Akuntabilitas kinerja-pka-workshop

LOGO
AKUNTABILITAS
KINERJA
Pelatihan Kepemimpinan
Administrator

2
Gafaruddin,SE. M.Si
Pendidikan :
1. S-1- UHO, 2.S-2- UHO
3.Spesialisasi :
a. Small Business- Sidney Australia
b. LERD MPKD-UGM & HIS
Roterdam Belanda
WIDYAISWARA
BPSDM PROV.SULTRA
HP: 081341588474
JL. Moendoe Komp.BTN-
DPRD Blok A No. K/3
Kendari Sulawesi Tenggara

Apa Harapan Anda
….?
AKUNTABILITAS
KINERJA

DESKRIPSI SINGKAT (Konstruksi Berpikir)
AKUNTABILITAS KINERJA
 Mata Pelatihan ini membekali peserta dengan
kemampuan memahami akuntabilitas kinerja dan
kemampuan membangun budaya akuntabilitas
sebagai salah satu manifestasi kepemimpinan.
 Materi Pelatihan disajikan secara interaktif melalui
metoda belajar mandiri secara daring, ceramah,
diskusi, praktik dan simulasi. Kemampuan peserta
dinilai dari keberhasilannya dalam menerapkan
akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja
organisasi.
11/5/2021
5

Konstruksi Kurikulum
AKUNTABLITAS KINERJA
YOUR SITE HERE
Pada akhir pembelajaran ini,
diharapkan peserta mampu;
1) mengidentifikasi masalah
masalah akuntabilitas dan
2) merumuskan langkah / upaya
perbaikan atau solusi
akuntabilitas di organisasi
masing- masing.

Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta
dapat:
1. Mampu menjelaskan konsepsi akuntabilitas
dalam kepemimpinan (administrator)
2. Mengidentifikasi resiko dan kesalahan
dalam akuntabilitas
3. Merumuskan langkah/upaya membangun
budaya akuntabilitas; dan
4. Merumuskan langkah/upaya komunikasi
dan koordinasi akuntabilitas dalam
organisasi
Wahyu

Materi Pokok
Akuntabilitas Dalam Kepemimpinan
( Administrator)
Resiko dan Kesalahan dalam Akuntabilitas
Membangun Budaya Akuntabilitas; dan
Komunikasi dan Koordinasi Akuntabilitas dalam organisasi

DISAIN
PEMBELAJARAN
11/5/2021
9

KONSTRUKSI KURIKULUM : AKUNTABILITAS KINERJA
AKUNTABILITAS
DALAM
KEPEMIMPINAN
ADMINISTRATOR
POKOK
BAHASAN 1
 CTJ
 TAYANG VIDEO
 CURAH PENDAPAT
 DISKUSI
--
-Bisa e learning
RESIKO DAN
KESALAHAN DALAM
AKUNTABILITAS
POKOK
BAHASAN 2
MEMBANGUN
BUDAYA
AKUNTABILITAS
POKOK
BAHASAN 3
KOMUNIKASI DAN
KOORDINASI DALAM
ORGAISASI
POPOK
BAHASAN 4 MENGIDENTIFIKASI
MASLAH
AKUNTABILITAS
DAN MERUMUSKAN
LANGKAH
PERBAIKAN
AKUNTABILITAS DI
ORGANISASI
 CTJ
 PUTAR VIDEO
 CURAH PENDAPAT
 DISKUSI KEL.
--
 CTJ
 PUTAR VIDEO
 CURAH PENDAPAT
 DISKUSI
 STORY TELLING
 CTJ
 STUDI KASUS
 CURAH PENDAPAT
 DISKUSI
 TAYANG VIDEO
Bisa e learning

1
Konsep Akuntabilitas
Dalam Kepemimpinan
Administrator
• Pentingnya Akuntablitas
dalam Kepemimpinan
Administrator
• Prinsip-prinsip dalam
akuntablitas
• Peran Pimpinan dalam
akuntabilitas

Makna Akuntabilitas Seorang Pemimpin
Sebelum kita diskusikan tentang Materi Konsep
Akuntabilitas ini, Silahkan Simak Film berikut ini
YOUR SITE HERE
Video

Brainstorming & Curah Pendapat
Setelah menonton tayangan film tersebut :
Dari Vidio tersebut apa yang dapat Bapak/Ibu Ambil berkaitan
dengan akuntabilitas kinerja
YOUR SITE HERE

Apakah Akuntabilitas itu ?
Suatu ukuran/standar yang
menunjukkan seberapa besar tingkat
kesesuaian penyelenggaraan
penyusunan kebijakan publik dengan
peraturan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku untuk organisasi
bersangkutan. alasan, atau penilaian
(Bappenas, 2007).
Akuntabilitas sektor publik sangat terkait
dengan kinerja sektor publik yang tidak
hanya kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, tetapi juga pada
bagaimana mencapai outcomes dengan
efisien dan efektif. (accountability is not just
about the right thing but doing it well)
konsep
Kinerja

RESPONSIBILITAS =
TANGGUNG JAWAB
KEWAJIBAN UNTUK
BERTANGGUNG
JAWAB
AKUNTABILITAS
KEWAJIBAN
PERTANGGUNG JAWABAN
YANG HARUS DICAPAI

GaFAR
Konsep AKUNTABILITAS
Accountability “yang dapat
dipertanggungjawabkan”
required or expected to give an explanation
for one's action. (Oxford Dictionary)
Mampu memberikan pertanggungjawaban
atas mandat yang diberikan kepadanya
(stakeholders-nya)  amanah

Akuntabilitas VS
Responsibilitas

Mengapa Akuntabilitas Penting ?
 Akuntabilitas (Kinerja) penting bagi pemerintah karena
merupakan bentuk perwujudan dari kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan, melalui alat pertanggungjawaban secara periodik
(laporan). Dalam konteks ini sasaran pengukuran adalah
keuangan dan non keuangan (BPKP, 2002 ).
 Akuntabilitas publik sesuai dengan karakteristik good
governance berkenaan dengan (1) participation; (2) rule of law;
(3) transparency; (4) responsiveness; (5) consensus
orientation; (6) equity; (7) effectiveness and efficiency; dan (8)
strategy vision (Mardiasmo, 2002; UNDP dalam LAN, 2000).

environmental scanning
• Perhatikan sikap dan perilaku yang seperti
apakah yang dapat ditunjukkan oleh ASN
pada institusi ANDA sebagai wujud
akuntabilitas ASN dalam menjalankan tugas
dan amanahnya?
• Sebaliknya, apakah ada sikap dan perilaku
yang menurut ANDA belum menunjukkan
perilaku akuntabel? Mengapa demikian?
N G O PI (
N
G
O
b
r
o
l
P
e
n
g
a
l
a
m
a
n
I
n
d
i
v
i
d
u
)

Jelaskan seberapa pentingkah akuntabilitas
PNS dalam menjalankan tugasnya di institusi
ANDA?
Apa konsekuensi apabila PNSnya tidak
akuntabel?
Peran konstitusional
Mencegah korupsi
Peran demokratis
Menyediakan control demokratis
Peran belajar
meningkatkan
efisiensi dan efektivitas
Mengapa
akuntabilitas
penting
(Bovens, 2007)
pentingnya
akuntabilitas

Akuntabilitas Kinerja dalam kepemimpinan (
Administrator)
 Akuntabilitas kinerja merupakan hal yang strategis bagi organisasi,
terutama bagi kepemimpinan administrator, karena sebagai langkah
menegakkan pengelolaan administrasi kepada pimpinan organisasi
menuju good governance. Hal ini dimaksudkan agar individu/ sebagai
pemimpin dalam pemerintahan mampu mempertanggungjawabkan
penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk sebaik-baiknya
pelayanan publik.
 Akuntabilitas kinerja bagi pemimpin merupakan instrumen untuk
merubah mindset dan culture set dalam penyelenggaraan birokrasi
yang semula berorientasi kerja pada output menjadi berorientasi
kepada outcome. Inilah yang menjadi point penting dalam akuntabilitas
kinerja dalam kepemimpinan.

Akuntabilitas dalam Kepemimpinan
(Administrator)Perspektif internal dan eksternal
 Akuntabilitas internal adalah
akuntabilitas ke tingkat yang
lebih tinggi dari manajemen, di
mana pegawai atau pimpinan
administrator dievaluasi oleh
atasannya secara teratur
apakah mereka telah
melaksanakan tugas-tugas yang
ditetapkan dalam uraian
pekerjaan job description),
mereka untuk diberikan
kenaikan reward (gaji dan /
atau promosi ) tergantung pada
hasil penilaian kinerja.
 Akuntabilitas eksternal
dalam konteks pemerintahan
adalah bentuk akuntabilitas
kepada lembaga pengawas/
penilai/pemeriksa; seperti
Kementerian PAN & RB,
DPR, Badan Pemeriksa
Keuangan, dan lembaga negara
lainnya untuk menyampaikan
kinerja mereka sendiri
dan/atau, dalam kasus pejabat
senior, untuk kinerja
organisasi yang mereka kelola.

Perilaku Kunci dalam Akuntabilitas
 Pada Tingkat Individu, terutama
(pimpinan administrator):
 Dapat Dipercaya;
 Memiliki iktikad baik untuk melaksanakan
peraturan lembaga/organisasi yang
tercerminkan didalam ucapan, tindakan,
keputusan, mempunyai kesadaran yang
tinggi untuk mempertanggungjawabkan
kepada masyarakat dan mengutamakan
kepentingan public.
 Konsisten;
 Menghindari praktek-praktek yang
melanggar peraturan, menjalankan
kesepakatan bersama.
 Komitmen;
 Menunjukkan kesadaran yang tinggi
untuk menta’ati aturan yang berlak,
norma-norma etika, berusaha bertindak
jujur,bertanggungjawab dan menepati
janji yang dibuatnya.
 Pada Tingkat Organisasi,
 Identifikasi Kepentingan Publik,
 Untuk menjadikan akuntabilitas berjalan efektif, penyelenggara
pemerintahan harus memperhitungkan apa yang dipikirkan oleh
masyarakat tentang masalah, harapan dan prioritas
 Informasi Prosedur Operasional;
 Pejabat/Aparat pelaksana yang tanggungjawab nya berakibat langsung
terhadap masyarakat harus diberikan informasi prosedur operasional
yang cukup sebagai dasar untuk pengambilan keputusan pada unit
kerjanya.
 Sikap Kehati-hatian;
 Setiap proses pengambilan keputusan dan penjelasannya kepada
publik harus hati-hati. Hal ini dilakukan untuk menghindari resiko dan
kesalahan, dan jangan sampai publik mengambil keputusan untuk tidak
terlibat atau tidak berpartisipasi dan tidak memberikan perhatian
kepada proses pembangunan.
 Keterbukaan;
 Memberikan Informasi kepada public mengenai rancangan
program yang sesungguhnya, seperti apa yang sedang dilakukan, apa
yang akan dilakukan, kepada siapa ditujukan, kenapa mereka
melakukan hal tersebut, dan standar hasil yang diharapkan.Selain itu
juga harus secara terbuka megumumkan keberhasilan atau kegagalan
atas kegiatan yang dilakukan dengan membandingkan kepada tujuan,
standard dan pencapaian yang telah dirumuskan sebelumnya.
 Kemudahan;
 Memberikan system dan mekanisme pelaporan yang jelas dan
mudah dan dipahami oleh masyarakat.
 (Penerapan prinsip-prinsip Tata Kepemrintahan yang baik,
Bappenas, Jakarta, 2007).

PRINSIP-PRINSIP AKUNTABILITAS
Prinsip-prinsip akuntabilitas, sebagai berikut :
1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan
pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya
secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil
dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator
perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk
pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan
penyusunan laporan akuntabilitas. (LAN dan BPKP)

 Manajemen suatu organisasi dapat dikatakan sudah akuntabel apabila dalam
pelaksanaan kegiatannya telah :
 Menentukan tujuan (goal) yang tepat.
 Mengembangkan standar yang dibutuhkan untuk pencapaian tujuan (goal)
tersebut.
 Secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar.
 Mengembangkan standar dan operasi secara ekonomi dan efesien.
 Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam suatu kerangka waktu
(time frame) tertentu dalam upaya untuk menentukan tercapai atau tidak
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, perlu dibuat suatu standar mengenai
tingkat pencapaian yang dikehendaki. Ini berarti diperlukan suatu tolak
ukur untuk menentukan sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan telah
mencapai tujuan yang ditetapkan sejak awal. Agar dapat berfungsi dengan
baik, dalam menerapkan suatu sistem akuntabilitas, perlu diterapkan :
( LAN dan BPKP,Modul I 2000:43)
PRINSIP-PRINSIP AKUNTABILITAS

 1. Pentingnya Pernyataan yang jelas mengenai tujuan dari sasaran dari kebijakan dan
program. Hal terpenting dalam membentuk suatu sistem akuntabilitas adalah
mengembangkan suatu pernyataan tujuan dengan cara yang konsisten. Pada dasarnya, tujuan
dari suatu kebijakan dan program dapat dinilai, akan tetapi kebanyakan dari pernyataan tujuan
yang dibuat terlalu luas, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam pengukurannya. Untuk itu
diperlukan suatu pernyataan yang realistis dan dapat diukur.
 2. Pola pengukuran tujuan.
Setelah tujuan dibuat dan hasil dapat diidentifikasikan, perlu ditetapkan suatu indikator
kemajuan dengan mengarah pada pola pencapaian tujuan dan hasil. Ini adalah tugas
yang paling kritis dan sangat sulit dalam menyusun suatu sistem akuntabilitas. Memilih
indikator untuk mengukur suatu arah kemajuan pencapaian tujuan kebijakan dan
sasaran program membutuhkan cara-cara dan metode tertentu agar indikator terpilih
dan mencapai hal yang dibagikan oleh pembuat kebijakan.
Peran Pimpinan (administrator )dalam Akuntabilitas
Kinerja Organisasi Perlu memperhatikan:

3. Pengakomodasian sistem insentif.
Pengakomodasian sistem yang insentif merupakan suatu sistem yang
perlu disertakan dalam sistem akuntabilitas. Penerapan sistem insentif
harus dilakukan denga hati-hati. Adakalanya sistem insentif akan
mengakibatkan hasil yang berlawanan dengan yang direncanakan
4. Pelaporan dan penggunaan data.
Suatu sistem akuntabilitas kinerja akan dapat menghasilkan data yang cukup banyak.
Informasi yang dihasilkan tidak akan berguna kecuali dirancang dengan hati-hati, dalam arti
informasi yang disajikan benar-benar berguna bagi pimpinan, pembuat keputusan, manajer-
manajer program dan masyarakat. Bentuk dan isi laporan harus dipertimbangkan sedemikian
rupa, ini merupakan pedoman pelaporan informasi dalam suatu sistem akuntabilitas.
5. Pengembangan kebijakan dan manajemen program yang dikoordinasikan
untuk mendorong akuntabilitas. Pengembangan sistem akuntabilitas harus
dilakukan dengan cara yang terkoordinasikan, tidak secara independen
program demi program.

Ada 2 bentuk Akuntabilitas
 Menurut Mardiasmo (2006:5) akuntabilitas publik terdiri atas dua
macam, yaitu:
1. Akuntabilitas vertikal (vertical accountability,
Akuntabilitas vertikal (Vertical accountability) adalah
pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang
lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas)
kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah
daerah kepada pemerintah pusat, dan pertanggungjawaban
pemerintah pusat kepada MPR.
2. Akuntabilitas Horizontal (Horizontal accountability)
Akuntabilitas Horizontal (Horizontal Accountability) adalah
pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat luas.

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian
informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah
kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.
(Mardiasmo, 2006:4).
 Ada tiga Jenis akuntabilitas yaitu:
 Akuntabilitas keuangan, akuntabilitas keuangan merupakan
pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan
ketaatan terhadap peraturan.
 Akuntabilitas manfaat, akuntabilitas manfaat pada dasarnya memberi
perhatian kepada hasil dari kegiatan-kegiatan pemerintah.
 Akuntabilitas prosedural, merupakan pertanggungjawaban mengenai
apakah suatu prosedur dari pelaksanaan suatu kebijakan telah
mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan
ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir
yang telah ditetapkan. (Lembaga Administrasi Negara (LAN).

2 Resiko dan Kesalahan
dalam Akuntabilitas
• Memahami Resiko dan Kesalahan
Akuntabilitas
• Identifikasi Resiko dan Kesalahan Kinerja
Organisasi
• Analisis Resiko dan Kesalahan Akuntabilitas
• Merumuskan langkah/upaya mengantisipasi
dan mengatsi resiko dan kesalahan
akuntabilitas

Sebelum kita diskusikan tentang Materi RESIKO DAN
KESALAHAN DALAM AKUNTABILITAS, Silahkan Simak
Film berikut ini.
YOUR SITE HERE
Video

Setelah menonton tayangan film tersebut :
1. Menurut saudara apakah ADA FAKTOR KESALAHAN DAN
RESIKO AKUNTABILITAS DALAM PERISTIWA TERSEBUT
YOUR SITE HERE

KONSEP RESIKO DAN KESALAHAN
AKUNTABILITAS
 Penyelenggaraan negara memerlukan unsur kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan tersebut dapat
diperoleh dengan melaksanakan tujuh asas penyelenggaraan negara (UU Nomor 28/1999), yaitu
kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas,
profesionalitas, dan akuntabilitas. Asas-asas tersebut dituangkan dalam bentuk pelayanan publik. Dalam
pelaksanaannya, penyelenggara negara menghadapi berbagai macam risiko yang sudah seharusnya
dikelola dengan baik dan benar.
 Manajemen Risiko (MR) adalah suatu pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam
kondisi ketidakpastian melalui identifikasi, pemahaman, tindakan, dan komunikasi isu-isu risiko. Setiap
instansi sektor publik memiliki risiko dalam kegiatannya melayani masyarakat. Kemungkinan besar risiko
yang ada telah dikelola, namun belum terstruktur secara lengkap. Jika manajemen risiko di instansi
sektor publik hanya dilaksanakan secara informal, maka dampak terhadap pengelolaan risiko adalah
masih suburnya budaya "saling menyalahkan", kurangnya akuntabilitas terhadap risiko, dan sumber daya
yang ada untuk mengelola risiko tidak proporsional dibandingkan risiko yang harus dihadapi.
 Untuk memulainya, diperlukan pemahaman mendasar tentang risiko dan kesalahan, bagaimana
menilainya (assessing risks), menangani, dan me-monitor, serta mengomunikasikannya. Ekspose,
seminar, workshop dengan topik MRSP menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan. Langkah lebih
lanjut adalah melakukan pilot project/uji coba atau asistensi implementasi MRSP.

Pola Pikir Resiko Dan Kesalahan Akuntabilitas
Kepercayaan
Publik
Kepastian Hukum
Keterbukaan
Proporsionalitas
Akuntabilitas
Kepentingan
Umum
Profesionalitas
Tertib
penyelenggaraan
Negara
PENYELENGGARA
NEGARA
RESIKO DAN
KESALAHAN
AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN
RESIKO DAN
KESALAHAN
DG BAIK DAN
BENAR
PELAYANAN
MASYARAKAT

B. Identifikasi Resiko dan Kesalahan dalam
Akuntabilitas
Resiko
Akuntabilitas:
4. Rendahnya Kualitas Laporan
Keuangan merupakan Resiko dan
menimbulkan Kesalahan dalam ;
Pengelolaan keuangan negara;
1. Kesalahan/ketidaktepatan dalam
pengambilan keputusan ;
2. Kesalahan dalam melakukan penilaian
yang berdampak pada pemberian
sanksi dan penghargaan (Reward and
Punishment yg tidak tepat)
3. Berpotensi menimbulkan
pelanggaran/ penyimpangan ( Fraud)

 Lemahnya pengawasan dan pengendalian
internal organisasi;
 Kelemahan pada Administrasi Keuangan;
 Kelemahan Akuntabilitas Pengelolaan Aset
 Kelemahan pada Proses Pengadaan Barang
dan Jasa
Analisis Kesalahan Akuntabilitas:
Kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara, dipengaruhi oleh :

Analisis Resiko dan Kesalahan Akuntabilitas
1. Lemahnya pengawasan dan pengendalian internal organisasi;
 Memastikan Visi, Misi dan tujuan
organisasi tercapai,
 Memastikan pengelolaan keuangan
yang efisien, efektif, transparan dan
akuntabel;
 Mencegah tejadinya Fraud
 Dukungan sistem informasi akuntansi
yang memadai untuk
terselenggaranya pelaporan.
Langkah/Upaya Atasi Resiko
dan Kesalahan:

2. Kelemahan Administrasi Keuangan
 Sistem Pengeluaran Keuangan Negara transparan dan
akuntabel;
 Kontrol terhadap prosedur untuk mencegah kesalahan
dalam pencatatan
 Memperjelas mekanisme dan format penyusunan &
penyajian laporan keuangan dipahami oleh petugas
 Memperjelas persyaratan dan alur persetujuan dalam
pengelolaan Kas ( kasbon)
 Mencegah Ketidak patuhan terhadap peraturan
perundang-undangan;
 Pengelolaan pendapatan dan belanja dilaksanakn dengan
sesuai ketentuan

3. Kelemahan Akuntabilitas pengelolaan aset tetap
 Aset tetap diidentifikasi dan dikelola dengan baik,
sehingga dapat diyakini keberadaan dan kewajarannya
oleh K/L lembaga, diupayakan untuk ;
 Dapat ditelusuri nilainya dan / keberadaan aset tetap
yang dilaporkan dalam neraca secara jelas;
 Pencatatan aset tetap selalu terupdate dan data
akurat;
 Seluruh Aset didukung dengan bukti kepemilikan,
dan / atau de facto dikuasai oleh K/L tetapi de jure
tidak ada bukti kepemilikannya, atau sebaliknya;
Mencegah penguasaan Aset oleh pihak yang tidak
berhak

4. Kelemahan Proses Pengadaan Barang dan Jasa
 Menghindari dan mencegah terjadinya:
 Pengadaan Fiktif, pengaturan tender dengan
mengarahkan kepada rekanan tertentu;
 Pengadaan yg tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak,
mark-up
 Denda keterlambatan yg belum disetor ke kas negara.
 Terdapat kekurangan dalam volume pekerjaan,
 Perubahan kegiatan tidak didukung dengan addendum
kontrak
 Panitia pengadaan tidak memiliki HPS,
 Perbedaan kuantitas antara berita acara serah terima
barang dengan dokumen kontrak,
 Nilai kontrak melampaui Owner’s Estimate (OE)
 Spesifikasi teknis pengadaan menunjuk suatu merk
tertentu

43
• Peserta dibagi dalam 5 kelompok :
TUGAS KELOMPOK
• Susunlah sebuah kasus dalam kelompok yang berkaitan dengan
AKUNTABILITAS
• Tukarkan dengan kelompok lain, dan diskusikan penyelesaian
masalah serta tanggapan dari kasus yang dikemukakan oleh
kelompok pertama dan seterusnya .
• Presentasikan hasil penyelesaian masalah, dan antar kelompok
saling memberi tanggapan
• Fasilitator memberi penguatan untuk setiap kasus yang
dipresentasikan
TUGAS KELOMPOK

3 Membangun Budaya
Akuntabilitas di organisasi
• Pentingnya membangun Budaya
Akuntabilitas
• Peran Pemimpin dalam Membangun
Budaya Akuntabilitas
• Hambatan Dalam Membangun
Akuntabilitas

Pentingnya Membangun Budaya Akuntabilitas
 Adanya fenomena krisis kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan, upaya yang dilakukan
oleh pemerintah, gejala ini telah berlangsung lama, Gejala ini mulai terlihat setelah Indonesia di
landa krisis ekonomy tahun 1998 yang dikarenakan pengaruh dari perekonomian global.
 Hampir sepuluh tahun setelah Indonesia memasuki era "reformasi" (pascakepemimpinan
Soeharto), negara ini tetap belum mampu meredam ambisi pribadi para pengelolanya.
 Selain yang digambarkan sebelumnya, ada juga budaya lamban dalam memberikan pelayanan
terhadap masyarakat, karena cukup prosedural serta dan ini stempel yang selalu diberikan
kepada birokrasi.
 Krisis ketidakpercayaan masyarakat yang dialami oleh pemerintah ini juga diakibatkan karena
fenomena KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang semakin meraksasa di lingkungan birokrasi,
dan peristiwa ini tidak berhenti sampai pada rezim orden baru kemarin pada kepemimpin sampai
sekarang ini..
 Di satu sisi, partai politik tidak memiliki sistem kaderisasi yang baik sehingga kandidat yang di
calonkan parpol bukanlah hasil gemblengan yang berdasarkan sistem prestasi (merit system). Di
sisi lain, pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah, misalnya, sarat dengan politik uang.
Karena itu, siapapun yang terpilih kelak akan disibukkan untuk "mengembalikan bayaran" kepada
pihak-pihak yang telah membantunya ke jabatan tersebut. Dana pengembalian itu paling mungkin
diambil dari anggaran yang tersedia.

Aspek- Aspek Penting Membangun Akuntabilitas
 1. Transparansi. Transparansi adalah sistem yang harus dilaksanakan dalam organisasi,
 2. Sistem dan Prosedur yang ter-update secara periodik setahun sekali dan maksimal 2
tahun sekali.
 3. Partisipatif Representatif. Keikutsertaan dari karyawan yang kemudian terwakilkan
dalam pembahasan kepentingan bersama pada jenjang yang lebih tinggi, tentu
akan relatif membawa aspirasi akar-rumput yang cukup jelas, faktual dan lengkap.
 4. Evaluasi dan Review. Pada tahapan ini, evaluasi dan review difokuskan pada
metodologi dan validitas pengumpulan masukan; proses pembuatan kebijakan;
dan respon penerapan kebijakan dari pengguna akhir (end user) di lapangan.
Juga perlu diperhatikan apakah konten dan konteksnya masih relevan, memenuhi
rasa keadilan, dan proposional sesuai kemampuan perusahaan ? Pemberian
“Service Level Survey Result” untuk semua Dept Head atau pimpinan unit kerja, kiranya
akan mampu meningkatkan layanan unit kerja kepada end-user dan memberikan
masukan berarti untuk perbaikan dan penerapan program kerja yang lebih akurat.

 5. Keluhan dan Respon. Apakah ada wadah untuk menampung keluhan dari
semua pemangku kepentingan dan apakah responnya telah dilakukan
dengan cepat, tepat dan efektif sesuai harapan pemangku kepentingan ?
 6. Monitoring. Pemantauan bisa dilakukan dengan pengetatan sistem dan
prosedur; kesungguhan atasan langsung untuk menjalankan program dan
kebijakan; komitmen pimpinan tertinggi untuk memastikan garis kebijakan
telah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan efektif; pemeriksaan rutin
internal audit; pembentukan Dewan Kehormatan; serta pelibatan eksternal
audit yang independen bila dirasakan perlu.
 7. Kebijakan Futuristik. Apakah program-program dalam kebijakan itu
mengacu pada kepentingan jangka panjang untuk kemaslahatan semua
pemangku kepentingan, sesuai trend dan tuntutan industri sejenis ?
Lanjutan......7 Aspek penting

Citra PNS Negatif Citra PNS Positif
AKUNTABILITAS
•Peran Kontrol demokratis
• Peran Mencegah Korupsi dan Penyalahgunaan wewenang
•Peran Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas

Bagaimana Peran Pemimpin Membangun Budaya
Akuntabilitas dalam Organisasi?
1. Contoh sikap akuntabilitas.
Tidak bisa dipungkiri jika banyak organisasi yang tidak mau mengakui
adanya kesalahan atau ketidakberesan dalam organisasi demi
menghindari masalah hukum Namun, hal ini justru akan memperburuk
keadaan dibandingkan dengan kesalahan sebenarnya, dan memberikan
pesan pada karyawan untuk lempar batu sembunyi tangan. Alasan
semacam itu dan mencari kambing hitam hanya akan memperburuk
keadaan. Ketika seorang pemimpin dapat berdiri didepan karywaannya
dan mengatakan, ” saya telah melakukan kesalahan – dan ini yang akan
kita lakukan untuk memperbaikinya” adalah contoh positif sikap
akuntabilitas dimana nantinya karyawan tidak ragu untuk mengikutinya.

Pemimpin Membangun budaya akuntabilitas (2)
 2. Menentukan hasil dan harapan – sebelum ada kejadian!
Jangan menunggu sampai terjadi kesalahan dan kemudian membuang energi mencari siapa yang
disalahkan Jangan menunggu sampai terjadi kesalahan dan kemudian membuang energi mencari
siapa yang disalahkan. Tentukan standar yang jelas dan harapan, bahkan sebelum memulai sebuah
pekerjaan. Kemudian, pastikan semua karyawan memiliki kesadaran dan memahami apa yang
menjadi sasaran organisasi serta apa yang menjadi harapan seluruh karyawan. Setiap karyawan harus
memiliki pandangan yang jelas terkait dengan hasil yang ingin dicapai perusahaan
.
 3. Berkomitmen penerapan SPIP secara konsisten Bekerjasama dengan karyawan untuk mengatasi
hambatan dan mendapatkan gambaran kebutuhan apa saja yang mereka butuhkan untuk
memenuhi komitmennya.
 4. Terbuka dalam mendapatkan feedback dan memecahkan masalah tanpa mencari kesalahan.
Pintu organisasi selalu terbuka bagi karyawan yang ingin mengungkapkan ganjalan atau masalah
dalam organisasi tanpa ada rasa takut atau tekanan
 5. Memperkerjakan karyawan yang memiliki akuntabilitas.
Jangan hanya memperkerjakan karyawan berdasarkan
ketrampilan teknis dan pengalaman saja, namun pertimbangkan
pula kecocokannya dengan budaya kerja organisasi.

 6. Melatih karyawan agar akuntabel.
Karyawan memiliki latar belakang yang beragam dimana mereka
belum pernah diajarkan tentang akunabilitas. Mereka hanya
mempelajari ketrampilan dan sikap seperti critical thinking sebelum
mereka bisa berkembang dalam budaya akuntabilitas
 7. Konsekwensi dan dukungan
Harus ada konsekwensi yang diberikan pada kinerja yang buruk dan
dukungan untuk sikap dan hasil yang positif. Tanpa ini, karyawan akan
menganggap bahwa akuntabilitas hanyalah NATO (No Action Talk Only)
 8. Mempertahankan akuntabilitas
Dalam budaya akuntabilitas, pemimpin tidak hanya mempertahankan
akuntabilitas karyawan. Saling mengingatkan antar karyawan untuk
tetap akuntabel. Setiap karyawan memilki rasa kepemilikan demi tujuan
organisasi. Pemimpin harus bisa menjadi contoh, mengajarkan, dan
mendorong mental akuntabilitas ini;
 9. Membangun profesionalisme
Membangun profesionalisme dan meodenisasi administrasi
pemerintahan, sehingga tercipta struktur manajemen yang efektif.
Pemimpin Membangun Budaya Akuntabilitas (3)

Perilaku Kunci Akuntabilitas
1. Pada Tingkat Individu, terutama (pimpinan administrator):
a. Dapat Dipercaya;
Memiliki iktikad baik untuk melaksanakan peraturan
lembaga/organisasi yang tercerminkan didalam ucapan, tindakan,
keputusan, mempunyai kesadaran yang tinggi untuk
mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mengutamakan
kepentingan public.
b. Konsisten;
Menghindari praktek-praktek yang melanggar peraturan, menjalankan
kesepakatan bersama.
c. Komitmen;
Menunjukkan kesadaran yang tinggi untuk menta’ati aturan yang berlak,
norma-norma etika, berusaha bertindak jujur, bertanggungjawab dan
menepati janji yang telah dibuat.
3. Pada Tingkat Organisasi;
a. Identifikasi Kepentingan Publik,
Untuk menjadikan akuntabilitas berjalan efektif, maka;

Lanjutan....pada tingkat organisasi...
 penyelenggara pemerintahan harus memperhitungkan apa yang dipikirkan oleh
masyarakat tentang masalah, harapan dan prioritas
b. Informasi Prosedur Operasional;
 Pejabat/Aparat pelaksana yang tanggungjawab nya berakibat langsung terhadap
masyarakat harus diberikan informasi prosedur operasional yang cukup sebagai dasar
untuk pengambilan keputusan pada unit kerjanya.
c. Sikap Kehati-hatian;
 Setiap proses pengambilan keputusan dan penjelasannya kepada publik harus hati-hati.
Hal ini dilakukan untuk menghindari resiko dan kesalahan, dan jangan sampai publik
mengambil keputusan untuk tidak terlibat atau tidak berpartisipasi dan tidak memberikan
perhatian kepada proses pembangunan.
d. Keterbukaan;
 Memberikan Informasi kepada public mengenai rancangan program yang sesungguhnya,
seperti apa yang sedang dilakukan, apa yang akan dilakukan, kepada siapa ditujukan,
kenapa mereka melakukan hal tersebut, dan standar hasil yang diharapkan.Selain itu juga
harus secara terbuka megumumkan keberhasilan atau kegagalan atas kegiatan yang
dilakukan dengan membandingkan kepada tujuan, standard dan pencapaian yang telah
dirumuskan sebelumnya.
e. Kemudahan;
 Memberikan system dan mekanisme pelaporan yang jelas dan mudah dan dipahami oleh
masyarakat.
 (Penerapan prinsip-prinsip Tata Kepemrintahan yang baik, Bappenas, Jakarta, 2007)

Indikator Minimal dalam membangun Akuntabilitas ;
 Untuk membangun Akuntabilitas setidaknya ada standar
minimal yang terpenuhi seperti:
 Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar
prosedor pelaksanaannya;
 Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan-
kesalahan/kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;
 Adanya output dan outcome yang terukur.
Untuk melaksanakan ketiga hal tersebut perlu
didukung dengan seperangkat instrumen
antara lain:
 Adanya Standard Operating Prosedure(SOP); dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan;
 Mekanisme Pertanggungjawaban;
 Laporan Tahunan;
 Laporan pertanggungjawaban;
 Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara;
 Sistem Pengawasan;
 Mekanisme Reward and Punishment:

Hambatan Dalam Membangun Akuntabilitas
 Sistem akuntansi yang tidak memadai merupakan
salah satu faktor penyebab tidak diperolehnya
laporan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan daerah yang handal dan dapat dipercaya
untuk dipergunakan dalam penerapan akuntabilitas
keuangan daerah.
 Penyajian informasi yang tidak sesuai dengan
kenyataan yang ada
 Tidak adanya jaminan kepatuhan hukum dalam
pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik
untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati
ketentuan hukum yang berlaku.
 Tidak terjadinya inefisien dan ketidakefektivan
dalam proses pengelolaan organisasi.
Wahyu

DISKUSI KELOMPOK
PESERTA DIBAGI DALAM 5
KELOMPOK
IDENTIFIKASI PROBLEM
AKUNTABILITAS DI INSTANSI
MASING-MASING
SEBUTKAN ALTERNATIF
SOLUSINYA

STUDY KASUS Akuntabilitas..1
 Satu minggu kemudian ternyata SPD tersebut terselip di salah satu tumpukan file
dekat meja penulis. Pertanyaannya adalah “Apakah setelah penulis selesai membuat
SPD tersebut sudah menyelesaikan tanggung jawab tugas? Lalu bagaimana dengan
tidak ditemukannya dokumen SPD tersebut?”
 Dalam pasal 2 undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
atau yang sering disebut dengan undang-undang ASN tercantum asas
penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN. Salah satunya adalah akuntabilitas.
 Akuntabilitas berbeda dengan responsibilitas. Jika responsibilitas adalah kewajiban
untuk bertangung jawab maka akuntabilitas adalah kewajiban untuk
mempertanggung jawabkan. Setiap pekerjaan yang dilaksanakan dengan akuntabel
maka sudah pasti di sana terkandung nilai responsibilitas. Namun tidak setiap
pekerjaan yang selesai dengan responsibel terkandung nilai akuntabilitas.
 siapa saja yang harus mempunyai nilai akuntabilitas? Jawabannya adalah individu dan
institusi. Akuntabilitas individu dalam sebuah institusi memegang peranan penting
dalam menentukan sejauh mana sebuah institusi bisa menyandang predikat
akuntabel. satu pekerjaan saja dalam sebuah institusi yang tidak dilaksanakan secara
akuntabel, secara “kasat mata” bisa saja terlihat akuntabel namun secara “hakikat”
institusi tersebut bisa dikatakan cacat nilai akuntabilitasnya.
 Setiap individu selain wajib bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya ia juga
wajib mempertanggung jawabkan tugas-tugas yang telah diselesaikannya terhadap
dirinya sendiri, atasan, institusi maupun masyarakat. Dan tentu saja kepada Tuhan
Yang Maha Esa.

Studi kasus lanjutan.....2.
 Berbeda dengan individu, kewajiban sebuah institusi dalam
mempertanggung jawabkan tugas pokok dan fungsinya adalah terhadap
instansi yang lebih tinggi atau instansi lain yang ditentukan oeh undang-
undang. Dan tentunya kepada masyarakat
 Akuntabilitas bukan hanya persoalan etik yang mengedepankan “baik”
atau “buruk”. Akuntabilitas lebih jauh dari itu. Ia bisa dipandang
sebagai “etik” tatkala berhadapan dengan masyarakat dan atau dirinya
sendiri, bisa pula dipandang sebagai “benar” atau “salah” jika terkait
dengan aturan hukum.
 Sebagai contoh, seorang pegawai yang sedang mengalami badai dahsyat
dalam kehidupan rumah tangganya ia bermuka masam ketika melayani
masyarakat terkait keperluannya. Tindakan dia melayani masyarakt
tersebut tidaklah cacat secara legal, namun secara etik bisa dikatakan
buruk.
 Kenapa demikian? Karena ia tidak mampu menuntaskan pertarungan
kepentingan (conflict of interest) di dalam batinnya. Sehingga ia mencampur
adukan antara persoalan pribadinya dengan tugas pekerjaan. Dalam hal ini
yang ditekankan adalah konflik kepentingannya. Lain halnya apabila yang
ditekankan adalah persoalan ekspresi muka masam, maka hal itu adalah
ranah “etika publik”. Dengan demikian, maka cacat akuntabilitas sangat
memungkinkan terjadinya kehilangan etika dalam pelaksanaan tugas.

Studi kasus lanjutan....3.
 Terkait dengan aspek legalitas, maka tak perlu kiranya penulis
menerangkannya secara panjang lebar, karena diyakini semua orang
sudah paham bahwa cacat akuntabilitas dalam hal ini bisa menimbulkan
perbuatan melawan hukum (Wederrechtelijk) baik berupa pelanggaran
maupun kejahatan.
 Mahkamah Agung sendiri pada dasarnya telah menerapkan nilai
akuntabilitas. Dalam Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI 2010-
2035 (4 tahun lebih awal dari UU ASN) terdapat Nilai-Nilai Utama Badan
Peradilan yang salah satunya adalah nilai akuntabilitas. Dalam
prakteknya, Mahkamah Agung sering melakukan pengawasan internal di
bawah koordinasi Badan Pengawas yang secara berkala melakukan
pengawasan ke lingkungan peradilan yang berada di bawahnya.
 Selain Badan Pengawas, Mahkamah agung juga mendelegasikan
pengawasan tersebut kepada Pengadilan Tingkat Banding untuk
melakukan pengawasan ke semua Pengadilan Tingkat Pertama yang
berada di wilayah hukumnya. Bahkan di Pengadilan Tingkat Pertama
sendiri ada Hakim Pengawas Bidang yang secara rutin memeriksa
pekerjaan baik di kepaniteraan maupun kesekretariatan. Pengawasan
internal baik yang dilakukan oleh Badan Pengawas, Pengadilan Tingkat
Banding maupun Hakim Pengawas Bidang adalah salah satu bentuk kecil
dari praktek nilai akuntabilitas. Hal yang paling penting dalam
menerapkan nilai akuntabilitas adalah yang tumbuh dari kesadaran
masing-masing individu.

4
KONSEPSI KOMUNIKASI DAN
KOORDINASI AKUNTABILITAS
DENGAN ATASAN
• Pentingnya Komunikasi dan Koordinasi antara pimpinan dan
pegawai/bawahan
• Teknik-teknik Dalam Membangun Komunikasi dan Koordinasi
• Komunikasi Dalam Pengambilan Keputusan Yang Akuntabel
• Praktek-praktek Berkomunikasi yang baik dengan atasan
• Peran Pimpinan Dalam Membangun Komunikasi Dengan
Atasan
• Aspek-aspek penting Dalam Membangun Komunikasi dan
Koordinasi dalam organisasi

KONSEPSI KOMUNIKASI DAN KOORDINASI
AKUNTABILITAS
Komunikasi dan
merupakan bagian
integral dari sistem dan
tatanan kehidupan sosial.
Dalam praktek-praktek
pemerintahan, dalam
hubungan antara
ASN/PNS dengan
pimpinan dan antar
pimpinan dalam tiap2
level/hirarki dalam
organisasi
Koordinasi merupakan
bagian integral dari
sistem dan tatanan
kehidupan bernegara.
Dalam praktek-praktek
pemerintahan, dalam
hubungan antara PNS
dengan pejabat dan
antar pimpinan pada
tiap2 level dalam
organisasi/lembaga

Komunikasi dan
koordinasi
akuntabilitas
dengan atasan
merupakan key
factor bagi
Organisasi
Berkinerja Tinggi
(OBT)
-- LAN (2014) --

Komunikasi dan Koordinasi (1)
 Koordinasi adalah perihal
mengatur suatu organisasi
atau kegiatan sehingga
peraturan dan tindakan
yang akan dilaksanakan
tidak saling bertentangan
atau simpang siur.
Koordinasi dibutuhkan
agar kegiatan yang
dilakukan tidak simpang
siur.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI): Komunikasi adalah pengiriman dan
penerimaan pesan atau berita antara dua
orang atau lebih sehingga pesan yang
dimaksud dapat dipahami.
Menurut Colin Cherry, komunikasi adalah
proses dimana pihak-pihak saling
menggunakan informasi untuk mencapai
tujuan bersama; Sebagai transfer informasi
atau pesan (message) dari pengirim pesan
sebagai komunikator dan kepada penerima
pesan sebagai komunikan dengan tujuan
untuk mencapai saling pengertian ( mutual
understanding).

 Komunikasi adalah kunci dari koordinasi yang
efektif. Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua
pengertian yang saling kait-mengkait, karena
koordinasi hanya dapat dicapai sebaik-baiknya
dengan melakukan hubungan kerja yang efektif.
 pola koordinasi menjadi hal yang vital bagi semua
pemimpin di berbagai tingkat untuk mencapai
tujuan tim. Jika pola koordinasi baik maka tujuan
tim akan mempunyai lebih besar kemungkinan
untuk tercapai jika dibandingkan dengan pola
koordinasi yang buruk.
Komunikasi dan Koordinasi (2)

KOORDINASI
 Koordinasi merupakan tali
pengikat dalam organisasi
dan manajemen yang
menghubungkan peran para
actor dalam organisasi dan
manajemen untuk mencapai
tujuan organisasi dan
manajemen. Dengan kata
lain, adanya koordinasi
dapat menjamin pergerakan
aktor organisasi ke arah
tujuan bersama.
Koordinasi dalam pemerintahan
menurut Syafrudin (2003: 268)
adalah “suatu proses rangkaian
kegiatan menghubungi,
bertujuan untuk menyerasikan
tiap langkah dan kegiatan dalam
organisasi agar tercapai gerak
yang cepat untuk mencapai
sasaran dan tujuan-tujuan yang
telah ditetapkan”.

Pentingnya Komunikasi dan koordinasi antara Atasan
dan Bawahan
(Pentingnya Komunikasi antara Atasan dan Bawahan (inafina.com)

PRAKTEK-PRAKTEK BERKOMUNIKASI YANG BAIK DALAM
ORGANISASI
1) Mendengarkan
Komunikasi yang efektif dimulai dari kemampuan dalam mendengar. Anda harus mendengarkan setiap
pembicaraan atasan dengan seksama. Perlihatkan keseriusan dan antusiasme dalam mendengarkan
informasi atau instruksi dari atasan Anda. Keseriusan dan antusiasme dari seseorang dalam mendengar,
bisa dilihat dari sikapnya pada saat mendengar. Orang yang sibuk mempermainkan sesuatu, atau melirik
kesana-kemari, atau pandangannya terlihat kosong, pastilah bukan orang yang serius dalam
mendengarkan.
2) Bertanya dan Memberi Tanggapan
Seorang bawahan yang baik bukanlah orang yang melakukan semua instruksi dari
atasannya tanpa pertimbangan apapun. Oleh sebab itu, apabila Anda belum
mengerti apa yang dimaksudkan oleh atasan, haruslah Anda tanya. Demikian juga apabila Anda merasa
perlu memberikan ide, untuk memperkuat ataupun merubah instruksi dari atasan Anda, lakukanlah
dengan cara yang sopan dengan alasan-alasan yang kuat, supaya Anda tidak dianggap sebagai karyawan
yang sulit diatur. Untuk itu, Anda harus mempelajari karakter dari atasan, agar Anda bisa mencari waktu
dan sikap yang tepat untuk berkomunikasi dengan dia.
3) Gunakan Kalimat bersifat Positif dan Bahasa yang Efektif
Hindari menggunakan kata-kata konfrontatif, intonasi tinggi dan argumentative. Dan hindari
menggunakan bahasa atau istilah-istilah yang terlalu tinggi sehingga tidak dimengerti oleh atasan Anda.
Komunikasi yang efektif bukan dinilai dari canggihnya kata-kata atau bahasa yang digunakan tetapi dari
mudah atau tidaknya bahasa tersebut dipahami oleh lawan bicara Anda.
4) Jaga Profesionalisme
Jangan pernah mencampuradukkan masalah pribadi dengan urusan di kantor.Jika sedang ribut dengan
pasangan anda, jangan bawa masalah tersebut ketika meeting dengan atasan, hal tersebut akan
mengganggu kinerja anda.

5) Bahasa Tubuh dan raut wajah
Jangan membungkuk atau melakukan gerakan- gerakan tubuh yang menimbulkan perasaan
tidak nyaman pada lawan bicara Anda terlebih lagi atasan Anda. Dan hindari menampilkan
raut wajah negatif yang dapat menimbulkan saat berkomunikasi dengan bos Anda.
6) Kontrol Emosi
Jangan terbawa perasaan, meskipun anda mungkin tidak suka dengan tugas yang diberikan,
atau mungkin anda tidak suka dengan bos anda. Pada saat berbicara dengan atasan, hindari
cara mengutarakan sesuatu seolah-olah kedudukan Anda setingkat dengan dia. Hindari
pembicaraan yang terlalu pribadi. Ingatlah bahwa keakraban ada batasnya pada saat Anda
berada di lingkungan kerja. Biarkan atasan mengendalikan pembicaraan, Anda haru bisa
mengantisipasinya. Sesuaikan selera humor. Hindari cerita yang dapat menghina atasan.
7) Jangan Menggurui
Posisikan diri anda sebagai pendengar . Walaupun anda mempunyai saran yang akan
diutarakan ke atasan, ucapkan dengan kalimat-kalimat yang tidak menyinggung egonya.
8) Melaporkan
Teknik serta etika dalam melapor adalah sesuatu yang bisa dipelajari dengan mudah. Buatlah
konsep atau poin-poin yang akan Anda laporkan kepada atasan Anda. Cara ini secara otomatis
akan membuat Anda menguasai maksud dan tujuan dari laporan tersebut. Dari konsep
tersebut, Anda juga bisa mengantisipasi respon dari atasan Anda.

TEKNIK-TEKNIKKOMUNIKASI DAN KOORDINASI AKUNTABILITAS Dalam
organisasi
Instrumen
komunikasi
dan
koordinasi
yang tepat
Menyampaikan
masalah dan
mendiskusikan Mind set
/culturset
Mapping
Menyampaikan
ide/gagasan yg kritis
dan agresif
Teknik sumbang
saran (brainstorming)
Keterbukaan
menyampaikan
Catatan Kolektif.
Pemecahan masalah
akuntabilitas secara kreatif
Positive
Thinking
Perencanaan
ttg agenda,
waktu dan
pihak yg
terlibat,dll

 1. Perencanaan yang matang;
 Perencanaan ini dapat meliputi waktu, agenda, dan siapa saja yang akan
telribat. Hal ini penting agar koordinasi berjalan dengan efektif dan efisien,
dengan mengetahui agenda sebelumnya,
 2. Pentingnya menyamakan persepsi;
 Haruslah memiliki kesamaan persepsi mengenai tujuan yang akan dicapai.
Dengan demikian, walaupun memiliki tugas dan tanggung jawab yang
berbeda, setiap pihak menyadari bahwa semua itu adalah dalam rangka
saling melengkapi dan mendukung untuk mencapai tujuan yang sama.
 3. Pemahaman materi pembicaraan;
 Koordinasi akan berjalan lebih efektif apabila masing-masing anggota tim
memahami posisi dan tanggung jawabnya serta dalam kaitannya dengan
pihak lain.
 4. Sikap terbuka dan saling menghargai;
 Dalam suatu koordinasi, ada saatnya satu pihak harus menerima pegaturan
dari pihak lain, namun tetap harus dengan sikap menghargai. Gak sedikit
orang-orang yang keluar dari organisasi dikarenakan para pemimpin yang
gak bisa menghargai anggotanya dengan baik
Aspek- Aspek Penting Dalam Membangun
Koordinasi yang Baik dalam Organisasi

Lanjutan..........
 5. Minta feedback;
Feedback diperlukan untuk melihat respon dari semua pihak yang terlibat. Umpan
balik juga untuk memastikan bahwa koordinasi yang kamu lakukan dapat
dipahami dengan benar dan diterima. Hal ini untuk menjamin pelaksanaannya
sesuai dengan yang diharapkan. Dan juga untuk melihat berbagai celah dan
kekurangan yang mungkin masih ada, sehingga kamu masih bisa melakukan
persiapan yang lebih matang.
 6. Penegasan dan motivasi;
Sangat penting sekali bagi kamu untuk mempertegas kembali segala yang telah
disepakati ketika dilakukan koordinasi (rapat). Sehingga semua yang menjadi
kesepakatan harus dapat diterima dan selanjutnya dilaksanakan dengan baik.
Penegasan juga perlu dilakukan terhadap monitoring dan evaluasi yang akan
dilakukan, sehingga setiap orang akan bekerja atau melakukan aktivitasnya dengan
lebih terarah para pencapaian tujuan yang diharapkan, harus mampu memotivasi
agar setiap pihak yakin dan terdorong untuk melaksanakannya.
 7. Membangun Komunikasi informal;
Untuk meningkatkan efektivitas hasil koordinasi yang dilakukan, selain dilakukan
monitoring, kamu sebagai pemimpin juga perluu melakukan komunikasi atau
pendekatan yang bersifat informal (tidak dalam konteks rapat). Hal ini sangat
berguna untuk meningkatkan bonding kamu dengan tim. Membangun komunikasi
informal akan membuat kamu dapat meningkatkan kepercayaan dan respect dari
anggota tim sehingga mereka nyaman untuk bekerja sebagai tim dengan kamu.
Komunikasi informal ini mungkin bisa kamu bangun dengan
melakukan hangout bareng atau melakukan aktifitas have fun bareng.
 ( Fadhil Akbar, 2016.... https://www.hipwee.com)

Peran pemimpin dalam komunikasi dan koordinasi
akuntabilitas ?
Menjadi
Teladan
Memotivasi
Memampu
kan
Mentoring
Mendengar

Peran pimpinan membangun komunikasi
dan koordinasi dalam organisasi (1)
 Atasan dan bawahan harus Terasah dalam hal
berkomunikasi
 Proses memberi dan menerima umpan balik itu musti
dipelajari dan terus dilatih.
 Terkadang pimpinan merasa memberikan umpan balik tapi
belum spesifik sehingga bawahan bingung.
 Pimpinan dan bawahan harus terasah komunikasinya dan
mampu memberikan umpan balik secara spesifik.
 Yang juga penting, pimpinan jangan hanya mengatakan,
“Performa Anda baik” atau ”Performa Anda buruk”.
 Namun, ada baiknya sebagai atasan dapat memberikan
komentar yang disertai dengan rincian bukti baik atau
buruknya performa bawahannya tersebut secara spesifik
dan obyektif.

Peran pimpinan membangun komunikasi (2)
 Rasa sungkan untuk menegur orang
 Kesenjangan komunikasi yang juga kerap timbul adalah rasa
sungkan menegur orang/baawahan.
 Ini adalah bagian dari kultur orang Indonesia yang sudah tertanam
sejak lama.
 Ketika menemukan kesalahan, atasan yang lebih muda biasanya
sungkan menegur bawahan yang lebih tua usianya atau yang sudah
lebih lama di unit bisnis yang dia pimpin.
 Lingkungan kerja atau suasana yang kondusif memang bisa memicu
keharmonisan hubungan komunikasi antara atasan dan bawahan.
 Namun, ada beberapa aspek yang juga dinilai penting, seperti
penghargaan terhadap suatu ide atau masukan yang konstruktif
bagi perusahaan, rasa saling percaya satu sama lain, pemahaman
yang baik terhadap suatu perubahan dan keinginan saling
membantu antar kelompok pekerja atau antar individu dalam
organisasi

Study Kasus Komunikasi dan Koordinasi dalam Organisasi (1)
 Di banyak organisasi perusahaan, komunikasi antara atasan dan bawahan
sering “tidak nyambung”, sehingga sebuah komunikasi yang intens
menjadi hal penting bagi kelangsungan perusahaan.
 Hasi survey Sistem Manajemen Performa (SMP) yang
dilakukan Development Dimensions Indonesia (DDI) menyingkap hal ini.
 Salah seorang Direktur DDI mengungkapkan, semua fase SMP menuntut
setiap orang memiliki kemampuan berkomunikasi, yakni umpan balik.
 Komunikasi adalah kuncinya, dan itu adalah keahlian yang harus dikuasai,
bukan saja oleh manajer tetapi juga oleh bawahannya juga.
 Manajer Indonesia belum bisa menerima perbedaan cara kerja
 Dibandingkan manajer di negara lain seperti di eropa, jepang atau
amerika, manajer di Indonesia masih belum bisa menerima perbedaan cara
kerja.
 Namun, kerjasama saling membantu antar unit organisasi perusahaan di
Indonesia begitu menonjol dibanding perusahaan di luar negara ini.
 Dampak dari “kekakuan” manajer di Indonesia yang kurang bisa menerima
perbedaan, menjadikan orang yang punya terobosan menjadi terkekang
dan merasa tidak berguna.
 Akibatnya, bawahan yang memiliki ide kreatif menjadi tidak bisa
melakukan sesuatu yang positif bagi perusahaan.

Study Kasus Komunikasi....(2)
 Terciptanya gap komunikasi antara manajer dan bawahannya adalah berawal
dari persepsi.
 Persepsi ditentukan oleh interpretasi seseorang terhadap informasi yang
diperoleh dari lingkungan tempat ia berada atau bekerja.
 Manajer yang punya persepsi buruk terhadap bawahannya, otomatis ia
menciptakan gap komunikasi antara dirinya dengan bawahan.
 Apalagi, bila seorang manajer adalah tipikal orang yang mudah percaya rumor
atau “Tukang gosip”.
 Akibatnya, kesenjangan makin mudah tersulut dan akan berdampak pada
kinerja seluruh bawahannya.
 Salah persepsi juga bisa timbul dari cara pandang manajer yang demografis,
misalnya mempertimbangkan suku, agama, ras, alumni, atau catatan
demografis lainnya.
 Manajer harus selalu bersikap positive thinking. Komunikasi yang ideal, akan
muncul melalui hubungan kesetaraan, atau hubungan kolegial.
 Atasan dan bawahan berada di garis sejajar. Namun kondisi seperti itu
menuntut bawahan yang tidak pasif.
 Bawahan juga harus kritis dan agresif. Selain itu manajer harus memiliki
persepsi yang baik terhadap bawahan serta menciptakan apresiasi bagi
mereka.

PENUGASAN
ROLE PLAY
 PESERTA DI BAGI DALAM 3 KELOMPOK
 TIAP KELOMPOK MEMBUAT ROLE PLAY DENGAN
TEMA mempraktekan Model dan Strategi peran
pimpinan dalam komunikasi dan koordinasi di
lingkungan organisasi BERKAITAN DENGAN
AKUNTABILITAS
 ROLE PLAY : 15 MENIT
 KELOMPOK PENGAMAT : MENILAI PERAN YANG
DILAKUKAN OLEH MASING-MASING PST
KELOMPOK, SERTA PERAN KEPEMIMPINAN

RANGKUMAN
PESERTA DIMINTA UNTUK MENGULAS POKOK BAHASAN SBB :
 Akuntabilitas Dalam Kepemimpinan
( Administrator)
 Resiko dan Kesalahan dalam Akuntabilitas
 Membangun Budaya Akuntabilitas; dan
 Komunikasi dan Koordinasi Akuntabilitas dalam organisasi

SEBAGAI PENUTUP MATERI INI KITA SAKSIKAN
PENGALAMAN BUPATI HERRY ZULIANTO (BUPATI
YOGYAKARTA. VIDEO /Film berikut ini
Film : Warisan Jogja/ Wakaf Politik ( Bupati Herry
Zulianto , 6 menit 53 Detik)
YOUR SITE HERE

Akuntabilitas kinerja-pka-workshop

Akuntabilitas kinerja-pka-workshop

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Akuntabilitas kinerja-pka-workshop

Similar to Akuntabilitas kinerja-pka-workshop (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Akuntabilitas kinerja-pka-workshop