MATERI PERMENPAN 1 TH 2023 TTG JABATAN FUNGSIONAL.pptx
1. PENYEDERHANAAN KEBIJAKAN JABATAN FUNGSIONAL DALAM
PERATURAN MENTERI PANRB NOMOR 1 TAHUN 2023
REVISI ATAS PERMENPANRB NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENGUSULAN,
PENETAPAN, DAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
Deputi SDM Aparatur
7. Transformasi Reformasi Biro·krasi
Sampai Tahun 2025 B ir o k r as i
B e r k e las
Dunia
2025
Dynamic
c o v e l ' n a n c e
'
2
0
1
8
P e r f o r m a n c e
B a s e d
B u r e a u c r a c y
Birokrasi
Birokrasi semakin
efektif, efisien. &
bersih. dengan cir i
agile dan adaptif,
sehingga setara
dengan birokrasi
kelas dunia.
B u r e a u c r a c y
Birokrasi cenderung
beroreintasi
manaiemen
hasil.
kineria
kaku
pada
& berorientasi
aturan.
diterapkan. &
didukung SPBE.
10
201
3
R u l e B a s e d
9. EVP
TRANSFORMASI BIROKRASI INDONESIA
BIROKRASI BERKELAS DUNIA DAN PELAYANAN PUBLIK YANG KOMPETITIF
AKUNTABILITAS KINERJA DAN PENGAWASAN EFEKTIF
Reward & Recognition
EVP
Learning & Development
Talent & Succession
10. 2021 Penguatan Budaya Kerja
Berpotensi diubah
oleh PPK baru
Biaya
Consultant
Biaya
Sosialisasi
Satu Core Values ASN yang telah ditetapkan
oleh Presiden pada tanggal 27 Juli 2021
memperkuat Budaya Kerja dalam jangka
panjang sekaligus memangkas multiplikasi
biaya yang berulang
Ratusan IP
Memiliki core
values yang berbeda
11. 2022 Perancangan Jabatan
JP
1.451.983
Pegawai ASN
JF
2.103.661
Pegawai ASN
3.441
Jabatan Pelaksana
40 Urusan
Pemerintahan
Revisi
Permenpan
13/2019
Permenpan
45/2022
Menjadi 3 Kelompok
Jabatan Pelaksana
Klerek
Organisasi
yang
Agile Operator
Teknisi
12. Sistem Pengelolaan Kinerja Mendukung
Mekanisme Kerja yang Agile
Cross-functional
Agile Team
Top Down Organization
Organisasi Tradisional Organisasi Agile
mendukung pengelolaan kinerja ASN
Mekanisme Kerja yang agile
JF/Pelaksana Leadership
13. panrb
THE EVOLUTION Work9-5
Work in a corporate office
Use company equipment
Work anytime
Work anywhere
Use any device
OF THE EMPLOYEE
Climb the corporate ladder Create your own ladder
Hoards information
No voice
Relies on email
Shares information
Can become a leader
Relies on collaboration technologies
Corporate learning and teaching Democratised learning and teaching
Source: Jacob Morgon. Author, The Future of Work
Focused on knowledge Focused on adaptive learning
Pre- defined work Custom ised work
Focused on input s Focused on out put s
15. Pengelolaan
Kinerja JF
Pengelola a n kinerja JF
b e rb asis p a d a p e m e n u h a n
ekspektasi kinerja d a n
p e n g e m b a n g a n
ko m p e tensi
Tugas dan
Ruang Lingkup
Kegiatan
Simp lifikasi ru a n g
lin gku p tu g a s jab a ta n
fungsiona l berb a sis
p a d a ekspektasi
kinerja
Konsolidasi JF
Penyederhanaan jumlah JF
y an g telah dite ta p ka n
me lalui konso lid a si JF ya n g
b e rb asis p a d a klasifikasi JF
Pola Karir JF
Pen g e m b a n g a n
ka rier JF berb a sis
p a d a ta le n t m obility
d a la m pola ka rier
horizontal,vertikal,
d an diagonal
RUANG
LINGKUP
TATA
KELOLAJF
Kompetensi dan
kelas Jabatan
Pengembangan kompetensi yang
mendukung pada pemenuhan
kompetensi minimal JF yang
berbasis pada pembelajaran
terintegrasi Standardisasi
Kelas JF bertujuan untuk
m e n d o ron g p a d a
kualita s JF ya n g s a m a
16. Perubahan Pokok Tata Kelola JF
PERMENPANRB 1/2023
PERMENPANRB 13/2019
Berbasis pada ruang lingkup tugas pada setiap jenjang
jabatan dan disesuaikan dengan ekspektasi kinerja
Berbasis penyelarasan butir kegiatan dan SKP
Perpindahan dapat dilaksanakan lintas rumpun untuk
memudahkan talent mobility
Perpindahan dilakukan dalam satu rumpun
Target AK Tahunan ditetapkan sebagai koefisien
pengali untuk konversi predikat evaluasi kinerja setiap
tahun
Penetapan target AK di awal tahun kinerja berbasis
pada Penyelarasan butir kegiatan dalam SKP
Tidak ada lagi DUPAK, evaluasi berdasarkan hasil
penilaian pemenuhan ekspektasi kinerja
Berbasis pada penilaian angka kredit (AK) per butir
kegiatan dan pengajuan DUPAK
Ditambahkan ketentuan kenaikan pangkat istimewa
diberikan bagi pejabat fungsional Pejabat Fungsional
yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar
biasa dalam menjalankan tugas JF
Kenaikan Pangkat Luar Biasa hanya untuk JPT dan JA
Instansi Pembina memiliki 19 tugas yang utamanya:
Pendidikan dan pelatihan, formasi, standar
kompetensi, uji kompetensi, dan koordinasi
Instansi Pembina Menyusun konten pembelajaran,
strategi, dan program pengembangan kompetensi
17. Jumlah PNS
Berdasarkan
Jenis Jabatan ASN
Tugas dan
Ruang Lingkup JF Kedudukan JF
Pelayanan teknis fungsional
berbasis keahlian dan keterampilan
tertentu pada unit Organisasi
JF berkedudukan di bawah JPT,
Administrator, Pengawas, dan
Pejabat Fungsional lain
8%
Pejabat fungsional bekerja dalam
sistem kerja kolaboratif baik
dalam atau lintas Unit Organisasi
Penyusunan ruang lingkup setiap
jenjang jabatan fungsional
Pelaksana Fungsional
Mendukung pada
organisasi yang a g ile da n
dinamis
Pemenuhan
Ekspektasi Kinerja
Ekspektasi Kinerja
Simplifikasi ruang lingkup
tugas JF untuk kinerja
yang lebih agile untuk
mendukung pemen u han
Sumber: Data Statistik BKN, 31 Desember 2022
34%
58%
Struktural
18. RUANG LINGKUPTATAKELOLAJF
Pengangkatan Pertama
• Nomenklatur JF ditetapkan sejak dalam Keputusan
CPNS
Diberikan kelas JF
Pelantikan JF bersamaan dengan pelantikan
PNS Besaran penghasilan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan
•
•
•
PERPINDAHAN
• Perpindahan a nta r
kelompok JF
• Perpindahan antar
JF-JPT-JA Perpindahan
• Perpindahan yang setara dalam Pola Karier Horisontal
(antar JF-JPT-JA)
Linta s Rump u n / Klasifikasi J a b a ta n
Dib a tasi o leh batas usia perpind a h a n
Melakukan uji kom p e te n si
PERTAMA PROMOSI
• Kenaikan Jenjang
• Promosi antar
JF-JPT-JA
•
•
•
Pengadaan CPNS
-
-
-
-
Pemula
Terampil
Ahli Pertama
Ahli Muda
Penyesuaian
• Jenjang jabatan ditetapkan berdasarkan pangkat
dan jenjang pendidikan
Dalam hal penataan birokrasi, penyesuian
dilaksanakan untuk jenjang setara dengan jenjang
struktural sebelumnya
PENYESUAIAN
• Penetapan JF Baru
• Perubahan Ruang
Lingkup Tugas
• Penataan Birokrasi
•
Promosi
• Kenaikan jenjang j a ba ta n a p a b ila
m e n c a p a i angka kredit ku m ula tif
• Prom osi antar JF- JPT- JA pro m osi
harus berpredikat kinerja “Sangat
Baik”
19. PENGELOLAAN KINERJAJF
berbasis pada pemenuhan Ekspektasi Kinerja: Penilaian
Atasan/
Pejabat
Penilai
Rencana
Kinerja
Tahunan
Penetapan
AK
Tahunan
Konversi
Nilai SKP
a.
b.
perencanaan kinerja
pelaksanaan, pemantauan, dan
pembinaan kinerja
evaluasi kinerja Pejabat Fungsional
tindak lanjut
hasil evaluasi kinerja
c.
d. Sangat Baik
Baik
Butuh Perbaikan
Kurang
Sangat Kurang
• 150%
• 100%
• 75%
• 50%
• 25%
Predikat Kinerja JF
dikonversikan menjadi angka kredit yang
dapat ditetapkan secara tahunan
maupun periodik
ijazah pendidikan formal
yang lebih tinggi,
diberikan tambahan
Angka Kredit sebesar
25%
20. Sangat Kurang
KONVERSI PREDIKAT KINERJATAHUNAN
MENJADIANGKA KREDIT TAHUNAN
150% 100% 75% 50% 25%
18,75 12,5 9,38 6,25 3,13
12,5
37,50 25 18,75 12,50 6,25
25
56,25 37,5 28,13 18,75 9,375
37,5
75 50 37,50 25 12,50
50
5,63 3,75 2,81 1,88 0,94
3,75
7,50 5 3,75 2,50 1,25
5
18,75 12,5 9,38 6,25 3,13
12,5
37,50 25 18,75 12,5 6,25
25
Simulasi per Koefisien per Sangat Baik Baik Butuh Perbaikan Kurang
tahun tahun
Keahlian
Ahli Pertama
Ahli Muda
Ahli Madya
Ahli Utama
Keterampilan
Pemula
Terampil
Mahir
Penyelia
21. KOMPETENSI DAN KELAS JF
Instansi pembina
me nyusun konten
pembelajaran, strategi,
dan program
p e n g e mb angan
kompetensi
Pejabat Fungsional
wajib m e n g e m b angkan
kompetensi sesuai
dengan minat d an
kebutuhan dalam
siste m pe m belajara n
terintegrasi
Kelas JF ditetapkan
secara terstandar
untuk mendorong
pada pencap aian
kualitas JF y a ng s a m a
Pemenuhan
Kompetensi
Manajerial,
Sosial Kultural,
dan Teknis
Instansi Pembina
berperan sebagai
Human Capital
Business Partner
22. KONSOLIDASI JF
Integrasi tugas dan fungsi yang
beririsan dalam ruang lingkup tug a s
yang lebih agile dan s e d erhana
Belum meng
293 JF Berbasis Keahlian dan bukan sektor
76
Penyesuaian ke
Permen 13/2019
Pilot Project: Kementerian Keuangan
Pengaturan Kembali 293 JF dalam
satu regulasi
Dalam Proses
Penyesuaian/Revisi
ke Permen 13
51
47
36
Sudah sesua
Permen 13/2019
JF TELAH DITETAPKAN S/D 2022
ajukan
/ 2019 66
i d en gan
17
≤ 2019 2020 2021 2022
23. 2023 Next to Do
Dicabut
seluruhnya
11PP
295 Perpres
1 Keppres
Problem Statement terkait regulasi:
Regulasi terkait ASN lebih d a ri 1000 (overregulated), teta p i b e l u m bisa
m endorong ASN m enjadi professional dan berkelas dunia, k arena itu
regulasi- regulasi ini perlu disesuaikan dengan tuntutan jam a n ,
d ised erhan ak an d an d iselara ska n
Rumusan PP
Manajemen Pegawai
Solusi Dicabut
se b a g i a n
8 PP
4 Perpres
3 Keppres
1 Permenpan
ASN yang akan
Revisi UU no. 5
tahun 2014
tentang
A paratur Sipil
Ne g a ra
(Prakarsa DPR)
m e n c a b u t
d a n me n c a b u t
16 Peraturan
(Prakarsa
KemenpanRB)
sebagian dari
seluruhnya
dari 307 Peraturan
24. 2023 Next to Do
Problem S ta temen t Terkait Digitalisasi
Jumlah Sistem Informasi
Kepegawaian
*Berdasarkan hasil evaluasi Sistem
Informasi Kepegawaian di 621 IP
Asumsi setiap SIMPEG
membutuhkan anggaran
pengembangan, operasi
dan pemeliharaan 200Jt
pertahun
Perkuat Digital
Mindset dan
Digital
Leadership
Siapkan single
digital platform
untuk kolaborasi
seluruh K/L/D
Efisiensi
Anggaran
Solusi
Rp 142 Miliar
pertahun
621 SIMPEG++
Lemahnya Digital Mindset dan Digital Leadership, serta adanya kecenderungan
masing-masing K/L/D membangun aplikasi sendiri-sendiri :
➢ Berapa banyak system yang akan diinteg rasikan?
➢ Bagaim ana dengan Maninte nancen y a?
➢ Bagaim ana dengan D e ve lopm e nt lebih lanjut?
➢ Berapa banyak resources yang akan dibutuhkan terse ba r di seluruh K/L/D
➢ Berapa banyak biaya yang akan keluar (total life cy cle c ost)?