SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
BIDANG KANIGARA PKP2A I LAN JATINANGOR
Jakarta, 1-3 Februari 2018
Agenda 2
INTROductio
n
Problems
Method Analysis
Findings Writers
3
Diklat Kepemimpinan
Pemerintahan Dalam Negeri
 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 85 Tahun 2017 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan
Dalam Negeri
 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2017 tentang
Kompetensi Pemerintahan
 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara
 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil
 Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
 Peraturan Kepala LAN No. 17 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat I
 Peraturan Kepala LAN No. 18 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat II
 Peraturan Kepala LAN No. 19 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat III
 Peraturan Kepala LAN No. 20 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Kepemimpinan Tingkat IV
INTROduction
4
Terminologi kepemimpinan
Target group kebijakan
Dikotomi PNS
Kebutuhan kompetensi PNS
Pusat & Daerah
Dualisme Diklat
Keharusan mengikuti 2 diklat wajib
Dualisme pembinaan kompetensi manajerial
Hambat open recruitment/bidding
Peningkatan kebutuhan
anggaran
INTROduction
Masalah 5
Masalah 6
Pengumpulan
Data
Data dikumpulkan
melalui literature
review dan wawancara
dengan key persons
Analisis Data
Data peraturan perundang-
undangan  content analysis,
Hasil wawancara  thematic
analysis
%Metode Kajian
Kajian ini menggunakan pendekatan
deskriptif kualitatif dengan studi kasus pada
kebijakan yang mengatur Diklat
Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri
dan kebijakan tentang Diklat Kepemimpinan
atau Pelatihan Manajerial untuk Aparatur
Sipil Negara.
8
Masukan terkait posisi
BPSDMD sbg pelaksana
Diklat Pimpemdagri &
Diklatpim LAN
Andi Suryanto
BPSDMD Jawa Tengah
Telaah hukum Administrasi
Negara terkait kebijakan yg
mengatur Diklat
Pimpemdagri & Diklatpim
LAN
Richo
Pakar HAN dari UGM
Informasi terkait
kebijakan Diklatpim LAN
Reny Suzana
Kapus P3D
Informasi dari Tim Penyusun
Permendagri terkait latar
belakang dan konsep Diklat
Pimpemdagri
Suparjana
Widyaiswara Kemendagri
Review terkait teknik
penulisan policy brief
Erna
Kepala PUSAKA
Narasumber
Resource
9
Time Frame
Kajian ini dilaksanakan selama 2 bulan,
Oktober s.d. November 2017
w
Budget
Anggaran utk kajian ini 31,697,000
Diserap sebesar 31,299,500
Tingkat Penyerapan 98.75%
Kajian Isu-isu Strategis
Anggaran kegiatan ini terkena efisiensi shg kuantitas
output berkurang, dari 2 kajian menjadi 1 buah.
Analisis Aspek Prosedural 10
Analisis aspek prosedural meneliti kebijakan teknis dan
kebijakan payung,
Selain itu, mengurai keselarasan fungsi dan wewenang di
antara kebijakan-kebijakan tersebut
Diklatpim LAN
 Struktur kurang urut;
 Kewenangan selaras
<
Diklatpim Kemendagri
Struktur sesuai tata urutan;
Kewenangan tidak selaras
S
Analisis Aspek Prosedural 11
Tidak ada kewajiban
berkoordinasi dg LAN dlm
pelaksanaan Diklat
Pimpemdagri & pembinaan
Widyaiswaranya
Dalam PP12/2017 wewenang
Kemendagri hanya
penyelenggaraan diklat di
Provinsi
Ruang lingkup kewenangan
pembinaan BPSDM
Kemendagri dg BPSDMD
Provinsi berbenturan dg peran
LAN
UU 23/2014 beri kewenangan
penetapan kompetensi
pemerintahan dan diklat utk JF
pamong praja
Analisis Aspek Substansi 12
Target Group
Dagri: JPT Madya; Pratama;
Administrator; & Pengawas di Kemendagri
serta Pemda
LAN: Seluruh ASN JPT Madya; Pratama;
Administrator; & Pengawas
>
Tujuan Pengembangan
Kompetensi
Dagri: Kompetensi pemerintahan dlm
penyelenggaraan pemerintahan daerah
LAN: Kompetensi kepemimpinan
(manajerial) dlm tugas-fungsi
kepemerintahan di instansi masing-masing,
sesuai levelnya
6
Expected Output
Dagri: Pemimpin profesional dlm decision
making & program management
LAN: Pemimpin Perubahan (adaptive
leader)
7
Target Kompetensi
Dagri: Kompetensi Pemerintahan sesuai
UU 23/2014 Pasal 233
LAN: Kompetensi manajerial
(I:kepemimpinan visioner; II:
kepemimpinan strategis; III:
kepemimpinan visioner; IV: kepemimpinan
operasional
Kurikulum
Dagri: Desentralisasi, hubungan pusat-
daerah, pemerintahan umum, keuangan
daerah, pembagian urusan, hubungan dg
DPRD, & Etika
LAN: self mastery, diagnostic reading,
inovasi, tim efektif, & proyek perubahan
o
Pendekatan Pembelajaran
Dagri: classical, on-the-spot, kasus, &
action plan
LAN: on-off class, proyek perubahan, &
benchmark
Analisis Aspek Substansi 13
Sifat Keikutsertaan
Dagri: Opsional. Hanya bagi yg tidak lulus
uji sertifikasi kompetensi
LAN: Wajib bagi yg akan maupun sudah
duduk dlm jabatan
c
Standar Kelulusan
Dagri: Uji kompetensi berdasar SKKPDN
LAN: Laboratorium Kepemimpinan melalui
proyek perubahan
C
Unit Penyelenggara
Dagri: BPSDM Kemendagri & Provinsi
LAN: Lembaga diklat K/L/D yang
terakreditasi
Z
14
Analisis Aspek Substansi
Uji Sertifikasi Kompetensi
Dagri: Ada, dg pendekatan lembaga
sertifikasi profesi
LAN: Ada, berdasarkan kinerja peserta
dlm Lab Kepemimpinan
t
Standar Kompetensi
Dagri: SKKPDN dalam Permendagri
108/2017 ttg Kompetensi Pemerintahan
LAN: Kompetensi menggunakan indikator
pencapaian, tapi belum ada gambaran
perilaku yg diharapkan
U
Penyelenggara Uji Kompetensi
Dagri: LSP PDN di Kemendagri dan
Pemda Provinsi
LAN: Lembaga penyelenggara diklat dg
pengawasan dari LAN
E
15
Analisis Aspek Substansi
REKOMENDASI 16
Merancang konsep
uji kompetensi bagi
peserta Diklatpim
LAN
Menyusun standar
kompetensi diklat
kepemimpinan
LAN
Sinergi kebijakan
diklat
kepemimpinan LAN
dengan diklat
Pimpemdagri
Revisi parsial
Permendagri Diklat
Pimpemdagri
Revisi peraturan LAN
tentang Diklat
Kepemimpinan
17
Publikasi Hasil Kajian
Penulis 18
Penulis adalah Peneliti di Bidang KANIGARA PKP2A I LAN
abangzul76@gmail[dot]com – agus.indonesia@gmail[dot]com –
chrissie_tasrin@yahoo[dot]com
Zul-pikar
7
Agus
Wahyuadiant
o
B
KRISmiyati
3
KANIGAR
A
Z
Terima Kasih
Salam Semangat dari Kaki Gunung Manglayang

More Related Content

What's hot

Pengembangan Kompetensi ASN: Sebuah Pemikiran
Pengembangan Kompetensi ASN: Sebuah PemikiranPengembangan Kompetensi ASN: Sebuah Pemikiran
Pengembangan Kompetensi ASN: Sebuah PemikiranTri Widodo W. UTOMO
 
Tuntutan Reformasi Kebijakan Diklat Aparatur Untuk Mewujudkan Keluaran Diklat...
Tuntutan Reformasi Kebijakan Diklat Aparatur Untuk Mewujudkan Keluaran Diklat...Tuntutan Reformasi Kebijakan Diklat Aparatur Untuk Mewujudkan Keluaran Diklat...
Tuntutan Reformasi Kebijakan Diklat Aparatur Untuk Mewujudkan Keluaran Diklat...Tri Widodo W. UTOMO
 
Desain evaluasi pascadiklat berbasis behavioral change
Desain evaluasi pascadiklat berbasis behavioral changeDesain evaluasi pascadiklat berbasis behavioral change
Desain evaluasi pascadiklat berbasis behavioral changeMuslihin Hilim
 
Paparan materi asn corpu jawa tengah
Paparan materi asn corpu   jawa tengahPaparan materi asn corpu   jawa tengah
Paparan materi asn corpu jawa tengahKutsiyatinMSi
 
Bangkom ASN Dalam Implementasi Sistem Merit
Bangkom ASN Dalam Implementasi Sistem MeritBangkom ASN Dalam Implementasi Sistem Merit
Bangkom ASN Dalam Implementasi Sistem MeritTri Widodo W. UTOMO
 
Pembinaan JF Analis Kebijakan Pasca Penyederhanaan Birokrasi
Pembinaan JF Analis Kebijakan Pasca Penyederhanaan Birokrasi Pembinaan JF Analis Kebijakan Pasca Penyederhanaan Birokrasi
Pembinaan JF Analis Kebijakan Pasca Penyederhanaan Birokrasi Tri Widodo W. UTOMO
 
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar  BerakhlakBahan Paparan Desain Latsar  Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar BerakhlakCoach RFIRMANS
 
Strategi Bangkom AK Pasca Penyetaraan
Strategi Bangkom AK Pasca PenyetaraanStrategi Bangkom AK Pasca Penyetaraan
Strategi Bangkom AK Pasca PenyetaraanTri Widodo W. UTOMO
 
Grand desain implementasi asn corpu
Grand desain implementasi asn corpuGrand desain implementasi asn corpu
Grand desain implementasi asn corpuKutsiyatinMSi
 
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate UniversityReformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate UniversityCoach RFIRMANS
 
Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Bidang ASN di Daerah
Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Bidang ASN di DaerahPengembangan Kompetensi Kepemimpinan Bidang ASN di Daerah
Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Bidang ASN di DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
Peningkatan kompetensi pns melalui diklat administrasi
Peningkatan kompetensi pns melalui diklat administrasiPeningkatan kompetensi pns melalui diklat administrasi
Peningkatan kompetensi pns melalui diklat administrasiOktav77
 
Asn corpu zoom meeting
Asn corpu zoom meetingAsn corpu zoom meeting
Asn corpu zoom meetingKutsiyatinMSi
 
Pembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis KebijakanPembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Kediklatan Untuk Mewujudkan Lembaga Diklat yang Profesional
Inovasi Kediklatan Untuk Mewujudkan Lembaga Diklat yang ProfesionalInovasi Kediklatan Untuk Mewujudkan Lembaga Diklat yang Profesional
Inovasi Kediklatan Untuk Mewujudkan Lembaga Diklat yang ProfesionalTri Widodo W. UTOMO
 

What's hot (19)

Pengembangan Kompetensi ASN: Sebuah Pemikiran
Pengembangan Kompetensi ASN: Sebuah PemikiranPengembangan Kompetensi ASN: Sebuah Pemikiran
Pengembangan Kompetensi ASN: Sebuah Pemikiran
 
Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)
Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)
Paparan Manajemen Karier ASN (Perspektif UU ASN)
 
Tuntutan Reformasi Kebijakan Diklat Aparatur Untuk Mewujudkan Keluaran Diklat...
Tuntutan Reformasi Kebijakan Diklat Aparatur Untuk Mewujudkan Keluaran Diklat...Tuntutan Reformasi Kebijakan Diklat Aparatur Untuk Mewujudkan Keluaran Diklat...
Tuntutan Reformasi Kebijakan Diklat Aparatur Untuk Mewujudkan Keluaran Diklat...
 
Desain evaluasi pascadiklat berbasis behavioral change
Desain evaluasi pascadiklat berbasis behavioral changeDesain evaluasi pascadiklat berbasis behavioral change
Desain evaluasi pascadiklat berbasis behavioral change
 
Paparan materi asn corpu jawa tengah
Paparan materi asn corpu   jawa tengahPaparan materi asn corpu   jawa tengah
Paparan materi asn corpu jawa tengah
 
Bangkom ASN Dalam Implementasi Sistem Merit
Bangkom ASN Dalam Implementasi Sistem MeritBangkom ASN Dalam Implementasi Sistem Merit
Bangkom ASN Dalam Implementasi Sistem Merit
 
12102021-DIKLAT ASN
12102021-DIKLAT ASN12102021-DIKLAT ASN
12102021-DIKLAT ASN
 
Pengembangan sdm aparatur hrd
Pengembangan sdm aparatur hrdPengembangan sdm aparatur hrd
Pengembangan sdm aparatur hrd
 
RB, Inovasi dan Agen Perubahan
RB, Inovasi dan Agen PerubahanRB, Inovasi dan Agen Perubahan
RB, Inovasi dan Agen Perubahan
 
Pembinaan JF Analis Kebijakan Pasca Penyederhanaan Birokrasi
Pembinaan JF Analis Kebijakan Pasca Penyederhanaan Birokrasi Pembinaan JF Analis Kebijakan Pasca Penyederhanaan Birokrasi
Pembinaan JF Analis Kebijakan Pasca Penyederhanaan Birokrasi
 
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar  BerakhlakBahan Paparan Desain Latsar  Berakhlak
Bahan Paparan Desain Latsar Berakhlak
 
Strategi Bangkom AK Pasca Penyetaraan
Strategi Bangkom AK Pasca PenyetaraanStrategi Bangkom AK Pasca Penyetaraan
Strategi Bangkom AK Pasca Penyetaraan
 
Grand desain implementasi asn corpu
Grand desain implementasi asn corpuGrand desain implementasi asn corpu
Grand desain implementasi asn corpu
 
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate UniversityReformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
Reformasi Diklat ASN Terintegrasi Melalui ASN Corporate University
 
Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Bidang ASN di Daerah
Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Bidang ASN di DaerahPengembangan Kompetensi Kepemimpinan Bidang ASN di Daerah
Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Bidang ASN di Daerah
 
Peningkatan kompetensi pns melalui diklat administrasi
Peningkatan kompetensi pns melalui diklat administrasiPeningkatan kompetensi pns melalui diklat administrasi
Peningkatan kompetensi pns melalui diklat administrasi
 
Asn corpu zoom meeting
Asn corpu zoom meetingAsn corpu zoom meeting
Asn corpu zoom meeting
 
Pembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis KebijakanPembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
 
Inovasi Kediklatan Untuk Mewujudkan Lembaga Diklat yang Profesional
Inovasi Kediklatan Untuk Mewujudkan Lembaga Diklat yang ProfesionalInovasi Kediklatan Untuk Mewujudkan Lembaga Diklat yang Profesional
Inovasi Kediklatan Untuk Mewujudkan Lembaga Diklat yang Profesional
 

Similar to Kajian Isu Strategis: Rekonstruksi Kebijakan Diklatpim ASN

Knowledge Management Dalam Diklat Sebagai Esensi Pembangunan Aparatur Untuk P...
Knowledge Management Dalam Diklat Sebagai Esensi Pembangunan Aparatur Untuk P...Knowledge Management Dalam Diklat Sebagai Esensi Pembangunan Aparatur Untuk P...
Knowledge Management Dalam Diklat Sebagai Esensi Pembangunan Aparatur Untuk P...Tri Widodo W. UTOMO
 
Sosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkpSosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkptemanna #LABEDDU
 
449260037-Kebijakan-Pengembangan-Program-PKP-PKA-Perubahan-Master-Jadwal-pdf.pdf
449260037-Kebijakan-Pengembangan-Program-PKP-PKA-Perubahan-Master-Jadwal-pdf.pdf449260037-Kebijakan-Pengembangan-Program-PKP-PKA-Perubahan-Master-Jadwal-pdf.pdf
449260037-Kebijakan-Pengembangan-Program-PKP-PKA-Perubahan-Master-Jadwal-pdf.pdfFauzan Rasip
 
BT AGENDA 3 MAJALENGKA 11.3 (2JP-31 Agustus 2022).pdf
BT AGENDA 3 MAJALENGKA 11.3 (2JP-31 Agustus 2022).pdfBT AGENDA 3 MAJALENGKA 11.3 (2JP-31 Agustus 2022).pdf
BT AGENDA 3 MAJALENGKA 11.3 (2JP-31 Agustus 2022).pdfRahmanTanjung1
 
Kebijakan PKA.pptx
Kebijakan PKA.pptxKebijakan PKA.pptx
Kebijakan PKA.pptxKamila129910
 
Stakeholder Meeting Kajian dan Inovasi 2020
Stakeholder Meeting Kajian dan Inovasi 2020 Stakeholder Meeting Kajian dan Inovasi 2020
Stakeholder Meeting Kajian dan Inovasi 2020 Tri Widodo W. UTOMO
 
SDS KE 10 TAHUN 2023.pptx.................
SDS KE 10 TAHUN 2023.pptx.................SDS KE 10 TAHUN 2023.pptx.................
SDS KE 10 TAHUN 2023.pptx.................Irban11
 
Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Dalam Kerangka Penguatan SANKRI
Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Dalam Kerangka Penguatan SANKRIKajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Dalam Kerangka Penguatan SANKRI
Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Dalam Kerangka Penguatan SANKRITri Widodo W. UTOMO
 
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasiManajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasitemanna #LABEDDU
 
Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdf
Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdfBahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdf
Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdfDanangEkaSandi
 
Taklimatkaedahptk2010
Taklimatkaedahptk2010Taklimatkaedahptk2010
Taklimatkaedahptk2010zabidah awang
 
SEMPRO EVALUASI PKP ANGKATAN III DI BKPSDM KABUPATEN KARAWANG.pptx
SEMPRO EVALUASI PKP ANGKATAN III DI BKPSDM KABUPATEN KARAWANG.pptxSEMPRO EVALUASI PKP ANGKATAN III DI BKPSDM KABUPATEN KARAWANG.pptx
SEMPRO EVALUASI PKP ANGKATAN III DI BKPSDM KABUPATEN KARAWANG.pptxannaqorina99
 
Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk ...
Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk ...Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk ...
Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk ...Tri Widodo W. UTOMO
 
Rencana Pengkonsultasian
Rencana PengkonsultasianRencana Pengkonsultasian
Rencana PengkonsultasianAgus Triono
 

Similar to Kajian Isu Strategis: Rekonstruksi Kebijakan Diklatpim ASN (20)

Knowledge Management Dalam Diklat Sebagai Esensi Pembangunan Aparatur Untuk P...
Knowledge Management Dalam Diklat Sebagai Esensi Pembangunan Aparatur Untuk P...Knowledge Management Dalam Diklat Sebagai Esensi Pembangunan Aparatur Untuk P...
Knowledge Management Dalam Diklat Sebagai Esensi Pembangunan Aparatur Untuk P...
 
Sosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkpSosialisasi per lan pka pkp
Sosialisasi per lan pka pkp
 
449260037-Kebijakan-Pengembangan-Program-PKP-PKA-Perubahan-Master-Jadwal-pdf.pdf
449260037-Kebijakan-Pengembangan-Program-PKP-PKA-Perubahan-Master-Jadwal-pdf.pdf449260037-Kebijakan-Pengembangan-Program-PKP-PKA-Perubahan-Master-Jadwal-pdf.pdf
449260037-Kebijakan-Pengembangan-Program-PKP-PKA-Perubahan-Master-Jadwal-pdf.pdf
 
BT AGENDA 3 MAJALENGKA 11.3 (2JP-31 Agustus 2022).pdf
BT AGENDA 3 MAJALENGKA 11.3 (2JP-31 Agustus 2022).pdfBT AGENDA 3 MAJALENGKA 11.3 (2JP-31 Agustus 2022).pdf
BT AGENDA 3 MAJALENGKA 11.3 (2JP-31 Agustus 2022).pdf
 
Kebijakan PKA.pptx
Kebijakan PKA.pptxKebijakan PKA.pptx
Kebijakan PKA.pptx
 
Review Latsar.pptx
Review Latsar.pptxReview Latsar.pptx
Review Latsar.pptx
 
Stakeholder Meeting Kajian dan Inovasi 2020
Stakeholder Meeting Kajian dan Inovasi 2020 Stakeholder Meeting Kajian dan Inovasi 2020
Stakeholder Meeting Kajian dan Inovasi 2020
 
konsep aktualisasi
konsep aktualisasikonsep aktualisasi
konsep aktualisasi
 
SDS KE 10 TAHUN 2023.pptx.................
SDS KE 10 TAHUN 2023.pptx.................SDS KE 10 TAHUN 2023.pptx.................
SDS KE 10 TAHUN 2023.pptx.................
 
overview-pka-pkp.pptx
overview-pka-pkp.pptxoverview-pka-pkp.pptx
overview-pka-pkp.pptx
 
Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Dalam Kerangka Penguatan SANKRI
Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Dalam Kerangka Penguatan SANKRIKajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Dalam Kerangka Penguatan SANKRI
Kajian Manajemen Kebijakan dan Pelayanan Dalam Kerangka Penguatan SANKRI
 
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasiManajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
Manajemen penyelenggaraan pkp dan pka terintegrasi
 
Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdf
Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdfBahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdf
Bahan penyamaan persepsi BKD jatim.pdf
 
Taklimatkaedahptk2010
Taklimatkaedahptk2010Taklimatkaedahptk2010
Taklimatkaedahptk2010
 
SEMPRO EVALUASI PKP ANGKATAN III DI BKPSDM KABUPATEN KARAWANG.pptx
SEMPRO EVALUASI PKP ANGKATAN III DI BKPSDM KABUPATEN KARAWANG.pptxSEMPRO EVALUASI PKP ANGKATAN III DI BKPSDM KABUPATEN KARAWANG.pptx
SEMPRO EVALUASI PKP ANGKATAN III DI BKPSDM KABUPATEN KARAWANG.pptx
 
PPSDM HMTI.pptx
PPSDM HMTI.pptxPPSDM HMTI.pptx
PPSDM HMTI.pptx
 
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil NegaraKajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Kajian Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
 
LAN Menatap Masa Depan
LAN Menatap Masa DepanLAN Menatap Masa Depan
LAN Menatap Masa Depan
 
Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk ...
Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk ...Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk ...
Peningkatan Kualitas Kebijakan Publik Melalui Penguatan Manajemen dan Produk ...
 
Rencana Pengkonsultasian
Rencana PengkonsultasianRencana Pengkonsultasian
Rencana Pengkonsultasian
 

Recently uploaded

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 

Recently uploaded (14)

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 

Kajian Isu Strategis: Rekonstruksi Kebijakan Diklatpim ASN

  • 1. BIDANG KANIGARA PKP2A I LAN JATINANGOR Jakarta, 1-3 Februari 2018
  • 3. 3 Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan  Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara  Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil  Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil  Peraturan Kepala LAN No. 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I  Peraturan Kepala LAN No. 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II  Peraturan Kepala LAN No. 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III  Peraturan Kepala LAN No. 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV INTROduction
  • 4. 4 Terminologi kepemimpinan Target group kebijakan Dikotomi PNS Kebutuhan kompetensi PNS Pusat & Daerah Dualisme Diklat Keharusan mengikuti 2 diklat wajib Dualisme pembinaan kompetensi manajerial Hambat open recruitment/bidding Peningkatan kebutuhan anggaran INTROduction
  • 7. Pengumpulan Data Data dikumpulkan melalui literature review dan wawancara dengan key persons Analisis Data Data peraturan perundang- undangan  content analysis, Hasil wawancara  thematic analysis %Metode Kajian Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus pada kebijakan yang mengatur Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan kebijakan tentang Diklat Kepemimpinan atau Pelatihan Manajerial untuk Aparatur Sipil Negara.
  • 8. 8 Masukan terkait posisi BPSDMD sbg pelaksana Diklat Pimpemdagri & Diklatpim LAN Andi Suryanto BPSDMD Jawa Tengah Telaah hukum Administrasi Negara terkait kebijakan yg mengatur Diklat Pimpemdagri & Diklatpim LAN Richo Pakar HAN dari UGM Informasi terkait kebijakan Diklatpim LAN Reny Suzana Kapus P3D Informasi dari Tim Penyusun Permendagri terkait latar belakang dan konsep Diklat Pimpemdagri Suparjana Widyaiswara Kemendagri Review terkait teknik penulisan policy brief Erna Kepala PUSAKA Narasumber
  • 9. Resource 9 Time Frame Kajian ini dilaksanakan selama 2 bulan, Oktober s.d. November 2017 w Budget Anggaran utk kajian ini 31,697,000 Diserap sebesar 31,299,500 Tingkat Penyerapan 98.75% Kajian Isu-isu Strategis Anggaran kegiatan ini terkena efisiensi shg kuantitas output berkurang, dari 2 kajian menjadi 1 buah.
  • 10. Analisis Aspek Prosedural 10 Analisis aspek prosedural meneliti kebijakan teknis dan kebijakan payung, Selain itu, mengurai keselarasan fungsi dan wewenang di antara kebijakan-kebijakan tersebut Diklatpim LAN  Struktur kurang urut;  Kewenangan selaras < Diklatpim Kemendagri Struktur sesuai tata urutan; Kewenangan tidak selaras S
  • 11. Analisis Aspek Prosedural 11 Tidak ada kewajiban berkoordinasi dg LAN dlm pelaksanaan Diklat Pimpemdagri & pembinaan Widyaiswaranya Dalam PP12/2017 wewenang Kemendagri hanya penyelenggaraan diklat di Provinsi Ruang lingkup kewenangan pembinaan BPSDM Kemendagri dg BPSDMD Provinsi berbenturan dg peran LAN UU 23/2014 beri kewenangan penetapan kompetensi pemerintahan dan diklat utk JF pamong praja
  • 12. Analisis Aspek Substansi 12 Target Group Dagri: JPT Madya; Pratama; Administrator; & Pengawas di Kemendagri serta Pemda LAN: Seluruh ASN JPT Madya; Pratama; Administrator; & Pengawas > Tujuan Pengembangan Kompetensi Dagri: Kompetensi pemerintahan dlm penyelenggaraan pemerintahan daerah LAN: Kompetensi kepemimpinan (manajerial) dlm tugas-fungsi kepemerintahan di instansi masing-masing, sesuai levelnya 6 Expected Output Dagri: Pemimpin profesional dlm decision making & program management LAN: Pemimpin Perubahan (adaptive leader) 7
  • 13. Target Kompetensi Dagri: Kompetensi Pemerintahan sesuai UU 23/2014 Pasal 233 LAN: Kompetensi manajerial (I:kepemimpinan visioner; II: kepemimpinan strategis; III: kepemimpinan visioner; IV: kepemimpinan operasional Kurikulum Dagri: Desentralisasi, hubungan pusat- daerah, pemerintahan umum, keuangan daerah, pembagian urusan, hubungan dg DPRD, & Etika LAN: self mastery, diagnostic reading, inovasi, tim efektif, & proyek perubahan o Pendekatan Pembelajaran Dagri: classical, on-the-spot, kasus, & action plan LAN: on-off class, proyek perubahan, & benchmark Analisis Aspek Substansi 13
  • 14. Sifat Keikutsertaan Dagri: Opsional. Hanya bagi yg tidak lulus uji sertifikasi kompetensi LAN: Wajib bagi yg akan maupun sudah duduk dlm jabatan c Standar Kelulusan Dagri: Uji kompetensi berdasar SKKPDN LAN: Laboratorium Kepemimpinan melalui proyek perubahan C Unit Penyelenggara Dagri: BPSDM Kemendagri & Provinsi LAN: Lembaga diklat K/L/D yang terakreditasi Z 14 Analisis Aspek Substansi
  • 15. Uji Sertifikasi Kompetensi Dagri: Ada, dg pendekatan lembaga sertifikasi profesi LAN: Ada, berdasarkan kinerja peserta dlm Lab Kepemimpinan t Standar Kompetensi Dagri: SKKPDN dalam Permendagri 108/2017 ttg Kompetensi Pemerintahan LAN: Kompetensi menggunakan indikator pencapaian, tapi belum ada gambaran perilaku yg diharapkan U Penyelenggara Uji Kompetensi Dagri: LSP PDN di Kemendagri dan Pemda Provinsi LAN: Lembaga penyelenggara diklat dg pengawasan dari LAN E 15 Analisis Aspek Substansi
  • 16. REKOMENDASI 16 Merancang konsep uji kompetensi bagi peserta Diklatpim LAN Menyusun standar kompetensi diklat kepemimpinan LAN Sinergi kebijakan diklat kepemimpinan LAN dengan diklat Pimpemdagri Revisi parsial Permendagri Diklat Pimpemdagri Revisi peraturan LAN tentang Diklat Kepemimpinan
  • 18. Penulis 18 Penulis adalah Peneliti di Bidang KANIGARA PKP2A I LAN abangzul76@gmail[dot]com – agus.indonesia@gmail[dot]com – chrissie_tasrin@yahoo[dot]com Zul-pikar 7 Agus Wahyuadiant o B KRISmiyati 3 KANIGAR A Z
  • 19. Terima Kasih Salam Semangat dari Kaki Gunung Manglayang

Editor's Notes

  1. Posisi penting SDM dlm organisasi shg perlu dikembangkan Peran tggjwb LAN dalam Diklatpim pasca UU ASN Potensi konflik pasca Permendagri Diklatpim Pemdagri Terminologi kepemimpinan Target group kebijakan Dikotomi PNS Kebutuhan kompetensi PNS pusat & daerah Dualisme diklat Kewajiban mengikuti 2 diklat wajib Dualisme pembinaan kompetensi manajerial Hambat open recruitment/bidding Peningkatan kebutuhan anggaran
  2. Masalah: disharmoni kebijakan & penganggaran daerah Kurang harmonis lembaga penyusun kebijakan Kurang koheren antar kebijakan Penggelembungan anggaran
  3. Masalah: disharmoni kebijakan & penganggaran daerah Kurang harmonis lembaga penyusun kebijakan Kurang koheren antar kebijakan Penggelembungan anggaran
  4. Narasumber ditentukan berdasarkan struktur sbb: Narasumber yang menguasai informasi Diklat Pimpemdagri; Narasumber konten Diklatpim LAN; Narasumber terkait telaah hukum atas kedua kebijakan diklatpim; Narasumber dari daerah sbg pelaksana kedua kebijakan; dan Narasumber yg menguasai teknik penulisan policy brief utk meningkatkan impact dari dokumen saran kebijakan yang dituliskan.
  5. Kebijakan diklatpim LAN kurang terstruktur berdasarkan tata urutan perundangan, tapi selaras dg fungsi dan kewenangan berdasarkan mandat UU & PP. Kebijakan Diklat Pimpemdagri terstruktur dr segi tata urutan perundangan tapi tidak koheren kewenangannya.
  6. Poin kontradiksi: UU 23/2014 beri kewenangan penetapan kompetensi pemerintahan dan diklat utk jf pamong praja PP12/2017 wewenang kemendagri hanya penyelenggaraan di Provinsi Ruang lingkup kewenangan pembinaan BPSDM Kemendagri berbenturan dg peran LAN Tidak ada kewajiban berkoordinasi dg LAN dlm pelaksanaan Diklat Pimpemdagri & pembinaan Widyaiswaranya