Dokumen tersebut membahas tentang hubungan kerja antara jabatan fungsional dengan jabatan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait, termasuk ketentuan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional untuk mendukung penyederhanaan birokrasi.

1. HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA
JABATAN FUNGSIONAL DENGAN
JABATAN ADMINISTRASI
ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI JABATAN DAN
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
Cimahi, 13 OKTOBER 2021
@kempanrb
@kemenpanrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

2. PENGANTAR
1
2

3. 3
KEBIJAKAN KEPEGAWAIAN
NEGARA DI INDONESIA
POKOK-POKOK
KEPEGAWAIAN
 TNI
 POLRI
 PNS
 Pegawai BUMN
 Pegawai Non PNS atau
dengan nama lain
UU No. 8
Tahun 1974
UU No. 43
Tahun 1999
UU No. 34
Tahun 2004
UU No. 5
Tahun 2014
UU No. 2
Tahun 2002
UU No. 19
Tahun 2003
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
Tentara Nasional
Republik Indonesia
Aparatur Sipil Negara
• PNS
• PPPK
Badan Usaha Milik
Negara
(UU No. 13 Tahun 2003
jo. UU No. 11 Tahun
2020)

4. 4
UU NOMOR 5 TAHUN 2014 DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA
• JABATAN ASN
 JABATAN
PIMPINAN
TINGGI
 JABATAN
ADMINISTRASI
 JABATAN
FUNGSIONAL
UU No. 5
Tahun 2014
PP No. 70
Tahun 2015
PP No. 11
Tahun 2017
PP No. 49
Tahun 2018
PP No. 30
Tahun 2019
JAMINAN KECELAKAAN
KERJA DAN JAMINAN
KEMATIAN BAGI
PEGAWAI ASN
 17 September 2015
Diundangkan
MANAJEMEN
PEGAWAI NEGERI
SIPIL
 7 April 2017
Diundangkan
 15 Januari 2014
Diundangkan
MANAJEMEN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA
 28 November 2018
Diundangkan
PENILAIAN
KINERJA
PEGAWAI
NEGERI SIPIL
 29 April 2019
Diundangkan
PP No. 17
Tahun 2020
Perpres No.
38 Tahun
2020
JENIS JABATAN YANG
DAPAT DIISI OLEH
PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN
KERJA
 28 Februari 2020
Diundangkan
 28 Februari 2O2O
Diundangkan
Permen
PANRB 13
Tahun 2019
 30 Juli 2019
Diundangkan
Pasal 85
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua
ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang JF yang
telah ditetapkan dan semua peraturan
pelaksanaannya, menyesuaikan dan mengikuti
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 3
(tiga) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
• Kedudukan JF (Pasal 67)
• Tugas instansi Pembina (Pasal 99 ayat (3) huruf s)
• Uji kompetensi pada pengangkatan pertama (Pasal
75 & Pasal 78)
• Penyetaraan Jabatan (350A)
Permen
PANRB
28 Tahun
2019
 6 Desember 2019
Diundangkan
Pasal 1 angka 16
Penyetaraan Jabatan
Pasal 12 ayat (1)
Penetapan kelas jabatan
fungsional yang akan
diduduki yaitu
disetarakan dengan
kelas jabatan
Administrasi yang
diduduki sebelumnya.
PermenPANRB
14 Tahun 2019
PermenPAN
RB 8 Tahun
2021
 17 Maret 2021
Diundangkan
Permen
PANRB 17
Tahun 2021
 18 Mei 2021
Diundangkan

5. PEGAWAI
DAN
JABATAN
ASN
5
MADYA
KETRAMPILAN
PRATAMA
PELAKSANA
PENGAWAS
JABATAN
PIMPINAN
TINGGI
JABATAN
ADMINISTRASI
ADMINISTRATOR
KEAHLIAN
JABATAN
FUNGSIONAL
UTAMA
o PENYELIA
o MAHIR
o TERAMPIL
o PEMULA
o AHLI UTAMA
o AHLI MADYA
o AHLI MUDA
o AHLI PERTAMA
FUNGSI ADMINISTRASI FUNGSI TEKNIS
PPPK
PPPK
PNS

6. 6
TABEL BATASAN NILAI DAN KELAS JABATAN
Batasan Nilai Kelas Jabatan
190-240 1
245-300 2
305-370 3
375-450 4
455-650 5
655-850 6
855-1100 7
1105-1350 8
1355-1600 9
1605-1850 10
1855-2100 11
2105-2350 12
2355-2750 13
2755-3150 14
3155-3600 15
3605-4050 16
4055-ke atas 17
JF Pertama
JF Muda
JF Madya
JF Utama
POLA DASAR
Pengawas
Administrator
JPTP
JPTM
JPTU
Pelaksana
JF Keterampilan

7. PERPINDAHAN JABATAN & INPASSING
7
PERPINDAHAN
JABATAN
PERPINDAHAN
REGULER
INPASSING
(PENYESUAIAN)
PEMBENTUKAN
JF BARU
KEBIJAKAN
NASIONAL
PERUBAHAN
KEBIJAKAN JF
PermenPANRB
42/2018
PermenPANRB
28/2019 jo
17/2021
 Berlaku utk Semua
Jabatan ke JF tertentu
 Tidak ada batas waktu
 Ketentuan ketat
 Hasil (Naik, Tetap atau
Turun)
 Inisiatif Pegawai
 Berlaku utk Semua
Jabatan ke JF tertentu
 Terdapat batas waktu
 Ketentuan longgar
 Hasil (Tetap)
 Bukan inisatif Pegawai
 Penyamaan Pangkat  Penyamaan Jenjang
dan Penghasilan
 Penyamaan Pangkat
 Penyamaan Pangkat

8. JABATAN, TUGAS TAMBAHAN DAN PENUGASAN DALAM MANAJEMEN ASN
8
JABATAN
TUGAS
TAMBAHAN
PENUGASAN
 Terkait dengan SOTK
 Definitif dan bersifat tetap
 Dapat dikelompokkan dalam (JPT, JA, JF)
 Terdapat dalam peta jabatan
 Memiliki dokumen Anjab + ABK
 Meiliki Kelas Jabatan dan SKJ
 Diberikan Gaji,Tunjangan dan Fasilitas
 Terkait dengan entitas tertentu
 Definitif dan bersifat sementara
 Tidak Terdapat dalam Peta
Jabatan
 Tidak memiliki dokumen Anjab +
ABK
 Tidak memiliki Kelas Jabatan dan
SKJ
 Diangkat oleh Pejabat Pengelola
Kepegawaian atau pejabat entitas
tertentu.
 Diberikan Tunjangan (Honor) atau
dalam bentuk lain (AK)
 Tidak Definitif dan bersifat sementara
 Tidak Terdapat dalam Peta Jabatan
 Tidak memiliki dokumen Anjab + ABK
 Tidak memiliki Kelas Jabatan dan SKJ
 Diberikan oleh Pejabat Pengelola
Kepegawaian
 Diberikan Fasilitas

9. KEBIJAKAN PENYETARAAN JA KE JF
2

10. DASAR HUKUM
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.
 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi.
 Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil.
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor10

11. KETENTUAN PENYETARAAN JABATAN #1
 PP No. 17 Tahun 2020
Bagian Kelima Penyetaraan Jabatan PNS Karena Penataan Birokrasi
 Pasal 350A
(1) Dalam hal diperlukan penataan birokrasi, penyesuaian jabatan ke dalam JF dapat
dilakukan penyetaraan jabatan.
(2) Penyetaraan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri.
 Pasal 350B
(1) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan pemerintah mengenai penataan birokrasi yang
yang berdampak terhadap perubahan pengaturan manajemen aparatur sipil negara
pada instansi pemerintah maka Presiden dapat menerbitkan Peraturan Presiden.
(2) Penerbitan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
pertimbangan teknis dari Menteri.
 …
11

12. KETENTUAN PENYETARAAN JABATAN #2
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2019
 Pasal 1 angka 16
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut
Penyetaraan Jabatan adalah Pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing pada jabatan fungsional yang setara.
 Pasal 5
Untuk pelaksanaan Penyetaraan Jabatan, Instansi Pemerintah perlu melaksanakan langkah
sebagai berikut:
a. identifikasi Jabatan Administrasi pada unit kerja;
b. pemetaan Jabatan dan Pejabat Administrasi yang terdampak penyederhanaan
birokrasi;
c. pemetaan Jabatan Fungsional yang dapat di duduki Pejabat yang terdampak
penyederhanaan birokrasi;
d. penyelarasan Tunjangan Jabatan Fungsional dengan Tunjangan Jabatan Administrasi
dengan menghitung penghasilan dalam Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional;
dan
12

13. KETENTUAN PENYETARAAN JABATAN #3
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2019
 Pasal 6
Penyetaraan Jabatan dilakukan sebagai berikut:
a. Administrator disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Madya;
b. Pengawas disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda; dan
c. Pelaksana (eselon V) disetarakan dengan Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Pertama.
 Pasal 11
Pejabat Administrasi yang disetarakan jabatannya dalam jabatan fungsional mendapatkan
penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Pasal 12
(1) Penetapan kelas jabatan fungsional yang akan diduduki yaitu disetarakan dengan kelas
jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya.
(2) Pelaksanaan kegiatan pada kelas jabatan fungsional yang disetarakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setara dengan pelaksanaan kegiatan pada kelas
dalam jenjang jabatan yang akan diduduki dan dapat diberikan kegiatan tugas dan
fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
13

14. KETENTUAN PENYETARAAN JABATAN #4
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2019
 Pasal 13
Penyetaraan dalam Jabatan Fungsional dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
a. Instansi Pemerintah menyampaikan hasil identifikasi dan pemetaan jabatan administrasi
dalam jabatan fungsional yang akan disetarakan termasuk jabatan khusus yang harus
diduduki oleh pejabat Administrator dengan deskripsinya kepada Menteri, sesuai
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b. Menteri menyampaikan persetujuan terhadap usulan Penyetaraan Jabatan;
c. Pejabat Pembina Kepegawaian mengangkat dan melantik pejabat fungsional yang
disetarakan; dan
d. Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan laporan penyetaraan jabatan beserta
nama pejabat yang disetarakan kepada Menteri dengan tembusan kepada Badan
Kepegawaian Negara dan Instansi Pembina.
 Pasal 16 14

15. KETENTUAN PENYETARAAN JABATAN #5
 Surat Menteri Nomor B/312/M.SM.02.00/2020 tanggal 10 Juni 2020 bersifat Sangat Segera
perihal Percepatan Pelaksanaan Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan
Fungsional Dalam Rangka Mendukung Penyederhanaan Birokrasi
 Arahan Wakil Presiden pada Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, tanggal 12
Desember 2019, menyebutkan bahwa batas akhir pengalihan jabatan struktural Eselon Ill dan
IV diperpanjang, yang semula sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 menjadi tanggal 31
Desember 2020.
 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah percepatan
penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dalam mendukung
pengembangan karier PNS di lingkungan masing-masing, antara lain:
1. Menyampaikan usulan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional
paling lambat tanggal 30 Juni 2020, dengan melampirkan format sesuai ketentuan dan
dokumen pendukung lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019. 15

16. KETENTUAN PENYETARAAN JABATAN #5
 Surat Menteri Nomor B/312/M.SM.02.00/2020 tanggal 10 Juni 2020
 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah percepatan
penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional dalam mendukung
pengembangan karier PNS di lingkungan masing-masing, antara lain:
1. …
2. Kementerian/Lembaga telah mendapatkan rekomendasi penyetaraan jabatan, maka
pengangkatan dan pelantikan dalam jabatan fungsional melalui Penyetaraan Jabatan
dapat dilaksanakan sampai dengan 31 Desember 2020.
3. Usulan yang disampaikan setelah tanggal 30 Juni 2020, pengalihan jabatan administrasi
ke dalam jabatan fungsional dalam rangka penyederhanaan birokrasi, dapat
dilaksanakan melalui:
a. Pengangkatan melalui perpindahan sebagaimana diatur dalam PermenPANRB Nomor
13 Tahun 2019 dan diatur dalam PermenPANRB jabatan fungsional masing-masing;
atau
b. Pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana diatur dalam 16

17. 17

18. 18
Jabatan yang Tetap

19. 19
Jabatan yang dapat Dialihkan

20. 20

21. 21

22. 22

23. 23

24. 24

25. MELAKUKAN FREEZE
JABATAN SELAMA MASA
TRANSISI
MEMETAKAN JABATAN
DAN PEJABAT
STRUKTURAL YANG
TERKENA DAMPAK
PENGALIHAN JABATAN
MENGIDENTIFIKASI UNIT
KERJA YANG AKAN
DISEDERHANAKAN
STRUKTURNYA
PEMETAAN JABATAN
FUNGSIONAL UNTUK
MENAMPUNG
PERALIHAN JABATAN
TINDAK LANJUT
25
MELAKUKAN SOSIALISASI
KEPADA PEGAWAI DI
INSTANSINYA
MELAKSANAKAN
PROSES
PERPINDAHAN
JABATAN
PRINSIP PERALIHAN JABATAN:
1. Kelas JF sama dengan kelas Jabatan Struktural sebelumnya.
2. Ketika terjadi perpindahan jabatan, penghasilan setidaknya sama
dengan penghasilan pada jabatan struktural sebelumnya.

26. PENGUSULAN KEMBALI HASIL EVALUASI JABATAN
PPK dapat melakukan dan mengusulkan evaluasi jabatan kembali kepada
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi apabila:
• Adanya perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur,
tugas, dan fungsi jabatan;
• Adanya penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan;
• Adanya perubahan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
• Adanya perubahan Peta Jabatan; atau
• Hal–hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan, yang
mengakibatkan perubahan nilai jabatan.
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI 26

27. KELAS JABATAN FUNGSIONAL
DAMPAK PENYEDERHANAAN BIROKRASI
Penetapan kelas jabatan fungsional yang akan diduduki yaitu
disetarakan dengan kelas jabatan Administrasi yang diduduki
sebelumnya.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional
Pasal 12

28. PENGAJUAN VALIDASI KELAS JABATAN FUNGSIONAL
DAMPAK PENYEDERHANAAN BIROKRASI
Berdasarkan Permenpan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan
Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, maka:
1. Surat Persetujuan Penyetaraan Jabatan;
2. Data pejabat yang terdiri dari:
a. Nama;
b. NIP;
c. Jabatan Administrasi yang diduduki saat ini;
d. Kelas Jabatan Administrasi yang diduduki saat ini;
e. Jabatan Fungsional hasil pengalihan;
f. Kelas Jabatan Fungsional yang seharusnya (untuk pengecekan).
28

29. PENETAPAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL DAMPAK
PENYEDERHANAAN BIROKRASI
Usulan dilakukan oleh
PPK kepada Kementerian
PANRB.
Kementerian PANRB
memberikan surat
persetujuan kelas jabatan
yang berlaku bagi
Jabatan Fungsional
dalam rangka
Penyederhanaan
Birokrasi.
Instansi Pengusul
menetapkan kelas
jabatan yang berlaku
dalam Peraturan Kelas
Jabatan di Lingkungan
Instansi Pengusul.
29

30. KEBIJAKAN
PENETAPAN
KELAS JABATAN
DALAM
PENGALIHAN
JABATAN
 Tidak dilakukan penetapan kelas jabatan baru untuk jabatan
fungsional hasil pengalihan jabatan tetapi hanya pemberlakuan kelas
jabatan administrasi sebelum pengalihan jabatan.
 Pengusulan penetapan dilakukan bersamaan dengan pengusulan
pengalihan jabatan.
 Rekomendasi pengalihan jabatan yang diberikan seyogyanya
memuat pemberlakuan kelas jabatan administrasi yang bersifat
individual final (berlaku bagi pegawai ybs, pada saat kebijakan
diberlakukan dan tidak berlaku umum dan di luar kebijakan pengalihan
jabatan.
 Apabila rekomendasi tidak memuat pemberlakuan kelas jabatan
maka dianjurkan untuk diusulkan secara terpisah oleh PPK kepada
Menteri PANRB dengan melampirkan data pegawai yang
direkomendasikan dialihkan (No./ Nama/NIP/Jabatan Administrasi/Kelas
Jabatan Administrasi/Jabatan Fungsional/Kelas Jabatan Fungsional).
 Persetujuan penetapan kelas jabatan ini dijadilan dasar untuk
penetapan kelas jabatan fungsional hasil pengalihan dalam pemberian
tunjangan kinerja yang termuat dalam SK pengangkatan. 30

31. KEBIJAKAN
PENETAPAN
TUNJANGAN
JABATAN DALAM
PENGALIHAN
JABATAN
 Tidak dilakukan penetapan tunjangan jabatan baru untuk jabatan
fungsional hasil pengalihan jabatan tetapi pemberlakuan tunjangan
jabatan fungsional sesuai perpres yang berlaku.
 Tidak perlu dilakukan pengusulan tunjangan jabatan baru bagi
jabatan fungsional hasil pengalihan jabatan yang telah memiliki perpres
tunjangan jabatan fungsional ybs.
 Pengusulan tunjangan jabatan fungsional dilakukan oleh instansi
Pembina jabatan fungsional (bukan oleh instansi pengguna) bagi
jabatan fungsional yang belum memiliki tunjangan jabatan.
 Pemberian tunjangan jabatan bagi jabatan fungsional hasil
pengalihan tertuang dalam SK pengangkatan jabatan fungsional dan
berlaku sejak tanggal pelantikan sesuai rekomendasi yang diberikan oleh
Menteri PANRB.
 …
31

32. POLA HUBUNGAN KERJA JPT, JA, DAN JF
3

33. No. Jabatan Tugas Ruang
Lingkup
Peran dalam Struktur Unsur
Kompetensi
Jenis Kegiatan
1. JPT memimpin dan
memotivasi setiap
Pegawai ASN
melalui
kepeloporan,
pengembangan
kerja sama; dan
keteladanan
Manajerial
(Administrasi
+ Fungsional)
Pengambil Kebijakan
(Strategic Apex)
Penghubung (Middle
Line)
Inti dan Keahlian Administrasi,
Teknis dan
Kebijakan
2. JA pelayanan publik
serta administrasi
pemerintah dan
pembangunan
Administrasi Penghubung (Middle
Line) –sesuai posisi
dalam organisasi
Penunjang (Support staff)
Dasar dan Inti
(Keahlian-optional
sesuai posisi
dalam organisasi)
Administratif
(Teknis-opsional
sesuai posisi dalam
organisasi)
3. JF pelayanan
fungsional yang
berdasarkan
keahlian dan
keterampilan
Fungsional Bantuan Teknis (Techno-
Structure)
Pelaksana Teknis (Core)
Keahlian Teknis
PERBEDAAN TUGAS, PERAN, UNSUR KOMPETENSI DAN
KEGIATAN ANTARA JPT, JF, DAN JA

35. 35

36. MEKANISME PERPINDAHAN JABATAN KE
DALAM JABATAN LAIN
4

37. JPT DAN JABATAN FUNGSIONAL
37
JPT
KOORDINATOR
SUBKOORDINATOR
Pengelompokan uraian fungsi Asisten Deputi
Standardisasi Jabatan dan Kompetensi
Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri dari:
a. Kelompok substansi standardisasi jabatan
sumber daya manusia aparatur;
b. Kelompok substansi kompetensi jabatan
sumber daya manusia aparatur; dan
c. Kelompok substansi kelas jabatan sumber
daya manusia aparatur.
PERATURAN MENTERI PANRB
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG URAIAN FUNGSI
ORGANISASI JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA DAN TUGAS
KOORDINATOR JABATAN
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI

38. JPT DAN JABATAN FUNGSIONAL
38
JPT
KOORDINATOR
SUBKOORDINATOR
 Koordinator Jabatan Fungsional
melaksanakan tugas koordinasi
penyusunan rencana, pelaksanaan dan
pengendalian, pemantauan dan evaluasi
serta pelaporan pada satu Kelompok
substansi pada masing-masing
pengelompokan uraian fungsi.
 Koordinator Jabatan Fungsional
memimpin sekelompok substansi pejabat
fungsional dan pelaksana dalam
melaksanakan tugas.
 Dalam menjalankan tugasnya koordinator
jabatan fungsional dibantu oleh sub-
koordinator.
 Penetapan koordinator dan sub-
koordinator ditetapkan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat
yang berwenang.
PERATURAN MENTERI PANRB
NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG URAIAN FUNGSI
ORGANISASI JABATAN PIMPINAN
TINGGI PRATAMA DAN TUGAS
KOORDINATOR JABATAN
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI

39. DASAR-DASAR PEMAHAMAN TERHADAP
JABATAN FUNGSIONAL
5

40. KEDUDUKAN
40
STRUKTUR
JPT Madya
JPT Pratama
Administrator
Pengawas
LOKUS
Terbuka (Instansi Pemerintah)
Semi Terbuka (Inst. Pembina dan
Inst. Pusat)
Tertutup (hanya di Inst. Pembina)
Tertutup Terbatas (Inst. Pembina dan unit
kerja tertentu)

41. RUMAH JABATAN FUNGSIONAL
41
JPT
ADMINISTRATOR
PENGAWAS
 JF AHLI UTAMA
 JF AHLI MADYA
 JF AHLI MUDA
 JF AHLI PERTAMA
 JF AHLI MADYA
 JF AHLI MUDA
 JF AHLI PERTAMA
 JF AHLI MUDA
 JF AHLI PERTAMA
 JF PENYELIA
 JF MAHIR
 JF TERAMPIL
 JF PEMULA
 JF PENYELIA
 JF MAHIR
 JF TERAMPIL
 JF PEMULA
 JF PENYELIA
 JF MAHIR
 JF TERAMPIL
 JF PEMULA
JF KEAHLIAN
JF KEAHLIAN
JF KEAHLIAN
JF KETERAMPILAN
JF KETERAMPILAN
JF KETERAMPILAN

42. Pertama
• Syarat pendidikan
• Uji kompetensi
• Nilai prestasi kerja min 1
(satu) tahun terakhir baik
• Syarat lain yang
ditetapkan oleh Menteri
• Untuk calon PNS
• Hanya untuk jenjang
Pemula, Terampil, Ahli
Pertama, dan Ahli Muda
Perpindahan
• Syarat pendidikan
• Uji kompetensi
• Pengalaman min 2 thn
• Nilai prestasi kerja min 2
thn terakhir baik
• Batas Usia Keahlian : 53
untuk Ahli Pertama dan
Ahli Muda, 55 JF Ahli
Madya, 60 JF Ahli Utama
bagi yang menduduki JPT
• Batas Usia Keterampilan :
53 tahun
• Perpindahan dari non JF
ke JF, keterampilan ke
keahlian, dan antar Ahli
Penyesuaian
• Syarat pendidikan
• Pengalaman kerja
minimal 2 thn
• Nilai prestasi kerja min 2
thn terakhir baik
• Inpassing untuk:
• Penetapan JF Baru
• Perubahan ruang
lingkung tugas JF
• Kebutuhan Mendesak
Prioritas Strategi
Nasional
Promosi
• Uji Kompetensi
• Nilai prestasi kerja min 2
(dua) tahun terakhir baik
• Syarat lain yang
ditetapkan oleh Menteri
• Promosi untuk:
• pengangkatan pada
JF
• kenaikan jenjang
jabatan satu tingkat
lebih tinggi.
SEMUA PENGANGKATAN DILAKUKAN BERDASARKAN KEBUTUHAN JABATAN
PENGANGKATAN DALAM JF

43. Integrasi SKP
dan AK
SKP merupakan
TARGET KERJA
Pejabat Fungsional
berdasarkan
penetapan kinerja
unit kerja yang
bersangkutan.
SKP untuk masing-
masing jenjang
jabatan diambil dari
uraian kegiatan tugas
jabatan sebagai
turunan dari
penetapan kinerja
unit kerja.
SKP merupakan
TARGET ANGKA
KREDIT dan Target
Unit Kerja
Penilaian SKP dan
Kualitas Hasil Kerja
oleh Atasan
disebut CAPAIAN
SKP
Target Kerja dinilai AK nya
oleh Tim Penilai menjadi
CAPAIAN AK, diusulkan
untuk ditetapkan dalam
PAK
PAK
Untuk kenaikan
pangkat/jenjang
PENILAIAN KINERJA

44. KATEGO
RI
JENJANG
TARGET DAN CAPAIAN AK PER
TAHUN
AKK NAIK
PANGKAT/
JENJANG
Formas NORMA
PANGKAT
PUNCAK
Keahlian
Ahli Utama - 50 25 200
Ahli Madya 30 37,5 20* 150
Ahli Muda 20 25 - 100
Ahli
Pertama
10 12,5 - 50
mp
Penyelia - 25 10 100
ANGKA KREDIT

45. SKP
Perilaku
Kerja
Skema Alur Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional (PAK)
Dinilai oleh
TIM PENILAI
KINERJA PNS
Tim Penilai
AK
PyB
Memberi
Pertimbangan
PPK
Untuk Penetapan
PAK
Penilaian Kinerja
Untuk Kenaikan
Pangkat dan/
atau Jenjang
± 4 tahun untuk Kenaikan
Pangkat dan/atau Jabatan
Atasan Langsung
SETIAP
TAHUN

46. PENUTUP
6
46

47. KIAT-KIAT SUKSES UNTUK MENJADI PEJABAT FUNGSIONAL
 Anda harus terbiasa bekerja mandiri dan kreatif serta bekerja dalam tim kerja;
 Anda harus mengumpulkan Angka Kredit dan membuat DUPAK;
 Anda harus mendokumentasikan seluruh pekerjaan dengan rapi untuk dipergunakan
sebagai bahan Angka Kredit;
 Anda harus mendapatkan approval dari pejabat struktur dalam melaksanakan tugas
kedinasan atau melaporkan kegiatan untuk keperluan perhitungan Angka Kredit;
 Anda harus mengikuti uji kompetensi (portofolio dan/atau asesmen) setiap kenaikan
pangkat dan/atau jenjang;
 Anda harus melaksanakan tugas di luar tugas jabatan fungsional;
 Anda harus terima tidak memiliki kewenangan administrasi dan pengambilan
keputusan manajerial;
 Anda harus terima tidak memiliki fasilitas dan penghargaan status seperti pejabat
Pengawas, Administrator atau JPT;
 …

48. TERIMA KASIH
Asisten Deputi Standardisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur
DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR