Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to 01. Bahan Pembekalan UUCK_v14.pdf
Similar to 01. Bahan Pembekalan UUCK_v14.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (16)
01. Bahan Pembekalan UUCK_v14.pdf
- 1. PEMBEKALAN UUCK TERKAIT BIDANG PENATAAN RUANG DAN PERATURAN TURUNANNYA Oleh: Farid Hidayat, S.T., M.T. Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN
- 2. Tujuan Penataan Ruang Mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan sumber daya manusia. Mewujudkan pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Ruang menampung semua aktivitas manusia, dari bekerja, tempat tinggal, rekreasi hingga peristirahatan terakhir (Tempat Pemakaman Umum) Hewan dan tumbuhan juga memerlukan ruang Aktivitas Manusia Tidak Terbatas Ruang Bukan Hanya Untuk Manusia Pengaturan Penataan Ruang merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi permasalahan dalam pemanfaatan ruang Mengatur Aktivitas di Sekitar Daerah Rawan Bencana Dengan RTR, manusia dapat mengantisipasi pembangunan dan aktivitas di sekitar daerah rawan bencana Mengatur Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pertambangan Dengan RTR, pembagian kegiatan diatur secara spasial seperti kehutanan Mengatur Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan Mengatur Pemanfaatan Ruang di Kawasan Pertanian Dengan RTR, pembagian kegiatan diatur secara spasial, seperti pertanian Dengan RTR, pembagian kegiatan diatur secara spasial, seperti pertambangan Pengaturan Penataan Ruang 2
- 3. 33 Pengaturan Penataan Ruang Pengaturan Penataan Ruang merupakan langkah strategis pemerintah dalam mengatasi permasalahan dalam pemanfaatan ruang Th 1980 Th 1990 Th 2000 Th 2010 Th 2020 Keterangan Penduduk Dunia 4,433 5,280 6,114 6,922 7,753 Milyar Jiwa PDB Dunia 11,300.00 22,760.00 33,650.00 66,160.00 84,710.00 Milyar USD Penduduk 147.5 181.4 211.5 241.8 273.5 Juta Jiwa PDB 72.48 106.1 165.0 755.1 1,058.0 Milyar USD Listrik /Kapita 0.74 1.09 MWh/jiwa Pengaturan Penataan Ruang 3
- 4. Pasal 13: Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi 1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); 2) Persetujuan Lingkungan; dan 3) Persetujuan Bangunan Gedung. Pasal 14: KKPR diberikan sebagai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan RDTR, dengan ketentuan: Asas UU CK No. 11/2020 Dengan tujuan antara lain untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha Pemerintah Daerah yang belum menyusun dan menyediakan RDTR, maka KKPR diberikan melalui persetujuan dengan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan: Pemerintah Daerah yang sudah menyusun dan menyediakan RDTR maka KKPR diberikan melalui konfirmasi • RTRW Nasional • RTRW Provinsi • RTRW Kabupaten/Kota • RTR KSN • RZ KSNT • RZ KAW • RTR Pulau/Kepulauan Pasal 2: UU CK diselenggarakan berdasarkan asas: 1) Pemerataan hak; 2) Kepastian hukum; 3) Kemudahan berusaha; 4) Kebersamaan, dan 5) Kemandirian. Pasal 6: Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi: a. Penerapan perijinan berbasis risiko; b. Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; c. Penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan d. Penyederhanaan persyaratan investasi. Pasal 15: 4 Penyelenggaraan Penataan Ruang Sebagai Amanah UUCK
- 5. Produk Rencana Tata Ruang (RTR) hanya dimiliki dan disimpan oleh Pemerintah dalam bentuk fisik (hard copy), sehingga tata ruang terkesan ‘menghambat’ investasi. Proses penerbitan izin berusaha menjadi rumit dan tidak transparan. Masyarakat dan investor yang ingin mengakses informasi RTR harus datang langsung ke kantor pemerintah dan menempuh proses administrasi yang lama dan rumit. Banyaknya kasus tumpang tindih pemanfaatan ruang. Produk RTR telah dipublikasi oleh Pemerintah melalui berbagai platform. Masyarakat dan pihak terkait dapat memanfaatkan informasi RTR secara online. Platform produk RTR juga terkoneksi dengan portal pelayanan perizinan, sehingga proses perizinan berusaha dan non-usaha menjadi lebih cepat dan transparan. Perizinan berusaha yang telah diterbitkan menjadi pertimbangan dalam peningkatan kualitas RTR SEBELUM UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA SESUDAH UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA 5
- 6. 63 Sudah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Peraturan Pelaksana UUCK Bidang Penataan Ruang 6
- 7. Outline PP No. 15 Tahun 2010 BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGATURAN TATA RUANG 1 BAB III PEMBINAAN PENATAAN RUANG I. Umum II. Bentuk dan Tata Cara Pembinaan Penataan Ruang BAB IV PELAKSANAAN PERENCANAAN TATA RUANG I. Umum II. Penyusunan dan Penetapan Rencana Umum Tata Ruang III. Penyusunan dan Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang IV. Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan V. Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan VI. Kriteria dan Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang BAB V PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG I. Umum II. Pemanfaatan Ruang Wilayah III. Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis IV. Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkotaan V. Pemanfaatan Ruang Kawasan Perdesaan BAB VI PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG I. Umum II. Pengaturan Zonasi III. Perizinan IV. Pemberian Insentif dan Disinsentif V. Sanksi Administratif 2 3 4 5 6 BAB VII PENGAWASAN PENATAAN RUANG 7 BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN 8 BAB IX KETENTUAN PENUTUP 9 I. Umum II. Bentuk dan Tata Cara Pengawasan III. Perizinan IV. Pemberian Insentif dan Disinsentif V. Sanksi Administratif Outline PP No. 21 Tahun 2021 BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERENCANAAN TATA RUANG I. Umum II. Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang III. Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang IV. Penetapan Rencana Umum Tata Ruang V. Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang VI. Peninjauan Kembali dan Revisi Rencana Tata Ruang 1 BAB III PEMANFAATAN RUANG I. Umum II. Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang III. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang BAB IV PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG I. Umum II. Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang III. Pemberian Insentif dan Disinsentif IV. Pengenaan Sanksi V. Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang BAB V PENGAWASAN PENATAAN RUANG I. Umum II. Lingkup Pengawasan Penataan Ruang III. Tata Cara Pengawasan Khusus Penataan Ruang BAB VI PEMBINAAN PENATAAN RUANG I. Umum II. Bentuk dan Tata Cara Pembinaan Penataan Ruang III. Pengembangan Profesi Perencana Tata Ruang 2 3 4 5 6 BAB VII KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG 7 BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN 8 BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X KETENTUAN PENUTUP 9 10 Perbandingan Outline PP No. 15/2010 dengan PP No. 21/2021 7
- 8. 1 2 3 4 5 6 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi, Kabupaten, Kota, dan RDTR tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peta RDTR Kabupaten/Kota tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Tentang Prosedur dan Tata Cara Pemberian Lisensi Tenaga Profesional Perencana Tata Ruang Sudah ditetapkan Permen ATR/KBPN No.11 Tahun 2021 Sudah ditetapkan Permen ATR/KBPN No.13 Tahun 2021 Sudah ditetapkan Permen ATR/KBPN No.14 Tahun 2021 Sudah ditetapkan Permen ATR/KBPN No.15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang tentang Pedoman Penyusunan dan Revisi Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau/Kepulauan, RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN), dan RDTR Kawasan Perbatasan Negara (KPN) Sudah ditetapkan Permen ATR/KBPN No.15 Tahun 2022 Sudah ditetapkan Permen ATR/KBPN No.10 Tahun 2021 dan Permen ATR/KBPN No.9 Tahun 2022 tentang Perubahan Permen ATR/KBPN No.15 Tahun 2021 Menteri ATR/KBPN telah Menetapkan 6 Permen sebagai Turunan PP No. 21/2021 8
- 9. 93 PENYEDERHANAAN RENCANA TATA RUANG PENYEDERHANAAN PERIZINAN INTEGRASI TATA RUANG DARAT DAN LAUT INTEGRASI KLHS KE DALAM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU INKLUSIVITAS PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DALAM FORUM PENATAAN RUANG Isu Strategis Muatan UUCK yang mengubah UU 26/2007 9
- 10. UU CK dan PP No. 21/2021 memandatkan penyederhanaan (streamlining) hierarki penataan ruang. Penghapusan RTR KS Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk menghindari tumpang tindih antar produk RTR. Substansi KS tersebut akan diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penghapusan Ketentuan Penetapan Kawasan Strategis (KS) Pasal 15 PP No. 21/2021: (1) Rencana tata ruang wilayah provinsi paling sedikit memuat: f. kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi Pasal 18 PP No. 21/2021: (1) Rencana tata ruang wilayah kabupaten paling sedikit memuat: f. kebijakan pengembangan kawasan strategis kabupaten Pasal 21 PP No. 21/2021: (1) Rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit memuat: f. kebijakan pengembangan kawasan strategis kota UUCK : Pasal 17 angka 7 Perubahan Pasal 14 UU 26/2007 PP No. 21/2021: Pasal 5 ayat (2) dan (3) Penyederhanaan Rencana Tata Ruang 10
- 11. Penataan ruang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan (satu dokumen penataan ruang). Pengelolaan sumber daya ruang laut dan ruang udara diatur dengan UU tersendiri. PP No. 21/2021: Pasal 5 dan Pasal 7 PP No. 21 Tahun 2021 telah mengatur pengintegrasian muatan teknis ruang laut menjadi satu produk rencana tata ruang. Ruang Udara Ruang Darat Ruang Dalam Bumi Ruang Laut Terobosan Kebijakan terkait Perencanaan Tata Ruang Integrasi Tata Ruang Darat dan Laut ‘One Spatial Planning Policy’ Satu Produk Rencana Tata Ruang Integrasi Tata Ruang Darat dan Laut 11
- 12. RTRW Provinsi 1:250.000 RTRWN 1:1.000.000 RTRL RZWP3K RZ KSN RZ KSNT yang berupa PPKT Peraturan Pemerintah Peraturan Daerah Peraturan Presiden Ditetapkan melalui satu… Diintegrasikan Maks. 2 tahun sejak PP berlaku Diintegrasikan Maks. 18 bulan sejak PP berlaku Diintegrasikan Maks. 2 tahun sejak PP berlaku RTR KSN 1:25.000 – 1:50.000 Ditetapkan melalui satu… Ditetapkan melalui satu… dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan negara. PP No. 21/2021: Pasal 245 – 246 ayat (4), (5), (6) Integrasi Tata Ruang Darat dan Laut 12
- 13. Tahap Penyusunan RTR Pengumpulan Data dan Informasi Tahap Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Persiapan Pengolahan Data dan Analisis Perumusan Konsepsi RTR (Materi Teknis RTR) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan tentang RTR Persiapan Identifikasi Isu PB Isu PB Paling Strategis Identifikasi Materi Muatan RTR yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap Lingkungan Hidup Analisis Pengaruh Perumusan Alternatif Penyempurnaan Materi Muatan RTR Penyusunan Rekomendasi Perbaikan Materi Muatan RTR Konsultasi Publik Konsultasi Publik Keterangan: *) Dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Dilakukan secara terintegrasi dan timbal balik Validasi KLHS *) Penjaminan Kualitas KLHS *) Pendokumentasian KLHS *) Integrasi KLHS ke dalam Penyusunan RTR Permen ATR/Ka. BPN 5/2022 13
- 14. Banyaknya Hak Atas Tanah kepemilikan perorangan (Masyarakat) yang ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau pada Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kurangnya Lahan Pemerintah Daerah untuk Memenuhi 20% Luas Ruang Terbuka Hijau SOLUSI DAMPAK eksisting Lahan SHM milik Perorangan direncanakan menjadi RTH pada Rencana Tata Ruang ILUSTRASI Peraturan Menteri ATR/KBPN Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau TEROBOSAN Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Pemenuhan RTH ditekankan dari sisi kuantitas dan kualitas Penyediaan RTH dapat dilakukan melalui pemanfaatan RTNH dan RTB Luasan RTH Paling sedikit 30% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan, namun terdapat opsi pemenuhan RTH dengan mekanisme pembelian dan/atau pembebasan lahan, pengelolaan, sewa lahan, dan menggunakan Indeks Hijau Biru Indonesia (IHBI) Terdapat mekanisme kerja sama antar daerah dalam pemenuhan RTH Masyarakat tidak hanya berperan serta dalam pemenuhan RTH Privat namun juga dapat berperan serta dalam pemenuhan RTH Publik 14
- 15. Sebelum UU CK & PP 21/2021 Setelah UU CK & PP 21/2021 Perbandingan Izin Lokasi (Sebelum UU CK) dengan KKPR (Setelah UU CK) Tidak ada Single Reference. Terdapat berbagai macam produk yang menerangkan kesesuaian tata ruang untuk suatu rencana usaha/investasi SIMPLIFIKASI PRODUK Pertimbangan Teknis Pertanahan 1-3 bulan Izin Lokasi 3-6 bulan 1 2 3 KKPR sebagai Single Reference, yang menjadi acuan untuk: Pemanfaatan Ruang Penerbitan Hak Atas Tanah KKPR WAKTU PENERBITAN Rekom Advis Planning Izin Lokasi SKRK PERMOHONAN OLEH PELAKU USAHA Konfirmasi KKPR (1 hari kerja) Persetujuan KKPR (20 hari kerja) Pertimbangan Teknis Pertanahan termasuk di dalam Persetujuan KKPR (10 hari kerja) Online melalui OSS-RBA Pelaku usaha datang langsung ke loket pendaftaran di kantor Pemerintah Daerah terkait. IPPT Penyederhanaan Perizinan 15
- 16. Konfirmasi KKPR Diproses oleh sistem terbit dalam 1 hari kerja Persetujuan KKPR Memerlukan analisis dan penilaian dokumen terbit dalam 20 hari kerja Rekomendasi KKPR Memerlukan analisis dan penilaian dokumen terbit dalam 20 hari kerja Kegiatan bersifat strategis nasional yang tidak termuat di RTR Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Perizinan Berusaha Sektor Persetujuan Lingkungan Aspek Perencanaan Rencana Tata Ruang Aspek Pemanfaatan Rencana Tata Ruang Overview Penyelenggaraan Perencanaan dan Pemanfaatan RTR Penyederhanaan Perizinan 92 RDTR sudah terintegrasi dengan sistem OSS 18 RDTR dalam proses integrasi dengan sistem OSS 16
- 17. Penyederhanaan Perizinan 2 RDTR sudah terintegrasi dengan sistem OSS: • Kota Banda Aceh (RDTR Kota Banda Aceh) • Kab. Aceh Barat (RDTR Kawasan Perkotaan Meulaboh) 1 RDTR dalam proses integrasi dengan system OSS: • Kab. Aceh Tengah (RDTR Kawasan Perkotaan Takengon) 2 RDTR dalam proses penyusunan: • Kota Sabang (RDTR Kota Sabang Wilayah I) • Kab. Aceh Selatan (RDTR Kawasan Wisata Alam Tapaktuan) 4 RDTR sudah terintegrasi dengan sistem OSS: • Kota Medan (RDTR Kota Medan) • Kab. Tapanuli Utara (RDTR BWP Kawasan Perkotaan Sipholon, Tarutung dan Siatas Barita) • Kab. Tapanuli Selatan (RDTR Batang Toru) • Kabupaten Batubara (RDTR BWP Selatan Kawasan Perkotaan Kuala Tanjung) 5 RDTR dalam proses penyusunan: • Kab. Toba (RDTR Kecamatan Ajibata) • Kab. Batu Bara (RDTR Kawasan Perkotaan Tanjung Tiram dan Talawisabang) • Kab. Samosir (RDTR Kawasan Perkotaan Wisata Sianjur Mula-Mula dan Harian • Kota Tebing Tingggi (RDTR BWP Perkotaan Tebing Tinggi) • Kab. Nias (RDTR Kawasan Perkotaan Gido dan Kec. Sogeaedu) 2 RDTR sudah terintegrasi dengan sistem OSS: • Kab. Sijunjung (RDTR Muaro Sijunjung) • Kota Payakumbuh (RDTR Kota Payakumbuh 6 BWP) 2 RDTR dalam proses integrasi dengan sistem OSS: • Kota Bukittinggi (RDTR Kota Bukittingi) • Kabupaten Padang Pariaman (RDTR Kawasan Perkotaan Kayu Tanam) 1 RDTR sudah terintegrasi dengan sistem OSS: • Kota Sungai Penuh (RDTR Kota Sungai Penuh) Belum terdapat RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS dan Belum terdapat RDTR dalam proses integrasi dengan sistem OSS Provinsi Aceh 17 Provinsi Sumut Provinsi Sumbar Provinsi Jambi Provinsi Bengkulu Rekap Data RDTR yang sudah terintegrasi dengan sistem OSS
- 18. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) KKPR KKPR berfungsi sebagai acuan pemanfaatan ruang dan sebagai acuan administrasi pertanahan. Konfirmasi KKPR Berusaha Nonberusaha Kebijakan yang Bersifat Strategis Nasional Persetujuan KKPR Konfirmasi KKPR Konfirmasi KKPR Persetujuan KKPR RDTR RDTR RDTR RDTR Konfirmasi KKPR Konfirmasi/ Persetujuan KKPR Rekomendasi KKPR termuat di RTR termuat di RTR Perizinan Berusaha/ Perizinan lainnya PP No. 21/2021: Pasal 100 – 115, Pasal 135-143 Penyederhanaan Perizinan 18
- 19. Common Mistake dan Common Error Penyederhanaan Perizinan Luas lahan yang di input pemohon masih tidak sesuai dengan luas polygon 19
- 20. Common Mistake dan Common Error Penyederhanaan Perizinan Pada menu Validasi pemohon tidak memerlukan bangunan Tetapi jumlah bangunan yang direncanakan terisi 20
- 21. Common Mistake dan Common Error Penyederhanaan Perizinan Pemohon sudah mempunyai bangunan dan tidak memerlukan bangunan baru Tetapi jumlah bangunan yang direncanakan terisi 21
- 22. Common Mistake dan Common Error Penyederhanaan Perizinan Exstensi Shapefile yang diunggah pemohon masih ada yang belum lengkap Sehingga peta polygon tidak bisa dibuka 22
- 23. Pemerintah Jumlah FPR % Provinsi 34 26 73,5 Kabupaten 416 215 52 Kota 98 54 55 *data per tanggal 26 September 2022 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 Provinsi Kabupaten Kota Pembentukan FPR Jumlah FPR Kanwil yang sudah memiliki PIC Kanwil yang belum memiliki PIC 19 15 Inklusivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam Forum Penataan Ruang Perkembangan Pembentukan Forum Penataan Ruang di Daerah 23
- 24. Inklusivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam Forum Penataan Ruang Sudah Membentuk FPR: 1. Provinsi Sumatera Utara 2. Kab. Tapanuli Tengah 3. Kab. Tapanuli Utara 4. Kab. Tapanuli Selatan 5. Kab. Nias 6. Kab. Langkat 7. Kab. Karo 8. Kab. Deli Serdang 9. Kab. Simalungun 10. Kab. Asahan 11. Kab. Labuhanbatu 12. Kab. Dairi 13. Kab. Toba 14. Kab. Pakpak Bharat 15. Kab. Humbang Hasundutan 16. Kab. Serdang Bedagai 17. Kab. Padang Lawas Utara 18. Kab. Padang Lawas 19. Kab. Labuhanbatu Selatan 20. Kab. Nias Utara 21. Kota Medan 22. Kota Pematangsiantar 23. Kota Sibolga 24. Kota Tanjung Balai 25. Kota Binjai 26. Kota Tebing Tinggi 27. Kota Padangsidimpuan 28. Kota Gunungsitoli Belum Membentuk FPR: 1. Kab. Mandailing Natal 2. Kab Nias Selatan 3. Kab. Samosir 4. Kab. Batu Bara 5. Kab, Labuhanbatu Utara 6. Kab. Nias Barat Sudah Membentuk FPR: 1. Provinsi Bengkulu 2. Kab. Rejang Lebong 3. Kab. Bengkulu Utara 4. Kab. Kaur 5. Kab. Muko Muko 6. Kab. Bengkulu Tengah 7. Kota Bengkulu Belum Membentuk FPR: 1. Kab. Bengkulu Selatan 2. Kab. Seluma 3. Kab. Lebong 4. Kab. Kepahiang Sudah Membentuk FPR: 1. Provinsi Aceh 2. Kab. Aceh Utara 3. Kab. Aceh Singkil 4. Kab. Bireuen 5. Kab. Aceh Jaya 6. Kota Sabulussalam Belum Membentuk FPR: 1. Kab. Aceh Selatan 2. Kab. Aceh Tenggara 3. Kab. Aceh Timur 4. Kab. Aceh Tengah 5. Kab. Aceh Barat 6. Kab. Aceh Besar 7. Kab. Pidie 8. Kab. Simeulue 9. Kab. Aceh Barat Daya 10. Kab. Gayo Lues 11. Kab. Nagan Raya 12. Kab. Aceh Tamiang 13. Kab. Bener Meriah 14. Kab. Pidie Jaya 15. Kota Banda Aceh 16. Kota Sabang 17. Kota Lhokseumawe 18. Kota Langsa Sudah Membentuk FPR: 1. Kab. Pesisir Selatan 2. Kab. Sijunjung 3. Kab. Agam 4. Kab. Lima Puluh Kota 5. Kab. Kepulauan Mentawai 6. Kota Dharmasraya 7. Kota Padang 8. Kota Padang Panjang Belum Membentuk FPR: 1. Provinsi Sumatera Barat 2. Kab. Solok 3. Kab. Tanah Datar 4. Kab. Padang Pariaman 5. Kab. Pasaman 6. Kab. Solok Selatan 7. Kab. Pasaman Barat 8. Kota Solok 9. Kota Sawahlunto 10. Kota Bukittingi 11. Kota Payakumbuh 12. Kota Pariaman Sudah Membentuk FPR: 1. Provinsi Jambi 2. Kab. Kerinci 3. Kab. Merangin 4. Kab. Sarolangun 5. Kab. Batanghari 6. Kab. Muaro Jambi 7. Kab. Tanjung Jabung Timur 8. Kab. Bungo 9. Kota Sungai Penuh Belum Membentuk FPR: 1. Kab. Tanjung Jabung Barat 2. Kab. Tebo 3. Kota Jambi 24 Provinsi Aceh Provinsi Sumut Provinsi Bengkulu Provinsi Sumbar Provinsi Jambi Rekap Data Pembentukan Forum Penataan Ruang di Daerah
- 25. Memberikan Pertimbangan untuk Persetujuan KKPR Untuk Kegiatan Berusaha dan kegiatan Nonberusaha Pasal 113 dan Pasal 129 PP No. 21/2021 Memberikan Rekomendasi dalam rangka Peninjauan Kembali RDTR Lebih dari 1 Kali dalam 5 Tahun Pasal 93 PP No. 21/2021 PP No. 21/2021: Pasal 93 ayat (3), Pasal 113 ayat (3), Pasal 129 ayat (3), Pasal 208, Pasal 237 - 239 UU CK: Penjelasan UU CK Peran Forum Penataan Ruang dalam Pemanfaatan Ruang dan Perbaikan Kualitas RTR 1 2 Pembentukan Forum Penataan Ruang untuk Mendukung Inklusivitas Masyarakat Ketentuan Peralihan Terkait Forum Pasal 246 ayat (1) huruf g. TKPRD yang dibentuk oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sampai kenanggotaan Forum Penataan Ruang di daerah dibentuk Keanggotaan Forum Penataan Ruang Pasal 238 PP No. 21/2021: (1) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) di pusat terdiri atas perwakilan dari K/L terkait Penataan Ruang, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat. (2) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat. (3) Keanggotaan forum di pusat dan daerah yang terdiri atas asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri. Perangkat Daerah Tokoh Masyarakat Asosiasi Profesi Asosiasi Akademisi Memberikan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Pasal 208 PP No. 21/2021 3 Selambatnya November 2022 Kepala Daerah harus mengubah TKPRD menjadi FPR (Pasal II angka 1 huruf a) Selambatnya Mei 2023 Kepala Daerah yang telah membentuk FPR harus menyesuaikan bentuk FPR dengan Permen 9/2022 (Pasal II angka 1 huruf b) Instansi Pertanahan Permen ATR No. 9 tahun 2022 ttg Perubahan Permen ATR No. 15 tahun 2021 Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang: Inklusivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam Forum Penataan Ruang 25
- 26. Mekanisme penunjukkan anggota FPR dan penggantian anggota FPR di daerah yang berasal dari Asosiasi Profesi atau Asosiasi Akademisi Keterangan: 1. Permintaan gubernur, bupati, atau wali kota disampaikan melalui surat permohonan yang ditujukan kepada pengurus pusat Asosiasi Profesi dan Asosiasi Akademisi. 2. Surat permohonan ditindaklanjuti oleh pengurus pusat Asosiasi Profesi atau Asosiasi Akademisi dengan memberikan surat balasan kepada gubernur, bupati, atau wali kota paling lama 10 hari kerja setelah diterimanya surat permohonan 3. Dalam jangka waktu 10 hari pengurus pusat Asosiasi Profesi dan Asosiasi Akademisi tidak memberikan surat balasan, keanggotaan Forum Penataan Ruang yang berasal dari Asosiasi Profesi dan Asosiasi Akademisi ditunjuk oleh gubernur, bupati, atau wali kota. Surat Jawaban (max 10 hari kerja) Pasal 11 Inklusivitas Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam Forum Penataan Ruang 26
- 27. TERIMA KASIH Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional