SlideShare a Scribd company logo
1 of 38
OVERVIEW KEBIJAKAN
PELATIHAN DASAR CPNS
KEMENTERIAN PUPR
TAHUN 2018
FUNGSI ASN
1. Pelaksana Kebijakan Publik
2. Pelayan Publik, dan
3. Perekat dan Pemersatu Bangsa
(Pasal 10 UU ASN)
SYARAT PENGANGKATAN PNS
(1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan: (a)
lulus pendidikan dan pelatihan; dan (b) sehat jasmani dan rohani.
(1) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan –undangan.
(1) Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberhentikan sebagai calon PNS.
(Pasal 65 UU ASN)
CPNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun melalui
proses DIKLAT terintegrasi untuk membangun integritas moral,
kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan,
karakter Kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan
memperkuat professionalisme serta kompetensi bidang.
CPNS yang dinyatakan tidak lulus pendidikan dan pelatihan akan
diberhentikan sebagai calon PNS
(Pasal 63, 64, dan 65 UU ASN)
nomenklatur berubah:
DIKLAT PRAJABATAN diubah menjadi PELATIHAN DASAR CALON PNS
• UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
• Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan LAN No. 24 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II
• Peraturan LAN No. 24 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III
KOMPETENSI PELATIHAN DASAR CPNS
“PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional”,
yang diindikasikan dengan kemampuan:
1. Menunjukkan sikap perilaku dan disiplin PNS;
2. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam
pelaksanaan tugas jabatannya;
3. Mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam
kerangka NKRI; dan
4. Menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang
dibutuhkan sesuai bidang tugas.
Kegiatan
pembentukan
kompetensi
generik (dikelas
dan di tempat
kerja)
Kegiatan
penguatan
kompetensi
bidang/ jabatan
(di tempat kerja)
Pegawai ASN
Profesional:
Pelaksana
Kebijak,
pelayanan, dan
perekat bangsa
Satu Kesatuan Kegiatan
STRUKTUR KURIKULUM
A. Kurikulum Pembentukan Karakter PNS,
B. Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas
A. Kurikulum Pembentukan Karakter PNS, yang terdiri dari:
1. Agenda Sikap dan Perilaku Displin PNS : TUS dan
Keprotokolan, Kes Jas & Men, Kesiapsiagaan
2. Agenda Nilai–Nilai Dasar PNS : ANEKA
3. Agenda Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI: Manjemen
ASN, Pelayanan Publik, Whole of Government
4. Agenda Habituasi : aktualisasi melalui pembiasaan diri
terhadap kompetensi yang telah diperolehnya melalui
berbagai mata Pelatihan yang telah dipelajari
B. Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang
Tugas, yang terdiri dari:
1. Kompetensi Teknis Umum/Administrasi
…untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan yang bersifat umum/administratif dan
diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan
jabatan.
2. Kompetensi Teknis Substantif
… untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan yang bersifat spesifik (substantif
dan/atau bidang) yang diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan jabatan Pelaksana dan/atau
pembentukan jabatan fungsional sesuai dengan
formasi jabatannya.
TAHAP
PEMBELAJARAN
Agenda I: Sikap
Perilaku
Agenda II: Nilai-Nilai
Dasar PNS
Agenda III: Kedudukan dan
Peran PNS dalam NKRI
Agenda IV
Habituasi
Evaluasi
Akhir
PNS
PROFESIONAL
YANG
BERKARAKTER
SEBAGAI
PELAYAN
MASYARAKAT
Oreintasi Peserta
Penguatan Kompetensi
Teknis Bidang Tugas
WAKTU PELAKSANAAN
• Dilaksanakan selama 113 Hari Kerja atau 1,141 JP dengan
rincian:
33 hari kerja (288 JP) untuk pembelajaran klasikal, dan 80 hari
kerja (853 JP) untuk pembelajaran non klasikal (aktualisasi
pada agenda pembelajaran habituasi) di tempat kerja.
• Peserta diasramakan saat pembelajaran klasikal dan diberikan
kegiatan penunjang berupa peningkatan kesegaran jasmani.
A. Kurikulum Pembentukan Karakter
Alternatif pelaksanaan :
• sebelum mengikuti Pelatihan pada kurikulum dan
pembelajaran pembentukan karakter PNS dan atau
• pada saat pelaksanaan agenda pembelajaran habituasi s.d
kembali ke tempat Pelatihan.
Penentuan mata Pelatihan dan jumlah jam (klasikal atau non
klasikal) disusun instansi & dikonsultasikan dengan Intansi Teknis
dan/atau Intansi Pembina Jabatan Fungsional, dan Instansi
Pembina Diklat (memperhatikan waktu masa percobaan CPNS dan
ketersediaan anggaran instansi).
B. Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis
Bidang Tugas
WAKTU PELAKSANAAN
BN ON CAMPUS 1
LS
F
MK
LS
T
HABITUASI & OJT
ON
2
1+2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
12
HK
30 HK
3
HK
6
HK
6
HK
OJT (42 HK) HABITUASI (23 HK)
3
HK
80 HK
113 HK
RINCIAN JADWAL RANGKAIAN KEGIATAN LATSAR 2018
BATCH LOKASI
KELAS
JAFUNG
JUML
KELAS.
(ORG)
LATSAR
(ON-
CAMPUS I)
LATSAR
FUNG
MANAJ.
KONSTRU
KSI
LATSARTEK
OJT
BALITBANG
HABITUASI
UNOR
LATSAR
(ON-
CAMPUS II)
JUMLAH
PESERTA
I
BD JAKARTA TP
2 angk
(80)
26 Mar - 2
Mei
(seminar 2
Mei)
3 Mei - 5
Mei
7 Mei - 14
Mei
15 Mei - 21
Mei
22 Mei - 19
Juli
20 Juli - 24
Agustus
27 - 29
Agustus
(Seminar 28
Agustus)
276 orang
BD
BANDUNG
TP 37
BD
YOGYAKARTA
TJJ
2 angk
(80)
BD
SURABAYA
TJJ
2 angk
(79)
II
BD JAKARTA TJJ 38
5 Apr - 12
Mei
(seminar 12
Mei)
14 Mei -
16 Mei
17 Mei -
23 Mei
24 Mei - 31
Mei
4 Juni - 30
Juli
31 Juli - 3
September
4 - 6
September
(Seminar 5
September)
236 orang
BD
BANDUNG
TJJ 39
BD
YOGYAKARTA
TPP
2 angk
(79)
BD
SURABAYA
TPP
2 angk
(80)
III
BD JAKARTA TBP
2 angk
(80)
4 Juni - 16
Juli
(seminar 16
juli)
17 - 19 Juli20 - 26 Juli
27 Juli - 2
Agustus
3 Agustus -
24
September
25
September
- 26
Oktober
29 - 31
Oktober
(Seminar 30
Oktober)
250 orang
BD
BANDUNG
TPL
2 angk
(80)
BD
YOGYAKARTA
TBP
2 angk
(65)
BD
SURABAYA
TPL 25
IV
BD JAKARTA TP 35
29 Juni - 2
Agustus
(seminar 2
Agustus)
3 - 6
Agustus
7 - 13
Agustus
14 - 21
Agustus
23 Agustus
- 11
Oktober
12 Oktober
- 13
November
14 - 16
November
(Seminar 15
November)
222 orang
BD
BANDUNG
TP 35
BD
YOGYAKARTA
PJK
2 angk
(53)
BD
SURABAYA
TJJ-T
3 angk
(99)
HARI 1 HARI 2 HARI 3
1. Pembukaan 1. Dinamika Kelompok (6 JP)
Wawasan Kebangsaan dan
Nilai-Nilai Bela Negara (9 JP)
2. Ceramah Kebij Pengemb
SDM Aparatur (2 JP)
2. Konsepsi Aktualisasi (3 JP)
3. Overview Kebij
Penyelenggaraan Pelatihan (4 JP)
3. Ceramah MTSL (2 JP)
HARI 4 HARI 5 HARI 6
Analisis Isu Kontemporer (9 JP)
Kesiapsiagaan Bela Negara
(9 JP)
Kesiapsiagaan Bela Negara
(9 JP)
HARI 7 HARI 8 HARI 9
Akuntabilitas PNS (9 JP) Akuntabilitas PNS (9 JP)
Akuntabilitas PNS (6 JP)
Nasionalisme (3 JP)
HARI 10 HARI 11 HARI 12
Nasionalisme (9 JP) Nasionalisme (12 JP) Etika Publik (9 JP)
HARI 13 HARI 14 HARI 15
Etika Publik (9 JP)
Etika Publik (6 JP)
Komitmen Mutu (9 JP)
Komitmen Mutu (3 JP)
HARI 16 HARI 17 HARI 18
Komitmen Mutu (12 JP) Anti Korupsi (9 JP) Anti Korupsi (9 JP)
Warna menunjukkan AGENDA kegiatan dalam pembentukan karakter
HARI 19 HARI 20 HARI 21
Anti Korupsi (6 JP) Studi Lapangan Internalisasi
Nilai-Nilai Dasar PNS (9 JP)
Manajemen ASN (12 JP)
Ceramah MTSL (2 JP)
HARI 22 HARI 23 HARI 24
WoG (9 JP) WoG (9 JP) Pelayanan Publik (12 JP)
HARI 25 HARI 26 HARI 27
Studi Lapangan
Pembentukan Pengetahuan
Peran dan Kedudukan PNS
dalam NKRI (9 JP)
Penjelasan Aktualisasi (6 JP)
(Persiapan Ev. Akademik)
Evaluasi Akademik (5 JP)
Pembimbingan Rancangan
Aktualisasi (Mandiri)
Pembimb. Rancangan
Aktualisasi (Mandiri)
HARI 28 HARI 29 HARI 30
Pembimbingan Rancangan
Aktualisasi (9 JP)
Pembimbingan Rancangan
Aktualisasi (9 JP)
Evaluasi Rancangan
Aktualisasi (10 JP)
AKTUALISASI HARI 31 HARI 32
Agenda Habituasi Di Tempat
Kerja
(4 Bulan)
Pembimbingan Pra Evaluasi
Aktualisasi (2 JP)
Evaluasi Aktualisasi (10
JP)
HARI 33
PASCA DIKLAT
1. Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan (2 JP)
2. Penutupan
TENAGA PELATIHAN
1. Narasumber adalah orang yang memberikan wawasan pengetahuan
dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta
Diklat pada pembelajaran Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur
dan MTSL oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ke atas atau yang
disetarakan.
2. Pengajar adalah orang yang memberikan informasi dan pengetahuan
kepada peserta dalam suatu kegiatan pembelajaran yang terdiri dari
pengampu materi (widyaiswara atau pegawai lainnya), penguji (evaluasi
akademik dan aktualisasi), dan pembimbing (coach di tempat Pelatihan dan
di tempat kerja, dan mentor).
3. Pengelola dan Penyelenggara Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi
yaitu PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi
yang bertugas pada Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi.
4. Penjamin mutu yaitu PNS atau Unsur lainnya yang bertugas melakukan
penjaminan mutu program pelatihan pada lembaga pelatihan terakreditasi.
EVALUASI PELATIHAN
1. Narasumber/Penceramah;
2. Pengampu Materi/Mata Pelatihan;
3. Penguji Aktualisasi;
4. Pembimbing (coach dan mentor); dan
5. Pengelola dan Penyelenggara.
6. peserta
NO ASPEK PENILAIAN
BOBOT
(%)
1 Sikap Perilaku 10
2 Akademik 20
3 Aktualisasi 50
4 Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas 20
JUMLAH 100
BOBOT PENILAIAN EVALUASI PESERTA
NO ASPEK PENILAIAN
BOBOT
(%)
1 Kedisiplinan
2 Kepemimpinan
3 Kerjasama
4 Prakarsa
JUMLAH 10
BOBOT PENILAIAN SIKAP DAN PERILAKU
EVALUASI AKADEMIK
 Dilakukan melalui ujian tulis sebanyak 5 JP pada sesi
pembelajaran Evaluasi Akademik secara terintegrasi (setelah
seluruh mata Pelatihan agenda nilai-nilai dasar PNS dan
kedudukan dan peran PNS dalam NKRI)
 Jenis soal pada ujian tulis Tipe A dapat berbentuk pilihan
ganda, benar-salah, menjodohkan, jawaban singkat, essay,
atau kombinasi diantaranya dengan bobot 10%
 Jenis soal ujian tulils Tipe B berbentuk kasus dengan bobot
10%. (diukur melalui kualitas analisis pemecahan masalah)
EVALUASI
 Evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang tugas dilakukan
setelah peserta menyelesaikan pembelajaran pada kurikulum
penguatan kompetensi teknis bidang tugas.
 Penyelenggaraan evaluasi dilakukan oleh Instansi peserta melalui
unit yang MEMBIDANGI pengembangan sumber daya manusia
aparatur Instansi di tempat kerja.
 Akumulasi perolehan nilai peserta pada kurikulum penguatan
kompetensi teknis bidang tugas diberikan bobot 20%
PENGUATAN KOMPETENSI TEKNIS BIDANG TUGAS
BOBOT PENILAIAN AKTUALISASI
NO KOMPONEN PENILAIAN BOBOT (%)
1 Penilaian Rancangan Aktualisasi 20
a. Kualitas Penetapan Isu 5
b. Jumlah Rencana Kegiatan 3
c. Kualitas Rencana Kegiatan 5
d. Relevansi Rencana Kegiatan dengan Aktualisasi 5
e. Teknik Komunikasi 2
2 Penilaian Pelaksanaan Aktualisasi 30
a. Kualitas Pelaksanaan Kegiatan 5
b. Kualitas Aktualisasi 20
c. Teknik Komunikasi 5
JUMLAH 50
KUALIFIKASI DAN KELULUSAN
Kualifikasi kelulusan peserta Diklat ditetapkan sebagai berikut:
• Sangat Memuaskan (skor 90,01 – 100);
• Memuaskan (skor 80,01 – 90,0);
• Cukup memuaskan (skor 70,01 – 80,0); passing grade
• Kurang memuaskan (skor 60,01 – 70,0);
• Tidak Memuaskan (skor ≤60)
Peserta yang memperoleh kualifikasi Tidak Memuaskan atau jumlah
ketidakhadiran pada kurikulum pembentukan karakter PNS melebihi 9
sesi atau 27 jam pelajaran atau setara dengan 3 hari secara kumulatif,
dinyatakan Tidak Lulus.
Peserta yang memperoleh kualifikasi Kurang Memuaskan dinyatakan
Ditunda Kelulusannya dan peserta dimaksud wajib mengikuti
pembelajaran remedial untuk memenuhi syarat kelulusan terhadap
komponen penilaian yang kurang maksimal 15 hari kerja. Tim melakukan
evaluasi akhir ulang untuk menetapkan hasil akhir kelulusan.
SURAT KETERANGAN PELATIHAN
1. telah menyelesaikan kurikulum penguatan kompetensi teknis
bidang diberikan surat keterangan telah mengikuti kegiatan
pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang dengan
memperhatikan ketentuan yang berlaku dan ditanda tangani oleh
pimpinan unit yang menangani pengembangan sumber daya
manusia aparatur instansi.
2. telah menyelesaikan seluruh program (kurikulum pembentukan
karakter PNS dan penguatan kompetensi teknis bidang tugas) dan
dinyatakan lulus, diberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP)
dengan KRA Nasional;
3. dinyatakan tidak lulus diberikan Surat Keterangan yang
ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi.
4. dinyatakan Lulus dan memperoleh 3 (tiga) peringkat nilai terbaik
diberikan Piagam Penghargaan.
KODE SIKAP PERILAKU
adalah pedoman berperilaku peserta yang harus ditaati:
1. hadir tepat waktu mengikuti kegiatan pembelajaran tidak kurang
dari 95 persen keseluruhan sesi pembelajaran di tempat Diklat;
2. menghormati tenaga pengajar, penyelenggara, dan sesama
peserta lainnya;
3. menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh penceramah,
pengajar, dan penyelenggara Diklat;
4. berpakaian sopan selama mengikuti kegiatan Diklat;
5. berperilaku peduli dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan di
lingkungan Diklat;
KODE SIKAP PERILAKU
6. dilarang merokok selama pembelajaran berlangsung
7. dilarang membawa senjata ke dalam lembaga Diklat;
8. dilarang melakukan plagiarisme dalam bentuk apapun selama
mengikuti Diklat;
9. dilarang memberi gratifikasi kepada penceramah, widyaiswara,
pengelola, dan penyelenggara Diklat;
10. dilarang melakukan pelanggaran norma, hukum, moral dan susila
selama mengikuti Diklat;
11. dilarang membawa dan mengkonsumsi minuman keras, narkoba,
dan zat-zat adiktif lainnya di dalam lembaga Diklat.
PELANGGARAN KODE SIKAP PERILAKU
1. Terbukti secara sah melakukan pelanggaran terhadap kode sikap
perilaku nomor 1 :
 Pada rentang 3 sesi pertama : peringatan lisan,
 Pada rentang 2 sesi kedua : surat teguran,
 Pada satu sesi berikutnya : peserta dipulangkan ke instansi asal
dengan surat pengantar dari Pimpinan Lembaga Penyelenggara
Pelatihan Pemerintah Terakreditasi.
2. terbukti secara sah melakukan pelanggaran terhadap kode sikap
perilaku nomor 2 s.d 7:
 pelanggaran pertama : peringatan secara lisan,
 pelanggaran kedua : diberi surat teguran,
 pelanggaran ketiga : peserta dipulangkan ke instansi asal
peserta dengan diberikan surat pengantar dari Pimpinan
Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi;
3. terbukti secara sah melakukan pelanggaran terhadap kode sikap
perilaku nomor 8 s.d 11 :
 peserta dipulangkan ke instansi asal peserta dengan surat
pengantar dari Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan
Pemerintah Terakreditasi.
PELANGGARAN KODE SIKAP PERILAKU
TATA TERTIB KHUSUS DI TEMPAT PELATIHAN
• Lembaga Pelatihan dapat berlakukan tata tertib khusus
sesuai dengan lingkungan masing-masing guna
menambah kelancaran penyelenggaraan Pelatihan.
• Pelanggaran diberikan sanksi sesuai dengan tingkat
pelanggarannya oleh penyelenggara Pelatihan /tim
penegakan kode sikap perilaku yang dibentuk khusus oleh
pimpinan lembaga Pelatihan, dengan
mempertimbangkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
• peserta juga dituntut menerapkan kode sikap perilaku di tempat kerja
pada saat pembelajaran agenda Habituasi.
• Setiap Instansi Pemerintah dapat berlakukan tata tertib khusus sesuai
dengan lingkungan masing-masing guna menambah kelancaran
penyelenggaraan Pelatihan.
• Pelanggaran terhadap tata tertib khusus diberikan sanksi sesuai dengan
tingkat pelanggarannya oleh PPK peserta atau pejabat lain yang
ditunjuk oleh PPK peserta dengan mempertimbangkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
TATA TERTIB KHUSUS DI TEMPAT KERJA
TATA TERTIB KHUSUS PANITIA PENYELENGGARA
(BALAI DIKLAT WILAYAH PUPR)
AGENDA SIKAP PERILAKU
 bekali kemampuan menunjukan sikap perilaku dan kedisiplinan
dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan
mental dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional
sebagai pelayan masyarakat.
 mata pelatihan Kesehatan Jasmani dan Mental, Tata Upacara Sipil
dan Keprotokolan, dan Kesiapsiagaan secara terintegrasi.
 pengalaman belajar :membaca materi Pelatihan, mendengar dan
berdiskusi serta simulasi, menonton film pendek, dan melakukan
kegiatan diluar kelas yang mengandung unsur pembelajaran terkait
substansi mata pelatihan dengan proporsi 60% dari total waktu
pembelajaran, serta melakukan refleksi terhadap pengalaman
tersebut
 di penghujung pembelajaran peserta menunjukan sikap dan
perilaku disiplin PNS selama penyelenggaraan Pelatihan.
AGENDA NILAI-NILAI DASAR
 bekali nilai-nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan
PNS secara profesional sebagai pelayan publik : ANEKA
 Studi lapangan di akhir agenda untuk perkuat pemahaman terhadap
pembelajaran internalisasi Nilai-Nilai Dasar PNS
 pengalaman belajar : membaca materi Pelatihan, melakukan kegiatan
yang mengandung unsur pembelajaran tentang substansi Pelatihan,
melakukan refleksi terhadap pengalaman tersebut, mendengar dan
berdiskusi, simulasi, menonton film pendek, membahas kasus,
menyaksikan tokoh panutan untuk membentuk dan menginternalisasi
nilai-nilai dasar PNS, studi lapangan,
 di penghujung pembelajaran peserta hasilkan produk pembelajaran yang
menunjukan hasil internalisasinya terhadap nilai-nilai dasar sebagai bekal
dalam pembiasaan diri mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS selama
penyelenggaraan Pelatihan.
 bekali pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk
menjalankan fungsi ASN sehingga mampu kelola tantangan dan
masalah keragaman sosial-kultural dengan gunakan perspektif
Whole of Government dalam mendukung pelaksanaan tugas
jabatannya
 mata Pelatihan : Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan Whole of
Government.
 pengalaman belajar: membaca materi Pelatihan, melakukan refleksi
terhadap pengalaman tersebut, mendengar dan berdiskusi, serta
simulasi, menonton film pendek, dan membahas kasus, menyaksikan
tokoh panutan, dan studi lapangan dengan tujuan untuk
memebrikan penguatan pemahaman, di penghujung pembelajaran
peserta menghasilkan produk pembelajaran yang menunjukan hasil
pemahamanya sebagai bekal untuk mengaktualisasikannya pada
agenda habituasi.
AGENDA KEDUDUKAN DAN PERAN ASN DALAM
NKRI
AGENDA HABITUASI
 memfasilitasi peserta lakukan proses aktualisasi melalui pembiasaan
diri di tempat kerja terkait kompetensi yang telah diperolehnya
melalui berbagai mata Pelatihan yang telah didalami di tempat
pelatihan.
 pengalaman belajar: dapatkan pemahaman tentang konsepsi habituasi
dan pembelajaran aktualisasi sehingga peserta memiliki kemampuan
mensintesakan substansi mata Pelatihan ke dalam rancangan
aktualisasi, mendapatkan bimbingan penulisan rancangan aktualisasi,
melaksanakan seminar rancangan aktualisasi, melaksanakan
rancangan aktualisasi di tempat kerja dan menyusun laporan
aktualisasi (serta melakukan analisis dampak apabila nilai-nilai dasar
PNS tidak dilakukan…bagi CPNS Gol III), menyiapkan rencana presentasi
laporan pelaksanaan aktualisasi, dan melaksanakan seminar
aktualisasi

More Related Content

Similar to CPNS PELATIHAN

Strategi Bangkom AK Pasca Penyetaraan
Strategi Bangkom AK Pasca PenyetaraanStrategi Bangkom AK Pasca Penyetaraan
Strategi Bangkom AK Pasca PenyetaraanTri Widodo W. UTOMO
 
Rancangan aktualisasi presentasi
Rancangan aktualisasi presentasiRancangan aktualisasi presentasi
Rancangan aktualisasi presentasitomyjenius
 
Bahan Paparan - DIY 21 Febr 2020 SYSTEM MERIT.pptx
Bahan Paparan - DIY 21 Febr 2020 SYSTEM MERIT.pptxBahan Paparan - DIY 21 Febr 2020 SYSTEM MERIT.pptx
Bahan Paparan - DIY 21 Febr 2020 SYSTEM MERIT.pptxdeliindra1
 
1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf
1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf
1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdfimamsanak
 
Slide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 tySlide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 tyRudy Irawan
 
Modul 4 eselon 4 manajemen proyek
Modul 4 eselon 4 manajemen proyekModul 4 eselon 4 manajemen proyek
Modul 4 eselon 4 manajemen proyekDhiangga Jauhary
 
Kebijakan pengembangan program pkp pka i ntegrasi
Kebijakan pengembangan program pkp pka  i ntegrasiKebijakan pengembangan program pkp pka  i ntegrasi
Kebijakan pengembangan program pkp pka i ntegrasitemanna #LABEDDU
 
Kebijakan Latsar CPNS.pdf
Kebijakan Latsar CPNS.pdfKebijakan Latsar CPNS.pdf
Kebijakan Latsar CPNS.pdfQuinsyaAqila
 
1. SPBN-LA5-4-Senin-070222.pptx
1. SPBN-LA5-4-Senin-070222.pptx1. SPBN-LA5-4-Senin-070222.pptx
1. SPBN-LA5-4-Senin-070222.pptxRohmatulAbadiyyah1
 
Modul 1 eselon 3 manajemen proyek
Modul 1 eselon 3 manajemen proyekModul 1 eselon 3 manajemen proyek
Modul 1 eselon 3 manajemen proyekDhiangga Jauhary
 
RAKER PKP2A II LAN RI 2011 ( Muskamal, .S.Sos, M.Si
RAKER PKP2A II LAN RI 2011 ( Muskamal, .S.Sos, M.SiRAKER PKP2A II LAN RI 2011 ( Muskamal, .S.Sos, M.Si
RAKER PKP2A II LAN RI 2011 ( Muskamal, .S.Sos, M.SiMus kamal
 
Paparan penilik ajang 23 sep 2011 rev2
Paparan penilik ajang 23 sep 2011 rev2Paparan penilik ajang 23 sep 2011 rev2
Paparan penilik ajang 23 sep 2011 rev2Habib Prastyo
 
Pembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis KebijakanPembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
413239823-Kebijakan-Pengembangan-SDM-Latsar.pptx
413239823-Kebijakan-Pengembangan-SDM-Latsar.pptx413239823-Kebijakan-Pengembangan-SDM-Latsar.pptx
413239823-Kebijakan-Pengembangan-SDM-Latsar.pptxEvasolivamae1
 
Kebijakan Latsar BerAKHLAK.pptx
Kebijakan Latsar BerAKHLAK.pptxKebijakan Latsar BerAKHLAK.pptx
Kebijakan Latsar BerAKHLAK.pptxDi Prihantony
 
RAKER PKP2A II LAN RI 2011
RAKER PKP2A II LAN RI 2011RAKER PKP2A II LAN RI 2011
RAKER PKP2A II LAN RI 2011Mus kamal
 
materi anjab hari pertama.pptx
materi anjab  hari pertama.pptxmateri anjab  hari pertama.pptx
materi anjab hari pertama.pptxSimpegBKDDIY
 

Similar to CPNS PELATIHAN (20)

Strategi Bangkom AK Pasca Penyetaraan
Strategi Bangkom AK Pasca PenyetaraanStrategi Bangkom AK Pasca Penyetaraan
Strategi Bangkom AK Pasca Penyetaraan
 
Rancangan aktualisasi presentasi
Rancangan aktualisasi presentasiRancangan aktualisasi presentasi
Rancangan aktualisasi presentasi
 
LAN Menatap Masa Depan
LAN Menatap Masa DepanLAN Menatap Masa Depan
LAN Menatap Masa Depan
 
Bahan Paparan - DIY 21 Febr 2020 SYSTEM MERIT.pptx
Bahan Paparan - DIY 21 Febr 2020 SYSTEM MERIT.pptxBahan Paparan - DIY 21 Febr 2020 SYSTEM MERIT.pptx
Bahan Paparan - DIY 21 Febr 2020 SYSTEM MERIT.pptx
 
1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf
1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf
1.MATERI OVERVIEW-BRIDGING KE MATERI INTI.pdf
 
Slide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 tySlide anjab permen 35 12 ty
Slide anjab permen 35 12 ty
 
Overview latsar
Overview latsarOverview latsar
Overview latsar
 
Modul 4 eselon 4 manajemen proyek
Modul 4 eselon 4 manajemen proyekModul 4 eselon 4 manajemen proyek
Modul 4 eselon 4 manajemen proyek
 
Kebijakan pengembangan program pkp pka i ntegrasi
Kebijakan pengembangan program pkp pka  i ntegrasiKebijakan pengembangan program pkp pka  i ntegrasi
Kebijakan pengembangan program pkp pka i ntegrasi
 
Kebijakan Latsar CPNS.pdf
Kebijakan Latsar CPNS.pdfKebijakan Latsar CPNS.pdf
Kebijakan Latsar CPNS.pdf
 
1. SPBN-LA5-4-Senin-070222.pptx
1. SPBN-LA5-4-Senin-070222.pptx1. SPBN-LA5-4-Senin-070222.pptx
1. SPBN-LA5-4-Senin-070222.pptx
 
Modul 1 eselon 3 manajemen proyek
Modul 1 eselon 3 manajemen proyekModul 1 eselon 3 manajemen proyek
Modul 1 eselon 3 manajemen proyek
 
RAKER PKP2A II LAN RI 2011 ( Muskamal, .S.Sos, M.Si
RAKER PKP2A II LAN RI 2011 ( Muskamal, .S.Sos, M.SiRAKER PKP2A II LAN RI 2011 ( Muskamal, .S.Sos, M.Si
RAKER PKP2A II LAN RI 2011 ( Muskamal, .S.Sos, M.Si
 
Paparan penilik ajang 23 sep 2011 rev2
Paparan penilik ajang 23 sep 2011 rev2Paparan penilik ajang 23 sep 2011 rev2
Paparan penilik ajang 23 sep 2011 rev2
 
Pembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis KebijakanPembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
 
413239823-Kebijakan-Pengembangan-SDM-Latsar.pptx
413239823-Kebijakan-Pengembangan-SDM-Latsar.pptx413239823-Kebijakan-Pengembangan-SDM-Latsar.pptx
413239823-Kebijakan-Pengembangan-SDM-Latsar.pptx
 
3. Modul Kompeten (1).pdf
3. Modul Kompeten (1).pdf3. Modul Kompeten (1).pdf
3. Modul Kompeten (1).pdf
 
Kebijakan Latsar BerAKHLAK.pptx
Kebijakan Latsar BerAKHLAK.pptxKebijakan Latsar BerAKHLAK.pptx
Kebijakan Latsar BerAKHLAK.pptx
 
RAKER PKP2A II LAN RI 2011
RAKER PKP2A II LAN RI 2011RAKER PKP2A II LAN RI 2011
RAKER PKP2A II LAN RI 2011
 
materi anjab hari pertama.pptx
materi anjab  hari pertama.pptxmateri anjab  hari pertama.pptx
materi anjab hari pertama.pptx
 

Recently uploaded

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (8)

mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptxMembangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
Membangun Tim Efektif. suatu pembelajaran ttg pentingnya kolaborasipptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 

CPNS PELATIHAN

  • 1. OVERVIEW KEBIJAKAN PELATIHAN DASAR CPNS KEMENTERIAN PUPR TAHUN 2018
  • 2. FUNGSI ASN 1. Pelaksana Kebijakan Publik 2. Pelayan Publik, dan 3. Perekat dan Pemersatu Bangsa (Pasal 10 UU ASN)
  • 3. SYARAT PENGANGKATAN PNS (1) Calon PNS yang diangkat menjadi PNS harus memenuhi persyaratan: (a) lulus pendidikan dan pelatihan; dan (b) sehat jasmani dan rohani. (1) Calon PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat menjadi PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan –undangan. (1) Calon PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai calon PNS. (Pasal 65 UU ASN)
  • 4. CPNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun melalui proses DIKLAT terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter Kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat professionalisme serta kompetensi bidang. CPNS yang dinyatakan tidak lulus pendidikan dan pelatihan akan diberhentikan sebagai calon PNS (Pasal 63, 64, dan 65 UU ASN) nomenklatur berubah: DIKLAT PRAJABATAN diubah menjadi PELATIHAN DASAR CALON PNS
  • 5. • UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara • Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil • Peraturan LAN No. 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan II • Peraturan LAN No. 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III
  • 6. KOMPETENSI PELATIHAN DASAR CPNS “PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional”, yang diindikasikan dengan kemampuan: 1. Menunjukkan sikap perilaku dan disiplin PNS; 2. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas jabatannya; 3. Mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI; dan 4. Menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai bidang tugas.
  • 7. Kegiatan pembentukan kompetensi generik (dikelas dan di tempat kerja) Kegiatan penguatan kompetensi bidang/ jabatan (di tempat kerja) Pegawai ASN Profesional: Pelaksana Kebijak, pelayanan, dan perekat bangsa Satu Kesatuan Kegiatan
  • 8. STRUKTUR KURIKULUM A. Kurikulum Pembentukan Karakter PNS, B. Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas A. Kurikulum Pembentukan Karakter PNS, yang terdiri dari: 1. Agenda Sikap dan Perilaku Displin PNS : TUS dan Keprotokolan, Kes Jas & Men, Kesiapsiagaan 2. Agenda Nilai–Nilai Dasar PNS : ANEKA 3. Agenda Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI: Manjemen ASN, Pelayanan Publik, Whole of Government 4. Agenda Habituasi : aktualisasi melalui pembiasaan diri terhadap kompetensi yang telah diperolehnya melalui berbagai mata Pelatihan yang telah dipelajari
  • 9. B. Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas, yang terdiri dari: 1. Kompetensi Teknis Umum/Administrasi …untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat umum/administratif dan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan jabatan. 2. Kompetensi Teknis Substantif … untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang bersifat spesifik (substantif dan/atau bidang) yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan jabatan Pelaksana dan/atau pembentukan jabatan fungsional sesuai dengan formasi jabatannya.
  • 10. TAHAP PEMBELAJARAN Agenda I: Sikap Perilaku Agenda II: Nilai-Nilai Dasar PNS Agenda III: Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI Agenda IV Habituasi Evaluasi Akhir PNS PROFESIONAL YANG BERKARAKTER SEBAGAI PELAYAN MASYARAKAT Oreintasi Peserta Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas
  • 11. WAKTU PELAKSANAAN • Dilaksanakan selama 113 Hari Kerja atau 1,141 JP dengan rincian: 33 hari kerja (288 JP) untuk pembelajaran klasikal, dan 80 hari kerja (853 JP) untuk pembelajaran non klasikal (aktualisasi pada agenda pembelajaran habituasi) di tempat kerja. • Peserta diasramakan saat pembelajaran klasikal dan diberikan kegiatan penunjang berupa peningkatan kesegaran jasmani. A. Kurikulum Pembentukan Karakter
  • 12. Alternatif pelaksanaan : • sebelum mengikuti Pelatihan pada kurikulum dan pembelajaran pembentukan karakter PNS dan atau • pada saat pelaksanaan agenda pembelajaran habituasi s.d kembali ke tempat Pelatihan. Penentuan mata Pelatihan dan jumlah jam (klasikal atau non klasikal) disusun instansi & dikonsultasikan dengan Intansi Teknis dan/atau Intansi Pembina Jabatan Fungsional, dan Instansi Pembina Diklat (memperhatikan waktu masa percobaan CPNS dan ketersediaan anggaran instansi). B. Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas WAKTU PELAKSANAAN
  • 13. BN ON CAMPUS 1 LS F MK LS T HABITUASI & OJT ON 2 1+2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 12 HK 30 HK 3 HK 6 HK 6 HK OJT (42 HK) HABITUASI (23 HK) 3 HK 80 HK 113 HK
  • 14. RINCIAN JADWAL RANGKAIAN KEGIATAN LATSAR 2018 BATCH LOKASI KELAS JAFUNG JUML KELAS. (ORG) LATSAR (ON- CAMPUS I) LATSAR FUNG MANAJ. KONSTRU KSI LATSARTEK OJT BALITBANG HABITUASI UNOR LATSAR (ON- CAMPUS II) JUMLAH PESERTA I BD JAKARTA TP 2 angk (80) 26 Mar - 2 Mei (seminar 2 Mei) 3 Mei - 5 Mei 7 Mei - 14 Mei 15 Mei - 21 Mei 22 Mei - 19 Juli 20 Juli - 24 Agustus 27 - 29 Agustus (Seminar 28 Agustus) 276 orang BD BANDUNG TP 37 BD YOGYAKARTA TJJ 2 angk (80) BD SURABAYA TJJ 2 angk (79) II BD JAKARTA TJJ 38 5 Apr - 12 Mei (seminar 12 Mei) 14 Mei - 16 Mei 17 Mei - 23 Mei 24 Mei - 31 Mei 4 Juni - 30 Juli 31 Juli - 3 September 4 - 6 September (Seminar 5 September) 236 orang BD BANDUNG TJJ 39 BD YOGYAKARTA TPP 2 angk (79) BD SURABAYA TPP 2 angk (80) III BD JAKARTA TBP 2 angk (80) 4 Juni - 16 Juli (seminar 16 juli) 17 - 19 Juli20 - 26 Juli 27 Juli - 2 Agustus 3 Agustus - 24 September 25 September - 26 Oktober 29 - 31 Oktober (Seminar 30 Oktober) 250 orang BD BANDUNG TPL 2 angk (80) BD YOGYAKARTA TBP 2 angk (65) BD SURABAYA TPL 25 IV BD JAKARTA TP 35 29 Juni - 2 Agustus (seminar 2 Agustus) 3 - 6 Agustus 7 - 13 Agustus 14 - 21 Agustus 23 Agustus - 11 Oktober 12 Oktober - 13 November 14 - 16 November (Seminar 15 November) 222 orang BD BANDUNG TP 35 BD YOGYAKARTA PJK 2 angk (53) BD SURABAYA TJJ-T 3 angk (99)
  • 15. HARI 1 HARI 2 HARI 3 1. Pembukaan 1. Dinamika Kelompok (6 JP) Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara (9 JP) 2. Ceramah Kebij Pengemb SDM Aparatur (2 JP) 2. Konsepsi Aktualisasi (3 JP) 3. Overview Kebij Penyelenggaraan Pelatihan (4 JP) 3. Ceramah MTSL (2 JP) HARI 4 HARI 5 HARI 6 Analisis Isu Kontemporer (9 JP) Kesiapsiagaan Bela Negara (9 JP) Kesiapsiagaan Bela Negara (9 JP) HARI 7 HARI 8 HARI 9 Akuntabilitas PNS (9 JP) Akuntabilitas PNS (9 JP) Akuntabilitas PNS (6 JP) Nasionalisme (3 JP) HARI 10 HARI 11 HARI 12 Nasionalisme (9 JP) Nasionalisme (12 JP) Etika Publik (9 JP) HARI 13 HARI 14 HARI 15 Etika Publik (9 JP) Etika Publik (6 JP) Komitmen Mutu (9 JP) Komitmen Mutu (3 JP) HARI 16 HARI 17 HARI 18 Komitmen Mutu (12 JP) Anti Korupsi (9 JP) Anti Korupsi (9 JP) Warna menunjukkan AGENDA kegiatan dalam pembentukan karakter
  • 16. HARI 19 HARI 20 HARI 21 Anti Korupsi (6 JP) Studi Lapangan Internalisasi Nilai-Nilai Dasar PNS (9 JP) Manajemen ASN (12 JP) Ceramah MTSL (2 JP) HARI 22 HARI 23 HARI 24 WoG (9 JP) WoG (9 JP) Pelayanan Publik (12 JP) HARI 25 HARI 26 HARI 27 Studi Lapangan Pembentukan Pengetahuan Peran dan Kedudukan PNS dalam NKRI (9 JP) Penjelasan Aktualisasi (6 JP) (Persiapan Ev. Akademik) Evaluasi Akademik (5 JP) Pembimbingan Rancangan Aktualisasi (Mandiri) Pembimb. Rancangan Aktualisasi (Mandiri) HARI 28 HARI 29 HARI 30 Pembimbingan Rancangan Aktualisasi (9 JP) Pembimbingan Rancangan Aktualisasi (9 JP) Evaluasi Rancangan Aktualisasi (10 JP) AKTUALISASI HARI 31 HARI 32 Agenda Habituasi Di Tempat Kerja (4 Bulan) Pembimbingan Pra Evaluasi Aktualisasi (2 JP) Evaluasi Aktualisasi (10 JP) HARI 33 PASCA DIKLAT 1. Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan (2 JP) 2. Penutupan
  • 17. TENAGA PELATIHAN 1. Narasumber adalah orang yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta Diklat pada pembelajaran Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan MTSL oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ke atas atau yang disetarakan. 2. Pengajar adalah orang yang memberikan informasi dan pengetahuan kepada peserta dalam suatu kegiatan pembelajaran yang terdiri dari pengampu materi (widyaiswara atau pegawai lainnya), penguji (evaluasi akademik dan aktualisasi), dan pembimbing (coach di tempat Pelatihan dan di tempat kerja, dan mentor). 3. Pengelola dan Penyelenggara Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi yaitu PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dan/atau Jabatan Administrasi yang bertugas pada Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi. 4. Penjamin mutu yaitu PNS atau Unsur lainnya yang bertugas melakukan penjaminan mutu program pelatihan pada lembaga pelatihan terakreditasi.
  • 18. EVALUASI PELATIHAN 1. Narasumber/Penceramah; 2. Pengampu Materi/Mata Pelatihan; 3. Penguji Aktualisasi; 4. Pembimbing (coach dan mentor); dan 5. Pengelola dan Penyelenggara. 6. peserta
  • 19. NO ASPEK PENILAIAN BOBOT (%) 1 Sikap Perilaku 10 2 Akademik 20 3 Aktualisasi 50 4 Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas 20 JUMLAH 100 BOBOT PENILAIAN EVALUASI PESERTA
  • 20. NO ASPEK PENILAIAN BOBOT (%) 1 Kedisiplinan 2 Kepemimpinan 3 Kerjasama 4 Prakarsa JUMLAH 10 BOBOT PENILAIAN SIKAP DAN PERILAKU
  • 21. EVALUASI AKADEMIK  Dilakukan melalui ujian tulis sebanyak 5 JP pada sesi pembelajaran Evaluasi Akademik secara terintegrasi (setelah seluruh mata Pelatihan agenda nilai-nilai dasar PNS dan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI)  Jenis soal pada ujian tulis Tipe A dapat berbentuk pilihan ganda, benar-salah, menjodohkan, jawaban singkat, essay, atau kombinasi diantaranya dengan bobot 10%  Jenis soal ujian tulils Tipe B berbentuk kasus dengan bobot 10%. (diukur melalui kualitas analisis pemecahan masalah)
  • 22. EVALUASI  Evaluasi penguatan kompetensi teknis bidang tugas dilakukan setelah peserta menyelesaikan pembelajaran pada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas.  Penyelenggaraan evaluasi dilakukan oleh Instansi peserta melalui unit yang MEMBIDANGI pengembangan sumber daya manusia aparatur Instansi di tempat kerja.  Akumulasi perolehan nilai peserta pada kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas diberikan bobot 20% PENGUATAN KOMPETENSI TEKNIS BIDANG TUGAS
  • 23. BOBOT PENILAIAN AKTUALISASI NO KOMPONEN PENILAIAN BOBOT (%) 1 Penilaian Rancangan Aktualisasi 20 a. Kualitas Penetapan Isu 5 b. Jumlah Rencana Kegiatan 3 c. Kualitas Rencana Kegiatan 5 d. Relevansi Rencana Kegiatan dengan Aktualisasi 5 e. Teknik Komunikasi 2 2 Penilaian Pelaksanaan Aktualisasi 30 a. Kualitas Pelaksanaan Kegiatan 5 b. Kualitas Aktualisasi 20 c. Teknik Komunikasi 5 JUMLAH 50
  • 24. KUALIFIKASI DAN KELULUSAN Kualifikasi kelulusan peserta Diklat ditetapkan sebagai berikut: • Sangat Memuaskan (skor 90,01 – 100); • Memuaskan (skor 80,01 – 90,0); • Cukup memuaskan (skor 70,01 – 80,0); passing grade • Kurang memuaskan (skor 60,01 – 70,0); • Tidak Memuaskan (skor ≤60) Peserta yang memperoleh kualifikasi Tidak Memuaskan atau jumlah ketidakhadiran pada kurikulum pembentukan karakter PNS melebihi 9 sesi atau 27 jam pelajaran atau setara dengan 3 hari secara kumulatif, dinyatakan Tidak Lulus. Peserta yang memperoleh kualifikasi Kurang Memuaskan dinyatakan Ditunda Kelulusannya dan peserta dimaksud wajib mengikuti pembelajaran remedial untuk memenuhi syarat kelulusan terhadap komponen penilaian yang kurang maksimal 15 hari kerja. Tim melakukan evaluasi akhir ulang untuk menetapkan hasil akhir kelulusan.
  • 25. SURAT KETERANGAN PELATIHAN 1. telah menyelesaikan kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang diberikan surat keterangan telah mengikuti kegiatan pelatihan penguatan kompetensi teknis bidang dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan ditanda tangani oleh pimpinan unit yang menangani pengembangan sumber daya manusia aparatur instansi. 2. telah menyelesaikan seluruh program (kurikulum pembentukan karakter PNS dan penguatan kompetensi teknis bidang tugas) dan dinyatakan lulus, diberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP) dengan KRA Nasional; 3. dinyatakan tidak lulus diberikan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Pelatihan Terakreditasi. 4. dinyatakan Lulus dan memperoleh 3 (tiga) peringkat nilai terbaik diberikan Piagam Penghargaan.
  • 26. KODE SIKAP PERILAKU adalah pedoman berperilaku peserta yang harus ditaati: 1. hadir tepat waktu mengikuti kegiatan pembelajaran tidak kurang dari 95 persen keseluruhan sesi pembelajaran di tempat Diklat; 2. menghormati tenaga pengajar, penyelenggara, dan sesama peserta lainnya; 3. menyelesaikan semua tugas yang diberikan oleh penceramah, pengajar, dan penyelenggara Diklat; 4. berpakaian sopan selama mengikuti kegiatan Diklat; 5. berperilaku peduli dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan di lingkungan Diklat;
  • 27. KODE SIKAP PERILAKU 6. dilarang merokok selama pembelajaran berlangsung 7. dilarang membawa senjata ke dalam lembaga Diklat; 8. dilarang melakukan plagiarisme dalam bentuk apapun selama mengikuti Diklat; 9. dilarang memberi gratifikasi kepada penceramah, widyaiswara, pengelola, dan penyelenggara Diklat; 10. dilarang melakukan pelanggaran norma, hukum, moral dan susila selama mengikuti Diklat; 11. dilarang membawa dan mengkonsumsi minuman keras, narkoba, dan zat-zat adiktif lainnya di dalam lembaga Diklat.
  • 28. PELANGGARAN KODE SIKAP PERILAKU 1. Terbukti secara sah melakukan pelanggaran terhadap kode sikap perilaku nomor 1 :  Pada rentang 3 sesi pertama : peringatan lisan,  Pada rentang 2 sesi kedua : surat teguran,  Pada satu sesi berikutnya : peserta dipulangkan ke instansi asal dengan surat pengantar dari Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah Terakreditasi.
  • 29. 2. terbukti secara sah melakukan pelanggaran terhadap kode sikap perilaku nomor 2 s.d 7:  pelanggaran pertama : peringatan secara lisan,  pelanggaran kedua : diberi surat teguran,  pelanggaran ketiga : peserta dipulangkan ke instansi asal peserta dengan diberikan surat pengantar dari Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi; 3. terbukti secara sah melakukan pelanggaran terhadap kode sikap perilaku nomor 8 s.d 11 :  peserta dipulangkan ke instansi asal peserta dengan surat pengantar dari Pimpinan Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah Terakreditasi. PELANGGARAN KODE SIKAP PERILAKU
  • 30. TATA TERTIB KHUSUS DI TEMPAT PELATIHAN • Lembaga Pelatihan dapat berlakukan tata tertib khusus sesuai dengan lingkungan masing-masing guna menambah kelancaran penyelenggaraan Pelatihan. • Pelanggaran diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya oleh penyelenggara Pelatihan /tim penegakan kode sikap perilaku yang dibentuk khusus oleh pimpinan lembaga Pelatihan, dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • 31. • peserta juga dituntut menerapkan kode sikap perilaku di tempat kerja pada saat pembelajaran agenda Habituasi. • Setiap Instansi Pemerintah dapat berlakukan tata tertib khusus sesuai dengan lingkungan masing-masing guna menambah kelancaran penyelenggaraan Pelatihan. • Pelanggaran terhadap tata tertib khusus diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya oleh PPK peserta atau pejabat lain yang ditunjuk oleh PPK peserta dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. TATA TERTIB KHUSUS DI TEMPAT KERJA
  • 32. TATA TERTIB KHUSUS PANITIA PENYELENGGARA (BALAI DIKLAT WILAYAH PUPR)
  • 33.
  • 34.
  • 35. AGENDA SIKAP PERILAKU  bekali kemampuan menunjukan sikap perilaku dan kedisiplinan dalam suatu kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan mental dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat.  mata pelatihan Kesehatan Jasmani dan Mental, Tata Upacara Sipil dan Keprotokolan, dan Kesiapsiagaan secara terintegrasi.  pengalaman belajar :membaca materi Pelatihan, mendengar dan berdiskusi serta simulasi, menonton film pendek, dan melakukan kegiatan diluar kelas yang mengandung unsur pembelajaran terkait substansi mata pelatihan dengan proporsi 60% dari total waktu pembelajaran, serta melakukan refleksi terhadap pengalaman tersebut  di penghujung pembelajaran peserta menunjukan sikap dan perilaku disiplin PNS selama penyelenggaraan Pelatihan.
  • 36. AGENDA NILAI-NILAI DASAR  bekali nilai-nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan publik : ANEKA  Studi lapangan di akhir agenda untuk perkuat pemahaman terhadap pembelajaran internalisasi Nilai-Nilai Dasar PNS  pengalaman belajar : membaca materi Pelatihan, melakukan kegiatan yang mengandung unsur pembelajaran tentang substansi Pelatihan, melakukan refleksi terhadap pengalaman tersebut, mendengar dan berdiskusi, simulasi, menonton film pendek, membahas kasus, menyaksikan tokoh panutan untuk membentuk dan menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS, studi lapangan,  di penghujung pembelajaran peserta hasilkan produk pembelajaran yang menunjukan hasil internalisasinya terhadap nilai-nilai dasar sebagai bekal dalam pembiasaan diri mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS selama penyelenggaraan Pelatihan.
  • 37.  bekali pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS untuk menjalankan fungsi ASN sehingga mampu kelola tantangan dan masalah keragaman sosial-kultural dengan gunakan perspektif Whole of Government dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya  mata Pelatihan : Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan Whole of Government.  pengalaman belajar: membaca materi Pelatihan, melakukan refleksi terhadap pengalaman tersebut, mendengar dan berdiskusi, serta simulasi, menonton film pendek, dan membahas kasus, menyaksikan tokoh panutan, dan studi lapangan dengan tujuan untuk memebrikan penguatan pemahaman, di penghujung pembelajaran peserta menghasilkan produk pembelajaran yang menunjukan hasil pemahamanya sebagai bekal untuk mengaktualisasikannya pada agenda habituasi. AGENDA KEDUDUKAN DAN PERAN ASN DALAM NKRI
  • 38. AGENDA HABITUASI  memfasilitasi peserta lakukan proses aktualisasi melalui pembiasaan diri di tempat kerja terkait kompetensi yang telah diperolehnya melalui berbagai mata Pelatihan yang telah didalami di tempat pelatihan.  pengalaman belajar: dapatkan pemahaman tentang konsepsi habituasi dan pembelajaran aktualisasi sehingga peserta memiliki kemampuan mensintesakan substansi mata Pelatihan ke dalam rancangan aktualisasi, mendapatkan bimbingan penulisan rancangan aktualisasi, melaksanakan seminar rancangan aktualisasi, melaksanakan rancangan aktualisasi di tempat kerja dan menyusun laporan aktualisasi (serta melakukan analisis dampak apabila nilai-nilai dasar PNS tidak dilakukan…bagi CPNS Gol III), menyiapkan rencana presentasi laporan pelaksanaan aktualisasi, dan melaksanakan seminar aktualisasi