Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to 18092023_Bahan JF BKN Ipma (1).pdf
Similar to 18092023_Bahan JF BKN Ipma (1).pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (7)
18092023_Bahan JF BKN Ipma (1).pdf
- 1. TATA KELOLA JABATAN FUNGSIONAL BERBASIS PENGELOLAAN KINERJA TRANSFORMASI JF DALAM PERMENPANRB NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASDEP PERANCANGAN JABATAN, PERENCANAAN, DAN PENGADAAN DEPUTI SDM APARATUR DIAH IPMA FITHRIA L H, S.PSI., M.SC ANALIS KEBIJAKAN 2023
- 2. UU 5/2014 tentang ASN PP 11/2017 tentang Manajemen PNS Prioritas Pembangunan Presiden dan Wakil Presiden PP 17/2020 tentang Perubahan PP 11/2017 PermenPANR B 28/2019 tentang Penyetaraan JA ke dalam JF PermenPANRB 17/2021 tentang Penyetaraan JA ke dalam JF PermenPANRB 6/2022 dan PermenPANRB 7 Tahun 2022 PermenPARNB 1/2023 tentang Jabatan Fungsional PENYEDERHANAAN BIROKRASI
- 3. TANTANGAN JF PASKA PENYEDERHANAAN BIROKRASI PERMASALAHAN Terbatasnya ruang lingkup JF pada unit kerja yang menggantikan jabatan struktural Mindset karier yang berorientasi pada jabatan struktural Disparitas kesejahteraan Jabatan Fungsional Belum selarasnya proses pengalihan jabatan dengan SOTK Pembinaan dan pengelolaan JF yang belum optimal Peningkatan profesionalisme dan kompetensi JF TANTANGAN Harapan pelayanan publik yang lebih baik Era Digitalisasi dan Informasi Pengelolaan kinerja dan karier yang terbuka dan kompetitif
- 4. TANTANGAN JABATAN FUNGSIONAL Performance Appraisal SKILLS Social - Digitized Technology Position and Level Inovation Collaborative relationship Output Performance Management Manajerial Teknis Sosial Kultural Kegiatan harus berorientasi output dan outcome Smart ASN Kreatif dan Proaktif Inovatif Peran Instansi Pembina dan Organisasi Profesi Source: Michalak, Sarah C. 2012. This Changes Everything: Transforming the Academic Library. Journal of Library Administration, 52:411–423
- 5. JABATAN FUNGSIONAL UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA • ASN sebagai Profesi • Diangkat dalam Jabatan • Jenis Jabatan: JPT, JA, JF PP NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PNS DAN PP 17 TAHUN 2020 • Penetapan JF dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan dari pimpinan Instansi Pemerintah dengan mengacu pada klasifikasi dan kriteria JF. • Dalam hal diperlukan, Menteri dapat menetapkan JF tanpa usulan dari pimpinan Instansi Pemerintah. PERMENPANRB 1 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL • KepmenPANRB 158/2023 : Daftar JF yang dapat diisi PPPK • SE 8/2023 tentang Penilaian, Penetapan, dan Integrasi Angka Kredit Pejabat Fungsional Dalam Masa Transisi • Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional
- 6. Kedudukan, Tugas, Tanggung Jawab, dan Klasifikasi JF Kategori dan Jenjang JF Pengusulan dan Penetapan JF Pengangkatan Dalam JF Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional Kenaikan Pangkat Pemberhentian dari JF Kompetensi Instansi Pembina dan Organisasi Profesi Ketentuan Lain SUBSTANSI POKOK PERMENPANRB 1/2023
- 7. Berbasis pada ruang lingkup tugas pada setiap jenjang jabatan dan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja Perpindahan dapat dilaksanakan lintas rumpun untuk memudahkan talent mobility Perubahan Pokok Tata Kelola JF PERMENPANRB 1/2023 Tidak ada lagi DUPAK, evaluasi berdasarkan hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja Perpindahan dilakukan dalam satu rumpun → talent mobility tidak flexible Berbasis penyelarasan butir kegiatan dan SKP → ruang gerak pejabat fungsional rigid dan terbatas Berbasis pada penilaian angka kredit (AK) per butir kegiatan dan pengajuan DUPAK (Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit) → kesesuaian bobot skp PERMENPANRB 13/2019 Kenaikan Pangkat Luar Biasa hanya untuk JPT dan JA Terdapat unsur penunjang dan pengembangan profesi Ditambahkan ketentuan kenaikan pangkat istimewa diberikan bagi pejabat fungsional Pejabat Fungsional yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas JF Instansi Pembina memiliki 19 tugas yang utamanya: Pendidikan dan pelatihan, formasi, standar kompetensi, uji kompetensi, dan koordinasi → administratif Instansi Pembina Menyusun konten pembelajaran, strategi, dan program pengembangan kompetensi Penetapan target Angka Kredit (AK) di awal tahun kinerja berbasis pada Penyelarasan butir kegiatan dalam SKP → tidak linier dengan target organisasi Tidak ada lagi DUPAK, evaluasi berdasarkan hasil penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja Target Angka Kredit (AK) Tahunan ditetapkan sebagai koefisien pengali untuk konversi predikat evaluasi kinerja setiap tahun 7
- 8. TATA KELOLA POKOK JF
- 9. SISTEM KERJA
- 10. Pelayanan teknis fungsional berbasis keahlian dan keterampilan tertentu pada unit Organisasi Penyusunan ruang lingkup setiap jenjang jabatan fungsional Pemenuhan Ekspektasi Kinerja JF berkedudukan di bawah JPT, Administrator, Pengawas, dan Pejabat Fungsional lain Pejabat fungsional bekerja dalam sistem kerja kolaboratif baik dalam atau lintas Unit Organisasi Mendukung pada organisasi yang agile dan dinamis Tugas dan Ruang LingkupJF Kedudukan JF Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Jabatan ASN Fungsional 8% 34% Struktural Pelaksana 58% Sumber: Data Statistik BKN, 31 Desember 2022 Simplifikasi ruang lingkup tugas JF untuk kinerja yang lebih agile untuk mendukung pemenuhan Ekspektasi Kinerja
- 11. RUANG LINGKUP EKSPEKTASI KINERJA Simplifikasi ruang lingkup tugas JF untuk kinerja yang lebih agile untuk mendukung pemenuhan BUTIR KEGIATAN ANGKA KREDIT Penyelia - Ahli Utama Mahir - Ahli Madya Terampil -Ahli Muda Pemula - Ahli Pertama •Standar Kompetensi •Standar Kompetensi •Standar Kompetensi •Standar Kompetensi •Standar Kompetensi •Standar Kompetensi •Standar Kompetensi •Standar Kompetensi LEVEL KOMPETENSI TUGAS JF Transformasi Butir Kegiatan ke Ruang Lingkup
- 12. Pola Karier JF ADMINISTRATOR PENGAWAS PELAKSANA AHLI UTAMA AHLI MADYA AHLI MUDA AHLI PERTAMA PENYELIA MAHIR PEMULA TERAMPIL JPT UTAMA JPT MADYA JPT PRATAMA CPNS Pola Karier JPT Pola Karier JA Pola Karier JF Keahlian Pola Karier JF Keterampilan Promosi Mutasi Penugasan JPT JA JF Vertikal Horisontal Diagonal KELOMPOK JABATAN PIMPINAN TINGGI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KELOMPOK JABATAN ADMINISTRASI PPPK
- 13. Pt Pd Ps Pr PERTAMA PERPINDAHAN PENYESUAIAN PROMOSI • Perpindahan antar kelompok JF • Perpindahan antar JF-JPT-JA Pengadaan CPNS - Pemula - Terampil - Ahli Pertama - Ahli Muda • Kenaikan Jenjang • Promosi antar JF-JPT-JA • Penetapan JF Baru • Perubahan Ruang Lingkup Tugas • Penataan Birokrasi Pengangkatan Pertama Nomenklatur JF ditetapkan sejak dalam Keputusan CPNS Diberikan kelas JF Pelantikan JF bersamaan dengan pelantikan PNS Besaran penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Tidak mensyaratkan diklat fungsional → diklat untuk pengembangan kompetensi Perpindahan Perpindahan yang setara dalam Pola Karier Horisontal (antar JF-JPT-JA) Lintas Rumpun/Klasifikasi Jabatan Dibatasi oleh batas usia perpindahan Melakukan uji kompetensi Penyesuaian • Jenjang jabatan ditetapkan berdasarkan pangkat dan jenjang pendidikan • Dalam hal penataan birokrasi, penyesuian dilaksanakan melalui penyetaraan jabatan untuk jenjang setara dengan jenjang struktural sebelumnya, dengan persetujuan Menteri Promosi Kenaikan jenjang jabatan apabila mencapai angka kredit kumulatif dan pertimbangan Tim Penilai Kinerja Promosi antar JF-JPT-JA promosi harus berpredikat kinerja “Sangat Baik” Melakukan uji kompetensi PENGANGKATAN DALAM JF
- 14. PENGANGKATAN PERTAMA 01 Nilai Predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir Untuk mengisi lowongan kebutuhan JF dari Calon PNS bagi jenjang Pemula, Terampil, Ahli Pertama, atau Ahli Muda Syarat Pendidikan: ▪ Min. Sarjana atau Diploma empat sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF Keahlian ▪ Min. SLTA atau sederajat sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF Keterampilan Harus mencantumkan JF dalam keputusan pengangkatan calon PNS dan diberikan kelas jabatan sesuai kelas JF
- 15. Syarat Pendidikan: ▪ Min. Sarjana atau Diploma empat sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF Keahlian ▪ Min. SLTA atau sederajat sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF Keterampilan Uji Kompetensi Pengangkatan dalam JF melalui pola karier horizontal, yaitu antar kelompok JF dan antar jabatan (JA-JF-JPT) Pengalaman min. 2 tahun dibidang JF yang akan diduduki PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN 02 Batas usia
- 16. c Pengalaman min. 2 tahun dibidang JF yang akan diduduki Syarat Pendidikan: ▪ Min. Sarjana atau Diploma empat sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF Keahlian ▪ Min. SLTA atau sederajat sesuai kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF Keterampilan Dalam hal penataan birokrasi, penyesuaian dilakukan untuk jenjang yang setara dengan jabatan administrasinya PENYESUAIAN 03 Dilaksanakan untuk penetapan JF baru, perubahan ruang lingkup dan/atau kebutuhan mendesak sesuai prioritas strategis
- 17. Kedalam atau dari JF ▪ Perpindahan diagonal ▪ Memiliki Predikat Kinerja paling rendah “sangat baik” dalam 2 tahun terakhir ▪ Uji kompetensi ▪ Memiliki rekam jejak yang baik ▪ dan persyaratan lain sesuai peraturan perUU Pengangkatan dalam JF melalui promosi terdiri dari promosi ke dalam atau dari JF dan kenaikan jenjang JF PROMOSI 04 Kenaikan jenjang JF ▪ Perpindahan vertikal ▪ Memenuhi AK kumulatif kenaikan jenjang ▪ Uji kompetensi ▪ Memiliki Predikat kinerja paling rendah “baik” dalam 1 tahun terakhir ▪ dan persyaratan lain sesuai peraturan perUU Berdasarkan pertimbangan rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja
- 18. PENGELOLAAN KINERJA JF berbasis pada pemenuhan Ekspektasi Kinerja: a. perencanaan kinerja b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja c. evaluasi kinerja Pejabat Fungsional d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja • 150% Sangat Baik • 100% Baik • 75% Butuh Perbaikan • 50% Kurang • 25% Sangat Kurang RENCANA KINERJA TAHUNAN PENILAIAN ATASAN/ PEJABAT PENILAI KONVERSI NILAI SKP PENETAPAN AK TAHUNAN ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 25% Predikat Kinerja JF dikonversikan menjadi angka kredit yang dapat ditetapkan secara tahunan maupun periodik Tim Penilai Angka Kredit → Tim Penilai Kinerja/Tim Penguji Kompetensi Akuntabilitas penilaian pada Pejabat Penilai/Atasan
- 19. PREDIKAT KINERJA ORGANISASI PREDIKAT KINERJA PEJABAT FUNGSIONAL KONTRIBUSI - PERAN MELALUI RENCANA KINERJA, PELAKSANAAN, TINDAK LANJUT KINERJA ORGANISASI 1 2
- 20. Simulasi per tahun Koefisien per tahun Sangat Baik Baik Butuh Perbaikan Kurang Sangat Kurang 150% 100% 75% 50% 25% Keahlian Ahli Pertama 12,5 18,75 12,5 9,38 6,25 3,13 Ahli Muda 25 37,50 25 18,75 12,50 6,25 Ahli Madya 37,5 56,25 37,5 28,13 18,75 9,375 Ahli Utama 50 75 50 37,50 25 12,50 Keterampilan Pemula 3,75 5,63 3,75 2,81 1,88 0,94 Terampil 5 7,50 5 3,75 2,50 1,25 Mahir 12,5 18,75 12,5 9,38 6,25 3,13 Penyelia 25 37,50 25 18,75 12,5 6,25 KONVERSI PREDIKAT KINERJA TAHUNAN MENJADI ANGKA KREDIT TAHUNAN
- 21. Angka Kredit Kumulatif Kenaikan Pangkat/Jenjang Kategori Jenjang Pangkat Koefisien Angka Kredit Tahunan Angka Kredit Kumulatif Minimal Kenaikan PANGKAT JENJANG* Keahlian Ahli Utama IV/d – IV/e 50 200 - Ahli Madya IV/a – IV/b – IV/c 37,5 150 450 Ahli Muda III/c – III/d 25 100 200 Ahli Pertama III/a – III/b 12,5 50 100 Keterampilan Penyelia III/c – III/d 25 100 - Mahir III/a – III/b 12,5 50 100 Terampil II/b – II/c – II/d 5 20 60 Pemula II/a 3,75 15 15
- 22. Kenaikan Pangkat • Kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dapat diberikan dan dipertimbangkan apabila telah memenuhi paling sedikit Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat • KENAIKAN PANGKAT ISTIMEWA UNTUK PEJABAT FUNGSIONAL YANG MEMILIKI KINERJA DAN KEAHLIAN LUAR BIASA • Pertimbangan Tim Penilai Kinerja Angka Kredit Kumulatif • akumulasi dari Angka Kredit tahunan dalam periode tertentu • Dapat dihitung sesuai periodik kenaikan pangkat Ketentuan lain • Dapat diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam hal bersamaan kenaikan jenjang namun belum terdapat kebutuhan jenjang tersebut, apabila telah mengikuti dan lulus uji kompetensi
- 23. PENGEMBANGAN KOMPETENSI STANDAR KOMPETENSI JABATAN • PENETAPAN SK JF sesuai jenjang JF • Pemenuhan minimal standar kompetensi setiap jenjang Pasal 46 • Pejabat Fungsional wajib mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan minat dan kebutuhan pelaksanaan tugas JF yang diduduki dalam sistem pembelajaran terintegrasi. • Instansi pembina menyusun konten pembelajaran, strategi, dan program pengembangan kompetensi untuk mendukung percepatan pengembangan kompetensi Pejabat Fungsional. TEKNIS SOSIAL KULTURAL MANAJERIAL Plt dan Plh bagi Pejabat Fungsional sebagai bagian dari pengembangan kompetensi Manajerial
- 24. STATISTIK JABATAN FUNGSIONAL (per 31 Desember 2022) TERTUTUP •Berkedudukan pada Instansi Pembina saja TERBUKA •Berkedudukan pada seluruh Instansi Pemerintah TERTUTUP-TERBUKA •Berkedudukan pada Instansi Tertentu 3433 103906 89775 129164 342701 733318 677808 14389 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000 Jenjang Data Pemangku JF per 26 Maret 2023 (Data BKN) Pemula Terampil Mahir Penyelia Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Utama Uncategorize: 21.882
- 25. DATA INSTANSI PEMBINAJF 30 22 21 20 16 14 12 11 11 11 8 7 7 7 6 6 5 5 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 5 10 15 20 25 30 Kementerian Kesehatan Kementerian Perhubungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Hukum Dan Ham Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kementerian Perdagangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat BRIN Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Dalam Negeri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Badan Intelijen Negara (BIN) Kementerian ESDM Badan Narkotika Nasional (BNN) Kementerian Ketenagakerjaan Sekretariat Jenderal DPR RI Kementerian ATR/BPN Kementerian Agama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Luar Negeri Kementerian Perindustrian Lembaga Administrasi Negara (LAN) Badan Pusat Statistik (BPS) Badan Koodinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kementerian Pertahanan Kementerian Sosial Kementerian Pemuda dan Olah Raga Kementerian Koperasi dan UKM Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Badan Standardisasi Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sekretariat Kabinet Kementerian Desa dan PDT Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Arsip Nasional (ANRI) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) Badan Informasi Geospasial (BIG) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Badan Pangan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Giofisika (BMKG) Kejaksaan Agung BPK LKPP Pusat Pelaporan dan Analisis Transaski Keuangan (PPATK) Komisi Pemilihan Umum Mahkamah Agung RI Kementerian Badan Usaha Milik Negara Komisi Yudisial (KY) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Mahkamah Konstitusi RI Badan Pengawas Pemilihan Umum Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal JUMLAH JF INSTANSI PEMBINA INSTANSI PEMBINA DAN JUMLAH JF LINGKUP BINAAN 30 22 21 20 16 14 12 11 11 11 10 TERBANYAK Kementerian Kesehatan Kementerian Perhubungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Keuangan Kementerian Pertanian Kementerian Hukum Dan Ham Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kementerian Perdagangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat BRIN
- 26. PROGRES PENYELARASAN JF TERHADAP PERMENPANRB 1/2023 293 276 292 278 265 270 275 280 285 290 295 2022 2023 Jumlah JF dan PermenPANRB JF per September 2023 JF PermenPARNB PERMENPANRB 11/2023 JF DI BIDANG KEUANGAN NEGARA (SIMPLIFIKASI JF) PermenPANRB 10/2023 JF ANALIS KERJA SAMA PermenPANRB 10/2023 JF PENGAWAS JAMINAN PRODUK HALAL PermenPANRB 10/2023 JF ANALIS KETAHANAN PANGAN
- 28. Pemenuhan Kompetensi Manajerial, Sosial Kultural, dan Teknis Instansi pembina menyusun konten pembelajaran, strategi, dan program pengembangan kompetensi Pejabat Fungsional wajib mengembangkan kompetensi sesuai dengan minat dan kebutuhan dalam sistem pembelajaran terintegrasi Kelas JF ditetapkan secara terstandar untuk mendorong pada pencapaian kualitas JF yang sama Instansi Pembina berperan sebagai Human Capital Business Partner INSTANSI PEMBINA berperan sebagai pengelola JF yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan 19 TUGAS
- 29. Menteri melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas IP: ▪ pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan JF oleh Instansi Pembina; dan ▪ pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan JF pada Instansi Pemerintah. Memiliki AD/ART; Memiliki tujuan dan sasaran; Memiliki visi dan misi, program kerja; Terdapat sumber pendanaan yang jelas; Berdomisili alamat; Pembagian kerja dan tugas dan wewenang; dan Berbadan hukum. Syarat Organisasi Profesi Pengawasan terhadap pelaksanaan JF dilaksanakan berdasarkan laporan berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Dalam hal hasil pengawasan pelaksanaan JF, Menteri berwenang mempertimbangkan untuk mencabut dan/atau membatalkan penetapan JF. Mekanisme Pengawasan terhadap IP Dalam hal suatu OP sudah terbentuk sebelum JF ditetapkan, OP dapat dikukuhkan sebagai OP JF dalam keputusan pimpinan IP JF terkait. Dalam hal suatu OP belum terbentuk, pembentukan OP ditetapkan melalui keputusan pimpinan IP berdasarkan usulan pengurus/calon pengurus kepada pimpinan IP dan/atau berdasarkan usulan dari perkumpulan profesi JF dengan rekomendasi dari IP. Tata Cara Pembentukan TATA HUBUNGAN KERJA ANTARA INSTANSI PEMBINA DAN ORGANISASI PROFESI a. memberikan fasilitasi dalam penyusunan dan persetujuan dalam penetapan kode etik dan kode perilaku profesi JF. b. menjalin kerja sama dengan OP sebagai mitra dalam penegakan kode etik profesi, penyusunan standar kompetensi profesi, penyelenggaraan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi, pemberian advokasi dan pengembangan profesi, serta pengembangan ilmu pengetahuan, metode, dan inovasi bagi profesi. c. memberikan dukungan kepada OP sepanjang rencana kegiatannya mendorong peningkatan profesionalitas, memberikan advokasi, dan penegakan kode etik JF. d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas organisasi profesi dalam pembinaan dan peningkatan profesional JF.
- 30. Pasal 22 ayat (3) tata cara peghitungan Angka Kredit untuk perpindahan ke dalam JF Pasal 25 Mekanisme pemberian angka kredit penyesuaian Pasal 30 ayat (3) Mekanisme kenaikan jenjang JF dan tata cara penghitungan Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang JF Pasal 37 ayat (7) Mekanisme dan tata cara penghitungan konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit Pasal 39 ayat (5) Mekanisme kenaikan pangkat JF dan tata cara penghitungan Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat JF Pasal 56 ayat (6) Tata cara penyelarasan kegiatan dan hasil kerja JF ke dalam butir kegiatan JF untuk pejabat fungsional yang terdampak penyetaraan jabatan (lalu) Pasal 57 (ayat 2) Tata cara penyesuaian Angka Kredit Kumulatif system konvensional ke Angka Kredit sistem konversi baru Amanat PermenPANRB 1/2023
- 31. BUKU PANDUAN BUKU FAQ PERMENPANRB 1/2023 atau bit.ly/FAQJF