materi diskusi publik ALSA LC UNSOED 2014 - Pak Sabir

1. PENEGAKAN DISIPLIN DAN HUKUM DALAM
PROFESI DOKTER
Dr. Sabir Alwy, SH, MH

2. JUMLAH PENGADUAN KE MKDKI = 248
Awal Januari 2014
9 11
20
36
49
35
23
64
1
0
10
20
30
40
50
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Pengaduan

3. Dr (GP); 83
Bedah ; 65
Obsgyn;41
Internist, 10
Anak;
21
Mata; 7 Anastesi; 9 Saraf; 10
Kulit Kel, 1
Paru, 5
Drg (GP) ; 8
Jantung ; 9
Ortopedi ; 12
Peny. Dlm;
17
Urologi, 2
Radiologi ,
2
Orthodonsi , 2
Prostodonsi, 4
THT; 3
Forensik; 3
Kesehatan jiwa;
2
Bukan dokter , 2
No Name, 1
Other; 18
Bedah mulut, 2
Dokter asing , 1
Bukan dokter , 2
Other, 21
PROFESIONAL MEDIS YG DIADUKAN
BERDASARKAN SPESIALISASI

4. SUMBER PENGADUAN
Masyarakat Institusi Tenkes
MASYARAKAT = 233
INSTITUSI = 9
Dinkes
RS
Depkes
Asuransi
TEN-KES = 6
Dr/Drg
4

5. Tahun 2007
 Jakarta : 5
 Tangerang : 1
 Cirebon : 1
 Semarang : 1
 Yogyakarta : 1
 Riau : 1
 Sorong : 1
Tahun 2006
 Jakarta : 5
 Lampung : 1
 Surabaya : 1
 Banjarmasin: 1
 Solo : 1
Tahun 2008
 Jakarta : 10
 Tangerang : 2
 Medan : 1
 Bandung : 1
 Batam : 1
 Bengkulu : 1
 Kalbar : 1
 Bogor : 1
 Depok : 1Tahun 2009
 Jakarta :15
 Jatim :4
 Kepri :2
 Sumut :3
 Sulsel : 1
 Sulteng : 1
 Kalbar : 2
 Jabar : 3
 Banten : 4
 DIY : 1
Tahun 2010
 Tangerang : 4
 Sumut : 1
 Kepri : 1
 Jakarta : 33
 Jabar : 3
 Jatim : 4
 NTB : 1
 Kaltim : 1
 Sulsel : 1
Tahun 2011
 Jakarta : 15
 Jatim : 4
 Jateng : 2
 Jabar : 2
 DIY : 1
 Lampung : 1
 Sulteng : 1
 Sumut : 2
 Sumsel : 1
 Tangerang : 3
 Bali : 1
 Kepri : 1

6.  Tahun 2012
 Jakarta : 6
 Bandung : 4
 Kupang : 1
 Madiun : 2
 Surabaya : 1
 Tangerang : 4
 Palembang : 1
 Bogor : 1
 Kepri : 1
 Depok : 1
 Medan : 1
Tahun 2013
• Jakarta : 23
• Riau : 3
•Tangerang : 2
• Palembang : 1
• Jateng : 2
• Jabar : 10
• Jatim : 4
• Sumut : 9
• NAD : 1
• Kalsel : 2
• Bengkulu : 1
• Lampung : 1
• DIY : 1
• Sulsel : 1
• Bali : 1
• Jambi : 1
Tahun 2014
• Jakarta : 1

7. PERMASALAHAN YG DIADUKAN
 KOMUNIKASI
 INGKAR JANJI
(DISHONESTY/FRAUD)
 PENELANTARAN
 PEMBIAYAAN
 STANDAR PELAYANAN
 KASUS RUMAH TANGGA
 KOMPETENSI
 IKLAN
7% 6% 4%
2%59%
4%
18%
Komunikasi Dishonesty
Penelantaran Pembiayaan
Std Pelayanan RT
Kompetensi

8. DALAM MELAKSANAKAN PRAKTIK
KEDOKTERAN, HARUS DILAKUKAN
SESUAI DENGAN:
1. STANDAR PELAYANAN,
2. STANDAR PROFESI DAN
3. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SUMBER: UUPK

9. HUBUNGAN HUKUM DOKTER DENGAN PASIEN
DOKTER
PRODUSEN
JASA
HAK &
KEWAJIBAN
DOKTER
PASIEN
KONSUMEN
JASA
HAK &
KEWAJIBAN
PASIEN
OBYEK UPAYA
YANKES
CERMAT
HATI-HATI
TRANSAKSI TERAPEUTIK
SALING
BERKOMUNIKASI
SURAT
-INFORMED CONSENT
-MEDICAL RECORD (RM)

10. TUGAS MKDKI
1. Menerima pengaduan, memeriksa, dan
memutuskan kasus pelanggaran disiplin
dokter dan dokter gigi yang diajukan.
2. Menyusun pedoman dan tata cara
penanganan kasus pelanggaran disiplin
dokter dan dokter gigi.

11. PERAN MKDKI DLM PRAKTIK KEDOKTERAN
1. Lembaga yang berwenang untuk menentukan
ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter
dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu
kedokteran dan kedokteran gigi.
2. Untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter
gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran
yaitu penegakan aturan-aturan atau ketentuan
penerapan keilmuan kedokteran

12. ALUR TATACARAPENANGANAN KASUS PELANGGARAN
DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MAJELIS PEMERIKSAAWAL
Setiap orang atau
kepentingan yang
dirugikan
Pengaduan
Tertulis/Lisan
Penetapan Majelis
Pemeriksa Awal
Pemeriksa Awal
Menolak karena Hal-
hal :
Pelanggaran Etik Pelanggaran Disiplin
P E L A K S A N A A N K E P U T U S A N
Kepada
Pengadu
Sekretariat MKDKI/ MKDKI
Prov
Penetapan Majelis Pemeriksa
oleh Ketua MKDKI
Organisasi Profesi

13. ALUR TATACARAPENANGANAN PELANGGARAN DISIPLIN
KEDOKTERAN OLEH MAJELIS PEMERIKSADISIPLIN
Pemeriksaan Awal
Pelanggaran Disiplin
Penetapan Majelis
Pemeriksa o/Ketua
MKDKI
Pemeriksaan
Proses Pembuktian
KEPUTUSAN
Bebas / tidak
bersalah
Peringatan tertulis Rekomendasi
pencabutan SIP/STR
Mengikuti Pendidikan/
pelatihan
P E L A K S A N A A N K E P U T U S A N
Sekretariat
MKDKI/MKDKi-P
Sekretariat
MKDKI/MKDKI-P
Sekretariat
MKDKI/MKDKI-P
Sekretariat
MKDKI/MKDKI-P
KKI
STR
Dinkes
Kab/Kota
SIP
KKI
Dokter/ dokter
gigi
Dokter/
dokter gigi
Dokter/
dokter gigi
Institusi
Pendidikan
Kolegium

14. Pasal 66 UUPK :
(1) Setiap orang yang mengetahui atau
kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter
atau dokter gigi dalam menjalankan praktik
kedokteran dapat mengadukan secara tertulis
kepada Ketua MKDKI
(2) …….
(3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan (2) tidak menghilangkan hak setiap orang
untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana
kepada pihak yang berwenanga dan/atau
menggugat kerugian kepada pengadilan

15. Risiko (Risks) Medis ≠ Risiko (Risks)
Dalam Hukum

16. Risiko Medis  Kejadian-kejadian/kerugian yang
terjadi yang tidak bisa dihindari,
baik diketahui dokter maupun
tidak diketahui oleh dokter
Risiko dlm Hukum Kejadian / kerugian yang
timbul tidak disebabkan oleh
perbuatan para pihak-pihak
(bencana alam, atau suatu
kejadian tidak diharapkan)
( Hal ini mirip dengan Adverse Events/KTD )

17. Malpraktik
“ Mal Practice”  “ Bad Practice
“PraktikYang Jelek/Buruk”

18. Malpraktik Menurut Teori
dan Doktrin
Intensional  dalam hukum “Dolus” Professional
Miscondact
“ Pelanggaran – pelanggaran terhadap standar dan
dilakukan dengan sengaja”
Contoh : - membuat keterangan palsu
- membuka rahasia pasien dengan
sengaja
- aborsi ilegal
- dsb

19. II.Negligence  dalam hukum
“ Culpa”
Bukan sengaja  Kelalaian
Contoh : - melakukan sesuatu yang tidak
seharusnya dilakukan
- melakukan tetapi tidak sempurna
- dsb

20. III. Lack Of Skill
Kompetensi kurang/ diluar kompetensi
(kewenangan)
Contoh : - melakukan tidakan medis
bukan kompetensinya
- dsb

21. Malpraktik Secara Yuridis
 UU No.36Tahun 2009 tentang kesehatan dan
UU No.29Tahun 2004 tentang Praktik
kedokteran tidak mengenal istilah
malpraktik??
 UU No.36Tahun 2009 tentang Kesehatan
mengenal istilah “Kesalahan/kelalaian”
 UU No.29Tahun 2004 tentang Praktik
kedokteran mengenal istilah “Kesalahan”
(pasal 1 angka 14)

22. Praktik Kedokteran yang mana, bila
terjadi Dugaan Pelanggaran Profesi dokter
yang dapat diproses pada bidang Hukum??
Untuk dibidang Pidana :
1. Sengaja melanggar standar
(miscondact/Dolus/Niat)
2. Melakukan Praktik tidak Kompeten (Lach
Of Skill)

23. Dibidang Hukum Perdata :
 Dengan sengaja (Misconduct/Dolus/niat)
 Negligence (culpa/lata & lepis/lalai)
 Lach Of Skill

24. Kasus Dokter Dewa Ayu di Manado,
ditemukan Kekeliruan penerapan Hukum :
ada 4 pertimbangan MA :
1. Hasil Dr. Forensik keadaan korban lemah
dan status penyakit berat
2. Terdakwa tidak menyampaikan keluarga
kemungkinan yang dapat terjadi
3. Perbuatan korban menyebabkan
terjadinya emboli udara/paru
4. Ada hubungan kausal menyebabkan
kematian

25. Emboli paru terjadi  karena ada udara 35 cc
yang masuk 30 menit lewat infus sebelum
dilakukan operasi Secsio oleh Dr. Dewa Ayu
( Keterangan Ahli Forensik Johannis F. Mallo)

26. CONTOH KASUS I
Melahirkan dalam air (water birth) yang
dilakukan RS.
Permasalahan pada kasus ini:
1. Apakah dapat dibenarkan dan secara
yuridis legal?
2. Cara melahirkan dalam air ini belum
mempunyai standar yang dibuat oleh
Kolegium (standar profesi)
3. Tidak memiliki standar di RS (standar
pelayanan dan SPO)
4. Tidak dilakukan pengawasan dan siapa
yang bertanggung jawab

27. CONTOH KASUS II
Seorang ibu mengeluh perut terasa keras dan datang ke dokter,
diagnosis ovarial cyste dan dianjurkan untuk dioperasi. Pasien
menderita diabetes melitus. Diadukan karena diduga melanggar
disiplin kedokteran. Hasil pemeriksaan di MKDKI:
-Dokter memutuskan operasi tanpa indikasi medis
-Tidak ada kista di ovarium
-Anastesi oleh perawat bukan dokter anastesi
-Melakukan appendiktomi bukan kewenangannya
-Tidak jujur, mengaku ada perlengketan tetapi tidak ada
-Tidak ada informed consent yang ditandatangani
pasien/keluarganya
-Tidak ada SIP
-Rekam medis tidak lengkap
Permasalahan pada kasus ini:
1. Kenapa dokter tetap diberi kesempatan operasi di RS
walaupun tidak ada SIP, informed consent, anastesi oleh
perawat?
2. Siapa saja yang bertanggung jawab?
3. Sejauh mana pengawasan terhadap dokter dan RS?

28. CONTOH KASUS III
Seorang bapak ada tumor di usus lalu ditangani oleh
dokter bedah dan disarankan operasi segera. Persiapan
operasi dilakukan di rumah lalu masuk RS langsung
operasi. Setelah operasi pasien mengeluh demam, mual,
kembung beberapa hari. Lalu dengan paksa pindah RS dan
dilakukan operasi ulang, ditemukan lubang di usus akibat
operasi pertama.
Permasalahan pada kasus ini:
1. Apa benar operasi tumor pada usus cukup persiapan
dirumah?
2. Dokter tidak ada SIP di RS tetap operasi dilakukan?
3. Apakah RS tidak punya peranan untuk ikut menentukan
bila persiapan operasi tidak cukup?
4. Siapa saja yang bertanggung jawab dalam operasi
tersebut?
5. Bagaimana pengawasan dokter yang praktik tetapi tidak
memiliki SIP?

29. Kesimpulan
1. Penegakan Disiplin Ilmu Kedokteran oleh
MKDKI dan Penegakan Hukum untuk
Profesi Kedokteran sepanjang dilakukan
dengan baik dapat memberikan
perlindungan dan kepastian hukum
2. Keputusan MA dr. Dewa Ayu dan kawan-
kawan pada praktik kedokteran
merupakan contoh kekeliruan dalam
penerapan hukum

30. TERIMAKASIH