Dokumen tersebut membahas tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional (TPAK) yang bertugas menilai kinerja pejabat fungsional dalam bentuk angka kredit. TPAK terdiri dari ketua, sekretaris, dan minimal 3 anggota yang berasal dari unsur teknis dan pejabat fungsional dengan jenjang lebih tinggi. TPAK bertugas mengevaluasi hasil penilaian, memberikan rekomendasi kenaikan pangkat, dan memberikan pertimbangan ke

1. Kepala Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Kesehatan
PUSKAT MUTU SDMK, BADAN PPSDM KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN
dr. Jefri Thomas Alpha Edison, MKM
Pengorganisasian Tim PenilaiAngka Kredit Jabatan Fungsional

2. “Membuat jalan dan menjadi jembatan”
BIODATA
Nama : dr.Jefri Thomas Alpha Edison, MKM
Tempat/Tgl Lahir : Pematang Siantar, 25 November 1976
Pendidikan : Magister Kebijakan dan Hukum Kesehatan
FKM UI
Profesi Dokter FK-UGM
Jabatan Saat ini : Kepala Bidang Pengembangan Jabatan
Fungsional Kesehatan
HP/WA : 085716546150
Email : jefri.thomas76@gmail.com

3. KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB,
DAN TUGAS JF
JABATAN
FUNGSIONAL
memberikan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu
TUGAS
Berkedudukan dan
Bertanggung jawab
langsung
Pengawas
Administrator
JPT MADYA
JPT Pratama
JF merupakan jabatan karir
bagi PNS OUTPUT
Berbasis

4. Pemula
Terampil
Mahir
Penyelia
BUP 58 Tahun
BUP 58 Tahun
BUP 60 Tahun
BUP 65 Tahun
KATEGORI, JENJANG, KRITERIA, DAN
KLASIFIKASI JF
Penetapan jenjang
• Resiko
Lingkungan
• Resiko Individu
• Tingkat Kesulitan
• Kompetensi
• Beban Kerja JF
• TUSI berkaitan dengan pelaksanaan TUSI Instansi Pemerintah
• Mensyaratkan keahlian/keterampilan tertentu dibuktikan sertifikasi dan/atau penilaian tertentu
• Dapat disusun dalam jenjang berdasarkan tingkat kesulitan dan kompetensi;
• Pelaksanaan tugas bersifat mandiri
• Kegiatannya dapat diukur dengan satuan nilai atau akumulasi nilai dari butir kegiatan dalam
bentuk angka kredit.
Kriteria JF
1250
Jam
Kerja

5. Mutasi /
Promosi/
Kenaikan Jenjang/
Perpindahan Jabatan/
Penugasan Khusus
Pengangkatan
Pertama
Bekerja PAK  SKP
Tunjangan
PNS
Pengembangan Karir
Formasi
Penilaian
Kinerja
Uji
Kompeten
si Kualifikasi
Ukom
Pengembangan
Kompetensi
Pendidikan (Tubel) dan /
Pelatihan (bimtek, e-
learning, pelatihan jarak
jauh, magang)
Inpassing/
Promosi/
Perpindahan
Jabatan
Berhenti Alih
Puncak Karir
Satker
Sistem Informasi
Panev
Formasi
Latsar
CPNS
Satker
Pengembangan
Kompetensi
1
2
Formasi
Pengangkatan
Perencanaan Pengembangan
BAGAN PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN

6. PENGEMBANGAN KARIER
JABATAN FUNGSIONAL
• Pemenuhan Angka
Kredit
• SKP
• Formasi
• Pengembangan Kompetensi
dan Uji Kompetensii
• Kualifikasi
pendidikan sesuai
persyaratan yang
dibutuhkan < D III atau >
D IV/S1 (rekrutmen,tubel
atau ibel)

7. KENAIKAN PANGKAT - JENJANG
Kenaikan
Pangkat
•Dapat melaksanakan kegiatan
penunjang yang diberikan Angka
Kredit paling tinggi 20% dari Angka
Kredit Kumulatif kenaikan pangkat
dan diberikan untuk satu kali
kenaikan pangkat, meliputi:
 menjadi pengajar/pelatih di
bidang tugas JF;
 keanggotaan dalam Tim Penilai;
 perolehan penghargaan/tanda
jasa;
 melaksanakan tugas lain yang
mendukung pelaksanaan tugas
JF; atau
 perolehan gelar/ijazah lain.
Kenaikan
Jenjang
uji kompetensi kenaikan jenjang
Dapat melaksanakan kegiatan
pengembangan profesi dan,
meliputi:
• Perolehan ijazah/gelar
pendidikan formal;
• penyusunan Karya
Tulis/Karya Ilmiah;
• penerjemahan/penyaduran
buku dan karya ilmiah;
• penyusunan
pedoman/petunjuk teknis;
• pelatihan/pengembangan
kompetensi;atau
• kegiatan lain yang ditetapkan
oleh Instansi Pembina di
bidang JF
 Penyusunan Karya Tulis/Karya
Ilmiah,
penerjemahan/penyaduran
buku dan karya ilmiah,
dikecualikan bagi JF yang
tugas jabatannya berkaitan.
 Untuk kenaikan ke Penyelia,
Ahli Madya, dan Ahli Utama,
wajib melaksanakan
pengembangan profesi.
 Apabila target Angka Kredit
yang disyaratkan untuk
kenaikan pangkat/jabatan tidak
tercapai, tidak diberikan
kenaikan pangkat/jabatan.

8. 8
NO NAMA JAFUNG PERMENPAN SKB
(JUKLAK)
PERMENKES
(JUKNIS)
SYARAT PENDIDIKAN
Saat ini revisi
1 ADMINKES 42/2000 251/2001 19/2002 S1 KES -
2 APOTEKER 07/2008 1113/2008 377/2009 APOTEKER -
3 ASST.APOTEKER 08/2008 1114/2008 376/2009 SAA,D-III FAR D III
4 BIDAN 36/2019 D-III/Profesi -
5 DOKTER 139/2003 1738/2003 - DOKTER -
6 DOKTER GIGI 141/2003 1740/2003 - DRG -
7 DOKDIKNIS 17/2008 1201/2009 - DR.SPES -
8 ENTOMOLOG 18/2000 396/2001 1201/2004 D-I/D-III/S1 DIII/S1
9 EPIDEMIOLOG 17/2000 395/2001 1200/2004 D-I/-/D-IV/S1 D-III/D-IVS1
10 FISIKAWAN MED 12/2008 1111/2008 262/2009 S1 FISMED -
11 FISIOTERAPIS 04/2004 209/2004 640/2005 D-III/D-IV FIS -
12 NUTRISIONIS 23/2001 894/2001 1306/2001 D-III/S1 GIZI -
13 OKUPASI TERAPI 123/2005 101/2006 991/2006 D-III OKUP -
14 ORTOTIS PROSTETIK 122/2005 100//2006 993/2006 D-III -
Regulasi Jabfung Kesehatan

9. 99
NO NAMA JAFUNG PERMENPAN SKB (JUKLAK)
PERMENKES
(JUKNIS)
SYARAT PENDIDIKAN
Saat ini revisi
15 PENYULUH KESMAS 58/2000 1811/2000 66/2001 D-III/S-1 -
16 PEREKAM MEDIS 30/2013 48/22/2014 47/2015 D-III/S-1 -
17 PERAWAT 35/2019 - - D-III/Ners -
18 TERAPIS GIGI DAN MULUT 37/2019 - - D-III/DIV -
19 PRANATA LABKES 08/2006 611/2006 413/2007 SLA-S1 DIII/S1
20 PSIKOLOG KLINS 11/2008 1112/2008 613/2010 S1 -
21 RADIOGRAFER 29/2013 47/21/2014 52/2015 D-III/DIV -
22 REFRAKSIONIS 47/2005 1368/2005 994/2006 D-III REFRAK -
23 SANITARIAN 10/2006 18/2001 153/2006 D1-S1 DIII/S1
24 TEKNISI ELEKTROMEDIS 28/2013 46/23/2014 51/2015 D-III/DIV -
25 TEKNISI GIGI 06/2007 1148/2007 365/2008 D-III TG -
26 TEKNISI TRANFUSI DARAH 05/2007 1147/2007 364/2008 D-1 TD DIII
27 TERAPIS WICARA 48/2005 1367/2005 992/2006 D-III TW -
28 PEMBIMBING KESJA 13/2013 (47/2013) 50/18 -2013 62/2014 D-IV-S1 -
29 ASISTEN PENATA ANESTESI 10/2017 3/2018 21/2019 DIII -
30 PENATA ANESTESI 11/2017 3/2018 22/2019- D-IV/S1 -
Regulasi Jabfung Kesehatan

10. PP 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil

11. PP 30 Tahun 2019 tentang Pinilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil

12. PP 30 Tahun 2019 tentang Penilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil
Pasal 11
ayat 1dan 2
Penyusunan SKP Jabatan
Fungional
Pasal 19

13. PP 30 Tahun 2019 tentang Penilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil
Pasal 20 & 21
Pasal 35

14. SKP Perilaku
Kerja
Skema Alur Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional (PAK)
Dinilai oleh
TIM PENILAI
KINERJA PNS
Tim Penilai
Angka Kredit
PyB
Memberi
Pertimbangan
PPK
Untuk Penetapan
PAK
Penilaian Kinerja
Untuk Kenaikan
Pangkat dan/
atau Jenjang
± 4 tahun untuk Kenaikan
Pangkat dan/atau Jabatan
Atasan Langsung
SETIAP
TAHUN

15. Penilaian Kinerja
Permenpan 13/2019

16. Penilaian Kinerja
Permenpan 13/2019

17. Perilaku Kerja
Permenpan 13/2019

18. Pejabat Yang Berwenang Menetapkan AK
Permenpan 13/2019

19. Pejabat Yang Mengusulkan AK
Permenpan 13/2019

20. Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk
Tim Penilai, Penilaian Angka Kredit dapat
dilaksanakan oleh Tim Penilai pada Instansi
Pemerintah lain atau Instansi Pembina.
Tim Penilai Angka Kredit
Permenpan 13/2019
Dalam menetapkan angka kredit, pejabat yang memiliki
kewenangan menetapkan Angka Kredit dibantu oleh Tim
Penilai.

21. Tim Penilai Angka Kredit
Tim Penilai Angka Kredit JF (TPAK) adalah tim yang dibentuk dan
ditetapkan oleh Pejabat yang memiliki kewenangan
menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi
keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP
serta menilai capaian kinerja Pejabat Fungsional dalam bentuk
Angka Kredit Pejabat Fungsional.

22. Tugas Tim Penilai
a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
f. memberikan pertimbangan penilaian SKP;
g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam
pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan
sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pejabat Fungsional dalam pendidikan dan
pelatihan.

23. Tim Penilai Angka Kredit (TPAK)
terdiri atas:
 pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi JF dan
 unsur PF dengan jenjang ≥ jenjang PF yang dinilai,
Susunan keanggotaan:
a. seorang ketua merangkap anggota;
b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
c. paling kurang 3 (tiga) orang anggota.
Susunan Anggota harus berjumlah ganjil.

24. Tim Penilai Angka Kredit (TPAK)
Ketua TPAK, paling rendah:
 Pejabat Administrator atau PF Penyelia  JF kategori keterampilan dan
 Japimti Pratama atau PF ahli madya  penilaian JF kategori keahlian.
Sekretaris TPAK harus berasal dari unsur kepegawaian.
Anggota TPAK berasal dari Pejabat Fungsional sesuai dengan bidangnya.
Apabila jumlah anggota TPAK tidak dapat dipenuhi dari PF terkait, anggota
TPAK dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai
kinerja PF.
Pembentukan dan susunan anggota TPAK ditetapkan paling kurang oleh
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian atau JF.

25. Struktur bila digambarkan
Ketua
Merangkap Anggota
Anggota
PF sesuai bidang
Anggota
PF sesuai bidang
Anggota
PF sesuai bidang
Sekretaris
Merangkap Anggota
 Pejabat Administrator
atau PF Penyelia  JF
kategori keterampilan
dan
 Japimti Pratama atau PF
ahli madya  penilaian
JF kategori keahlian.
 Unsur Kepegawaian
Pembentukan dan susunan
anggota TPAK ditetapkan paling
kurang oleh Japimti Madya yang
membidangi kepegawaian atau JF.

26. Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai
a. menduduki jabatan/pangkat ≥ jabatan/pangkat Pejabat
Fungsional yang dinilai;
b. memiliki kompetensi untuk melakukan penilaian; dan
c. aktif melakukan penilaian.

27. Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim Penilai,
Penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai
pada Instansi Pemerintah lain atau Instansi Pembina.
Perlu koordinasi yang baik

28. Capaian Angka Kredit
1) PAK dilakukan berdasarkan hasil penilaian capaian Angka Kredit.
2) Capaian Angka Kredit diperoleh berdasarkan capaian SKP yang diperoleh dari hasil
penilaian SKP oleh pejabat penilai yang ditetapkan dalam bentuk penilaian Angka Kredit
oleh Tim Penilai.
3) Penilaian capaian angka kredit berdasarkan standar kualitas hasil pekerjaan yang disusun
oleh Instansi Pembina JF.
4) Capaian Angka Kredit ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target
Angka Kredit setiap tahun.
5) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, bukti
fisik dan laporan Hasil Kerja dapat disampaikan kepada Tim Penilai.
6) Apabila diperlukan, Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi terhadap pejabat penilai dan
Pejabat Fungsional yang bersangkutan.
7) Dalam melakukan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai wajib memperhatikan kesesuaian
tugas JF dan tugas fungsi unit kerja berdasarkan kedudukan JF yang ditetapkan dalam
peta jabatan.

29. Permenpan 35 Tahun 2019 tentang JF Perawat
(Disesuaikan dengan Permenpan 13 Tahun 2019)

30. Angka Kredit
Pelaksanaan Kegiatan
a. Perawat yang melaksanakan kegiatan Perawat satu tingkat di atas jenjang
jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh
persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan
b. Perawat yang melaksanakan kegiatan Perawat satu atau dua tingkat di bawah
jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 100%
(seratus persen) dari angka kredit dari setiap butir kegiatan
PENILAIAN ANGKA KREDIT DILAKUKAN OLEH TIM PENILAI

31. Tim Penilai JF Perawat
Tim Penilai
Pusat
Tim Penilai
Unit kerja
Menilai
Angka
Kredit bagi
Perawat Ahli
Utama
Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama yang membidangi
kesekretarian atau
pelayanankeperawatan atau
Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama yang ditunjuk pada
Instansi Pemerintah untuk
Angka Kredit bagi Perawat
Ahli Madya, Perawat Ahli
Pertama, Perawat Ahli Muda
dan Perawat Kategori
Keterampilan di lingkungan
Instansi Pemerintah.
Unsur Tim
Penilai
unsur
kepegawaian
Perawat
unsur teknis
yang
membidangi
Jabatan
Fungsional
Perawat
Susunan keanggotaan Tim Penilai:
a.seorang Ketua merangkap anggota;
b.seorang Sekretaris merangkap anggota;
c.paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
Susunan anggota tim harus berjumlah
ganjil
Ketua Tim
Penilai
Ketua Tim paling rendah Pejabat
Administrator atau Perawat
Penyelia untuk penilaian Jabatan
Fungsional Perawat kategori
keterampilan dan Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama atau
Perawat Ahli Madya untuk
penilaian Jabatan Fungsional
Perawat kategori keahlian;

32. Syarat untuk menjadi
anggota Tim Penilai JF Perawat
a.menduduki jabatan/pangkat paling rendah
sama dengan jabatan/pangkat Perawat yang
dinilai;
b.memiliki keahlian serta kemampuan untuk
menilai Angka Kredit Perawat; dan
c.aktif melakukan penilaian Angka Kredit
Perawat
Apabila jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat
dipenuhi dari Perawat, anggota Tim Penilai
dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki
kompetensi untuk menilai hasil kerja Perawat
Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai
a.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pelayanan keperawatan atau Pejabat lain yang ditunjuk
pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk Tim Penilai
Pusat.
b.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
yang membidangi kesehatan atau kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk Tim Penilai Unit Kerja.

33. PENGEMBANGAN KOMPETENSI
Instansi Pemerintah Wajib Menyusun Rencana Pengembangan Kompetensi &
Tertuang Dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan Instansi
1.Diklat
2.Seminar
3.Kursus
4.Penataran
5.Praktik
Kerja
6.Pertukaran
PNS dan
Swasta

34. Tugas Mandiri
1. Susunlah Tim Penilai di satker Saudara dan gambarkan dalam
bagan
2. Buatlah rencana kerja Tim Penilai dan susunlah jadwal untuk
setiap tahapan/sub tahapan
3. Identifikasi hal hal yang menjadi kendala dalam
pengorganisasian TPAK dan carilah solusi untuk
penyelesaiannya
4. Diskusikan dengan minimal 4 orang lainnya yg berbeda Satker
dengan Saudara

35. Isu saat ini terkait Penilaian Angka Kredit
• Transisi dari Permenpan/Kepmenpan masing-masing JF yang
diundangkan sebelum Permenpan 13/2019 harus disesuaikan
paling lambat 3 tahun sejak Permenpan 13/2019 diundangkan
• Kepmenkes 153/2006 perlu disesuaikan dengan regulasi JF
terkini
• Dalam proses transisi, perlu berkoordinasi, open mind, dan
sama sama memahami kondisi yang ada saat ini

36. Terima Kasih

37. Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan
No Unit Pembina No Jabatan Fungsional
1 Pusat Analisis Determinan Kesehatan, Sekretariat Jenderal 1 Administrator Kesehatan
2 Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan 2
3
Apoteker
Asisten Apoteker
3 Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ditjen Yankes 4 Dokter
5 Dokter Gigi
6 Dokter Pendidik Klinis
7 Fisioterapis
8 Okupasi Terapis
9 Ortotis Prostetis
10 Perawat
11 Perawat Gigi
12 Perekam Medis
13 Teknisi Gigi
14 Refraksionis Optisien
15 Terapis Wicara
16 Penata Anestesi
17 Asisten penata Anestesi
4 Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer, Ditjen Yankes 18 Bidan
19 Teknisi Transfusi Darah
5 Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Ditjen Yankes 20 Fisikawan Medis
21 Pranata Labkes
22 Radiografer
23 Teknisi Elektromedis

38. No Unit Pembina No Jabatan Fungsional
6 Direktorat Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tular Vektor & Zoonotik, Ditjen P2P 24 Entomolog Kesehatan
7 Direktorat Pencegahan & Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa & NAPZA, Ditjen P2P 25 Psikolog Klinis
8 Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan, Ditjen P2P 26 Epidemiolog Kesehatan
9 Direktorat Kesehatan Lingkungan, Ditjen Kesmas 27 Sanitarian
10 Direktorat Gizi Masyarakat, Ditjen Kesmas 28 Nutrisionis
11 Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga, Ditjen Kesmas 29 Pembimbing Kesehatan Kerja
12 Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Ditjen Kesmas 30 Penyuluh Kesehatan Masyarakat
Unit Pembina Jabatan Fungsional Kesehatan

39. PAK untuk Kenaikan Pangkat dan/atau Jabatan
a. Apabila dalam waktu tertentu capaian AK dianggap telah memenuhi persyaratan AK
Kumulatif untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan, capaian AK disampaikan
kepada PBAK untuk ditetapkan dalam PAK.
b.Dalam hal kenaikan jenjang jabatan bagi PF yang pengangkatannya melalui perpindahan
dari jabatan lain atau penyesuaian/inpassing, AK Kumulatif mempertimbangkan AK yang
dibutuhkan untuk kenaikan jenjang yang dihitung sejak menduduki jabatan pada
jenjangnya dan ditambah AK Kumulatif pada Pangkat sebelumnya dalam satu jenjang
jabatan.
c. PAK digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
d.Asli PAK disampaikan kepada Kepala BKN/Kepala Kanreg BKN, dan tembusannya kepada:
1)Pejabat fungsional yang bersangkutan; 2)Sekretaris Tim Penilai Kinerja PNS yang
bersangkutan; 3) Japimti Pratama pada Unit Kerja yang membidangi kepegawaian
pada Instansi Pemerintah terkait; dan 4) Pejabat lain yang dianggap perlu.

40. 40
PBAK
Ka. Dinkes Prop/Kab/Kota
TIM
PENILAI
Set Tim Penilai
Dinkes Prop/
Kab/Kota
Pejabat
Pengusul
Atasan Langsung
AL
Tembusan
Yg Terkait
Biro Kepeg/BKD
SK Jabfung
Tim
Teknis
MEKANISME PENILAIAN ANGKA KREDIT DAN
SK JABFUNG YANG PBAK-NYA
DI DINKES PROP/KAB/KOTA

41. Mekanisme Penilaian AK dan SK Jabfung
Yang PBAK-nya di Pusat
Sebagai Pembina Jabfung Kesehatan Jenjang Madya
ke atas atau PNS di Daerah
41
TIM
PENILAI
Set Tim Penilai
Unit Pembina
Jabfung Depkes
Set Tim Penilai
Dinkes Prop/Kab/
Kota
*
Pimp.RS/PKM/
UPT/P/D
Tim
Teknis
PBAK
PEMBINA JABFUNG
KEMKES
Tembusan
Pihak
Terkait
AL
PF
* Direktur RS/UPT Kemkes
** PNS Pusat dpk secara hirarkhis usulan
melaui Dinkes Prop/Kab/Kota.

42. D
I
T
J
E
N
P
2
P
TUGAS
MENYELENGGARAKAN PERUMUSAN &
PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG
PENCEGAHAN & PENGENDALIAN
PENYAKIT
FUNGSI
a.PERUMUSAN KEBIJAKAN
b.PELAKSANAAN KEBIJAKAN
c.PENYUSUNAN NSPK
d.PEMBERIAN BIMTEK &
SUPERVISI
e.PELAKSANAAN EVALUASI &
PELAPORAN
f.PELAKSANAAN
ADMINISTRASI
g.PELAKSANAAN FUNGSI LAIN
YG DIBERIKAN MENTERI
DI BIDANG SURVEILANS
EPIDEMIOLOGI &
KARANTINA,
PENCEGAHAN &
PENGENDALIAN
PENYAKIT MENULAR,
PENYAKIT TULAR
VEKTOR, PENYAKIT
ZOONOTIK, & PENYAKIT
TIDAK MENULAR, SERTA
UPAYA KESEHATAN JIWA
& NAPZA
TUSI DITJEN P2P
(PERMENKES NO. 64/2015 )

43. Direktur Jenderal
Sekretariat Ditjen
Bagian Program
dan Informasi
Bagian Hukum,
Organisasi, dan
Humas
Bagian
Keuangan dan
BMN
Bagian
Kepegawaian
dan Umum
Direktorat
Surveilans dan
Karantina Kesehatan
Direktorat Pencegahan
dan
Pengendalian Penyakit
Menular Langsung
Direktorat Pencegahan
dan
Pengendalian Penyakit
Tular Vektor dan
Zoonotik
Direktorat Pencegahan
dan
Pengendalian Penyakit
Tidak Menular
Direktorat
Pencegahan dan
Pengendalian Masalah
Keseahatan Jiwa dan
Napza
Subdit
Surveilans
Subdit Penyakit
Infeksi Emerging
Subdit
Kekarantinaan
Kesehatan
Subdit
Imunisasi
Kelompok
Jabfung
Subdit
Tuberkulosis
Subdit Infeksi
Saluran Pernapasan
Akut
Subdit HIV/AIDS dan
Penyakit Infeksi
Menular Seksual
Subdit Hepatitis dan
Penyakit Infeksi
Saluran Pencernaan
Subdit
Penyakit Tropis
Menular Langsung
Kelompok
Jabfung
Subdit
Malaria
Subdit
Zoonosis
Subdit Filariasis dan
Kecacingan
Subdit
Arbovirosis
Subdit
Vektor dan Binatang
Pembawa Penyakit
Kelompok
Jabfung
Subdit Penyakit
Penyakit Paru Kronik
& Gangguan
Imunologi
Subdit
Penyakit Jantung dan
Pembuluh Darah
Subdit
Penyakit Kanker dan
Kelainan Darah
Subdit Penyakit
Diabetes Mellitus
dan Gangguan
Metabolik
Subdit Gangguan
Indera dan
Fungsional
Kelompok
Jabfung
Subdit Masalah
Kesehatan Jiwa
Anak dan Remaja
Subdit Masalah
Kesehatan Jiwa
Dewasa dan Lanjut
Usia
Subdit Masalah
Penyalahgunaan
Napza
Kelompok
Jabfung
STRUKTUR ORGANISASI
DITJEN P2P
(Permenkes 64/2015)
JF APA
SAJA
YANG
DIBUTUH
KAN?
4 BBTKLPP
49 KKP 6 BTKLPP

44. Kantor Kesehatan Pelabuhan
1. melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya
penyakit,
2. penyakit potensial wabah, surveilans
epidemiologi,
3. kekarantinaan,
4. pengendalian dampak kesehatan lingkungan
5. pelayanan kesehatan,
6. pengawasan OMKABA
7. pengamanan terhadap penyakit baru dan
penyakit yang muncul kembali,
8. bioterorisme, unsur biologi, kimia
9. pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara,
pelabuhan, dan lintas batas darat negara
TUGAS POKOK
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR
356/MENKES/PER/IV/2008 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
KESEHATAN PELABUHAN
Jabatan Fungsional Kesehatan
JABFUNG
KES DI
KKP
DOKTER
PERAWAT
EPIDKES
ENTOKES
SANITARIA
N
PRANATA
LABKES
ASISTEN
APOTEKER
PEMBIMBING
KESJA