DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS        DIREKTORAT JENDERAL PAJAK          KEMENTERIAN KEUANGAN                  ...
SIKLUS PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN          DANA APBN/APBD               APBN/               APBDPAJAK                      ...
KEWAJIBAN UMUM  PERPAJAKAN
Pajak PusatKas negara    UANG PAJAK DI SETOR KE KAS NEGARA MELALUI                   BANK-BANK ATAU KANTOR POS
LAPOR             Kantor Pelayanan PajakSPT BESERTA SSP DILAPORKAN KE KPP ATAU KP2KP
SANKSI TERLAMBAT SETOR
SANKSI TIDAK ATAUTERLAMBAT MELAPOR
AGENDA SOSIALISASI                 PPh Pasal 4 (2)                   PPh Pasal 21/26   PAJAKPENGHASILAN                   ...
APBN/APBD             DIKELOLA  INSTANSI PEMERINTAH PUSAT INSTANSI PEMERINTAH DAERAH       LEMBAGA NEGARA     BENDAHARA...
Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badan                          sebagai                PEMUNGUT/PEMOTONG PAJA...
Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badan sebagai                       PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK           -PMK N...
Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badan                                 sebagai                       PEMUNGUT...
Bendahara Pemerintah    ditunjuk sebagai Pemungut PPN/PPn BM berdasarkan                      KMK No.563/2003         - Pe...
Bendahara Pemerintah          ditunjuk sebagai Pemungut dan Pemotong Pajak Pusat             - Pemerintah Pusat           ...
Kewajiban Mendaftarkan Diri        Pasal 2 ayat (1) UU KUP          Bendahara   yang Mengelola APBN/APBD            Wajib ...
Tempat Mendaftarkan Diri     Per. Dirjen No. PER-62/PJ./2010  Tempat Pendaftaran       KPP/KP2KP         di mana        Be...
BENDAHARA PEMERINTAH                                          WAJIB                        MELAKSANAKAN KEWAJIBAN         ...
PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN                    PAJAK PENGHASILAN                          OLEH BENDAHARA                      ...
PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN   PAJAK PERTAMBAHAN NILAI           OLEH BENDAHARA            PENYERAHANBARANG KENA PAJAK    JASA ...
PEMOTONGAN    DAN PEMUNGUTAN PPh       PPh PASAL 21    Pemotongan atas penghasilan yg     dibayarkan kepada orang pribadis...
Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26    Pegawai                             Petugas penjaja barang          ...
Penghasilan               Penghasilan                         sehubungan dengan            pegawai tidak                  ...
Status PTKPWP Tidak Kawin   Kode     Jumlah                  WP Kawin       Kode       Jumlah0 Tanggungan     TK/0    15.8...
Status PTKP    WP Kawin      Kode      Jumlah             2013Dirii Sendiri     TK/0     15.840.000         24.300.0000 Ta...
PTKP UTK KARYAWATI                          STATUS KAWIN                             SUAMI                                ...
BIAYA JABATAN & BIAYA PENSIUN                          (MAKSIMAL)      (MAKSIMAL)                           SETAHUN       ...
TARIF BERDASARKAN      PASAL 17 AYAT (1) A UU NO.36/2008 ( UU PPh)              KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009):NO...
TIDAK TERMASUK PENGHASILAN           YANG DIPOTONG PPh PASAL 21                     PENGHASILANPEMBAYARAN MANFAAT ATAU SAN...
PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN                                  PAJAK PENGHASILAN PASAL 21                                       ...
PENGHASILAN YANG DITERIMA     PEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI & POLRI/PENSIUNAN                          Penghasilan Yang D...
Penghitungan PPh Pasal 21    PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD                     PENGHASILAN BRUTO      - GAJI KEHORMAT...
TAHUN KALENDER                                                                                                            ...
PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN        SELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI DAN                    ...
Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Upah Harian/mingguan                                                                      ...
Penghitungan PPh Pasal 21              ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN,                  SATUAN, BORONGAN, D...
PESERTA KEGIATAN1. PESERTA PERLOMBAAN DALAM SEGALA BIDANG;2. PESERTA RAPAT, KONFERENSI,SIDANG,PERTEMUAN   DAN KUNJUNGAN KE...
BUKAN PEGAWAI         TENAGA AHLI (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK,              PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK...
Tarif Final          Penghasilan Atas Honorarium         Yang Bersumber dari APBN/APBDNO.         PENERIMA PENGHASILAN    ...
Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan             Dalam Pemotongan PPh Pasal 21                       (PP 80/2010)∙ Dalam hal Pe...
CONTOH PERHITUNGAN PPh 21LAMPIRAN PER-31/2009 & PER-         57/2009
Penghasilan yang DisetahunkanPenghasilan Neto Disetahunkan = 12/n x Penghasilan Neto                        Setahun     Pe...
CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN,                   TENAGA HARIAN LEPAS              PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGANSI POL...
CONTOH PENGHITUNGAN                            PPh PASAL 21Contoh 1Dr. Iqbal (bukan PNS), menerima honorarium pembicara di...
CONTOH PENGHITUNGAN BUKAN PEGAWAI• POLAN, PENGAJAR (BUKAN PEGAWAI), MENERIMA HONORARIUM DARI TK  YAYASAN BANK INDONESIA SE...
CONTOH PENGHITUNGAN               PPh PASAL 21Contoh 3Willy SH, LLM (memiliki NPWP-bukan PNS) menerima uang rapat sebagaip...
Wajib disampaikan hanya pada Masa            1721 – I                  Pajak Desember.          DAFTAR BUKTI      Berfungs...
Kode SSPNo      Jenis Pajak      MAP/Kode      Kode Jenis                 Jenis                         Jenis Pajak    Set...
No      Jenis Pajak      MAP/Kode      Kode Jenis               Jenis                         Jenis Pajak    Setoran      ...
52
BUKTI PEMOTONGAN         DILAMPIRKAN DALAM SPT   PPh PASAL 21              TAHUNAN PPh OP      1721 A2      DAN DATANYA DI...
KEWAJIBAN BENDAHARA                    PEMOTONG PPh PASAL 21MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWPMENGHITUNG, MEMOTONG, ...
KEWAJIBAN PENERIMA       PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGANKELUARG...
TATA CARA PENYETORAN                     PPh PASAL 21       TDK                                       DITANGGUNG   DITANGG...
TATA CARA PELAPORAN                  PPh PASAL 21    TDK                                DITANGGUNGDITANGGUNG              ...
Jenis-Jenis SPT PPh Orang Pribadi          dan Penggunaannya1770          • 1770 S1770 SS                  58
PPh Pasal 22               59
DEFINISI DAN OBJEK PPh ps. 22Pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau ke...
BUKAN OBJEK PPh PASAL 22 Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan Keputusan  Dirjen Pajak tidak terutang ...
PEMUNGUT PPh PASAL 22Pemungut PPh pasal 22: Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang; Direkt...
Barang yang tergolong sangat mewah meliputi: • pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,00   (...
TARIF PPh PASAL 22• Importir yang memiliki API (angka pengenal importir); tarif 2.5%   – PPh pasal 22 = 2.5% x Nilai Impor...
BENDAHARA SEBAGAI          PEMUNGUT PPh PASAL 22    Keputusan Menkeu No.392/KMk.03/2001 jo. Permenkeu No.154/PMK.03/2010 ...
DIKECUALIKAN DARI         PEMUNGUTAN PPh PSL 22PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANGJUMLAHNYA PALING BANYAK Rp2.000.000,-...
SAAT PEMUNGUTANPADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN                ATAS PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN             TARIF 1,5...
BUKTI PEMUNGUTAN                  SSPLEMBAR KE-1              WAJIB PAJAK REKANANLEMBAR KE-2                KPP MELALUI KP...
TATA CARA    PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN              PPh PASAL 22DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN        DISETOR...
TATA CARA PELAPORAN      PELAPORAN      PPh PASAL 22        SPT MASA         F.1.1.32.02      KE KPP/KP2KP   SELAMBAT-LAMB...
CONTOH PENGHITUNGAN                           PPh PASAL 22Drs. Delta, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli komputer Rp1...
PERHATIAN !!!– Untuk memudahkan pengadministrasian baik itu  penyetoran dan pelaporan pajak, dianjurkan kepada  bendaharaw...
– Setiap rekanan/WP yang menerbitkan/membuat  Faktur Pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai  PKP, diancam pidana penjara pa...
PPh Pasal 23               74
PEMOTONG PPh PASAL 23   Badan Pemerintah.   Subjek Pajak Dalam Negeri.   Penyelenggara Kegiatan.   Badan Usaha Tetap (...
PEMOTONG PPh PASAL 23/26   Peraturan Menkeu No.244/PMK.03/2008 BENDAHARA PEMERINTAH PUSATBENDAHARA PEMERINTAH DAERAH      ...
PENGHASILAN  YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN                PPh PASAL 23HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGANKEGIATAN SELAIN ...
TIDAK DIKENAKAN  PEMOTONGAN PPh PASAL 23                WAJIB PAJAK               ORANG PRIBADI /                  BADANYG...
TIDAK DIKENAKAN                 PEMOTONGAN PPh PASAL 23A.   PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KPD BANK;B.   SEWA YG DIB...
TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN                    PPh PASAL 23   HADIAH DAN                                         SEWA PENGH...
JUMLAH BRUTO OBJEK PPh PASAL 23     JUMLAH BRUTO ADALAH SELURUH JUMLAH PENGHASILAN DENGAN NAMA     DAN DALAM BENTUK APAPUN...
Objek Pemotongan PPh Pasal 23No                      Objek             Tarif      Dasar        Sifat   Batas waktu   Batas...
Objek Pemotongan PPh Pasal 23                                             …lanjutanNo                      Objek          ...
Objek Pemotongan PPh Pasal 23                                                    …lanjutanNo                       Objek  ...
Objek Pemotongan PPh Pasal 23No                    Objek                      Tarif      Dasar       Sifat   Batas waktu  ...
TATA CARA PEMOTONGAN                 PPh PASAL 23            DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKAN           PENGHASILAN OLEH BE...
TATA CARA PENYETORAN            PPh PASAL 23      JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM            BUKTI PEMOTONGAN        SELAMA ...
TATA CARA PELAPORAN                     PPh PASAL 23              MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR              SPT MASA PPh ...
CONTOH PENGHITUNGAN                                PPh PASAL 23Contoh 1Drs. Delta, Bendahara Madrasah Negeri Depok menggun...
PPh Pasal 4 ayat (2)                       90
OBJEK PPh PASAL 4 (2)Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya (20% x Bruto).Penghasilan dr transaksi saham dan sekurit...
BUKAN OBJEK PPh PASAL 4 (2) Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia  atau cabang...
LAIN-LAIN TARIF FINAL Penghasilan yg diterima Orang Pribadi/Badan dari transaksi penjualan  saham atau sekuritas lain di ...
Contoh 1 PPh Pasal 4 ayat (2) :Instansi X (NPWP : 00.123.456.7-115.000) melakukan pengadaan JasaPelaksanaan Konstruksi (pe...
Contoh 2 PPh Pasal 4 ayat (2) :Instansi Y menyewa gedung untuk tempat belajar siswa kepadaPulan (NPWP : 07.777.777.7-115.0...
PPN      96
PENGERTIAN      PAJAK                          PAJAK PENJUALAN  PERTAMBAHAN                       ATAS BARANG MEWAH    NIL...
SYARAT PEMUNGUTAN PPN : • ADANYA PENYERAHAN DI DALAM   DAERAH PABEAN; • YANG DISERAHKAN BARANG KENA   PAJAK / JASA KENA PA...
BARANG KENA PAJAK                (BKP)   BARANG                    BARANG  BERWUJUD               TIDAK BERWUJUDSIFAT/HUKU...
JASA KENA PAJAK               (JKP)       SETIAP KEGIATAN PELAYANAN             BERDASARKAN   SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HU...
PENGUSAHA KENA PAJAK                   (PKP)                    ORANG PRIBADI/              BADAN DALAM BENTUK APAPUN     ...
PENGUSAHA KECIL                       KMK No. 68/KMK.03/2010            TGL. 23 MARET 2010 Berlaku Mulai 1 APRIL 2010     ...
DASAR PENGENAAN PAJAKHARGA JUAL   HARGA PENGGANTI                        SEBAGAI                         DASARNILAI IMPOR ...
PEMUNGUT PPN      (Sejak 1 Januari 2004)     KMK No. 563/KMK.03/2003                         BENDAHARABENDAHARA           ...
OBJEK PEMUNGUTAN PPn BM           PENYERAHAN      BKP YANG BERDASARKAN   KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TERGOLONG SEBAGAI BARA...
KELOMPOK BARANG    YANG TIDAK DIKENAKAN PPNBARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG DIAMBILLANGSUNG DARI SUMBE...
KELOMPOK JASA     YANG TIDAK DIKENAKAN PPN                     JASA DI BIDANGPELAYANAN KESEHATAN MEDIK, MELIPUTI :• JASA D...
KELOMPOK JASA        YANG TIDAK DIKENAKAN PPN                      JASA DI BIDANGPENDIDIKAN, MELIPUTI :• JASA PENYELENGGAR...
KELOMPOK BKP TERTENTU YANG ATASIMPORNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUTAN DI AIR, ALAT ANGKUTA...
KELOMPOK BKP/JKP TERTENTU YANG ATAS PENYERAHANNYA          DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN     JASA YANG DITERIMA OLEH PERUS...
KELOMPOK BKP/JKP TERTENTU YANG ATAS PENYERAHANNYA          DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN      RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGA...
BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPNAtas Impor Barang Kena Pajak, yaitu :a. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, ...
BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPNAtas penyerahan di dalam negeri :a. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik...
TARIF PPN DAN PPn BM                  TARIFPPN           EKSPOR                   PPn BM10 %           PPN 0 %        10, ...
SAAT DAN DASAR   PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM                      PEMUNGUTAN                     PPN DAN PPn BM            S...
TATA CARA PEMUNGUTAN             REKANAN MENYAMPAIKAN           TAGIHAN KEPADA BENDAHARA     SSP                 FAKTUR PA...
TATA CARA PENYETORAN         DISETOR                        1                     PKP REKANAN        SSP                  ...
TATA CARA PELAPORAN                    PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT                          OLEH BENDAHARA               ...
PEMBAYARAN YANG                  TIDAK DIPUNGUT PPN                         OLEH                     DALAM HAL            ...
PEMBAYARAN YANG TIDAK MELEBIHI JUMLAH Rp 1.000.000,00 DAN         MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPECAH-PECAH          Y...
Bea Meterai
BEA METERAI Dokumen menyangkut dengan kontrak/perjanjian dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah)...
Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012 final dinas pengairan edit
Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012 final dinas pengairan edit
Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012 final dinas pengairan edit
Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012 final dinas pengairan edit
Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012 final dinas pengairan edit
Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012 final dinas pengairan edit
Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012 final dinas pengairan edit
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012 final dinas pengairan edit

1,635 views

Published on

Penyesuaian Besarnya PTKP 2013

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,635
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
169
Actions
Shares
0
Downloads
93
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Materi sosialisasi bendahara pemerintah 2012 final dinas pengairan edit

  1. 1. DIREKTORAT PENYULUHAN PELAYANAN DAN HUMAS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN 2012
  2. 2. SIKLUS PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA APBN/APBD APBN/ APBDPAJAK KEMENTERIAN/ LEMBAGA NEGARA KEGIATAN OPERASIONAL 2
  3. 3. KEWAJIBAN UMUM PERPAJAKAN
  4. 4. Pajak PusatKas negara UANG PAJAK DI SETOR KE KAS NEGARA MELALUI BANK-BANK ATAU KANTOR POS
  5. 5. LAPOR Kantor Pelayanan PajakSPT BESERTA SSP DILAPORKAN KE KPP ATAU KP2KP
  6. 6. SANKSI TERLAMBAT SETOR
  7. 7. SANKSI TIDAK ATAUTERLAMBAT MELAPOR
  8. 8. AGENDA SOSIALISASI PPh Pasal 4 (2) PPh Pasal 21/26 PAJAKPENGHASILAN PPh Pasal 22 PPh Pasal 23/26 PAJAK Barang PERTAMBAHAN NILAI Jasa
  9. 9. APBN/APBD DIKELOLA  INSTANSI PEMERINTAH PUSAT INSTANSI PEMERINTAH DAERAH  LEMBAGA NEGARA BENDAHARA /PEMEGANG KAS WAJIB MELAKUKAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PUSAT
  10. 10. Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badan sebagai PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAKUU - UU No. 6 Th 1983 stdtd UU No. 16 Th 2009 (KUP) - UU No. 7 Th 1983 stdtd UU No. 36 Th 2008 (PPh) - UU No. 8 Th 1983 stdtd UU No. 42 Th 2009 (PPN) -PP No. 80 Th 2007 (Peraturan Pelaksanaan UU KUP) -PP No.132 Th 2000 (PPh atas hadiah Undian) -PP No.51 Th.2008 jo PP 40/2009 (Jasa Konstruksi)PP -PP No.71 Th.2008 (PPh Pengalihan Hak Tanah/Bngnan) -PP No.15 Th.2009 (PPh atas Bunga Koperasi) -PP No.143 Th 2000 jo PP 24/2002 (Pelaksanaan UU PPN) -PP No.146 Th 2000 jo PP 38/2003 (PPN dibebaskan) -PP No.21 Th 2001 jo PP 31 Tahun 2007 (PPN Brg Strategis) 10
  11. 11. Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badan sebagai PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK -PMK No. 181/2007 jo. No. 152/2009 (Bentuk dan Isi SPT) -PMK No. 184/2007 jo. No.80/2010 (Tgl jatuh tempo pembayaran,pelaporan) -PMK No.186/2007 (Dikecualikan dari pengenaan sanksi) -PMK No.190/2007 (Pengembalian pjk yg seharusnya tdk terutang) -PMK No.252/2008 (Petunjuk pemotongan PPh Pasal 21) PER -PMK No.246/2008 jo. No. 154/2009MENKEU (Beasiswa dikecualikan dari Objek PPh) -PMK No.250/2008 (Biaya jabatan dan Biaya Pensiun) -PMK No.254/2008 (PTKP untuk Pegawai Harian dan Mingguan) -PMK No.244/2008 (Jenis Jasa Objek Pemotongan PPh Pasal 23) -PMK No.154/2010 (Pemungutan PPh Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor 11 Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain)
  12. 12. Dasar Hukum Penunjukan Bendahara Pemerintah / Badan sebagai PEMUNGUT/PEMOTONG PAJAK -Per No. 38/2009 (Bentuk Formulir SSP)PERDIRJEN -Per No. 31/2009 jo. No.57/2009 PAJAK (Tata Cara Pemotongan&Penyetoran PPh 21) -Per No.32/2009 (Bentuk Formulir SPT Masa PPh Pasal 21) -Per No.30/2009 (Tata Cara Pengclian Pembyran PPh Pengalihan Hak Tnh&Bgn) -Per No.13/2010 jo. No. 65/2010 (Faktur Pajak) -Per No.14/2010 jo. No. 44/2010 (Bentuk, Isi dan Tata cara Pengisian SPT Masa PPN) 12
  13. 13. Bendahara Pemerintah ditunjuk sebagai Pemungut PPN/PPn BM berdasarkan KMK No.563/2003 - Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah - Instansi atau Lembaga Pemerintah - Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan - Kedutaan Besar RI di Luar Negeri Wajib NPWPDI: MENGISI FORMULIRKPP PRATAMA/ PENDAFTARANKP2KP SESUAI DENGAN TANDA PENGENALLOKASI (KTP/SIM)
  14. 14. Bendahara Pemerintah ditunjuk sebagai Pemungut dan Pemotong Pajak Pusat - Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah - Instansi atau Lembaga Pemerintah - Lembaga-lembaga Negara Lainnya, dan - Kedutaan Besar RI di Luar Negeri Wajib NPWP DI: MENGISI FORMULIR KPP/KPP PRATAMA/ PENDAFTARAN KP2KP LOKASI SESUAI DENGAN SK PENUNJUKKAN BENDAHARAApabila SK Penunjukkan tersebut disebutkan sebagai Bendahara pengganti Bendahara sebelumnya yang telah terdaftar, maka tidakperlu mendaftar baru dan hanya cukup update data di KPP tempat terdaftar.
  15. 15. Kewajiban Mendaftarkan Diri Pasal 2 ayat (1) UU KUP Bendahara yang Mengelola APBN/APBD Wajib Mendaftarkan Diri Untuk Mendapatkan NPWP
  16. 16. Tempat Mendaftarkan Diri Per. Dirjen No. PER-62/PJ./2010 Tempat Pendaftaran KPP/KP2KP di mana Bendahara Berkedudukan
  17. 17. BENDAHARA PEMERINTAH WAJIB MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMOTONGAN & PEMOTONGAN PAJAK PUSAT ATAS DANA YG BERASAL DARI APBN/APBD Objek PenjelasanPPh Pasal 21 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan, jasa & kegiatanPPh Pasal 4 ayat (2) Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan,pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian dan lainnya)PPh Pasal 22 Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan pembelian barangPPh Pasal 23 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa lainnya selain Objek PPh Psl 21PPh Pasal 26 Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak Luar Negeri.PPN dan PPnBM Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena PajakBea Materai Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu (kuitansi, kontrak)
  18. 18. PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN OLEH BENDAHARA PenghasilanDibayarkan kepada Dibayarkan atas Dibayarkan atas Dibayarkan atasORANG PRIBADI PEMBELIAN OBYEK-OBYEK Hadiah (selain obj.21) BARANG Bunga PPh Finalsehubungan dgn: DevidenPekerjaan RoyaltiJabatan SewaJasa Jasa (selain obj.21)Kegiatan PPh Ps.21/26 PPh Ps.22 PPh Ps.23/26 PPh Final Dapat Dikreditkan Dalam SPT Tahunan
  19. 19. PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI OLEH BENDAHARA PENYERAHANBARANG KENA PAJAK JASA KENA PAJAK DIPUNGUT PPN
  20. 20. PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PPh PPh PASAL 21 Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada orang pribadisehubungan dengan pekerjaan jabatan jasa & kegiatan
  21. 21. Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26 Pegawai Petugas penjaja barang dagangan Peserta Petugas dinas luar asuransi Distributor MLM, Direct Selling kegiatan Penerima uang pesangon, pensiun Agen iklan atau uang manfaat Pengawas dan pengelola proyek pensiun, THT, JHT, Peserta perlombaan Pembawa pesanan/yangtermasuk ahli warisnya menemukan Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan langganan/perantara kerja Bukan Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan pegawai : moderator Pengarang, peneliti, Peserta/anggota kepanitiaan Tenaga ahli penerjemah Peserta pendidikan, pelatihan Seniman/pekerja seni, Pemberi jasa dalam segala dan magang pembawa acara bidang Peserta kegiatan lainnya Olahragawan
  22. 22. Penghasilan Penghasilan sehubungan dengan pegawai tidak pemutusan hubungan tetap atau tenaga kerja dan sehubungan kerja lepas yang pensiun yang diterima dibayarkan secara sekaligus bulanan Penghasilan Penerima Imbalan kepada Pensiun secara bukan pegawai teratur Penghasilan PenghasilanPegawai Tetap Yang Imbalan baik teratur Dipotong kepada pesertamaupun tidak PPh Pasal kegiatan teratur 21/26 TERMASUK Natura/Kenikmatan dari : Bukan Wajib Pajak Wajib Pajak PPh Final Wajib Pajak Norma Penghitungan Khusus
  23. 23. Status PTKPWP Tidak Kawin Kode Jumlah WP Kawin Kode Jumlah0 Tanggungan TK/0 15.840.000 0 Tanggungan K/0 17.160.0001 Tanggungan TK/1 17.160.000 1 Tanggungan K/1 18.480.0002 Tanggungan TK/2 18.480.000 2 Tanggungan K/2 19.800.0003 Tanggungan TK/3 19.800.000 3 Tanggungan K/3 21.120.000 WP Kawin + Penghasilan Istri Kode Jumlah Digabung 0 Tanggungan K/I/0 33.000.000 1 Tanggungan K/I/1 34.320.000 2 Tanggungan K/I/2 35.640.000 3 Tanggungan 24 K/I/3 36.960.000
  24. 24. Status PTKP WP Kawin Kode Jumlah 2013Dirii Sendiri TK/0 15.840.000 24.300.0000 Tanggungan K/0 17.160.000 26,325,0001 Tanggungan K/1 18.480.000 28,350,0002 Tanggungan K/2 19.800.000 30,375,0003 Tanggungan K/3 21.120.000 32,400,000 WP Kawin + Penghasilan Istri Kode Jumlah 2013 Digabung0 Tanggungan K/I/0 33.000.000 48,600,0001 Tanggungan K/I/1 34.320.000 50,625,0002 Tanggungan K/I/2 35.640.000 52,650,0003 Tanggungan K/I/3 36.960.000 54,675,000 25
  25. 25. PTKP UTK KARYAWATI STATUS KAWIN SUAMI STATUS TDKSTATUS KAWIN TDK MENERIMA/ KAWIN MEMPEROLEH PENGHASILAN - UTK DIRI SENDIRI - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WPHANYA UTK DIRI SEBAGAI WP - STATUS KAWIN SENDIRI - TANGGUNGAN - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG MAKS 3 ORANG SYARAT: MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN
  26. 26. BIAYA JABATAN & BIAYA PENSIUN (MAKSIMAL) (MAKSIMAL) SETAHUN SEBULAN BIAYA JABATAN 5%xPENGHASILAN BRUTO 6.000.000 500.000 (GAJI) BIAYA PENSIUN 5%xPENGHASILAN BRUTO 2.400.000 200.000 (PENSIUN)
  27. 27. TARIF BERDASARKAN PASAL 17 AYAT (1) A UU NO.36/2008 ( UU PPh) KETENTUAN BARU (Mulai tahun pajak 2009):NO Lapisan Penghasilan Tarif1. S.d. Rp 50.000.000 5%2. Di atas Rp50.000.000 - s.d. Rp 250.000.000 15%3. Di atas Rp250.000.000 - s.d.Rp500.000.000- 25%4. Di atas Rp500.000.000 30% 28
  28. 28. TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 PENGHASILANPEMBAYARAN MANFAAT ATAU SANTUNAN ASURANSI DARI PERUSAHAANSEHUBUNGAN DGN ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN,ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWAPENERIMAN DLM BENTUK NATURA DAN/ATAU /KENIKMATAN DLM BENTUKAPAPUN YG DIBERIKAN OLEH WAJIB PAJAK ATAU PEMERINTAH(Contoh PPh 21 yg ditanggung Pemberi Kerja atau yg ditanggung Pemerintah)IURAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN KEPADA DANA PENSIUN YGPENDIRIANNYA TLH DISAHKAN MENKEU,IURAN TUNJANGAN HARI TUAATAU IURAN JAMINAN HARI TUA KEPADA BADAN PENYELENGGARATUNJANGAN HARI TUA/JAMSOSTEK YANG DIBAYAR OLEH PEMBERI KERJAZAKAT YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARI BADAN/LEMBAGA AMIL ZAKAT YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAH, ATAUSUMBANGAN KEAGAMAAN YG SIFATNYA WAJIB BAGI PEMELUK AGAMA YGDIAKUI DI INDONESIA YG DITERIMA OLEH ORANG PRIBADI YG BERHAK DARILEMBAGA KEAGAMAAN YG DIBENTUK ATAU DISAHKAN PEMERINTAHBEASISWA YG DITERIMA WNI DLM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKANFORMAL/NON FORMAL (TERSTRUKTUR DAN BERJENJANG) DI DLM NEGERIDAN/ATAU DI LUAR NEGERI DGN SYARAT PEMBERI DGN PENERIMA 29BEASISWA TDK MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
  29. 29. PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 OLEH BENDAHARA PENGHASILAN SEHUBUNGAN PEKERJAAN, JABATAN, JASA, KEGIATAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH DIBAYARKAN KEPADA PEJABAT NEGARA/PNS/ BUKAN PEJABAT NEG/PNS/ANGGOTA ANGGOTA TNI/POLRI/ TNI/ANGGOTAPOLRI/PENSIUNANNYA PENSIUNANNYA TENAGA AHLI : UPAH HARIAN/ HONOR, U.SAKU PENGACARA HONORARIUM MINGGUAN/ HADIAH, KOMISI, AKUNTAN- GAJI/PENSIUN BEASISWA, PEM- IMBALAN LAIN BORONGAN ARSITEK- TUNJANGAN BAYARAN LAIN DOKTER DGN NAMA TERKAIT SEHUBUNGAN KONSULTAN APAPUN DGN PEKERJAAN NOTARIS 5% X PENILAI (BRUTO-Rp.150RB) JASA KEGIATAN AKTUARIS PER HARI TARIF PS.17 0% (Gol. I & II), bila>Rp.1,32jt dlm 1 bl: X 5 % X (bruto-PTKP TARIF PS.17PENGHASILAN 5% (Gol. III) atau TARIF PS.17 harian sebenarnya) X KENA PAJAK 15% (Gol. IV) (-) pot sebelumnya X DASAR PEMOTONGAN X Ph Bruto PH. BRUTO DAN PEMUNGUTAN (PPh Final) Bila dibayar bulanan:DITANGGUNG (bruto-ptkp)disetahunkanPEMERINTAH X tarif ps.17, Dibagi 12
  30. 30. PENGHASILAN YANG DITERIMA PEJABAT NEGARA/PNS/ANGGOTA TNI & POLRI/PENSIUNAN Penghasilan Yang Diterima PEJABAT ANGGOTA PNS PENSIUNAN*) NEGARA TNI & POLRI YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH PENGHASILAN TERATUR PENGHASILAN TIDAK TERATUR HONORARIUM, UANG SIDANG, UANG GAJI, GAJI KEHORMATAN, UANG PENSIUN, HADIR, UANG LEMBUR, IMBALAN PRESTASI DAN TUNJANGAN LAINNYA KERJA, DAN IMBALAN LAIN DENGAN NAMA APAPUN PPh Ps. 21 DITANGGUNG PEMERINTAH DIPOTONG PPh Ps.21*) TERMASUK JANDA/DUDA, DAN / ATAU ANAK- ANAKNYA 31
  31. 31. Penghitungan PPh Pasal 21 PENGHASILAN TERATUR DARI APBN/APBD PENGHASILAN BRUTO - GAJI KEHORMATAN - UANG PENSIUN - GAJI - TUNJANGAN YG TERKAIT - TUNJANGAN YG TERKAIT DIKURANGI: - BIAYA JABATAN, 5% DARI PENGH. BRUTO MAKS DIKURANGI: Rp 6.000.000,-/ THN ATAU BIAYA PENSIUN, 5% DARI Rp 500.000,-/BLN PENGH. - IURAN YG TERIKAT DGN BRUTO (UANG PENSIUN) PENGH. TETAP MAKS Rp 2.400.000,00/THN ATAU Rp 200.000,00 PTKP DIKURANGI PENGHASILAN NETOPENGHASILAN KENA PAJAK TARIF PS.17 UU PPh PAJAK TERUTANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH JIKA WP TDK MEMILIKI NPWP MAKA 32 TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
  32. 32. TAHUN KALENDER 1. Lembar 1untuk P egawai 2. 1721 - A2 Lembar 2 untuk P emo to ng P ajak BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI FORMULIRB DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA/POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSIUNANNYA 2 0U NOMOR URUT : NAMA INSTANSI / BADAN LAIN :K NPWP BENDAHARA :T T NAMA BENDAHARA NAMA PEGAWAI / PENSIUNAN : : NIP / NRP :I I NPWP PEGAWAI / PENSIUNAN : ALAMAT PEGAWAI / PENSIUNAN : D PANGKAT / GOLONGAN : : A JABATAN :P STATUS DAN JENIS KELAMIN JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : : K/ KAWIN TK/ TIDAK KAWIN HB/ LAKI-LAKI PEREMPUAN KE MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : S.D RI A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT : RUPIAH • PENGHASILAN BRUTO :M 1. GAJI POKOK / PENSIUN 1O F 2. 3. TUNJANGAN ISTERI TUNJANGAN ANAK 2 3 I 4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA ( 1+2+3 ) 4T 5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN 5O N 6. 7. TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL TUNJANGAN BERAS 6 7N A 8. 9. TUNJANGAN KHUSUS TUNJANGAN LAIN-LAIN 8 9G L • 10. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO ( 4 S.D. 9) PENGURANGAN 10 11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSIUN 11A 12. IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT 12 13. JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12) 13 • PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :N 14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13) 14 15. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN) 15 16. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) 16
  33. 33. PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN SELAIN PEJABAT NEGARA, PNS, ANGGOTA TNI DAN PARA PENSIUNAN YG DIBEBANKAN KEPADA APBN/APBD Penghasilan teratur dan tidak teraturUPAH HARIAN HONORARIUM, UANG SAKU, HADIAH, PENGHARGAAN, KOMISI,UPAH MINGGUAN FEE, DAN PEMBAYARANUPAH SATUAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGANUANG SAKU HARIAN DGN PEKERJAAN, JASA, DANUPAH BORONGAN KEGIATAN DIPOTONG PPh Psl 21/26 DARI PENGHASILAN BRUTO 34
  34. 34. Penghitungan PPh Pasal 21 Untuk Upah Harian/mingguan Tdk termasuk ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, Honorarium atau MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN Komisi yg diterima Penjaja barang & UANG SAKU HARIAN Petugas dinas luar DIBAYAR HARIAN TIDAK LEBIH DARI LEBIH DARI Rp 150.000,- Rp 150.000,- DIKURANGI Rp 150.000,- TIDAK DIPOTONG DIPOTONG PPh PPh Ps.21 TARIF 5% PADA SAAT TELAH MELEBIHI Rp 1.320.000 DALAM SATU BULAN KALENDER JIKA PENGHASILAN JIKA WP TARIF 5% KUMULATIF DLM TDK DIKURANGI 1 BLN < Rp 6.000.000 MEMILIKI PTKP HARIAN SEBENARNYA + PKP NPWP JIKA PENGHASILAN MAKA Iuran Jaminan Hari Tua/ TARIF Psl 17 KUMULATIF DLM TARIFNYA Iuran Tunjangan Hari Tua 1 BLN > Rp 6.000.000 20% LEBIH yg dibayarkan ke Jamsostek, TINGGI bila diwajibkan DIPERHITUNGKAN PPh Ps.21 35 YANG TELAH DIPOTONG
  35. 35. Penghitungan PPh Pasal 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UPAH HARIAN, MINGGUAN, SATUAN, BORONGAN, DAN UANG SAKU HARIAN DIBAYAR BULANAN DIKURANGI PTKP SEBULAN PKP SEBULANJIKA WP TDK MEMILIKI NPWP PKP DISETAHUNKAN MAKA XTARIFNYA 20% LEBIH TINGGI TARIF PPh Ps.17 PPh SETAHUN PPh SEBULAN 36
  36. 36. PESERTA KEGIATAN1. PESERTA PERLOMBAAN DALAM SEGALA BIDANG;2. PESERTA RAPAT, KONFERENSI,SIDANG,PERTEMUAN DAN KUNJUNGAN KERJA;3. PESERTA/ANGGOTA DALAM SUATU KEPANITIAAN;4. PESERTA PENDIDIKAN,PELATIHAN & MAGANG;5. PESERTA KEGIATAN LAINNYA MENERIMA IMBALAN : UANG SAKU, UANG REPRESENTASI, UANG RAPAT, HONORARIUM, HADIAH DAN PENGHARGAAN DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIF PASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO UTK SETIAP KALI PEMBAYARAN YG BERSIFAT UTUH & TDK DIPECAH 37
  37. 37. BUKAN PEGAWAI  TENAGA AHLI (PENGACARA, AKUNTAN, ARSITEK,  PEMBERI JASA DLM SEGALA BDG TERMASUK TEKNIK, DOKTER, KONSULTAN, NOTARIS, PENILAI DAN AKTUARIS KOMPUTER DAN SISTEM APLIKASINYA  PEMAIN MUSIK, PEMBAWA ACARA, PENYANYI, PELAWAK, TELEKOMUNIKASI, ELEKTRONIKA, FOTOGRAPHI, BINTANG FILM, BINTANG SINETRON, BINTANG IKLAN, EKONOMI DAN SOSIAL SERTA PEMBERIAN JASA KPD SUTRADARA, KRU FILM, FOTO MODEL, PERAGAWAN/TI, SUATU PANITIA PEMAIN DRAMA, PENARI, PEMAHAT, PELUKIS & SENIMAN  PENGAWAS, PENGELOLA PROYEK; LAINNYA  PEMBAWA PESANAN/PENEMU LANGGANAN ATAU YG MENJADI PERANTARA  OLAHRAGAWAN;  PENJAJA BARANG DAGANGAN  PENASEHAT, PENGAJAR, PELATIH, PENCERAMAH,  PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI; PENYULUH & MODERATOR  DISTRIBUTOR PERUSAHAAN MULTILEVEL MARKETING  PENGARANG, PENELITI, DAN PENERJEMAH; ATAU DIRECT SELLING & KEGIATAN SEJENIS LAINNYA  AGEN IKLAN; MENERIMA IMBALAN BERUPA MENERIMA IMBALAN BERUPA HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN HONORARIUM, KOMISI, FEE, DAN IMBALAN SEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK SEJENISNYA DGN NAMA & DALAM BENTUK APAPUN YG DIBAYARKAN SECARA TDK APAPUN YG DIBAYARKAN BERKESINAMBUNGAN BERKESINAMBUNGAN DASAR PENGENAAN & PEMOTONGAN DASAR PENGENAAN &PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI PPh PASAL 21 ADALAH 50% DARI JUMLAH PENGHASILAN BRUTO JUMLAH PENGHASILAN BRUTO DIKURANGI JIKA WP TDK DIPOTONG PPH PS.21 DGN TARIFMEMILIKI NPWP PASAL 17 AYAT (1) HURUF a DARI DASAR PTKP* MAKA PENGENAAN & PEMOTONGAN PPh PASAL 21TARIFNYA 20% * SYARATNYA BUKAN PEGAWAI LEBIH TINGGI 38 HARUS MEMILIKI NPWP & TDK MENERIMA SUMBER PENGHASILAN LAINNYA
  38. 38. Tarif Final Penghasilan Atas Honorarium Yang Bersumber dari APBN/APBDNO. PENERIMA PENGHASILAN TARIF Ket PNS Golongan I dan II Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan 0% Dibuat Bukti1. Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pemotongan Pensiunannya PNS Golongan III 5% Dibuat Bukti Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan2. Pemotongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya Golongan IV 15% Dibuat Bukti Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan3. Pemotongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya 39
  39. 39. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Pemotongan PPh Pasal 21 (PP 80/2010)∙ Dalam hal Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang dibebankan pada APBN atau APBD dikenai tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan dipotong dari penghasilan yang diterima Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya pada saat penghasilan tetap dan teratur setiap bulan dibayarkan.∙ Dalam hal PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya diangkat sebagai pimpinan dan/atau anggota pada lembaga yang tidak termasuk sebagai Pejabat Negara, atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD terkait dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan/atau anggota pada lembaga tersebut dikenai pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan tidak ditanggung oleh Pemerintah.
  40. 40. CONTOH PERHITUNGAN PPh 21LAMPIRAN PER-31/2009 & PER- 57/2009
  41. 41. Penghasilan yang DisetahunkanPenghasilan Neto Disetahunkan = 12/n x Penghasilan Neto Setahun Penghasilan Masa Sebelumnya Penghasilan Setahun (+) Penghasilan Neto Disetahunkan
  42. 42. CONTOH PENGHITUNGAN PEGAWAI HARIAN, TENAGA HARIAN LEPAS PENERIMA UPAH SATUAN/BORONGANSI POLAN MENERIMA UPAH HARIAN SEBESART Rp160.000 PERHARIPENGHITUNGAN PPh PASAL 21 ADALAH :UPAH SEHARI DIKURANGI BATAS PENGHASILAN YANG TIDAK KENAPAJAKRp160.000,00 – Rp150.000,00 = Rp10.000,00PPh 21 terutang : 5% x Rp10.000,00 = Rp500,00JIKA SI POLAN TIDAK MEMILIKI NPWP MAKA DIPOTONG PPh 20%LEBIHTINGGI SEHINGGA MENJADI :5% X 20% X Rp10.000,00 = Rp600,00 43
  43. 43. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21Contoh 1Dr. Iqbal (bukan PNS), menerima honorarium pembicara di Kemdiknas sebesar Rp10.000.000,-Penghitungan PPh Pasal 215% x (50%Rp 10.000.000) = Rp250.000,-Jika Dr. Slamet tidak punya NPWP5% x (50%Rp 10.000.000)x 120% = Rp300.000,-Contoh 2Ditha Setiadhi (status TK/0)mempunyai NPWP, menerima honorarium sebesar Rp10.000.000,- / tiap bulan selama 6 bulan sebagai pelatih Di Mabes Polri.Ditha Setiadhi menyatakan dirinya hanya menerima penghasilan dari Mabes Polrisaja. Penghitungan PPh Pasal 21:= ((Rp 10.000.000 x 50%) – PTKP sebulan) x tarif Pasal 17 ayat (1) hurruf a= (Rp 5.000.000 – 1.320.000) x 5%=Rp 1.800.000 x 5%=Rp 90.000,- 44
  44. 44. CONTOH PENGHITUNGAN BUKAN PEGAWAI• POLAN, PENGAJAR (BUKAN PEGAWAI), MENERIMA HONORARIUM DARI TK YAYASAN BANK INDONESIA SEBESAR Rp250.000,-/BULAN DARI JULI S.D DESEMBER 2009. PPh PASAL 21 TERUTANG SETIAP BULANNYA :PENGHASILAN SEBULAN – PTKP SEBULAN = Rp250.000 – Rp1.320.000 = NIHIL• PILON, PELATIH (BUKAN PEGAWAI), MENERIMA HONORARIUM DARI TK NEGERI SEBESAR Rp250.000,- YG HANYA DIBERIKAN SEKALI PADA BULAN AGUSTUS 2009. PILON PUNYA NPWP. PPh PASAL 21 TERUTANG PADA BULAN AGUSTUS : PENGHASILAN SEBULAN X TARIF PASAL 17 = Rp250.000 X 5% = Rp12.500,-• POLIN, PENGAJAR (BUKAN PEGAWAI) MENERIMA HONORARIUM DARI TK KASIH RP250.000,-/BULAN DARI AGUSTUS S.D DESEMBER 2009. POLIN PUNYA NPWP DAN JUGA SEBAGAI PENGAJAR DI SEKOLAH LAIN. PPh PASAL 21 TERUTANG SETIAP BULANNYA : PENGHASILAN SEBULAN X TARIF PASAL 17 = Rp250.000 X 5% = Rp12.500* *PPh PASAL21 MENJADI TERUTANG SEBESAR Rp12.500,- SETIAP BULANNYA KARENA POLIN MENDAPATKAN PENGHASILAN LAIN DI LUAR PENGHASILAN DARI TK KASIH 45
  45. 45. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 21Contoh 3Willy SH, LLM (memiliki NPWP-bukan PNS) menerima uang rapat sebagaipeserta rapat di Mabes Polri sebesar Rp1.000.000,-Penghitungan PPh Pasal 21 :5% x Rp1.000.000 = Rp50.000,-5% x (Rp5.000.000) = Rp250.000Jika Willy tidak memiliki NPWP, maka atas uang rapat yang diterimadipotong PPh Pasal 21 sebesar :5% x 120% x Rp1.000.000 =Rp60.000
  46. 46. Wajib disampaikan hanya pada Masa 1721 – I Pajak Desember. DAFTAR BUKTI Berfungsi sebagai lampiran dari SPT PEMOTONGAN PPh Masa PPh Pasal 21dan/atau Pasal26 PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (Rekapitulasi 1721A1/A2) UNTUK PEGAWAI 1721A1/A2 tetap diberikan kepada TETAP DAN PENERIMA pegawai oleh pemberi kerja PENSIUN BERKALA Wajib disampaikan hanya pada saat 1721 – II ada Pegawai Tetap yang keluar dan/atau ada DAFTAR1721 PERUBAHAN PEGAWAI TETAP Pegawai Tetap yang masuk dan/atau ada Pegawai yang baru memiliki NPWP Wajib dilampirkan pada saat pertama kali Wajib Pajak 1721 – T berkewajiban untuk menyampaikan DAFTAR PEGAWAI SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal TETAP/PENERIMA 21 dan/atau Pasal 26. PENSIUN BERKALA Sebelum Per-32/PJ/2009 berlaku, Wajib dilampirkan pada Masa Pajak Juli 2009
  47. 47. Kode SSPNo Jenis Pajak MAP/Kode Kode Jenis Jenis Jenis Pajak Setoran Setoran1 PPh Pasal 21 411121 100 Masa PPh Pasal 212 PPh Pasal 21 411121 402 Ph Final Pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain yang diterima Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI dan para pensiunnya3 PPh Pasal 22 411122 900 Pemungut PPh Pasal 224 PPh Pasal 23 411124 104 PPh Pasal 23 atas Jasa5 411128 402 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas PPh Final Pasal 4 Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau ayat (2) Bangunan
  48. 48. No Jenis Pajak MAP/Kode Kode Jenis Jenis Jenis Pajak Setoran Setoran6 PPh Final Pasal 4 411128 403 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas ayat (2) Persewaan Tanah dan/atau Bangunan7 PPh Final Pasal 4 411128 405 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas ayat (2) Hadiah Undian8 PPh Final Pasal 4 411128 409 PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas ayat (2) Jasa Konstruksi9 PPN 411211 900 Pemungut PPN Dalam Negeri
  49. 49. 52
  50. 50. BUKTI PEMOTONGAN DILAMPIRKAN DALAM SPT PPh PASAL 21 TAHUNAN PPh OP 1721 A2 DAN DATANYA DIMASUKAN KE DALAM: • FORMULIR 1770 S-I BAGIAN C • FORMULIR 1770 S INDUK : -BAG A NO.1 (Ph NETO) - BAG B NO.7 & 8 - BAG C NO.11 - BAG. D NO.12BUKTI PEMOTONGAN DILAMPIRKAN DALAM SPT PPh PASAL 21 TAHUNAN PPh OP FINAL DAN DATANYA DIMASUKAN KE DALAM : FORMULIR 1770 S-II BAG A NO.6BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 21 DILAMPIRKAN DALAM SPT NON FINAL TAHUNAN PPh OP DAN DATANYA DIMASUKAN KE DALAM : • FORMULIR 1770 S INDUK : -BAG A NO.1 (Ph NETO) -BAG. D NO.12 53
  51. 51. KEWAJIBAN BENDAHARA PEMOTONG PPh PASAL 21MENDAFTARKAN DIRI UNTUK MENDAPATKAN NPWPMENGHITUNG, MEMOTONG, MENYETOR DAN MELAPOR PPh YANG TERUTANGSETIAP BULAN KALENDER TERMASUK LAPORAN PENGHITUNGAN PPh YG NIHILMEMBUAT CATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN PPh PSL 21 UTK MASING2PENERIMA PENGHASILAN, YG MENJADI DASAR PELAPORAN PPh PSL 21 DAN/ATAUPPh PSL 26 YG TERUTANG UTK SETIAPMASA PAJAK DAN WAJIB MENYIMPANCATATAN ATAU KERTAS KERJA PERHITUNGAN TSBDALAM HAL TERJADI KELEBIHAN PENYETORAN PPh PSL 21 DAN/PPh PAL 26 YGTERUTANG PADA SUATU BULAN,KELEBIHAN TSB DAPAT DIPERHITUNGKAN DGNPPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PASAL 26 YG TERUTANG PADA BLN BERIKUTNYAMELALUI SPT MASA PPh PSL 21 DAN/ATAU PPh PSL 26MEMBUAT & MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PADA SAAT DILAKUKANPEMOTONGAN PAJAKMENGAMBIL SENDIRI FORMULIR YG SUDAH DITETAPKAN DALAM PERDIRJEN PAJAK 54
  52. 52. KEWAJIBAN PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISI JUMLAH TANGGUNGANKELUARGA PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU PADA SAAT MULAIMENJADI SUBJEK PAJAK DLM NEGERI SBG DASAR PENENTU PTKP PADASAAT MULAI BEKERJA ATAU MULAI PENSIUNAPABILA TERJADI PERUBAHAN TANGGUNGAN KELUARGA,PENERIMA PENGHASILAN MEMBUAT SURAT PERNYATAAN YG BERISIJUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA YG BARU DAN MENYERAHKANNYAKE PEMOTONG PPh PSL 21 DAN/PPh PSL 26 PALING LAMA SEBELUMULAI TAHUN KALENDER BERIKUTNYA 55
  53. 53. TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 21 TDK DITANGGUNG DITANGGUNG PEMERINTAH PEMERINTAHDGN SSP KE : TDK ADA- BANK PERSEPSI, ATAU PENYETORAN- KANTOR POS GIRO BILA JATUH PD PALING LAMBAT HARI LIBUR PENYETORANTGL 10 BLN BERIKUTNYA PADA HARI KERJA BERIKUTNYA 56
  54. 54. TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 21 TDK DITANGGUNGDITANGGUNG PEMERINTAHPEMERINTAHDGN SPT MASA PPh MELAPORKAN PASAL 21 PENGHITUNGAN KE KPP/K2KP PPh PSL 21 DLM DAFTAR GAJIPLG LAMBAT TGL 20 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA KPPN JIKA JATUH PD PD HARI KERJA HARI LIBUR BERIKUTNYA 57
  55. 55. Jenis-Jenis SPT PPh Orang Pribadi dan Penggunaannya1770 • 1770 S1770 SS 58
  56. 56. PPh Pasal 22 59
  57. 57. DEFINISI DAN OBJEK PPh ps. 22Pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lainnya. Impor Barang Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJA, bendaharawan pemerintah pusat/daerah. Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh BUMN/D yang dananya dari belanja negara/daerah. Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha lainnya yang bergerak di bidang bahan bakar jenis Pertamax, Pertamax Super dan gas. Dan lain-lain ditentukan dengan UU.
  58. 58. BUKAN OBJEK PPh PASAL 22 Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak tidak terutang PPh. Dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh pasal 22. Impor Barang yang dibebaskan dari Bea Masuk. Impor sementara jika akan di ekspor kembali. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.2.000.000 dan tdk meru- pakan pembayaran yang terpecah-pecah. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum/PDAM, dan benda pos. Atas impor emas batangan yg akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan emas untuk tujuan ekspor dinyatakan dengan SKB. Pembayaran/pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh KPN. Re-impor barang-barang yg telah diekspor utk tujuan perbaikan, penger- jaan dan pengujian.
  59. 59. PEMUNGUT PPh PASAL 22Pemungut PPh pasal 22: Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang; Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat Pusat ataupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian barang; Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan/atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada angka 4; Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN; Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri; Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
  60. 60. Barang yang tergolong sangat mewah meliputi: • pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah); • kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); • rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan luas bangunan lebih dari 500 m2 (lima ratus meter persegi); • apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m2 (empat ratus meter persegi); • kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc.Besarnya Pajak Penghasilan yang harus dipungut oleh Pemungut Pajak adalahsebesar 5% (lima persen) dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilaidan Pajak Penjualan atas Barang mewah (PPN dan PPn BM).
  61. 61. TARIF PPh PASAL 22• Importir yang memiliki API (angka pengenal importir); tarif 2.5% – PPh pasal 22 = 2.5% x Nilai Impor• Importir yang tidak memiliki API, tarif 7.5% – PPh pasal 22 = 7.5% x Nilai Impor• Barang impor yang tidak dikuasai; tarif 7.5% dari harga jual lelang – PPh pasal 22 = 7.5% x Harga Jual Lelang• Atas pembelian barang yang dananya dari APBN/D; tarif 1.5% – PPh pasal 22 = 1.5% x Pembelian dalam negeri• Penebusan premium, solar, pertamax o/ SPBU swasta; tarif 0.3% – PPh pasal 22 = 0.3% x Penjualan• Penebusan premium, solar, pertamax o/ SPBU Pertamina; tarif 0.25% – PPh pasal 22 = 0.25% x Penjualan• Atas penjualan minyak tanah, gas LPG, pelumas; tarif 0.3% – PPh pasal 22 = 0.3% x Penjualan
  62. 62. BENDAHARA SEBAGAI PEMUNGUT PPh PASAL 22 Keputusan Menkeu No.392/KMk.03/2001 jo. Permenkeu No.154/PMK.03/2010 DITJEN ANGGARAN BENDAHARA PEMERINTAH PUSAT/DAERAH BENDAHARA BEA & CUKAI YG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BARANG MEMUNGUT PPh PASAL 22 65
  63. 63. DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANGJUMLAHNYA PALING BANYAK Rp2.000.000,- DANTIDAK MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TERPECAH-PECAH DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKBPEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKARMINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DANBENDA BENDA POS DILAKUKAN OTOMATIS TANPASKB 66
  64. 64. SAAT PEMUNGUTANPADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN TARIF 1,5% DARI HARGA/NILAI PEMBELIAN BARANG JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI 67
  65. 65. BUKTI PEMUNGUTAN SSPLEMBAR KE-1 WAJIB PAJAK REKANANLEMBAR KE-2 KPP MELALUI KPPNLEMBAR KE-3 KPP SBG LAMPIRAN SPT MASA BENDAHARA KANTOR PENERIMA PEMBAYARANLEMBAR KE-4 (BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO)LEMBAR KE-5 PEMUNGUT PPh PSL 22 68
  66. 66. TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 22DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN DISETOR PADA HARI YANG SAMA KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN DITANDATANGANI OLEH BENDAHARA 69
  67. 67. TATA CARA PELAPORAN PELAPORAN PPh PASAL 22 SPT MASA F.1.1.32.02 KE KPP/KP2KP SELAMBAT-LAMBATNYA 14 HARI SETELAH BULAN TAKWIM BERAKHIRJIKA JATUH PADA HARI LIBURPADA HARI KERJA BERIKUTNYA 70
  68. 68. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 22Drs. Delta, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli komputer Rp11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.Penghitungan PPh Pasal 22Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, makaRp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% = Rp 150.000,-*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera di kuitansi tsb dikalikan 100/110Apabila rekanan tidak memiliki NPWP makaPPh pasal 22 terutang :Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% x 200% =Rp300.000,- 71
  69. 69. PERHATIAN !!!– Untuk memudahkan pengadministrasian baik itu penyetoran dan pelaporan pajak, dianjurkan kepada bendaharawan untuk bekerja sama/berbelanja HANYA dengan rekanan yang telah memiliki NPWP DAN telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).– Mintalah Faktur Pajak dari rekanan yang telah dikukuhkan sebagai PKP, setiap melakukan transaksi pembelian barang. Faktur Pajak dibuat/diterbitkan oleh rekanan bukannya oleh bendaharawan.– Setiap rekanan yang telah memiliki NPWP BELUM TENTU berhak menerbitkan Faktur Pajak . Pastikan rekanan tersebut telah dikukuhkan sebagai PKP.
  70. 70. – Setiap rekanan/WP yang menerbitkan/membuat Faktur Pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP, diancam pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak dan paling banyak 6 (enam) kali julah pajak dalam faktur pajak (Pasal 39A huruf b UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2010.
  71. 71. PPh Pasal 23 74
  72. 72. PEMOTONG PPh PASAL 23  Badan Pemerintah.  Subjek Pajak Dalam Negeri.  Penyelenggara Kegiatan.  Badan Usaha Tetap (BUT)  Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya.  Orang Pribadi sebagai WP yang ditunjuk oleh Kepala KPP.
  73. 73. PEMOTONG PPh PASAL 23/26 Peraturan Menkeu No.244/PMK.03/2008 BENDAHARA PEMERINTAH PUSATBENDAHARA PEMERINTAH DAERAH BADANYANG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS OBJEK PPh Pasal 23 76
  74. 74. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGANKEGIATAN SELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGANPENGGUNAAN HARTAIMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:• JASA TEKNIK;• JASA MANAJEMEN;• JASA KONSULTAN HUKUM,• JASA KONSULTAN PAJAK,• JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21YANG BERASAL DARI MODAL :• DEVIDEN• BUNGA• ROYALTI 77
  75. 75. TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI / BADANYG DAPAT MENUNJUKKAN YG MELAKSANAKAN SKB PEMOTONGAN PROYEK PEMERINTAH YG PPh PASAL 23/26 DIDANAI HIBAH ATAU PINJAMAN LN 78
  76. 76. TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23A. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KPD BANK;B. SEWA YG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI;C. DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI WP DALAM NEGERI,KOPERASI, BUMN/D, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT : 1) DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN 2) BAGI PERSEROAN TERBATAS, BUMN/BUMDYG MENERIMA DIVIDEN, KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25 PERSEN DARI JML MODAL YG DISETOR;D. BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TDK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI;F. SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA;G. PENGHASILAN YANG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA ATAS JASA KEUANGAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN YANG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN. 79
  77. 77. TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN PPh PASAL 23 HADIAH DAN SEWA PENGHARGAAN, DAN DEVIDEN, BUNGA JASA LAINNYA DAN ROYALTI TARIF TARIF 15 % 2% JUMLAH BRUTO DASAR PEMOTONGAN JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA 80 TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI
  78. 78. JUMLAH BRUTO OBJEK PPh PASAL 23 JUMLAH BRUTO ADALAH SELURUH JUMLAH PENGHASILAN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN YANG DIBAYARKAN, DISEDIAKAN UNTUK DIBAYARKAN ATAU TELAH JATUH TEMPO PEMBAYARANNYA OLEH BADAN PEMERINTAH, SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI, PENYELENGGARA KEGIATAN, BENTUK USAHA TETAP, ATAU PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA KEPADA WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAU BENTUK USAHA TETAP. TIDAK TERMASUK1. PEMBAYARAN GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN & PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YG DIBAYARKAN OLEH WP PENYEDIA TENAGA KERJA KEPADA TENAGA KERJA YG MELAKUKAN PEKERJAAN, BERDASARKAN Jasa KONTRAK DGN PENGGUNA JASA (HARUS DIBUKTIKAN DGN KONTRAK DAN DAFTAR Catering PEMBAYARAN GAJI DSB); &2. PEMBAYARAN ATAS PENGADAAN/PEMBELIAN BARANG ATAU MATERIAL (HARUS Jasa DIBUKTIKAN DGN FAKTUR PEMBELIAN); Yg telah2. PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA (SBG PERANTARA) UTK SELANJUTNYA dikenakan kecuali PPh DIBAYARKAN KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN DGN FAKTUR TAGIHAN bersifat DARI PIHAK KETIGA DISERTAI PERJANJIAN TERTULIS ); final4. PEMBAYARAN PENGGANTIAN BIAYA (REIMBURSEMENT) YAITU PENGGANTIAN (konstruksi) PEMBAYARAN SEBESAR JUMLAH YG NYATA-NYATA TELAH DIBAYARKAN OLEH PIHAK KEDUA KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN FAKTUR DGN TAGIHAN ATAU BUKTI PEMBAYARAN DARI PIHAK KEDUA KE PIHAK KETIGA 81
  79. 79. Objek Pemotongan PPh Pasal 23No Objek Tarif Dasar Sifat Batas waktu Batas waktu Penghitungan penyetoran pelaporan1 jasa teknik, jasa manajemen, jasa 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln Konstruksi, jasa konsultan berikutnya berikutnya1. Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah 15% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln berikutnya berikutnya2. Sewa dan penghasilan lain 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln sehubungan dengan penggunaan berikutnya berikutnya harta kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan3. Imbalan Jasa Lain 1. Jasa Penilai (appraisal) 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln berikutnya berikutnya 2. Jasa Aktuaris 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln berikutnya berikutnya 3. Jasa Akuntansi,pembukuan dan 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln atestasi laporan keuangan berikutnya berikutnya 4. Jasa Perancanag (design) 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln berikutnya berikutnya 5. Jasa pengeboran (drilling) di 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln bidang penambangan migas,kecuali berikutnya berikutnya yg dilakukan BUT 6. Jasa penunjang di bidang 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln penambangan Migas berikutnya berikutnya 82*tidak termasuk PPN 
  80. 80. Objek Pemotongan PPh Pasal 23 …lanjutanNo Objek Tarif Dasar Sifat Batas waktu Batas waktu Penghitungan penyetoran pelaporan 7. Jasa penambangan dan jasa 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln penunjang di bidang penambangan berikutnya berikutnya selain migas 8. Jasa penunjang di bidang 2% Jumlah 10 bln 20 bln penerbangan dan bandar udara Bruto* berikutnya berikutnya 9. Jasa penebangan hutan 2% Jumlah 10 bln 20 bln Bruto* berikutnya berikutnya 10. Jasa pengelolaan limbah 2% Jumlah 10 bln 20 bln Bruto* berikutnya berikutnya 11. Jasa penyediaan tenaga kerja 2% Jumlah 10 bln 20 bln (outsourcing service) Bruto* berikutnya berikutnya 12. Jasa perantara atau keagenan 2% Jumlah 10 bln 20 bln Bruto* berikutnya berikutnya 13. Jasa di bidang perdagangan surat- 2% Jumlah 10 bln 20 bln surat berharga, kecuali yg di lakukan Bruto* berikutnya berikutnya Bursa Efek, KSEI dan KPEI 14. Jasa kostodian/penyimpanan/penitipan, 2% Jumlah 10 bln 20 bln kecuali yg dilakukan KSEI Bruto* berikutnya berikutnya 15. Jasa pengisian suara (dubbing dan/atau 2% Jumlah 10 bln 20 bln sulih suara Bruto* berikutnya  berikutnya 83*tidak termasuk PPN
  81. 81. Objek Pemotongan PPh Pasal 23 …lanjutanNo Objek Tarif Dasar Sifat Batas waktu Batas waktu Penghitungan penyetoran pelaporan 16. Jasa mixing film 2% Jumlah 10 bln 20 bln Bruto* berikutnya berikutnya 17. Jasa sehubungan dengan software 2% Jumlah 10 bln 20 bln komputer, termasuk perawatan, Bruto* berikutnya berikutnya pemeliharaan dan perbaikan 18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, 2% Jumlah 10 bln 20 bln peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, Bruto* berikutnya berikutnya dan/atau TV Kabel, selain yg dilakukan oleh Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikat sbg pengusaha konstruksi 19. Jasa perawatan/perbaikan 2% Jumlah 10 bln 20 bln /pemeliharaan mesin, peralatan, listrik Bruto* berikutnya berikutnya telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yg dilakukan Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai sertifikat sbg pengusaha konstruksi 20. Jasa maklon 2% Jumlah 10 bln 20 bln Bruto* berikutnya berikutnya 21. Jasa penyelidikan dan keamanan 2% Jumlah 10 bln 20 bln Bruto* berikutnya berikutnya 84*tidak termasuk PPN 
  82. 82. Objek Pemotongan PPh Pasal 23No Objek Tarif Dasar Sifat Batas waktu Batas waktu Penghitungan penyetoran pelaporan 22. Jasa penyelenggara kegiatan 2% Jumlah 10 bln 20 bln Bruto* berikutnya berikutnya 23. Jasa pengepakan 2% Jumlah 10 bln 20 bln Bruto* berikutnya berikutnya 24. Jasa penyediaan tempat dan/atau 2% Jumlah 10 bln 20 bln waktu dalam media masa, media luar Bruto* berikutnya berikutnya ruang atau media lain untuk penyampaian informasi 25. Jasa pembasmi hama 2% Jumlah 10 bln 20 bln Bruto* berikutnya berikutnya 26. Jasa kebersihan atau cleaning service 2% Jumlah 10 bln 20 bln Bruto* berikutnya berikutnya 27. Jasa katering atau tata boga 2% Jumlah 10 bln 20 bln Bruto* berikutnya berikutnya*tidak termasuk PPN 85
  83. 83. TATA CARA PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKAN PENGHASILAN OLEH BENDAHARA & BADAN BUKTI PEMOTONGANF.1.1.33.06 atau 1 UNTUK REKANANF.1.1.33.07 2 LAMPIRAN SPT MASA PPh 3 PASAL 23/26 ARSIP BENDAHARA/BADAN 86
  84. 84. TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 23 JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM BUKTI PEMOTONGAN SELAMA SATU BULAN TAKWIM DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAUKANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA 87
  85. 85. TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 23 MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR SPT MASA PPh PSL 23/26 (F.1.1.32.03) RANGKAP 2 LAMPIRAN* LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26* DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26* LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN SELAMBAT-LAMBATNYA KE KPP/ 20 HARI SETELAH KP2KP BULAN TAKWIM BERAKHIR PD HARI KERJA JIKA JATUH PD BERIKUTNYA HARI LIBUR 88
  86. 86. CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 23Contoh 1Drs. Delta, Bendahara Madrasah Negeri Depok menggunakan jasa pemeliharaankomputer Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.Penghitungan PPh Pasal 23Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, makaRp 11.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 200.000,-*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb dikalikan 100/110Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang :Rp11.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp400.000,-Contoh 2Drs. Yaumin, Bendahara Depdiknas menggunakan jasa biro Iklan untuk memasang Iklandi Media massa dan elektronik dengan total pembayaran Rp 1.100.000.000, (harga ygtertulis di kuitansi) -.Penghitungan PPh Pasal 23Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, makaRp 1.100.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 20.000.000,-*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb dikalikan 100/110Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang : 89Rp1.100.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp4.000.000,-
  87. 87. PPh Pasal 4 ayat (2) 90
  88. 88. OBJEK PPh PASAL 4 (2)Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya (20% x Bruto).Penghasilan dr transaksi saham dan sekuritas lain dibursa efek (0.1%xBruto  kecuali transaksi saham pendiri 0.6%xBruto) Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan (5% x Bruto). Penghasilan tertentu lainnya. Diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  89. 89. BUKAN OBJEK PPh PASAL 4 (2) Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Bunga deposito dan tabungan serta SBI, sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta SBI tdk melebihi Rp 7.500.000,- bukan jumlah terpecah2. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh dana pensiun yang pendiriannya telah disyahkan oleh Menteri Keuangan. Bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemi-likan RS, RSS, kavling utk RS dan RSS, rumah susun sederhana utk dihuni. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yg diterima oleh bukan subjek pajak.
  90. 90. LAIN-LAIN TARIF FINAL Penghasilan yg diterima Orang Pribadi/Badan dari transaksi penjualan saham atau sekuritas lain di bursa efek: – Untuk transaksi semua jenis saham = 0.1% x Bruto. – Untuk transaksi saham pendiri = 0.6% x Bruto. Penghasilan bunga deposito, tabungan, giro, SBI, obligasi dan penghasilan bunga deposito dari simpanan di luar negeri = 20% x Bruto. Penghasilan WP OP dari investor atas penyerahan bangunan dengan kontrak BOT (Build, Operate and Transfer) = 5% x Bruto. Penghasilan transaksi pengalihan hak atas tanah/bangunan= 5%xBruto. Penghasilan yg diterima WP perusahaan pelayaran DN = 1.2% x Bruto. Penghasilan yg diterima WP perusahaan pelayaran dan/atau penerbangan luar negeri = 2.64% x Bruto. Penghasilan perusahaan penerbangan dlm negeri berdasarkan perjanjian kontrak (charter) = 1.8% x Bruto (bersifat tidak final)
  91. 91. Contoh 1 PPh Pasal 4 ayat (2) :Instansi X (NPWP : 00.123.456.7-115.000) melakukan pengadaan JasaPelaksanaan Konstruksi (pembangunan gedung) yang dilakukan oleh PT.Konstruksi (NPWP : 02.777.777.7-115.000) pengusaha yang memilikikualifikasi sebagai usaha kecil dengan nilai Jasa sebesar Rp 500.000.000(lima ratus juta rupiah) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 02 Juli 2011. Maka pajakyang harus dipotong oleh Instansi X atas jasa tersebut adalah :Nilai Kontrak Rp 500.000.000PPN Rp 50.000.000Total tagihan dari rekanan (PT. Konstruksi) Rp 550.000.000PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong :Tarif X Nilai Jasa : 2% X Rp 500.000.000 = Rp 10.000.000PPN dipungut : 10% X Rp 500.000.000 = Rp 50.000.000Total PPN dan PPh dipungut/dipotong = Rp 60.000.000Dibayar kepada rekanan (total tagihan dari rekanan – total PPN dan PPhdipungut/dipotong) : Rp 550.000.000 - Rp 60.000.000 = Rp490.000.000
  92. 92. Contoh 2 PPh Pasal 4 ayat (2) :Instansi Y menyewa gedung untuk tempat belajar siswa kepadaPulan (NPWP : 07.777.777.7-115.000), selama 2 bulan dengan hargasewa sebesar Rp 4.000.000 pada tanggal 07 Juli 2010.Maka pajak yang harus dipotong oleh Instansi Y atas jasa tersebutadalah :PPh Pasal 4 ayat (2) = Tarif X Harga Sewa= 10% X 4.000.000 = Rp 400.000Dibayar kepada Pulan (Harga sewa – PPhdipotong) : Rp 4.000.000 - Rp 400.000 = Rp 3.600.000.
  93. 93. PPN 96
  94. 94. PENGERTIAN PAJAK PAJAK PENJUALAN PERTAMBAHAN ATAS BARANG MEWAH NILAI (PPN) (PPn BM) PAJAK YG DIKENAKANPAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG ATAS KONSUMSI YG BERDSRKAN KMK BARANG DAN JASA TERGOLONG BRG MEWAH DI DALAM DAERAH PABEAN WILAYAH RI YG DI DALAMNYA BERLAKU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN 97
  95. 95. SYARAT PEMUNGUTAN PPN : • ADANYA PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN; • YANG DISERAHKAN BARANG KENA PAJAK / JASA KENA PAJAK; • YANG MENYERAHKAN ADALAH PENGUSAHA KENA PAJAK. 98
  96. 96. BARANG KENA PAJAK (BKP) BARANG BARANG BERWUJUD TIDAK BERWUJUDSIFAT/HUKUMNYA BARANG BERGERAK YANG DIKENAKAN PPN BARANG TIDAK BERGERAK 99
  97. 97. JASA KENA PAJAK (JKP) SETIAP KEGIATAN PELAYANAN BERDASARKAN SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM YANG MENYEBABKAN BARANG/FASILITAS/KEMUDAHAN/HAK, TERSEDIA UTK DIPAKAI TERMASUK JASA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN/PERMINTAANDGN BAHAN DAN ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN DIKENAKAN PPN 100
  98. 98. PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) ORANG PRIBADI/ BADAN DALAM BENTUK APAPUN DALAM LINGKUNGAN PERUSAHAAN ATAU PEKERJAANNYA- MENGHASILKAN BARANG;- MENGIMPOR BARANG;- MENGEKSPOR BARANG;- MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN;- MEMANFAATKAN BRG TDK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN;- MELAKUKAN USAHA JASA; ATAU- MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN YG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP YG DIKENAKAN PPN; TIDAK TERMASUK PENGUSAHA KECIL YG MEMILIH KECUALI PENGUSAHA KECIL UTK DIKUKUHKAN MENJADI101 PKP.
  99. 99. PENGUSAHA KECIL KMK No. 68/KMK.03/2010 TGL. 23 MARET 2010 Berlaku Mulai 1 APRIL 2010 PENGUSAHA YG DLM LINGKUNGAN PERUSAHAAN/PEKERJAANNYA MELAKUKAN PENYERAHAN BKP DAN ATAU JKP PEREDARAN BRUTO TDK LEBIH DARI Rp 600 JUTA SETAHUNCatatan :Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun bukuperedaran bruto lebih dari Rp 600.000.000,- maka pengusaha inimemenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkanusahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP selambat-lambatnyapada akhir bulan berikutnya. 102
  100. 100. DASAR PENGENAAN PAJAKHARGA JUAL HARGA PENGGANTI SEBAGAI DASARNILAI IMPOR PENGHITUNGAN PPN YANG TERUTANGNILAI EKSPOR NILAI LAINYG DITETAPKAN MENKEU 103
  101. 101. PEMUNGUT PPN (Sejak 1 Januari 2004) KMK No. 563/KMK.03/2003 BENDAHARABENDAHARA PEMERINTAH KPPN PUSAT/DAERAH 104
  102. 102. OBJEK PEMUNGUTAN PPn BM PENYERAHAN BKP YANG BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TERGOLONG SEBAGAI BARANG MEWAH OLEH PABRIKAN 105
  103. 103. KELOMPOK BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPNBARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG DIAMBILLANGSUNG DARI SUMBERNYA, YAITU :MINYAK MENTAH (CRUDE OIL), GAS BUMI, PANAS BUMI, PASIR DAN KERIKIL,BATUBARA SEBELUM DIPROSES MENJADI BRIKET BATUBARA DAN BIJIH BESI,BIJIH TIMAH, BIJIH EMAS, BIJIH TEMBAGA, BIJIH NIKEL, DAN BIJIH PERAKSERTA BIJIH BAUKSITBARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEHRAKYAT BANYAK, YAITU :BERAS, GABAH, JAGUNG, SAGU, KEDELAI, DAN GARAM BAIK YANGBERYODIUM MAUPUN YANG TIDAK BERYODIUM, DAGING, TELUR SUSU, BUAHMAKANAN DAN MINUMAN YANG DISAJIKAN DI HOTEL, RESTORAN, RUMAHMAKAN, WARUNG, DAN SEJENISNYA, TIDAK TERMASUK MAKANAN DANMINUMAN YANG DISERAHKAN OLEH JASA BOGA ATAU CATERINGUANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT-SURAT BERHARGA 106
  104. 104. KELOMPOK JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN JASA DI BIDANGPELAYANAN KESEHATAN MEDIK, MELIPUTI :• JASA DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DAN DOKTER GIGI, DAN DOKTER HEWAN;• JASA AHLI KESEHATAN SEPERTI AKUPUNTUR, AHLI GIGI, AHLI GIZI, DAN FISIOTERAPI;• JASA KEBIDANAN DAN DUKUN BAYI;• JASA PARAMEDIS DAN PERAWAT DAN• JASA RUMAH SAKIT, RUMAH BERSALIN, KLINIK KESEHATAN, LABORATURIUM KESEHATAN, DAN SANOTARIUMPELAYANAN SOSIAL, MELIPUTI :• JASA PELAYANAN PANTI ASUHAN DAN PANTI JOMPO;• JASA PEMADAM KEBAKARAN KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL;• JASA PEMBERIAN PERTOLONGAN PADA KECELAKAAN;• JASA LEMBAGA REHABILITASI KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL;• JASA PEMAKAMAN TERMASUK KREMATORIUM; DAN• JASA DIBIDANG OLAHRAGA KECUALI YANG BERSIFAT KOMERSIAL• PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO• JASA KEUANGANKEAGAMAAN, MELIPUTI :• JASA PELAYANAN DI RUMAH IBADAH;• JASA PEMBERIAN KHOTBAH ATAU DAKWAH; DAN 107• JASA LAINNYA DIBIDANG KEAGAMAAN
  105. 105. KELOMPOK JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN JASA DI BIDANGPENDIDIKAN, MELIPUTI :• JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH ; DAN• JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI LUAR SEKOLAH, SEPERTI KURSUSKESENIAN DAN HIBURAN YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK TONTONAN, TERMASUK JASADIBIDANG KESENIAN YANG TIDAK BERSIFAT KOMERSIALPENYIARAN YANG BUKAN BERSIFAT IKLAN DAN TIDAK DIBIAYAI OLEH SPONSOR YANGBERTUJUAN KOMERSIALANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR, YAITU : JASA ANGKUTNA DI DARAT, LAUT, DAN DISUNGAI YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH ATAU SWASTATENAGA KERJAPERHOTELAN, MELIPUTI :• JASA PERSEWAAN KAMAR TERMASUK TAMBAHANNYA DI HOTEL, RUMAH PENGINAPAN, MOTEL, LOSMEN, HOSTEL SERTA FASILITAS YANG TERKAIT DENGAN KEGIATAN PERHOTELAN UNTUK TAMU YANG MENGINAP; DAN• JASA PERSEWAAN RUANGAN UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN DI HOTEL, RUMAH PENGINAPAN, MOTEL, LOSMEN, DAN HOSTELJENIS JASA YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJALANKANPEMERINTAHAN SECARA UMUM 108
  106. 106. KELOMPOK BKP TERTENTU YANG ATASIMPORNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUTAN DI AIR, ALAT ANGKUTAN DI BAWAH AIR, ALAT ANGKUTAN DI UDARA, KENDARAAN LAPIS BAJA, KENDARAAN ANGKUTAN KHUSUS LAINNYA, DAN KOMPONEN ATAU BAHAN YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI OLEH PT. PINDAD UNTUK KEPERLUAN TNI DAN POLRI YANG BELUM DIBUAT DI DALAM NEGERI VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN) BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI) PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGAARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA 109
  107. 107. KELOMPOK BKP/JKP TERTENTU YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN JASA YANG DITERIMA OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL YANG MELIPUTI : JASA PERSEWAAN KAPAL, JASA KEPELABUHAN MELIPUTI JASA TUNDA, JASA PANDU, JASA TAMBAK, DAN JASA LABUH, SERTA JASA PERAWATAN ATAU REPARASI (DOCKING) KAPAL JASA YANG DITERIMA OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL YANG MELIPUTI : JASA PERSEWAAN PESAWAT UDARA DAN DAN JASA PERAWATAN ATAU REPARASI PESAWAT UDARA JASA PERAWATAN ATAU REPARASI KERETA API YANG DITERIMA OLEH PT. KERETA API INDONESIA JASA YANG DISERAHKAN OLEH KONTRAKTOR UNTUK PEMBORONGAN BANGUNAN (RS, RSS, RUMAH SUSUN SEDERHANA, KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI) PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA 110
  108. 108. KELOMPOK BKP/JKP TERTENTU YANG ATAS PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN RUMAH SEDERHANA, RUMAH SANGAT SEDERHANA, RUMAH SUSUN SEDERHANA, PONDOK BORO, ASRAMA MAHASISWA DAN PELAJAR SERTA PERUMAHAN LAINNYA, YANG BATASANNYA DITETAPKAN OLEH MENKEU SETELAH MENDENGAR PERTIMBANGAN MENTERI PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH SENJATA, AMUNISI, ALAT ANGKUTAN DI AIR, ALAT ANGKUTAN DI BAWAH AIR, ALAT ANGKUTAN DI UDARA, KENDARAAN LAPIS BAJA, KENDARAAN ANGKUTAN KHUSUS LAINNYA, DAN KOMPONEN ATAU BAHAN YANG DIPERLUKAN DALAM PEMBUATAN SENJATA DAN AMUNISI OLEH PT. PINDAD UNTUK KEPERLUAN TNI DAN POLRI VAKSIN POLIO DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PEKAN IMUNISASI NASIONAL (PIN) BUKU-BUKU PELAJARAN UMUM, KITAB SUCI, DAN BUKU-BUKU PELAJARAN AGAMA KAPAL LAUT, KAPAL ANGKUTAN SUNGAI, KAPAL ANGKUTAN DANAU DAN KAPAL ANGKUTAN PENYEBERANGAN, KAPAL PANDU, KAPAL TUNDA, KAPAL PENANGKAP IKAN, KAPAL TONGKANG DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PELAYARAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN PELAYARAN NIAGA NASIONAL ATAU PERUSAHAAN PENANGKAPAN IKAN NASIONAL PESAWAT UDARA DAN SUKU CADANG SERTA ALAT KESELAMATAN PENERBANGAN ATAU ALAT KESELAMATAN MANUSIA, PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA NASIONAL KERETA API DAN SUKU CADANG SERTA PERALATAN UNTUK PERBAIKAN ATAU PEMELIHARAAN SERTA PRASARANA YANG DIIMPOR DAN DIGUNAKAN OLEH PT. KERETA API INDONESIA (KAI) PERALATAN YANG DIGUNAKAN UNTUK PENYEDIAAN DATA BATAS DAN PHOTO UDARA WILAYAH NEGARA R.I YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA 111
  109. 109. BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPNAtas Impor Barang Kena Pajak, yaitu :a. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebutb. Makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikanc. Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanan 112
  110. 110. BKP & JKP YANG DIBEBASKAN DARI PPNAtas penyerahan di dalam negeri :a. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang, yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebutb. Makanan ternak, unggas, dan ikan dan atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas dan ikanc. Barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan dengan cara tertentud. Bibit dan atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran atau perikanane. Air bersih yang dialirkan melalui pipa atau dialirkan dengan cara lain baik oleh Perusahaan Air Minum milik Pemerintah maupun Swastaf. Listrik, kecuali untuk perumahan dengan daya di atas 6600 Watt 113
  111. 111. TARIF PPN DAN PPn BM TARIFPPN EKSPOR PPn BM10 % PPN 0 % 10, 20 30, 40 50, 200DENGAN PERATURAN PEMERINTAH DAPAT DIUBAH SERENDAH- 5% RENDAHNYA 10% SETINGGI- 15% TINGINYA 200% 114
  112. 112. SAAT DAN DASAR PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA KEPADA PKP REKANAN DASAR PEMUNGUTAN PEMBAYARAN OLEH BENDAHARA TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM CONTOHTIDAK TERUTANG PPn BM TERUTANG PPn BM 20% YG DIPUNGUT PPN YG DIPUNGUT • PPN 10/130 10/110 • PPn BM 20/130 115 DASAR PEMUNGUTAN
  113. 113. TATA CARA PEMUNGUTAN REKANAN MENYAMPAIKAN TAGIHAN KEPADA BENDAHARA SSP FAKTUR PAJAK 1DIISI OLEH DAN 2 ATAS NAMA 3 REKANAN KPP ARSIP PKP REKANAN DITANDATANGI OLEH BENDAHARABENDAHARAWAN DICAP OLEH BENDAHARA DISETOR TGL ..... DAN DITANDATANGANI BENDAHARA
  114. 114. TATA CARA PENYETORAN DISETOR 1 PKP REKANAN SSP KPP MELALUI BANK/POS 2 3 LAMPIRAN SPT MASA PPN 4 BANK PERSEPSI/POS & GIRO 5 ARSIP BENDAHARA BANK PERSEPSI/ KANTOR POS DAN GIRO DLM HAL TGL 7 SELAMBAT-LAMBATNYA BERTEPATAN DGN HARI LIBUR, TGL 7 BULAN TAKWIMMAKA PENYETORAN DILAKUKAN BERIKUTNYA SETELAH PD HARI KERJA BERIKUTNYA MASA PAJAK BERAKHIR 117
  115. 115. TATA CARA PELAPORAN PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARA KPP DGN DILAMPIRI 1 LAPORAN FP LEMBAR KE-3 PEMUNGUTAN 2 ATASAN BENDAHARA)* 3 PPN/PPn BM ARSIP BENDAHARA*) *) DLM HAL PEMUNGUT PPN/PPn BM ADALAH BENDAHARAPEMERINTAH PUSAT, LEMBAR KE-2 ADALAH ARSIP BENDAHARA DALAM HAL AKHIR BULAN BERIKUTNYA SELAMBAT-LAMBATNYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIRJATUH AKHIR BULAN BERIKUTNYA SETELAH PADA HARI LIBUR PELAPORAN MASA PAJAK BERAKHIR DILAKUKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYADLM HAL BANK PEMERINTAH ATAU BANK PEMBANGUNAN DAERAH BERTINDAK SBG “KASIR”DARI BENDAHARAWAN PEMERINTAH (MIS: PROYEK INPRES), MAKA FAKTUR PAJAK DANSSP DITERUSKAN KE BANK YBS MELALUI BENDAHARA. YG DIWAJIBKAN UTK MEMUNGUTDAN MELAPOR ADALAH BANK YBS 118
  116. 116. PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN OLEH DALAM HAL PEMBAYARAN TDK MELEBIHI DARI JML Rp 1.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH PERTAMINA ATAS JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN PENERBANGAN ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DAN ATAU DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN UNTUK PEMBEBASAN TANAH, KECUALI PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN TANAH OLEH REAL ESTATE ATAU INDUSTRIAL ESTATEUNTUK PENYERAHAN BKP/JKP YG MEMPEROLEH FASILITAS PPN TDKDIPUNGUT 119
  117. 117. PEMBAYARAN YANG TIDAK MELEBIHI JUMLAH Rp 1.000.000,00 DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPECAH-PECAH YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPN/PPn BM CONTOHA HARGA JUAL Rp 800.000,00 PPN= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00 PPn BM=20 % X Rp 800.000 Rp 160.000,00 HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp 1.040.000,00 DIPUNGUT Rp 1.040.000,- > Rp 1.000.000,- PPN/PPn BMB HARGA JUAL Rp 800.000,00 PPN= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00 PPn BM= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00 HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp 960.000,00 TIDAK DIPUNGUT Rp 960.000,-  Rp 1.000.000,- PPN/PPn BM DIPUNGUT PPN/PPn BM : PPN/PPn BM TERUTANG - PENYERAHAN OLEH BKN PKP DISETOR SENDIRI - DENGAN PO/SPK OLEH PKP 120
  118. 118. Bea Meterai
  119. 119. BEA METERAI Dokumen menyangkut dengan kontrak/perjanjian dikenakan Bea Meterai dengan tarif Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).Surat yang memuat jumlah uang , yaitu :• yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dikenakan Bea Meterai;

×