Malpraktek, standard profesi, standard pelayanan medisImran Is
Dokumen tersebut membahas tentang malpraktek, standar profesi, dan standar pelayanan medis. Dokter tidak dapat disalahkan jika tindakannya sesuai dengan standar operasional prosedur dan berusaha mengobati pasien secara sungguh-sungguh. Dokter dapat dikenakan sanksi jika melakukan pelanggaran seperti kelalaian atau tindakan yang menyebabkan kerugian pasien.
Dokumen tersebut membahas hubungan antara dokter dan pasien. Terdapat hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dalam hubungan tersebut. Model hubungan dokter-pasien telah bergeser dari paternalistik menjadi kemitraan berdasarkan persetujuan bersama. Pelayanan kesehatan yang baik memerlukan informasi, perawatan, dan kompetensi yang memadai.
Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.
PENEGAKAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MKDKI & CONTOH KASUSmataharitimoer MT
PENEGAKAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MKDKI & CONTOH KASUS
Dipresentasikan oleh Dr. SABIR ALWY, SH, MH
Wakil Ketua MKDKI
pada PIT VI IDI Kota Bogor | 10 Nopember 2013
Lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.
Penerapan etika kedokteran diawasi oleh organisasi profesi yaitu IDI (Ikatan Dokter Indonesia)
Penerapan bidang hukum ditentukan dalam UU No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
Malpraktek, standard profesi, standard pelayanan medisImran Is
Dokumen tersebut membahas tentang malpraktek, standar profesi, dan standar pelayanan medis. Dokter tidak dapat disalahkan jika tindakannya sesuai dengan standar operasional prosedur dan berusaha mengobati pasien secara sungguh-sungguh. Dokter dapat dikenakan sanksi jika melakukan pelanggaran seperti kelalaian atau tindakan yang menyebabkan kerugian pasien.
Dokumen tersebut membahas hubungan antara dokter dan pasien. Terdapat hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak dalam hubungan tersebut. Model hubungan dokter-pasien telah bergeser dari paternalistik menjadi kemitraan berdasarkan persetujuan bersama. Pelayanan kesehatan yang baik memerlukan informasi, perawatan, dan kompetensi yang memadai.
Pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun pusat perbelanjaan baru di pusat kota untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Rencana ini mendapat dukungan dari kalangan bisnis tetapi ditentang oleh kelompok lingkungan karena khawatir akan mengganggu ekosistem setempat. Perdebatan masih berlanjut mengenai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari rencana pembangunan tersebut.
PENEGAKAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MKDKI & CONTOH KASUSmataharitimoer MT
PENEGAKAN DISIPLIN KEDOKTERAN OLEH MKDKI & CONTOH KASUS
Dipresentasikan oleh Dr. SABIR ALWY, SH, MH
Wakil Ketua MKDKI
pada PIT VI IDI Kota Bogor | 10 Nopember 2013
Lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.
Penerapan etika kedokteran diawasi oleh organisasi profesi yaitu IDI (Ikatan Dokter Indonesia)
Penerapan bidang hukum ditentukan dalam UU No.29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1) Dokumen tersebut membahas tentang manajemen risiko pada kegiatan pemeriksaan pasien di IGD RSI Ibnu Sina Pekanbaru.
2) Identifikasi risiko yang dilakukan meliputi faktor fisik, biologis, ergonomi, dan psikososial yang dapat mempengaruhi dokter dan pasien.
3) Evaluasi risiko dilakukan dengan menentukan tingkat keparahan dan kem
Makalah ini membahas tentang malpraktek fisioterapi di Indonesia, khususnya menganalisis suatu kasus dimana seorang anak meninggal dunia setelah mendapat penanganan salah dari seorang fisioterapis di rumah sakit. Makalah ini menjelaskan definisi malpraktek medik, standar pelayanan fisioterapi, dan landasan hukum yang berlaku di Indonesia serta membahas kasus tersebut sesuai dengan standar operasional prosedur yang seharus
Dokumen tersebut merupakan curriculum vitae dari Dr. Eka Mulyana, SPOT., FICS., M.Kes., SH., MHKes. yang mencakup identitas, riwayat pendidikan, jabatan, dan alamat kantor/korespondensi.
Dokumen tersebut membahas tentang etika kedokteran dan hukum kesehatan. Etika kedokteran adalah aturan perilaku dokter dalam praktik klinisnya sementara hukum kesehatan adalah peraturan yang mengatur bidang kesehatan. Keduanya memiliki persamaan dan perbedaan dalam mengatur perilaku manusia untuk kepentingan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang etika dan profesionalisme dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Topik utama yang dibahas adalah pentingnya kompetensi tenaga medis, kolaborasi antar profesi, dan peningkatan layanan kehamilan di fasilitas kesehatan primer.
Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan dan praktik dokter keluarga di Indonesia. Dokter keluarga merupakan pelayanan tingkat pertama untuk kesehatan personal dan keluarga. Syarat pendirian klinik dokter keluarga antara lain memiliki izin praktik, tenaga medis dan paramedis yang kompeten, serta sarana prasarana yang memadai. Langkah awal mendirikan klinik dokter keluarga meliputi studi kelayakan,
Hak & kewajiban tenaga kesehatan (perawat & apoteker blon ada)hardione
Dokumen tersebut membahas wewenang, hak, dan kewajiban dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa tenaga kesehatan memiliki hak untuk melindungi privasi pasien, menerima imbalan atas pelayanan, serta kewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai standar profesi dan mematuhi peraturan terkait praktiknya.
Konsultasi Perioperatif bagi Dokter Spesialis Penyakit Dalam.pptxAgusMahendra13
Dokumen tersebut membahas tentang peran dokter spesialis penyakit dalam dalam memberikan konsultasi preoperatif kepada pasien sebelum menjalani tindakan bedah. Konsultasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi medis pasien, menentukan tes tambahan yang diperlukan, serta mengoptimalkan kondisi pasien agar risiko operasi dapat dikurangi. Dokter spesialis penyakit dalam harus memberikan saran sesuai dengan komp
Dokumen tersebut membahas berbagai persoalan dalam sistem kesehatan Indonesia dan pandangan berbeda antara tim DLP dengan IDI mengenai regulasi tenaga kesehatan. Beberapa poin utama yang dibahas adalah ketidaksesuaian antara UUD dan UU Kesehatan, ketimpangan pelayanan kesehatan, dan kesulitan pembentukan prodi dan kolegium DLP sesuai aturan yang berlaku.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi, unsur-unsur, dan aspek hukum dari malpraktik kedokteran. Malpraktik didefinisikan sebagai kelalaian profesional tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya yang dapat menyebabkan kerugian bagi pasien. Unsur-unsur malpraktik antara lain penyimpangan standar kedokteran dan hubungan sebab akibat antara kelalaian dengan kerugian pasien. Aspek hukum malprakt
Kupdf.com form kredensial-dokter-igd-dr-andri (1)siti fatimah
Dokumen tersebut merupakan permohonan kredensial dari seorang dokter umum untuk mendapatkan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis di Rumah Sakit Umum Aulia Blitar. Proses kredensial dilakukan dan direkomendasikan oleh Komite Medik, lalu disetujui oleh Direktur Rumah Sakit beserta penetapan rincian kewenangan klinis yang diberikan.
Kasus ini membahas tentang kematian dua pasien akibat kesalahan dalam pemberian anastesi sebelum operasi di RSUD Dr. Yunus pada Maret 2001. Kesalahan ini disebabkan oleh standar operasional prosedur dalam pelaksanaan operasi yang belum sesuai dan bertanggung jawabnya pihak rumah sakit dan dokter. Kasus ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum pidana, perdata maupun kode etik.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1) Dokumen tersebut membahas tentang manajemen risiko pada kegiatan pemeriksaan pasien di IGD RSI Ibnu Sina Pekanbaru.
2) Identifikasi risiko yang dilakukan meliputi faktor fisik, biologis, ergonomi, dan psikososial yang dapat mempengaruhi dokter dan pasien.
3) Evaluasi risiko dilakukan dengan menentukan tingkat keparahan dan kem
Makalah ini membahas tentang malpraktek fisioterapi di Indonesia, khususnya menganalisis suatu kasus dimana seorang anak meninggal dunia setelah mendapat penanganan salah dari seorang fisioterapis di rumah sakit. Makalah ini menjelaskan definisi malpraktek medik, standar pelayanan fisioterapi, dan landasan hukum yang berlaku di Indonesia serta membahas kasus tersebut sesuai dengan standar operasional prosedur yang seharus
Dokumen tersebut merupakan curriculum vitae dari Dr. Eka Mulyana, SPOT., FICS., M.Kes., SH., MHKes. yang mencakup identitas, riwayat pendidikan, jabatan, dan alamat kantor/korespondensi.
Dokumen tersebut membahas tentang etika kedokteran dan hukum kesehatan. Etika kedokteran adalah aturan perilaku dokter dalam praktik klinisnya sementara hukum kesehatan adalah peraturan yang mengatur bidang kesehatan. Keduanya memiliki persamaan dan perbedaan dalam mengatur perilaku manusia untuk kepentingan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang etika dan profesionalisme dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Topik utama yang dibahas adalah pentingnya kompetensi tenaga medis, kolaborasi antar profesi, dan peningkatan layanan kehamilan di fasilitas kesehatan primer.
Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan dan praktik dokter keluarga di Indonesia. Dokter keluarga merupakan pelayanan tingkat pertama untuk kesehatan personal dan keluarga. Syarat pendirian klinik dokter keluarga antara lain memiliki izin praktik, tenaga medis dan paramedis yang kompeten, serta sarana prasarana yang memadai. Langkah awal mendirikan klinik dokter keluarga meliputi studi kelayakan,
Hak & kewajiban tenaga kesehatan (perawat & apoteker blon ada)hardione
Dokumen tersebut membahas wewenang, hak, dan kewajiban dokter, dokter gigi, perawat, dan bidan. Secara garis besar, dokumen menjelaskan bahwa tenaga kesehatan memiliki hak untuk melindungi privasi pasien, menerima imbalan atas pelayanan, serta kewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai standar profesi dan mematuhi peraturan terkait praktiknya.
Konsultasi Perioperatif bagi Dokter Spesialis Penyakit Dalam.pptxAgusMahendra13
Dokumen tersebut membahas tentang peran dokter spesialis penyakit dalam dalam memberikan konsultasi preoperatif kepada pasien sebelum menjalani tindakan bedah. Konsultasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kondisi medis pasien, menentukan tes tambahan yang diperlukan, serta mengoptimalkan kondisi pasien agar risiko operasi dapat dikurangi. Dokter spesialis penyakit dalam harus memberikan saran sesuai dengan komp
Dokumen tersebut membahas berbagai persoalan dalam sistem kesehatan Indonesia dan pandangan berbeda antara tim DLP dengan IDI mengenai regulasi tenaga kesehatan. Beberapa poin utama yang dibahas adalah ketidaksesuaian antara UUD dan UU Kesehatan, ketimpangan pelayanan kesehatan, dan kesulitan pembentukan prodi dan kolegium DLP sesuai aturan yang berlaku.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi, unsur-unsur, dan aspek hukum dari malpraktik kedokteran. Malpraktik didefinisikan sebagai kelalaian profesional tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya yang dapat menyebabkan kerugian bagi pasien. Unsur-unsur malpraktik antara lain penyimpangan standar kedokteran dan hubungan sebab akibat antara kelalaian dengan kerugian pasien. Aspek hukum malprakt
Kupdf.com form kredensial-dokter-igd-dr-andri (1)siti fatimah
Dokumen tersebut merupakan permohonan kredensial dari seorang dokter umum untuk mendapatkan surat penugasan klinis dan rincian kewenangan klinis di Rumah Sakit Umum Aulia Blitar. Proses kredensial dilakukan dan direkomendasikan oleh Komite Medik, lalu disetujui oleh Direktur Rumah Sakit beserta penetapan rincian kewenangan klinis yang diberikan.
Kasus ini membahas tentang kematian dua pasien akibat kesalahan dalam pemberian anastesi sebelum operasi di RSUD Dr. Yunus pada Maret 2001. Kesalahan ini disebabkan oleh standar operasional prosedur dalam pelaksanaan operasi yang belum sesuai dan bertanggung jawabnya pihak rumah sakit dan dokter. Kasus ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum pidana, perdata maupun kode etik.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
4. Siapa itu Dokter
Seseorang yang:
Memiliki pengetahuan kedokteran Tamat FK
Dapat melakukan Pertolongan Medik (Mempraktekkan
ilmu & ketrampilannya pada orang sakit )
Punya Surat Izin
SID (Surat izin Dokter)
STR (Surat tanda Registrasi)
SIP (Surat Izin Praktek)
Punya Hak & Kewajiban
5. Gelar Dokter
Gelar Profesi
Dokter Umum (dr atau Dr)
dr Spesialis (dr Sp) mis : dr Sp B, Sp PD dll
dr Spesialis Konsultan (dr, Superspesialis) (dr Sp –K)
Gelar Akademis (Keilmuan)
S1 Sarjana Kedokteran (S Ked)(Drs Med)
S2 Magister MARS, MPH dll
S3 Doktor
Gelar Jabatan dosen Asisten, Lektor, Profesor
Contoh : Prof DR, dr Nurdin SpPD KH
6. Praktek Dokter
Pekerjaan yang hanya boleh dilakukan oleh
dokter
1. Bekerja sesuai dg standar dokter (IDI)
2. Mempunyai “sikap profesional dokter”
3. Long life learning (Belajar seumur hidup)
4. Aspek Hukum malpraktek
7. Standar Dokter ?
1. Standar Pendidikan Lulus FK yang diakui
2. Standar Kompetensi Punya kemampuan dasar
minimal sesuai standar pendidikan di FK & Pend.
berkelanjutan
3. Standar profesi Punya kemampuan dasar minimal
yang sesuai standar organisasi profesi dokter .
4. Standar Prosedur Kerja (Standar Operasional
Procedure) (SPO) Langkah-langkah kerja sesuai
8. Sikap Profesional Dokter
Sikap pribadi etika profesi
Sikap bertanggung jawab pada:
Pribadi sumpah dokter
Masyarakat pasien
Pemerintah Undang-undang kesehatan
Sikap empati pada : Pasien, Sesama dokter & Guru
Sikap altruism (rela berkorban).
Sikap disiplin Bekerja sesuai dg tempat & waktu
9. Long Life Learning
Pendidikan di FK
Pendidikan dasar kurikulum standar
Pendidikan spesialisasi & Subspesialisasi
Pendidikan Lanjutan
Mengikuti seminar
Dik-lat
Workshop
CME Continuing Medical Education
10. Malpraktek Dokter
World Medical Association (WMA) (1992)
Medical malpractice involves the physician’s failure to
conform to the standard of care for treatment of
the patient’s condition, or lack of skill or negligence
in providing care to the patient, which is the direct
cause of an injury to the patient.
Tidak menggunakan standar pengobatan
Kelalaian dalam menangani penderita.
Mengakibatkan kecacatan pasien.
11. Sengketa Medik
Ketidak puasan pasien / keluarganya terhadap
pelayanan dokter
Penyebab umumnya
Miskomunikasi
Kurang Informed Consent
Penyelesaian
Tidak mesti diselesaikan lewat jalur hukum
Penyelesaiannya bisa dengan perdamaian &
penjelasan yang memuaskan
12. Kenapa terjadi Malpraktek
Asumsi Masyarakat tentang Kesehatan
Layanan di RS harus selalu Sembuh.
Dr dianggap serba bisa Tak sembuh malpraktik
Pelayanan Kedokteran
Kompleks & berjenjang
Pekerjaan yg harus dilakukan dengan penuh hati hati
Berhubungan dengan manusia yang punya HAM
Pasien sering dibawa terlambat
Dokter multifungsi Banyak jabatan & Kerja
overload.
13. Aspek Hukum Malpraktek
1. Penyimpangan dari Standar Profesi Medis
2. Kesalahan yang dilakukan dokter kesengajaan
(pelanggaran) ataupun kelalaian
3. Tindakan medis yang menimbulkan kerugian materil, non
materil maupun fisik, mental
4. Sering kesalahan sarana Rumah Sakit
14. Unsur Malpraktik
1. Unsur kesengajaan (Intentional) Professional
misconducts (Melakukan tindakan yang tidak
benar)
2. Unsur Pelanggaran
Negligence (kelalaian)
Malfeasance (pelanggaran jabatan)
Misfeasance (Ketidak hati-hatian)
Lack of skill (Kurang keahlian)
15. Profesional Misconduct (Salah Tindakan
Menahan-nahan pasien
Membuka rahasia kedokteran tanpa hak
Aborsi illegal
Euthanasia (Mempercepat kematian pasien)
Memberikan keterangan palsu
Melakukan praktek tanpa izin
16. Neglicence
Melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan
kerugian pada pasien
Misal
Kesalahan pemeriksaan
Kekeliruan dalam memberikan penilaian penyakit
Salah menulis dosis resep
Kesalahan tindakan mis kesalahan operasi
17. Malfeasance (Pelanggaran jabatan)
Melakukan tindakan yang melanggar hukum
atau tindakan yang tidak tepat & layak
Misalnya
Melakukan tindakan pengobatan tanpa indikasi yang
jelas
Mengobati pasien dengan coba-coba tanpa dasar
yang jelas.
18. Misfeasance
Melakukan pilihan tindakan medis yang tepat
tetapi dilaksanakan dengan tidak tepat
(improper performance),
Misalnya
Melakukan tindakan medis dengan menyalahi prosedur
19. Lack of Skill
Melakukan tindakan diluar kemampuan atau
kompetensi seorang dokter, kecuali pada situasi
kondisi sangat darurat.
Misal
Melakukan pembedahan yang bukan dokter bedah
Mengobati pasien diluar spesialisasinya / keahliannya
21. KUHP
Pasal 359 Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya
orang dihukum penjara selama-lamanya 5th atau kurungan selama-lamanya
1 th.
Pasal 360 ayat 1 Barangsiapa karena salahnya menyebabkan
orang luka berat dihukum penjara selama-lamanya 5 th atau hukuman
kurungan selama-lamanya 1 th.
Pasal 360 ayat 2 Barangsiapa karena salahnya menyebabkan
orang menjadi sakit atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau
pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya
9 bl atau hukuman kurungan selama-lamanya 6 bl atau
hukuman denda setinggi tingginya Rp 4500.
22. UU Praktek Kedokteran
Pasal 75 ayat 1 Setiap dr, drg yang dengan sengaja melakukan
praktik kedokteran tanpa memiliki STR dapat dipidana penjara
paling lama 3 (tiga) th atau denda paling banyak Seratus juta
rupiah
Pasal 76 Setiap dr, drg yang dengan sengaja melakukan praktik
kedokteran tanpa memiliki SIP dapat dipidana penjara paling lama
3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Seratus juta rupiah.
Pasal 79 Setiap dr, drg yang dengan sengaja tidak memasang
papan nama, membuat rekam medis dan tidak memenuhi kewajiban
dapat dipidana dengan penjara paling lama 1 th atau denda paling
23. Pencegahan Malpraktek
Dokter harus pintar berkomunikasi
Bersikap empati
Harus selalu mengembangkan diri & ilmu