Makalah ini membahas tentang malpraktek fisioterapi di Indonesia, khususnya menganalisis suatu kasus dimana seorang anak meninggal dunia setelah mendapat penanganan salah dari seorang fisioterapis di rumah sakit. Makalah ini menjelaskan definisi malpraktek medik, standar pelayanan fisioterapi, dan landasan hukum yang berlaku di Indonesia serta membahas kasus tersebut sesuai dengan standar operasional prosedur yang seharus
2. Latar Belakang
Beberapa tahun belakangan kita sering mendengar istilah
malpraktek yang dilakukan oleh tenaga medis. Malpraktek
merupakan kelalaian seorang tenaga medis untuk mempergunakan
tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim
dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka
menurut ukuran di lingkungan yang sama.
Kelalaian yang dimaksud diantaranya adalah kelalaian pada
diagnosa, kelalaian pemberian obat, kelalaian pemberian terapi
atau kelalaian penanganan pasien oleh tenaga medis. Dalam
semua kasus malpraktek , pasien tentu adalah pihak yang
dirugikan. Kerugian yang ditanggung tidak hanya secara materil,
namun lebih dari itu. Bisa saja berupa kerugian secara kejiwaan
dan mental pasien beserta keluarga.
Terlepas dari fenomena tersebut, penulis tergelitik untuk
mengkaji bagaimana sebenarnya kasus malpraktek khususnya
dalam dunia fisioterapi jika dilihat dari hukum yang berlaku dii
Indonesia.
3. Rumusan masalah
Apa itu malpraktek?
Bagaimana
standar pelayanan
fisioterapi di
Indonesia?
Apa contoh kasus
malpraktek dalam
pelayanan
fisioterapi?
Bagaimana
standar
pelayanan
medik?
Bagaimana
pelayanan kasus
malpraktek di
Indonesia?
4. Tujuan
A. Mendeskripsikan pengertian malpraktek
B. Mendeskripsikan standar pelayanan
medik
C. Mendeskripsikan standar pelayanan
fisioterapi di Indonesia
D. Mendeskripsikan contoh kasus
malprkatek pelayanan fisioterapi
E. Mendeskripsikan pelayanan yang
seharusnya dilakukan terhadap kasus
malpraktek fisioterapi
5. Manfaat
Adapun manfaat dari penulisan makalah ini
yaitu untuk menambah wawasan bagi
pembaca dan penulis mengenai malpraktek di
Indonesia khususnya tentang malpraktek
fisioterapi. Agar nantinya sebagai tenaga
medis tidak lalai dalam memberikan
pelayanan fisioterapi.
6. Batasan Masalah
Dalam makalah ini, penulis hanya
membahas tentang contoh malpraktek
fisioterapi di Indonesia serta keterkaitannya
dengan undang-undang yang berlaku.
7. LANDASAN TEORI
DEFINISI DAN PENGERTIAN MALPRAKTEK MEDIK
Malpraktek medik adalah kelalaian seorang dokter untuk
mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan
yang lasim dipergunakan dalam mengobati pasie atau orang yang
terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama.
Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, malpraktek medic
adalah suatu tindakan atau perbuatan medic yang dilakukan atau
diselenggarakan dengan jalan yang tidak baik atau salah atau
tidak sesuai norma. Dapat pula diatikan sebagai suatu bentuk
kesalahan professional yang dapat menimbulkan luka-luka pada
pasien sebagai akibat langsung dari suatu perbuatan atau
kelalaian dokter.
8. STANDAR PELAYANAN MEDIK
Adalah suatu pedoman yang harus diikuti oleh dokter/dokter gigi
dalam menyelenggarakan praktek kedokteran. Standar
pelayanan medic ini juga sebagai pedoman dalam pengawasan
praktek dokter, pembinaan serta upaya peningkatan mutu
pelayanan medis di Indonesia yang efektif dan efisien. Selain itu
dimaksudkan juga untuk melindungi tenaga kesehatan dari
tuntutan yang tidak wajar dari masyarakat luas. Juga
dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari praktek-
praktek kedokteran yang tidak sesuai dengan standar profesi
kedokteran.
Selain itu SPM ini dapat dijadikan tolok ukur mutu pelayanan
tenaga kesehatan dan dimaksudkan pula agar para tenaga medis
seragam dalam memberikan diagnose, dan setiap diagnose harus
memenuhi criteria minimal yang terdapat dalam standar
pelayanan medis dan standar pelayanan rumah sakit tersebut.
9. KASUS MALPRAKTEK MEDIK
DAN BUKAN MALPRAKTEK
MEDIK
a. Kasus malpraktek medik
b. b. Bukan kasus malpraktek
medik
10. PROSEDUR TUNTUTAN MEDIK
Untuk penanganan bukti-bukti hukum tentang kesalahan atau
kealpaan atau kelalaian dokter dalam melaksanakan profesinya dan
cara penyelesaiannya, banyak kendala yuridis yang dijumpai dalam
pembuktian kesalahan atau kelalaian tersebut. Masalah ini berkait
dengan masalah kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh
orang pada umumnya sebagai anggota masyarakat, sebagai
penanggung jawab hak dan kewajiban menurut ketentuan yang
berlaku bagi profesi. Oleh karena menyangkut 2 (dua) disiplin ilmu
yang berbeda maka metode pendekatan yang digunakan dalam
mencari jalan keluar bagi masalah ini adalah dengan cara
pendekatan terhadap masalah medik melalui hukum. Untuk itu
berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
(SEMA RI) tahun 1982, dianjurkan agar kasus-kasus yang
menyangkut dokter atau tenaga kesehatan lainnya seyogyanya tidak
langsung diproses melalui jalur hukum, tetapi dimintakan pendapat
terlebih dahulu kepada Majelis Kehormatan Etika Kedokteran
(MKEK).
11. JENIS JENIS MALPRAKTEK MEDIK
1.Malpraktek Etik
• Dibidang diagnostik
• Dibidang terapi
2.Malpraktek Yuridik
Malpraktek yuridik dibedakan menjadi :
a. Malpraktek Perdata (Civil Malpractice)
3.Malpraktek Pidana (Criminal Malpractice)
a.Malpraktek pidana karena kesengajaan
(intensional)
b.Malpraktek pidana karena kecerobohan
(recklessness)
c.Malpraktek pidana karena kealpaan (negligence)
d.Malpraktek Administratif (Administrative
Malpractice)
12. Standar pelayanan fisioterapi di Indonesia
Standar kompetensi fisioterapi adalah pernyataan-
pernyataan mengenai pelaksanaan tugas seorang
fisioterapis di tempat kerja yang digambarkan dalam
bentuk out put. Etika Fisioterapi Indonesia
Fisioterapis dalam segala aktifitas professional dan
pelayanan kepada individu dan masyarakat harus selalu
menjaga citra profesi berdasarkan kode etik yang telah
ditetapkan oleh organisasi profesi fisioterapi, menjunjung
tinggi kehormatan profesi dalam setiap perbuatan dan
dalam keadaan apapun, mematuhi peraturan dan
kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi.
13. Garis Besar Kode Etik Fisioterapi Indonesia
1. Menghargai hak dan martabat individu.
2. Tidak bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan
kepada siapapun yang membutuhkan.
3. Memberikan pelayanan professional secara jujur, berkompeten
dan bertanggung jawab.
4. Mengakui batasan dan kewenangan profesi dan hanya
memberikan pelayanan dalam lingkup profesi fisioterapi.
5. Menghargai hubungan multidisipliner dengan profesi
pelayanan kesehatan lain dalam merawat pasien/klien.
6. Menjaga rahasia pasien/klien yang dipercayakan kepadanya
kecuali untuk kepentingan hukum/pengadilan
7. Selalu memelihara standar kompetensi profesi fisioterapi dan
selalu meningkatkan pengetahuan/ketrampilan.
8. Memberikan kontribusi dalam perencanaan dan
pengembangan pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan
individu dan masyarakat.
14. Landasan hukum :
Pedoman pelayanan fisioterapi di sarana kesehatan ini disusun berdasarkan :
1. UU No.23 tahun 1992 tentang kesehatan
2. UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah
3 .UU No.23 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah
4. UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
5. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
6. Peraturan pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan propinsi
sebagai daerah otonom
7. Peraturan pemerintah No. 43 tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan
Sosial Penyandang Cacat
8. Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1994 tentang Jabatan fungsional pegawai Negeri
Sipil ( Lembaran Negara tahun 94 No 22 tambahan lembaran Negara No. 3547)
9. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan atas
penyelenggaraan Pemerintah Daerah
10. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2001 tentang penyelenggaraan dekonsentrasi
11. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
12. Peraturan menteri kesehatan RI NO.1575/MENKES/SK/XI/2005 tentang organisasi dan
tata kerja departemen kesehatan
13. Peraturan menteri kesehatan RI No. 104/MENKES/PER/11/1999 tentang rehabilitasi
medik
14. Peraturan menteri kesehatan RI No. 159B/MENKES/Per/11/1988 tentang rumah sakit
15. Kepmenkes RI No. 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang standar pelayanan minimal
bidang kesehatan
15. KASUS
Dalam penyusunan makalah ini kami mengambil
kasus malpraktek pada sebuah kejadian yang
terjadi di RS Anak dan Bersalin (RSAB) Harapan
Kita untuk memeriksakan adanya lendir di
tenggorokan seorang anak, namun sayang karena
malpraktek yang di lakukan oleh fisioterapis ini
anak tersebut meninggal dunia. Untuk lebih
lengkap tentang kisahnya, buka saja
http://forumm.wgaul.com/archive/index.php/t-
6872.htm
16. PEMBAHASAN
Berdasarkan kasus yang telah penulis angkat, maka dapat di
dilihat bahwa malpraktek pada kasus diatas tergolong malpraktek
medik karena pasien mengalami kematian pada saat penanganan
medis yang menyimpang dari yang seharusnya. Seharusnya pada
saat penanganan pasien di beri oksigen, sehingga pasien masih
bisa bernafas.
Sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP) bahwa
penyakit yang diderita pasien merupakan bagian dari fisioterapi
dada, yang bertujuan untuk melepaskan secret dari saluran nafas
bagian bawah yaitu dengan cara: membebaskan jalan nafas dari
akumulasi secret, mengurangi sesak nafas akibat akumulasi secret.
Kemudian peralatan yang digunakan yaitu: Kertas tisu, Bengkok,
Perlak/alas, Sputum pot berisi desinfektan, dan Air minum.
17. Prosedur pelaksanaannya:
1. Tahap PraInteraksi
Mengecek program terapi
Mencuci tangan
Menyiapkan alat
2. Tahap Orientasi
Memberikan salam dan sapa kepada pasien
Menjelaskan tujuan dan prosedur pelaksanaan
Menanyakan persetujuan/kesiapan pasien
3. Tahap Kerja
Menjaga privacy pasien
Mengatur posisi sesuai daerah gangguan paru
Memasang perlak/alas dan bengkok (di pangkuan pasien bila duduk atau di dekat
mulut bila tidur miring)
Melakukan clapping dengan cara tangan perawat menepuk punggung pasien secara
bergantian
Menganjurkan pasien inspirasi dalam, tahan sebentar, kedua tangan perawat di
punggung pasien
Meminta pasien untuk melakukan ekspirasi, pada saat yang bersamaan tangan
perawat melakukan vibrasi
Meminta pasien menarik nafas, menahan nafas, dan membatukkan dengan kuat
Menampung lender dalam sputum pot
Melakukan auskultasi paru
Menunjukkan sikap hati-hati dan memperhatikan respon pasien
18. 4. Tahap Terminasi
Melakukan evaluasi tindakan
Berpamitan dengan klie
Membereskan alat
Mencuci tangan
Mencatat kegiatan dalam lembar catatan keperawatan
Fisioterapi sebagai salah satu profesi kesehatan dituntut untuk melaksanakan tugas dan
fungsinya secara profesional, efektif dan efisien. Hal ini disebabkan oleh karena
pasien/klien fisioterapi secara penuh mempercayakan problematik atau permasalahan
gangguan gerak dan fungsi yang dialaminya untuk mendapatkan pelayanan fisioterapi
yang bermutu dan bertanggung jawab. Fisioterapi sebagai profesi mempunyai wewenang
dan tanggung jawab untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan lingkup kegiatan
profesi fisioterapi.
Guna meningkatkan kinerja profesi fisioterapi salah satunya diperlukan standar profesi
sebagai dasar setiap fisioterapis dalam menjalankan profesinya. Dengan demikian
sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara profesional perlu disusun suatu
pedoman yang disebut “Standar Profesi Fisioterapi“, hal ini sesuai dengan Undang-
Undang No. 23 tentang Kesehatan. Dimana dinyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan
termasuk fisioterapi berkewajiban untuk mematuhi standar profesinya.
19. PENUTUP
Kesimpulan :
Dalam dunia fisioterapi, kasus malpraktek bisa mengancam
eksistensi jiwa seseorang yang berakibat pada hilangnya nyawa. Jika
ternyata tidak meninggal, bisa juga menimbulkan dampak cacat
permanen pada tubuh seorang pasien korban malpraktek.
Jadi, Fisioterapis dalam segala aktifitas professional dan pelayanan
kepada individu dan masyarakat harus selalu menjaga citra profesi
berdasarkan kode etik yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi
fisioterapi, menjunjung tinggi kehormatan profesi dalam setiap
perbuatan dan dalam keadaan apapun, mematuhi peraturan dan
kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi.
20. Saran:
Dalam melaksanakan intervensi profesi fisioterapi, tenaga
fisioterapi Indonesia diharapkan dapat menjalankan profesinya
sesuai dengan standar profesi fisioterapi yang telah ditetapkan.
Standar profesi fisioterapi tersebut diharapkan dapat dijadikan
sebagai acuan dalam menjalankan profesi sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.