Etika, disiplin & hukum kesehatan dr. adji

11,286 views

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
11,286
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
305
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Etika, disiplin & hukum kesehatan dr. adji

  1. 1. PendahuluanEtika Kedokteran : nilai/ petunjuk pemberi arahpengambilan keputusan (baik, mulia) dalam praktekkedokteran (Dorlan, 1960)MKEK, etika kedokteran  sekumpulan nilai &moralitas profesi kedokteran yang tercantum dalam(KODEKI), Fatwa Etik, pedoman dan kesepakatan etiklainnyaEtika Kedokteran  dirumuskan oleh komunitasprofesi
  2. 2. Disiplin Kedokteran : aturan-aturan dan atauketentuan penerapan keilmuan dalam pelaksanaanpelayanan yang harus diikuti oleh dokter (KKI, 2007)Disiplin kedokteran  dirumuskan profesi dilegitimasi oleh negara
  3. 3. Hukum : sistem norma/ kumpulan peraturan yaitukeseluruhan peraturan tentang tingkah laku yangberlaku dalam kehidupan bersama dan dapatdipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi(Kanter, 2001).Hukum yang spesifik dengan kedokteran adalah :UU Praktek Kedokteran (No. 29 tahun 2004),UU No.36 tahun 2009 tentang KesehatanUU no.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
  4. 4. PermasalahanIndonesia maju dalam hal pelayanan kesehatan,indikator : Jumlah RS & Puskesmas semakin meningkat; Status kesehatan masyarakat membaik (AKI & AKB turun, usia harapan hidup naik)Meskipun demikian, masalah keluhan publik terhadappelayanan oleh dokter nampak bertambah banyakselaras dengan meningkatnya kesadaran pendudukakan hak untuk memperoleh pelayanan yang lebihbaik.
  5. 5. Permasalahan Etika KedokteranDugaan Pelanggaran Etik Kompilasi laporan pengaduan publik kepada MKEK/ PB IDI antara Maret 2008 – Mei 2011 : Dokter tidak di tempat Kurang / tidak memberi informasi Berdagang, jual jamu Mengadvertensikan diri Praktek melalui telefon, fax Sulit bertemu / berkomunikasi dengan dokter
  6. 6.  Informed consent tidak dilakukan Sexual harassment Abortion Kolaborasi dengan farmasi Dokter marah-marah
  7. 7. Dugaan pelanggaran etik tahun 2003-2006 (belum diklasifikasi)• Kurang mendengarkan pasien / komunikasi• Menakut-nakuti pasien• Surat keterangan sehat, cuti, dll. – tanpa diperiksa• Menarik bayaran tidak wajar• Bertengkar dengan pasien• Informed consent tidak dilakukan• Tidak menyimpan rahasia pasien secara baik• Rekam medis tidak dibuat• Memuji diri / advertensi
  8. 8.  Pengobatan yang tidak evidence-based Kompetensi yang kurang memadai Menggunjingkan kekurangan sejawat di depan pasien Memakai gelar yang bukan haknya Kolaborasi dengan perusahaan farmasi Aborsi tanpa indikasi medis Melakukan tindakan yang bukan kewenangannya Pelecehan seksual
  9. 9. Alasan-alasan pengaduan Komunikasi dokter – pasien ? Hubungan antar sejawat yang kuranginformatif ?  klien jadi korban Kebutuhan informasi publikKolaborasi dokter dengan perusahaan farmasi KPK  Gratifikasi (abuse of power)
  10. 10. Permasalahan Disiplin KedokteranJumlah pengaduan kepada MKDKI meningkat semenjak 2006. Angka-angkapada 2011-2012 belum semuanya dianalisis.Sampai dengan April 2011 terdapat 127 pengaduan (97,6%) terkait bidangkedokteran (163 dokter) dan 4 pengaduan (2,4%) terkait dokter gigi (11 drg)
  11. 11. Dokter umum (general practioner) merupakan kelompok yang paling banyakdiadukan ke MKDKI yakni 52 dokter (30%), kemudian dokter spesialis bedahyaitu 33 dokter (20%).
  12. 12. Permasalahan Disiplin KedokteranLaporan MKDKI th 2012 tentang dr & dr. Spesialis ygdilaporkan kurang lebih sama dg th. 2011, jumlahmeningkat.Sumber pengaduan : 157 kasus dari masyarakat, 7 kasus dari dinkes, RS, Depkes & PerusahaanAsuransi 5 kasus dari TS (dr & drg)
  13. 13. Permasalahan yg sering diadukan s.d th 2012 :KomunikasiIngkar janji (dishonesty/fraud)Penelantaran, pembiaranStandar pelayananPembiayaanKompetensiIklan
  14. 14. Jenis dugaan pelanggaran disiplin :(Sumber : MKEK th 2008-2011) Tidak melakukan pemeriksaan penunjang Lumpuh akibat imunisasi Pen tulang keluar / pen patah Kasa tertinggal Komplikasi akibat operasi (menjadi buta, abses rongga perut) RS mata duitan Tindakan medik dibawah standard
  15. 15. Dugaan Pelanggaran HukumNovember 2009 - November 2010, PB IDI menerima 61 buahlaporan tentang dugaan pelanggaran hukum dokter. Sesudahdiverifikasi dari 61  25 menuduh dokter telah melakukanpelanggaran akibat perilaku / tindakan-tindakannya antara lain : 12 orang dokter diduga malpraktek 5 orang dokter dianggap melakukan pembiaran kepadapasien  pasien merugi bahkan meninggal 4 orang dokter dianggap membuka rahasia pasien 1 orang tidak membuat informed consent 2 orang dokter dituduh melakukan pelecehan seksual 1 orang dokter diduga menyimpan obat-obatan melebihikewenangannya.
  16. 16. MoU PB IDI - POLRI--- 25 Juni 2011 --- Kesepakatan IDI & POLRI  Pelayanan Kesehatandan Praktek Kedokteran Tujuan : meningkatkan pelayanan kesehatan &penanganan dugaan tindak pidana di bidang praktekkedokteran.
  17. 17. Dugaan Pelanggaran HukumBeberapa laporan tentang jenis dugaan pelanggaranhukum oleh dokter (Sumber : MKEK/ PB IDI th 2008-2011)Tuduhan malpraktek dibawa ke polisiMelapor ganda: MKEK plus PolisiMengadvertensikan teknik diagnostik baruPolisi memanggil dokter RS karena pengaduanPolri minta saksi ahliLawyer minta saksi ahliSatu kasus dengan dua versi VERDokter dipanggil Polri untuk klarifikasi VER
  18. 18. Simpulan – Telaah Permasalahan Dalam satu dekade terakhir terjadi kecenderunganmeningkatnya jumlah pengaduan kepada dokter  mediasering memberitakan dugaan kesalahan tersebut sebagaimalpraktek tanpa tahu makna sesungguhnya Prof. E. Markum (psikolog sosial) berpendapat adanyapengaruh-pengaruh spesifik dokter melakukan kesalahan,yaitu : 1. Beban kerja (workload) yang tinggi 2. Pembenahan diri (rasionalisasi) 3. Ketamakan (greedy) 4. Belum tertampilkannya doctor-championPelayanan kesehatan belum terstruktur dengan baik danBiaya pelayanan sangat mahal  Sudah dilaksanakanlangkah-langkah reformasi melalui SJSN/BPJS.
  19. 19. Saran-saran Menggunakan pendekatan komprehensif untuk memperkuat & memperbaiki perilaku profesional Pengurus IDI menyelenggarakan advokasi yang lebih intensif tentang etik, disiplin dan hukum kedokteran termasuk Kesepakatan IDI-Polri th 2011 Mengembangkan sistem informasi yang mencatat (recording) dan melaporkan (reporting) mengenai kejadian dugaan pelanggaran etik, disiplin dan hukum Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pelanggaran etika dan disiplin kedokteran oleh IDI wil. & cab. bekerjasama dengan Dinkes
  20. 20.  Setiap anggota IDI senantiasa mengupayakan untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan menjunjung tinggi spirit luhur dari profesi kedokteran. Menghindari paktek-praktek kolaborasi dokter dengan perusahaan farmasi yang akhirnya merugikan pasien dan martabat dokter. Menyelenggarakan penelitian tentang perilaku dokter dalam menjalankan prakteknya.

×