tambahan tersebut.
Pembukuan/pencatatan serta dokumennya, data, informasi
yg diperlukan melalui surat permintaan

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Dikecualikan dr pertimbangan proses permohonan :
1. dokumen yg terkait dengan penghitungan
peredaran usaha atau penghasilan bruto dalam
rangka penghitungan penghasilan neto secara
jabatan
dokumen kredit pajak sebagai pengurang Pajak
Penghasilan.

Ketetapan
Pajak
Restitusi
2.

Proses tetap dilakukan sesuai dengan buku,
catatan, dokumen, data, informasi, dan/atau
keterangan yang ada atau yang diterima
meskipun Wajib Pajak tidak memenuhi
sebagian atau seluruh permintaan yang diminta.

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Direktur Jenderal Pajak harus
menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan
Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan
Pembatalan Ketetapan Pajak paling lama 6 bulan
sejak tanggal surat permohonan diterima. Jika
jangka waktu telah lewat tetapi tidak diterbitkan
surat keputusan atau tidak mengembalikan
permohonan.

Ketetapan
Pajak
Restitusi
permohonan dianggap dikabulkan
Dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan
surat keputusan sesuai dengan permohonan
yang diajukan oleh WP.

Pokok Bahasan:
permohonan yg tidak memenuhi ketentuan
Direktur Jenderal Pajak mengembalikan permohonan
tersebut dg menyampaikan surat yang berisi
mengenai pengembalian permohonan pengurangan
atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak
benar. Ketentuan-ketentuan berikut berlaku untuk
permohonan yang dikembalikan karena tidak
memenuhi persyaratan :





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Ketetapan
Pajak
Restitusi
1. untuk permohonan yang pertama, Wajib Pajak
dianggap belum mengajukan permohonan sehingga
Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan
paling banyak 2 (dua) kali.
untuk permohonan yang kedua, Wajib Pajak masih
dapat mengajukan permohonan sepanjang jangka
waktu 3 (tiga) bulan belum terlampaui.
2.

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
STP yg dapat dikurangkan / dibatalkan berdasarkan
permohonan WP adalah :

1. STP yg tidak benar yg terkait dengan penerbitan
SKP.
STP yg tidak benar selain STP yg dimaksud pada
point 1.
Ketetapan
Pajak
Restitusi
2.
STP yg tidak benar yg dapat dikurangkan atas permohonan WP
meliputi :
STP dg jumlah sanksi administrasi yang tidak benar dan dapat
dibatalkan atas permohonan WP meliputi STP yg seharusnya
tidak diterbitkan.
Pengurangan atau Pembatalan STP yang
Tidak Benar

Pokok Bahasan:
Permohonan yg terkait dg SKP hanya dapat
diajukan atas SKP tersebut:
tidak diajukan keberatan
diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh WP dan Direktur
Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan
pencabutan WP tersebut
diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan
tidak diajukan permohonan pengurangan / pembatalan
SKP yang tidak benar
diajukan permohonan pengurangan / pembatalan SKP
yg tidak benar, tetapi dicabut oleh WP
tidak sedang diajukan permohonan pembatalan SKP
pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi
pemeriksaan / verifikasi tetapi dicabut oleh WP
pemeriksaan/verifikasi, tetapi permohonan tsb ditolak.





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
•
•

Ketetapan
Pajak
Restitusi
•
•
•
•
•
•

Pokok Bahasan:
Persyaratan permohonan harus memenuhi :




Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
1.
2.
1 permohonan untuk 1 STP
permohonan harus diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia
mengemukakan jumlah tagihan pajak dan/atau
sanksi administrasi dalam STP menurut WP
dengan disertai alasan
permohonan harus disampaikan ke KPP tempat
WP terdaftar
surat permohonan ditandatangani oleh WP dan
jika surat permohonan ditandatangani bukan
oleh WP, surat permohonan tersebut harus
dilampiri dengan surat kuasa khusus

3.Ketetapan
Pajak
Restitusi
4.
5.

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Ketetapan
Pajak
Restitusi
Tata Cara Pembetulan

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
• DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
11/PMK.03/2013 tentang tata cara
pembetulan
Ketetapan
Pajak
Restitusi

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Pembetulan dapat dilakukan karena
adanya :

Ketetapan
Pajak
Restitusi
-
-
-
kesalahan tulis
kesalahan hitung
kekeliruan penerapan UU pajak

Pokok Bahasan: DJP atas permohonan WP atau karena jabatannya
dapat melakukan pembetulan atas :





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SKP yang meliputi SKPKB, SKPKBT, SKP Nihil, dan SKPLB.
STP.
Surat Keputusan Pembetulan.
Surat Keputusan Keberatan.
Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi.
Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.
Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, yang
dapat berupa Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan
Pajak atas SKP atau Surat Keputusan Pengurangan
Ketetapan Pajak atas STP.
Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, yang
dapat berupa Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan
Pajak atas SKP atau Surat Keputusan Pembatalan
Ketetapan Pajak atas STP.

Ketetapan
Pajak
Restitusi
8.

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
9. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan
Pajak.
Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang.
Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
Surat Keputusan Pemberian Pengurangan Pajak Bumi
dan Bangunan;
Surat Keputusan Pengurangan Denda Pajak Bumi dan
Bangunan, yang dalam penerbitannya terdapat
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan.
10.
11.
12.
13.
14.

Ketetapan
Pajak
Restitusi
15.

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Persyaratan untuk menyampaikan permohonan
pembetulan :
1. diajukan untuk 1 SKP, STP, atau surat keputusan lain yg
terkait dg bidang perpajakan.
harus disampaikan ke KPP tempat WP terdaftar
dan/atau tempat PKP dikukuhkan.
harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dg disertai alasan permohonan dan menggunakan
format surat permohonan sesuai contoh sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I PMK nomor
11/PMK.03/2013
surat permohonan ditandatangani oleh WP, jika surat
permohonan bukan ditandatangani oleh WP,
permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat
kuasa khusus
 2.
Ketetapan
Pajak
Restitusi 3.
4.

Pokok Bahasan:
Cara penyampaian surat
permohonan
secara langsung,
melalui pos dengan bukti pengiriman
secara tercatat dan
dapat disampaikan dengan cara lain.
Yaitu, melalui perusahaan jasa
ekspedisi(jasa kurir) dan dengan e-Filing





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
1.
2.
Ketetapan
Pajak
Restitusi
3.

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian atas
persyaratan Permohonan pembetulan
• Atas pembetulan yang tidak memenuhi
persyaratan, dikembalikan dengan
pemberitahuan tertulis sebelum jangka waktu
(enam) bulan.

Ketetapan
Pajak
Restitusi 6
• WP yang permohonannya dikembalikan, masih
tetap dapat mengajukan permohonan.

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
• Permohonan yang memenuhi persyaratan, akan
ditindaklanjuti dengan penelitian permohonan
WP.
Untuk melakukan penelitian Direktur Jenderal
Pajak dapat meminta data, informasi, dan/atau
keterangan yang diperlukan kepada WP.
Keputusan pembetulan tersebut diterbitkan
paling lambat 6 bulan sejak tgl surat
permohonan pembetulan diterima.
•

Ketetapan
Pajak
Restitusi •
Dalam jangka waktu 6 bulan telah terlampaui tetapi
Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan Surat Keputusan
Pembetulan atau tidak mengembalikan permohonan
pembetulan, permohonan pembetulan tersebut dianggap
dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan
Surat Keputusan Pembetulan sesuai dengan permohonan
WP.

Pokok Bahasan:
Surat Keputusan Pembetulan berisi keputusan
dapat berupa:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
• mengabulkan permohonan WP dengan
membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang
dapat berupa menambahkan, mengurangkan,
atau menghapuskan jumlah pajak yang terutang.

Ketetapan
Pajak
Restitusi
• menolak permohonan Wajib Pajak.

Pokok Bahasan:
 Pendahuluan
 NPWP
 NPPKP
 SPT
PoPkeomk
bBayhaarsaann:
Restitusi ,
(Pengembalian kelebihan pembayaran pajak)
Restitusi adalah pengembalian kelebihan
pembayaran pajak kpd Wajib Pajak.
Dlm kaitannya dg PPN, restitusi terjadi
apabila jumlah Pajak Masukan lebih
besar dr jumlah Pajak Keluaran.
Scr umum restitusi PPN hanya boleh
dilakukan pd akhir tahun buku, kecuali
•





P/
peenndyaehtuolrua
ann
NPaPjWa
kPNPePnPeKtPapan
& •SK
PetTetapanPajak
Pembayaran
/Rpeestniytuestoi
Pajak
Penetapan &
ran

Ketetapan
Pajak
Restitusi
•

untuk PKP tertentu dibolehkan
untukmelakukan restitusi pd tiap masa
pajak.

Pokok Bahasan:
 Pendahuluan
 NPWP
 NPPKP
 SPT
Restitusi ,
(Pengembalian kelebihan pembayaran pajak)Pokok Bahasan:
 Pembayaran






Pendahuluan/penyetoran
NP aPjWakP
Mekanisme restitusi scr garis besar terbagiNP
ePnPeKtPapan & 3,
1.
yaitu restitusiuntuk:
WP kriteria ttu dan WP yg memenuhi
persyaratan ttu.,
PKP Berisiko rendah (PPN/PPnBM),
WP Lainnya
SKPetTetapa
nPa
mjabkayaranR/peestniytu
estoi
ran
Pajak
Penetapan &
Ketetapan
Pajak
Restitusi
2.
3.


WP KRITERIA TERTENTU
Tepat waktu dlm menyampaikan Surat
Pemberitahuan, yg meliputi:
•Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat
waktu dlm 3 (tiga) tahun terakhir;
Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yg
terlambat dlm tahun terakhir untuk Masa Pajak
Januari sampai November tdk lebih dr 3 (tiga) Masa
Pajak untuk setiap jenis pajak dan tdk berturut-turut;
dan
Surat Pemberitahuan Masa yg terlambat tsb telah
disampaikan tdk lewat dr batas waktu penyampaian
Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
b.

Ketetapan
Pajak
Restitusi
c.

Pokok Bahasan:
 Pendahuluan
 NPWP
 NPPKP
 SPT
WP KRITERIA TERTENTUlanjt…
Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua
jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yg telah
memperoleh izin untuk mengangsur atau
menunda pembayaran pajak
Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik
atau lembaga pengawasan keuangan
pemerintah dg pendapat Wajar Tanpa
Pengecualian selama 3 (tiga) tahun
Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak
pidana di bidang perpajakan berdasarkan
putusan pengadilan yg telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dlm jangka waktu 5 (lima)
tahun terakhir.
•Pokok Bahasan:
 Pembayaran






NP aPjWakP
NP
ePnPeKtPapan &SKPetTetapa
nPa
mjabkayaran
•/Rpeestniytu
estoi
ran
Pajak
Penetapan &
Ketetapan
Pajak
Restitusi
•

Pokok Bahasan:
 Pendahuluan
 NPWP
 NPPKP
 SPT
PoPkeomk
bBayhaarsaann:
WP YG MEMENUHI PERSYARATAN TTU
Wajib Pajak orang pribadi yg tdk menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas;
Wajib Pajak orang pribadi yg menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas yg menyelenggarakan pembukuan dg
jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sbb:
•






/P
peenndyaehtuolrua
ann
PNaPjWa
kP
•
NPePnPeKtPapan
&SK
PetTetapanPajak
Pembayaran
Jumlah peredaran bruto yg tercantum SPT PPH kurang
dr Rp 4.800.000.000,00 (Pasal 14 ayat (2) UU PPh).
Jumlah lebih bayar menurut Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan kurang dr Rp 1.000.000,00;
atau
Jumlah lebih bayar menurut SPT PPH paling banyak
0,5% dr jumlah peredaran usaha sebagaimana
dimaksud pd huruf a.
–R/
peestniytuest
oi
ran
Pajak
Penetapan &
–Ketetapan
Pajak
Restitusi
–
•

Pokok Bahasan:
 Pendahuluan
 NPWP
 NPPKP
 SPT PoPkeomk
bBayhaarsaann:
WP YG MEMENUHI PERSYARATAN TTU lanjt…
Wajib Pajak badan dg jumlah peredaran usaha dan jumlah
lebih bayar sbb:
•






/P
peenndyaehtuolrua
ann
Jumlah peredaran usaha yg tercantum SPT PPH paling
banyak Rp 5.000.000.000,00;dan
Jumlah lebih bayar menurut Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan kurang dr Rp
10.000.000,00.
–
NPaPjWa
kPNPePnPeKtPap
an
&
SK
PetTetapan
–
Pajak
Pembayaran
/R
peestniytuest
oi
ran
Pajak
Penetapan & PKP yg menyampaikan SPT Masa PPN yg telah
menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan dengan:
– Jumlah penyerahan menurut SPT Masa PPN untuk
suatu Masa Pajak paling banyak Rp400.000.000,00;
dan
– Jumlah lebih bayar menurut SPT Masa PPN paling
banyak Rp28.000.000,00.
•
Ketetapan
Pajak
Restitusi

Pokok Bahasan:
 Pendahuluan
 NPWP
 NPPKP
 SPT PoPkeomk
bBayhaarsaann:
Proses PengembalianPendahuluan






P/
peenndyaehtuolrua
ann
NPaPjWa
kPNPePnPeKtPapan
&SK
PetTetapanPajak
Pembayaran
/R
peestniytuest
oi
ran
Pajak
Penetapan &
Ketetapan
Pajak
Restitusi

Pokok Bahasan:
 Pendahuluan
 NPWP
 NPPKP
 SPT PoPkeomk
bBayhaarsaann:
RESTITUSI KELEBIHAN PEMBAYARAN
PPN DAN PPNBM






P/
peenndyaehtuolrua
ann
PNaPjWa
kP
dlm kaitannya dg restitusi PPN PKP diklasifikasikan
menjadi empat jenis PKP yaitu:
NPePnPeKtPapan
&SK
PetTetapanPajak
PKP kriteria tertentu sebagaimana diatur dlm
Pasal 17C UU KUP;
PKP yg memenuhi persyaratan tertentu
sebagaimana diatur dlm Pasal 17D UU KUP;
PKP berisiko rendah sebagaimana diatur dlm
Pasal 9 ayat (4c) UU PPN.
PKP lainnya yg tdk termasuk dlm ketiga kategori
di atas.
•Pembayaran
/R
peestniytuest
oi
ran
Pajak
Penetapan &
•Ketetapan
Pajak
Restitusi
•
•

Pokok Bahasan:
 Pendahuluan
 NPWP
 NPPKP
 SPT
yg dimaksud dg PKP tertentu
PKP yg melakukan ekspor BKP Berwujud;
PKP yg melakukan penyerahan BKP dan/atau
penyerahan JKP kpd Pemungut PPN;
PKP yg melakukan penyerahan BKP dan/atau
penyerahan JKP yg PPN-nya tdk dipungut;
PKP yg melakukan ekspor BKP tdk Berwujud;
PKP yg melakukan ekspor JKP; dan/ atau
PKP dlm tahap blm berproduksi sebagaimana
dimaksud dlm Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang
PPN.
1.
2.
Pokok Bahasan:
 Pembayaran






NP aPjWakP
NP
ePnPeKtPapan &KSPetTetapa
n 3.Pa
mjabkayaranR/peestniytu
estoi
ran
Pajak
Penetapan & 4.
5.
6.

Ketetapan
Pajak
Restitusi

Pokok Bahasan:
 Pendahuluan
 NPWP
 NPPKP
 SPT PoPkeomk
bBayhaarsaann:
Proses Restitusi PPN dan PPNBM






P/
peenndyaehtuolrua
ann
NPaPjWa
kPNPePnPeKtPapan
&SK
PetTetapanPajak
Pembayaran
/R
peestniytuest
oi
ran
Pajak
Penetapan &
Ketetapan
Pajak
Restitusi

Pokok Bahasan:
 Pendahuluan
 NPWP
 NPPKP
 SPT PoPkeomk
bBayhaarsaann:
PENGEMBALIAN PAJAK yg SEHARUSNYA tdk
TERUTANG
Pajak yg seharusnya tdk terutang adalah:
Pajak yg telah dibayar oleh Wajib Pajak yg
bukan merupakan objek pajak yg terutang,
atau
Kesalahan pemotongan atau pemungutan yg
mengakibatkan pajak yg dipotong, atau
dipungut lebih besar daripada pajak yg
seharusnya dipotong atau dipungut, atau
Pemotongan /pemungutan atas penghasilan
yg bukan merupakan objek pajak, atau
Kelebihan pembayaran pajak yang terkait dg
pajak-pajak dlm rangka impor.
•





P/
peenndyaehtuolrua
ann
NPaPjWa
kPNPePnPeKtPapan
&SK
PetTetapanPajakPembayaran
/R peestniytuestoi
ran
•
Pajak
Penetapan &
Ketetapan
Pajak
Restitusi
•
•

Pokok Bahasan:
 Pendahuluan
 NPWP
 NPPKP
 SPT
PoPkeomk
bBayhaarsaann:
Wajib Pajak yg Dapat Mengajukan
Permohonan Pengembalian
WP ybs, atas kesalahan pembayaran pajak oleh
WP atas pajak yg seharusnya tdk terutang,
WP yg dipotong atau dipungut, atas kesalahan
pemotongan atau pemungutan terhadap PPh,
Pihak yg dipungut yg bukan merupakan PKP,atas
kesalahan pemungutan terhadap PPN,
Pihak yg dipungut baik merupakan PKP atau
bukan PKP,atas kesalahanpemungutan PPnBM,
WPLN yang menjalankan kegiatan atau usaha
melalui BUT di Indonesia,atas kesalahan
pemotongan atau pemungutan yg dilakukan
terhadap WPLN.
•





P/
peenndyaehtuolrua
ann
NPaPjWa
kPNPePnPeKtPapan
&
•
SK
PetTetapanPajak
Pembayaran
R/
peestniytuest
oi
ran
•Pajak
Penetapan &
Ketetapan
Pajak
Restitusi
•

•

Pokok Bahasan:
 Pendahuluan
 NPWP
 NPPKP
 SPT PoPkeomk
bBayhaarsaann:
Permohonan melalui pemotong/pemungut
atau PKP yang melakukan pemungutan, dpt
dilakukan dalam hal:





/P
peenndyaehtuolrua
ann
NPaPjWa
kPNPePnPeKtPapan
& • Pihak yang dipotong atau dipungut orang pribadi
yang tidak diwajibkan untuk memiliki NPWP,
SK
PetTetapanPajak
Pembayaran
/R
peestniytuest
oi
ran
Pihak yang dipotong atau dipungut merupakan
subjek pajak luar negeri yang tidak menjalankan
kegiatan atau usaha melalui bentuk usaha tetap
(BUT) di Indonesia.
•Pajak
Penetapan &
Ketetapan
Pajak
Restitusi

Pokok Bahasan:





Pendahuluan
NPWP
NPPKP
SPT
Pembayaran
/penyetoran
Pajak
Penetapan &
Ketetapan
Pajak
Restitusi
Terima Kasih

KUP_PERPAJAKAN

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Similar to KUP_PERPAJAKAN

Similar to KUP_PERPAJAKAN (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

KUP_PERPAJAKAN