2. TREY
research
POKOK BAHASAN
Penyesuaian Pengaturan Kebijakan
Perspektif :
• UU No. 5 Thn 2014 Ttg ASN
• PP No 17 Thn 2019 Ttg P erubahan atas PP No 11 Thn 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil
• PermenPANRB No 13/2019 Ttg Kebijakan Pengelolaan Jabatan Fungsional, Pengembangan
Karier dan Penilaian Kinerja
Pengembangan Karier & Penilaian Kinerja Jabatan Fungsional
5. TREY
research
Jabatan Administrasi
- Jabatan Administrator
- Jabatan Pengawas
- Jabatan Pelaksana
JABATAN ASN
Jabatan Fungsional
Keahlian
Jabatan Fungsional
Keterampilan
▪ Ahli Utama
▪ Ahli Madya
▪ Ahli Muda
▪ Ahli Pertama
▪ Penyelia
▪ Mahir
▪ Terampil
▪ Pemula
Jabatan Pimpinan Tinggi
• Jabatan Pimpinan Tinggi Utama
• Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
• Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
6. TREY
research
Definisi
Jabatan Fungsional adalah sekelompok
Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan
dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan
tertentu.
Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN
yang menduduki JF pada instansi
pemerintah
12/7/2022
JABATAN KARIER PNS
7. TREY
research
PENYESUAIAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
1. Utama
2. Madya
3. Muda
4. Pertama
UU NO. 5 TAHUN 2014
1. Ahli Utama
2. Ahli Madya
3. Ahli Muda
4. Ahli Pertama
1. Penyelia
2. Pelaksana Lanjutan
3. Pelaksana
4. Pelaksana Pemula
1. Penyelia
2. Mahir
3. Terampil
4. Pemula
Keppres No. 87 Tahun 1999 jo. Keppres No.
97 Tahun 2012
8. TREY
research
PENGEMBANGAN KARIER PEJABAT FUNGSIONAL
1. Ahli Utama
2. Ahli Madya
3. Ahli Muda
4. Ahli Pertama
1. JPT Utama
2. JPT Madya
3. JPT Pratama
4. Administraor
5. Pengawas
1. Penyelia
2. Mahir
3. Terampil
4. Pemula
1. Administrator
2. Pengawas
JF LAINNYA
9. TREY
research
Kedudukan danTugasJF
Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat
pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau
pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan
pelaksanaan tugas JF.
JF memiliki tugas memberikan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian
dan keterampilan tertentu.
12/7/2022
• Eselon I
• Eselon II
• Eselon III
• Eselon IV
• Eselon v
PEJABAT
FUNGSIONAL
10. TREY
research
•Pelayanan fungsional
berdasarkan keahlian
tertentu yang dimiliki
dalam rangka
peningkatan kinerja
organisasi secara
berkesinambungan bagi
JF keahlian; dan
•Pelayanan fungsional
berdasarkan
keterampilan tertentu
yang dimiliki dalam
rangka peningkatan
kinerja organisasi secara
berkesinambungan bagi
JF keterampilan.
Setiap
Pejabat
fungsional
harus
menjamin
akuntabilitas
Jabatan
AKUNTABILITAS JABATAN
FUNGSIONAL
ORIENTASI
OUTPUT
11. TREY
research
•JF dikelompokkan dalam
klasifikasi Jabatan
berdasarkan kesamaan
karakteristik, mekanisme,
dan pola kerja
RUMPUN
JABATAN
(Keppres)
KLASIFIKASI JABATAN
FUNGSIONAL
PERATURAN
MENTERI PANRB
12. TREY
research
•Penetapan JF dilakukan oleh Menteri
berdasarkan usulan dari pimpinan
Instansi Pemerintah dengan mengacu
pada klasifikasi dan kriteria JF.
•Dalam hal diperlukan, Menteri dapat
menetapkan JF tanpa usulan dari
pimpinan Instansi Pemerintah.
Peraturan
Menteri
PANRB
PENETAPAN JABATAN
FUNGSIONAL
HANYA YG DIUSULKAN IP
15. TREY
research
PERTAMA DARI CPNS PERPINDAHAN DR JAB LAIN PENYESUAIAN/INPASSING
1. berstatus PNS;
2.memiliki integritas dan
moralitas yang baik;
3.sehat jasmani dan rohani;
4.berijazah paling rendah S-1
atau diploma IV sesuai dgn
kualifikasi pendidikan yang
dibutuhkan;
5.mengikuti dan lulus uji
Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan
Kompetensi Sosial Kultural
sesuai standar kompetensi
yang telah disusun oleh
instansi pembina;
6.nilai prestasi kerja paling
sedikit bernilai baik dalam 1
(satu) tahun terakhir; dan
7.syarat lain sesuai dgn
kebutuhan JF yang
ditetapkan oleh Menteri.
1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4.berijazah paling rendah S-1 atau diploma IV
sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang
dibutuhkan;
5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis,
Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi
Sosial Kultural sesuai dengan standar
kompetensi yang telah disusun oleh instansi
pembina;
6.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan
tugas di bidang JF yang akan diduduki paling
kurang 2 (dua) tahun;
7. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir;
8.berusia paling tinggi: 53 (lima puluh tiga)
tahun untuk JF ahli pertama dan JF ahli
muda; 55 (lima puluh lima) tahun untuk JF
ahli madya; dan 60 (enam puluh) tahun untuk
JF ahli utama bagi PNS yang telah menduduki
JPT; dan
9.syarat lain sesuai dgn kebutuhan JF yang
ditetapkan oleh Menteri.
1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah S-1 atau diploma IV;
5. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan
tugas di bidang JF yang akan diduduki
paling kurang 2 (dua) tahun;
6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. syarat lain sesuai dgn kebutuhan JF yang
ditetapkan oleh Menteri.
• Pengangkatan dalam JF keahlian dapat
dilakukan apabila PNS yang bersangkutan
pada saat penetapan JF memiliki
pengalaman dan masih menjalankan tugas
di bidang JF yang akan diduduki
berdasarkan keputusan PyB.
• Penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali untuk
paling lama 2 (dua) tahun sejak penetapan
JF dengan mempertimbangkan kebutuhan
Jabatan.
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL KETEGORI KEAHLIAN
16. TREY
research
PERTAMA DARI CPNS PERPINDAHAN DR JAB LAIN PENYESUAIAN/INPASSING
1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas
yang baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah SLTA/
SMA/SMK atau setara sesuai
dengan kualifikasi pendidikan
yang dibutuhkan;
5. mengikuti dan lulus uji
Kompetensi Teknis, Kompetensi
Manajerial, dan Kompetensi
Sosial Kultural sesuai standar
kompetensi yang telah disusun
oleh instansi pembina;
6. nilai prestasi kerja paling sedikit
bernilai baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir;
7. syarat lain sesuai dgn kebutuhan
JF yang ditetapkan oleh Menteri.
1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang
baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah SLTA/SMA/SMK
atau setara sesuai dengan kualifikasi
pendidikan yang dibutuhkan;
5. mengikuti dan lulus uji Kompetensi
Teknis, Kompetensi Manajerial, dan
Kompetensi Sosial Kultural sesuai
standar kompetensi yang telah disusun
oleh instansi pembina;
6. memiliki pengalaman dalam
pelaksanaan tugas di bidang JF yang
akan diduduki paling kurang 2 (dua)
tahun;
7. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
8. usia paling tinggi 53 (lima puluh tiga)
tahun; dan
9. syarat lain sesuai dgn kebutuhan JF yang
ditetapkan oleh Menteri.
1. berstatus PNS;
2. memiliki integritas dan moralitas yang
baik;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berijazah paling rendah SLTA/SMA/SMK
atau setara;
5. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan
tugas di bidang JF yang akan diduduki
paling singkat 2 (dua) tahun;
6. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. syarat lain sesuai dgn kebutuhan JF yang
ditetapkan oleh Menteri.
• Pengangkatan dalam JF keahlian dapat dilakukan
apabila PNS yang bersangkutan pada saat
penetapan JF memiliki pengalaman dan masih
menjalankan tugas di bidang JF yang akan
diduduki berdasarkan keputusan PyB.
• Penyesuaian dilaksanakan 1 (satu) kali untuk
paling lama 2 (dua) tahun sejak penetapan JF
dengan mempertimbangkan kebutuhan Jabatan.
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL KETEGORI KETERAMPILAN
17. TREY
research
PEMBINAANADMINISTRASIJF
INPANSSING/PENYESUAIAN
PENGANGKATAN PERTAMA
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI
JABATAN LAIN
PROMOSI
12/7/2022
17
Keterampilan
Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya
Pemula, Terampil
Pertama
Keterampilan
Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, Ahli Utama
Satu tingkat jenjang jabatan fungsional dalan satu kategori
jabatan
Ahli Utama
• Instansi Pengguna
• Instansi Pembina
• Kemensekneg
• BKN
PRESIDEN
19. TREY
research
PENILAIAN KINERJA
(1) Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin
objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem
prestasi dan sistem karier.
(2) Penilaian kinerja PNS dilakukan berdasarkan
perencanaan kinerja pada tingkat individu dan
tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan
target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta
perilaku PNS.
(3) Penilaian kinerja PNS dilakukan secara objektif,
terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
(4) Penilaian kinerja PNS dilakukan oleh atasan langsung
dari PNS atau pejabat yang ditentukan oleh PyB.
Penilaian
Kinerja,
meliputi:
a. SKP; dan
b. Perilaku Kerja.
20. TREY
research
20
SKP masing2 jenjang jabatan: dari uraian kegiatan
tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan
kinerja unit kerja.
• Target AK dan tugas tambahan, sebagai dasar untuk
penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
• SKP yang disusun harus disetujui & ditetapkan oleh
atasan langsung.
• Penilaian SKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
• Hasil penilaian SKP Pejabat Fungsional ditetapkan
sebagai capaian SKP.
21. TREY
research
21
Target Angka Kredit yang harus dicapai untuk
masing-masing jenjang JF setiap tahun
Jenjang Angka Kredit Minimal Angka Kredit Maksimal
Ahli Utama 50 75
Ahli Madya 37,5 56,25
Ahli Muda 25 37,5
Ahli Pertama 12,5 18,75
Penyelia 25 37,5
Mahir 12,5 18,75
Terampil 5 7,5
Pemula 3,75 5,625
22. TREY
research
22
ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PER TAHUN
KATEGORI JENJANG PANGKAT
TARGET DAN CAPAIAN ANGKA KREDIT
PER TAHUN
ANGKA KREDIT
KUMULATIF KENAIKAN
NORMA
PEMELI
HARAAN
PANGKAT
PUNCAK
PANGKAT JENJANG
KEAHLIAN
Ahli Utama IV/d – IV/e 50 - 25 200 -
Ahli Madya IV/a – IV/b – IV/e 37,5 30 20* 150 450
Ahli Muda III/c – III/d 25 20 - 100 200
Ahli Pertama III/a – III/b 12,5 10 - 50 100
KETERAM
PILAN
Penyelia III/c – III/d 25 - 10 100 -
Mahir III/a – III/b 12,5 10 - 50 100
Terampil II/b – II/c – II/d 5 4 - 20 60
Pemula II/a 3,75 3 - 15 15
* dalam hal Ahli Madya merupakan jenjang tertinggi
23. TREY
research
PANGKATDANJABATAN
1. Pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan,
tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar
penggajian.
2. Nomenklatur jabatan & pangkat JPT Madya & Utama oleh Presiden, JPT Pratama dan Jabatan Administrator
oleh PPK dengan pertimbangan Menpan
3. Pengangkatan dalam jabatan Administrator dilaksanakan dengan pertimbangan Tim Penilai Kinerja
4. Pengangkatan Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama, pengangkatan perpindahan dari jabatan lain,
pengangkatan penyesuaian (inpassing), dan promosi.
5. Pengangkatan JPT dilakukan secara terbuka dan kompetitif dan dapat diisi dari kalangan non-PNS (JPT utama
dan Madya) kecuali Instansi yang sudah melaksanakan merit sistem.
6. PPK dilarang mengisi jabatan yang lowong dari calon JPT yang lulus dari JPT lain.
7. Presiden dapat mengangkat JPT Utama melalui penugasan dan penunjukan langsung.
8. Mutasi antar JPT dapat dilakukan dengan uji kompetensi dari pejabat yang ada dengan syarat 1 klasifikasi
jabatan, memenuhi standart kompetensi & menduduki jabatan min 2 tahun maksimal 5 tahun
9. Pejabat Fungsional dilarang rangkap jabatan dengan jabatan administrasi atau jabatan pimpinan tinggi kecuali
yang kompetensinya sama
10. JPT di lingkungan Instansi Pemerintah tertentu dapat diisi oleh Prajurit TNI dan Anggota Polri.
11. Presiden memiliki kewenangan mutasi JPT secara nasional
24. TREY
research
o PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat dinaikkan
jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi apabila telah
mencapai angka kredit kumulatif yang ditentukan
dan syarat lain yang ditentukan
o Kenaikan pangkat dlm jenjang jab yang lebih tinggi
dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya
telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
Contoh :
* Jenjang Pertama menjadi Jenjang Muda
* Jenjang Muda menjadi Jenjang Madya
25. TREY
research
PENGEMBANGAN KARIER, PENGEMBANGAN KOMPETENSI, POLA
KARIER, PROMOSI DAN MUTASI
• Dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit untuk meningkatkan kompetensi, kinerja dan
profesionalitas PNS.
• Setiap instansi wajib memiliki Sistem Informasi Manajemen Karier yg merupakan bagian terintegrasi
dari Sistem Informasi ASN
• Setiap PNS harus dinilai melalui uji kompetensi
PENGEMBANGAN KARIER
•kejelasan dan kepastian karier
kepada PNS
•berdasarkan kualifikasi,
kompetensi, penilaian kinerja,
dan kebutuhan instansi
pemerintah
•Dilakukan melalui mutasi
dan/atau promosi
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
•Diklat, seminar, kursus,
penataran, sekolah/ pelatihan
kader dan magang
•paling kurang 20 jam
pelajaran dalam 1 tahun
• Prinsip Dasar: PNS memiliki
hak dan kesempatan yang
sama didasarkan pada
penilaian kinerja dan penilaian
kompetensi
•Diklat Pim (Madya, pratama,
Administrator, Pengawas)
•Diklat tingkat nasional
POLA KARIER
•Berdasarkan standar jabatan
dan standar kompetensi
jabatan
•Pola karier nasional dan
Instansional.
•Berbentuk horizontal, vertikal
dan diagonal
•Prinsip Dasar: untuk
menjamin keselarasan potensi
PNS dengan penyelenggaraan
tugas-nya
PROMOSI DAN MUTASI
•Instansi menyusun perencanaan mutasi
•Atas dasar kesesuaian antara
kompetensi PNS dengan persyaratan
jabatan, klasifikasi jabatan dan pola
karier
•paling cepat 2 tahun dan paling lama 5
tahun
•Mutasi antar kota/kab dalam provinsi
oleh Gubernur dengan pertimbangan
Kanreg BKN
•Mutasi kab/kota antar provinsi oleh
Mendagri dengan pertimbangan BKN
•Mutasi prov/kab/kota ke pusat dan antar
instansi pusat oleh BKN
•Mutasi Pusat ke Prov/Kab/Kota oleh
Kanreg BKN
26. TREY
research
Pertama
Utama
Madya
Muda
Penyelia
Pelaksana L /
Mahir
Pelaksana /
Terampil
Pelaksana P
I
II
III
IV
V
IV/e
IV/d
IV/c
IV/b
IV/a
III/d
III/c
III/b
III/a
III/b
III/a
III/d
III/c
II/d
II/c
II/b
II/a
Angka kredit
Angka kredit
Untuk mengembangkan
Karier PNS yg menduduki
Jabatan terampil dpt alih
Jabatan ke tingkat ahli
27. TREY
research
☻ Pejabat fungsional kategori ketrampilan yang memperoleh
ijazah S1 dapat diangkat ke dalam jabatan fungsional kategori
keahlian
☻ Bbrp JF menerapkan pemberian angka kredit 65 % dari angka
kredit kumulatif (Diklat, Tugas pokok dan Pengembangan
Profesi) ditambah angka kredit Sarjana (S1)/Diploma IV angka
kredit dari unsur penunjang tidak diperhitungkan
Memenuhi persyaratan sebagai berikut :
❑ Ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi
❑ Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional
❑ Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif
❑ Tersedia formasi
28. TREY
research
PENETAPAN ANGKA KREDIT LAMA BARU JUMLAH AK 65%
I. UNSUR UTAMA
D.III - 60
D.II - 40
SLTA -25
40
60
75
100
100
100
100
A A. PENDIDIKAN
1. Pendidikan & Memperoleh ijazah
2. Diklat Fungsional Calon JFT &
Memperoleh STTPP
3 3 6 65% x 6
3. Diklat Fungsional & memperoleh
STTPP
1 1 2 65% x 2
B TUGAS UTAMA 150 15 165 65% x 165
C PENGEMBANGAN KEPROFESIAN
BERKELANJUTAN (PD, P
6 4 10 65% x 10
II. UNSUR PENUNJANG
Kegiatan Penunjang Tugas JFT
10 5 15 0
(nihil)
JUMLAH 100 + 118.95 =
218.95
Konversi 65% AK JF
yg memperoleh ijazah S.1/D.IV
29. TREY
research
PEMBERHENTIANJABATAN
FUNGSIONAL
1. Mengundurkan diri dari Jabatan
2. Diberhentikan sementara sebagai PNS
3. Menjalani cuti di luar tanggungan negara
4. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
5. Ditugaskan secara penuh di luar JF
6. Tidak memenuhi persyaratan Jabatan
12/7/2022 29
Dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang JF terakhir
apabila tersedia lowongan Jabatan (kecuali angka 1 dan 6)
DIANGKAT KEMBALI PADA BATAS
USIA TERTENTU
ANGKA KREDIT JENJANG JABATAN
30. TREY
research
58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrasi,
pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli
pertama, dan pejabat fungsional keterampilan
60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi
dan pejabat fungsional madya
65 (enam puluh lima) tahun bagi PNS yang memangku
pejabat fungsional ahli utama
Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki JF yang
ditentukan dalam Undang-Undang, berlaku ketentuan
sesuai dengan Batas Usia Pensiun yang ditetapkan dalam
Undang-Undang yang bersangkutan
BATAS USIA PENSIUN
• 58
• 60
• 65
• 70
31. TREY
research
ORGANISASIPROFESIJABATANFUNGSIONAL
Setiap JF yang telah ditetapkan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi JF dala
jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan JF
Setiap pejabat fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi J
Pembentukan organisasi profesi JF difasilitasi instansi pembina.
Organisasi profesi JF wajib menyusun kode etik dan kode perilaku
profesi
Kode etik dan kode perilaku profesi ditetapkan oleh organisasi profesi JF setela
mendapat persetujuan dari pimpinan instansi pembina
31
JF WAJIB MEMILIKI
OP
